Sabtu, 31 Mei 2014
BATAMTODAY.COM, Batam - Kisruh masuknya gula impor sebanyak 2.000 ton ke Batam, masih berbuntut panjang dan menuai banyak tanya. Selain dipastikan masuk secara ilegal, Bea Cukai Batam yang bertugas mengawasi keluar masuknya barang ke Batam terkesan tertutup soal siapa pemilik si manis yang didatangkan dari negeri Thailand itu.
Terkait masuknya gula impor ilegal itu pada Minggu (25/5/2014), hingga diitimbun di gudag PTK Kabil, selain alpa melakukan pengawasan BC Batam bahkan terkesan main mata dengan pemasok. Hal itu terlihat dari bantahan yang dilontarkan Kasi P2 BC Batam, Slamet Riyadi, jika barang tersebut bukan penyelundupan tapi penimbunan.
Kalau hanya penimbunan, Slamet lagi-lagi alpa menguraikan dari mana asal usul ribuan ton gula tersebut hingga bisa ditimbun di gudang PTK Kabil. Apalagi, Kasi P2 BC Batam itu tahu jika gula tersebut diakut oleh kapal berbendera asing, MV Punga Ang 289, dan dibongkar dan ditimbun di gudang PTK Kabil tanpa ada izin bongkar dan penimbunan.
Selain itu, deadline selama 30 hari yang diberikan pihak BC Batam kepada pemasok untuk mengurus kelengkapan dukumen memperkuat dugaan BC Batam tidak transparan soal penegahan gula ilegal tersebut.
Soal izin keluar masuk barang dari dan ke Kawasan Pelabuhan dan Perdagangan Bebas atau FTZ Batam, sudah jamak diketahui publik merupakan kewenangan BP Batam. Dan untuk 2.000 ton gula yang dimasukkan ke Batam dengan diangkuat kapal Pung Ang 289 dengan agen pelayaran PT Putra Tempatan, BP Batam sudah memastikan ilegal karena tak pernah mengeluarkan izin.
BP Batam bahkan telah menegaskan, jika kelengkapan dokumen impor gula yang ditimbun di gudang PT PTK Kabil itu tidak bisa diurus lagi, karena proses impor harus berdasarkan kuota dari Kementerian Perdagangan RI.
"Kalau masuk ilegal, gula tidak bisa diurus agar menjadi legal. Karena impor gula seharusnya berdasarkan kuota pusat, sementara hingga saat ini tidak ada kuota impor gula yang diberikan untuk Batam," ujar Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Humas BP Batam, Dwi Djoko Wiwoho, Jumat (30/5/2014).
"Untuk gula jelas tidak bisa diurus, meskipun untuk barang tertentu bisa diurus izinnya setelah barang masuk," tambahnya.
Peraturan impor untuk Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam, kata Djoko, sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 10 tahun 2012 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 27 tahun 2012. "Untuk kuota impor tahun 2014 sudah ditetapkan pada akhir 2013. Dan untuk 2014 ini tidak ada kuota impor gula," jelasnya.
Semat Seret Nama Perum Bulog
Kisruh masuknya 2.000 ton gula impor ilegal itu ke Batam sempat menyeret nama Perum Bulog Subdivre Batam. Pihak agen pelayaran PT Putra Tempatan, yang mengurus perjalanan kapal tersebut, menyebut Perum Bulog sebagai pemilik. "Kami sebagai agen penunjukannya. Gula itu milik Bulog, dan ditimbun dulu di gudang PT PTK," kata Wandi dari agen pelayaran PT Putra Tempatan kepada BATAMTODAY.COM, Selasa (27/5/2014).
Namun, hal itu langsung dibantah pihak Bulog Subdivre Batam. "Tidak benar apa yang disampaikan Wandi dari pihak PT Putra Tempatan. Saya langsung hubungi anak buah saya pada Rabu (28/5/2014) siang kemarin untuk pergi ke kantor BC menanyakan hal itu," kata Pengadilan Lubis, Kepala Subdivre Perum Bulog Batam, Kamis (29/5/2014).
Dia menegaskan, selama ini Bulog Batam tidak pernah sama sekali mengajukan impor gula. Apalagi disebut sebagai pemilik 2.000 ton gula yang kabarnya didatangkan dari Thailand tanpa kelengkapan dokumen. "Itu namanya sudah mencatut dan mencoreng nama baik Perum Bulog Batam. Ini jelas gula ilegal, dan merupakan permainan oknum-oknum tertentu," katanya.
Sejauh ini, pihak BC Batam belum secara runtut menguraikan siapa pemasok gula ilegal tersebut. Bahkan, Kanwil DJBC Khusus Kepri yang dicoba dimintai tanggapan soal gula ilegal senilai puluhan miliar tersebut. Namun, Kanwil DJBC Khusus Kepri mengaku tidak memiliki wewenang untuk mengintervensi karena Batam merupakan wilayah khusus.
"BC KPU Batam tidak di bawah yuridiksi BC Tanjungbalai Karimun (Kanwil BC Kepri, red), namun langsung ke kantor pusat," ujar Agus Wahono, Kabid PSO Kanwil BC Kepri, kepada BATAMTODAY.COM, Rabu (28/5/2014) menanggapi tegahan 2.000 ton gula putih oleh KPU BC Tipe B Batam itu.
"Jadi, penanganan perkara 2.000 ton gula itu sepenuhnya menjadi kewenangan BC KPU Batam," imbuh Agus sembari mengatakan ada dua BC se-Indonesia yang bersetatus KPU, yakni BC Batam dan BC Tanjungpriok.
Ketua DK Minta BC Batam Transparan
Soal kisruh gula impor ilegal senilai puluhan miliar ini, Ketua Dewan Kawasan (DK) Free Trade Zone (FTZ) Kepri, HM. Sani sudah angkat bicara. Dia meminta Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Batam menjelaskan tindak lanjut penegahan 2.000 ton gula yang diamankan dari kapal MV Punga Ang 289 pada Minggu (25/5/2014) lalu. Penjelasan itu perlu, sehingga bisa menjawab keraguan masyarakat dan diketahui pemilik dan pelakunya.
"Silakan tanyakan ke KPU BC Batam karena mereka yang lebih tahu itu. Dan selama ini baik Dewan Kawasan maupun Badan Pengusahaan Kawasan tidak pernah ada perusahaan yang mengajukan impor kuota gula di Kepri," ujar Sani, usai menghadiri rapat paripurna penyerahaan LHP BPK atas laporan keuangan APBD 2013 Provinsi Kepri, di kantor DPRD Kepri Dompak, Jumat (30/5/2014).
Gubernur Kepri itu menambahkan, KPU Bea dan Cukai Batam sebagai "leading sector" pengawasan barang masuk dan keluar wilayah pabean hendaknya dapat lebih transparan memberikan penjelasan kepada publik sehingga tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.
"Iya, mereka (BC, red) harus menjelaskan hal itu kepada masyarakat sehingga jelas dan tidak ada yang ditutup-tutupi," pungkasnya.
Dari informasi yang dihimpun di lapangan, ribuan ton gula putih itu disinyalir milik salah satu pengusaha besar di Batam yang memang sengaja 'disiapkan' untuk stok menghadapi bulan puasa dan Lebaran. Sumber BATAMTODAY.COM juga mengatakan, jika harga gula tersebut di negara asal di kisaran Rp2.000 sampai Rp2.500. "Harga di sana kisaran Rp2.000 sampai Rp2.500-an, kalau ampai di Batam paling tinggi Rp3.800-an," ujar sumber.
Nah, jika diasumsikan dengan harga gula di pasaran Batam, yang saat ini mencapai Rp8.000 per kilogram, 2 ribu ton gula itu senilai Rp16 miliar. Dan tentunya, korporasi pemasok gula ilegal itu bakal meraup untung luar biasa besar. Lantas pertanyaannya kemudian, siapa pemasok dan pemilik gula senilai Rp16 miliar itu?
http://batamtoday.com/berita43529-BC-Deadline-30-Hari-Lengkapi-Dokumen-Impor,-BP-Batam-Pastikan-Tak-Keluarkan-Izin.html
Sabtu, 31 Mei 2014
Gula Ilegal Milik Pengusaha Batam
Sabtu, 31 Mei 2014
BATAM,METRO: Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Humas BP Batam, Dwi Djoko Wiwoho mengatakan, sejauh ini tidak ada koordinasi antara BC dengan BP Batam terkait penangkapan kapal MV Fung Ang 286 bermuatan 2.000 ton gula impor dari Thailad tersebut. Parahnya lagi gula ilegal yang bernilai sekitar Rp10 miliar juga tidak mengantongi izin dari Menteri Perdagangan.
Menurut Dwi Djoko, untuk penentuan kouta gula masuk tahun 2014, harus diajukan dulu pada akhir tahun 2012. “Kalau masuk tahun ini, pengajuannya harus sudah masuk paling lambat akhir tahun 2013 lalu. Kalau sudah terlanjur masuk sudah tidak bisa dibuatkan lagi izinnya. Izin untuk impor gula harus dari mentri perdagangan,” kata dia, Jumat (30/5) kemarin.
Lebih lanjut, hal itu sudah tercantum dalam PP No 10 tahun 2012 dan Peraturan Menteri Keuangan No 27 tahun 2012. Secara tidak langsung apa yang disampaikan Dwi Joko menggugurkan pernyataan dari Bea dan Cukai (BC) Batam terkait adanya tempo waktu.
Kata Kasi BLKI KPU BC Tipe B, Batam, Emi Ludianto beberapa waktu lalu kepada wartawan terkait izin pihaknya memberi waktu selama 30 hari agar yang bersangkutan mengurus izin impor gula tersebut. Selain itu apa yang disampaikan Emi jelas bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 10 tahun 2012, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 27 tahun 2012.
Berdasarkan informasi yang dihimpun POSMETRO di lapangan, sejak gula impor tersebut masuk ke Batam pemiliknya disebut-sebut seorang pengusaha di Batam.
Sebelumnya Kepala Perum Bulog Subdivre Batam, Pengadilan Lubis merasa nama Bulog dicatut oleh perusahaan importir gula diduga ilegal yang sempat mengaku barang yang disita Bea dan Cukai Batam adalah milik perusahaan tersebut. “Itu bukan milik kami. Kami tidak mengurusi gula. Kami hanya mengurusi beras,” kata dia, Kamis.
Ia mengatakan setelah mendengar bahwa perusahaan menyebut-nyebut gula 2.000 ton itu milik Bulog langsung mendatangi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tibe B Batam untuk memastikan perusahaan yang mencatut nama Perum Bulog tersebut.
“Begitu mendengar berita itu, saya langsung hubungi anak buah saya untuk langsung datang ke BC menanyakan hal itu,” ujarnya.
Selama ini, lanjut nya Perum Bulog Batam tidak pernah ada pengajuan untuk mendatangkan gula. “Apalagi gula itu dikatakan tidak ada dokumen, dan BP Batam juga menyatakan tidak ada kuota impor. Jadi jelas bukan milik kami,” kata Pengadilan.
Sebelumnya, perusahaan agen kapal yang mengurus kapal pengangkut gula tersebut menyebut muatan adalah milik Perum Bulog. “Kami sebagai agen penunjukannya. Gula itu milik Bulog,” kata agen pelayaran PT Putra Tempatan, Wandi beberapa waktu lalu. (cnk)
BATAM,METRO: Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Humas BP Batam, Dwi Djoko Wiwoho mengatakan, sejauh ini tidak ada koordinasi antara BC dengan BP Batam terkait penangkapan kapal MV Fung Ang 286 bermuatan 2.000 ton gula impor dari Thailad tersebut. Parahnya lagi gula ilegal yang bernilai sekitar Rp10 miliar juga tidak mengantongi izin dari Menteri Perdagangan.
Menurut Dwi Djoko, untuk penentuan kouta gula masuk tahun 2014, harus diajukan dulu pada akhir tahun 2012. “Kalau masuk tahun ini, pengajuannya harus sudah masuk paling lambat akhir tahun 2013 lalu. Kalau sudah terlanjur masuk sudah tidak bisa dibuatkan lagi izinnya. Izin untuk impor gula harus dari mentri perdagangan,” kata dia, Jumat (30/5) kemarin.
Lebih lanjut, hal itu sudah tercantum dalam PP No 10 tahun 2012 dan Peraturan Menteri Keuangan No 27 tahun 2012. Secara tidak langsung apa yang disampaikan Dwi Joko menggugurkan pernyataan dari Bea dan Cukai (BC) Batam terkait adanya tempo waktu.
Kata Kasi BLKI KPU BC Tipe B, Batam, Emi Ludianto beberapa waktu lalu kepada wartawan terkait izin pihaknya memberi waktu selama 30 hari agar yang bersangkutan mengurus izin impor gula tersebut. Selain itu apa yang disampaikan Emi jelas bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 10 tahun 2012, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 27 tahun 2012.
Berdasarkan informasi yang dihimpun POSMETRO di lapangan, sejak gula impor tersebut masuk ke Batam pemiliknya disebut-sebut seorang pengusaha di Batam.
Sebelumnya Kepala Perum Bulog Subdivre Batam, Pengadilan Lubis merasa nama Bulog dicatut oleh perusahaan importir gula diduga ilegal yang sempat mengaku barang yang disita Bea dan Cukai Batam adalah milik perusahaan tersebut. “Itu bukan milik kami. Kami tidak mengurusi gula. Kami hanya mengurusi beras,” kata dia, Kamis.
Ia mengatakan setelah mendengar bahwa perusahaan menyebut-nyebut gula 2.000 ton itu milik Bulog langsung mendatangi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tibe B Batam untuk memastikan perusahaan yang mencatut nama Perum Bulog tersebut.
“Begitu mendengar berita itu, saya langsung hubungi anak buah saya untuk langsung datang ke BC menanyakan hal itu,” ujarnya.
Selama ini, lanjut nya Perum Bulog Batam tidak pernah ada pengajuan untuk mendatangkan gula. “Apalagi gula itu dikatakan tidak ada dokumen, dan BP Batam juga menyatakan tidak ada kuota impor. Jadi jelas bukan milik kami,” kata Pengadilan.
Sebelumnya, perusahaan agen kapal yang mengurus kapal pengangkut gula tersebut menyebut muatan adalah milik Perum Bulog. “Kami sebagai agen penunjukannya. Gula itu milik Bulog,” kata agen pelayaran PT Putra Tempatan, Wandi beberapa waktu lalu. (cnk)
Pasangan Capres Diminta Berpihak pada Kedaulatan Pangan
Jumat, 30 Mei 2014
Padahal, keberpihakan pada produsen skala kecil sangat dibutuhkan.
VIVAnews – Visi dan misi terkait kedaulatan pangan pada masing-masing pasangan calon presiden yang akan dipilih pada 9 Juli mendatang, dinilai masih belum matang.
Pada diskusi yang diselenggarakan oleh Aliansi untuk Desa Sejahtera mengungkapkan, bahwa diperlukan adalah keberpihakan yang lebih kuat bagi produsen pangan skala kecil.
Koordinator Nasional Aliansi untuk Desa Sejahtera Tejo Wahyu Jatmiko, mengungkapkan bahwa ada sekitar lima juta petani kecil yang dipaksa keluar dari 110 ribu hektare lahan.
"Terakhir diketahui ada 20 ribu petani yang keluar. Bagaimana pangan kita bisa terpenuhi kalau produsennya menurun," ujarnya, Jumat 30 Mei 2014.
Dia merincikan, ada 100 dari 340 kabupaten dalam kondisi rawan pangan, terutama di wilayah Indonesia bagian Timur.
"Ini merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintahan baru. Karena Presiden SBY sudah gagal total untuk memperbaikinya," ujarnya.
Sementara itu, Koordinator Pokja Beras Said Abdullah memaparkan, kemungkinan visi misi kedua pasangan capres untuk mengubah situasi pangan ke depan agar dapat mewujudkan pangan sangat penting dipertanyakan.
Menurutnya, kedaulatan pangan tidak dapat diwujudkan jika tidak ada yang bicara tentang subsidi, asuransi, dan juga benih. Sedangkan impor pangan dan perjanjian internasional yang terkait dengan lemahnya sistem pangan Indonesia masih dianggap keharusan.
Sedangkan Ketua Pokja Perikanan, Abdul Halim, membahas mengenai program yang justru tidak memberikan perhatian terhadap sumber penghidupan nelayan kecil.
"Kalau kawasan konservasi laut diperluas, maka kawasan perairan tersebut tidak boleh digunakan sebagai area tangkap. Bagaimana nelayan kecil kita bisa memberikan kontribusi bagi peningkatan produksi perikanan 40-50 juta ton jika aksesnya dibatasi," tuturnya. (asp)
Padahal, keberpihakan pada produsen skala kecil sangat dibutuhkan.
VIVAnews – Visi dan misi terkait kedaulatan pangan pada masing-masing pasangan calon presiden yang akan dipilih pada 9 Juli mendatang, dinilai masih belum matang.
Pada diskusi yang diselenggarakan oleh Aliansi untuk Desa Sejahtera mengungkapkan, bahwa diperlukan adalah keberpihakan yang lebih kuat bagi produsen pangan skala kecil.
Koordinator Nasional Aliansi untuk Desa Sejahtera Tejo Wahyu Jatmiko, mengungkapkan bahwa ada sekitar lima juta petani kecil yang dipaksa keluar dari 110 ribu hektare lahan.
"Terakhir diketahui ada 20 ribu petani yang keluar. Bagaimana pangan kita bisa terpenuhi kalau produsennya menurun," ujarnya, Jumat 30 Mei 2014.
Dia merincikan, ada 100 dari 340 kabupaten dalam kondisi rawan pangan, terutama di wilayah Indonesia bagian Timur.
"Ini merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintahan baru. Karena Presiden SBY sudah gagal total untuk memperbaikinya," ujarnya.
Sementara itu, Koordinator Pokja Beras Said Abdullah memaparkan, kemungkinan visi misi kedua pasangan capres untuk mengubah situasi pangan ke depan agar dapat mewujudkan pangan sangat penting dipertanyakan.
Menurutnya, kedaulatan pangan tidak dapat diwujudkan jika tidak ada yang bicara tentang subsidi, asuransi, dan juga benih. Sedangkan impor pangan dan perjanjian internasional yang terkait dengan lemahnya sistem pangan Indonesia masih dianggap keharusan.
Sedangkan Ketua Pokja Perikanan, Abdul Halim, membahas mengenai program yang justru tidak memberikan perhatian terhadap sumber penghidupan nelayan kecil.
"Kalau kawasan konservasi laut diperluas, maka kawasan perairan tersebut tidak boleh digunakan sebagai area tangkap. Bagaimana nelayan kecil kita bisa memberikan kontribusi bagi peningkatan produksi perikanan 40-50 juta ton jika aksesnya dibatasi," tuturnya. (asp)
Masa Depan Pertanian Kita
Jumat, 30 Mei 2014
Dua calon presiden (capres), yakni Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto, dalam Tanwir Muhammadiyah di Samarinda, Minggu (25/5), pada kesempatan berbeda, di hadapan para peserta mereka memaparkan visi-misinya. Salah satu yang mereka sampaikan adalah soal pertanian. Menurut Jokowi, selain fokus pada energi, pangan juga mesti diperhatikan. Sumber daya manusia (SDM) harus diarahkan untuk itu. Sementara itu, Prabowo mengatakan, pertanian adalah mesin pertumbuhan utama ekonomi Indonesia.
Terjepit
Pertanian memang menjadi sektor penting yang harus diperhatikan lebih serius lagi. Indonesia, selain sebagai negara maritim juga negara agraris yang bertanah subur. Kita pernah mendapatkan penghargaan dari Organisasi Pangan Dunia (FAO) pada 1984 karena berhasil swasembada pangan. Harus diakui, ini salah satu keberhasilan pemerintah Orde Baru (Orba) pimpinan Soeharto. Namun, sejak saat itu kemampuan untuk swasembada pangan terus menurun akibat investasi pemerintah di bidang pertanian yang berkurang dari tahun ke tahun.
Puncaknya terjadi saat krisis ekonomi tahun 1997 yang menghantam Asia. Para petani sebenarnya tidak mengalami krisis. Namun, karena Indonesia pada Oktober 1997 menandatangani Letter of Intent dengan IMF, petani ikut terjerumus dalam krisis. Pada 1998, Indonesia misalnya dipaksa menurunkan tarif beras sampai 0 persen. Selain itu, Indonesia dilarang memberi subsidi pupuk. Keduanya membuat petani tak berdaya bersaing dengan beras impor yang lebih murah daripada beras di dalam negeri.
Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mempunyai peraturan khusus tentang subsidi pertanian, yaitu Agreement on Agriculture (AoA). Dengan perjanjian AoA ini, negara-negara anggota WTO memiliki beberapa kewajiban. Pertama, membuka pasar domestiknya bagi komoditas pertanian dari luar (market access). Kedua, negara anggota WTO harus mengurangi subsidi domestik. Ketiga, mengurangi subsidi impor. Akibat perjanjian AoA ini, petani benar-benar dibuat makin jauh terpuruk karena petani yang lemah itu dibiarkan hanyut dalam terjangan arus globalisasi pasar bebas.
Mengutip A Husni Malian (2011), AoA sebenarnya lebih banyak merugikan negara-negara berkembang dan menguntungkan negara-negara maju. Pertama, akses terhadap pasar bebas di negara-negara maju jauh lebih sulit dijangkau negara-negara berkembang. Itu karena begitu banyaknya hambatan nontarif serta initial tariff rate yang tinggi. Kedua, dengan kekuatan modal yang mereka miliki, negara-negara maju dapat memberikan subsidi terhadap komoditas pertanian yang mereka produksi untuk mendorong laju ekspor mereka. Ketiga, tidak adanya fleksibilitas bagi negara-negara berkembang untuk menyesuaikan tarif di dalam perjanjian ini.
Negara-negara maju yang lantang menuntut penghapusan subsidi pertanian justru menggelontorkan dana besar untuk subsidi pertanian mereka. Menurut Kevin Watkins dari Oxfam, setiap tahun negara maju mengeluarkan US$ 1 miliar per hari untuk memberi subsidi pada pertanian mereka. Pada 2002 saja, 30 negara industri yang tergabung dalam Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) menghabiskan US$ 311 miliar untuk subsidi pertanian. Dengan subdisi ini, mereka dapat membuat jatuh harga gandum dan produk pertanian lain di dunia. Hal ini pada gilirannya merugikan petani di negara-negara yang sedang berkembang.
Peraturan lain WTO yang menghimpit pertanian, terutama di negara yang sedang berkembang adalah apa yang disebut dengan Trade Related Intellectual Property Rights (TRIPs). Salah satu pasalnya mengenai pertanian menetapkan hak intelektual atas tanaman dan bibitnya yang telah dikembangkan perusahaan bioteknologi. Ini menyebabkan komunitas setempat kehilangan hak atas sumber daya mereka sendiri. Selain itu, petani harus membayar untuk menanam tanam-tanaman yang sudah dipatenkan, seperti beras, gandum, kedelai, jagung, kentang, dan lain-lain.
Kelembagaan Petani
Dalam situasi seperti ini, langkah yang dapat dilakukan antara lain memperkuat kelembagaan petani. Ini merupakan faktor penting bagi terbukanya akses pasar bagi petani. Elizabeth dan Darwis (2003) mengatakan, agar kelembagaan petani dapat tetap tumbuh dan berkelanjutan, harus terpenuhi prinsip kemandirian lokal. Prinsip tersebut merupakan sebuah pendekatan di mana pemberdayaan harus dilakukan secara terdesentralisasi dan bukan terpusat yang cenderung menciptakan keseragaman. Prinsip ini harus terejawantahkan melalui harmonisasi antara institusi kelembagaan lokal tradisional yang dilandasi jiwa komunitas, kelembagaan pasar yang dilandasi ekonomi pasar, dan kelembagaan politik atau birokrasi.
Kita sebenarnya punya KUD (Koperasi Unit Desa) yang dibentuk pemerintah Orba. Swasembada pangan yang pernah kita alami tahun 1980-an, salah satunya disebabkan adanya lembaga ini. Sayangnya, nasib koperasi sekarang ini semakin buram. Menurut Endang Thohari, anggota Majelis Pakar Dekopin, jumlah koperasi di Indonesia dari tahun ke tahun memang semakin besar, yaitu mencapai 170.411 unit dengan anggota berjumlah 29,240 juta pada 2010 dan mampu meningkatkan volume usaha mencapai Rp 82,1 triliun. Namun, di balik itu sesungguhnya 10 persen koperasi di Indonesia sudah tidak aktif lagi. Mirisnya, sebagian besar adalah KUD.
Jokowi dan Prabowo punya visi-misi global untuk memajukan pertanian Indonesia. Menarik ditunggu, apakah mereka punya strategi khusus yang lebih implementatif untuk itu di tengah persaingan ekonomi dunia yang dikuasai negara-negara maju? Apakah mereka bisa memanfaatkan pusaran ekonomi pasar bebas saat ini untuk kepentingan para petani dan meningkatkan kesejahteraan mereka? Bagaimana cara mereka memperkuat kelembagaan petani hingga kita bisa kembali menjadi negara swasembada seperti dulu? Jangan sampai tanah subur yang hakikatnya adalah berkah berubah menjadi kutukan karena pemerintah tak becus mengelolanya untuk kepentingan rakyat.
Fajar Kurnianto
Penulis adalah Peneliti Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Universitas Paramadina Jakarta.
Fajar Kurnianto
Terjepit
Pertanian memang menjadi sektor penting yang harus diperhatikan lebih serius lagi. Indonesia, selain sebagai negara maritim juga negara agraris yang bertanah subur. Kita pernah mendapatkan penghargaan dari Organisasi Pangan Dunia (FAO) pada 1984 karena berhasil swasembada pangan. Harus diakui, ini salah satu keberhasilan pemerintah Orde Baru (Orba) pimpinan Soeharto. Namun, sejak saat itu kemampuan untuk swasembada pangan terus menurun akibat investasi pemerintah di bidang pertanian yang berkurang dari tahun ke tahun.
Puncaknya terjadi saat krisis ekonomi tahun 1997 yang menghantam Asia. Para petani sebenarnya tidak mengalami krisis. Namun, karena Indonesia pada Oktober 1997 menandatangani Letter of Intent dengan IMF, petani ikut terjerumus dalam krisis. Pada 1998, Indonesia misalnya dipaksa menurunkan tarif beras sampai 0 persen. Selain itu, Indonesia dilarang memberi subsidi pupuk. Keduanya membuat petani tak berdaya bersaing dengan beras impor yang lebih murah daripada beras di dalam negeri.
Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mempunyai peraturan khusus tentang subsidi pertanian, yaitu Agreement on Agriculture (AoA). Dengan perjanjian AoA ini, negara-negara anggota WTO memiliki beberapa kewajiban. Pertama, membuka pasar domestiknya bagi komoditas pertanian dari luar (market access). Kedua, negara anggota WTO harus mengurangi subsidi domestik. Ketiga, mengurangi subsidi impor. Akibat perjanjian AoA ini, petani benar-benar dibuat makin jauh terpuruk karena petani yang lemah itu dibiarkan hanyut dalam terjangan arus globalisasi pasar bebas.
Mengutip A Husni Malian (2011), AoA sebenarnya lebih banyak merugikan negara-negara berkembang dan menguntungkan negara-negara maju. Pertama, akses terhadap pasar bebas di negara-negara maju jauh lebih sulit dijangkau negara-negara berkembang. Itu karena begitu banyaknya hambatan nontarif serta initial tariff rate yang tinggi. Kedua, dengan kekuatan modal yang mereka miliki, negara-negara maju dapat memberikan subsidi terhadap komoditas pertanian yang mereka produksi untuk mendorong laju ekspor mereka. Ketiga, tidak adanya fleksibilitas bagi negara-negara berkembang untuk menyesuaikan tarif di dalam perjanjian ini.
Negara-negara maju yang lantang menuntut penghapusan subsidi pertanian justru menggelontorkan dana besar untuk subsidi pertanian mereka. Menurut Kevin Watkins dari Oxfam, setiap tahun negara maju mengeluarkan US$ 1 miliar per hari untuk memberi subsidi pada pertanian mereka. Pada 2002 saja, 30 negara industri yang tergabung dalam Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) menghabiskan US$ 311 miliar untuk subsidi pertanian. Dengan subdisi ini, mereka dapat membuat jatuh harga gandum dan produk pertanian lain di dunia. Hal ini pada gilirannya merugikan petani di negara-negara yang sedang berkembang.
Peraturan lain WTO yang menghimpit pertanian, terutama di negara yang sedang berkembang adalah apa yang disebut dengan Trade Related Intellectual Property Rights (TRIPs). Salah satu pasalnya mengenai pertanian menetapkan hak intelektual atas tanaman dan bibitnya yang telah dikembangkan perusahaan bioteknologi. Ini menyebabkan komunitas setempat kehilangan hak atas sumber daya mereka sendiri. Selain itu, petani harus membayar untuk menanam tanam-tanaman yang sudah dipatenkan, seperti beras, gandum, kedelai, jagung, kentang, dan lain-lain.
Kelembagaan Petani
Dalam situasi seperti ini, langkah yang dapat dilakukan antara lain memperkuat kelembagaan petani. Ini merupakan faktor penting bagi terbukanya akses pasar bagi petani. Elizabeth dan Darwis (2003) mengatakan, agar kelembagaan petani dapat tetap tumbuh dan berkelanjutan, harus terpenuhi prinsip kemandirian lokal. Prinsip tersebut merupakan sebuah pendekatan di mana pemberdayaan harus dilakukan secara terdesentralisasi dan bukan terpusat yang cenderung menciptakan keseragaman. Prinsip ini harus terejawantahkan melalui harmonisasi antara institusi kelembagaan lokal tradisional yang dilandasi jiwa komunitas, kelembagaan pasar yang dilandasi ekonomi pasar, dan kelembagaan politik atau birokrasi.
Kita sebenarnya punya KUD (Koperasi Unit Desa) yang dibentuk pemerintah Orba. Swasembada pangan yang pernah kita alami tahun 1980-an, salah satunya disebabkan adanya lembaga ini. Sayangnya, nasib koperasi sekarang ini semakin buram. Menurut Endang Thohari, anggota Majelis Pakar Dekopin, jumlah koperasi di Indonesia dari tahun ke tahun memang semakin besar, yaitu mencapai 170.411 unit dengan anggota berjumlah 29,240 juta pada 2010 dan mampu meningkatkan volume usaha mencapai Rp 82,1 triliun. Namun, di balik itu sesungguhnya 10 persen koperasi di Indonesia sudah tidak aktif lagi. Mirisnya, sebagian besar adalah KUD.
Jokowi dan Prabowo punya visi-misi global untuk memajukan pertanian Indonesia. Menarik ditunggu, apakah mereka punya strategi khusus yang lebih implementatif untuk itu di tengah persaingan ekonomi dunia yang dikuasai negara-negara maju? Apakah mereka bisa memanfaatkan pusaran ekonomi pasar bebas saat ini untuk kepentingan para petani dan meningkatkan kesejahteraan mereka? Bagaimana cara mereka memperkuat kelembagaan petani hingga kita bisa kembali menjadi negara swasembada seperti dulu? Jangan sampai tanah subur yang hakikatnya adalah berkah berubah menjadi kutukan karena pemerintah tak becus mengelolanya untuk kepentingan rakyat.
Fajar Kurnianto
Penulis adalah Peneliti Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Universitas Paramadina Jakarta.
Fajar Kurnianto
Jumat, 30 Mei 2014
Raskin Tak Perlu Dihapus, Cukup Tingkatkan Nilai Gizinya
Jumat, 30 Mei 2014
JAKARTA - Wacana penghapusan program beras untuk rakyat miskin (raskin) terus menuai kritik dari berbagai kalangan. Tidak hanya dari perwakilan masyarakat kurang mampu, penolakan juga datang dari para pakar pangan.
Wakil Rektor Institut Pertanian (IPB) Bogor, Prof Hermanto Siregar, sepakat dengan para akademisi dan masyarakat, bahwa program raskin harus kembali masuk dalam program pemerintahan mendatang.
"Pemerintah harus sediakan fasilitas seperti itu, seperti sekolah gratis, kesehatan gratis, beras disubsidi," katanya, Jumat (30/5/2014).
Namun, menurutnya, kualitas raskin harus ditingkatkan untuk memberi nilai gizi bagi rakyat miskin. Penambahan kadar gizi dan vitamin dalam raskin kata dia sangat positif, karena rakyat miskin tidak bisa memenuhi kebutuhannya itu, sehingga kerap terserang penyakit akibat kekurangan zat itu.
"Kalau disuruh beli beras yang harganya mahal, mereka tidak mampu. Jadi raskin ini disubsidi untuk membantu rakyat miskin dan kualitas beras dapat ditingkatkan dengan fortifikasi. Jadi, saya kira ini suatu yang bagus dan perlu dikembangkan," terangnya.
IPB lanjutnya, juga mempunyai terobosan tersendiri untuk membantu pemerintah guna mengatasi kelangkaan beras di negeri ini, yakni pembuatan beras analog atau beras yang dihasilkan dari berbagai umbi-umbian yang ada di seluruh penjuru nusantara.
"Produksi padi semakin turun, maka perlu dikembangkan beras analog dari umbi-umbuan yang diolah, kemudian bentuk dan rasanya dibuat seperti beras. Saat diolah di situ fortifikasi dilakukan," sebutnya.
Sementara itu, ahli teknologi pangan, Prof Dr Wisnu Cahyadi mengatakan, pihaknya telah melakukan penelitian fortifikasi raskin untuk meningkatkan kualitas dan kandungan gizi serta zat lain dalam raskin tersebut.
"Fortifikasi itu penambahan kimia lain yang diizinkan, atau penambahan zat gizi mikro, kaya iodine (yodium), vitamin A, zat besi ke dalam bahan pangan di antaranya raskin," kata Wisnu.
Bahan-bahan tersebut kata dia, disemprotkan ke dalam beras sesuai formula yang telah ditentukan dan telah mempunyai hak paten. Unsur-unsur zat yang disemprotkan itu, antara lain Fe (ferrum) atau zat besi, vitamin A, yodium, sehingga menambah kadar gizi dan protein dalam beras raskin.
"Hasil penelitian yang sudah memasuki tahun ketiga ini, sudah diujicobakan dalam beras raskin di wilayah Jawa Barat. Tidak ada efek samping bagi tubuh, justru ini bermanfaat semua bahan-bahannya. Nah ini semua menggunakan bahan-bahan yang berguna bagi kesehatan," tutupnya.
Sebelumnya diwartakan, KPK menemukan adanya permasalahan dalam program beras untuk rakyat miskin (raskin). Atas temuan itu, KPK pun meminta pemerintah mengkaji ulang penerapan program raskin tersebut. (put)
http://news.okezone.com/read/2014/05/30/337/991981/raskin-tak-perlu-dihapus-cukup-tingkatkan-nilai-gizinya
JAKARTA - Wacana penghapusan program beras untuk rakyat miskin (raskin) terus menuai kritik dari berbagai kalangan. Tidak hanya dari perwakilan masyarakat kurang mampu, penolakan juga datang dari para pakar pangan.
Wakil Rektor Institut Pertanian (IPB) Bogor, Prof Hermanto Siregar, sepakat dengan para akademisi dan masyarakat, bahwa program raskin harus kembali masuk dalam program pemerintahan mendatang.
"Pemerintah harus sediakan fasilitas seperti itu, seperti sekolah gratis, kesehatan gratis, beras disubsidi," katanya, Jumat (30/5/2014).
Namun, menurutnya, kualitas raskin harus ditingkatkan untuk memberi nilai gizi bagi rakyat miskin. Penambahan kadar gizi dan vitamin dalam raskin kata dia sangat positif, karena rakyat miskin tidak bisa memenuhi kebutuhannya itu, sehingga kerap terserang penyakit akibat kekurangan zat itu.
"Kalau disuruh beli beras yang harganya mahal, mereka tidak mampu. Jadi raskin ini disubsidi untuk membantu rakyat miskin dan kualitas beras dapat ditingkatkan dengan fortifikasi. Jadi, saya kira ini suatu yang bagus dan perlu dikembangkan," terangnya.
IPB lanjutnya, juga mempunyai terobosan tersendiri untuk membantu pemerintah guna mengatasi kelangkaan beras di negeri ini, yakni pembuatan beras analog atau beras yang dihasilkan dari berbagai umbi-umbian yang ada di seluruh penjuru nusantara.
"Produksi padi semakin turun, maka perlu dikembangkan beras analog dari umbi-umbuan yang diolah, kemudian bentuk dan rasanya dibuat seperti beras. Saat diolah di situ fortifikasi dilakukan," sebutnya.
Sementara itu, ahli teknologi pangan, Prof Dr Wisnu Cahyadi mengatakan, pihaknya telah melakukan penelitian fortifikasi raskin untuk meningkatkan kualitas dan kandungan gizi serta zat lain dalam raskin tersebut.
"Fortifikasi itu penambahan kimia lain yang diizinkan, atau penambahan zat gizi mikro, kaya iodine (yodium), vitamin A, zat besi ke dalam bahan pangan di antaranya raskin," kata Wisnu.
Bahan-bahan tersebut kata dia, disemprotkan ke dalam beras sesuai formula yang telah ditentukan dan telah mempunyai hak paten. Unsur-unsur zat yang disemprotkan itu, antara lain Fe (ferrum) atau zat besi, vitamin A, yodium, sehingga menambah kadar gizi dan protein dalam beras raskin.
"Hasil penelitian yang sudah memasuki tahun ketiga ini, sudah diujicobakan dalam beras raskin di wilayah Jawa Barat. Tidak ada efek samping bagi tubuh, justru ini bermanfaat semua bahan-bahannya. Nah ini semua menggunakan bahan-bahan yang berguna bagi kesehatan," tutupnya.
Sebelumnya diwartakan, KPK menemukan adanya permasalahan dalam program beras untuk rakyat miskin (raskin). Atas temuan itu, KPK pun meminta pemerintah mengkaji ulang penerapan program raskin tersebut. (put)
http://news.okezone.com/read/2014/05/30/337/991981/raskin-tak-perlu-dihapus-cukup-tingkatkan-nilai-gizinya
Jaga Harga, Kemendag Gaet RNI & Bulog
Jumat, 30 Mei 2014
JAKARTA - Guna menjaga kestabilan harga-harga pangan agar tidak merangkak naik menjelang puasa hingga Lebaran, Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) terkait serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditugaskan untuk melakukan operasi pasar.
"Kita akan lakukan dari pertama puasa, tidak hanya BUMN saja, ini lagi diatur sama pemda, di Kemendag ini sebulan penuh, pasar penyeimbang supaya ada harganya, di daerah juga diatur. Pelaksananya banyak pemda, malah lebih banyak pemda yang mengadakan pasar murah dari dana APBN," ucap Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi di kantornya, Jakarta, Jumat (30/5/2014).
Lutfi menambahkan, BUMN yang dimaksud adalah Perum Bulog melalui Bulog Mart dan PT RNI melalui Warung Rajawali mini market.
"Untuk Bulog ada pasar murah, ada minyak goreng, terigu, gula. Ini akan dikerjakan Warung Rajawali juga ada untuk gula, pasar penyeimbang ini perlu, karena di kala permintaan meningkat kadang terjadi spekulasi, objektif pasar itu agar tidak ada spekulasi ketika permintaan tinggi," jelasnya.
Sementara untuk dana operasi pasar yang dilakukan kedua BUMN tersebut kata Lutfi menggunakan kas internal perusahaan masing-masing.
"Kalau saya tidak salah karena ini BUMN ini mesti ada untung rugi, ini dana perusahaan yang mestinya dapat keuntungan," pungkasnya. (wdi)
http://economy.okezone.com/read/2014/05/30/320/991937/jaga-harga-kemendag-gaet-rni-bulog
JAKARTA - Guna menjaga kestabilan harga-harga pangan agar tidak merangkak naik menjelang puasa hingga Lebaran, Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) terkait serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditugaskan untuk melakukan operasi pasar.
"Kita akan lakukan dari pertama puasa, tidak hanya BUMN saja, ini lagi diatur sama pemda, di Kemendag ini sebulan penuh, pasar penyeimbang supaya ada harganya, di daerah juga diatur. Pelaksananya banyak pemda, malah lebih banyak pemda yang mengadakan pasar murah dari dana APBN," ucap Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi di kantornya, Jakarta, Jumat (30/5/2014).
Lutfi menambahkan, BUMN yang dimaksud adalah Perum Bulog melalui Bulog Mart dan PT RNI melalui Warung Rajawali mini market.
"Untuk Bulog ada pasar murah, ada minyak goreng, terigu, gula. Ini akan dikerjakan Warung Rajawali juga ada untuk gula, pasar penyeimbang ini perlu, karena di kala permintaan meningkat kadang terjadi spekulasi, objektif pasar itu agar tidak ada spekulasi ketika permintaan tinggi," jelasnya.
Sementara untuk dana operasi pasar yang dilakukan kedua BUMN tersebut kata Lutfi menggunakan kas internal perusahaan masing-masing.
"Kalau saya tidak salah karena ini BUMN ini mesti ada untung rugi, ini dana perusahaan yang mestinya dapat keuntungan," pungkasnya. (wdi)
http://economy.okezone.com/read/2014/05/30/320/991937/jaga-harga-kemendag-gaet-rni-bulog
Jelang Ramadan, Bulog Banyumas Siap Jual Sembako Murah
Kamis, 29 Mei 2014
PURWOKERTO, (PRLM).- Menjelang Ramadhan dan Lebaran, Bulog Sub Divisi Regional Banyumas melalui unit bisnisnya Bulog Mart siap menjual sembako dengan harga murah, untuk kebutuhan pengecer maupun tingkat grosir.
Sembako yang dijual di Bulog Mart antara lain gula pasir minyak dan beras. "Kita sudah menyiapk stok untuk kebutuhan masyarakat menjelang puasa hingga kebutuhan Lebaran," kata " kata Kepala Bulog Sub Divre Banyumas, Sugeng Rahayu, Kamis (29/5/2014).
Menurutnya untuk gula pasir yang sudah disiapkan sebanyak 165 ton, minyak goreng kelapa sawit 500 dus, sedang persedian beras tidak terhingga. Kebutuhan sembako sewaktu waktu bisa ditambah mengikuti kebutuhan di pasar.
"Kita sudah menyiapkan paket sembako dengan harga lebih murah dari harga pasar. Paket yang siap jual berupa gula pasir, minyak goreng dan beras, Bahkan siap jual sembako sistem delivery order," tambahnya.
Pekat sembako murah bertujuan untuk mengendalikan harga di pasar menjelang puasa. Harga gula pasir di jual Rp 9.200 per kg, minyak goreng setiap kemasan satu botol ukuran 900 mililiter Rp 11.500, untuk beras premium broken 15 persen dijual Rp 5.800. (A-99/A-108)***
http://www.pikiran-rakyat.com/node/283183
PURWOKERTO, (PRLM).- Menjelang Ramadhan dan Lebaran, Bulog Sub Divisi Regional Banyumas melalui unit bisnisnya Bulog Mart siap menjual sembako dengan harga murah, untuk kebutuhan pengecer maupun tingkat grosir.
Sembako yang dijual di Bulog Mart antara lain gula pasir minyak dan beras. "Kita sudah menyiapk stok untuk kebutuhan masyarakat menjelang puasa hingga kebutuhan Lebaran," kata " kata Kepala Bulog Sub Divre Banyumas, Sugeng Rahayu, Kamis (29/5/2014).
Menurutnya untuk gula pasir yang sudah disiapkan sebanyak 165 ton, minyak goreng kelapa sawit 500 dus, sedang persedian beras tidak terhingga. Kebutuhan sembako sewaktu waktu bisa ditambah mengikuti kebutuhan di pasar.
"Kita sudah menyiapkan paket sembako dengan harga lebih murah dari harga pasar. Paket yang siap jual berupa gula pasir, minyak goreng dan beras, Bahkan siap jual sembako sistem delivery order," tambahnya.
Pekat sembako murah bertujuan untuk mengendalikan harga di pasar menjelang puasa. Harga gula pasir di jual Rp 9.200 per kg, minyak goreng setiap kemasan satu botol ukuran 900 mililiter Rp 11.500, untuk beras premium broken 15 persen dijual Rp 5.800. (A-99/A-108)***
http://www.pikiran-rakyat.com/node/283183
Halalisasi Kartel Poultry
Jumat, 30 Mei 2014
MENARIK sekali mencermati Surat Menteri Perdagangan nomor: 644/M-DAG/SD|4|2014 perihal: Harga Penjualan Day Old Chicken (DOC) di tingkat peternak, yang diluncurkan 15 April 2014. Menarik karena kesan dan makna surat tersebut sangat bertolak-belakang. Ketika surat tersebut mengesankan pembelaan terhadap peternak kecil, sejalan dengan amanat UU 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, ternyata bermakna sebaliknya, penghalalan terhadap kartelisasi industri poultry RI. Itu tertangkap ketika disimak seksama.
Surat dimaksud mensiratkan tiga hal utama. Pertama, mengungkapkan bahwa harga ayam hidup (live bird) dan telur ditingkat peternak saat ini berada di bawah biaya pokok produksi sehingga peternak tidak memperoleh pendapatan yang wajar. Hal ini menyiratkan perlunya jaminan harga dasar. Kedua, tingginya produksi DOC, mengakibatkan kelebihan pasokan ayam broiler dan telur. Untuk mendukung upaya stabilisasi harga live bird dan telur dilakukan pengurangan produksi telur tetas broiler dan layer sebesar 15%. Ketiga, konsekuensinya adalah dibatasinya importasi induk ayam, grand parent stock (GPS).
Sepintas, sangat jelas orientasi iktikad Menteri Perdagangan, yaitu mengamankan kesejahteraan peternak ayam melalui jaminan harga. Akan tetapi menjadi tidak jelas efektifitas orientasi ini ketika alat kebijakannya adalah pengurangan DOC dan GPS, meski dijamin dengan pola distribusi DOC 70% untuk peternak dan 30% untuk perusahaan. Pertanyaan utama dengan efektifitas tersebut tersirat dalam kata-kata kurang lebih dalam prosentase distribusi, serta didukung terbatasnya kapasitas kendali dalam distribusi DOC oleh pemerintah.
Sebetulnya sangat mudah dipahami bahwa ketika DOC berkurang, maka pasar akan diwarnai oleh kelangkaan DOC. Harga DOC yang sementara ini sangat oligopolistik dan cenderung menjadi permainan kartel produsen DOC, akan semakin mahal, meski Menteri Perdagangan mengatur harga DOC maksimal Rp 3.200 per ekor. Faktanya, distribusi DOC ini sangat tertutup dan teramat diwarnai oleh jaringan dan rantai pasar yang tidak mudah dikendalikan.
Benar adanya bahwa penjaminan harga dasar atau Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk komoditas strategis, akan berdampak pada terjaminnya harga jual pada tingkat peternak atau petani. Namun demikian, perlu diperingatkan bahwa rangkaian kebijakan ini harus memperhatikan implikasi komprehensifnya. Pelajaran lapangan telah menunjukkan bahwa HPP untuk beberapa komoditas strategis cenderung dinikmati importir, bukan petani kecil.
Untuk kasus daging ayam dan telur, kecenderungan ini nampak lebih kuat. Alasannya, dengan makin terbatasnya DOC akan menyebabkan akses peternak kecil terhadap DOC semakin terbatas. Akibatnya, mereka tidak hanya kalah akses DOC-nya, akan tetapi berpotensi tersingkir dari usaha peternakan ayam. Kelompok ini akan mati. Kalau kelompok ini sudah mati, maka yang menikmati harga dasar, HPP, atau apapun namanya, adalah pengusaha besar, industri dan peternak mitranya. Yang terakhir inipun hanya ketetesan.
Sungguh perlu diingatkan bahwa Surat Menteri itu harus segera dicabut. Sangat kontraproduktif dalam pengamanan kesejahteraan peternak kecil. Karena bisa disimpulkan sepenuhnya bahwa: intinya harga naik itu bagus kalau yang menikmati peternak kecil.
Akan tetapi, kalau DOC dibatasi, maka akses peternak kecil terhadap DOC menjadi rusak. Peternak Kecil justru mati karena harus berhenti beternak. Walhasil, harga naik tidak dinikmati peternak kecil, tetapi dinikmati oleh industri dan peternak besar, yang bahkan memperoleh legitimasi kartelisasi, sekaligus membunuh konsumen dengan harga tinggi.
Itulah sebabnya pasar daging ayam dan telur ini akan menderita kartelisasi oligopolis menjelang lebaran. Skenario besar untuk keuntungan komprador itulah yang tersirat dalam Surat Mendag ini, sekaligus usaha sistematis membunuh peternak kecil dan konsumen: demi keuntungan sejumlah pemodal. Itulah makna Surat Mendag dimaksud.
(M Maksum Machfoedz. Guru Besar Sosek Agroindustri, Ketua PBNU)
http://krjogja.com/liputan-khusus/analisis/3025/halalisasi-kartel-poultry.kr
MENARIK sekali mencermati Surat Menteri Perdagangan nomor: 644/M-DAG/SD|4|2014 perihal: Harga Penjualan Day Old Chicken (DOC) di tingkat peternak, yang diluncurkan 15 April 2014. Menarik karena kesan dan makna surat tersebut sangat bertolak-belakang. Ketika surat tersebut mengesankan pembelaan terhadap peternak kecil, sejalan dengan amanat UU 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, ternyata bermakna sebaliknya, penghalalan terhadap kartelisasi industri poultry RI. Itu tertangkap ketika disimak seksama.
Surat dimaksud mensiratkan tiga hal utama. Pertama, mengungkapkan bahwa harga ayam hidup (live bird) dan telur ditingkat peternak saat ini berada di bawah biaya pokok produksi sehingga peternak tidak memperoleh pendapatan yang wajar. Hal ini menyiratkan perlunya jaminan harga dasar. Kedua, tingginya produksi DOC, mengakibatkan kelebihan pasokan ayam broiler dan telur. Untuk mendukung upaya stabilisasi harga live bird dan telur dilakukan pengurangan produksi telur tetas broiler dan layer sebesar 15%. Ketiga, konsekuensinya adalah dibatasinya importasi induk ayam, grand parent stock (GPS).
Sepintas, sangat jelas orientasi iktikad Menteri Perdagangan, yaitu mengamankan kesejahteraan peternak ayam melalui jaminan harga. Akan tetapi menjadi tidak jelas efektifitas orientasi ini ketika alat kebijakannya adalah pengurangan DOC dan GPS, meski dijamin dengan pola distribusi DOC 70% untuk peternak dan 30% untuk perusahaan. Pertanyaan utama dengan efektifitas tersebut tersirat dalam kata-kata kurang lebih dalam prosentase distribusi, serta didukung terbatasnya kapasitas kendali dalam distribusi DOC oleh pemerintah.
Sebetulnya sangat mudah dipahami bahwa ketika DOC berkurang, maka pasar akan diwarnai oleh kelangkaan DOC. Harga DOC yang sementara ini sangat oligopolistik dan cenderung menjadi permainan kartel produsen DOC, akan semakin mahal, meski Menteri Perdagangan mengatur harga DOC maksimal Rp 3.200 per ekor. Faktanya, distribusi DOC ini sangat tertutup dan teramat diwarnai oleh jaringan dan rantai pasar yang tidak mudah dikendalikan.
Benar adanya bahwa penjaminan harga dasar atau Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk komoditas strategis, akan berdampak pada terjaminnya harga jual pada tingkat peternak atau petani. Namun demikian, perlu diperingatkan bahwa rangkaian kebijakan ini harus memperhatikan implikasi komprehensifnya. Pelajaran lapangan telah menunjukkan bahwa HPP untuk beberapa komoditas strategis cenderung dinikmati importir, bukan petani kecil.
Untuk kasus daging ayam dan telur, kecenderungan ini nampak lebih kuat. Alasannya, dengan makin terbatasnya DOC akan menyebabkan akses peternak kecil terhadap DOC semakin terbatas. Akibatnya, mereka tidak hanya kalah akses DOC-nya, akan tetapi berpotensi tersingkir dari usaha peternakan ayam. Kelompok ini akan mati. Kalau kelompok ini sudah mati, maka yang menikmati harga dasar, HPP, atau apapun namanya, adalah pengusaha besar, industri dan peternak mitranya. Yang terakhir inipun hanya ketetesan.
Sungguh perlu diingatkan bahwa Surat Menteri itu harus segera dicabut. Sangat kontraproduktif dalam pengamanan kesejahteraan peternak kecil. Karena bisa disimpulkan sepenuhnya bahwa: intinya harga naik itu bagus kalau yang menikmati peternak kecil.
Akan tetapi, kalau DOC dibatasi, maka akses peternak kecil terhadap DOC menjadi rusak. Peternak Kecil justru mati karena harus berhenti beternak. Walhasil, harga naik tidak dinikmati peternak kecil, tetapi dinikmati oleh industri dan peternak besar, yang bahkan memperoleh legitimasi kartelisasi, sekaligus membunuh konsumen dengan harga tinggi.
Itulah sebabnya pasar daging ayam dan telur ini akan menderita kartelisasi oligopolis menjelang lebaran. Skenario besar untuk keuntungan komprador itulah yang tersirat dalam Surat Mendag ini, sekaligus usaha sistematis membunuh peternak kecil dan konsumen: demi keuntungan sejumlah pemodal. Itulah makna Surat Mendag dimaksud.
(M Maksum Machfoedz. Guru Besar Sosek Agroindustri, Ketua PBNU)
http://krjogja.com/liputan-khusus/analisis/3025/halalisasi-kartel-poultry.kr
Kamis, 29 Mei 2014
BulogMart Akan Jual Sembako di Bawah Harga Pasar
Kamis, 29 Mei 2014
Purwokerto, Antara Jateng - Bulog Subdivisi Regional Banyumas, Jawa Tengah, menyiapkan pasokan sembako untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang bulan Ramadhan dan Lebaran 2014.
"Sembako tersebut akan dijual BulogMart dengan harga di bawah harga pasaran. Tujuannya untuk mengendalikan harga di pasaran, sehingga tidak mahal," kata Kepala Bulog Subdivre Banyumas, Sugeng Rahayu kepada wartawan, di Purwokerto, Kamis.
Dalam hal ini, kata dia, BulogMart menjual gula pasir, minyak goreng, dan beras.
Menurut dia pihaknya sudah menyiapkan 165 ton gula pasir, 500 dus minyak goreng kelapas sawit, dan beras dengan jumlah tidak terhingga.
"Pasokan sembako sewaktu-waktu bisa ditambah sesuai kebutuhan," katanya.
Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa sembako tersebut dijual melalui toko BulogMart yang berlokasi di Kantor Bulog Subdivre Banyumas serta sembilan Pojok Layanan BulogMart yang tersebar di seluruh wilayah kerja Bulog Banyumas.
Pojok Layanan BulogMart itu berlokasi di sembilan gudang Bulog Banyumas yang tersebar di Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, dan Cilacap.
Terkait hal itu, Sugeng mempersilakan masyarakat untuk membeli sembako di toko BulogMart maupun Pojok Layanan BulogMart dengan harga di bawah pasaran.
Sampai November Bulog tidak Impor Gula
Kamis, 29 Mei 2014
Metrotvnews.com, Jakarta: Kementerian Perdagangan memastikan tidak akan memberikan izin ekspor gula kristal putih kepada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog) hingga musim giling tebu selesai.
"Sampai masa giling selesai, setelah itu dilihat perkembangannya. Giling sampai November, tidak ada impor lagi," ujar Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Bachrul Chairi di Jakarta, Rabu (28/5/2014) malam.
Untuk menjaga stabilitas harga gula, Kemendag memberi izin impor gula kristal putih Bulog sampai 15 Mei 2014 yang akan digunakan sebagai stok gula nasional. Hingga tenggat waktu itu Bulog baru mengimpor 27 ribu ton gula dari Thailand.
"Intinya batas waktunya kan sudah lewat. Yang pasti izinya enggak diperpanjang dulu," kata Bachrul.
Selain impor, Bulog sudah menyerap 22 ribu ton gula lokal dengan rincian sebanyak 12 ribu ton yang merupakan kontrak kerja sama dengan PT RNI (Persero) dan 10 ribu ton dari PT Perkebunan Nusantara XI. Sebenarnya, pemerintah menetapkan stok gula nasional sebesar 350 ribu ton.
(Dor)
http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2014/05/29/246915/sampai-november-bulog-tidak-impor-gula
Metrotvnews.com, Jakarta: Kementerian Perdagangan memastikan tidak akan memberikan izin ekspor gula kristal putih kepada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog) hingga musim giling tebu selesai.
"Sampai masa giling selesai, setelah itu dilihat perkembangannya. Giling sampai November, tidak ada impor lagi," ujar Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Bachrul Chairi di Jakarta, Rabu (28/5/2014) malam.
Untuk menjaga stabilitas harga gula, Kemendag memberi izin impor gula kristal putih Bulog sampai 15 Mei 2014 yang akan digunakan sebagai stok gula nasional. Hingga tenggat waktu itu Bulog baru mengimpor 27 ribu ton gula dari Thailand.
"Intinya batas waktunya kan sudah lewat. Yang pasti izinya enggak diperpanjang dulu," kata Bachrul.
Selain impor, Bulog sudah menyerap 22 ribu ton gula lokal dengan rincian sebanyak 12 ribu ton yang merupakan kontrak kerja sama dengan PT RNI (Persero) dan 10 ribu ton dari PT Perkebunan Nusantara XI. Sebenarnya, pemerintah menetapkan stok gula nasional sebesar 350 ribu ton.
(Dor)
http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2014/05/29/246915/sampai-november-bulog-tidak-impor-gula
Rabu, 28 Mei 2014
Perum Bulog Batam Bantah sebagai Pemilik 2.000 Ton Gula Tegahan BC
Selasa, 27 Mei 2014
BATAMTODAY.COM, Batam - Sub Divisi Regional (Divre) Perum Bulog Batam, membantah jika 2.000 ton gula putih yang diangkut kapal MV Pung Ang 289 tanpa izin impor itu sebagai miliknya, sebagaimana yang diakui Wandi dari agen pelayaran PT Putra Tempatan. Bahkan, pihak Bulog menyatakan tak mengurusi masalah gula.
"Tidak benar seperti yang disampaikan itu kalau 2.000 ton gula pasir itu milik Bulog. Setahu saya tidak ada pengajuan (impor) selama ini," ujar Pengadilan Lubis, Kepala Subdivre Perum Bulog Batam, kepada BATAMTODAY.COM, Selasa (27/5/2014) petang.
Dia menegaskan, selama ini Bulog hanya mendistribusikan kuota beras di Batam, dan tidak pernah sama sekali mengelola gula untuk kebutuhan warga Batam.
Sementara di tempat terpisah, Kasi Pelayanan Publik, Subdivre Perum Bulog Batam, Ngaspan, juga mengaku terkejut mendapatkan kabar bahwa ada 2.000 ton gula putih masuk Batam, disebut milik Bulog.
"Tidak pernah kami mengelola gula pasir. Bulog hanya menangani produk beras yang dikirim pusat melalui pelabuhan Dumai," terangnya melalui telepon.
Diberitakan sebelumnya, sebanyak 2.000 ton gula putih impor hasil tegahan Bea Cukai Batam yang saat ini ditimbun di gudang PT TBK, Kabil, Kecamatan Nongsa, diakui agen pengurus perjalanan kapal sebagai milik Perum Bulog.
"Kami sebagai agen penunjukannya. Gula itu milik Bulog, dan ditimbun dulu di gudang PT PTK Kabil," kata Wandi, agen pelayaran PT Putra Tempatan kepada BATAMTODAY.COM, Selasa (27/5/2014) siang.
Meski belum memiliki izin timbun dan izin impor dari Badan Pengusahaan (BP) Batam, Wandi berkilah masuknya ribuan ton gula putih itu ke Batam sudah secara resmi. Penimbunan itu pun, katanya, untuk sementara waktu karena akan dipasarkan menjelang puasa dan Lebaran tahun ini.
"Ditimbun dulu di PT TBK Kabil untuk (menjaga) operasi pasar menjelang Lebaran. Diawasi P2 (Pengawasan dan Penindakan BC) Kabil (Pelabuhan CPU) karena masuknya resmi," katanya lagi tanpa mau memberitahukan asal 2000 ton gula tersebut.
Sementara itu, Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi Bea dan Cukai (BC) Batam, Susila Brata, mengatakan, hingga Senin (26/5/2014) malam, kapal MV Pung Ang 289 yang memuat 2.000 ton gula tersebut belum memiliki izin bongkar. "Hingga kini belum diberikan izin bongkar karena belum ada izin timbun," ujarnya.
Ditambahkan, ribuan ton gula putih tersebut masih dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap barang dan alat angkut yang digunakan. Dan 2000 ton gula putih Itu bukan penyelundupan namun penimbunan.
Berbeda dengan penegasan Badan Pengusahaan (BP) Batam bahwa 2.000 ton gula putih impor yang masuk ke Pulau Batam itu adalah ilegal, karena sejauh ini tidak ada pengajuan izin impor gula ke pihaknya.
"Hingga saat ini tidak ada permintaan izin impor gula untuk mencukupi kebutuhan masyarakat Batam," terang Dwi Djoko Wiwoho, Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Humas BP Batam, kepada wartawan, Selasa (27/5/2014).
Dijelaskannya, seluruh barang impor yang masuk ke Kawasan Bebas Batam harus melalui mekanisme perizinan baik ke pusat ataupun BP Batam.
"Sudah saya tanya ke seluruh bagian yang terkait pemasukan barang. Tidak ada satupun yang menyatakan menerima permohonan izin impor gula ke Batam. Jadi dipastikan tanpa izin," papar Djoko.
Disampaikan Djoko lagi, produk izin impor yang diberikan untuk pemenuhan kebutuhan Batam tahun 2014 ini diantaranya adalah hortikultura dari Malaysia, Singapura, Bangladesh, Tiongkok, India, dan Thailand. (*)
http://batamtoday.com/berita43401-Perum-Bulog-Batam-Bantah-sebagai-Pemilik-2.000-Ton-Gula-Tegahan-BC.html
BATAMTODAY.COM, Batam - Sub Divisi Regional (Divre) Perum Bulog Batam, membantah jika 2.000 ton gula putih yang diangkut kapal MV Pung Ang 289 tanpa izin impor itu sebagai miliknya, sebagaimana yang diakui Wandi dari agen pelayaran PT Putra Tempatan. Bahkan, pihak Bulog menyatakan tak mengurusi masalah gula.
"Tidak benar seperti yang disampaikan itu kalau 2.000 ton gula pasir itu milik Bulog. Setahu saya tidak ada pengajuan (impor) selama ini," ujar Pengadilan Lubis, Kepala Subdivre Perum Bulog Batam, kepada BATAMTODAY.COM, Selasa (27/5/2014) petang.
Dia menegaskan, selama ini Bulog hanya mendistribusikan kuota beras di Batam, dan tidak pernah sama sekali mengelola gula untuk kebutuhan warga Batam.
Sementara di tempat terpisah, Kasi Pelayanan Publik, Subdivre Perum Bulog Batam, Ngaspan, juga mengaku terkejut mendapatkan kabar bahwa ada 2.000 ton gula putih masuk Batam, disebut milik Bulog.
"Tidak pernah kami mengelola gula pasir. Bulog hanya menangani produk beras yang dikirim pusat melalui pelabuhan Dumai," terangnya melalui telepon.
Diberitakan sebelumnya, sebanyak 2.000 ton gula putih impor hasil tegahan Bea Cukai Batam yang saat ini ditimbun di gudang PT TBK, Kabil, Kecamatan Nongsa, diakui agen pengurus perjalanan kapal sebagai milik Perum Bulog.
"Kami sebagai agen penunjukannya. Gula itu milik Bulog, dan ditimbun dulu di gudang PT PTK Kabil," kata Wandi, agen pelayaran PT Putra Tempatan kepada BATAMTODAY.COM, Selasa (27/5/2014) siang.
Meski belum memiliki izin timbun dan izin impor dari Badan Pengusahaan (BP) Batam, Wandi berkilah masuknya ribuan ton gula putih itu ke Batam sudah secara resmi. Penimbunan itu pun, katanya, untuk sementara waktu karena akan dipasarkan menjelang puasa dan Lebaran tahun ini.
"Ditimbun dulu di PT TBK Kabil untuk (menjaga) operasi pasar menjelang Lebaran. Diawasi P2 (Pengawasan dan Penindakan BC) Kabil (Pelabuhan CPU) karena masuknya resmi," katanya lagi tanpa mau memberitahukan asal 2000 ton gula tersebut.
Sementara itu, Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi Bea dan Cukai (BC) Batam, Susila Brata, mengatakan, hingga Senin (26/5/2014) malam, kapal MV Pung Ang 289 yang memuat 2.000 ton gula tersebut belum memiliki izin bongkar. "Hingga kini belum diberikan izin bongkar karena belum ada izin timbun," ujarnya.
Ditambahkan, ribuan ton gula putih tersebut masih dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap barang dan alat angkut yang digunakan. Dan 2000 ton gula putih Itu bukan penyelundupan namun penimbunan.
Berbeda dengan penegasan Badan Pengusahaan (BP) Batam bahwa 2.000 ton gula putih impor yang masuk ke Pulau Batam itu adalah ilegal, karena sejauh ini tidak ada pengajuan izin impor gula ke pihaknya.
"Hingga saat ini tidak ada permintaan izin impor gula untuk mencukupi kebutuhan masyarakat Batam," terang Dwi Djoko Wiwoho, Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Humas BP Batam, kepada wartawan, Selasa (27/5/2014).
Dijelaskannya, seluruh barang impor yang masuk ke Kawasan Bebas Batam harus melalui mekanisme perizinan baik ke pusat ataupun BP Batam.
"Sudah saya tanya ke seluruh bagian yang terkait pemasukan barang. Tidak ada satupun yang menyatakan menerima permohonan izin impor gula ke Batam. Jadi dipastikan tanpa izin," papar Djoko.
Disampaikan Djoko lagi, produk izin impor yang diberikan untuk pemenuhan kebutuhan Batam tahun 2014 ini diantaranya adalah hortikultura dari Malaysia, Singapura, Bangladesh, Tiongkok, India, dan Thailand. (*)
http://batamtoday.com/berita43401-Perum-Bulog-Batam-Bantah-sebagai-Pemilik-2.000-Ton-Gula-Tegahan-BC.html
Bulog Kesulitan Jual Gula
Selasa, 27 Mei 2014
SURYA Online, SURABAYA -Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional (Divre) Jawa Timur rupanya juga kesulitan menjual gula. Pada APril lalu, Bulog pusat membeli gula dari PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) sebanyak 9.500 ton.
Distribusi 9.500 ton gula kristal putih (GKP) itu terbagi untuk tiga zona yakni 1.500 untuk provinsi Yogyakarta dan Jawa Tengah, 6.000 ton sudah dipesan untuk kawasan di luar Jawa dan sisanya 2.500 ton untuk dijual di Jatim.
Ribuan ton gula itu ditempatkan di gudang Pabrik Gula (PG) Krebet Baru Malang milik RNI, di gudang bulog di Gadang - Malang dan di sejumlah gudang Bulog di Jatim.
Hingga minggu ketiga Mei kemarin, untuk penjualan di Jatim saja baru terserap 6 ton GKP. "Kami terus berupaya menjual gula baik partai maupun eceran. Namun kami memang ada kendala, antara permintaan dan penawaran tidak seimbang. Barang yang ditawarkan banyak, permintaan ya segitu saja. Jadi penjualan tidak maksimal," ujar Kepala Bulog Divre Jatim Rusdianto, Selasa (27/5/2014).
Ia mengakui jumlah stok gula di pasaran masih banyak. Sedangkan kebutuhan masyarakat sudah terpenuhi. Ia tidak mengetahui penyebab lainnya kenapa GKP tidak terserap di pasaran.
"Apakah karena ada gula impor atau bagaimana. Pastinya karena ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran," imbuhnya.
Meskipun Bulog masih menyimpan ribuan ton gula, Rusdi tidak bisa membanting harga. Bulog pusat sudah mematok harga penjualan untuk harga pembelian partai Rp 8.900, sedangkan untuk harga eceran Rp 9.300 per kilogram. Di pasaran sendiri harga gula eceran berkisar antara Rp 9.300 - Rp 9.500.
Melihat range harga gula di pasaran, memang agak sulit gula Bulo diserbu oleh distributor ataupun retailer. Meskipun begitu, Rusdi mengaku tidak bisa membanting harga. "Nanti yang nomboki siapa," pungkasnya.
http://surabaya.tribunnews.com/2014/05/27/bulog-kesulitan-jual-gula
SURYA Online, SURABAYA -Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional (Divre) Jawa Timur rupanya juga kesulitan menjual gula. Pada APril lalu, Bulog pusat membeli gula dari PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) sebanyak 9.500 ton.
Distribusi 9.500 ton gula kristal putih (GKP) itu terbagi untuk tiga zona yakni 1.500 untuk provinsi Yogyakarta dan Jawa Tengah, 6.000 ton sudah dipesan untuk kawasan di luar Jawa dan sisanya 2.500 ton untuk dijual di Jatim.
Ribuan ton gula itu ditempatkan di gudang Pabrik Gula (PG) Krebet Baru Malang milik RNI, di gudang bulog di Gadang - Malang dan di sejumlah gudang Bulog di Jatim.
Hingga minggu ketiga Mei kemarin, untuk penjualan di Jatim saja baru terserap 6 ton GKP. "Kami terus berupaya menjual gula baik partai maupun eceran. Namun kami memang ada kendala, antara permintaan dan penawaran tidak seimbang. Barang yang ditawarkan banyak, permintaan ya segitu saja. Jadi penjualan tidak maksimal," ujar Kepala Bulog Divre Jatim Rusdianto, Selasa (27/5/2014).
Ia mengakui jumlah stok gula di pasaran masih banyak. Sedangkan kebutuhan masyarakat sudah terpenuhi. Ia tidak mengetahui penyebab lainnya kenapa GKP tidak terserap di pasaran.
"Apakah karena ada gula impor atau bagaimana. Pastinya karena ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran," imbuhnya.
Meskipun Bulog masih menyimpan ribuan ton gula, Rusdi tidak bisa membanting harga. Bulog pusat sudah mematok harga penjualan untuk harga pembelian partai Rp 8.900, sedangkan untuk harga eceran Rp 9.300 per kilogram. Di pasaran sendiri harga gula eceran berkisar antara Rp 9.300 - Rp 9.500.
Melihat range harga gula di pasaran, memang agak sulit gula Bulo diserbu oleh distributor ataupun retailer. Meskipun begitu, Rusdi mengaku tidak bisa membanting harga. "Nanti yang nomboki siapa," pungkasnya.
http://surabaya.tribunnews.com/2014/05/27/bulog-kesulitan-jual-gula
Selasa, 27 Mei 2014
Industri Gula Terancam
Selasa, 27 Mei 2014
Hiruk-pikuk pesta politik yang makin memuncak mendekati pemilihan presiden awal Juli mendatang, sepertinya telah menyihir perhatian dari pemerintah ataupun masyarakat.
Berbagai urusan yang krusial terhadap kehidupan masyarakat cenderung dikesampingkan sementara, tak terkecuali urusan impor pangan. Dalam sebulan terakhir ini, ditengarai impor gula rafinasi telah merembes ke pasar tradisional yang dijual secara ritel justru pada saat bersamaan musim giling. Kondisi tersebut jelas adalah sebuah ancaman bagi pabrik gula dan petani tebu karena harga gula rafinasi yang seharusnya untuk konsumsi industri, jauh lebih murah dibandingkan harga gula lokal.
Beredarnya gula rafinasi yang dipasarkan dalam kemasan ukuran satu kilogram di pasar tradisional, dinilai oleh produsen gula di dalam negeri sebagai dampak dari ketidakkonsistenan pemerintah dalam mengelola pergulaan nasional. Di satu sisi, pemerintah selalu mengumandangkan untuk memberdayakan petani tebu dan industri gula nasional, namun di sisi lain kebijakan impor gula tetap terus digulirkan.
Produsen gula lokal tak bisa menutupi kekhawatirannya dengan serbuan gula rafinasi yang kini beredar di pasar ritel tanpa pengawasan. Akibatnya, harga gula nasional tidak bisa memberi dampak positif terhadap kesejahteraan petani dan industri gula nasional, karena tidak bisa bersaing dari harga gula rafinasi yang jauh lebih murah.
Sementara itu, Perum Bulog yang ditugaskan pemerintah mengimpor gula atas nama mengamankan cadangan gula nasional (buffer stock ) di dalam negeri, telah merealisasikan impor gula kristal putih (GKP) untuk konsumsi rumah tangga sebanyak 27.000 ton dari Thailand atau sekitar 8,2% dari izin impor yang dikantongi Bulog sebanyak 350.000 ton sepanjang tahun ini.
Sebelumnya, berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan (Kemendag), Bulog juga sudah menyerap sebanyak 22.000 ton gula lokal, yang dipasok dari PT RNI—salah satu badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang industri gula sebanyak 12.000 ton dan sebesar 10.000 berasal PTPN XI.
Sementara data soal importasi gula rafinasi belum tersedia, namun pemerintah memastikan volume impor tahun ini bakal lebih rendah atau sekitar 2,9 juta ton, bandingkan dengan volume impor tahun lalu yang mencapai 3,05 juta ton. Kondisi Indonesia yang kini tercatat sebagai salah satu importir gula memang sungguh ironis, karena jauh sebelumnya Indonesia dikenal sebagai negara pengekspor gula.
Kabarnya, Indonesia tercatat mengimpor gula rafinasi rata-rata sebesar 2,5 juta ton per tahun sehingga mengantarkan negeri ini menduduki level ke-3 terbesar di dunia untuk urusan impor gula rafinasi. Mengapa importasi gula rafinasi begitu besar? Salah satu penyebabnya karena kemampuan industri gula nasional memenuhi kebutuhan gula untuk konsumsi industri terbatas. Industri gula yang ada pada umumnya sudah ketinggalan teknologi.
Dari 62 pabrik yang beroperasi, saat ini rata-rata sudah berumur puluhan tahun bahkan ratusan tahun yang merupakan peninggalan Belanda. Tercatat 52 di antaranya adalah milik negara dan selebihnya dioperasikan pihak swasta. Adapun rencana merevitalisasi 15 pabrik, yang terealisasi hanya sekitar empat unit hingga tahun ini. Persoalan pergulaan nasional makin kompleks ketika pemerintah menetapkan harga pokok penjualan (HPP) gula kristal putih sebesar Rp8.250 per kilogram sepanjang tahun ini.
Penetapan HPP tersebut jauh lebih rendah dibandingkan usulan dari Dewan Gula Indonesia (DGI) sebesar Rp9.500 per kg. Perhitungan HPP versi DGI memang lebih tinggi dari versi resmi yang berlaku sekarang karena mempertimbangkan biaya pokok produksi sebesar Rp8.740 per kg berdasarkan kajian dari kalangan akademisi, kemudian ditambah 10% sehingga HPP yang diusulkan sebesar Rp9.500 per kg.
Namun, pemerintah dalam hal ini Kemendag beralasan bahwa penetapan HPP yang lebih rendah dari usulan DGI untuk menghindari terjadinya perembesan gula rafinasi yang masuk pasar tradisional, serta mencegah terjadinya penyelundupan dari luar negeri.
Akan tetapi, antisipasi yang ditempuh pemerintah tersebut masih tetap jebol karena fakta lapangan ditemukan gula rafinasi tetap menembus pasar tradisional dengan harga yang lebih murah.
http://koran-sindo.com/node/391258
Hiruk-pikuk pesta politik yang makin memuncak mendekati pemilihan presiden awal Juli mendatang, sepertinya telah menyihir perhatian dari pemerintah ataupun masyarakat.
Berbagai urusan yang krusial terhadap kehidupan masyarakat cenderung dikesampingkan sementara, tak terkecuali urusan impor pangan. Dalam sebulan terakhir ini, ditengarai impor gula rafinasi telah merembes ke pasar tradisional yang dijual secara ritel justru pada saat bersamaan musim giling. Kondisi tersebut jelas adalah sebuah ancaman bagi pabrik gula dan petani tebu karena harga gula rafinasi yang seharusnya untuk konsumsi industri, jauh lebih murah dibandingkan harga gula lokal.
Beredarnya gula rafinasi yang dipasarkan dalam kemasan ukuran satu kilogram di pasar tradisional, dinilai oleh produsen gula di dalam negeri sebagai dampak dari ketidakkonsistenan pemerintah dalam mengelola pergulaan nasional. Di satu sisi, pemerintah selalu mengumandangkan untuk memberdayakan petani tebu dan industri gula nasional, namun di sisi lain kebijakan impor gula tetap terus digulirkan.
Produsen gula lokal tak bisa menutupi kekhawatirannya dengan serbuan gula rafinasi yang kini beredar di pasar ritel tanpa pengawasan. Akibatnya, harga gula nasional tidak bisa memberi dampak positif terhadap kesejahteraan petani dan industri gula nasional, karena tidak bisa bersaing dari harga gula rafinasi yang jauh lebih murah.
Sementara itu, Perum Bulog yang ditugaskan pemerintah mengimpor gula atas nama mengamankan cadangan gula nasional (buffer stock ) di dalam negeri, telah merealisasikan impor gula kristal putih (GKP) untuk konsumsi rumah tangga sebanyak 27.000 ton dari Thailand atau sekitar 8,2% dari izin impor yang dikantongi Bulog sebanyak 350.000 ton sepanjang tahun ini.
Sebelumnya, berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan (Kemendag), Bulog juga sudah menyerap sebanyak 22.000 ton gula lokal, yang dipasok dari PT RNI—salah satu badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang industri gula sebanyak 12.000 ton dan sebesar 10.000 berasal PTPN XI.
Sementara data soal importasi gula rafinasi belum tersedia, namun pemerintah memastikan volume impor tahun ini bakal lebih rendah atau sekitar 2,9 juta ton, bandingkan dengan volume impor tahun lalu yang mencapai 3,05 juta ton. Kondisi Indonesia yang kini tercatat sebagai salah satu importir gula memang sungguh ironis, karena jauh sebelumnya Indonesia dikenal sebagai negara pengekspor gula.
Kabarnya, Indonesia tercatat mengimpor gula rafinasi rata-rata sebesar 2,5 juta ton per tahun sehingga mengantarkan negeri ini menduduki level ke-3 terbesar di dunia untuk urusan impor gula rafinasi. Mengapa importasi gula rafinasi begitu besar? Salah satu penyebabnya karena kemampuan industri gula nasional memenuhi kebutuhan gula untuk konsumsi industri terbatas. Industri gula yang ada pada umumnya sudah ketinggalan teknologi.
Dari 62 pabrik yang beroperasi, saat ini rata-rata sudah berumur puluhan tahun bahkan ratusan tahun yang merupakan peninggalan Belanda. Tercatat 52 di antaranya adalah milik negara dan selebihnya dioperasikan pihak swasta. Adapun rencana merevitalisasi 15 pabrik, yang terealisasi hanya sekitar empat unit hingga tahun ini. Persoalan pergulaan nasional makin kompleks ketika pemerintah menetapkan harga pokok penjualan (HPP) gula kristal putih sebesar Rp8.250 per kilogram sepanjang tahun ini.
Penetapan HPP tersebut jauh lebih rendah dibandingkan usulan dari Dewan Gula Indonesia (DGI) sebesar Rp9.500 per kg. Perhitungan HPP versi DGI memang lebih tinggi dari versi resmi yang berlaku sekarang karena mempertimbangkan biaya pokok produksi sebesar Rp8.740 per kg berdasarkan kajian dari kalangan akademisi, kemudian ditambah 10% sehingga HPP yang diusulkan sebesar Rp9.500 per kg.
Namun, pemerintah dalam hal ini Kemendag beralasan bahwa penetapan HPP yang lebih rendah dari usulan DGI untuk menghindari terjadinya perembesan gula rafinasi yang masuk pasar tradisional, serta mencegah terjadinya penyelundupan dari luar negeri.
Akan tetapi, antisipasi yang ditempuh pemerintah tersebut masih tetap jebol karena fakta lapangan ditemukan gula rafinasi tetap menembus pasar tradisional dengan harga yang lebih murah.
http://koran-sindo.com/node/391258
Jelang Lebaran, Bulog dan RNI Ditugaskan Lakukan Operasi Pasar
Senin, 26 Mei 2014
Jakarta, GATRAnews - Menjelang hari raya Idul Fitri yang jatih pada tanggal 28-29 Juli mendatang, pemerintah akan melakukan operasi pasar untuk menjaga harga kebutuhan bahan pokok. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan seluruh Kepala Dinas Perdagangan di 33 Provinsi untuk membuat refrensi harga bahan pokok.
Nantinya, pemerintah akan menjaga kestabilan harga bahan pokok berdasarkan harga refrensi tersebut. "Kita akan koordinasi dengan seluruh Kepala Dinas di 33 Provinsi, kita akan memberikan refrensi harga. Jadi tidak terjadi spekulasi yang bisa memberatkan masyarakat," kata Lutfi usai Rapat Koordinasi di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (26/5).
Operasi pasar direncanakan akan diadakan setidaknya antara tanggal 22-26 Juli. "Tanggal 22-26 Juli, kita pakai supaya bisa menjaga supaya jangan ada spekulasi," ujarnya. Pelaksanaan operasi pasar sendiri akan diserahkan kepada 2 BUMN, yakni Perum Bulog dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI).
Bulog ditugaskan untuk operasi pasar beras, minyak goreng, tepung terigu, dan gula melalui jaringan Bulog Mart, dan RNI melakukan operasi pasar gula melalui jaringan Warung RNI. (*/MA)
http://www.gatra.com/ekonomi-1/53567-elang-lebaran,-bulog-dan-rni-ditugaskan-lakukan-operasi-pasar%E2%80%8F.html
Jakarta, GATRAnews - Menjelang hari raya Idul Fitri yang jatih pada tanggal 28-29 Juli mendatang, pemerintah akan melakukan operasi pasar untuk menjaga harga kebutuhan bahan pokok. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan seluruh Kepala Dinas Perdagangan di 33 Provinsi untuk membuat refrensi harga bahan pokok.
Nantinya, pemerintah akan menjaga kestabilan harga bahan pokok berdasarkan harga refrensi tersebut. "Kita akan koordinasi dengan seluruh Kepala Dinas di 33 Provinsi, kita akan memberikan refrensi harga. Jadi tidak terjadi spekulasi yang bisa memberatkan masyarakat," kata Lutfi usai Rapat Koordinasi di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (26/5).
Operasi pasar direncanakan akan diadakan setidaknya antara tanggal 22-26 Juli. "Tanggal 22-26 Juli, kita pakai supaya bisa menjaga supaya jangan ada spekulasi," ujarnya. Pelaksanaan operasi pasar sendiri akan diserahkan kepada 2 BUMN, yakni Perum Bulog dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI).
Bulog ditugaskan untuk operasi pasar beras, minyak goreng, tepung terigu, dan gula melalui jaringan Bulog Mart, dan RNI melakukan operasi pasar gula melalui jaringan Warung RNI. (*/MA)
http://www.gatra.com/ekonomi-1/53567-elang-lebaran,-bulog-dan-rni-ditugaskan-lakukan-operasi-pasar%E2%80%8F.html
Senin, 26 Mei 2014
Jokowi-JK bakal hapus raskin dan subsidi pupuk
Minggu, 25 Mei 2014
Merdeka.com - Pasangan bakal calon presiden (capres) Joko Widodo (Jokowi) dan bakal calon wakil presiden (cawapres) Jusuf Kalla (JK) memiliki program penghapusan subsidi pangan beras untuk rakyat miskin (raskin) dan subsidi pupuk. Pertimbangannya, selama ini dua program tersebut tidak berjalan efektif.
"Kita berani untuk menghapuskan raskin," kata anggota Tim Penyusun Visi Misi Jokowi-JK, Rohmin Danuri dalam acara revolusi mental pertanian di Jokowi Center, Jakarta, Minggu (25/5).
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan pada Kabinet Gotong Royong ini melihat, program raskin mendidik masyarakat untuk memiliki ketergantungan pada pemerintah.
"Karena itu adalah warisan paling buruk dari pemerintah sekarang yang menjebak rakyat karena tidak ada efeknya," jelasnya.
Sedangkan pemberian subsidi pupuk kepada petani diyakini hanya menolong di awal. Proses pertanian cukup panjang dan petani sering mengalami kerugian justru di akhir proses.
"Seperti kerugian produksi, siapa yang akan membeli hasil produksi. Bagaimana kalau produksi melimpah," jelasnya.
Dalam pandangannya, pengganti subsidi pupuk adalah subsidi harga. Dalam artian, petani akan mendapat kepastian harga jual sehingga bisa meminimalisir kerugian.
Kemudian, subsidi pupuk digunakan untuk mendidik petani untuk meningkatkan produktivitas pertanian.
"Jadi ada kepastian harga jual oleh pemerintah yang tidak merugikan petani, jadi bukan berarti hilang saja. Tapi kita alihkan untuk yang menunjang produktivitas. Sehingga petani pun jadi bergairah," jelasnya.
http://www.merdeka.com/uang/jokowi-jk-bakal-hapus-raskin-dan-subsidi-pupuk.html
Merdeka.com - Pasangan bakal calon presiden (capres) Joko Widodo (Jokowi) dan bakal calon wakil presiden (cawapres) Jusuf Kalla (JK) memiliki program penghapusan subsidi pangan beras untuk rakyat miskin (raskin) dan subsidi pupuk. Pertimbangannya, selama ini dua program tersebut tidak berjalan efektif.
"Kita berani untuk menghapuskan raskin," kata anggota Tim Penyusun Visi Misi Jokowi-JK, Rohmin Danuri dalam acara revolusi mental pertanian di Jokowi Center, Jakarta, Minggu (25/5).
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan pada Kabinet Gotong Royong ini melihat, program raskin mendidik masyarakat untuk memiliki ketergantungan pada pemerintah.
"Karena itu adalah warisan paling buruk dari pemerintah sekarang yang menjebak rakyat karena tidak ada efeknya," jelasnya.
Sedangkan pemberian subsidi pupuk kepada petani diyakini hanya menolong di awal. Proses pertanian cukup panjang dan petani sering mengalami kerugian justru di akhir proses.
"Seperti kerugian produksi, siapa yang akan membeli hasil produksi. Bagaimana kalau produksi melimpah," jelasnya.
Dalam pandangannya, pengganti subsidi pupuk adalah subsidi harga. Dalam artian, petani akan mendapat kepastian harga jual sehingga bisa meminimalisir kerugian.
Kemudian, subsidi pupuk digunakan untuk mendidik petani untuk meningkatkan produktivitas pertanian.
"Jadi ada kepastian harga jual oleh pemerintah yang tidak merugikan petani, jadi bukan berarti hilang saja. Tapi kita alihkan untuk yang menunjang produktivitas. Sehingga petani pun jadi bergairah," jelasnya.
http://www.merdeka.com/uang/jokowi-jk-bakal-hapus-raskin-dan-subsidi-pupuk.html
Dirut Bulog: Saat Ini Belum Perlu Impor Beras
Senin, 26 Mei 2014
Stok beras di gudang Bulog sebesar 1,9 juta ton.
Suara.com - Direktur Utama Perum Bulog Soetaro Alimoeso mengatakan, cadangan beras di gudang Bulog masih kuat. Saat ini, jumlah cadangan beras mencapai 1,9 juta ton. Dengan jumlah itu, stok beras untuk konsumsi nasional masih mencukupi sehingga kemungkinan besar pemerintah tidak perlu melakukan impor beras.
Namun, kata dia, keputusan untuk melakukan impor beras bukan hanya tergantung dari stok tetapi ada dua indikator lainnya yaitu produksi dan harga.
“Pertama itu produksi, bagaimana produksi beras di daerah-daerah, itu Kementerian Pertanian yang punya datanya. Kedua soal harga, kalau harganya naik berarti ada permasalahan dengan supply dan ketiga baru stok,” kata Soetarto kepada suara.com melalui sambungan telepon, Senin (26/5/2014).
Menurut dia, indikator harga dan stok sangat dipengaruhi oleh produksi. Karena itu apabila produksi beras pada musim panen pertama tahun ini berjalan dengan lancar, maka stok beras nasional akan tercukupi.
“Akhir tahun Bulog sebenarnya diharapkan bisa menyediakan stok beras 2 juta ton. Tetapi sebenarnya tidak harus sebanyak itu asalkan produksinya bisa berjalan lancar,” jelas Soetarto.
Sebelumnya, pemerintah berencana untuk melakukan impor beras apabila Bulog tidak bisa memenuhi cadangan beras sebesar 2 juta ton.
http://suara.com/bisnis/2014/05/26/115923/dirut-bulog-saat-ini-belum-perlu-impor-beras/
Stok beras di gudang Bulog sebesar 1,9 juta ton.
Suara.com - Direktur Utama Perum Bulog Soetaro Alimoeso mengatakan, cadangan beras di gudang Bulog masih kuat. Saat ini, jumlah cadangan beras mencapai 1,9 juta ton. Dengan jumlah itu, stok beras untuk konsumsi nasional masih mencukupi sehingga kemungkinan besar pemerintah tidak perlu melakukan impor beras.
Namun, kata dia, keputusan untuk melakukan impor beras bukan hanya tergantung dari stok tetapi ada dua indikator lainnya yaitu produksi dan harga.
“Pertama itu produksi, bagaimana produksi beras di daerah-daerah, itu Kementerian Pertanian yang punya datanya. Kedua soal harga, kalau harganya naik berarti ada permasalahan dengan supply dan ketiga baru stok,” kata Soetarto kepada suara.com melalui sambungan telepon, Senin (26/5/2014).
Menurut dia, indikator harga dan stok sangat dipengaruhi oleh produksi. Karena itu apabila produksi beras pada musim panen pertama tahun ini berjalan dengan lancar, maka stok beras nasional akan tercukupi.
“Akhir tahun Bulog sebenarnya diharapkan bisa menyediakan stok beras 2 juta ton. Tetapi sebenarnya tidak harus sebanyak itu asalkan produksinya bisa berjalan lancar,” jelas Soetarto.
Sebelumnya, pemerintah berencana untuk melakukan impor beras apabila Bulog tidak bisa memenuhi cadangan beras sebesar 2 juta ton.
http://suara.com/bisnis/2014/05/26/115923/dirut-bulog-saat-ini-belum-perlu-impor-beras/
Bulog : Petani Sulteng Enggan Jual Gabah
Senin, 26 Mei 2014
Palu (ANTARA Sulsel) - Perum Bulog Sulawesi Tengah (Sulteng) menyatakan hingga kini belum berhasil membeli gabah di daerah itu karena petani enggan menjual hasil panen dalam bentuk gabah.
"Petani Sulteng enggan menjual gabah padahal harganya cukup bagus," kata Kepala Perum Bulog Divisi Regional Sulteng, Ma'ruf di Palu, Senin.
Ia mengatakan kondisi tersebut berbeda dengan daerah lain, terutama di Pulau Jawa yang justru lebih suka menjual gabah daripada beras.
Bulog, katanya, selama bertahun-tahun selalu mencoba membeli gabah tetapi sangat sulit terealisasi.
Menurut dia, untuk merubah pola pikir petani tidaklah mudah. Apalagi selama turun-temurun petani di Sulteng tidak biasa menjual hasil panen dalam bentuk gabah kering panen (GKP).
Meski hingga pekan terakhir Mei 2014 ini Bulog belum juga berhasil membeli gabah petani, tetapi akan tetap berupaya. "Bulog siap jika ada petani yang mau menjual gabah, kami akan membelinya sesuai standar harga pembelian pemerintah," katanya.
Harga gabah pembelian pemerintah ditetapkan sebesar Rp3.350 per kilogram (kg). Sementara harga beras Rp6.600 per kg.
Salah seorang pemilik penggilingan padi di Kabupaten Sigi, Rais membenarkan petani di daerah ini belum terbiasa menjual gabah.
Ia mengatakan selama ini hasil panen petani diolah menjadi beras baru dijual kepada pedagang atau Bulog.
Tidak seperti petani di beberapa daerah, terutama di Jawa yang kebanyakan menjual hasil panen masih dalam bentuk GKP. "Di Sulteng petani rata-rata menjual beras bukan gabah," katanya.
Rais yang juga salah mitra Bulog dalam kegiatan pengadaan beras di Sulteng itu mengatakan sudah mencoba membeli gabah, tetapi tidak berhasil. A. Salim
http://makassar.antaranews.com/berita/55388/bulog--petani-sulteng-enggan-jual-gabah
Palu (ANTARA Sulsel) - Perum Bulog Sulawesi Tengah (Sulteng) menyatakan hingga kini belum berhasil membeli gabah di daerah itu karena petani enggan menjual hasil panen dalam bentuk gabah.
"Petani Sulteng enggan menjual gabah padahal harganya cukup bagus," kata Kepala Perum Bulog Divisi Regional Sulteng, Ma'ruf di Palu, Senin.
Ia mengatakan kondisi tersebut berbeda dengan daerah lain, terutama di Pulau Jawa yang justru lebih suka menjual gabah daripada beras.
Bulog, katanya, selama bertahun-tahun selalu mencoba membeli gabah tetapi sangat sulit terealisasi.
Menurut dia, untuk merubah pola pikir petani tidaklah mudah. Apalagi selama turun-temurun petani di Sulteng tidak biasa menjual hasil panen dalam bentuk gabah kering panen (GKP).
Meski hingga pekan terakhir Mei 2014 ini Bulog belum juga berhasil membeli gabah petani, tetapi akan tetap berupaya. "Bulog siap jika ada petani yang mau menjual gabah, kami akan membelinya sesuai standar harga pembelian pemerintah," katanya.
Harga gabah pembelian pemerintah ditetapkan sebesar Rp3.350 per kilogram (kg). Sementara harga beras Rp6.600 per kg.
Salah seorang pemilik penggilingan padi di Kabupaten Sigi, Rais membenarkan petani di daerah ini belum terbiasa menjual gabah.
Ia mengatakan selama ini hasil panen petani diolah menjadi beras baru dijual kepada pedagang atau Bulog.
Tidak seperti petani di beberapa daerah, terutama di Jawa yang kebanyakan menjual hasil panen masih dalam bentuk GKP. "Di Sulteng petani rata-rata menjual beras bukan gabah," katanya.
Rais yang juga salah mitra Bulog dalam kegiatan pengadaan beras di Sulteng itu mengatakan sudah mencoba membeli gabah, tetapi tidak berhasil. A. Salim
http://makassar.antaranews.com/berita/55388/bulog--petani-sulteng-enggan-jual-gabah
"Ketidakadilan Peran Dan Data Pertanian Dalam Perekonomian" by @Saididu
Senin, 26 Mei 2014
1. #Perantani. Keraguan atas peran pertanian seperti yg dikemukakan Bpk Menkeu @ChatibBasri dapat dipahami jika hanya membaca data statistik
saididu 08/Feb/2014 11:48:51 PM PST
2. #Perantani. Terdapat 3 hal ketidakadilan terkait pendataan pertanian, yaitu: 1) peran makro, 2) data nilai tambah, dan 3) tenaga kerja
saididu 08/Feb/2014 11:51:04 PM PST
3. #Perantani. Peran pertanian umumnya ditujukan untuk pengendali perekonomian makro, terutama menjaga angka inflasi dan tingkat kemiskinan
saididu 08/Feb/2014 11:52:39 PM PST
4. #Perantani. Karena komoditas pertanian 'ditugaskan' untuk menjaga inflasi maka pemerintah tdk pernah rela jika harga produk petani naik
saididu 08/Feb/2014 11:55:41 PM PST
5. #Perantani. Tiap saat kita saksikan jika harga komoditas pertanian, termasuk cabe naik maka selalu ada rapat di kabinet agar tdk naik
saididu 08/Feb/2014 11:57:09 PM PST
6. #Perantani. Jarang kita dengarkan ada sidang kabinet bahas kenaikan harga produk non pertanian spt motor, hp, komputer dll - meraka bebas
saididu 08/Feb/2014 11:58:41 PM PST
7. #Perantani. Pengorbanan pelaku pertanian tdk boleh nikmati kenaikan harga untuk menjaga inflasi dan ekonomi makro tdk pernah dihitung
saididu 09/Feb/2014 12:00:27 AM PST
8. #Perantani. Demikian juga produk ekspor spt CPO, demi harga minyak goreng rendah, petani sawit hrs bayar bea keluar - pengorbanan juga
saididu 09/Feb/2014 12:04:20 AM PST
9. #Perantani. Jika mau adil maka harusnya peran pertanian dihitung dari harga pasar sebenarnya - bukan dari harga pengendalian demi inflasi
saididu 09/Feb/2014 12:05:48 AM PST
10. #Perantani. Yg menarik, jk terjadi peningkatan nilai ekonomi non pertanian sering dianggap kemajua, smtr jika pertanian naik sebaliknya
saididu 09/Feb/2014 12:06:58 AM PST
11. #Perantani. Sistem dan struktuir pendataan statistik juga jelas2 terjadi ketidakadilan dalam menilai peran pertanian
saididu 09/Feb/2014 12:08:44 AM PST
12. #Perantani. Struktur data statistik ekonomi, yg dimasukkan dlm pertanian hanya mulai tanam sampai panen - di luar itu msk ke sektor lain
saididu 09/Feb/2014 12:10:43 AM PST
13. #Perantani. Bagi petani sawit, yg masuk data pertanian adlh harga tandan buah segar, CPO dan hasil lainnya dimasukkan sbg hasil industri
saididu 09/Feb/2014 12:13:15 AM PST
14. #Perantani. Hasil kebuh buah dah hortikultura petani karo hanya thdp harga di petani - nilai tambah lainnya masuk sbg data perdagangan
saididu 09/Feb/2014 12:15:01 AM PST
15. #Perantani. Menikmati makanan laut di restauran yg mahal, hampir 90% msk data ekonomi hotel&restauran - bkn pertanian/nelayan
saididu 09/Feb/2014 12:16:50 AM PST
16. #Perantani. Hasil olahan kayu yg harganya mahal, juga tdk masuk ke dalam data produk pertanian, tapi diamsukkan ke data industri
saididu 09/Feb/2014 12:18:03 AM PST
17. #Perantani. Jika minum kopi dan the di hotel dan restauran mahal itu sama sekali tdk masuk data peran pertanian - tp msk ke sektor lain
saididu 09/Feb/2014 12:19:32 AM PST
18. #Perantani. Berbeda dg struktur data pertambangan, jika belum menjadi produk konsumsi akhir tetap dimasukkan sebagai data tambang
saididu 09/Feb/2014 12:21:06 AM PST
20. #Perantani. Kenapa terjadi ketidakadilan struktur pendataan pertanian tersebut ?
saididu 09/Feb/2014 12:21:59 AM PST
21. #Perantani. Hipotesa saya, sengaja dilakukan oleh negara2 maju untuk menunjukkan bhw peran pertanian selalu menurun shg perlu disubsidi
saididu 09/Feb/2014 12:23:20 AM PST
22. #Perantani. Di kita, justru 'kesalahan' struktur pendataan tersebut digunakan untuk 'memukul' sektor pertanian bhw tdk efisien
saididu 09/Feb/2014 12:24:46 AM PST
23. #Perantani. Agar adil, struktur data nilai tambah produk pertanian harusnya mengikuti rantai nilai proses produk pertanian sampai akhir
saididu 09/Feb/2014 12:26:35 AM PST
Content from Twitter
24. #Perantani. Artinya data peran pertanian bukan hanya dihitung dari nilai saat petani menjual tapi juga rantai nilai tambah selanjutnya
saididu 09/Feb/2014 12:27:49 AM PST
25. #Perantani. Artinya perlu dilakukan perbaikan cara perhitungan peran pertanian dlm ekonomi sehingga jadi obyektif
saididu 09/Feb/2014 12:31:56 AM PST
26. #Perantani. Ada 2 hal yg perlu diperbaiki dlm pendataan, 1) gunakan nilai pasar sebenarnya, dan 2) masukkan nilai tambah rantai nilai
saididu 09/Feb/2014 12:33:28 AM PST
27. #Perantani. Jika cara perhitungan peran pertanian tersebut tdk diperbaiki maka sampai kapanpun, pertanian akan selalu dianggap beban
saididu 09/Feb/2014 12:34:37 AM PST
28. #Perantani. Karena setiap perpindahan proses produk pertanian yg nilai tambahnya besar, datanya pindah ke sektor lain (industri+dagang)
saididu 09/Feb/2014 12:36:46 AM PST
29. #Perantani. Contoh nyata, jika makan di restauran yg mengolah produk pertanian - nilai tambahnya semua masuk ke sektor lain
saididu 09/Feb/2014 12:38:28 AM PST
30. #Perantani. Demikian juga industri pendukung pertanian, spt pupuk, benih, peralatan dan mesin - datanya masuk ke industri-bkn pertanian
saididu 09/Feb/2014 12:39:39 AM PST
31. #Perantani. Dalam hal tenaga kerja pertanian, ini jauh lebih tdk adil
saididu 09/Feb/2014 12:40:35 AM PST
32. #Perantani. Pelaku pertanian yg notabene adalah tenaga kerja sama sekali tdk masuk dalam aturan UU ketenagakerjaan
saididu 09/Feb/2014 12:41:58 AM PST
33. #Perantani. Pertanian yg merupakan penampung tenaga kerja terbesar di Indonesia, tdk termasuk yg dibina oleh Kementerian Tenaga Kerja
saididu 09/Feb/2014 12:43:28 AM PST
33. #Perantani. Cap tenaga kerja pertanian adalah petani. Tdk bisa membetuk serikat pekerja, keculai yg kerja sebagai karyawan di perusahaan
saididu 09/Feb/2014 12:44:30 AM PST
35. #Perantani. Maaf no 33 dobel. Tidak dikenal adanya PHK massal bagi pekerja pertanian (petani, nelayan, peternak) jika terjadi gejolak
saididu 09/Feb/2014 12:49:20 AM PST
36. #Perantani. Berbeda dg sektor lain yg bisa menekan pemerintah jika ada kebijakan merugikan dg alasan akan terjadi PHK massal
saididu 09/Feb/2014 12:50:45 AM PST
37. #Perantani. Saat UU Minerba diberlakukan, pengusaha mengancam PHK massal - saat impor beras dari Vietnam, apakah ada yg suarakan PHK ?
saididu 09/Feb/2014 12:52:04 AM PST
38. #Perantani. Saat harga beras sedikit naik maka negara segera lakukan operasi pasar untuk menekan harga petani - petani diam saja kok
saididu 09/Feb/2014 12:54:05 AM PST
39. #Perantani. Saat iklim lagi jelek dan nelayan tidak bisa melaut (artinya sdg terjadi PHK) - kemana mereka mengadu ? Coba kalau industri
saididu 09/Feb/2014 12:55:13 AM PST
40. #Perantani. Bagaimana agar adil menilai peran pertanian terhadap negara ini ? Sederhana saja, lakukan penilaian dan perlakuan obyektif
saididu 09/Feb/2014 12:57:07 AM PST
41. #Perantani. Demikian juga perlakuan terhadap pertanian jika terjadi gejolak. Kalau perbankan alami gangguan berapapun pemerintah siapkan
saididu 09/Feb/2014 12:58:41 AM PST
41. #Perantani. Kembali ke hipotesa saya bhw struktur pendataan peran pertanian thdp ekonomi sengaja dimarjinalkan utk alasan beri subsidi
saididu 09/Feb/2014 01:00:21 AM PST
42. #Perantani. Peran pertanian di Indonesia : 1) menjaga inflasi, 2) menjaga kenaikan kemiskinan, 3) menampung TK, 4) pertumbuhan ekonomi
saididu 09/Feb/2014 01:03:56 AM PST
41. #Perantani. Jika mau adil melihat peran pertanian, ke 4 peran tsb diungkap dengan perbaikan struktur pendataan mengikuti rantai nilai
saididu 09/Feb/2014 01:05:29 AM PST
45. #Perantani. Mhn maaf 41 terulang 3x. Jika 'petani' mengolah produknya maka mrk dicatat sbg tenaga kerja sektor industri atau perdagangan
saididu 09/Feb/2014 01:12:34 AM PST
46. #Perantani. Petani yg membuat perusahaan dan mempekerjakan orang, juga dicatat sgb tenaga kerja industri - bukan lagi petani
saididu 09/Feb/2014 01:13:50 AM PST
47. #Perantani. Artinya semakin modern pengelolaan pertanian, semakin sedikit tenaga kerja yg tercata sebagai tenaga kerja pertanian
saididu 09/Feb/2014 01:15:02 AM PST
48. #Perantani. Pada data statistik yg murni petani dg nilai tambah rendah dicatat sbg petani, yg nilai tambah tinggi sbg pekerja industri
saididu 09/Feb/2014 01:16:55 AM PST
49. #Perantani. Demikian juga industri pengolahan pertanian, dicatat sebagai peran sektor industri - bukan peran pertanian *tdkadil
saididu 09/Feb/2014 01:18:36 AM PST
50. #Perantani. Demikian kultwi saya ttg ketidakadilan penilaian peran pertanian dlm pembangunan ekonomi. Sekedar bhn diskusi-blm tentu bnar
Reply RT Favorite saididu 09/Feb/2014 01:20:11 AM PST
Semakin anda mengetahui yg sebenaranya akan semakin tepat anda memposisikan diri - kecuali bagi yg jadi bagian rekayasa tersebut
saididu 09/Feb/2014 02:37:56 AM PST
http://chirpstory.com/li/188495
1. #Perantani. Keraguan atas peran pertanian seperti yg dikemukakan Bpk Menkeu @ChatibBasri dapat dipahami jika hanya membaca data statistik
saididu 08/Feb/2014 11:48:51 PM PST
2. #Perantani. Terdapat 3 hal ketidakadilan terkait pendataan pertanian, yaitu: 1) peran makro, 2) data nilai tambah, dan 3) tenaga kerja
saididu 08/Feb/2014 11:51:04 PM PST
3. #Perantani. Peran pertanian umumnya ditujukan untuk pengendali perekonomian makro, terutama menjaga angka inflasi dan tingkat kemiskinan
saididu 08/Feb/2014 11:52:39 PM PST
4. #Perantani. Karena komoditas pertanian 'ditugaskan' untuk menjaga inflasi maka pemerintah tdk pernah rela jika harga produk petani naik
saididu 08/Feb/2014 11:55:41 PM PST
5. #Perantani. Tiap saat kita saksikan jika harga komoditas pertanian, termasuk cabe naik maka selalu ada rapat di kabinet agar tdk naik
saididu 08/Feb/2014 11:57:09 PM PST
6. #Perantani. Jarang kita dengarkan ada sidang kabinet bahas kenaikan harga produk non pertanian spt motor, hp, komputer dll - meraka bebas
saididu 08/Feb/2014 11:58:41 PM PST
7. #Perantani. Pengorbanan pelaku pertanian tdk boleh nikmati kenaikan harga untuk menjaga inflasi dan ekonomi makro tdk pernah dihitung
saididu 09/Feb/2014 12:00:27 AM PST
8. #Perantani. Demikian juga produk ekspor spt CPO, demi harga minyak goreng rendah, petani sawit hrs bayar bea keluar - pengorbanan juga
saididu 09/Feb/2014 12:04:20 AM PST
9. #Perantani. Jika mau adil maka harusnya peran pertanian dihitung dari harga pasar sebenarnya - bukan dari harga pengendalian demi inflasi
saididu 09/Feb/2014 12:05:48 AM PST
10. #Perantani. Yg menarik, jk terjadi peningkatan nilai ekonomi non pertanian sering dianggap kemajua, smtr jika pertanian naik sebaliknya
saididu 09/Feb/2014 12:06:58 AM PST
11. #Perantani. Sistem dan struktuir pendataan statistik juga jelas2 terjadi ketidakadilan dalam menilai peran pertanian
saididu 09/Feb/2014 12:08:44 AM PST
12. #Perantani. Struktur data statistik ekonomi, yg dimasukkan dlm pertanian hanya mulai tanam sampai panen - di luar itu msk ke sektor lain
saididu 09/Feb/2014 12:10:43 AM PST
13. #Perantani. Bagi petani sawit, yg masuk data pertanian adlh harga tandan buah segar, CPO dan hasil lainnya dimasukkan sbg hasil industri
saididu 09/Feb/2014 12:13:15 AM PST
14. #Perantani. Hasil kebuh buah dah hortikultura petani karo hanya thdp harga di petani - nilai tambah lainnya masuk sbg data perdagangan
saididu 09/Feb/2014 12:15:01 AM PST
15. #Perantani. Menikmati makanan laut di restauran yg mahal, hampir 90% msk data ekonomi hotel&restauran - bkn pertanian/nelayan
saididu 09/Feb/2014 12:16:50 AM PST
16. #Perantani. Hasil olahan kayu yg harganya mahal, juga tdk masuk ke dalam data produk pertanian, tapi diamsukkan ke data industri
saididu 09/Feb/2014 12:18:03 AM PST
17. #Perantani. Jika minum kopi dan the di hotel dan restauran mahal itu sama sekali tdk masuk data peran pertanian - tp msk ke sektor lain
saididu 09/Feb/2014 12:19:32 AM PST
18. #Perantani. Berbeda dg struktur data pertambangan, jika belum menjadi produk konsumsi akhir tetap dimasukkan sebagai data tambang
saididu 09/Feb/2014 12:21:06 AM PST
20. #Perantani. Kenapa terjadi ketidakadilan struktur pendataan pertanian tersebut ?
saididu 09/Feb/2014 12:21:59 AM PST
21. #Perantani. Hipotesa saya, sengaja dilakukan oleh negara2 maju untuk menunjukkan bhw peran pertanian selalu menurun shg perlu disubsidi
saididu 09/Feb/2014 12:23:20 AM PST
22. #Perantani. Di kita, justru 'kesalahan' struktur pendataan tersebut digunakan untuk 'memukul' sektor pertanian bhw tdk efisien
saididu 09/Feb/2014 12:24:46 AM PST
23. #Perantani. Agar adil, struktur data nilai tambah produk pertanian harusnya mengikuti rantai nilai proses produk pertanian sampai akhir
saididu 09/Feb/2014 12:26:35 AM PST
Content from Twitter
24. #Perantani. Artinya data peran pertanian bukan hanya dihitung dari nilai saat petani menjual tapi juga rantai nilai tambah selanjutnya
saididu 09/Feb/2014 12:27:49 AM PST
25. #Perantani. Artinya perlu dilakukan perbaikan cara perhitungan peran pertanian dlm ekonomi sehingga jadi obyektif
saididu 09/Feb/2014 12:31:56 AM PST
26. #Perantani. Ada 2 hal yg perlu diperbaiki dlm pendataan, 1) gunakan nilai pasar sebenarnya, dan 2) masukkan nilai tambah rantai nilai
saididu 09/Feb/2014 12:33:28 AM PST
27. #Perantani. Jika cara perhitungan peran pertanian tersebut tdk diperbaiki maka sampai kapanpun, pertanian akan selalu dianggap beban
saididu 09/Feb/2014 12:34:37 AM PST
28. #Perantani. Karena setiap perpindahan proses produk pertanian yg nilai tambahnya besar, datanya pindah ke sektor lain (industri+dagang)
saididu 09/Feb/2014 12:36:46 AM PST
29. #Perantani. Contoh nyata, jika makan di restauran yg mengolah produk pertanian - nilai tambahnya semua masuk ke sektor lain
saididu 09/Feb/2014 12:38:28 AM PST
30. #Perantani. Demikian juga industri pendukung pertanian, spt pupuk, benih, peralatan dan mesin - datanya masuk ke industri-bkn pertanian
saididu 09/Feb/2014 12:39:39 AM PST
31. #Perantani. Dalam hal tenaga kerja pertanian, ini jauh lebih tdk adil
saididu 09/Feb/2014 12:40:35 AM PST
32. #Perantani. Pelaku pertanian yg notabene adalah tenaga kerja sama sekali tdk masuk dalam aturan UU ketenagakerjaan
saididu 09/Feb/2014 12:41:58 AM PST
33. #Perantani. Pertanian yg merupakan penampung tenaga kerja terbesar di Indonesia, tdk termasuk yg dibina oleh Kementerian Tenaga Kerja
saididu 09/Feb/2014 12:43:28 AM PST
33. #Perantani. Cap tenaga kerja pertanian adalah petani. Tdk bisa membetuk serikat pekerja, keculai yg kerja sebagai karyawan di perusahaan
saididu 09/Feb/2014 12:44:30 AM PST
35. #Perantani. Maaf no 33 dobel. Tidak dikenal adanya PHK massal bagi pekerja pertanian (petani, nelayan, peternak) jika terjadi gejolak
saididu 09/Feb/2014 12:49:20 AM PST
36. #Perantani. Berbeda dg sektor lain yg bisa menekan pemerintah jika ada kebijakan merugikan dg alasan akan terjadi PHK massal
saididu 09/Feb/2014 12:50:45 AM PST
37. #Perantani. Saat UU Minerba diberlakukan, pengusaha mengancam PHK massal - saat impor beras dari Vietnam, apakah ada yg suarakan PHK ?
saididu 09/Feb/2014 12:52:04 AM PST
38. #Perantani. Saat harga beras sedikit naik maka negara segera lakukan operasi pasar untuk menekan harga petani - petani diam saja kok
saididu 09/Feb/2014 12:54:05 AM PST
39. #Perantani. Saat iklim lagi jelek dan nelayan tidak bisa melaut (artinya sdg terjadi PHK) - kemana mereka mengadu ? Coba kalau industri
saididu 09/Feb/2014 12:55:13 AM PST
40. #Perantani. Bagaimana agar adil menilai peran pertanian terhadap negara ini ? Sederhana saja, lakukan penilaian dan perlakuan obyektif
saididu 09/Feb/2014 12:57:07 AM PST
41. #Perantani. Demikian juga perlakuan terhadap pertanian jika terjadi gejolak. Kalau perbankan alami gangguan berapapun pemerintah siapkan
saididu 09/Feb/2014 12:58:41 AM PST
41. #Perantani. Kembali ke hipotesa saya bhw struktur pendataan peran pertanian thdp ekonomi sengaja dimarjinalkan utk alasan beri subsidi
saididu 09/Feb/2014 01:00:21 AM PST
42. #Perantani. Peran pertanian di Indonesia : 1) menjaga inflasi, 2) menjaga kenaikan kemiskinan, 3) menampung TK, 4) pertumbuhan ekonomi
saididu 09/Feb/2014 01:03:56 AM PST
41. #Perantani. Jika mau adil melihat peran pertanian, ke 4 peran tsb diungkap dengan perbaikan struktur pendataan mengikuti rantai nilai
saididu 09/Feb/2014 01:05:29 AM PST
45. #Perantani. Mhn maaf 41 terulang 3x. Jika 'petani' mengolah produknya maka mrk dicatat sbg tenaga kerja sektor industri atau perdagangan
saididu 09/Feb/2014 01:12:34 AM PST
46. #Perantani. Petani yg membuat perusahaan dan mempekerjakan orang, juga dicatat sgb tenaga kerja industri - bukan lagi petani
saididu 09/Feb/2014 01:13:50 AM PST
47. #Perantani. Artinya semakin modern pengelolaan pertanian, semakin sedikit tenaga kerja yg tercata sebagai tenaga kerja pertanian
saididu 09/Feb/2014 01:15:02 AM PST
48. #Perantani. Pada data statistik yg murni petani dg nilai tambah rendah dicatat sbg petani, yg nilai tambah tinggi sbg pekerja industri
saididu 09/Feb/2014 01:16:55 AM PST
49. #Perantani. Demikian juga industri pengolahan pertanian, dicatat sebagai peran sektor industri - bukan peran pertanian *tdkadil
saididu 09/Feb/2014 01:18:36 AM PST
50. #Perantani. Demikian kultwi saya ttg ketidakadilan penilaian peran pertanian dlm pembangunan ekonomi. Sekedar bhn diskusi-blm tentu bnar
Reply RT Favorite saididu 09/Feb/2014 01:20:11 AM PST
Semakin anda mengetahui yg sebenaranya akan semakin tepat anda memposisikan diri - kecuali bagi yg jadi bagian rekayasa tersebut
saididu 09/Feb/2014 02:37:56 AM PST
http://chirpstory.com/li/188495
Makin Sedikit Sarjana Pertanian yang Bantu Petani
Senin, 26 Mei 2014
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Butuh dukungan yang besar agar sektor pertanian Indonesia tidak makin terpuruk. Salah satu dukungan yang dirasa kian minim yaitu dari kalangan sarjana pertanian yang memilih bekerja di sektor lain.
Direktur Utama Perum Bulog, Sutarto Alimoeso mengatakan makin sedikit sarjana pertanian yang akhirnya turun menggarap sektor ini. Mereka memilih bekerja misalnya menjadi pegawai bank atau wartawan. "Yang berusaha membantu petani makin sedikit," katanya akhir pekan ini.
Padahal kaum akademisi diharapkan untuk ikut memperjuangkan kesejahteraan petani. Tanpa dukungan tersebut, sulit bagi petani Indonesia bisa memperoleh kehidupan yang layak.
Sebelumnya mantan Menteri Pertanian Kabinet Indonesia Bersatu, Anton Apriyantono juga mengemukakan hal yang mirip. Kalangan teknorat juga diharapkan turun tangan membantu petani bangun pertanian. Paling tidak teknokrat bisa membantu petani dalam mempermudah akses modal dan ketersediaan lahan.
http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/05/26/n653il-makin-sedikit-sarjana-pertanian-yang-bantu-petani
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Butuh dukungan yang besar agar sektor pertanian Indonesia tidak makin terpuruk. Salah satu dukungan yang dirasa kian minim yaitu dari kalangan sarjana pertanian yang memilih bekerja di sektor lain.
Direktur Utama Perum Bulog, Sutarto Alimoeso mengatakan makin sedikit sarjana pertanian yang akhirnya turun menggarap sektor ini. Mereka memilih bekerja misalnya menjadi pegawai bank atau wartawan. "Yang berusaha membantu petani makin sedikit," katanya akhir pekan ini.
Padahal kaum akademisi diharapkan untuk ikut memperjuangkan kesejahteraan petani. Tanpa dukungan tersebut, sulit bagi petani Indonesia bisa memperoleh kehidupan yang layak.
Sebelumnya mantan Menteri Pertanian Kabinet Indonesia Bersatu, Anton Apriyantono juga mengemukakan hal yang mirip. Kalangan teknorat juga diharapkan turun tangan membantu petani bangun pertanian. Paling tidak teknokrat bisa membantu petani dalam mempermudah akses modal dan ketersediaan lahan.
http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/05/26/n653il-makin-sedikit-sarjana-pertanian-yang-bantu-petani
Ketahanan Pangan Indonesia Jauh di Bawah Singapura
Senin, 26 Mei 2014
Medan, (Analisa). Indonesia menduduki peringkat ketahanan pangan jauh di belakang Singapura dan negara-negara regional Asia Tenggara lainnya di tahun 2014. Peringkat ini disusun oleh The Economist berdasarkan tiga indikator antara lain: daya beli konsumen, ketersediaan makanan, dan kualitas dan keamanan makanan. Pihaknya mencatat sejumlah kelemahan Indonesia terutama dalam hal anggaran riset pertanian, korupsi, dan pendapatan per kapita.
Gustami Harahap, Dosen Fakultas Pertanian Program Studi Agribisnis Universitas Medan Area (UMA) mengatakan fakta ini miris mengingat Indonesia merupakan negara agraris, yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Meskipun demikian, ia tidak menipis kemungkinan Indonesia akan mengalami krisis pangan sebab ketersediaan makanan di Tanah Air dari waktu ke waktu merosot. “Pertumbuhan penduduk kita sangat pesat, otomatis yang akan diberi makan pun melonjak, orang-orang berlomba ke kota, kemiskinan meningkat, tingkat kesuburan dan jumlah lahan kian merosot. Ini problem kemanusian terbesar di Indonesia dan dunia,” tandasnya, di sela-sela seminar API (Asosiasi Planter Indonesia), Sabtu (24/5)
Ia meyakini penyebab rendahnya peringkat Indonesia dipicu dua hal yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal tersebut berhubungan dengan para petani seperti konversi lahan, mobilisasi pekerjaan para petani, dan tanaman semusim. “Pemerintah kita tidak tegas untuk menetapkan mana lahan khusus untuk pertanian, kesadaran masyarakat pun kurang, dan tekanan hidup juga ikut memengaruhi, sehingga kondisi social ekonomi pertanian masyarakat tani berubah drastis, yang dominan salah di sini pemerintah, yang hanya bisa duduk manis kurang berpikir dan bertindak,” tegasnya.
Sementara untuk faktor eksternal, ia menguraikan, hal tersebut dipengaruhi pasar bebas, revitalisasi pertanian, dan pemanfaatan riset dan teknologi. Terkait pasar bebas, ia menjelaskan, meski itu berguna dalam meningkatkan distribusi pangan. Namun, bahayanya para petani takluk pada tekanan pasar internasional. Di samping itu, Dosen yang aktif menulis di kolom opini di berbagai media ini pun mengemukakan, pasar bebas dan revitalisasi cenderung didominasi kepentingan pihak tertentu yang paling utama yakni perusahaan besar dan pejabat-pejabat yang hanya memikirkan kepentingannya pribadi.
“Kasus impor yang menguak nama-nama politisi di negeri ini sudah jelas membuktikan di mana sumber salahnya. Tata niaga pemerintahan juga cenderung menjadi ‘rentenir’. Apa fungsi Bulog? Seharusnya mereka berfungsi menjadi lembaga penyangga harga. Sekarang, mereka menjadi pendistribusi beras miskin. Saya bingung, apa mereka sudah ganti peran? tanyanya.
Terkait dengan pemanfaatan riset dan teknologi, Konsultan API ini juga menyinggung peran Lembaga Penelitian Riset dan Teknologi (Litbang). Ketersediaan alat-alat laborotorium pendukung di berbagai univerisitas di Indonesia, katanya, jauh dari kategori memadai. Selain itu, fungsi kementerian dan dinas-dinas pertanian, perkebunan, imbuhnya, belum berdampak signifikan. “Pemerintah Indonesia suka berwacana, tapi implementasinya tidak seheboh wacana.”
Hilirisasi Pertanian
Harahap menekankan krusialnya Tanah Air untuk meningkatkan hilirisasi pertanian. Hal ini pun menurutnya tidak terlepas dari dukungan pemerintah dalam memudahkan para investor untuk terpikat mendirikan pabrik hilirisasi pertanian. “Bila pemerintah kita berpikir untuk meningkatkan pendapatan dari sektor riil, seharusnya mereka memudahkan seluruh regulasi, sehingga dunia usaha berkembang. Kalau mereka hanya berpikir berapa yang mereka dapat sektor non rill seperti pajak. Pengangguran dan kemiskinan terus meningkat,” tuturnya.
Pengamat ekonomi Kasyful Mahalli juga memiliki pandangan yang sama dengan Gustami Harahap. Salah satu yang paling ia tandaskan antara lain: perlunya pemerintah memiliki masterplan dan memikirkan masa depan para petani dan lulusan pertanian. “Kemana para lulusan IPB, kebanyakan mereka bekerja di sektor perbankan, pasar modal, dan lainnya. Ini terjadi karena pemerintah tidak menyediakan lapangan pekerjaan yang memungkinkan bagi mereka. Akhirnya orang gengsi bertani,” terangnya. (dyt)
Medan, (Analisa). Indonesia menduduki peringkat ketahanan pangan jauh di belakang Singapura dan negara-negara regional Asia Tenggara lainnya di tahun 2014. Peringkat ini disusun oleh The Economist berdasarkan tiga indikator antara lain: daya beli konsumen, ketersediaan makanan, dan kualitas dan keamanan makanan. Pihaknya mencatat sejumlah kelemahan Indonesia terutama dalam hal anggaran riset pertanian, korupsi, dan pendapatan per kapita.
Gustami Harahap, Dosen Fakultas Pertanian Program Studi Agribisnis Universitas Medan Area (UMA) mengatakan fakta ini miris mengingat Indonesia merupakan negara agraris, yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Meskipun demikian, ia tidak menipis kemungkinan Indonesia akan mengalami krisis pangan sebab ketersediaan makanan di Tanah Air dari waktu ke waktu merosot. “Pertumbuhan penduduk kita sangat pesat, otomatis yang akan diberi makan pun melonjak, orang-orang berlomba ke kota, kemiskinan meningkat, tingkat kesuburan dan jumlah lahan kian merosot. Ini problem kemanusian terbesar di Indonesia dan dunia,” tandasnya, di sela-sela seminar API (Asosiasi Planter Indonesia), Sabtu (24/5)
Ia meyakini penyebab rendahnya peringkat Indonesia dipicu dua hal yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal tersebut berhubungan dengan para petani seperti konversi lahan, mobilisasi pekerjaan para petani, dan tanaman semusim. “Pemerintah kita tidak tegas untuk menetapkan mana lahan khusus untuk pertanian, kesadaran masyarakat pun kurang, dan tekanan hidup juga ikut memengaruhi, sehingga kondisi social ekonomi pertanian masyarakat tani berubah drastis, yang dominan salah di sini pemerintah, yang hanya bisa duduk manis kurang berpikir dan bertindak,” tegasnya.
Sementara untuk faktor eksternal, ia menguraikan, hal tersebut dipengaruhi pasar bebas, revitalisasi pertanian, dan pemanfaatan riset dan teknologi. Terkait pasar bebas, ia menjelaskan, meski itu berguna dalam meningkatkan distribusi pangan. Namun, bahayanya para petani takluk pada tekanan pasar internasional. Di samping itu, Dosen yang aktif menulis di kolom opini di berbagai media ini pun mengemukakan, pasar bebas dan revitalisasi cenderung didominasi kepentingan pihak tertentu yang paling utama yakni perusahaan besar dan pejabat-pejabat yang hanya memikirkan kepentingannya pribadi.
“Kasus impor yang menguak nama-nama politisi di negeri ini sudah jelas membuktikan di mana sumber salahnya. Tata niaga pemerintahan juga cenderung menjadi ‘rentenir’. Apa fungsi Bulog? Seharusnya mereka berfungsi menjadi lembaga penyangga harga. Sekarang, mereka menjadi pendistribusi beras miskin. Saya bingung, apa mereka sudah ganti peran? tanyanya.
Terkait dengan pemanfaatan riset dan teknologi, Konsultan API ini juga menyinggung peran Lembaga Penelitian Riset dan Teknologi (Litbang). Ketersediaan alat-alat laborotorium pendukung di berbagai univerisitas di Indonesia, katanya, jauh dari kategori memadai. Selain itu, fungsi kementerian dan dinas-dinas pertanian, perkebunan, imbuhnya, belum berdampak signifikan. “Pemerintah Indonesia suka berwacana, tapi implementasinya tidak seheboh wacana.”
Hilirisasi Pertanian
Harahap menekankan krusialnya Tanah Air untuk meningkatkan hilirisasi pertanian. Hal ini pun menurutnya tidak terlepas dari dukungan pemerintah dalam memudahkan para investor untuk terpikat mendirikan pabrik hilirisasi pertanian. “Bila pemerintah kita berpikir untuk meningkatkan pendapatan dari sektor riil, seharusnya mereka memudahkan seluruh regulasi, sehingga dunia usaha berkembang. Kalau mereka hanya berpikir berapa yang mereka dapat sektor non rill seperti pajak. Pengangguran dan kemiskinan terus meningkat,” tuturnya.
Pengamat ekonomi Kasyful Mahalli juga memiliki pandangan yang sama dengan Gustami Harahap. Salah satu yang paling ia tandaskan antara lain: perlunya pemerintah memiliki masterplan dan memikirkan masa depan para petani dan lulusan pertanian. “Kemana para lulusan IPB, kebanyakan mereka bekerja di sektor perbankan, pasar modal, dan lainnya. Ini terjadi karena pemerintah tidak menyediakan lapangan pekerjaan yang memungkinkan bagi mereka. Akhirnya orang gengsi bertani,” terangnya. (dyt)
Sabtu, 24 Mei 2014
Membandingkan Pidato Jokowi dan Prabowo Soal Pertanian
Sabtu, 24 Mei 2014
Jakarta - Dua capres diundang menghadiri Tanwir Muhammadiyah untuk menyampaikan gagasan program. Di antara konsep-konsep yang disampaikan, soal pertanian adalah salah satu yang sama-sama menjadi titik berat program keduanya.
Capres Joko Widodo (Jokowi) berkesempatan menyampaikan gagasan lebih dahulu pukul 08.00 Wita. Sedangkan Prabowo yang dijadwalkan pukul 11.00 Wita baru mulai menyampaikan pidato pukul 12.00 Wita.
"Problem pertanian kita saat ini tak ada irigasi yang dibangun. Dan juga hal-hal yang berkaitan dengan konversi lahan dari padi, ubi-ubian, dan lainya ini banyak terkonversi ke lainya seperti perumahan dan tambang," kata Jokowi di Hotel Mesra Samarinda, Jl Pahlawan No 1, Kalimantan Timur, Sabtu (24/5/2014).
Selain itu Jokowi pun menyampaikan soal mahalnya biaya pupuk dan pestisida impor. Menurut Gubernur DKI ini, jika menggunakan pupuk kompos dan pestisida alami, maka beban biaya petani dapat ditekan.
"Mestinya prokdutivitas kita bisa ditingkatkan dengan mengedepankan riset. Riset kita harus diperhatikan pemerintah," ujar sarjana kehutanan UGM ini.
Sementara itu di kesempatan berbeda Prabowo lebih menitikberatkan pada investasi pertanian. Menurut dia program tersebut adalah terobosan menuju ekonomi kerakyatan.
Dia mengambil contoh salah satu rumus investasi aliran neo liberal yang dinilainya tak efektif. Rumus itu berbunyi bahwa 1% pertumbuhan membutuhkan investasi Rp 50 triliun dan menghasilkan 400.000 pekerja. Kalau dalam sistem kita, saya namakan ekonomi kerakyatan. Rp 50 T sama kita, kita bangun 1 juta hektar pertanian. 1 Hektar bisa enam orang pekerja. Dari hulu sampai hilir bisa menciptakan enam orang bekerja jadi dengan investasi yang sama kita bisa hasilkan enam juta orang bekerja," papar Prabowo.
Menurut Prabowo seharusnya sektor pangan di Indonesia diperkuat. Bukan tidak mungkin jika swasembada pangan terwujud kemudian hasil pertanian diolah menjadi bio-energy.
"Indonesia adalah negara tropis. Negara tropis itu sepertiga dunia. Sedangkan kita luasnya sepertiga dari seluruh zona tropis di dunia. Kalau dengan teknologi yang baik kita bisa dua kali panen. Pangan ini kita bisa jadikan komoditas strategis.pangan adalah komoditas strategis. Pangan adalah senjata," kata Prabowo.
http://news.detik.com/pemilu2014/read/2014/05/24/155512/2591552/1562/membandingkan-pidato-jokowi-dan-prabowo-soal-pertanian
Jakarta - Dua capres diundang menghadiri Tanwir Muhammadiyah untuk menyampaikan gagasan program. Di antara konsep-konsep yang disampaikan, soal pertanian adalah salah satu yang sama-sama menjadi titik berat program keduanya.
Capres Joko Widodo (Jokowi) berkesempatan menyampaikan gagasan lebih dahulu pukul 08.00 Wita. Sedangkan Prabowo yang dijadwalkan pukul 11.00 Wita baru mulai menyampaikan pidato pukul 12.00 Wita.
"Problem pertanian kita saat ini tak ada irigasi yang dibangun. Dan juga hal-hal yang berkaitan dengan konversi lahan dari padi, ubi-ubian, dan lainya ini banyak terkonversi ke lainya seperti perumahan dan tambang," kata Jokowi di Hotel Mesra Samarinda, Jl Pahlawan No 1, Kalimantan Timur, Sabtu (24/5/2014).
Selain itu Jokowi pun menyampaikan soal mahalnya biaya pupuk dan pestisida impor. Menurut Gubernur DKI ini, jika menggunakan pupuk kompos dan pestisida alami, maka beban biaya petani dapat ditekan.
"Mestinya prokdutivitas kita bisa ditingkatkan dengan mengedepankan riset. Riset kita harus diperhatikan pemerintah," ujar sarjana kehutanan UGM ini.
Sementara itu di kesempatan berbeda Prabowo lebih menitikberatkan pada investasi pertanian. Menurut dia program tersebut adalah terobosan menuju ekonomi kerakyatan.
Dia mengambil contoh salah satu rumus investasi aliran neo liberal yang dinilainya tak efektif. Rumus itu berbunyi bahwa 1% pertumbuhan membutuhkan investasi Rp 50 triliun dan menghasilkan 400.000 pekerja. Kalau dalam sistem kita, saya namakan ekonomi kerakyatan. Rp 50 T sama kita, kita bangun 1 juta hektar pertanian. 1 Hektar bisa enam orang pekerja. Dari hulu sampai hilir bisa menciptakan enam orang bekerja jadi dengan investasi yang sama kita bisa hasilkan enam juta orang bekerja," papar Prabowo.
Menurut Prabowo seharusnya sektor pangan di Indonesia diperkuat. Bukan tidak mungkin jika swasembada pangan terwujud kemudian hasil pertanian diolah menjadi bio-energy.
"Indonesia adalah negara tropis. Negara tropis itu sepertiga dunia. Sedangkan kita luasnya sepertiga dari seluruh zona tropis di dunia. Kalau dengan teknologi yang baik kita bisa dua kali panen. Pangan ini kita bisa jadikan komoditas strategis.pangan adalah komoditas strategis. Pangan adalah senjata," kata Prabowo.
http://news.detik.com/pemilu2014/read/2014/05/24/155512/2591552/1562/membandingkan-pidato-jokowi-dan-prabowo-soal-pertanian
Stok Beras Kendal Melimpah
Sabtu, 24 Mei 2014
Stok beras di Gudang Bulog Sumberrejo Kaliwungu Sub Divre Semarang sampai saat ini masih 4.375 ton. Kepala Gudang Bulog Sumberrejo Kaliwungu Sub Divre Semarang Aruman mengatakan stok beras yang ada di gudang aman hingga sembilan bulan kedepan.
Aruman mengatakan, selama ini kebutuhan beras untuk masyarakat miskin (raskin) dipasok dari dua gudang bulog yaitu Gudang Bulog Sumberrejo Kaliwungu Sub Divre Semarang sebanyak 529,9 ton perbulanya dan Gudang Bulog Mangkang sebanyak 357 ton perbulanya. Dengan kebutuhan tersebut stok yang dimiliki dipastikan aman dalam sembilan bulan kedepan.
Dikatakan, stok 4.375 ton di Gudang Bulog Sumberrejo Kaliwungu Sub Divre Semarang semuanya dipasok dari Kabupaten Demak dan Purwodadi.’’Kita melakukan pengadaan beras-beras tersebut pada ahir Februari lalu hingga sekarang,’’ jelasnya.
Dikatakan, selama ini pihaknya melakukan pengadaan beras dari luar daerah Kendal karena yang bisa dibeli sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah yaitu Rp 6600/ Kg sesuai dengan inpres no.3 tahun 2012 tentang pembelian beras dari Demak dan Purwodadi sebagai mitra kerja bulog selama ini.’’Kita tidak membeli beras dari Kendal pasalnya kualitasnya bagus untuk konsumsi menengah keatas dan harganya diatas Rp 7000/Kg,’’ jelasnya.
Aruman menjelaskan, gudang yang dikelolanya selama ini tidak pernah kekurangan stok beras bahkan tahun lalu juga terjadi kelebihan. Tahun 2013 lalu ada kelebihan stok Gudang Bulog Sumberrejo Kaliwungu Sub Divre Semarang sebanyak 4000 ton. Agar tidak terlalu lama disimpan di Gudang maka kelebihan stok tersebut dikirim ke berbagai daerah untuk pemerataan stok yaitu ke Banyumas, Padang, Kalimantan, Pontianak dan Lampung.
Ditambahkan, selama ini beras yang dimasukkan dalam gudang dilakukan penyimpanan selama enam sampai tujuh bulan. Aruman mengatakan, program pngiriman stok beras yang ada di sejumlah Gudang Bulog merupakan kebijakan dari pusat terutama untuk memenuhi kebutuhan raskin ke wilayah Kendal dan sejumlah daerah lainya. Aruman mengaku, kualitas beras yang ada di Gudang Bulog Sumberejo Sub Divre Semarang cukup bagus karena dijaga betul kualitasnya. (03)
http://www.beritakendal.com/2014/05/24/stok-beras-kendal-melimpah/
Stok beras di Gudang Bulog Sumberrejo Kaliwungu Sub Divre Semarang sampai saat ini masih 4.375 ton. Kepala Gudang Bulog Sumberrejo Kaliwungu Sub Divre Semarang Aruman mengatakan stok beras yang ada di gudang aman hingga sembilan bulan kedepan.
Aruman mengatakan, selama ini kebutuhan beras untuk masyarakat miskin (raskin) dipasok dari dua gudang bulog yaitu Gudang Bulog Sumberrejo Kaliwungu Sub Divre Semarang sebanyak 529,9 ton perbulanya dan Gudang Bulog Mangkang sebanyak 357 ton perbulanya. Dengan kebutuhan tersebut stok yang dimiliki dipastikan aman dalam sembilan bulan kedepan.
Dikatakan, stok 4.375 ton di Gudang Bulog Sumberrejo Kaliwungu Sub Divre Semarang semuanya dipasok dari Kabupaten Demak dan Purwodadi.’’Kita melakukan pengadaan beras-beras tersebut pada ahir Februari lalu hingga sekarang,’’ jelasnya.
Dikatakan, selama ini pihaknya melakukan pengadaan beras dari luar daerah Kendal karena yang bisa dibeli sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah yaitu Rp 6600/ Kg sesuai dengan inpres no.3 tahun 2012 tentang pembelian beras dari Demak dan Purwodadi sebagai mitra kerja bulog selama ini.’’Kita tidak membeli beras dari Kendal pasalnya kualitasnya bagus untuk konsumsi menengah keatas dan harganya diatas Rp 7000/Kg,’’ jelasnya.
Aruman menjelaskan, gudang yang dikelolanya selama ini tidak pernah kekurangan stok beras bahkan tahun lalu juga terjadi kelebihan. Tahun 2013 lalu ada kelebihan stok Gudang Bulog Sumberrejo Kaliwungu Sub Divre Semarang sebanyak 4000 ton. Agar tidak terlalu lama disimpan di Gudang maka kelebihan stok tersebut dikirim ke berbagai daerah untuk pemerataan stok yaitu ke Banyumas, Padang, Kalimantan, Pontianak dan Lampung.
Ditambahkan, selama ini beras yang dimasukkan dalam gudang dilakukan penyimpanan selama enam sampai tujuh bulan. Aruman mengatakan, program pngiriman stok beras yang ada di sejumlah Gudang Bulog merupakan kebijakan dari pusat terutama untuk memenuhi kebutuhan raskin ke wilayah Kendal dan sejumlah daerah lainya. Aruman mengaku, kualitas beras yang ada di Gudang Bulog Sumberejo Sub Divre Semarang cukup bagus karena dijaga betul kualitasnya. (03)
http://www.beritakendal.com/2014/05/24/stok-beras-kendal-melimpah/
Jumat, 23 Mei 2014
Warisan Utang 2014
Jumat, 23 Meu 2014
SETIDAKNYA kita boleh sedikit lega bahwa dua pasangan capres 2014, Prabowo- Hatta dan Jokowi-JK memiliki keprihatinan mendalam terkait terus membengkaknya utang pemerintah negeri ini.
Dalam visi-misi, kedua pasangan tersebut, secara tegas akan menekan rasio utang terhadap PDB, dengan cara mengurangi pinjaman luar negeri baru, baik multilateral maupun bilateral. (Koran SINDO , 22/5/2014) Sebenarnya, keprihatinan tersebut, sudah cukup lama disuarakan secara internasional.
Nancy Birdsall, president Center for Global Development, misalnya dalam bukunya ”Delievering on Debt Relief: From IMF Gold to a New Aid Architecture ” (2006) telah lama bersuara keras terkait kebijakan Dana Moneter Internasional (IMF) dalam menangani ketimpangan global, termasuk dalam hal ”jebakan utang” negara-negara berkembang.
Dalam Konsensus Washington, IMF dan Bank Dunia gencar mempromosikan pengurangan peran pemerintah, mendorong liberalisasi pasar, penghapusan subsidi, dan penjualan badan usaha milik negara, yang menurut banyak pihak telah turut menjerumuskan perekonomian global ke dalam ketimpangan, yang berujung pada krisis yang sulit diatasi.
Bretton Woods
Dengan segala kontroversinya, Bank Dunia IMF masih merupakan lembaga keuangan dunia terpenting. Keduanya, didirikan atas rekomendasi konferensi PBB di Bretton Woods, AS, Juli 1944, sebagai bagian dari upaya penataan dan pembangunan kembali perekonomian dunia, yang dilanda krisis usai Perang Dunia II.
IMF diharapkan berfungsi menstabilkan perekonomian dunia serta memberikan kredit jangka pendek, sedangkan Bank Dunia berfungsi memberikan kredit murah berjangka panjang dan bertanggung jawab atas penyesuaian struktural. Juli nanti, Bank Dunia dan IMF genap berusia 70 tahun.
Bagi banyak pihak, 70 tahun lembaga Bretton Woods ini, dianggap pas untuk mempercepat proses reformasi sistem pengambilan keputusan. Tuntutan lain yang juga gencar dikampanyekan sejak lebih dari satu dekade terakhir, adalah pengurangan atau penghapusan utang luar negeri negara-negara berkembang. Sebuah postcard yang beredar luas di Eropa dan AS, bertuliskan ”2014 is the 70th Birthday of the World Bank and IMF.... but....It’s No Time for a Party! Its Time to Drop the Debt! ”.
Saat ini, misalnya, setiap tahun negara-negara miskin Afrika harus membayar USD20-25 miliar untuk cicilan utangnya kepada Bank Dunia, IMF dan negara-negara industri. Sebuah jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan utang baru dan bantuan pembangunan yang diperoleh mereka.
Utang Membunuh
Kritik pun membahana. ”Utang membunuh”, teriak aktivis LSM di Utara dan Selatan berkaitan dengan penghematan anggaran kesehatan dan pendidikan demi membayar utang. Tahun 1999, IMF dan Bank Dunia akhirnya bersedia memberikan pemotongan utang kepada 41 negara miskin pengutang berat setelah melalui program penyesuaian selama tiga tahun. Meskipun demikian, bagi kebanyakan negara tersebut, pemotongan sebagian utang belumlah cukup untuk memulai kembali pembangunan ekonominya.
Sebenarnya, sejak akhir 90- an, kritik santer telah dilontarkan oleh ”orang dalam” dan politisi konservatif, bahwa selama 50 tahun keberadaannya yang telah menghabiskan dana sebesar USD470 miliar, Bank Dunia dan IMF belum memperlihatkan hasil nyata yang setimpal. Kini, meskipun telah melakukan perubahan struktur organisasinya, kritik terhadap Bank Dunia dan IMF belum juga mereda.
Dominasi negara-negara industri, terutama AS (Bank Dunia), dan IMF (Eropa dan AS) sangat terasa.
Kebutuhan beragam negara-negara anggotanya, terutama negara miskin, jarang terpenuhi. Sering kali, ”solusi” yang diajukan adalah ”one size fits all”. Indonesia pernah menjadi korban.
Karena selalu menjadi ”good boy”, Indonesia harus membayar mahal akibat mengikuti resep yang salah. Dampaknya, fatal seperti ditunjukkan data-data berikut. Sejak krisis hingga akhir 2002, dalam bidang pendidikan, terjadi penurunan murid sekolah sebesar 25%, sementara tingkat kemiskinan meningkat tajam dari 11% menjadi 40-60%.
Atas anjuran IMF, pemerintah Indonesia memberikan suntikan dana segar triliunan rupiah kepada bank-bank bermasalah, tanpa menyelesaikan masalah. (INFID, 2003) Saat ini, utang luar negeri (pemerintah dan swasta) Indonesia berjumlah Rp3.107,4 triliun(!) atau 30,02% PDB, naik drastis dibandingkan Rp1.654,19 triliun atau 26% PDB, sepuluh tahun lalu.
Untuk tahun ini, hingga akhir Februari, pemerintah telah membayarkan utang pokok dan bunganya sebesar Rp39,574 triliun, sementara pada Januari tercatat pembayaran pokok dan bunga sebesar Rp25,880 triliun.
Dengan demikian, total utang beserta bunga yang telah dibayarkan mencapai Rp65,454 triliun atau 17,74 persen dari target APBN 2014 sebesar Rp368,981 triliun. (Okezone, 15/4/2014) Bank Dunia menempatkan Indonesia di urutan ke enam sebagai negara pengutang terbesar di dunia.
Berturut-turut di urutan teratas ialah China, Brasil, India, Meksiko, dan Turki. Bagi Indonesia, yang belum sepenuhnya beranjak keluar dari krisis, dibutuhkan perbaikan jaringan keamanan sosial serta penghapusan (sebagian) utang luar negeri.
Perekonomian kita dipastikan tidak mungkin menggeliat tumbuh dengan sehat, selama paling tidak, sebagian utang luar negerinya, belum dihapus. Untuk membayar utang, sebagian besar devisa kita kembali mengalir ke negara-negara industri.
Namun perkembangan terakhir, bisa menjadi angin segar bagi Indonesia. IMF dan Bank Dunia dikabarkan semakin mendukung analisis ekonom Keynesian dan opini ekonom peraih Hadiah Nobel Ekonomi, Joseph Stiglitz, bahwa ketimpangan membuat pertumbuhan rawan, menciptakan kondisi yang tidak menentu, dan berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi.
Dalam riset terbarunya, IMF dan Bank Dunia disinyalir yakin bahwa ”pemerataan tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi,” demikian Max Lawson, kepala Kebijakan dan Advokasi di Oxfam GB, organisasi kemanusiaan yang hadir pada pertemuan IMF-Bank Dunia tahun ini.
Dalam upaya mengurangi dampak ”utang membunuh”, Gerakan Jubilee-2000 berhasil memobilisasi dukungan internasional yang cukup luas bagi penghapusan utang luar negeri negara-negara termiskin.
Indonesia, memang belum dimasukkan ke dalam kategori ini. Padahal, dalam sebuah seminar ekonomi regional di Bangkok oleh Asisten Direktur IMF untuk Asia-Pasifik Charles Adam telah mengakui kesalahan yang dibuat IMF dalam menangani krisis di Indonesia. (Tempo.co, 13/11/2003) Karena itu, meskipun kita telah melunasi utang kepada IMF, adalah belum terlambat dan sangat patut apabila bangsa ini menuntut ”ganti rugi” dalam bentuk hibah.
Anggap saja sebagai bentuk konversi penghapusan sebagian utang kita atas kesalahan IMF. Pemenang pilpres kali ini, mungkin bisamempertimbangkan usulan ini. Semoga!
IVAN A HADAR
Direktur Eksekutif Indonesian Institute for Democracy Education; Ketua Badan Pengurus Indonesia for Global Justice (IGJ)
http://nasional.sindonews.com/read/2014/05/23/18/866412/warisan-utang-2014
SETIDAKNYA kita boleh sedikit lega bahwa dua pasangan capres 2014, Prabowo- Hatta dan Jokowi-JK memiliki keprihatinan mendalam terkait terus membengkaknya utang pemerintah negeri ini.
Dalam visi-misi, kedua pasangan tersebut, secara tegas akan menekan rasio utang terhadap PDB, dengan cara mengurangi pinjaman luar negeri baru, baik multilateral maupun bilateral. (Koran SINDO , 22/5/2014) Sebenarnya, keprihatinan tersebut, sudah cukup lama disuarakan secara internasional.
Nancy Birdsall, president Center for Global Development, misalnya dalam bukunya ”Delievering on Debt Relief: From IMF Gold to a New Aid Architecture ” (2006) telah lama bersuara keras terkait kebijakan Dana Moneter Internasional (IMF) dalam menangani ketimpangan global, termasuk dalam hal ”jebakan utang” negara-negara berkembang.
Dalam Konsensus Washington, IMF dan Bank Dunia gencar mempromosikan pengurangan peran pemerintah, mendorong liberalisasi pasar, penghapusan subsidi, dan penjualan badan usaha milik negara, yang menurut banyak pihak telah turut menjerumuskan perekonomian global ke dalam ketimpangan, yang berujung pada krisis yang sulit diatasi.
Bretton Woods
Dengan segala kontroversinya, Bank Dunia IMF masih merupakan lembaga keuangan dunia terpenting. Keduanya, didirikan atas rekomendasi konferensi PBB di Bretton Woods, AS, Juli 1944, sebagai bagian dari upaya penataan dan pembangunan kembali perekonomian dunia, yang dilanda krisis usai Perang Dunia II.
IMF diharapkan berfungsi menstabilkan perekonomian dunia serta memberikan kredit jangka pendek, sedangkan Bank Dunia berfungsi memberikan kredit murah berjangka panjang dan bertanggung jawab atas penyesuaian struktural. Juli nanti, Bank Dunia dan IMF genap berusia 70 tahun.
Bagi banyak pihak, 70 tahun lembaga Bretton Woods ini, dianggap pas untuk mempercepat proses reformasi sistem pengambilan keputusan. Tuntutan lain yang juga gencar dikampanyekan sejak lebih dari satu dekade terakhir, adalah pengurangan atau penghapusan utang luar negeri negara-negara berkembang. Sebuah postcard yang beredar luas di Eropa dan AS, bertuliskan ”2014 is the 70th Birthday of the World Bank and IMF.... but....It’s No Time for a Party! Its Time to Drop the Debt! ”.
Saat ini, misalnya, setiap tahun negara-negara miskin Afrika harus membayar USD20-25 miliar untuk cicilan utangnya kepada Bank Dunia, IMF dan negara-negara industri. Sebuah jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan utang baru dan bantuan pembangunan yang diperoleh mereka.
Utang Membunuh
Kritik pun membahana. ”Utang membunuh”, teriak aktivis LSM di Utara dan Selatan berkaitan dengan penghematan anggaran kesehatan dan pendidikan demi membayar utang. Tahun 1999, IMF dan Bank Dunia akhirnya bersedia memberikan pemotongan utang kepada 41 negara miskin pengutang berat setelah melalui program penyesuaian selama tiga tahun. Meskipun demikian, bagi kebanyakan negara tersebut, pemotongan sebagian utang belumlah cukup untuk memulai kembali pembangunan ekonominya.
Sebenarnya, sejak akhir 90- an, kritik santer telah dilontarkan oleh ”orang dalam” dan politisi konservatif, bahwa selama 50 tahun keberadaannya yang telah menghabiskan dana sebesar USD470 miliar, Bank Dunia dan IMF belum memperlihatkan hasil nyata yang setimpal. Kini, meskipun telah melakukan perubahan struktur organisasinya, kritik terhadap Bank Dunia dan IMF belum juga mereda.
Dominasi negara-negara industri, terutama AS (Bank Dunia), dan IMF (Eropa dan AS) sangat terasa.
Kebutuhan beragam negara-negara anggotanya, terutama negara miskin, jarang terpenuhi. Sering kali, ”solusi” yang diajukan adalah ”one size fits all”. Indonesia pernah menjadi korban.
Karena selalu menjadi ”good boy”, Indonesia harus membayar mahal akibat mengikuti resep yang salah. Dampaknya, fatal seperti ditunjukkan data-data berikut. Sejak krisis hingga akhir 2002, dalam bidang pendidikan, terjadi penurunan murid sekolah sebesar 25%, sementara tingkat kemiskinan meningkat tajam dari 11% menjadi 40-60%.
Atas anjuran IMF, pemerintah Indonesia memberikan suntikan dana segar triliunan rupiah kepada bank-bank bermasalah, tanpa menyelesaikan masalah. (INFID, 2003) Saat ini, utang luar negeri (pemerintah dan swasta) Indonesia berjumlah Rp3.107,4 triliun(!) atau 30,02% PDB, naik drastis dibandingkan Rp1.654,19 triliun atau 26% PDB, sepuluh tahun lalu.
Untuk tahun ini, hingga akhir Februari, pemerintah telah membayarkan utang pokok dan bunganya sebesar Rp39,574 triliun, sementara pada Januari tercatat pembayaran pokok dan bunga sebesar Rp25,880 triliun.
Dengan demikian, total utang beserta bunga yang telah dibayarkan mencapai Rp65,454 triliun atau 17,74 persen dari target APBN 2014 sebesar Rp368,981 triliun. (Okezone, 15/4/2014) Bank Dunia menempatkan Indonesia di urutan ke enam sebagai negara pengutang terbesar di dunia.
Berturut-turut di urutan teratas ialah China, Brasil, India, Meksiko, dan Turki. Bagi Indonesia, yang belum sepenuhnya beranjak keluar dari krisis, dibutuhkan perbaikan jaringan keamanan sosial serta penghapusan (sebagian) utang luar negeri.
Perekonomian kita dipastikan tidak mungkin menggeliat tumbuh dengan sehat, selama paling tidak, sebagian utang luar negerinya, belum dihapus. Untuk membayar utang, sebagian besar devisa kita kembali mengalir ke negara-negara industri.
Namun perkembangan terakhir, bisa menjadi angin segar bagi Indonesia. IMF dan Bank Dunia dikabarkan semakin mendukung analisis ekonom Keynesian dan opini ekonom peraih Hadiah Nobel Ekonomi, Joseph Stiglitz, bahwa ketimpangan membuat pertumbuhan rawan, menciptakan kondisi yang tidak menentu, dan berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi.
Dalam riset terbarunya, IMF dan Bank Dunia disinyalir yakin bahwa ”pemerataan tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi,” demikian Max Lawson, kepala Kebijakan dan Advokasi di Oxfam GB, organisasi kemanusiaan yang hadir pada pertemuan IMF-Bank Dunia tahun ini.
Dalam upaya mengurangi dampak ”utang membunuh”, Gerakan Jubilee-2000 berhasil memobilisasi dukungan internasional yang cukup luas bagi penghapusan utang luar negeri negara-negara termiskin.
Indonesia, memang belum dimasukkan ke dalam kategori ini. Padahal, dalam sebuah seminar ekonomi regional di Bangkok oleh Asisten Direktur IMF untuk Asia-Pasifik Charles Adam telah mengakui kesalahan yang dibuat IMF dalam menangani krisis di Indonesia. (Tempo.co, 13/11/2003) Karena itu, meskipun kita telah melunasi utang kepada IMF, adalah belum terlambat dan sangat patut apabila bangsa ini menuntut ”ganti rugi” dalam bentuk hibah.
Anggap saja sebagai bentuk konversi penghapusan sebagian utang kita atas kesalahan IMF. Pemenang pilpres kali ini, mungkin bisamempertimbangkan usulan ini. Semoga!
IVAN A HADAR
Direktur Eksekutif Indonesian Institute for Democracy Education; Ketua Badan Pengurus Indonesia for Global Justice (IGJ)
http://nasional.sindonews.com/read/2014/05/23/18/866412/warisan-utang-2014
Kemandirian Pangan
Jumat, 23 Mei 2014
“Angin segar” diembuskan pasangan calon presiden (capres) Joko Widodo dan calon wakil presiden (cawapres) Jusuf Kalla (JK). Mereka berjanji, jika menang dalam pemilihan presiden 9 Juli mendatang, akan mewujudkan program pembangunan kemandirian pangan dan pengurangan angka pengangguran. Hal itu diungkapkan JK saat menghadiri Rapat Koordinasi Tim Pemenangan Gabungan Jokowi-JK di kantor DPP Nasdem, Jakarta, Rabu (21/5).
Menurut JK, kemandirian bangsa merupakan capaian akhir yang akan ditempuh melalui kemajuan pembangunan di seluruh bidang. Untuk itu, pemerintahan ke depan harus mampu mengembalikan Indonesia pada fitrahnya sebagai negara agraris dan maritim. Tanpa mengabaikan sektor-sektor lainnya, bidang pertanian memang menjadi salah satu hal yang mesti dan mendesak dibenahi bangsa ini untuk masa mendatang. Hal itu didasari hampir sebagian besar masyarakat kita bergantung pada produk pertanian.
Ironisnya, dan ini fakta, sebagian produk pangan kita diperoleh dari luar alias impor, mulai dari bawang, cabai, kedelai, hingga garam. Oleh sebab itu, kemandirian pangan sangat penting agar bangsa Indonesia tidak bergantung pada impor yang setiap tahun selalu meningkat. Untuk itu, kebijakan pemerintah dalam pertanian mesti berpihak pada petani. Persoalan pangan harus menjadi perhatian pemerintahan mendatang supaya bisa memenuhi kebutuhan penduduk Indonesia yang jumlahnya terus bertambah.
Meningkatkan produksi pangan dan industri nasional penting dilakukan untuk mengantisipasi dampak negatif pertumbuhan ekonomi yang selama ini lebih banyak ditopang konsumsi impor. Meski dalam lima tahun terakhir ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata 6 persen, pertumbuhan tersebut tidak mencerminkan perekonomian Indonesia secara riil, sebab mengandalkan impor. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia itu menjadi milik negara eksportir.
Dampak lanjutannya, pertumbuhan bakal menyusut, bahkan menjadi minus, manakala negara kehabisan anggaran untuk belanja barang impor. Situasinya akan kian berat, seperti yang terjadi di Yunani dan Spanyol, karena pemerintah mengandalkan utang untuk konsumsi barang impor tersebut. Pertumbuhan ekonomi semestinya bisa berkualitas apabila didorong oleh kenaikan investasi, khususnya di sektor riil, yang menyerap tenaga kerja tinggi, seperti usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta industri pertanian dan perikanan.
Kalau penyerapan tenaga kerja tidak banyak, pertumbuhan ekonomi 6 persen itu semu karena hanya didorong oleh konsumsi, bukan investasi. Untuk itu, sekali lagi, pemerintahan mendatang mesti segera membangun kemandirian produksi pangan dan perindustrian nasional. Langkah konkretnya, barangkali untuk merangsang kemandirian pada industri untuk kebutuhan pokok masyarakat, seperti sandang, pangan, dan papan, pemerintah harus membebaskan segala macam pajak dan biaya-biaya yang membebani perusahaan agar menekan biaya produksi dan ekonomi biaya tinggi.
Misalnya, ada insentif dari pemerintah untuk mendorong tumbuhnya industri nasional. Konsumsi mayoritas berasal dari impor, termasuk impor pangan yang mencapai 100 triliun rupiah setahun. Bahkan, kini, Indonesia menjadi importir pangan terbesar dunia. Impor yang sangat melimpah juga mengakibatkan neraca perdagangan Indonesia pada 2012 defisit, berbarengan dengan defisit transaksi berjalan. Tentu untuk menciptakan kemandirian pangan bukanlah perkara mudah. Penambahan lahan untuk pangan, misalnya, harus ditindaklanjuti di tingkat operasional.
Tetapi, kondisi teknis di lapangan memang tidak mudah untuk mencetak sawah baru. Selain kendala teknis, selama ini komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk memprioritaskan persoalan pangan masih kurang. Rata-rata pemda hanya mengalokasikan dana APBD untuk sektor pertanian dan pangan hanya 2,5 persen. Jika dibandingkan dengan Vietnam dan Thailand, angka luas lahan dan panen di Indonesia masih tertinggal karena memang keberpihakan pemerintah terhadap pangan masih rendah.
Oleh sebab itu, kita berharap komitmen Jokowi-JK untuk mewujudkan kemandirian pangan bukan sekadar slogan. Komitmen itu mutlak harus diwujudkan jika kita ingin menjadi bangsa yang berdaulat dan mandiri secara ekonomi. n
http://www.koran-jakarta.com/?12553-kemandirian%20pangan
“Angin segar” diembuskan pasangan calon presiden (capres) Joko Widodo dan calon wakil presiden (cawapres) Jusuf Kalla (JK). Mereka berjanji, jika menang dalam pemilihan presiden 9 Juli mendatang, akan mewujudkan program pembangunan kemandirian pangan dan pengurangan angka pengangguran. Hal itu diungkapkan JK saat menghadiri Rapat Koordinasi Tim Pemenangan Gabungan Jokowi-JK di kantor DPP Nasdem, Jakarta, Rabu (21/5).
Menurut JK, kemandirian bangsa merupakan capaian akhir yang akan ditempuh melalui kemajuan pembangunan di seluruh bidang. Untuk itu, pemerintahan ke depan harus mampu mengembalikan Indonesia pada fitrahnya sebagai negara agraris dan maritim. Tanpa mengabaikan sektor-sektor lainnya, bidang pertanian memang menjadi salah satu hal yang mesti dan mendesak dibenahi bangsa ini untuk masa mendatang. Hal itu didasari hampir sebagian besar masyarakat kita bergantung pada produk pertanian.
Ironisnya, dan ini fakta, sebagian produk pangan kita diperoleh dari luar alias impor, mulai dari bawang, cabai, kedelai, hingga garam. Oleh sebab itu, kemandirian pangan sangat penting agar bangsa Indonesia tidak bergantung pada impor yang setiap tahun selalu meningkat. Untuk itu, kebijakan pemerintah dalam pertanian mesti berpihak pada petani. Persoalan pangan harus menjadi perhatian pemerintahan mendatang supaya bisa memenuhi kebutuhan penduduk Indonesia yang jumlahnya terus bertambah.
Meningkatkan produksi pangan dan industri nasional penting dilakukan untuk mengantisipasi dampak negatif pertumbuhan ekonomi yang selama ini lebih banyak ditopang konsumsi impor. Meski dalam lima tahun terakhir ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata 6 persen, pertumbuhan tersebut tidak mencerminkan perekonomian Indonesia secara riil, sebab mengandalkan impor. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia itu menjadi milik negara eksportir.
Dampak lanjutannya, pertumbuhan bakal menyusut, bahkan menjadi minus, manakala negara kehabisan anggaran untuk belanja barang impor. Situasinya akan kian berat, seperti yang terjadi di Yunani dan Spanyol, karena pemerintah mengandalkan utang untuk konsumsi barang impor tersebut. Pertumbuhan ekonomi semestinya bisa berkualitas apabila didorong oleh kenaikan investasi, khususnya di sektor riil, yang menyerap tenaga kerja tinggi, seperti usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta industri pertanian dan perikanan.
Kalau penyerapan tenaga kerja tidak banyak, pertumbuhan ekonomi 6 persen itu semu karena hanya didorong oleh konsumsi, bukan investasi. Untuk itu, sekali lagi, pemerintahan mendatang mesti segera membangun kemandirian produksi pangan dan perindustrian nasional. Langkah konkretnya, barangkali untuk merangsang kemandirian pada industri untuk kebutuhan pokok masyarakat, seperti sandang, pangan, dan papan, pemerintah harus membebaskan segala macam pajak dan biaya-biaya yang membebani perusahaan agar menekan biaya produksi dan ekonomi biaya tinggi.
Misalnya, ada insentif dari pemerintah untuk mendorong tumbuhnya industri nasional. Konsumsi mayoritas berasal dari impor, termasuk impor pangan yang mencapai 100 triliun rupiah setahun. Bahkan, kini, Indonesia menjadi importir pangan terbesar dunia. Impor yang sangat melimpah juga mengakibatkan neraca perdagangan Indonesia pada 2012 defisit, berbarengan dengan defisit transaksi berjalan. Tentu untuk menciptakan kemandirian pangan bukanlah perkara mudah. Penambahan lahan untuk pangan, misalnya, harus ditindaklanjuti di tingkat operasional.
Tetapi, kondisi teknis di lapangan memang tidak mudah untuk mencetak sawah baru. Selain kendala teknis, selama ini komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk memprioritaskan persoalan pangan masih kurang. Rata-rata pemda hanya mengalokasikan dana APBD untuk sektor pertanian dan pangan hanya 2,5 persen. Jika dibandingkan dengan Vietnam dan Thailand, angka luas lahan dan panen di Indonesia masih tertinggal karena memang keberpihakan pemerintah terhadap pangan masih rendah.
Oleh sebab itu, kita berharap komitmen Jokowi-JK untuk mewujudkan kemandirian pangan bukan sekadar slogan. Komitmen itu mutlak harus diwujudkan jika kita ingin menjadi bangsa yang berdaulat dan mandiri secara ekonomi. n
http://www.koran-jakarta.com/?12553-kemandirian%20pangan
Hormati Musim Giling, Kemendag tidak Impor Gula
Jumat, 23 Mei 2014
Metrotvnews.com, Jakarta: Kementerian Perdagangan tidak ada impor gula dalam waktu dekat. Kebijakan itu ditempuh untuk menghormati musim giling tebu yang berlangsung sejak April lalu.
"Sampai bulan Juni bisa saja tutup impor. Tapi kita lihat juga kualitas dari Bulog, realitanya bagaimana," ujar Wakil Kementerian Perdagangan, Bayu Krisnamurthi, dalam perbincangan dengan media di Perpustakaan Kementerian Perdagangan, Jalan Ridwan Rais, Jakarta Pusat, Kamis (22/5/2014).
Kekurangan yang diperkirakan mencapai 350 ribu ton, menurut Bayu, sudah ditutupi oleh gula dari penggilingan yang sudah masuk sekarang. Namun hal tersebut juga perlu perhitungan dan melihat neraca akhir tahun.
Bayu menyatakan, sebenarnya sekarang masih ada stok gula dalam jumlah cukup banyak di gudang, namun sulit untuk keluar. Hal ini disebabkan harga beli stok gula tersebut termasuk mahal pada 2012 atau awal 2013 lalu. Sekarang mengalami penyusutan kualitas.
"Dengan kualitas sudah menurun. Jadi harga jual murah, itu akan merugikan," jelas Bayu. Hingga saat ini pemerintah masih terus mencari solusi untuk stok gula tersebut. Karena sebentar lagi ada pasokan baru yang datang cukup besar.
Bayu juga mengemukakan, pihaknya memberi kebebasan bagi pemilik stok gula lama untuk menjual dengan harga yang diinginkan. Bulog, kata Bayu, adalah instrumen pemerintah yang akan bergerak sesuai izin kementerian.
(Dor)
http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2014/05/22/244783/hormati-musim-giling-kemendag-tidak-impor-gula
Metrotvnews.com, Jakarta: Kementerian Perdagangan tidak ada impor gula dalam waktu dekat. Kebijakan itu ditempuh untuk menghormati musim giling tebu yang berlangsung sejak April lalu.
"Sampai bulan Juni bisa saja tutup impor. Tapi kita lihat juga kualitas dari Bulog, realitanya bagaimana," ujar Wakil Kementerian Perdagangan, Bayu Krisnamurthi, dalam perbincangan dengan media di Perpustakaan Kementerian Perdagangan, Jalan Ridwan Rais, Jakarta Pusat, Kamis (22/5/2014).
Kekurangan yang diperkirakan mencapai 350 ribu ton, menurut Bayu, sudah ditutupi oleh gula dari penggilingan yang sudah masuk sekarang. Namun hal tersebut juga perlu perhitungan dan melihat neraca akhir tahun.
Bayu menyatakan, sebenarnya sekarang masih ada stok gula dalam jumlah cukup banyak di gudang, namun sulit untuk keluar. Hal ini disebabkan harga beli stok gula tersebut termasuk mahal pada 2012 atau awal 2013 lalu. Sekarang mengalami penyusutan kualitas.
"Dengan kualitas sudah menurun. Jadi harga jual murah, itu akan merugikan," jelas Bayu. Hingga saat ini pemerintah masih terus mencari solusi untuk stok gula tersebut. Karena sebentar lagi ada pasokan baru yang datang cukup besar.
Bayu juga mengemukakan, pihaknya memberi kebebasan bagi pemilik stok gula lama untuk menjual dengan harga yang diinginkan. Bulog, kata Bayu, adalah instrumen pemerintah yang akan bergerak sesuai izin kementerian.
(Dor)
http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2014/05/22/244783/hormati-musim-giling-kemendag-tidak-impor-gula
Bulog Mart Jaga Stabilitas Harga
Jumat, 23 Mei 2014
Harianjogja.com, JOGJA—Guna menjaga kestabilan harga, Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) Devisi Regional (Divre) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengoperasikan tiga dari lima gerai Bulog Mart.
Menurut Kepala Perum Bulog Divre DIY Awaluddin Iqbal, keberadaan Bulog Mart saat ini masih sebatas perwakilan di lima kabupaten kota di DIY. Hingga kini, pihaknya baru mengoperasikan Bulog Mart di Jogja (Kota Baru), Sleman (Kalasan) dan Kulonprogo (Wates).
“Dalam waktu dekat, Bulog Mart akan dibuka Bantul (Pajangan) dan Gunungkidul (Wonosari),” tutur dia saat ditemui di kantornya, Rabu (21/5/2014).
Iqbal menjelaskan orientasi penjualan di toko tersebut masih sebatas menjual bahan pokok makanan seperti beras, gula pasir, minyak goreng dan tepung terigu. Hal itu dilakukan agar Bulog Mart mampu menstabilkan dan meredam harga sembako.
Komoditas bahan pangan lainnya seperti daging sapi, telur ayam belum dapat dijual lantaran Bulog belum memiliki tempat penyimpanan khusus. Iqbal mengklaim, harga yang ditawarkan Bulog Mart dapat bersaing dengan retail lain yang sudah menjamur saat ini.
Apalagi, lanjut Iqbal, Bulog memiliki pasokan beras yang melimpah. Sebelumnya Bulog sendiri merupakan BUMN pangan di mana 10% komersial dan 90% merupakan Public Service Obligation (PSO).
http://www.solopos.com/2014/05/23/retail-bulog-mart-jaga-stabilitas-harga-509252
Harianjogja.com, JOGJA—Guna menjaga kestabilan harga, Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) Devisi Regional (Divre) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengoperasikan tiga dari lima gerai Bulog Mart.
Menurut Kepala Perum Bulog Divre DIY Awaluddin Iqbal, keberadaan Bulog Mart saat ini masih sebatas perwakilan di lima kabupaten kota di DIY. Hingga kini, pihaknya baru mengoperasikan Bulog Mart di Jogja (Kota Baru), Sleman (Kalasan) dan Kulonprogo (Wates).
“Dalam waktu dekat, Bulog Mart akan dibuka Bantul (Pajangan) dan Gunungkidul (Wonosari),” tutur dia saat ditemui di kantornya, Rabu (21/5/2014).
Iqbal menjelaskan orientasi penjualan di toko tersebut masih sebatas menjual bahan pokok makanan seperti beras, gula pasir, minyak goreng dan tepung terigu. Hal itu dilakukan agar Bulog Mart mampu menstabilkan dan meredam harga sembako.
Komoditas bahan pangan lainnya seperti daging sapi, telur ayam belum dapat dijual lantaran Bulog belum memiliki tempat penyimpanan khusus. Iqbal mengklaim, harga yang ditawarkan Bulog Mart dapat bersaing dengan retail lain yang sudah menjamur saat ini.
Apalagi, lanjut Iqbal, Bulog memiliki pasokan beras yang melimpah. Sebelumnya Bulog sendiri merupakan BUMN pangan di mana 10% komersial dan 90% merupakan Public Service Obligation (PSO).
http://www.solopos.com/2014/05/23/retail-bulog-mart-jaga-stabilitas-harga-509252
Kamis, 22 Mei 2014
Stok Gula Menipis, Bulog Tunggu Keputusan Impor
Kamis, 22 Mei 2014
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Urusan Logistik (Bulog) belum bergerak untuk melakukan impor gula. Pemesanan gula impor baru akan dilaksanakan ketika Kementerian Perdagangan (Kemendag) memberikan arahan berapa jumlah kebutuhan gula dan keputusan impor gula.
Direktur Utama Bulog, Sutarto Alimoeso mengatakan awalnya Bulog ditugasi menambal kekurangan gula kristal putih (GKP). Volume gula yang boleh diimpor Bulog sekitar 350 ribu ton. Jumlah ini untuk mengisi stok gudang Bulog (iron stock). "Namun hingga kini intruksi resminya belum keluar dari Kemendag," ujar Sutarto, Kamis (22/5).
Bulog menyatakan sanggup menyediakan gula tersebut mulai pertengahan bulan Mei. Namun pemesanan baru akan dilakukan jika sudah ada keputusan resmi. Hingga kini Bulog masih mencari sumber gula sambil menunggu perintah resmi dari Kemendag.
Sutarto mengatakan semakin lama penugasan tertunda, maka impor gula akan semakin mundur. Sekarang Bulog baru mendapatkan sekitar 27 ribu ton gula yang siap diimpor. Gula ini didapatkan dari Thailand. Jika diberikan waktu lebih panjang, Bulog bisa mencari sumber gula dari negara lain yang harganya bersaing.
Sebagai gambaran, jika pada bulan April penugasan resmi telah keluar, pada akhir Mei bisa tersedia 100 ribu ton gula. Lalu pada akhir Juni bisa tersedia 200 ribu ton gula, dan pada akhir Juni pasokan gula bisa mencapai 300 ribu ton. Pada akhir Juli, pasokan gula impor yang bisa disediakan Bulog bisa mencapai 380 ribu ton. Bulog pun bisa melirik gula impor dari negara lain seperti Brazil dan India. "Kalau keputusannya (impor gula) mundur, maka target tidak akan tercapai," kata Sutarto.
Bulog juga tidak langsung membeli gula dari pabrik, melainkan spot market. Hal ini guna menyiasati sempitnya waktu yang diberikan untuk melakukan impor.
http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/ritel/14/05/22/n5yr24-stok-gula-menipis-bulog-tunggu-keputusan-impor
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Urusan Logistik (Bulog) belum bergerak untuk melakukan impor gula. Pemesanan gula impor baru akan dilaksanakan ketika Kementerian Perdagangan (Kemendag) memberikan arahan berapa jumlah kebutuhan gula dan keputusan impor gula.
Direktur Utama Bulog, Sutarto Alimoeso mengatakan awalnya Bulog ditugasi menambal kekurangan gula kristal putih (GKP). Volume gula yang boleh diimpor Bulog sekitar 350 ribu ton. Jumlah ini untuk mengisi stok gudang Bulog (iron stock). "Namun hingga kini intruksi resminya belum keluar dari Kemendag," ujar Sutarto, Kamis (22/5).
Bulog menyatakan sanggup menyediakan gula tersebut mulai pertengahan bulan Mei. Namun pemesanan baru akan dilakukan jika sudah ada keputusan resmi. Hingga kini Bulog masih mencari sumber gula sambil menunggu perintah resmi dari Kemendag.
Sutarto mengatakan semakin lama penugasan tertunda, maka impor gula akan semakin mundur. Sekarang Bulog baru mendapatkan sekitar 27 ribu ton gula yang siap diimpor. Gula ini didapatkan dari Thailand. Jika diberikan waktu lebih panjang, Bulog bisa mencari sumber gula dari negara lain yang harganya bersaing.
Sebagai gambaran, jika pada bulan April penugasan resmi telah keluar, pada akhir Mei bisa tersedia 100 ribu ton gula. Lalu pada akhir Juni bisa tersedia 200 ribu ton gula, dan pada akhir Juni pasokan gula bisa mencapai 300 ribu ton. Pada akhir Juli, pasokan gula impor yang bisa disediakan Bulog bisa mencapai 380 ribu ton. Bulog pun bisa melirik gula impor dari negara lain seperti Brazil dan India. "Kalau keputusannya (impor gula) mundur, maka target tidak akan tercapai," kata Sutarto.
Bulog juga tidak langsung membeli gula dari pabrik, melainkan spot market. Hal ini guna menyiasati sempitnya waktu yang diberikan untuk melakukan impor.
http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/ritel/14/05/22/n5yr24-stok-gula-menipis-bulog-tunggu-keputusan-impor
Bulog Tetapkan Banten Selatan Jadi Sentra Beras Tiga Provinsi
Kamis, 22 Mei 2014
Jakarta, Jakpro – Badan penyedia pangan milik negara, Bulog akan membangun sentra beras di daerah Banten selatan sebagai penyangga kebutuhan pangan di Jakarta, Banten dan Jawa Barat.
“Bulog itu sudah tahu kalau Banten Selatan itu merupakan daerah produksi. Maka, Bulog sudah mempunyai gudang dan pabrik yang besar disana, termasuk pengolahan gabah dan beras. Karena itu berfungsi untuk penyangga,” kata Drektur Utama (Dirut) Perum Bulog, Sutarto Alimoeso kepada Jakpro, Kamis (22/5).
Lebih lanjut Sutarto menjelaskan bahwa angka produksi beras sebenarnya berlebih, tetapi angka konsumsi juga berlebih, “Jadi, jika ada neraca konsumsi, itu seolah-olah berlebih. Jika konsumsi tidak bermasalah, maka produksi yang bermasalah,” lanjutnya.
Dirinya pun menyatakan bahwa sudah berbicara dengan Bupati Kabupaten Lebak, Iti Octavia Jayabaya agar menyediakan lahan untuk menampung hasil produksi jagung Prum Bulog dan sudah di sanggupi oleh sang Bupati.
“Bulog tidak hanya berfikir penyedia logistik saja, tapi juga harus menjaga keseimbangan konsumen nya,” katanya.
Sutarto pun mempunyai beberapa strategi agar petani di Indonesia dapat sejahtera. Yaitu dengan mempunyai lahan sendiri,supaya tidak menjadi buruh tani, hubungannya dengan reforma agraria. Kedua, petani itu tidak boleh kesulitan mengolah lahannya, seprti penyediaan benih dan pupuk. Yang menjamin itu pemeintah.
Serta, petani ini hasil panennya harus di urus dengan baik, sehingga mendapat keuntungan. Pemerintah harus menjamin saat masa tanamnya, dan pemerintah harus menjamin pasca panennya. Sehingga harga panen nya dapat terjaga dengan baik. (YD Tama)
http://www.jakpro.id/bulog-tetapkan-banten-selatan-jadi-sentra-beras-tiga-provinsi/
Jakarta, Jakpro – Badan penyedia pangan milik negara, Bulog akan membangun sentra beras di daerah Banten selatan sebagai penyangga kebutuhan pangan di Jakarta, Banten dan Jawa Barat.
“Bulog itu sudah tahu kalau Banten Selatan itu merupakan daerah produksi. Maka, Bulog sudah mempunyai gudang dan pabrik yang besar disana, termasuk pengolahan gabah dan beras. Karena itu berfungsi untuk penyangga,” kata Drektur Utama (Dirut) Perum Bulog, Sutarto Alimoeso kepada Jakpro, Kamis (22/5).
Lebih lanjut Sutarto menjelaskan bahwa angka produksi beras sebenarnya berlebih, tetapi angka konsumsi juga berlebih, “Jadi, jika ada neraca konsumsi, itu seolah-olah berlebih. Jika konsumsi tidak bermasalah, maka produksi yang bermasalah,” lanjutnya.
Dirinya pun menyatakan bahwa sudah berbicara dengan Bupati Kabupaten Lebak, Iti Octavia Jayabaya agar menyediakan lahan untuk menampung hasil produksi jagung Prum Bulog dan sudah di sanggupi oleh sang Bupati.
“Bulog tidak hanya berfikir penyedia logistik saja, tapi juga harus menjaga keseimbangan konsumen nya,” katanya.
Sutarto pun mempunyai beberapa strategi agar petani di Indonesia dapat sejahtera. Yaitu dengan mempunyai lahan sendiri,supaya tidak menjadi buruh tani, hubungannya dengan reforma agraria. Kedua, petani itu tidak boleh kesulitan mengolah lahannya, seprti penyediaan benih dan pupuk. Yang menjamin itu pemeintah.
Serta, petani ini hasil panennya harus di urus dengan baik, sehingga mendapat keuntungan. Pemerintah harus menjamin saat masa tanamnya, dan pemerintah harus menjamin pasca panennya. Sehingga harga panen nya dapat terjaga dengan baik. (YD Tama)
http://www.jakpro.id/bulog-tetapkan-banten-selatan-jadi-sentra-beras-tiga-provinsi/
Pemerintahan Baru Diminta Kawal Kedaulatan Pangan
Rabu, 21 Mei 2014
Liberalisasi Dianggap Sudah Kebablasan
RMOL. Impor pangan yang terus meningkat setiap tahunnya, membuktikan bahwa Indonesia semakin jauh dari kedaulatan pangan. Kehidupan petani yang jauh dari sejahtera, juga menjadi bukti bahwa Indonesia bukan lagi negara agraris.
menurut Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih, kedaulatan dan ketahanan pangan menjadi isu pokok yang dituntut oleh petani terhadap kepemimpinan mendatang.
“Dasar tuntutan itu adalah liberalisasi pangan yang sudah berlebihan,” ujar Saragih di Jakarta, kemarin.
Liberalisasi pangan, katanya, berlangsung saat keran impor terhadap komoditas pertanian terus meningkat tiap tahun. Dia mengungkapkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013, Indonesia mengimpor sebanyak 472 ribu ton beras dari Vietnam, Thailand, India, Pakistan, dan Myanmar.
“Ini memprihatinkan mengingat Indonesia pernah memperoleh predikat swasembada beras,” katanya.
Menurut Saragih, volume impor beras yang tinggi mengindikasikan produktivitas yang menurun. Penurunan itu dipicu oleh penyempitan luas lahan pertanian. “Pemerintah terpilih harus berani untuk menegakkan reformasi agraria melalui pendistribusian dan perluasan lahan bertani,” ucapnya.
Tuntutan ini, lanjutnya, penting untuk menjaga tingkat produktivitas dan identitas Indonesia sebagai negara agraris. Dia berharap, pemerintahan yang baru berani mengubah paradigma pertanian dari semula pertanian model kolonial yang mengandalkan ekspor-impor menjadi model ekologis yang mementingkan keberlanjutan pertanian.
“Model ekologis ini penting karena membuat petani memikirkan kondisi lahannya. Misalnya dengan penggunaan pupuk organik sehingga kesuburan lahannya relatif lebih lama dan produktivitasnya juga lebih meningkat,” tandasnya.
Sekretaris Jenderal Perhimpunan Petani dan Nelayan Sejahtera Indonesia, Riyono, meminta calon presiden dan calon wakil presiden terpilih mendatang agar lebih berani mengimplementasikan program pertanian yang lebih riil dan operasional.
“Jangan berhenti pada jargon kerakyatan di satu sisi, dan jargon kebangsaan di sisi lainnya. Agendanya harus riil. Misalnya mencetak satu juta petani entrepreneurship,” tekannya.
Dengan keberanian pemerintah baru untuk mengangkat bidang pertanian, dia berharap, akan membuat sektor ini menjadi fondasi kebangkitan perekonomian nasional.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Suswono mengakui, sektor pertanian membutuhkan banyak dukungan pembiayaan mengingat anggaran APBN untuk sektor tersebut sangat terbatas.
“Saat ini alokasi anggaran untuk pertanian hanya sekitar Rp 17 triliun per tahun. Idealnya Rp 24 triliun per tahun jika produksi ingin terus ditingkatkan,” katanya.
Disamping terbatasnya anggaran, kata Suswono, permasalahan lain yang dihadapi sektor pertanian adalah alih fungsi lahan yang sulit dibendung.
http://www.rmol.co/read/2014/05/21/156092/Pemerintahan-Baru-Diminta-Kawal-Kedaulatan-Pangan-
Liberalisasi Dianggap Sudah Kebablasan
RMOL. Impor pangan yang terus meningkat setiap tahunnya, membuktikan bahwa Indonesia semakin jauh dari kedaulatan pangan. Kehidupan petani yang jauh dari sejahtera, juga menjadi bukti bahwa Indonesia bukan lagi negara agraris.
menurut Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih, kedaulatan dan ketahanan pangan menjadi isu pokok yang dituntut oleh petani terhadap kepemimpinan mendatang.
“Dasar tuntutan itu adalah liberalisasi pangan yang sudah berlebihan,” ujar Saragih di Jakarta, kemarin.
Liberalisasi pangan, katanya, berlangsung saat keran impor terhadap komoditas pertanian terus meningkat tiap tahun. Dia mengungkapkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013, Indonesia mengimpor sebanyak 472 ribu ton beras dari Vietnam, Thailand, India, Pakistan, dan Myanmar.
“Ini memprihatinkan mengingat Indonesia pernah memperoleh predikat swasembada beras,” katanya.
Menurut Saragih, volume impor beras yang tinggi mengindikasikan produktivitas yang menurun. Penurunan itu dipicu oleh penyempitan luas lahan pertanian. “Pemerintah terpilih harus berani untuk menegakkan reformasi agraria melalui pendistribusian dan perluasan lahan bertani,” ucapnya.
Tuntutan ini, lanjutnya, penting untuk menjaga tingkat produktivitas dan identitas Indonesia sebagai negara agraris. Dia berharap, pemerintahan yang baru berani mengubah paradigma pertanian dari semula pertanian model kolonial yang mengandalkan ekspor-impor menjadi model ekologis yang mementingkan keberlanjutan pertanian.
“Model ekologis ini penting karena membuat petani memikirkan kondisi lahannya. Misalnya dengan penggunaan pupuk organik sehingga kesuburan lahannya relatif lebih lama dan produktivitasnya juga lebih meningkat,” tandasnya.
Sekretaris Jenderal Perhimpunan Petani dan Nelayan Sejahtera Indonesia, Riyono, meminta calon presiden dan calon wakil presiden terpilih mendatang agar lebih berani mengimplementasikan program pertanian yang lebih riil dan operasional.
“Jangan berhenti pada jargon kerakyatan di satu sisi, dan jargon kebangsaan di sisi lainnya. Agendanya harus riil. Misalnya mencetak satu juta petani entrepreneurship,” tekannya.
Dengan keberanian pemerintah baru untuk mengangkat bidang pertanian, dia berharap, akan membuat sektor ini menjadi fondasi kebangkitan perekonomian nasional.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Suswono mengakui, sektor pertanian membutuhkan banyak dukungan pembiayaan mengingat anggaran APBN untuk sektor tersebut sangat terbatas.
“Saat ini alokasi anggaran untuk pertanian hanya sekitar Rp 17 triliun per tahun. Idealnya Rp 24 triliun per tahun jika produksi ingin terus ditingkatkan,” katanya.
Disamping terbatasnya anggaran, kata Suswono, permasalahan lain yang dihadapi sektor pertanian adalah alih fungsi lahan yang sulit dibendung.
http://www.rmol.co/read/2014/05/21/156092/Pemerintahan-Baru-Diminta-Kawal-Kedaulatan-Pangan-
Bulog Ingatkan Pemerintah Soal Lonjakan Harga Beras
Rabu, 21 Mei 2014
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Harga beras nasional saat ini mencapai 14 hingga 15 persen di atas harga patokan pemerintan (HPP). Padahal tahun lalu harga beras nasional masih 10 persen di bawah HPP. Harga beras pun diperkirakan akan semakin naik. "Pemerintah harus bersiap-siap (menghadapi kenaikan harga beras)," ujar Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso, Rabu (21/5).
Menurut Sutarto, kenaikan harga beras bisa dipicu dua hal. Yakni, tehambatnya distribusi dan tergangunya produksi. "Saat ini tidak ada masalah pada sistem distribusi beras. Artinya, hasil produksi beras harus dipantau agar cukup memenuhi kebutuhan nasional," kata Sutarto.
Lebih jauh Sutarto mengatakan, pihaknya selalu memantau persediaan beras di gudang. Evaluasi ketersediaan beras dilakukan pada saat Rapat Koordinasi Terbatas sekitar bulan Juni dan Juli. Saat ini stok beras yang ada di gudang Bulog lebih dari 1,8 juta ton. Jumlah tersebut, sambung Sutarto, cukup untuk memenuhi kebutuhan beras miskin (raskin).
Jika nanti harga melonjak, Bulog akan mengeluarkan cadangan beras melalui operasi pasar (OP) "Kalau sudah OP, ternyata harga tidak turun, berarti ada masalah lain," kata Sutarto.
http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/ritel/14/05/21/n5xcnu-bulog-ingatkan-pemerintah-soal-lonjakan-harga-beras
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Harga beras nasional saat ini mencapai 14 hingga 15 persen di atas harga patokan pemerintan (HPP). Padahal tahun lalu harga beras nasional masih 10 persen di bawah HPP. Harga beras pun diperkirakan akan semakin naik. "Pemerintah harus bersiap-siap (menghadapi kenaikan harga beras)," ujar Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso, Rabu (21/5).
Menurut Sutarto, kenaikan harga beras bisa dipicu dua hal. Yakni, tehambatnya distribusi dan tergangunya produksi. "Saat ini tidak ada masalah pada sistem distribusi beras. Artinya, hasil produksi beras harus dipantau agar cukup memenuhi kebutuhan nasional," kata Sutarto.
Lebih jauh Sutarto mengatakan, pihaknya selalu memantau persediaan beras di gudang. Evaluasi ketersediaan beras dilakukan pada saat Rapat Koordinasi Terbatas sekitar bulan Juni dan Juli. Saat ini stok beras yang ada di gudang Bulog lebih dari 1,8 juta ton. Jumlah tersebut, sambung Sutarto, cukup untuk memenuhi kebutuhan beras miskin (raskin).
Jika nanti harga melonjak, Bulog akan mengeluarkan cadangan beras melalui operasi pasar (OP) "Kalau sudah OP, ternyata harga tidak turun, berarti ada masalah lain," kata Sutarto.
http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/ritel/14/05/21/n5xcnu-bulog-ingatkan-pemerintah-soal-lonjakan-harga-beras
Rabu, 21 Mei 2014
Melihat Visi Pertanian Prabowo dan Jokowi
Rabu, 21 Mei 2014
Para mafia dinilai mengorbankan kepentingan nasional.
VIVAnews - Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla berjanji akan membangun kedaulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan melalui penyusunan kebijakan pengendalian atas impor pangan.
Dalam visi dan misinya yang disampaikan ke Komisi Pemilihan Umum, Jokowi-JK juga menyampaikan akan melakukan pemberantasan terhadap mafia impor. Menurut Jokowi-JK, para mafia sekadar mencari keuntungan pribadi atau kelompok tertentu dengan mengorbankan kepentingan pangan nasional.
Pengembangan ekspor pertanian menurut keduanya juga harus dilakukan berbasis pengolahan pertanian dalam negeri. Penanggulangan kemiskinan pertanian dan dukungan regenerasi petani juga akan dilakukan melalui pencanangan 1000 desa berdaulat benih hingga tahun 2019.
Dalam visi dan misi setebal 42 halaman yang telah diunggah di situs resmi KPU, Jokowi-JK juga menjanjikan peningkatan kemampuan petani dan organisasi tani serta memperbaiki pola hubungan dengan pemerintah. Terutama pelibatan aktif perempuan petani dan pekerja sebagai tulang punggung kedaulatan pangan.
Jokowi-JK juga menjanjikan pembangunan irigasi, bendungan, sarana jalan, transportasi serta pasar dan kelembagaan pasar secara merata. Rehabilitasi jaringan irigasi yang rusak terhadap 3 juta hektar lahan pertanian dan 25 bendungan juga akan dilakukan oleh keduanya hingga tahun 2019.
Visi Pertanian Prabowo-Hatta
Sementara Prabowo-Hatta dalam visi dan misinya juga menjanjikan akan mencetak 2 juta hektare lahan baru untuk meningkatkan produksi pangan antara lain beras, jagung, sagu, kedelai dan tebu. Peningkatan produksi menurut Prabowo-Hatta dapat mempekerjakan lebih dari 12 juta orang.
Selain membuka lapangan kerja, peningkatan produksi juga akan mempercepat pengembangan inovasi dan teknologi untuk meningkatkan produktifitas pertanian rakyat, terutama tanaman pangan termasuk hortikultura, peternakan dan perikanan. Prabowo-Hatta dalam visi misinya setebal 9 halaman juga menjanjikan penambahan dana riset sebesar Rp 10 triliun dari APBN selama 2015-2019.
Peningkatan produktivitas pertanian rakyat di setiap kabupaten juga akan dilakukan jika keduanya terpilih mulai pada tahun 2015. Itu semua menurut Prabowo-Hatta akan disesuaikan dengan pengembangan koridor ekonomi Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). (adi)
http://politik.news.viva.co.id/news/read/506116-melihat-visi-pertanian-prabowo-dan-jokowi
Para mafia dinilai mengorbankan kepentingan nasional.
VIVAnews - Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla berjanji akan membangun kedaulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan melalui penyusunan kebijakan pengendalian atas impor pangan.
Dalam visi dan misinya yang disampaikan ke Komisi Pemilihan Umum, Jokowi-JK juga menyampaikan akan melakukan pemberantasan terhadap mafia impor. Menurut Jokowi-JK, para mafia sekadar mencari keuntungan pribadi atau kelompok tertentu dengan mengorbankan kepentingan pangan nasional.
Pengembangan ekspor pertanian menurut keduanya juga harus dilakukan berbasis pengolahan pertanian dalam negeri. Penanggulangan kemiskinan pertanian dan dukungan regenerasi petani juga akan dilakukan melalui pencanangan 1000 desa berdaulat benih hingga tahun 2019.
Dalam visi dan misi setebal 42 halaman yang telah diunggah di situs resmi KPU, Jokowi-JK juga menjanjikan peningkatan kemampuan petani dan organisasi tani serta memperbaiki pola hubungan dengan pemerintah. Terutama pelibatan aktif perempuan petani dan pekerja sebagai tulang punggung kedaulatan pangan.
Jokowi-JK juga menjanjikan pembangunan irigasi, bendungan, sarana jalan, transportasi serta pasar dan kelembagaan pasar secara merata. Rehabilitasi jaringan irigasi yang rusak terhadap 3 juta hektar lahan pertanian dan 25 bendungan juga akan dilakukan oleh keduanya hingga tahun 2019.
Visi Pertanian Prabowo-Hatta
Sementara Prabowo-Hatta dalam visi dan misinya juga menjanjikan akan mencetak 2 juta hektare lahan baru untuk meningkatkan produksi pangan antara lain beras, jagung, sagu, kedelai dan tebu. Peningkatan produksi menurut Prabowo-Hatta dapat mempekerjakan lebih dari 12 juta orang.
Selain membuka lapangan kerja, peningkatan produksi juga akan mempercepat pengembangan inovasi dan teknologi untuk meningkatkan produktifitas pertanian rakyat, terutama tanaman pangan termasuk hortikultura, peternakan dan perikanan. Prabowo-Hatta dalam visi misinya setebal 9 halaman juga menjanjikan penambahan dana riset sebesar Rp 10 triliun dari APBN selama 2015-2019.
Peningkatan produktivitas pertanian rakyat di setiap kabupaten juga akan dilakukan jika keduanya terpilih mulai pada tahun 2015. Itu semua menurut Prabowo-Hatta akan disesuaikan dengan pengembangan koridor ekonomi Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). (adi)
http://politik.news.viva.co.id/news/read/506116-melihat-visi-pertanian-prabowo-dan-jokowi
Jokowi-JK Janji Berantas Mafia Impor
Rabu, 21 Mei 2014
JAKARTA, KOMPAS.com - Berdikari dalam bidang ekonomi menjadi agenda pasangan capres-cawapres, Joko Widodo-Jusuf Kalla. Salah satu program aksi yang akan dilakukan menuju berdikari ekonomi adalah membangun kedaulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan.
Pasangan Jokowi-JK pun berjanji, salah satunya akan meningkatkan rasio lahan pertanian dan petani, dari 0,3 hektar per kepala keluarga (KK) tani, menjadi 2 hektar per KK.
Dikutip dari situs resmi KPU, berikut empat upaya lengkap membangun kedaulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan.
Pertama adalah penyusunan kebijakan pengendalian atas impor pangan melalui pemberantasan terhadap mafia impor yang sekedar mencari keuntungan pribadi/kelompok tertentu dengan mengorbankan kepentingan pangan nasional. Pengembangan ekspor pertanian berbasis pengolahan pertanian dalam negeri.
Kedua, penanggulangan kemiskinan pertanian dan dukungan re-generasi petani melalui pencanangan 1.000 desa berdaulat benih hingga tahun 2019. Peningkatan kemampuan petani, organisasi tani dan pola hubungan dengan pemerintah, terutama pelibatan aktif perempuan petani/pekerja sebagai tulang punggung kedaulatan pangan.
Pembangunan irigasi, bendungan, sarana jalan dan transpotasi, serta pasar dan kelembagaan pasar secara merata. Rehabilitasi jaringan irigasi yang rusak terhadap 3 juta hektar pertanian dan 25 bendungan hingga tahun 2019.
Peningkatan pembangunan dan aktivitas ekonomi pedesaan yang ditandai dengan peningkatan investasi dalam negeri sebesar 15 persen per tahun dan rerata umur petani dan rakyat Indonesia yang bekerja di perdesaan semakin muda.
Ketiga, komitmen untuk implementasi reformasi agraria melalui akses dan aset reformasi pendistribusian aset terhadap petani melalui distribusi hak atas tanah petani melalui land reform dan program kepemilikan lahan bagi petani dan buruh tani. Menyerahkan lahan sebesar 9 juta hektar.
Meningkatnya akses petani gurem terhadap kepemilikan lahan pertanian dari rata-rata 0,3 hektar menjadi 2,0 hektar per KK tani, dan pembukaan 1 juta hektar lahan pertanian kering di luar Jawa dan Bali.
Keempat, pembangunan agribisnis kerakyatan melalui pembangunan bank khusus untuk pertanian, UMKM, dan koperasi.
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/05/21/1310567/Jokowi-JK.Janji.Berantas.Mafia.Impor
JAKARTA, KOMPAS.com - Berdikari dalam bidang ekonomi menjadi agenda pasangan capres-cawapres, Joko Widodo-Jusuf Kalla. Salah satu program aksi yang akan dilakukan menuju berdikari ekonomi adalah membangun kedaulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan.
Pasangan Jokowi-JK pun berjanji, salah satunya akan meningkatkan rasio lahan pertanian dan petani, dari 0,3 hektar per kepala keluarga (KK) tani, menjadi 2 hektar per KK.
Dikutip dari situs resmi KPU, berikut empat upaya lengkap membangun kedaulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan.
Pertama adalah penyusunan kebijakan pengendalian atas impor pangan melalui pemberantasan terhadap mafia impor yang sekedar mencari keuntungan pribadi/kelompok tertentu dengan mengorbankan kepentingan pangan nasional. Pengembangan ekspor pertanian berbasis pengolahan pertanian dalam negeri.
Kedua, penanggulangan kemiskinan pertanian dan dukungan re-generasi petani melalui pencanangan 1.000 desa berdaulat benih hingga tahun 2019. Peningkatan kemampuan petani, organisasi tani dan pola hubungan dengan pemerintah, terutama pelibatan aktif perempuan petani/pekerja sebagai tulang punggung kedaulatan pangan.
Pembangunan irigasi, bendungan, sarana jalan dan transpotasi, serta pasar dan kelembagaan pasar secara merata. Rehabilitasi jaringan irigasi yang rusak terhadap 3 juta hektar pertanian dan 25 bendungan hingga tahun 2019.
Peningkatan pembangunan dan aktivitas ekonomi pedesaan yang ditandai dengan peningkatan investasi dalam negeri sebesar 15 persen per tahun dan rerata umur petani dan rakyat Indonesia yang bekerja di perdesaan semakin muda.
Ketiga, komitmen untuk implementasi reformasi agraria melalui akses dan aset reformasi pendistribusian aset terhadap petani melalui distribusi hak atas tanah petani melalui land reform dan program kepemilikan lahan bagi petani dan buruh tani. Menyerahkan lahan sebesar 9 juta hektar.
Meningkatnya akses petani gurem terhadap kepemilikan lahan pertanian dari rata-rata 0,3 hektar menjadi 2,0 hektar per KK tani, dan pembukaan 1 juta hektar lahan pertanian kering di luar Jawa dan Bali.
Keempat, pembangunan agribisnis kerakyatan melalui pembangunan bank khusus untuk pertanian, UMKM, dan koperasi.
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/05/21/1310567/Jokowi-JK.Janji.Berantas.Mafia.Impor
Langganan:
Postingan (Atom)