REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Institue for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati meragukan perubahan sistem importasi jagung dan kedelai yang diberikan kewenangannya kepada Bulog.
Sejauh ini masih belum ada kepastian dan akurasi data yang digunakan pemerintah sebagai penentu besarnya kouta impor. "Dengan belum jelasnya kelembagaan Bulog maka pemberian hak monopoli kepada Bulog dikhawatirkan berpotensi menimbulkan moral hazard dan harga justru tidak kompetitif," kata Enny, Senin (25/4).
Enny melanjutkan, dengan adanya permintaan kebutuhan jagung yang terus meningkar untuk industri pakan ternak maka impor melalui Bulog ini dikhawatirkan akan semakin memperpanjang rantai pasokan tata niaga.
"Konsekuensinya, harga pakab ternak akan cenderung menigkat dan pada akhirnya harga daging ayam terus menigkat. Masyarakat sebagai konsumen akhir yang dikhawatirkan akan semakin dirugikan," ujarnya.
Berdasarkan kondisi dan permasalahan tersebut, Enny menyarankan perlu ada langkah-langkah kongkret. Pertama perlu adanya validitas dan akurasi data produksi dan konsumsi.
Berikutnya kepastian target peningkatan produksi serta peningkatan produktivitas dan kualitas.
"Berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam pengatutan impor jagung dan kedelai, kami menilai.pemerintah perlu mempertimbangkan secara rasional dan terukur. Pemerintah jangan sampai terlena dengan ambisi semu dengan menargetkan peningkatan produksi domestik aecara fantastik," ujar Enny.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar