Begini Saran Komisi IV Agar Serapan Bulog Maksimal

Minggu, 3 April 2016

Bisnis.com, BANDUNG - Agar penyerapan beras oleh Bulog berjalan maksimal, Komisi IV DPR RI mendorong BUMN tersebut diberikan kewenangan supaya bisa membeli beras di luar Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron mengatakan, Bulog jangan terpaku pada HPP, tapi Bulog berpatokan yang besarannya ditetapkan pemerintah. Nanti pembayarannya audited BPK sehingga riil berapa yang dibeli sesungguhnya.

"Tapi, pemerintah mengeluarkan policy atas batas anggaran yang disiapkan. Kurangnya pembayaran akan dibayar pada tahun berikutnya," katanya, kepada Bisnis, Minggu (3/4/2016).

Menurutnya, dengan sistem tersebut Bulog bisa membeli lebih banyak beras maupun gabah dari petani dalam negeri. Pembelian harga bulog kepada pemerintah dan kekurangan anggarannya audited tergantung dari perkembangan harga di pasar.

Sedangkan apabila, harga beras maupun gabah nasional melebihi harga referensi dan psikologis yang menyulitkan konsumen, tentu Bulog harus mencari dari luar. Sehingga intervensi harga internasional berlaku di pasar.

Dia menyebutkan, sebenarnya produktifitas padi Indonesia sudah tinggi. Produksi beras nasional pada tahun 2015 mencapai 42 juta ton dengan tingkat konsumsi 34 juta ton atau surplus 8 juta ton.

"Kenapa Indonesia harus impor karena 8 juta ada di pedagang dan masyarakat. Bulog sebagai institusi negara yang ditugaskan untuk mempersiapkan pangan nasional tentu tidak bisa berebut stok yang pas-pasan berada di masyarakat dan pedagang,"ujarnya.

Untuk itu Bulog selalu mencari pada HPP. Selama ini Bulog harus mencari beras hingga ke luar negeri yang surplusnya banyak seperti Thailand.

"Saya kira hukum ekonomi berlangsung. Ketahanan pangan, produktifitas Indonesia lebih baik dari Thailand dan Malaysia. Masalahnya, konsumsi di negara lain lebih rendah dari pada negara kita," ujarnya.

Selain itu, dirinya berpandangan semestinya pemerintah berpikir jangan fokus pada nilai konsumsi yang akan naik terus dan dikejar oleh produksi. Menurutnya, kurang tepat apabila tanpa memikirkan bagaimana memberikan pangan alternatif bagi masyarakat yang basisnya kekuatan lokal.

"Seperti Cimahi makan beras singkong lantas dipaksa dikasi beras. Papua Sagu. Pemerintah menetapkan standar kesejahteraan juga beras kenapa tidak dikonversi ke pangan lokal. Dengan beras sekian kilo, pangan lokal sekian kilo dengan protein sekian," paparnya.

http://bandung.bisnis.com/read/20160403/5/552705/begini-saran-komisi-iv-agar-serapan-bulog-maksimal