Jumat, 31 Oktober 2014
Merdeka.com - Kemarin, Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso mendatangi Kantor Kementerian BUMN. Kedatangan Sutarto membahas sektor pertanian agar memberikan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.
"Bulog salah satu perusahaan pertama yang saya panggil. Karena Bulog satu instansi yang dapat mendukung program bapak Presiden sehubungan dengan kedaulatan pangan," ujarnya di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (31/10).
Rini mengaku, dalam pertemuan kemarin pihaknya mengkaji ulang program-program Bulog. Peran perusahaan pelat merah ini strategis lantaran tersebar hampir di seluruh pelosok nusantara. Bulog tersebar di 5600 lokasi di penjuru Indonesia.
Mantan menteri perdagangan dan perindustrian era Presiden Megawati ini melihat potensi perusahaan logistik lain yang dapat mendukung perbaikan sistem perdagangan dari produk-produk pertanian.
"Oleh karenanya, saya minta mereka membuat beberapa kajian. Salah satu programnya adalah apakah Bulog dapat membeli produk-produk pertanian dengan harga yang memadai," ucapnya.
Menurutnya, dengan ini petani lokal pun akan diuntungkan. "Tujuan harga memadai bahwa petani menanam di harga berapa, biaya berapa, kemudian bisa menambah margin berapa. sehingga kalau mereka menanam, maka mereka bisa mendapat keuntungan yang akhirnya dapat menghidupi mereka berapa bulan," katanya.
http://www.merdeka.com/uang/bulog-jadi-ujung-tombak-program-kedaulatan-pangan-jokowi.html
Jumat, 31 Oktober 2014
Jokowi Ingin Kedaulatan Pangan, Rini Soemarno Panggil Bos Bulog
Jumat, 31 Oktober 2014
Jakarta -Kemarin Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno memanggil Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso ke kantornya. Bulog menjadi BUMN pertama yang dipanggil Rini. Kenapa?
"Bulog merupakan salah satu perusahaan pertama yang saya panggil. Karena Bulog satu instansi yang dapat mendukung program Bapak Presiden sehubungan dengan kedaulautan pangan," tutur Rini di kantor Kementerian BUMN, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (31/10/2014).
Rini mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin meningkatkan kemakmuran para petani di dalam negeri. Menurut Jokowi, ujar RIni, pertanian adalah sektor yang bisa memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat Indonesia.
"Untuk itu, kami me-review program-program Bulog. Karena Bulog ini memiliki lokasi tempat titik aktivitas yang cukup besar, 5.600 lokasi," jelasnya.
Rini mengatakan, pemerintahan baru ini ingin menjadikan Bulog sebagai perusahaan logistik yang bisa dimanfaatkan pemerintah dan masyarakat, untuk memperbaiki sistem perdagangan produk-produk pertanian.
"Oleh karenanya, saya minta mereka (Bulog) membuat beberapa kajian. Salah satu programnya adalah, apakah Bulog bisa menjadi perusahaan yang dapat membeli produk-produk pertanian dengan harga yang memadai," papar Rini.
Yang dimaksud sebagai harga memadai ini, ujar Rini, adalah petani mendapatkan untung yang sesuai dengan harga produksinya. Sehingga petani semangat untuk bercocok tanam, dan keuntungan hasil taninya bisa untuk menghidupi usaha mereka dalam beberapa bulan, hingga panen.
"Seumpamanya, cabai mungkin 4 bulan panennya. Nah, setelah panen mereka mengharapkan waktu mereka menjual panennya, mereka dapat keuntungan yang cukup untuk menghidupkan mereka selama 4 bulan kemudian," jelas Rini.
"Langkah ini yang saya minta dilakukan kajian oleh direksi Bulog mengenai beberapa bahan baku seperti gula, cabai, beras, dan bawang merah," kata Rini.
(dnl/ang)
http://finance.detik.com/read/2014/10/31/100336/2735182/4/jokowi-ingin-kedaulatan-pangan-rini-soemarno-panggil-bos-bulog?f9911013
Jakarta -Kemarin Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno memanggil Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso ke kantornya. Bulog menjadi BUMN pertama yang dipanggil Rini. Kenapa?
"Bulog merupakan salah satu perusahaan pertama yang saya panggil. Karena Bulog satu instansi yang dapat mendukung program Bapak Presiden sehubungan dengan kedaulautan pangan," tutur Rini di kantor Kementerian BUMN, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (31/10/2014).
Rini mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin meningkatkan kemakmuran para petani di dalam negeri. Menurut Jokowi, ujar RIni, pertanian adalah sektor yang bisa memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat Indonesia.
"Untuk itu, kami me-review program-program Bulog. Karena Bulog ini memiliki lokasi tempat titik aktivitas yang cukup besar, 5.600 lokasi," jelasnya.
Rini mengatakan, pemerintahan baru ini ingin menjadikan Bulog sebagai perusahaan logistik yang bisa dimanfaatkan pemerintah dan masyarakat, untuk memperbaiki sistem perdagangan produk-produk pertanian.
"Oleh karenanya, saya minta mereka (Bulog) membuat beberapa kajian. Salah satu programnya adalah, apakah Bulog bisa menjadi perusahaan yang dapat membeli produk-produk pertanian dengan harga yang memadai," papar Rini.
Yang dimaksud sebagai harga memadai ini, ujar Rini, adalah petani mendapatkan untung yang sesuai dengan harga produksinya. Sehingga petani semangat untuk bercocok tanam, dan keuntungan hasil taninya bisa untuk menghidupi usaha mereka dalam beberapa bulan, hingga panen.
"Seumpamanya, cabai mungkin 4 bulan panennya. Nah, setelah panen mereka mengharapkan waktu mereka menjual panennya, mereka dapat keuntungan yang cukup untuk menghidupkan mereka selama 4 bulan kemudian," jelas Rini.
"Langkah ini yang saya minta dilakukan kajian oleh direksi Bulog mengenai beberapa bahan baku seperti gula, cabai, beras, dan bawang merah," kata Rini.
(dnl/ang)
http://finance.detik.com/read/2014/10/31/100336/2735182/4/jokowi-ingin-kedaulatan-pangan-rini-soemarno-panggil-bos-bulog?f9911013
Menekan Impor Melalui Pangan Lokal
Jumat, 31 Oktober 2014
‘’TIDAK kenyang kalau tak makan nasi’’. Ungkapan itu telah mendarah daging di kalangan masyarakat kita. Nasi dari beras telah menjadi sumber karbohidrat utama, bahkan di daerah-daerah yang semula makanan pokoknya bukan beras.
Jagung, sagu, dan ubi-ubian kian tersingkir dan terlupakan sebagai bahan pangan potensial sumber karbohidrat. Akibatnya, permintaan melonjak dan tak bisa dipenuhi oleh produksi dalam negeri, sehingga terpaksa mengimpor beras yang berarti mengeluarkan devisa.
Menanam padi juga kian mahal karena sejumlah sarana produksi antara lain pupuk, pestisida, bibit, dan mesin harus impor. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng menunjukkan, mulai 2012, 2013, hingga Agustus 2014 nilai impor sarana produksi padi terus meningkat. Contohnya pupuk, pada 2012 yang diimpor ke provinsi ini nilainya mencapai 13,75 juta dolar AS.
Lalu, tahun lalu naik menjadi 17,79 juta dolar AS dan 2014 hingga Agustus 9,94 juta dolar AS. Tak hanya pupuk, pembasmi hama atau pestisida yang dibeli produsen di bidang pertanian dari luar negeri nilainya 106,41 juta dolar AS pada 2012.
Kemudian, tahun lalu nilai impor pestisida meningkat menjadi 120,91 juta dolar AS, sedangkan tahun ini hingga Agustus mencapai 71,33 juta dolar AS. Sama dengan pupuk dan pestisida, mesin untuk membajak dan menggiling padi menjadi beras juga mencetak nilai impor tidak sedikit.
Tahun 2012 nilainya mencapai 1,10 miliar dolar AS, 2013 senilai 879 juta dolar AS, dan hingga Agustus 2014 sebesar 744 juta dolar AS.
Kepala Bidang Statistik Distribusi BPS Jateng Jam Jam Zamachsyari mengatakan untuk mendukung produksi padi yang akan menjadi beras, produsen di bidang pertanian di Jateng memang masih mengimpor. ‘’Impor tersebut dari sejumlah negara, misalnya Tiongkok, Malaysia, AS, Turki, dan Korea Selatan,’’ungkap dia.
Impor sarana produksi padi yang terus berlangsung hingga sekarang tidak bisa dimungkiri salah satu faktornya karena konsumsi nasi oleh penduduk di Jateng sangat tinggi. Untuk menekan nilai impor sarana produksi padi tersebut, dibutuhkan langkah taktis dalam mewujudkan kedaulatan pangan.
‘’Perlu ada upaya dari setiap penduduk di Jateng untuk mengatur kebutuhan makan sendiri, dan tidak harus selalu bergantung pada beras atau nasi sebagai makanan pokok. Sebab, masih banyak pangan pokok berbasis sumber daya lokal selain beras yang dapat dikonsumsi, misalnya jagung, sagu, kentang, ubi jalar, talas, singkong, sukun, pisang, sorgum.
Kemudian, ganyong, garut, uwi, gembili, labu kuning, kimpul, gadung, hingga kedelai,’’ ujar pengajar Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang, Fitriyono Ayustaningwarno.
Menurut Sekretaris Persatuan Ahli Teknologi Pangan Indonesia Semarang itu, untuk mengembalikan makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal, pemerintah perlu melaksanakan berbagai program yang sasarannya pada Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP).
Pangan Lokal
Program tersebut bertujuan mengembalikan kesadaran masyarakat pada pola konsumsi pangan pokok nonberas atau nonterigu, dan tentu saja bersumber pada pangan lokal. Upaya itu sudah direspons positif oleh Pemprov Jateng di bawah kepemimpinan Gubernur Ganjar Pranowo.
Melalui Badan Ketahanan Pangan, pemerintah menggalakkan program Gerakan Konsumsi Pangan Lokal. Caranya, mempromosikan pangan lokal melalui pemberitaan, bazar, pameran, lomba, dan lainnya. Lembaga tersebut percaya, jika hal itu dilakukan secara terusmenerus, akan mengubah kebiasaan masyarakat agar mau mengonsumsi olahan singkong, jagung, atau gembili.
Selain itu, kalau berhasil dilakukan, niscaya juga akan menurunkan konsumsi beras per kapita di tingkat rumah tangga. Kepala Bidang Keamanan Pangan, Badan Ketahanan Pangan Jateng, Suranto, mengatakan ketersediaan pangan di provinsi ini mengalami surplus, terutama beras.
Tapi pemerintah perlu terus menggalakkan konsumsi pangan lokal nonberas. Pertama, untuk mengurangi ketergantungan terhadap beras. ‘’Produksi beras saat ini membutuhkan banyak pupuk kimia dan pestisida. Meskipun residu pada hasilnya di bawah ambang batas keamanan, perlu dikurangi konsumsinya,’’ tegas dia.
Di samping itu, yang kedua, untuk pertimbangan kesehatan warga. Bagaimana pun konsumsi pangan beragam akan lebih banyak memasukkan varian unsur gizi ke dalam tubuh. Jadi, diversifikasi pangan sangat penting. Senada dengan yang disampaikan Badan Ketahanan Pangan Jateng, Perum Bulog Divre Jateng juga mendukung penggunaan bahan pangan lokal untuk mencapai kedaulatan pangan di provinsi ini.
Sebagai pemimpin badan yang salah satu tugasnya melakukan stok pangan, Kepala Perum Bulog Divre Jateng Damin Hartono menyampaikan hingga sekarang karbohidrat yang dikonsumsi setiap penduduk masih didominasi beras. ‘
’Kebutuhan manusia akan karbohidrat, 78% masih bergantung pada beras, 17% terigu, dan 5% kudapan atau jajan pasar. Artinya, pemanfaatan pangan lokal untuk dikonsumsi masih sedikit. Ya, walaupun sejak 2012 Perum Bulog tidak melakukan impor beras karena selalu surplus bahkan bisa membantu daerah lain, tetapi konsumsi pangan lokal harus terus digalakkan,’’ujar dia.
Apalagi, tren makanan dari gandum atau tepung terigu mulai mendesak dan makin digemari masyarakat. Kalau bisa, warga harus segera sadar dan mengubah pola pikir untuk mengonsumsi pangan lokal sebagai pengganti beras.(Anggun Puspita-29)
http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/menekan-impor-melalui-pangan-lokal/
‘’TIDAK kenyang kalau tak makan nasi’’. Ungkapan itu telah mendarah daging di kalangan masyarakat kita. Nasi dari beras telah menjadi sumber karbohidrat utama, bahkan di daerah-daerah yang semula makanan pokoknya bukan beras.
Jagung, sagu, dan ubi-ubian kian tersingkir dan terlupakan sebagai bahan pangan potensial sumber karbohidrat. Akibatnya, permintaan melonjak dan tak bisa dipenuhi oleh produksi dalam negeri, sehingga terpaksa mengimpor beras yang berarti mengeluarkan devisa.
Menanam padi juga kian mahal karena sejumlah sarana produksi antara lain pupuk, pestisida, bibit, dan mesin harus impor. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng menunjukkan, mulai 2012, 2013, hingga Agustus 2014 nilai impor sarana produksi padi terus meningkat. Contohnya pupuk, pada 2012 yang diimpor ke provinsi ini nilainya mencapai 13,75 juta dolar AS.
Lalu, tahun lalu naik menjadi 17,79 juta dolar AS dan 2014 hingga Agustus 9,94 juta dolar AS. Tak hanya pupuk, pembasmi hama atau pestisida yang dibeli produsen di bidang pertanian dari luar negeri nilainya 106,41 juta dolar AS pada 2012.
Kemudian, tahun lalu nilai impor pestisida meningkat menjadi 120,91 juta dolar AS, sedangkan tahun ini hingga Agustus mencapai 71,33 juta dolar AS. Sama dengan pupuk dan pestisida, mesin untuk membajak dan menggiling padi menjadi beras juga mencetak nilai impor tidak sedikit.
Tahun 2012 nilainya mencapai 1,10 miliar dolar AS, 2013 senilai 879 juta dolar AS, dan hingga Agustus 2014 sebesar 744 juta dolar AS.
Kepala Bidang Statistik Distribusi BPS Jateng Jam Jam Zamachsyari mengatakan untuk mendukung produksi padi yang akan menjadi beras, produsen di bidang pertanian di Jateng memang masih mengimpor. ‘’Impor tersebut dari sejumlah negara, misalnya Tiongkok, Malaysia, AS, Turki, dan Korea Selatan,’’ungkap dia.
Impor sarana produksi padi yang terus berlangsung hingga sekarang tidak bisa dimungkiri salah satu faktornya karena konsumsi nasi oleh penduduk di Jateng sangat tinggi. Untuk menekan nilai impor sarana produksi padi tersebut, dibutuhkan langkah taktis dalam mewujudkan kedaulatan pangan.
‘’Perlu ada upaya dari setiap penduduk di Jateng untuk mengatur kebutuhan makan sendiri, dan tidak harus selalu bergantung pada beras atau nasi sebagai makanan pokok. Sebab, masih banyak pangan pokok berbasis sumber daya lokal selain beras yang dapat dikonsumsi, misalnya jagung, sagu, kentang, ubi jalar, talas, singkong, sukun, pisang, sorgum.
Kemudian, ganyong, garut, uwi, gembili, labu kuning, kimpul, gadung, hingga kedelai,’’ ujar pengajar Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang, Fitriyono Ayustaningwarno.
Menurut Sekretaris Persatuan Ahli Teknologi Pangan Indonesia Semarang itu, untuk mengembalikan makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal, pemerintah perlu melaksanakan berbagai program yang sasarannya pada Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP).
Pangan Lokal
Program tersebut bertujuan mengembalikan kesadaran masyarakat pada pola konsumsi pangan pokok nonberas atau nonterigu, dan tentu saja bersumber pada pangan lokal. Upaya itu sudah direspons positif oleh Pemprov Jateng di bawah kepemimpinan Gubernur Ganjar Pranowo.
Melalui Badan Ketahanan Pangan, pemerintah menggalakkan program Gerakan Konsumsi Pangan Lokal. Caranya, mempromosikan pangan lokal melalui pemberitaan, bazar, pameran, lomba, dan lainnya. Lembaga tersebut percaya, jika hal itu dilakukan secara terusmenerus, akan mengubah kebiasaan masyarakat agar mau mengonsumsi olahan singkong, jagung, atau gembili.
Selain itu, kalau berhasil dilakukan, niscaya juga akan menurunkan konsumsi beras per kapita di tingkat rumah tangga. Kepala Bidang Keamanan Pangan, Badan Ketahanan Pangan Jateng, Suranto, mengatakan ketersediaan pangan di provinsi ini mengalami surplus, terutama beras.
Tapi pemerintah perlu terus menggalakkan konsumsi pangan lokal nonberas. Pertama, untuk mengurangi ketergantungan terhadap beras. ‘’Produksi beras saat ini membutuhkan banyak pupuk kimia dan pestisida. Meskipun residu pada hasilnya di bawah ambang batas keamanan, perlu dikurangi konsumsinya,’’ tegas dia.
Di samping itu, yang kedua, untuk pertimbangan kesehatan warga. Bagaimana pun konsumsi pangan beragam akan lebih banyak memasukkan varian unsur gizi ke dalam tubuh. Jadi, diversifikasi pangan sangat penting. Senada dengan yang disampaikan Badan Ketahanan Pangan Jateng, Perum Bulog Divre Jateng juga mendukung penggunaan bahan pangan lokal untuk mencapai kedaulatan pangan di provinsi ini.
Sebagai pemimpin badan yang salah satu tugasnya melakukan stok pangan, Kepala Perum Bulog Divre Jateng Damin Hartono menyampaikan hingga sekarang karbohidrat yang dikonsumsi setiap penduduk masih didominasi beras. ‘
’Kebutuhan manusia akan karbohidrat, 78% masih bergantung pada beras, 17% terigu, dan 5% kudapan atau jajan pasar. Artinya, pemanfaatan pangan lokal untuk dikonsumsi masih sedikit. Ya, walaupun sejak 2012 Perum Bulog tidak melakukan impor beras karena selalu surplus bahkan bisa membantu daerah lain, tetapi konsumsi pangan lokal harus terus digalakkan,’’ujar dia.
Apalagi, tren makanan dari gandum atau tepung terigu mulai mendesak dan makin digemari masyarakat. Kalau bisa, warga harus segera sadar dan mengubah pola pikir untuk mengonsumsi pangan lokal sebagai pengganti beras.(Anggun Puspita-29)
http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/menekan-impor-melalui-pangan-lokal/
Kamis, 30 Oktober 2014
RI Mau Swasembada Pangan, Ini Saran Bos Bulog
Kamis, 30 Oktober 2014
Jakarta -Presiden Joko Widodo (Jokowi) punya target Indonesia bisa mencapai swasembada pangan pada masa pemerintahannya. Sutarto Alimoeso, Direktur Utama Perum Bulog, mengatakan satu-satunya cara menuju swasembada adalah dengan peningkatan produksi pangan.
Sutarto mencontohkan beras. Saat ini, Indonesia masih mengimpor beras dari sejumlah negara seperti Vietnam dan Thailand.
"Impor atau tidak impor ini hubungannya kebutuhan dan produksi. Ini bukan usaha Bulog, tapi bagaimana kita meningkatkan produksi," kata Sutarto saat ditemui di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (30/10/2014).
Manajemen pasca produksi, lanjut Sutarto, juga dibutuhkan. Misalnya beras, tidak bisa disimpan terlalu lama karena kualitasnya akan menurun.
"Hitung-hitungan konsumsi beras sekitar 36 juta ton per tahun. Tapi persoalannya, siapa yang mau nyimpan lama? Siapa pedagang yang mau? Hanya Bulog yang mau," tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman berjanji akan melakukan percepatan target swasembada pangan. Target prioritas swasembada pangan antara lain untuk komoditas beras, jagung, kedelai, dan gula.
"Doakan, mudah-mudahan kita akan mengakselerasi program ini dan bisa 3-4 tahun sudah ada swasembada. Padi, jagung, kedelai, gula," kata Amran.
Menurutnya bila swasembada pangan tercapai, maka dampaknya bukan hanya Indonesia mandiri dan berdaulat dalam hal pangan. Namun kesejahteraan petani dalam negeri meningkat.
"Otomatis kalau swasembada bergerak, petani miskin dengan sendirinya akan terangkat," katanya.
Ia menegaskan, cara untuk mencapai swasembada pangan, selain penyediaan lahan, ia akan fokus pada peningkatan infrastruktur irigasi, penyediaan pupuk dan bibit, serta memberikan kepastian pasar pasca panen.
(hds/hds)
http://finance.detik.com/read/2014/10/30/133746/2734386/4/ri-mau-swasembada-pangan-ini-saran-bos-bulog?f9911023
Jakarta -Presiden Joko Widodo (Jokowi) punya target Indonesia bisa mencapai swasembada pangan pada masa pemerintahannya. Sutarto Alimoeso, Direktur Utama Perum Bulog, mengatakan satu-satunya cara menuju swasembada adalah dengan peningkatan produksi pangan.
Sutarto mencontohkan beras. Saat ini, Indonesia masih mengimpor beras dari sejumlah negara seperti Vietnam dan Thailand.
"Impor atau tidak impor ini hubungannya kebutuhan dan produksi. Ini bukan usaha Bulog, tapi bagaimana kita meningkatkan produksi," kata Sutarto saat ditemui di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (30/10/2014).
Manajemen pasca produksi, lanjut Sutarto, juga dibutuhkan. Misalnya beras, tidak bisa disimpan terlalu lama karena kualitasnya akan menurun.
"Hitung-hitungan konsumsi beras sekitar 36 juta ton per tahun. Tapi persoalannya, siapa yang mau nyimpan lama? Siapa pedagang yang mau? Hanya Bulog yang mau," tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman berjanji akan melakukan percepatan target swasembada pangan. Target prioritas swasembada pangan antara lain untuk komoditas beras, jagung, kedelai, dan gula.
"Doakan, mudah-mudahan kita akan mengakselerasi program ini dan bisa 3-4 tahun sudah ada swasembada. Padi, jagung, kedelai, gula," kata Amran.
Menurutnya bila swasembada pangan tercapai, maka dampaknya bukan hanya Indonesia mandiri dan berdaulat dalam hal pangan. Namun kesejahteraan petani dalam negeri meningkat.
"Otomatis kalau swasembada bergerak, petani miskin dengan sendirinya akan terangkat," katanya.
Ia menegaskan, cara untuk mencapai swasembada pangan, selain penyediaan lahan, ia akan fokus pada peningkatan infrastruktur irigasi, penyediaan pupuk dan bibit, serta memberikan kepastian pasar pasca panen.
(hds/hds)
http://finance.detik.com/read/2014/10/30/133746/2734386/4/ri-mau-swasembada-pangan-ini-saran-bos-bulog?f9911023
PU-PERA Ditugaskan Bangun 5 Waduk per Tahun
Rabu, 29 Oktober 2014
MedanBisnis - Jakarta. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PERA) Basuki Hadimuljono, mengungkapkan Kementerian PU-PERA ditugaskan untuk membangun lima waduk per tahun, hal tersebut dilaksanakan guna mendukung kedaulatan pangan.
Diketahui bahwa kedaulatan pangan tercantum dalam salah satu visi, misi dan platform perubahan pemerintahan Jokowi-JK, yaitu Daulat Pangan Berbasis Agribisnis Kerakyatan untuk mendukung Kemandirian yang Mensejahterakan. Basuki mengatakan hasil sidang kabinet perdana tersebut usai serah terima jabatan dari Menteri PU dan Menteri PERA KIB II kepada dirinya sebagai Menteri PU-PERA Kabinet Kerja Senin lalu.
"Jadi ditugaskan kepada kami lima waduk per tahun harus dibangun, termasuk jaringan irigasi sampai kepada sekunder dan tersier, kami akan selalu bekerja sama dengan Kementerian Pertanian dalam mewujudkan itu," tutur Basuki usai acara serah terima jabatan.
Menteri PU-PERA menambahkan bahwa sebelumnya Ditjen Sumber Daya Air sudah inventarisasi lokasi potensial calon waduk sebanyak 49 lokasi, yang tersebar di seluruh Indonesia.
"Selain itu, dalam sidang kabinet tadi juga dibahas tentang bahwa kita harus langsung bekerja, di 2014 ini akan ada perpres yang mengatur sesuai dengan DIPA sekarang, jadi tidak boleh terhambat," tutur Basuki.
Selanjutnya juga, bahwa visi misi Kementerian saat ini berubah menjadi visi-misi pemerintah Jokowi-JK, Kementerian merupakan implementasi secara nasional dan tidak boleh ada visi misi sendiri. "Kuncinya adalah Nawacita dan Trisakti, salah satunya dalam bidang ke-PU-an adalah mendukung kedaulatan pangan," tegas Basuki.
Tidak Pengaruhi Kinerja
PU-PERA merupakan hasil penggabungan dari dua Kementerian dan juga mengalami perubahan nomenklatur. Menanggapi hal tersebut, Menteri PU-PERA Basuki Hadimuljono mengungkapkan tidak akan mempengaruhi kinerja pemerintah baik dalam sektor infrastruktur maupun perumahan rakyat. "Tidak ada masalah karena dulu Kemenpera juga pernah bergabung dengan Kementerian PU," kata Basuki.
Basuki optimis, kedua kementerian dapat segera beradaptasi dan bekerjasama. hal tersebut dikarenakan, program perumahan rakyat dari Kemenpera dinilai tidak jauh berbeda dengan program Ditjen Cipta Karya Kementerian PU dalam menciptakan permukiman layak bagi masyarakat.
Mengenai teknis struktur organisasi, Basuki mengaku baru akan menggelar rapat pimpinan (rapim) dengan pejabat eselon I dari kedua Kementerian tersebut untuk membahas program-program kerja pasca adanya penggabungan. "Ada kemungkinan nantinya akan diciptakan Direktorat Jenderal Perumahan Rakyat atau bisa juga disatukan dengan Ditjen Cipta Karya. Kita lihat saja nanti bagaimana hasil Rapim," tambah Basuki.
Ditemui terpisah, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian PU Djoko Mursito menyatakan, tentunya dengan penggabungan tersebut akan membuat kinerja pemerintahan lebih efisien dan efektif.
"Justru dengan disatukannya Kementerian ini tidak akan ada tumpang tindih, ini akan lebih menyatukan penanganan infrastruktur dan perumahan di satu kewenangan. Tentunya akan lebih efisien dan arah penanganannya akan lebih menyeluruh dan lebih baik lagi," tutur Djoko saat dikonfirmasi wartawan kemarin.
Mengenai teknisnya nanti, Djoko menyatakan akan memanfaatkan apa yang ada di Kompleks Kementerian PU maupun Komplek Kemenpera, karena lokasinya juga berdekatan. "Lokasi kantor meskipun penggabungan kita harus mendata sumber daya yang ada di masing-masing Kementerian dan nantinya akan di bahas di Menpan dan RB nanti struktur nya seperti apa,"tambah Djoko.
Djoko juga menjelaskan untuk masa transisi akan dikeluarkan perpres masa transisi yang akan mengatur penyelesaian perubahan nomenklatur dan struktur organisasi yang baru dengan batas waktu tertentu. (kpu)
http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2014/10/29/126198/pu-pera-ditugaskan-bangun-5waduk-per-tahun/#.VFGcVjSsXyQ
MedanBisnis - Jakarta. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PERA) Basuki Hadimuljono, mengungkapkan Kementerian PU-PERA ditugaskan untuk membangun lima waduk per tahun, hal tersebut dilaksanakan guna mendukung kedaulatan pangan.
Diketahui bahwa kedaulatan pangan tercantum dalam salah satu visi, misi dan platform perubahan pemerintahan Jokowi-JK, yaitu Daulat Pangan Berbasis Agribisnis Kerakyatan untuk mendukung Kemandirian yang Mensejahterakan. Basuki mengatakan hasil sidang kabinet perdana tersebut usai serah terima jabatan dari Menteri PU dan Menteri PERA KIB II kepada dirinya sebagai Menteri PU-PERA Kabinet Kerja Senin lalu.
"Jadi ditugaskan kepada kami lima waduk per tahun harus dibangun, termasuk jaringan irigasi sampai kepada sekunder dan tersier, kami akan selalu bekerja sama dengan Kementerian Pertanian dalam mewujudkan itu," tutur Basuki usai acara serah terima jabatan.
Menteri PU-PERA menambahkan bahwa sebelumnya Ditjen Sumber Daya Air sudah inventarisasi lokasi potensial calon waduk sebanyak 49 lokasi, yang tersebar di seluruh Indonesia.
"Selain itu, dalam sidang kabinet tadi juga dibahas tentang bahwa kita harus langsung bekerja, di 2014 ini akan ada perpres yang mengatur sesuai dengan DIPA sekarang, jadi tidak boleh terhambat," tutur Basuki.
Selanjutnya juga, bahwa visi misi Kementerian saat ini berubah menjadi visi-misi pemerintah Jokowi-JK, Kementerian merupakan implementasi secara nasional dan tidak boleh ada visi misi sendiri. "Kuncinya adalah Nawacita dan Trisakti, salah satunya dalam bidang ke-PU-an adalah mendukung kedaulatan pangan," tegas Basuki.
Tidak Pengaruhi Kinerja
PU-PERA merupakan hasil penggabungan dari dua Kementerian dan juga mengalami perubahan nomenklatur. Menanggapi hal tersebut, Menteri PU-PERA Basuki Hadimuljono mengungkapkan tidak akan mempengaruhi kinerja pemerintah baik dalam sektor infrastruktur maupun perumahan rakyat. "Tidak ada masalah karena dulu Kemenpera juga pernah bergabung dengan Kementerian PU," kata Basuki.
Basuki optimis, kedua kementerian dapat segera beradaptasi dan bekerjasama. hal tersebut dikarenakan, program perumahan rakyat dari Kemenpera dinilai tidak jauh berbeda dengan program Ditjen Cipta Karya Kementerian PU dalam menciptakan permukiman layak bagi masyarakat.
Mengenai teknis struktur organisasi, Basuki mengaku baru akan menggelar rapat pimpinan (rapim) dengan pejabat eselon I dari kedua Kementerian tersebut untuk membahas program-program kerja pasca adanya penggabungan. "Ada kemungkinan nantinya akan diciptakan Direktorat Jenderal Perumahan Rakyat atau bisa juga disatukan dengan Ditjen Cipta Karya. Kita lihat saja nanti bagaimana hasil Rapim," tambah Basuki.
Ditemui terpisah, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian PU Djoko Mursito menyatakan, tentunya dengan penggabungan tersebut akan membuat kinerja pemerintahan lebih efisien dan efektif.
"Justru dengan disatukannya Kementerian ini tidak akan ada tumpang tindih, ini akan lebih menyatukan penanganan infrastruktur dan perumahan di satu kewenangan. Tentunya akan lebih efisien dan arah penanganannya akan lebih menyeluruh dan lebih baik lagi," tutur Djoko saat dikonfirmasi wartawan kemarin.
Mengenai teknisnya nanti, Djoko menyatakan akan memanfaatkan apa yang ada di Kompleks Kementerian PU maupun Komplek Kemenpera, karena lokasinya juga berdekatan. "Lokasi kantor meskipun penggabungan kita harus mendata sumber daya yang ada di masing-masing Kementerian dan nantinya akan di bahas di Menpan dan RB nanti struktur nya seperti apa,"tambah Djoko.
Djoko juga menjelaskan untuk masa transisi akan dikeluarkan perpres masa transisi yang akan mengatur penyelesaian perubahan nomenklatur dan struktur organisasi yang baru dengan batas waktu tertentu. (kpu)
http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2014/10/29/126198/pu-pera-ditugaskan-bangun-5waduk-per-tahun/#.VFGcVjSsXyQ
Rabu, 29 Oktober 2014
Tidak Perlu Malu Jadi Anak Singkong
Rabu, 29 Oktober 2014
Tekan Impor Melalui Gerakan Konsumsi Pangan Lokal
“TIDAK kenyang kalau tidak makan nasi”
Istilah tersebut sepertinya telah mendarah daging bagi masyarakat Indonesia. Entah siapa yang mempopulerkan kebiasaan makan nasi pada penduduk di negara ini. Akan tetapi, kebiasaan itu sudah menjadi tradisi turun temurun bahkan karbohidrat tersebut sudah menjadi makan pokok idola masyarakat negeri ini.
Kendati demikian ada sesuatu yang tidak kita sadari, bahwa untuk menanam padi dan memproduksi beras yang nantinya akan di masak menjadi nasi di lahan negeri ini sebagian sarananya masih impor. Sejumlah komoditas sarana produksi padi seperti pupuk, pestisida, bibit, hingga mesin mekanik untuk menanam tanaman bernama latin oryza sativa itu harus membeli di luar negeri.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah selama tiga tahun terakhir mulai 2012, 2013, hingga Agustus 2014 nilai impor sarana produksi padi terus meningkat. Misalnya untuk pupuk, pada tahun 2012 pupuk yang diimpor ke Jawa Tengah nilainya mencapai 13,75 juta Dolar AS.
Nilai tersebut meningkat di tahun 2013, yakni mencapai 17,79 juta Dolar AS dan pada 2014 hingga bulan Agustus impor pupuk mencapai 9,94 juta Dolar AS.
Tidak hanya pupuk, bahan-bahan organik pembasmi hama atau pestisida yang dibeli produsen di bidang pertanian dari luar negeri pun nilainya 106,41 juta Dolar AS pada tahun 2012. Kemudian, di tahun 2013 nilai impor pestisida meningkat menjadi 120,91 juta Dolar AS.
Sedangkan pada 2014 hingga bulan Agustus, pembelian bahan organik penolak dan pembasmi organisme pengganggu tersebut mencapai 71,33 juta Dolar AS.
Sama halnya dengan pupuk dan pestisida, mesin mekanik yang digunakan untuk membajak hingga menggiling padi menjadi beras juga mencetak nilai impor yang tidak sedikit. Untuk tahun 2012 nilainya mencapai 1,10 miliar Dolar AS, lalu pada 2013 pembelian mesin-mesin tersebut senilai 879 juta Dolar AS, dan hingga Agustus 2014 nilainya 744 juta Dolar AS.
Impor Sarana Produksi
Kepala Bidang Statistik Distribusi BPS Jateng, Jam Jam Zamachsyari mengatakan, untuk mendukung produksi padi yang akan menjadi beras, produsen di bidang pertanian di Jateng memang masih mengimpor dari luar negeri. ‘’Adapun impor tersebut dari sejumlah negara seperti, Tiongkok, Malaysia, Amerika, Turki, dan Korea Selatan,’’ ungkapnya.
Impor sarana produksi padi yang terus berlangsung hingga sekarang ini tidak bisa dipungkiri salah satu faktornya karena masih tingginya konsumsi nasi oleh penduduk di Jateng. Maka untuk menekan nilai impor terhadap komoditas sarana produksi padi tersebut dibutuhkan sebuah langkah taktis dalam mewujudkan kedaulatan pangan.
‘’Perlu ada upaya dari setiap penduduk di Jateng khususnya untuk mengatur kebutuhan makan sendiri dan tidak harus selalu bergantung pada beras/nasi sebagai makanan pokok. Sebab masih banyak pangan pokok berbasis sumber daya lokal selain beras yang dapat dikonsumsi seperti, jagung, sagu, kentang, ubi jalar, talas, singkong, sukun, pisang, sorghum. Kemudian, ganyong, garut, uwi, gembili, labu kuning, kimpul, gadung, hingga kedelai,’’ jelas dosen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang, Fitriyono Ayustaningwarno.
Menurut Sekretaris Persatuan Ahli Teknologi Pangan Indonesia Semarang itu, untuk mengembalikan makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal, pemerintah perlu melaksanakan berbagai program yang sasarannya pada Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) berbasis sumber daya lokal.
Program tersebut bertujuan untuk mengembalikan kesadaran masyarakat pada pola konsumsi pangan pokok non beras/non terigu, dan tentunya bersumber pangan lokal.
Upaya itu pun sudah direspon positif oleh Pemerintah Provinsi Jateng di bawah kepemimpinan Gubernur Ganjar Pranowo. Melalui Badan Ketahanan Pangan, pemerintah menggalakkan program Gerakan Konsumsi Pangan Lokal.
Adapun caranya dengan mempromosikan pangan lokal melalui pemberitaan, bazaar, pameran, lomba, dan lainnya. Lembaga tersebut mempercayai jika hal itu dilakukan secara terus menerus akan mengubah kebiasaan masyarakat untuk mau mengkonsumsi olahan singkong, jagung, atau gembili. Selain itu, jika ini berhasil dilakukan niscaya juga akan menurunkan konsumsi beras perkapita di tingkat rumah tangga.
Kepala Bidang Keamanan Pangan, Badan Ketahanan Pangan Jawa Tengah, Suranto mengatakan, ketersediaan pangan di Jawa Tengah ini mengalami surplus, utamanya beras. Tapi pemerintah perlu terus menggalakkan konsumsi pangan lokal non beras. Pertama, untuk mengurangi ketergantungan terhadap beras.
‘’Perlu diketahui, bahwa produksi beras sendiri saat ini membutuhkan cukup banyak pupuk kimia dan pestisida. Meskipun residu pada hasilnya dibawah ambang batas keamanan, namun perlu dikurangi konsumsinya,’’ ungkapnya.
Selain itu yang kedua, lanjut dia, untuk pertimbangan kesehatan warga. Bagaimanapun konsumsi pangan beragam akan lebih banyak memasukkan varian unsur gizi ke dalam tubuh. Jadi diversifikasi pangan sangat penting.
Senada dengan yang disampaikan Badan Ketahanan Pangan Jateng, Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Divre Jateng juga mendukung penggunaan bahan pangan lokal untuk mencapai kedaulatan pangan di provinsi ini.
Sebagai pemimpin badan yang salah satu tugasnya melakukan pemupukan stok pangan, Kepala Perum Bulog Divre Jateng Damin Hartono menyampaikan, hingga sekarang karbohidrat yang dikonsumsi setiap penduduk masih didominasi dari beras.
‘’Kebutuhan manusia akan karbohidrat 78% masih bergantung dari beras, 17% dari terigu, dan 5% dari kudapan/jajan pasar. Artinya pemanfaatan pangan lokal untuk dikonsumsi masih sedikit. Ya, walaupun sejak 2012 Perum Bulog tidak melakukan impor beras karena selalu surplus bahkan bisa membantu daerah lain, akan tetapi konsumsi pangan lokal harus terus digalakkan,’’ jelasnya.
Apalagi, lanjut dia, tren makanan dari gandum/tepung terigu mulai mendesak dan digemari masyarakat. Sehingga, kalau bisa warga harus segera sadar dan mengubah mindset untuk mengkonsumsi pangan lokal sebagai pengganti beras, dan pemerintah perlu membuat regulasi untuk memasyarakatkan bahan lokal tidak hanya sekadar jadi kudapan tetapi juga makanan utama/pokok.
(Anggun Puspita/ CN33/ SM Network)
http://berita.suaramerdeka.com/tidak-perlu-malu-jadi-anak-singkong/
Tekan Impor Melalui Gerakan Konsumsi Pangan Lokal
“TIDAK kenyang kalau tidak makan nasi”
Istilah tersebut sepertinya telah mendarah daging bagi masyarakat Indonesia. Entah siapa yang mempopulerkan kebiasaan makan nasi pada penduduk di negara ini. Akan tetapi, kebiasaan itu sudah menjadi tradisi turun temurun bahkan karbohidrat tersebut sudah menjadi makan pokok idola masyarakat negeri ini.
Kendati demikian ada sesuatu yang tidak kita sadari, bahwa untuk menanam padi dan memproduksi beras yang nantinya akan di masak menjadi nasi di lahan negeri ini sebagian sarananya masih impor. Sejumlah komoditas sarana produksi padi seperti pupuk, pestisida, bibit, hingga mesin mekanik untuk menanam tanaman bernama latin oryza sativa itu harus membeli di luar negeri.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah selama tiga tahun terakhir mulai 2012, 2013, hingga Agustus 2014 nilai impor sarana produksi padi terus meningkat. Misalnya untuk pupuk, pada tahun 2012 pupuk yang diimpor ke Jawa Tengah nilainya mencapai 13,75 juta Dolar AS.
Nilai tersebut meningkat di tahun 2013, yakni mencapai 17,79 juta Dolar AS dan pada 2014 hingga bulan Agustus impor pupuk mencapai 9,94 juta Dolar AS.
Tidak hanya pupuk, bahan-bahan organik pembasmi hama atau pestisida yang dibeli produsen di bidang pertanian dari luar negeri pun nilainya 106,41 juta Dolar AS pada tahun 2012. Kemudian, di tahun 2013 nilai impor pestisida meningkat menjadi 120,91 juta Dolar AS.
Sedangkan pada 2014 hingga bulan Agustus, pembelian bahan organik penolak dan pembasmi organisme pengganggu tersebut mencapai 71,33 juta Dolar AS.
Sama halnya dengan pupuk dan pestisida, mesin mekanik yang digunakan untuk membajak hingga menggiling padi menjadi beras juga mencetak nilai impor yang tidak sedikit. Untuk tahun 2012 nilainya mencapai 1,10 miliar Dolar AS, lalu pada 2013 pembelian mesin-mesin tersebut senilai 879 juta Dolar AS, dan hingga Agustus 2014 nilainya 744 juta Dolar AS.
Impor Sarana Produksi
Kepala Bidang Statistik Distribusi BPS Jateng, Jam Jam Zamachsyari mengatakan, untuk mendukung produksi padi yang akan menjadi beras, produsen di bidang pertanian di Jateng memang masih mengimpor dari luar negeri. ‘’Adapun impor tersebut dari sejumlah negara seperti, Tiongkok, Malaysia, Amerika, Turki, dan Korea Selatan,’’ ungkapnya.
Impor sarana produksi padi yang terus berlangsung hingga sekarang ini tidak bisa dipungkiri salah satu faktornya karena masih tingginya konsumsi nasi oleh penduduk di Jateng. Maka untuk menekan nilai impor terhadap komoditas sarana produksi padi tersebut dibutuhkan sebuah langkah taktis dalam mewujudkan kedaulatan pangan.
‘’Perlu ada upaya dari setiap penduduk di Jateng khususnya untuk mengatur kebutuhan makan sendiri dan tidak harus selalu bergantung pada beras/nasi sebagai makanan pokok. Sebab masih banyak pangan pokok berbasis sumber daya lokal selain beras yang dapat dikonsumsi seperti, jagung, sagu, kentang, ubi jalar, talas, singkong, sukun, pisang, sorghum. Kemudian, ganyong, garut, uwi, gembili, labu kuning, kimpul, gadung, hingga kedelai,’’ jelas dosen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang, Fitriyono Ayustaningwarno.
Menurut Sekretaris Persatuan Ahli Teknologi Pangan Indonesia Semarang itu, untuk mengembalikan makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal, pemerintah perlu melaksanakan berbagai program yang sasarannya pada Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) berbasis sumber daya lokal.
Program tersebut bertujuan untuk mengembalikan kesadaran masyarakat pada pola konsumsi pangan pokok non beras/non terigu, dan tentunya bersumber pangan lokal.
Upaya itu pun sudah direspon positif oleh Pemerintah Provinsi Jateng di bawah kepemimpinan Gubernur Ganjar Pranowo. Melalui Badan Ketahanan Pangan, pemerintah menggalakkan program Gerakan Konsumsi Pangan Lokal.
Adapun caranya dengan mempromosikan pangan lokal melalui pemberitaan, bazaar, pameran, lomba, dan lainnya. Lembaga tersebut mempercayai jika hal itu dilakukan secara terus menerus akan mengubah kebiasaan masyarakat untuk mau mengkonsumsi olahan singkong, jagung, atau gembili. Selain itu, jika ini berhasil dilakukan niscaya juga akan menurunkan konsumsi beras perkapita di tingkat rumah tangga.
Kepala Bidang Keamanan Pangan, Badan Ketahanan Pangan Jawa Tengah, Suranto mengatakan, ketersediaan pangan di Jawa Tengah ini mengalami surplus, utamanya beras. Tapi pemerintah perlu terus menggalakkan konsumsi pangan lokal non beras. Pertama, untuk mengurangi ketergantungan terhadap beras.
‘’Perlu diketahui, bahwa produksi beras sendiri saat ini membutuhkan cukup banyak pupuk kimia dan pestisida. Meskipun residu pada hasilnya dibawah ambang batas keamanan, namun perlu dikurangi konsumsinya,’’ ungkapnya.
Selain itu yang kedua, lanjut dia, untuk pertimbangan kesehatan warga. Bagaimanapun konsumsi pangan beragam akan lebih banyak memasukkan varian unsur gizi ke dalam tubuh. Jadi diversifikasi pangan sangat penting.
Senada dengan yang disampaikan Badan Ketahanan Pangan Jateng, Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Divre Jateng juga mendukung penggunaan bahan pangan lokal untuk mencapai kedaulatan pangan di provinsi ini.
Sebagai pemimpin badan yang salah satu tugasnya melakukan pemupukan stok pangan, Kepala Perum Bulog Divre Jateng Damin Hartono menyampaikan, hingga sekarang karbohidrat yang dikonsumsi setiap penduduk masih didominasi dari beras.
‘’Kebutuhan manusia akan karbohidrat 78% masih bergantung dari beras, 17% dari terigu, dan 5% dari kudapan/jajan pasar. Artinya pemanfaatan pangan lokal untuk dikonsumsi masih sedikit. Ya, walaupun sejak 2012 Perum Bulog tidak melakukan impor beras karena selalu surplus bahkan bisa membantu daerah lain, akan tetapi konsumsi pangan lokal harus terus digalakkan,’’ jelasnya.
Apalagi, lanjut dia, tren makanan dari gandum/tepung terigu mulai mendesak dan digemari masyarakat. Sehingga, kalau bisa warga harus segera sadar dan mengubah mindset untuk mengkonsumsi pangan lokal sebagai pengganti beras, dan pemerintah perlu membuat regulasi untuk memasyarakatkan bahan lokal tidak hanya sekadar jadi kudapan tetapi juga makanan utama/pokok.
(Anggun Puspita/ CN33/ SM Network)
http://berita.suaramerdeka.com/tidak-perlu-malu-jadi-anak-singkong/
Jokowi diminta kembalikan kedaulatan pangan petani
Selasa, 28 Oktober 2014
MEULABOH – Pemerintahan baru Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla diminta dapat mengembalikan kepercayaan kepada para petani kecil untuk mewujudkan kedaulatan pangan, sehingga mereka bisa lebih sejahtera.
“Kita berharap Kabinet Kerja Jokowi-JK yang baru ini dapat mempertimbangkan realitas pertanian kecil. Presiden Jokowi mempercayakan persoalan pangan kepada petani kecil untuk mewujudkan kedaulatan pangan,” kata Kepala Wilayah Aktivis Bina Desa Aceh Mardiah Basuni di Meulaboh, hari ini.
Pernyataan tersebut disampaikan disela-sela Seminar Peringatan Hari Pangan se Dunia (HPS) di aula Badan Penyuluhan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Penyuluhan Ketahanan pangan (BP4K) Kabupaten Aceh Barat. Acara ini diisi pemateri dari akademisi, pemda, LSM dan petani memaparkan kemapuan mereka dalam bertani menciptakan pertanian alami.
Kata dia, di sebagian wilayah para petani sudah memiliki pengetahuan yang arif dan tetap produktif memenuhi kebutuhan pangan sendiri dan masyarakat luas, akan tetapi mereka tertelan oleh kebijakan politik pangan yang pro pasar dan industri, akibatnya para petani kehilangan akses dan kontrol atas sistem produksi, konsumsi dan distribusi.
Menurut analisis Bina Desa, untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, pemerintah lebih memilih melakukan impor bahan pangan ketimbang mendorong kemandirian petani dan membangun sistem pertanian nasional yang berdaulat pro petani produsen.
“Pemerintahan baru harus transparan dalam strategi mewujudkan kedaulatan pangan, Jokowi-JK harus memiliki skema dan desain yang jelas selama 100 hari kerja. Menteri yang mengurusi juga bebas dari bias kepentingan korporasi dan bisnis pangan,” imbuhnya.
Lanjut Mardiah Basuni, kebijakan oreantasi korporatisasi pangan melalui Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) serta Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) menunjukan negara memanjakan korporasi dan meminggirkan produsen pangan kecil.
Selain itu upaya pemerintah mengatasi persoalan pertanian dan pangan selama ini belum memihak kepada petani, dimana pada 2013 jumlah rumah tangga pertanian di Indonesia sebanyak 26,14 juta. Angka tersebut menunjukan penurunan sebesar lima juta rumah tangga atau sekitar 1,75 persen dibandingkan data 2003.
Pada kesempatan tersebut dia menjelaskan, bahwa antara kedaulatan pangan dan swasembada pangan sangat jauh berbeda, sebab kedaulatan pangan hanya dapat diraih apabila pemerintah “kembali ke basis”, sementara swasembada pangan mudah dicapai tidak peduli harus impor untuk memenuhi kebutuhan rakyat.
“Petani kecil adalah pencipta peradaban, mereka memiliki kearifan pada tata musim, pengelolaan benih dan tata kelola pangan ramah lingkungan serta berkelanjutan. Negara hanya harus melindungi petani dan memenuhi hak-hak asazi petani,” katanya menambahkan.
http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=339785:jokowi-diminta-kembalikan-kedaulatan-pangan-petani&catid=13:aceh&Itemid=26
MEULABOH – Pemerintahan baru Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla diminta dapat mengembalikan kepercayaan kepada para petani kecil untuk mewujudkan kedaulatan pangan, sehingga mereka bisa lebih sejahtera.
“Kita berharap Kabinet Kerja Jokowi-JK yang baru ini dapat mempertimbangkan realitas pertanian kecil. Presiden Jokowi mempercayakan persoalan pangan kepada petani kecil untuk mewujudkan kedaulatan pangan,” kata Kepala Wilayah Aktivis Bina Desa Aceh Mardiah Basuni di Meulaboh, hari ini.
Pernyataan tersebut disampaikan disela-sela Seminar Peringatan Hari Pangan se Dunia (HPS) di aula Badan Penyuluhan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Penyuluhan Ketahanan pangan (BP4K) Kabupaten Aceh Barat. Acara ini diisi pemateri dari akademisi, pemda, LSM dan petani memaparkan kemapuan mereka dalam bertani menciptakan pertanian alami.
Kata dia, di sebagian wilayah para petani sudah memiliki pengetahuan yang arif dan tetap produktif memenuhi kebutuhan pangan sendiri dan masyarakat luas, akan tetapi mereka tertelan oleh kebijakan politik pangan yang pro pasar dan industri, akibatnya para petani kehilangan akses dan kontrol atas sistem produksi, konsumsi dan distribusi.
Menurut analisis Bina Desa, untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, pemerintah lebih memilih melakukan impor bahan pangan ketimbang mendorong kemandirian petani dan membangun sistem pertanian nasional yang berdaulat pro petani produsen.
“Pemerintahan baru harus transparan dalam strategi mewujudkan kedaulatan pangan, Jokowi-JK harus memiliki skema dan desain yang jelas selama 100 hari kerja. Menteri yang mengurusi juga bebas dari bias kepentingan korporasi dan bisnis pangan,” imbuhnya.
Lanjut Mardiah Basuni, kebijakan oreantasi korporatisasi pangan melalui Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) serta Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) menunjukan negara memanjakan korporasi dan meminggirkan produsen pangan kecil.
Selain itu upaya pemerintah mengatasi persoalan pertanian dan pangan selama ini belum memihak kepada petani, dimana pada 2013 jumlah rumah tangga pertanian di Indonesia sebanyak 26,14 juta. Angka tersebut menunjukan penurunan sebesar lima juta rumah tangga atau sekitar 1,75 persen dibandingkan data 2003.
Pada kesempatan tersebut dia menjelaskan, bahwa antara kedaulatan pangan dan swasembada pangan sangat jauh berbeda, sebab kedaulatan pangan hanya dapat diraih apabila pemerintah “kembali ke basis”, sementara swasembada pangan mudah dicapai tidak peduli harus impor untuk memenuhi kebutuhan rakyat.
“Petani kecil adalah pencipta peradaban, mereka memiliki kearifan pada tata musim, pengelolaan benih dan tata kelola pangan ramah lingkungan serta berkelanjutan. Negara hanya harus melindungi petani dan memenuhi hak-hak asazi petani,” katanya menambahkan.
http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=339785:jokowi-diminta-kembalikan-kedaulatan-pangan-petani&catid=13:aceh&Itemid=26
Selasa, 28 Oktober 2014
Jadi Mentan, Amran Sulaiman Fokus Swasembada Jagung, Kedelai, dan Gula
Selasa, 28 Oktober 2014
Jakarta -Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menegaskan ada beberapa program prioritas yang akan dikerjakannya selama 5 tahun ke depan. Selain menjaga swasembada beras, Amran akan fokus untuk mengejar swasembada pangan jagung, kedelai, dan gula.
"Prioritas pada jagung, kedelai, dan gula," kata Amran usai serah terima jabatan di kantor Kementan, Ragunan, Jakarta, Selasa (28/10/2014)
Amran mengatakan, untuk mencapai target tersebut, ada langkah-langkah prioritas kementeriannya yaitu dengan meningkatkan irigasi, penyediaan bibit dan pupuk untuk petani, juga langkah-langkah jaminan pasar pasca panen.
Di tempat yang sama, mantan Mentan Suswono mengatakan tantangan sektor pertanian di Indonesia cukup berat yaitu soal persoalan perubahan iklim, konversi lahan produktif yang membuat lahan pertanian menyempit, dan persoalan infrastruktur pertanian yang minim.
"Sebanyak 52% irigasi kita rusak, untuk bisa menopang itu perlu SDM dan pemodalan, itu tantangan," katanya.
Ia mengatakan saat ini persoalan peningkatan produksi gula dan kedelai masih terkendala penyedian lahan. "Potensi kita untuk swasembada masih memungkinkan, saya yakin dengan menteri baru ada terobosan-terobosan yang lebih baik lagi," ujar Suswono.
Politisi PKS ini mengatakan, sektor pertanian sangat erat kaitannya dengan kemandirian bangsa. Apalagi 50% penduduk Indonesia bergantung dari sektor ini.
"Moto kita adalah petani sejahtera bangsa berjaya. Moto ini perlu diwujudkan dalam realita," katanya.
(hen/hds)
http://finance.detik.com/read/2014/10/28/120937/2731771/4/jadi-mentan-amran-sulaiman-fokus-swasembada-jagung-kedelai-dan-gula?9911012
Jakarta -Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menegaskan ada beberapa program prioritas yang akan dikerjakannya selama 5 tahun ke depan. Selain menjaga swasembada beras, Amran akan fokus untuk mengejar swasembada pangan jagung, kedelai, dan gula.
"Prioritas pada jagung, kedelai, dan gula," kata Amran usai serah terima jabatan di kantor Kementan, Ragunan, Jakarta, Selasa (28/10/2014)
Amran mengatakan, untuk mencapai target tersebut, ada langkah-langkah prioritas kementeriannya yaitu dengan meningkatkan irigasi, penyediaan bibit dan pupuk untuk petani, juga langkah-langkah jaminan pasar pasca panen.
Di tempat yang sama, mantan Mentan Suswono mengatakan tantangan sektor pertanian di Indonesia cukup berat yaitu soal persoalan perubahan iklim, konversi lahan produktif yang membuat lahan pertanian menyempit, dan persoalan infrastruktur pertanian yang minim.
"Sebanyak 52% irigasi kita rusak, untuk bisa menopang itu perlu SDM dan pemodalan, itu tantangan," katanya.
Ia mengatakan saat ini persoalan peningkatan produksi gula dan kedelai masih terkendala penyedian lahan. "Potensi kita untuk swasembada masih memungkinkan, saya yakin dengan menteri baru ada terobosan-terobosan yang lebih baik lagi," ujar Suswono.
Politisi PKS ini mengatakan, sektor pertanian sangat erat kaitannya dengan kemandirian bangsa. Apalagi 50% penduduk Indonesia bergantung dari sektor ini.
"Moto kita adalah petani sejahtera bangsa berjaya. Moto ini perlu diwujudkan dalam realita," katanya.
(hen/hds)
http://finance.detik.com/read/2014/10/28/120937/2731771/4/jadi-mentan-amran-sulaiman-fokus-swasembada-jagung-kedelai-dan-gula?9911012
Gerak Cepat Dibutuhkan untuk Swasembada Pangan
Selasa, 28 Oktober 2014
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan menteri pertanian yang baru harus bergerak cepat mewujudkan target swasembada beras, jagung, dan gula dalam tiga tahun mendatang. Pada tahun pertama dan kedua, selain menambah lahan pertanaman, menyiapkan benih varietas unggul, memastikan ketersediaan sarana produksi, juga harus dilakukan koordinasi pusat-daerah, peningkatan kapasitas, kualitas dan efisiensi pabrik gula, serta perbaikan jaringan irigasi secara masif.
Ketua Umum Gabungan Perusahaan Perunggasan Nasional Anton J Supit, Senin (27/10), di Jakarta, mengatakan, saat ini pemerintahan JKW-JK tidak mempunyai anggaran besar. Dengan keterbatasan APBN, pemerintahan JKW-JK harus bisa seluas mungkin mengajak para pelaku usaha terlibat di dalam peningkatan produksi jagung sebagai bahan baku pakan unggas. Setidaknya harus menambah produksi jagung 3 juta ton sebagai substitusi jagung impor.
Selain itu, perlu lebih rinci dalam pelaksanaan program, misalnya siapa yang harus menanam, benihnya butuh berapa, lahannya di mana, siapa yang bertanggung jawab, dan melakukan apa.
”Tidak banyak waktu yang ada. Kalau tidak langsung bergerak, harapan swasembada jagung dalam tiga tahun ke depan bakal sulit dicapai,” ujarnya.
Penggunaan benih jagung kualitas unggul seperti hibrida harus dilakukan secara meluas. Banyak lahan di daerah yang masih bisa ditanami jagung. Masalah tata niaga juga harus diperbaiki. Misalnya bagaimana agar biaya logistik jagung dari sentra produksi jagung ke sentra produksi pakan bisa ditekan.
Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia Arum Sabil memperkirakan, tiga tahun ke depan (2017/2018) konsumsi per kapita gula Indonesia sekitar 19 kilogram per orang per tahun setara 4,8 juta ton konsumsi gula nasional atau naik sekitar 2 kilogram dibandingkan 2014.
Produksi gula saat ini 4,1 juta ton atau masih kurang sekitar 700.000 ton. Lahan tebu yang tersedia secara nasional 465.000 hektar. Agar produksi gula aman dan terjadi surplus produksi sehingga industri hilir bisa dikembangkan, setidaknya membutuhkan tambahan lahan 285.000 hektar.
Pada tahun pertama dan kedua, revitalisasi pabrik gula dengan meningkatkan kapasitas terpasang dari 213.000 ton tebu per hari menjadi 500.000 harus dilakukan.
Terkait produksi beras, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian pertanian Gatot Irianto menyatakan pentingnya perluasan lahan dengan memanfaatkan lahan marginal sekaligus pengendalian alih fungsi lahan. (MAS)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/141028kompas/#/20/
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan menteri pertanian yang baru harus bergerak cepat mewujudkan target swasembada beras, jagung, dan gula dalam tiga tahun mendatang. Pada tahun pertama dan kedua, selain menambah lahan pertanaman, menyiapkan benih varietas unggul, memastikan ketersediaan sarana produksi, juga harus dilakukan koordinasi pusat-daerah, peningkatan kapasitas, kualitas dan efisiensi pabrik gula, serta perbaikan jaringan irigasi secara masif.
Ketua Umum Gabungan Perusahaan Perunggasan Nasional Anton J Supit, Senin (27/10), di Jakarta, mengatakan, saat ini pemerintahan JKW-JK tidak mempunyai anggaran besar. Dengan keterbatasan APBN, pemerintahan JKW-JK harus bisa seluas mungkin mengajak para pelaku usaha terlibat di dalam peningkatan produksi jagung sebagai bahan baku pakan unggas. Setidaknya harus menambah produksi jagung 3 juta ton sebagai substitusi jagung impor.
Selain itu, perlu lebih rinci dalam pelaksanaan program, misalnya siapa yang harus menanam, benihnya butuh berapa, lahannya di mana, siapa yang bertanggung jawab, dan melakukan apa.
”Tidak banyak waktu yang ada. Kalau tidak langsung bergerak, harapan swasembada jagung dalam tiga tahun ke depan bakal sulit dicapai,” ujarnya.
Penggunaan benih jagung kualitas unggul seperti hibrida harus dilakukan secara meluas. Banyak lahan di daerah yang masih bisa ditanami jagung. Masalah tata niaga juga harus diperbaiki. Misalnya bagaimana agar biaya logistik jagung dari sentra produksi jagung ke sentra produksi pakan bisa ditekan.
Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia Arum Sabil memperkirakan, tiga tahun ke depan (2017/2018) konsumsi per kapita gula Indonesia sekitar 19 kilogram per orang per tahun setara 4,8 juta ton konsumsi gula nasional atau naik sekitar 2 kilogram dibandingkan 2014.
Produksi gula saat ini 4,1 juta ton atau masih kurang sekitar 700.000 ton. Lahan tebu yang tersedia secara nasional 465.000 hektar. Agar produksi gula aman dan terjadi surplus produksi sehingga industri hilir bisa dikembangkan, setidaknya membutuhkan tambahan lahan 285.000 hektar.
Pada tahun pertama dan kedua, revitalisasi pabrik gula dengan meningkatkan kapasitas terpasang dari 213.000 ton tebu per hari menjadi 500.000 harus dilakukan.
Terkait produksi beras, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian pertanian Gatot Irianto menyatakan pentingnya perluasan lahan dengan memanfaatkan lahan marginal sekaligus pengendalian alih fungsi lahan. (MAS)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/141028kompas/#/20/
Serapan Beras Meleset
Senin, 27 Oktober 2014
MUSIM kemarau dan kekeringan menghalangi upaya Perum Bulog Subdivre Wilayah V Kedu mencapai prognosis 2014 sebanyak 80 ribu ton beras. Kepala Perum Bulog Subdivre Wilayah V Kedu, Fansuri Perbatasari, mengatakan pengadaan beras Bulog selama Januari hingga saat ini baru mencapai sekitar 43 ribu ton.Volume itu masih jauh dari prognosis yang ditetapkan sebanyak 80 ribu ton.
Penyerapan beras itu sangat kurang karena terhalang oleh kemarau dan kekeringan.Kondisi itu menyebabkan produksi beras turun.
Fansuri menyebut volume pasokan beras pada Agustus masih berkisar 200 ton-300 ton per hari. Namun, saat ini volume beras masuk ke gudang Bulog hanya berkisar 15 ton-30 ton per hari. "Beberapa kali malah nihil," kata Fansori, kemarin. Kondisi tersebut, kata dia, memicu kenaikan harga beras hingga lebih dari Rp7.000 per kg. Bulog sulit membeli beras karena harga pembelian pemerintah (HPP) hanya Rp6.600 per kg.
Meski demikian, kata dia, hingga saat ini masih tersisa cadangan beras di gudang Bu log sekitar 26 ribu ton. Volume itu cukup untuk memenuhi kebutuhan penyaluran beras bagi keluarga miskin hingga enam bulan. Dari Brebes, kekeringan mengakibatkan harga beras melambung. Seperti yang terjadi di Pasar Beras Tikungan di Jalan Pangeran Diponegoro, Brebes, harga beras ada di kisaran Rp8.300 hingga Rp8.500 per kg, padahal sebelumnya di bawah Rp8.000 per kg. Neti, 47, yang membeli beras untuk dijual lagi, menyatakan harga itu relatif lebih murah ketimbang di pasar lain.
"Saya menjualnya lagi secara eceran Rp9.000 hingga Rp9.500, tergantung jenis dan kualitas berasnya," terang Neti.Krisis air Di bagian lain, krisis air bersih masih mendera ratusan warga di Desa Nusadadi, Kecamatan Sumpiuh, dan Desa Plangkapan, Kecamatan Tambak, Banyumas, Jawa Tengah. Agar lepas dari krisis itu, warga menampung air hujan. Air hasil tampungan dari hujan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih karena meski telah mulai hujan, mata air belum mengeluarkan air dan sumur masih asin.
Kepala Desa Nusadadi Nga limin mengungkapkan wilayah setempat memang menjadi daerah langganan kekeringan. "Tahun ini, kekeringan sekitar tiga bulan lebih. Mata air mengering dan air sumur berasa asin seperti tercampur air laut." Kemarau panjang yang terjadi di sejumlah daerah di Jawa Timur meresahkan warga. Sebagian petani di pantura sudah mengolah lahan untuk persiapan musim tanam. Namun, hingga kini hujan tidak segera turun.
Di tempat lain, kemarau panjang juga memaksa warga memperdalam sumur untuk mendapatkan sumber air bagi keperluan sehari-hari. Sebulan terakhir debit air dari sumur tradisional menyusut drastis. "Kita terpaksa perdalam sumur," kata Jiono, warga Trucuk, Bojonegoro. Penerima bantuan air bersih akibat kekeringan di Kabupaten Malang, Jawa Timur, bertambah dari sebelumnya 10 desa menjadi 12 desa.
Sekretaris Palang Merah Indonesia (PMI) Malang, Aprillijanto, kemarin, mengatakan warga yang mengajukan permintaan bantuan air bersih barubaru ini ialah Desa Kemiri, Kecamatan Jabung, dan Desa Karangkates, Kecamatan Sumberpucung. Di Nusa Tenggara Timur diperkirakan, sebagian wilayah masih kemarau hingga awal November. Curah hujan normal akan terjadi pada awal Desember.
http://www.mediaindonesia.com/hottopic/read/5350/Serapan-Beras-Meleset/2014/10/27
MUSIM kemarau dan kekeringan menghalangi upaya Perum Bulog Subdivre Wilayah V Kedu mencapai prognosis 2014 sebanyak 80 ribu ton beras. Kepala Perum Bulog Subdivre Wilayah V Kedu, Fansuri Perbatasari, mengatakan pengadaan beras Bulog selama Januari hingga saat ini baru mencapai sekitar 43 ribu ton.Volume itu masih jauh dari prognosis yang ditetapkan sebanyak 80 ribu ton.
Penyerapan beras itu sangat kurang karena terhalang oleh kemarau dan kekeringan.Kondisi itu menyebabkan produksi beras turun.
Fansuri menyebut volume pasokan beras pada Agustus masih berkisar 200 ton-300 ton per hari. Namun, saat ini volume beras masuk ke gudang Bulog hanya berkisar 15 ton-30 ton per hari. "Beberapa kali malah nihil," kata Fansori, kemarin. Kondisi tersebut, kata dia, memicu kenaikan harga beras hingga lebih dari Rp7.000 per kg. Bulog sulit membeli beras karena harga pembelian pemerintah (HPP) hanya Rp6.600 per kg.
Meski demikian, kata dia, hingga saat ini masih tersisa cadangan beras di gudang Bu log sekitar 26 ribu ton. Volume itu cukup untuk memenuhi kebutuhan penyaluran beras bagi keluarga miskin hingga enam bulan. Dari Brebes, kekeringan mengakibatkan harga beras melambung. Seperti yang terjadi di Pasar Beras Tikungan di Jalan Pangeran Diponegoro, Brebes, harga beras ada di kisaran Rp8.300 hingga Rp8.500 per kg, padahal sebelumnya di bawah Rp8.000 per kg. Neti, 47, yang membeli beras untuk dijual lagi, menyatakan harga itu relatif lebih murah ketimbang di pasar lain.
"Saya menjualnya lagi secara eceran Rp9.000 hingga Rp9.500, tergantung jenis dan kualitas berasnya," terang Neti.Krisis air Di bagian lain, krisis air bersih masih mendera ratusan warga di Desa Nusadadi, Kecamatan Sumpiuh, dan Desa Plangkapan, Kecamatan Tambak, Banyumas, Jawa Tengah. Agar lepas dari krisis itu, warga menampung air hujan. Air hasil tampungan dari hujan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih karena meski telah mulai hujan, mata air belum mengeluarkan air dan sumur masih asin.
Kepala Desa Nusadadi Nga limin mengungkapkan wilayah setempat memang menjadi daerah langganan kekeringan. "Tahun ini, kekeringan sekitar tiga bulan lebih. Mata air mengering dan air sumur berasa asin seperti tercampur air laut." Kemarau panjang yang terjadi di sejumlah daerah di Jawa Timur meresahkan warga. Sebagian petani di pantura sudah mengolah lahan untuk persiapan musim tanam. Namun, hingga kini hujan tidak segera turun.
Di tempat lain, kemarau panjang juga memaksa warga memperdalam sumur untuk mendapatkan sumber air bagi keperluan sehari-hari. Sebulan terakhir debit air dari sumur tradisional menyusut drastis. "Kita terpaksa perdalam sumur," kata Jiono, warga Trucuk, Bojonegoro. Penerima bantuan air bersih akibat kekeringan di Kabupaten Malang, Jawa Timur, bertambah dari sebelumnya 10 desa menjadi 12 desa.
Sekretaris Palang Merah Indonesia (PMI) Malang, Aprillijanto, kemarin, mengatakan warga yang mengajukan permintaan bantuan air bersih barubaru ini ialah Desa Kemiri, Kecamatan Jabung, dan Desa Karangkates, Kecamatan Sumberpucung. Di Nusa Tenggara Timur diperkirakan, sebagian wilayah masih kemarau hingga awal November. Curah hujan normal akan terjadi pada awal Desember.
http://www.mediaindonesia.com/hottopic/read/5350/Serapan-Beras-Meleset/2014/10/27
Senin, 27 Oktober 2014
Jumat, 24 Oktober 2014
Bulog Usul Raskin Ditambah 450 Ribu Ton
Jumat, 24 Oktober 2014
JAKARTA – Perum Bulog mengusulkan penambahan beras untuk rakyat miskin (raskin) sebanyak 450 ribu ton guna dibagikan pada November-Desember tahun ini. Penambahan raskin diperlukan sebagai salah satu solusi untuk meredam gejolak harga yang diperkirakan naik Rp 1.000-1.500 per kilogram (kg) pada akhir tahun akibat memasuki masa paceklik. Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso mengungkapkan, harga beras mulai beranjak naik. Sejak awal bulan ini, kenaikan harga beras memang masih sekitar Rp 100 per kg, namun hingga akhir tahun harga akan terus beranjak naik hingga ke level signifikan dari tahun lalu. Musim kemarau membuat petani mengalami paceklik pangan sehingga permintaan beras pun meningkat. “Kami tentu akan terus melakukan operasi pasar (OP), namun langkah ini tidak akan cukup. Karena itu, kami akan usulkan ke pemerintahan baru supaya raskin diadakan lagi untuk dibagikan pada November-Desember, sekitar 450 ribu ton untuk dua bulan,” kata Sutarto Alimoeso kepada Investor Daily di Jakarta, baru-baru ini. Perum Bulog…
http://www.beritasingkat.com/24-10-2014-bulog-usul-raskin-ditambah-450-ribu-ton.html
JAKARTA – Perum Bulog mengusulkan penambahan beras untuk rakyat miskin (raskin) sebanyak 450 ribu ton guna dibagikan pada November-Desember tahun ini. Penambahan raskin diperlukan sebagai salah satu solusi untuk meredam gejolak harga yang diperkirakan naik Rp 1.000-1.500 per kilogram (kg) pada akhir tahun akibat memasuki masa paceklik. Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso mengungkapkan, harga beras mulai beranjak naik. Sejak awal bulan ini, kenaikan harga beras memang masih sekitar Rp 100 per kg, namun hingga akhir tahun harga akan terus beranjak naik hingga ke level signifikan dari tahun lalu. Musim kemarau membuat petani mengalami paceklik pangan sehingga permintaan beras pun meningkat. “Kami tentu akan terus melakukan operasi pasar (OP), namun langkah ini tidak akan cukup. Karena itu, kami akan usulkan ke pemerintahan baru supaya raskin diadakan lagi untuk dibagikan pada November-Desember, sekitar 450 ribu ton untuk dua bulan,” kata Sutarto Alimoeso kepada Investor Daily di Jakarta, baru-baru ini. Perum Bulog…
http://www.beritasingkat.com/24-10-2014-bulog-usul-raskin-ditambah-450-ribu-ton.html
Calon Mentan Harus Paham Persoalan Pangan
Jumat, 24 Oktober 2014
Koordinasi dengan Kementerian Lain Jadi Kunci
JAKARTA, KOMPAS — Sektor pertanian membutuhkan menteri yang mampu menjadikan pertanian sebagai lokomotif ekonomi dengan tetap memberikan kesejahteraan bagi para pelakunya. Calon menteri pertanian harus paham cara-cara mencapai kemandirian pangan.
Harapan terhadap sosok menteri pertanian (mentan) yang tepat pada kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla dikemukakan secara terpisah, Kamis (23/10), di Jakarta, oleh Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia sekaligus Ketua Umum Gabungan Perusahaan Perunggasan Indonesia Anton J Supit dan Sekretaris Jenderal Gabungan Perusahaan Makanan dan Minuman Indonesia Franky Sibarani. Mantan Menteri Pertanian Bungaran Saragih juga mengemukakan pandangannya.
Anton mengatakan, sektor pertanian sangat penting, bukan hanya menyangkut kedaulatan pangan, melainkan juga ada sekitar 40 juta pekerja di sana.
Total angkatan kerja di sektor pertanian merupakan terbesar dibandingkan sektor lain.
”Kalau sampai petani tidak diberdayakan, artinya pemerintah gagal menyejahterakan rakyat,” katanya.
Sektor pertanian harus menjadi prioritas. Jika pertanian diberdayakan, ekonomi nasional akan kuat karena daya beli meningkat.
Oleh karena itu, sosok menteri pertanian harus orang yang memahami masalah di sektor pertanian dan mengenal organisasi di Kementerian Pertanian yang rusak selama beberapa tahun terakhir karena dampak permainan politik.
Menurut Franky, sosok menteri pertanian ke depan harus yang berpengalaman serta mengerti dan menguasai persoalan pertanian dengan baik sehingga tidak harus belajar lagi.
Menteri pertanian harus mengetahui cara pemerintah bekerja. Dia harus mampu menggerakkan organisasi serta mengerti administrasi anggaran dan aturan-aturan.
Lembaga lain
Dalam kesempatan berbeda, mantan Menteri Pertanian Bungaran Saragih mengatakan, menteri pertanian harus mampu membujuk dan memberikan pemahaman kepada presiden dan kementerian/lembaga lain bahwa sektor pertanian sangat strategis.
Oleh karena itu, sektor pertanian harus menjadi prioritas sebagai penggerak utama ekonomi nasional.
Sebagai konsekuensinya, sektor dan lembaga yang lain berkewajiban mendukung, baik
untuk meningkatkan produksi dan kapasitas sektor pertanian maupun dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan daya saing.
Jika lahan merupakan sumber daya pertanian yang penting, menteri pertanian harus mampu meyakinkan Badan Pertanahan Nasional dan presiden bahwa lahan menjadi prioritas. Jika industri olahan pangan penting, menteri pertanian harus mampu menarik Kementerian Perindustrian agar memprioritaskan pengembangan industri terkait pertanian.
Visi dan misi
Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian Universitas Jember Rudi Wibowo mengatakan, sosok menteri pertanian harus memahami dengan baik visi dan misi presiden di bidang pertanian, terutama masalah pada komoditas strategis seperti beras, gula, kedelai, dan jagung.
”Profesionalisme yang sangat dibutuhkan adalah pemahaman mendalam pada arah politik pertanian/pangan bangsa ke depan,” jelasnya.
Ketua Asosiasi Petani Perkebunan Jawa Timur Arum Sabil berharap, presiden tidak memilih menteri pertanian hanya karena pernah memberikan bantuan. Presiden harus benar-benar
mengetahui latar belakang calon menteri. (MAS/MAR)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/141024kompas/#/23/
Koordinasi dengan Kementerian Lain Jadi Kunci
JAKARTA, KOMPAS — Sektor pertanian membutuhkan menteri yang mampu menjadikan pertanian sebagai lokomotif ekonomi dengan tetap memberikan kesejahteraan bagi para pelakunya. Calon menteri pertanian harus paham cara-cara mencapai kemandirian pangan.
Harapan terhadap sosok menteri pertanian (mentan) yang tepat pada kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla dikemukakan secara terpisah, Kamis (23/10), di Jakarta, oleh Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia sekaligus Ketua Umum Gabungan Perusahaan Perunggasan Indonesia Anton J Supit dan Sekretaris Jenderal Gabungan Perusahaan Makanan dan Minuman Indonesia Franky Sibarani. Mantan Menteri Pertanian Bungaran Saragih juga mengemukakan pandangannya.
Anton mengatakan, sektor pertanian sangat penting, bukan hanya menyangkut kedaulatan pangan, melainkan juga ada sekitar 40 juta pekerja di sana.
Total angkatan kerja di sektor pertanian merupakan terbesar dibandingkan sektor lain.
”Kalau sampai petani tidak diberdayakan, artinya pemerintah gagal menyejahterakan rakyat,” katanya.
Sektor pertanian harus menjadi prioritas. Jika pertanian diberdayakan, ekonomi nasional akan kuat karena daya beli meningkat.
Oleh karena itu, sosok menteri pertanian harus orang yang memahami masalah di sektor pertanian dan mengenal organisasi di Kementerian Pertanian yang rusak selama beberapa tahun terakhir karena dampak permainan politik.
Menurut Franky, sosok menteri pertanian ke depan harus yang berpengalaman serta mengerti dan menguasai persoalan pertanian dengan baik sehingga tidak harus belajar lagi.
Menteri pertanian harus mengetahui cara pemerintah bekerja. Dia harus mampu menggerakkan organisasi serta mengerti administrasi anggaran dan aturan-aturan.
Lembaga lain
Dalam kesempatan berbeda, mantan Menteri Pertanian Bungaran Saragih mengatakan, menteri pertanian harus mampu membujuk dan memberikan pemahaman kepada presiden dan kementerian/lembaga lain bahwa sektor pertanian sangat strategis.
Oleh karena itu, sektor pertanian harus menjadi prioritas sebagai penggerak utama ekonomi nasional.
Sebagai konsekuensinya, sektor dan lembaga yang lain berkewajiban mendukung, baik
untuk meningkatkan produksi dan kapasitas sektor pertanian maupun dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan daya saing.
Jika lahan merupakan sumber daya pertanian yang penting, menteri pertanian harus mampu meyakinkan Badan Pertanahan Nasional dan presiden bahwa lahan menjadi prioritas. Jika industri olahan pangan penting, menteri pertanian harus mampu menarik Kementerian Perindustrian agar memprioritaskan pengembangan industri terkait pertanian.
Visi dan misi
Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian Universitas Jember Rudi Wibowo mengatakan, sosok menteri pertanian harus memahami dengan baik visi dan misi presiden di bidang pertanian, terutama masalah pada komoditas strategis seperti beras, gula, kedelai, dan jagung.
”Profesionalisme yang sangat dibutuhkan adalah pemahaman mendalam pada arah politik pertanian/pangan bangsa ke depan,” jelasnya.
Ketua Asosiasi Petani Perkebunan Jawa Timur Arum Sabil berharap, presiden tidak memilih menteri pertanian hanya karena pernah memberikan bantuan. Presiden harus benar-benar
mengetahui latar belakang calon menteri. (MAS/MAR)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/141024kompas/#/23/
Sejumlah Daerah Mulai Khawatirkan Rawan Pangan
Kamis, 23 Oktober 2014
GORONTALO -- Musim kemarau panjang mulai berdampak pada stok pangan di daerah. Lahan pertanian tidak bisa memasok kebutuhan warga karena kekurangan pasokan air. Wakil Gubernur Gorontalo Idris Ibrahim mengatakan, kekeringan yang melanda Provinsi Gorontalo sudah mulai dirasakan masyarakat luas. "Pemerintah harus segera berbuat untuk meminimalisasi dampak kekeringan, karena yang kena dampak adalah rakyat," ujarnya Rabu, (22/10).
Idris menjelaskan, untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang kena dampak kekeringan, pemerintah akan segera menyalurkan bantuan beras. Bantuan tersebut berasal dari cadangan stok beras di masing-masing daerah yang terdapat di Bulog. "Kami akan menyalurkan bantuan beras," ujar Idris.
Sejumlah wilayah di Gorontalo yang mengalami kekeringan, seperti Kabupaten Gorut, Kabupaten Pohuwato, Kota Gorontalo, dan Kabupaten Boalemo. Di Kabupaten Boalemo, kekeringan merusak perkebunan jagung seluas 609 hektare dan padi sawah 227 hektare. Di Kota Gorontalo, 72,5 hektare lahan pertanian rusak akibat kurang pasokan air. Di Kabupaten Gorut, 378 hektare kekeringan.
Di Solo, Camat Giritontro Joko Waluyo menginformasikan, bencana kekeringan di Desa Tlogosari dan Ngargoharjo, Kecamatan Giritontro, Kabupaten Wonogiri, telah berlangsung selama enam bulan sejak mulainya musim kemarau. Bencana kekeringan ini mengakibatkan tingkat kesejahteraan warga semakin menurun.
Sekitar 400 hektare sawah petani di Desa Naibonat dan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), juga kekeringan akibat kemarau panjang. "Kami prihatin dengan tanaman sawah yang tengah tumbuh, namun terancam tidak berkembang karena debit air dari Kali Oesao dan sumber air Pukdale mulai turun drastis mencapai sekitar 40 persen," kata Aditya Loloin (50) petani sawah panas di Naibonat, Kupang, Rabu.
Pemerintah melalui Perum Bulog telah menyiapkan 300 ribu ton beras untuk bantuan. Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso mengatakan, stok beras saat ini masih mencapai dua juta ton. Dari jumlah tersebut, 300 ribu tonnya milik pemerintah sebagai cadangan untuk bantuan bila terjadi bencana alam, termasuk kekeringan. Sisanya, yakni 1,7 juta merupakan milik Perum Bulog.
"Yang 300 ribu ton itu telah disalurkan sebagian," ujarnya, kepada Republika, Rabu (22/10). Besaran bantuan bervariasi. Akan tetapi, pemerintah membatasi hanya mencapai 100 ton. n antara/c91/ita nina winarsih/ edy setiyoko ed: teguh firmansyah
http://www.republika.co.id/berita/koran/halaman-1/14/10/23/ndvska22-sejumlah-daerah-mulai-khawatirkan-rawan-pangan
GORONTALO -- Musim kemarau panjang mulai berdampak pada stok pangan di daerah. Lahan pertanian tidak bisa memasok kebutuhan warga karena kekurangan pasokan air. Wakil Gubernur Gorontalo Idris Ibrahim mengatakan, kekeringan yang melanda Provinsi Gorontalo sudah mulai dirasakan masyarakat luas. "Pemerintah harus segera berbuat untuk meminimalisasi dampak kekeringan, karena yang kena dampak adalah rakyat," ujarnya Rabu, (22/10).
Idris menjelaskan, untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang kena dampak kekeringan, pemerintah akan segera menyalurkan bantuan beras. Bantuan tersebut berasal dari cadangan stok beras di masing-masing daerah yang terdapat di Bulog. "Kami akan menyalurkan bantuan beras," ujar Idris.
Sejumlah wilayah di Gorontalo yang mengalami kekeringan, seperti Kabupaten Gorut, Kabupaten Pohuwato, Kota Gorontalo, dan Kabupaten Boalemo. Di Kabupaten Boalemo, kekeringan merusak perkebunan jagung seluas 609 hektare dan padi sawah 227 hektare. Di Kota Gorontalo, 72,5 hektare lahan pertanian rusak akibat kurang pasokan air. Di Kabupaten Gorut, 378 hektare kekeringan.
Di Solo, Camat Giritontro Joko Waluyo menginformasikan, bencana kekeringan di Desa Tlogosari dan Ngargoharjo, Kecamatan Giritontro, Kabupaten Wonogiri, telah berlangsung selama enam bulan sejak mulainya musim kemarau. Bencana kekeringan ini mengakibatkan tingkat kesejahteraan warga semakin menurun.
Sekitar 400 hektare sawah petani di Desa Naibonat dan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), juga kekeringan akibat kemarau panjang. "Kami prihatin dengan tanaman sawah yang tengah tumbuh, namun terancam tidak berkembang karena debit air dari Kali Oesao dan sumber air Pukdale mulai turun drastis mencapai sekitar 40 persen," kata Aditya Loloin (50) petani sawah panas di Naibonat, Kupang, Rabu.
Pemerintah melalui Perum Bulog telah menyiapkan 300 ribu ton beras untuk bantuan. Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso mengatakan, stok beras saat ini masih mencapai dua juta ton. Dari jumlah tersebut, 300 ribu tonnya milik pemerintah sebagai cadangan untuk bantuan bila terjadi bencana alam, termasuk kekeringan. Sisanya, yakni 1,7 juta merupakan milik Perum Bulog.
"Yang 300 ribu ton itu telah disalurkan sebagian," ujarnya, kepada Republika, Rabu (22/10). Besaran bantuan bervariasi. Akan tetapi, pemerintah membatasi hanya mencapai 100 ton. n antara/c91/ita nina winarsih/ edy setiyoko ed: teguh firmansyah
http://www.republika.co.id/berita/koran/halaman-1/14/10/23/ndvska22-sejumlah-daerah-mulai-khawatirkan-rawan-pangan
Bulog Bali Gencarkan Operasi Pasar Beras dan Gula
Kamis, 23 Oktober 2014
Metrotvnews.com, Denpasar: Perum Bulog Regional Bali saat ini gencar melakukan operasi pasar beras dan gula pasir di sejumlah kabupaten. Hal ini dimaksudkan mengendalikan harga beras jenis premium menyusul kecenderungan naiknya harga karena produksi menurun.
"Kami akan terus melakukan operasi pasar beras dan juga gula pasir di kabupaten guna menyetabilkan harga," ujar Kepala Perum Bulog Divisi Regional Bali Wayan Budita, Kamis (23/10/2014), di Denpasar.
Saat ini OP beras jenis premium sedang digelar di Kota Tabanan Kabupaten Tabanan dengan menyiapkan 2 ton beras. Harga yang ditawarkan Rp 8.200/kg. Sebagai perbandingan, harga normal di pasaran untuk beras sejenis IR yakni Rp 9.000 bahkan lebih.
"Kita gelar operasi pasar di kota Tabanan selama tiga hari," jelas Budita.
Selanjutnya, OP beras dan gula pasir juga akan dilanjutkan ke Kabupaten Gianyar pada Rabu (29/10) yang rencananya dipusatkan di Desa Samuan Tiga.
"Jadi OP kita nanti keliling Bali. Bahkan pada Hari Raya Idul Fitri lalu kita juga melakukan OP di Kabupaten Buleleng," ujar Budita.
Gula pasir yang dijual pada operasi pasar kali ini seharga Rp 9.300/kg. Selain dua komoditi pokok itu juga dijual telur dan tepung terigu.
Sementara serapan beras raskin oleh Bulog di Bali hingga pertengahan Oktober baru mencapai 2.554 ton. Angka ini masih kisaran 55% dari yang di targetkan sebesar 5.000 ton hingga akhir tahun.
Menurut Budita, Bulog mampu membelinya saat panen raya di awal-awal tahun yang harganya masih terjangkau kisaran Rp6.600/kg sesuai harga patokan pembelian harga raskin.
Untuk menutupi kekurangan itu, Bulog mendatangkan beras dari beberapa provinsi tetangga seperti Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat.
"Stok beras kami di Bulog saat ini mencapai 9.187 ton," ujar Budita.
Cadangan ini, menurut Budita aman untuk pemenuhan kebutuhan dalam tiga hingga empat bulan ke depan.
http://news.metrotvnews.com/read/2014/10/23/309264/bulog-bali-gencarkan-operasi-pasar-beras-dan-gula
Metrotvnews.com, Denpasar: Perum Bulog Regional Bali saat ini gencar melakukan operasi pasar beras dan gula pasir di sejumlah kabupaten. Hal ini dimaksudkan mengendalikan harga beras jenis premium menyusul kecenderungan naiknya harga karena produksi menurun.
"Kami akan terus melakukan operasi pasar beras dan juga gula pasir di kabupaten guna menyetabilkan harga," ujar Kepala Perum Bulog Divisi Regional Bali Wayan Budita, Kamis (23/10/2014), di Denpasar.
Saat ini OP beras jenis premium sedang digelar di Kota Tabanan Kabupaten Tabanan dengan menyiapkan 2 ton beras. Harga yang ditawarkan Rp 8.200/kg. Sebagai perbandingan, harga normal di pasaran untuk beras sejenis IR yakni Rp 9.000 bahkan lebih.
"Kita gelar operasi pasar di kota Tabanan selama tiga hari," jelas Budita.
Selanjutnya, OP beras dan gula pasir juga akan dilanjutkan ke Kabupaten Gianyar pada Rabu (29/10) yang rencananya dipusatkan di Desa Samuan Tiga.
"Jadi OP kita nanti keliling Bali. Bahkan pada Hari Raya Idul Fitri lalu kita juga melakukan OP di Kabupaten Buleleng," ujar Budita.
Gula pasir yang dijual pada operasi pasar kali ini seharga Rp 9.300/kg. Selain dua komoditi pokok itu juga dijual telur dan tepung terigu.
Sementara serapan beras raskin oleh Bulog di Bali hingga pertengahan Oktober baru mencapai 2.554 ton. Angka ini masih kisaran 55% dari yang di targetkan sebesar 5.000 ton hingga akhir tahun.
Menurut Budita, Bulog mampu membelinya saat panen raya di awal-awal tahun yang harganya masih terjangkau kisaran Rp6.600/kg sesuai harga patokan pembelian harga raskin.
Untuk menutupi kekurangan itu, Bulog mendatangkan beras dari beberapa provinsi tetangga seperti Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat.
"Stok beras kami di Bulog saat ini mencapai 9.187 ton," ujar Budita.
Cadangan ini, menurut Budita aman untuk pemenuhan kebutuhan dalam tiga hingga empat bulan ke depan.
http://news.metrotvnews.com/read/2014/10/23/309264/bulog-bali-gencarkan-operasi-pasar-beras-dan-gula
Kamis, 23 Oktober 2014
Secara Perlahan Bosowa Menambah Kepemilikannya di Bank Bukopin
Kamis, 23 Oktober 2014
TRIBUNNEWS.COM.JAKARTA. - Secara perlahan, Bosowa Corporindo mulai menambah kepemilikannya di Bank Bukopin. Yang terbaru, perusahaan pimpinan Sadikin Aksa itu membeli 350 juta saham Bank Bukopin dari Koperasi Pegawai Bulog Seluruh Indonesia (Kopelindo).
Keterangan itu tertuang dalam publikasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) tertanda Tantri Wulandari, Sekretaris Perusahaan Bank Bukopin. "Pada Senin (20/10/2014), Bosowa membeli 350 juta saham Bukopin dari Kopelindo," tulis keterangan itu, Kamis (23/10/2014).
Tantri menjelaskan, pembelian 350 juta saham Bukopin oleh Bosowa dari Kopelindo setara dengan 3,85% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh Bank Bukopin. Dengan pembelian itu, maka kepemilikan Bosowa di bank dengan kode saham BBKP mencapai 22% atau setara dengan 2,04 miliar.
Jumlah kepemilikan saham Bosowa di Bukopin itu meningkat dari posisi sebelumnya yang hanya sebanyak 18,57% atau 1,69 miliar.
Sejatinya, Bosowa berencana untuk menggenggam saham Bukopin hingga 30% sesuai dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham (PPJBS) pada 29 November 2013. Pada tahap awal, Bosowa memproses pembelian 1,115 miliar lembar saham atau yang mewakili sekitar 14%.
Jumlah kepemilikan Bosowa di Bukopin pun kembali meningkat, setelah Bank Bukopin melakukan Penawaran Umum Terbatas III pada akhir tahun 2013. Saat itu, Bosowa ikut serta dalam penawaran saham tersebut sehingga total jumlah saham Bukopin yang dimiliki oleh Bosowa 1,69 lembar saham, atau setara dengan 18,57%.
Namun, sebagai syarat peningkatan kepemilikan Bosowa di Bukopin sesuai dengan PPJBS, maka harus memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Setelah mendapatkan persetujuan akuisisi dari regulator terkait, maka kepemilikan saham di Bukopin akan menjadi; Bosowa 30%, Kopelindo 18,09%, Negara Republik Indonesia 11,43% dan Masyarakat sebesar 40,48%. (KONTAN/ Issa Almawadi )
http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/10/23/secara-perlahan-bosowa-menambah-kepemilikannya-di-bank-bukopin
TRIBUNNEWS.COM.JAKARTA. - Secara perlahan, Bosowa Corporindo mulai menambah kepemilikannya di Bank Bukopin. Yang terbaru, perusahaan pimpinan Sadikin Aksa itu membeli 350 juta saham Bank Bukopin dari Koperasi Pegawai Bulog Seluruh Indonesia (Kopelindo).
Keterangan itu tertuang dalam publikasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) tertanda Tantri Wulandari, Sekretaris Perusahaan Bank Bukopin. "Pada Senin (20/10/2014), Bosowa membeli 350 juta saham Bukopin dari Kopelindo," tulis keterangan itu, Kamis (23/10/2014).
Tantri menjelaskan, pembelian 350 juta saham Bukopin oleh Bosowa dari Kopelindo setara dengan 3,85% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh Bank Bukopin. Dengan pembelian itu, maka kepemilikan Bosowa di bank dengan kode saham BBKP mencapai 22% atau setara dengan 2,04 miliar.
Jumlah kepemilikan saham Bosowa di Bukopin itu meningkat dari posisi sebelumnya yang hanya sebanyak 18,57% atau 1,69 miliar.
Sejatinya, Bosowa berencana untuk menggenggam saham Bukopin hingga 30% sesuai dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham (PPJBS) pada 29 November 2013. Pada tahap awal, Bosowa memproses pembelian 1,115 miliar lembar saham atau yang mewakili sekitar 14%.
Jumlah kepemilikan Bosowa di Bukopin pun kembali meningkat, setelah Bank Bukopin melakukan Penawaran Umum Terbatas III pada akhir tahun 2013. Saat itu, Bosowa ikut serta dalam penawaran saham tersebut sehingga total jumlah saham Bukopin yang dimiliki oleh Bosowa 1,69 lembar saham, atau setara dengan 18,57%.
Namun, sebagai syarat peningkatan kepemilikan Bosowa di Bukopin sesuai dengan PPJBS, maka harus memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Setelah mendapatkan persetujuan akuisisi dari regulator terkait, maka kepemilikan saham di Bukopin akan menjadi; Bosowa 30%, Kopelindo 18,09%, Negara Republik Indonesia 11,43% dan Masyarakat sebesar 40,48%. (KONTAN/ Issa Almawadi )
http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/10/23/secara-perlahan-bosowa-menambah-kepemilikannya-di-bank-bukopin
Tekan Harga, Bulog Banyumas Gelar Operasi Pasar
Rabu, 22 Oktober 2014
PURWOKERTO, suaramerdeka.com - Guna menekan harga beras di pasar tradisional yang terus merangkak naik, Bulog Subdivre Banyumas melakukan operasi pasar di Pasar Sokaraja, Rabu (22/10) siang. Kepala Bulog Subdivre Banyumas, Sugeng Rahayu mengatakan operasi pasar dilaksanakan lantaran kecenderungan harga beras di pasar akhir-akhir ini terus merangkak naik, terlebih lagi saat ini sedang memasuki masa paceklik.
“Atas dasar itu kami menggelar operasi pasar. Ini juga sudah mendapat rekomendasi dari pusat,” ujarnya, Rabu (22/10).
Ia menambahkan, beras operasi pasar yang dijual ke masyarakat di pasar tradisional lebih mudah dibanding harga pasaran, yaitu sebesar Rp 7.000 per kilogram. Dengan harga di bawah pasar ini, kata dia, diharapkan dapat membantu masyarakat membeli komoditas bahan pangan dengan harga terjangkau. “Kami tidak membatasi persediaan beras untuk operasi pasar. Kami menyesuaikan kebutuhan masyarakat,” terangnya.
Kabag Perekonomian Setda Kabupaten Banyumas, Sugiyanto mengemukakan hasil koordinasi dengan bulog operasi pasar akan dilakukan di pasar tradisional, di luar pasar yang ada di daerah kota. Selain merespon positif upaya bulog, Pemkab saat ini tengah menunggu realisasi distribusi raskin yang akan disalurkan pada November dan Desember. “Untuk dua bulan terakhir kami masih menunggu karena belum ada pemberitahuan dari bulog,” ujarnya.
(Puji Purwanto/CN38/SM Network)
http://berita.suaramerdeka.com/tekan-harga-bulog-banyumas-gelar-operasi-pasar/
PURWOKERTO, suaramerdeka.com - Guna menekan harga beras di pasar tradisional yang terus merangkak naik, Bulog Subdivre Banyumas melakukan operasi pasar di Pasar Sokaraja, Rabu (22/10) siang. Kepala Bulog Subdivre Banyumas, Sugeng Rahayu mengatakan operasi pasar dilaksanakan lantaran kecenderungan harga beras di pasar akhir-akhir ini terus merangkak naik, terlebih lagi saat ini sedang memasuki masa paceklik.
“Atas dasar itu kami menggelar operasi pasar. Ini juga sudah mendapat rekomendasi dari pusat,” ujarnya, Rabu (22/10).
Ia menambahkan, beras operasi pasar yang dijual ke masyarakat di pasar tradisional lebih mudah dibanding harga pasaran, yaitu sebesar Rp 7.000 per kilogram. Dengan harga di bawah pasar ini, kata dia, diharapkan dapat membantu masyarakat membeli komoditas bahan pangan dengan harga terjangkau. “Kami tidak membatasi persediaan beras untuk operasi pasar. Kami menyesuaikan kebutuhan masyarakat,” terangnya.
Kabag Perekonomian Setda Kabupaten Banyumas, Sugiyanto mengemukakan hasil koordinasi dengan bulog operasi pasar akan dilakukan di pasar tradisional, di luar pasar yang ada di daerah kota. Selain merespon positif upaya bulog, Pemkab saat ini tengah menunggu realisasi distribusi raskin yang akan disalurkan pada November dan Desember. “Untuk dua bulan terakhir kami masih menunggu karena belum ada pemberitahuan dari bulog,” ujarnya.
(Puji Purwanto/CN38/SM Network)
http://berita.suaramerdeka.com/tekan-harga-bulog-banyumas-gelar-operasi-pasar/
Harga Gabah Tinggi, Petani Majalengka Girang
Kamis, 23 Oktober 2014
TEMPO.CO, Majalengka - Harga gabah di Kabupaten Majalengka mencapai Rp 5 ribu per kilogram. Harga ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga pembelian yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 3.350 per kg.
Manto, petani asal Desa Palasah Kecamatan Kertajati, mengakui jika harga gabah saat ini cukup tinggi. “Menjualnya pun tidak susah. Banyak pembeli yang berdatangan ke sawah dan rumah-rumah petani untuk mencari gabah,” katanya, Rabu, 22 Oktober 2014. Mereka berebut mencari gabah yang masih tersisa di akhir musim gadu (kemarau). (Baca juga: Paceklik Harga Beras Akan Melonjak November Depan)
Manto senang dengan harga gabah yang cukup tinggi. Apalagi dia baru panen dua minggu lalu. Uang penjualan gabah akan digunakan Manto untuk membeli pupuk. Manto mengaku takut saat musim tanam rendeng sulit mendapatkan pupuk.
Hal yang sama diungkapkan Neri, petani asal Kelurahan Simpeureum Kecamatan Majalengka. “Saya langsung setuju menjual gabah saat ada yang datang ke rumah dan ingin membeli gabah seharga Rp 5 ribu/kg,” katanya. Harga ini menurut Neri, jauh di atas harga pembelian yang ditawarkan Bulog.
Namun, Neri mengaku tetap harus pintar-pintar membagi gabah yang akan dijual dan akan dikonsumsi sendiri. Sebab jika tidak, Neri terpaksa membeli beras di pasaran dengan harga yang tinggi. Apalagi produksi gabah saat ini berkurang akibat kekeringan dan serangan hama.
Kepala Subdivisi Regional Bulog Cirebon Miftahul Ulum saat dikonfirmasi akan memantau tingginya harga gabah yang terjadi di Kabupaten Majalengka. “Akan kami pantau dulu,” kata Miftahul, yang baru beberapa hari mengisi jabatan di Bulog Cirebon.
http://www.tempo.co/read/news/2014/10/23/058616509/Harga-Gabah-Tinggi-Petani-Majalengka-Girang
TEMPO.CO, Majalengka - Harga gabah di Kabupaten Majalengka mencapai Rp 5 ribu per kilogram. Harga ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga pembelian yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 3.350 per kg.
Manto, petani asal Desa Palasah Kecamatan Kertajati, mengakui jika harga gabah saat ini cukup tinggi. “Menjualnya pun tidak susah. Banyak pembeli yang berdatangan ke sawah dan rumah-rumah petani untuk mencari gabah,” katanya, Rabu, 22 Oktober 2014. Mereka berebut mencari gabah yang masih tersisa di akhir musim gadu (kemarau). (Baca juga: Paceklik Harga Beras Akan Melonjak November Depan)
Manto senang dengan harga gabah yang cukup tinggi. Apalagi dia baru panen dua minggu lalu. Uang penjualan gabah akan digunakan Manto untuk membeli pupuk. Manto mengaku takut saat musim tanam rendeng sulit mendapatkan pupuk.
Hal yang sama diungkapkan Neri, petani asal Kelurahan Simpeureum Kecamatan Majalengka. “Saya langsung setuju menjual gabah saat ada yang datang ke rumah dan ingin membeli gabah seharga Rp 5 ribu/kg,” katanya. Harga ini menurut Neri, jauh di atas harga pembelian yang ditawarkan Bulog.
Namun, Neri mengaku tetap harus pintar-pintar membagi gabah yang akan dijual dan akan dikonsumsi sendiri. Sebab jika tidak, Neri terpaksa membeli beras di pasaran dengan harga yang tinggi. Apalagi produksi gabah saat ini berkurang akibat kekeringan dan serangan hama.
Kepala Subdivisi Regional Bulog Cirebon Miftahul Ulum saat dikonfirmasi akan memantau tingginya harga gabah yang terjadi di Kabupaten Majalengka. “Akan kami pantau dulu,” kata Miftahul, yang baru beberapa hari mengisi jabatan di Bulog Cirebon.
http://www.tempo.co/read/news/2014/10/23/058616509/Harga-Gabah-Tinggi-Petani-Majalengka-Girang
Grup Bosowa Beli Saham Bank Bukopin
Kamis, 23 Oktober 2014
Liputan6.com, Jakarta - Grup Bosowa kembali menambah kepemilikan saham PT Bank Bukopin Tbk (BBKP) pada 20 Oktober 2014. PT Bosowa Corporindo Tbk melakukan pembelian sebanyak 350 juta saham dari Koperasi Pegawai Bulog Seluruh Indonesia (Kopelindo).
Jumlah saham yang dibeli sebanyak 350 juta saham itu mewakili sekitar 3,85 persen dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh di PT Bank Bukopin Tbk.
Dengan transaksi pembelian itu membuat PT Bosowa Corporindo memiliki sekitar 2,03 miliar saham atau 22,42% per saham Bank Bukopin. Akan tetapi, perseroan tidak menjelaskan lebih detil harga saham pembelian Bank Bukopin. Demikian mengutip data Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (23/10/2014).
Berdasarkan data BEI, pemegang saham PT Bank Bukopin Tbk per Januari 2014 antara lain Koperasi Pegawai Bulog Seluruh Indonesia sebesar 29,51 persen, PT Bosowa Corporindo sebesar 18,57 persen, pemerintah sebesar 11,43 persen, dan publik kurang dari lima persen sebesar 40,49 persen.
Sebelumnya Bosowa berencana menambah saham Bank Bukopin dengan memiliki saham Bank Bukopin milik PT Koperasi Pegawai Bulog Seluruh Indonesia (Kopelindo) sekitar 1,45 miliar saham. Rencana penambahan saham ini sehubungan dengan perjanjian pengikatan jual beli saham pada 29 November 2013. Dengan penambahan saham maka Bosowa Corporindo menguasai sekitar 30 persen saham Bank Bukopin.
Pada perdagangan saham Kamis (23/10/2014) pukul 10.27 WIB, saham Bank Bukopin naik tipis 0,67 persen ke level Rp 750 per saham. Total frekuensi saham 47 kali dengan nilai transaksi harian Rp 103,2 juta. (Ahm/)
http://bisnis.liputan6.com/read/2123262/grup-bosowa-beli-saham-bank-bukopin
Liputan6.com, Jakarta - Grup Bosowa kembali menambah kepemilikan saham PT Bank Bukopin Tbk (BBKP) pada 20 Oktober 2014. PT Bosowa Corporindo Tbk melakukan pembelian sebanyak 350 juta saham dari Koperasi Pegawai Bulog Seluruh Indonesia (Kopelindo).
Jumlah saham yang dibeli sebanyak 350 juta saham itu mewakili sekitar 3,85 persen dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh di PT Bank Bukopin Tbk.
Dengan transaksi pembelian itu membuat PT Bosowa Corporindo memiliki sekitar 2,03 miliar saham atau 22,42% per saham Bank Bukopin. Akan tetapi, perseroan tidak menjelaskan lebih detil harga saham pembelian Bank Bukopin. Demikian mengutip data Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (23/10/2014).
Berdasarkan data BEI, pemegang saham PT Bank Bukopin Tbk per Januari 2014 antara lain Koperasi Pegawai Bulog Seluruh Indonesia sebesar 29,51 persen, PT Bosowa Corporindo sebesar 18,57 persen, pemerintah sebesar 11,43 persen, dan publik kurang dari lima persen sebesar 40,49 persen.
Sebelumnya Bosowa berencana menambah saham Bank Bukopin dengan memiliki saham Bank Bukopin milik PT Koperasi Pegawai Bulog Seluruh Indonesia (Kopelindo) sekitar 1,45 miliar saham. Rencana penambahan saham ini sehubungan dengan perjanjian pengikatan jual beli saham pada 29 November 2013. Dengan penambahan saham maka Bosowa Corporindo menguasai sekitar 30 persen saham Bank Bukopin.
Pada perdagangan saham Kamis (23/10/2014) pukul 10.27 WIB, saham Bank Bukopin naik tipis 0,67 persen ke level Rp 750 per saham. Total frekuensi saham 47 kali dengan nilai transaksi harian Rp 103,2 juta. (Ahm/)
http://bisnis.liputan6.com/read/2123262/grup-bosowa-beli-saham-bank-bukopin
Rabu, 22 Oktober 2014
Bulog NTB kesulitan Serap Kedelai Petani
Selasa, 21 Oktober 2014
Mataram, (Antara) - Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Nusa Tenggara Barat kesulitan menyerap kedelai hasil petani di daerah itu karena kalah bersaing dengan pedagang pengumpul yang berani membeli di atas harga pembelian pemerintah.
"Kami tidak berani membeli di atas harga pembelian pemerintah (HPP), kalau pedagang pengumpul berani," kata Linda, Humas Perum Bulog Divre Nusa Tenggara Barat (NTB), di Mataram, Selasa.
Dia mengatakan, pihaknya mentargetkan mampu menyerap sebanyak 100 ton kedelai hasil produksi petani yang tersebar di 10 kabupaten/kota di NTB.
Program itu merupakan bagian dari upaya Perum Bulog yang mentargetkan menyerap kedelai dari para petani pada 2014 sebesar 10 persen atau 100 ribu ton dari dari sasaran produksi nasional sebanyak satu juta ton.
Namun, kata Linda, hingga saat ini baru 61 ton yang berhasil dibeli. Penyerapan kedelai lokal terbanyak di wilayah Pulau Lombok, yakni sebanyak 37 ton, sedangkan di Pulau Sumbawa sebanyak 24 ton.
Dari total kedelai yang berhasil dibeli, sebanyak 20 ton sudah dijual kembali ke Jawa Timur, dengan harga bervariasi, yakni Rp7.200 hingga Rp7.600/kg. Sementara sisanya masih tersimpan di gudang.
Bulog Divre NTB berharap para perajin tahu dan tempe akan membeli kedelai lokal tersebut, namun pada kenyataannya mereka lebih tertarik membeli kedelai impor dengan alasan menjaga kualitas produknya.
"Para perajin tahu dan tempe, khususnya di Kota Mataram, lebih senang membeli kedelai impor. Makanya kami menjual kedelai lokal ke luar NTB," ujarnya.
Pembelian kedelai lokal, menurut dia, sebagai salah satu bentuk kegiatan komersial Bulog, selain menjual daging sapi dan gula pasir. Hal itu sesuai dengan arahan dari pusat.
Meskipun belum mampu mencapai target yang diharapkan, kata Linda, pihaknya tidak menghentikan kegiatan komersial tersebut karena harus menunggu instruksi dari pusat.
"Untuk pengadaan kedelai tahun depan kami masih menunggu instruksi dari pusat," katanya.
Mataram, (Antara) - Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Nusa Tenggara Barat kesulitan menyerap kedelai hasil petani di daerah itu karena kalah bersaing dengan pedagang pengumpul yang berani membeli di atas harga pembelian pemerintah.
"Kami tidak berani membeli di atas harga pembelian pemerintah (HPP), kalau pedagang pengumpul berani," kata Linda, Humas Perum Bulog Divre Nusa Tenggara Barat (NTB), di Mataram, Selasa.
Dia mengatakan, pihaknya mentargetkan mampu menyerap sebanyak 100 ton kedelai hasil produksi petani yang tersebar di 10 kabupaten/kota di NTB.
Program itu merupakan bagian dari upaya Perum Bulog yang mentargetkan menyerap kedelai dari para petani pada 2014 sebesar 10 persen atau 100 ribu ton dari dari sasaran produksi nasional sebanyak satu juta ton.
Namun, kata Linda, hingga saat ini baru 61 ton yang berhasil dibeli. Penyerapan kedelai lokal terbanyak di wilayah Pulau Lombok, yakni sebanyak 37 ton, sedangkan di Pulau Sumbawa sebanyak 24 ton.
Dari total kedelai yang berhasil dibeli, sebanyak 20 ton sudah dijual kembali ke Jawa Timur, dengan harga bervariasi, yakni Rp7.200 hingga Rp7.600/kg. Sementara sisanya masih tersimpan di gudang.
Bulog Divre NTB berharap para perajin tahu dan tempe akan membeli kedelai lokal tersebut, namun pada kenyataannya mereka lebih tertarik membeli kedelai impor dengan alasan menjaga kualitas produknya.
"Para perajin tahu dan tempe, khususnya di Kota Mataram, lebih senang membeli kedelai impor. Makanya kami menjual kedelai lokal ke luar NTB," ujarnya.
Pembelian kedelai lokal, menurut dia, sebagai salah satu bentuk kegiatan komersial Bulog, selain menjual daging sapi dan gula pasir. Hal itu sesuai dengan arahan dari pusat.
Meskipun belum mampu mencapai target yang diharapkan, kata Linda, pihaknya tidak menghentikan kegiatan komersial tersebut karena harus menunggu instruksi dari pusat.
"Untuk pengadaan kedelai tahun depan kami masih menunggu instruksi dari pusat," katanya.
Selasa, 21 Oktober 2014
Nelayan Minta Pemerintah Bentuk Bulog Perikanan
Senin, 20 Oktober 2014
RMOL. Pemerintahan diminta menyediakan fasilitas dan infrastruktur pengelolaan ikan tangkapan nelayan tradisional berupa Badan Urusan Logistik Perikanan.
Institusi ini diharapkan bisa menjadi motor pengelolaan tata niaga perikanan Indonesia, yang selama ini hanya menguntungkan para pengusaha perikanan dan tengkulak, sedangkan nelayan tradisional tetap saja terombang ambing tanpa adanya jaminan akan ikan hasil tangkapan mereka terjual dengan layak.
"Kadang kala, supply atau pasokan bisa melebihi demand atau permintaan, dan sebaliknya kadang kala permintaan melebihi supply atau pasokan. Berdasarkan prinsip ekonomi mengenai demand and supply, maka harga jual sangat tergantung dari kedua hal itu,” ujar ujar Ketua DPP Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Siswaryudi Heru di Jakarta (Senin, 20/10).
Dia menjelaskan, Bulog Perikanan menjadi sangat penting bagi nelayan Indonesia. Bulog Perikanan ini nantinya yang mengatur harga yang dibeli dari nelayan sehingga nelayan terhindar dari para tengkulak atau pembeli yang sengaja ingin merugikan nelayan.
"Dan, Bulog Perikanan itu juga mengatur harga jual ikan kepada konsumen. Saya kira, nantinya dengan adanya Bulog Perikanan maka harga ikan di seluruh Indonesia akan stabil dan terkontrol dengan baik. Baik itu harga jual dan harga beli akan sama di semua provinsi," ujar
Siswaryudi.
Dalam kaitan meningkatkan nilai jual ikan, nelayan tradisional juga berharap disediakannya lemari pendingin permanen batau cold storage untuk menyimpan hasil tangkapan yang telah dikumpulkan. Cold storage ini memiliki suhu yang diatur dan dijaga untuk membuat hasil tangkapan para nelayan ttap segar dan tetap fresh dan bermutu baik ketika dipasarkan meski sudah lama tersimpan. Ukurang cold storage ini adalah sebesr truk container 20 feet.
"Satu unit cold storage ini memerlukan listrik sebesar 12000 (dua belas ribu) watt," ujar dia.
Untuk menjaga kestabilan harga, nelayan sangat memerlukan sarana transportasi yang memadai. Fungsi truk mobil pendingin ini adalah untuk mengumpulkan ikan-ikan dari nelayan dan lalu dikumpulkan dilemari pendingin permanen.
"Ukurannya juga berbeda-beda, dimulai dari ukurang mobil grad max hingga truk yang paling besar," ujar Siswaryudi yang menambahkan bahwa truk pendingan dan cold storage itu akan ditempatkan di seluruh dermaga nelayan di wilayah Indonesia.
http://polhukam.rmol.co/read/2014/10/20/176544/Nelayan-Minta-Pemerintah-Bentuk-Bulog-Perikanan-
RMOL. Pemerintahan diminta menyediakan fasilitas dan infrastruktur pengelolaan ikan tangkapan nelayan tradisional berupa Badan Urusan Logistik Perikanan.
Institusi ini diharapkan bisa menjadi motor pengelolaan tata niaga perikanan Indonesia, yang selama ini hanya menguntungkan para pengusaha perikanan dan tengkulak, sedangkan nelayan tradisional tetap saja terombang ambing tanpa adanya jaminan akan ikan hasil tangkapan mereka terjual dengan layak.
"Kadang kala, supply atau pasokan bisa melebihi demand atau permintaan, dan sebaliknya kadang kala permintaan melebihi supply atau pasokan. Berdasarkan prinsip ekonomi mengenai demand and supply, maka harga jual sangat tergantung dari kedua hal itu,” ujar ujar Ketua DPP Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Siswaryudi Heru di Jakarta (Senin, 20/10).
Dia menjelaskan, Bulog Perikanan menjadi sangat penting bagi nelayan Indonesia. Bulog Perikanan ini nantinya yang mengatur harga yang dibeli dari nelayan sehingga nelayan terhindar dari para tengkulak atau pembeli yang sengaja ingin merugikan nelayan.
"Dan, Bulog Perikanan itu juga mengatur harga jual ikan kepada konsumen. Saya kira, nantinya dengan adanya Bulog Perikanan maka harga ikan di seluruh Indonesia akan stabil dan terkontrol dengan baik. Baik itu harga jual dan harga beli akan sama di semua provinsi," ujar
Siswaryudi.
Dalam kaitan meningkatkan nilai jual ikan, nelayan tradisional juga berharap disediakannya lemari pendingin permanen batau cold storage untuk menyimpan hasil tangkapan yang telah dikumpulkan. Cold storage ini memiliki suhu yang diatur dan dijaga untuk membuat hasil tangkapan para nelayan ttap segar dan tetap fresh dan bermutu baik ketika dipasarkan meski sudah lama tersimpan. Ukurang cold storage ini adalah sebesr truk container 20 feet.
"Satu unit cold storage ini memerlukan listrik sebesar 12000 (dua belas ribu) watt," ujar dia.
Untuk menjaga kestabilan harga, nelayan sangat memerlukan sarana transportasi yang memadai. Fungsi truk mobil pendingin ini adalah untuk mengumpulkan ikan-ikan dari nelayan dan lalu dikumpulkan dilemari pendingin permanen.
"Ukurannya juga berbeda-beda, dimulai dari ukurang mobil grad max hingga truk yang paling besar," ujar Siswaryudi yang menambahkan bahwa truk pendingan dan cold storage itu akan ditempatkan di seluruh dermaga nelayan di wilayah Indonesia.
http://polhukam.rmol.co/read/2014/10/20/176544/Nelayan-Minta-Pemerintah-Bentuk-Bulog-Perikanan-
Jumat, 17 Oktober 2014
Bertekad Wujudkan Swasembada Pangan
Jumat, 17 Oktober 2014
Sejumlah tantangan berat masih mengadang dalam upaya mewujudkan swasembada pangan, seperti keterbatasan lahan serta keberadaan petani yang jumlahnya terus menurun.
Hingga peringatan hari pangan sedunia ke 34, yang digelar 16 Oktober 2014 ini, masih banyak catatan penting yang menjadi hambatan untuk mencapai swasembada pangan. Keterbatasan lahan dan semakin minimnya jumlah petani yang bersedia menggarap lahan pertanian tetap masih menjadi masalah serius yang menghambat rencana swasembada pangan.
Beberapa hal yang dinilai para praktisi pertanian, menjadi masalah utama yang harus diperhatikan pemerintah yakni ketersediaan lahan pertanian, ketersediaan pupuk dan bibit unggul, regenerasi petani dan kemudahan modal dari perbankan atau lembaga keuangan lain. Tidak kalah pentingnya, yakni kejelasan dan perlindungan pasar dan harga komoditas pertanian.
Ketua HKTI Jawa Babar Entang Sastraatmaja menyatakan, berkurangnya lahan pertanian sebagai akibat pembangunan yang masif memang sulit untuk dihindari. Namun, bukan berarti pemerintah diam tanpa mengeluarkan ketentuan untuk mencegah semakin berkurangnya lahan pertanian.
"Pemerintah menjadi pihak yang sangat diandalkan untuk mengendalikan alih fungsi lahan pesawahan. Regulasi pengendalian alih fungsi lahan persawahan diharapkan bisa menghindari krisis produktivitas pangan," tegasnya di Bandung, baru-baru ini.
Menurutnya, kepala daerah dapat membuat peraturan bupati atau walikota tentang pengendalian alih fungsi lahan pertanian dengan melihat Peraturan Daerah soal Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) atau Undang-undang mengenai Perlindungan Sawah.
Melalui Peraturan Bupati, tegas Entang Sastraatmaja, dapat mengatur dengan lebih detail tanpa melanggar Peraturan Daerah soal RTRW ataupun Undang-undang mengenai Perlindungan Sawah. Sebab, jika tidak ada regulasi khusus mengenai pengendalian ini, maka alih fungsi akan tetap terjadi.
Karena, tegas Entang, untuk membuka lahan pertanian baru tidak mudah. Selain lokasinya yang harus subur, juga infrastruktur pertanian harus terpenuhi. Salain itu, juga saluran irigasi dan jalan harus diperhatian untuk mengirimkan hasil produksi petani."Kepala daerah memiliki otonomi sendiri, jadi itu tergantung kepala daerahnya, mau atau tidak membantu petani," tuturnya.
Entang mencontohkan, saat ini alih fungsi lahan makin menyusutkan lahan pertanian di sentra produksi padi seperti Karawang, Subang, dan Bekas. Semua disebabkan oleh pertumbuhan kawasan industri dan pabrik baru. Lalu, rencana membangun kawasan bandara internasional di Majalengka, juga berdampak pada penyusutan lahan pertaninan disana.
"Apa artinya Waduk Jatigede jika lahan di Majalengka dan Sumedang habis. Jadi harus dikendalikan."
Perluasan Lahan
Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Pemprov Jawa Barat Uneef Primadi menambahkan, pemerintah Jabar terus berupaya menambah lahan pesawah baru sebagai ganti dari beralihnya lahan sawah akibat pembangunan pabrik ataupun perumahan.
Dia menyebutkan lahan pesawahan di Jabar saat ini mencapai sekitar 925 ribu hektare (ha) membuat program untuk mencetak lahan sawah baru sebanyak 100 ribu ha hingga tahun 2018. "Lokasi lahan pertanian baru itu ada di Jabar wilayah Selatan. Targetnya pada 2018 tercetak lahan baru sebanyak 100 ribu hektare," ujarnya.
Target itu menurut Uneef, dapat terealisasi mengingat potensi lahan pertanian yang dapat dibuka menjadi lahan baru mencapai 360 ribu ha. "Berdasarkan data peta Geo Investigation Survey masih ada lahan seluas 360 ribu hektare yang dapat menjadi lahan pertanian. Sekitar 260 hektare berada di daerah Jabar bagian Selatan seperti Sukabumi, Cianjur, Tasikmalaya, Pangandaran, Garut, dan Ciamis. Tetapi sampai saat ini baru sekitar 500 ha yang kita buka," katanya.
Hanya saja, tambah Uneef, untuk membangun lahan pertanian baru tidak mudah. Lahan pertanian itu harus disetujui pemiliknya, kemudian memiliki ada sumber air. Sehingga pemerintah baik tingkat provinsi hingga kabupaten telah menyediakan dana bantuan untuk mencetak lahan baru tersebut.
tgh/E-12
http://koran-jakarta.com/?22210-bertekad%20wujudkan%20swasembada%20pangan
Sejumlah tantangan berat masih mengadang dalam upaya mewujudkan swasembada pangan, seperti keterbatasan lahan serta keberadaan petani yang jumlahnya terus menurun.
Hingga peringatan hari pangan sedunia ke 34, yang digelar 16 Oktober 2014 ini, masih banyak catatan penting yang menjadi hambatan untuk mencapai swasembada pangan. Keterbatasan lahan dan semakin minimnya jumlah petani yang bersedia menggarap lahan pertanian tetap masih menjadi masalah serius yang menghambat rencana swasembada pangan.
Beberapa hal yang dinilai para praktisi pertanian, menjadi masalah utama yang harus diperhatikan pemerintah yakni ketersediaan lahan pertanian, ketersediaan pupuk dan bibit unggul, regenerasi petani dan kemudahan modal dari perbankan atau lembaga keuangan lain. Tidak kalah pentingnya, yakni kejelasan dan perlindungan pasar dan harga komoditas pertanian.
Ketua HKTI Jawa Babar Entang Sastraatmaja menyatakan, berkurangnya lahan pertanian sebagai akibat pembangunan yang masif memang sulit untuk dihindari. Namun, bukan berarti pemerintah diam tanpa mengeluarkan ketentuan untuk mencegah semakin berkurangnya lahan pertanian.
"Pemerintah menjadi pihak yang sangat diandalkan untuk mengendalikan alih fungsi lahan pesawahan. Regulasi pengendalian alih fungsi lahan persawahan diharapkan bisa menghindari krisis produktivitas pangan," tegasnya di Bandung, baru-baru ini.
Menurutnya, kepala daerah dapat membuat peraturan bupati atau walikota tentang pengendalian alih fungsi lahan pertanian dengan melihat Peraturan Daerah soal Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) atau Undang-undang mengenai Perlindungan Sawah.
Melalui Peraturan Bupati, tegas Entang Sastraatmaja, dapat mengatur dengan lebih detail tanpa melanggar Peraturan Daerah soal RTRW ataupun Undang-undang mengenai Perlindungan Sawah. Sebab, jika tidak ada regulasi khusus mengenai pengendalian ini, maka alih fungsi akan tetap terjadi.
Karena, tegas Entang, untuk membuka lahan pertanian baru tidak mudah. Selain lokasinya yang harus subur, juga infrastruktur pertanian harus terpenuhi. Salain itu, juga saluran irigasi dan jalan harus diperhatian untuk mengirimkan hasil produksi petani."Kepala daerah memiliki otonomi sendiri, jadi itu tergantung kepala daerahnya, mau atau tidak membantu petani," tuturnya.
Entang mencontohkan, saat ini alih fungsi lahan makin menyusutkan lahan pertanian di sentra produksi padi seperti Karawang, Subang, dan Bekas. Semua disebabkan oleh pertumbuhan kawasan industri dan pabrik baru. Lalu, rencana membangun kawasan bandara internasional di Majalengka, juga berdampak pada penyusutan lahan pertaninan disana.
"Apa artinya Waduk Jatigede jika lahan di Majalengka dan Sumedang habis. Jadi harus dikendalikan."
Perluasan Lahan
Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Pemprov Jawa Barat Uneef Primadi menambahkan, pemerintah Jabar terus berupaya menambah lahan pesawah baru sebagai ganti dari beralihnya lahan sawah akibat pembangunan pabrik ataupun perumahan.
Dia menyebutkan lahan pesawahan di Jabar saat ini mencapai sekitar 925 ribu hektare (ha) membuat program untuk mencetak lahan sawah baru sebanyak 100 ribu ha hingga tahun 2018. "Lokasi lahan pertanian baru itu ada di Jabar wilayah Selatan. Targetnya pada 2018 tercetak lahan baru sebanyak 100 ribu hektare," ujarnya.
Target itu menurut Uneef, dapat terealisasi mengingat potensi lahan pertanian yang dapat dibuka menjadi lahan baru mencapai 360 ribu ha. "Berdasarkan data peta Geo Investigation Survey masih ada lahan seluas 360 ribu hektare yang dapat menjadi lahan pertanian. Sekitar 260 hektare berada di daerah Jabar bagian Selatan seperti Sukabumi, Cianjur, Tasikmalaya, Pangandaran, Garut, dan Ciamis. Tetapi sampai saat ini baru sekitar 500 ha yang kita buka," katanya.
Hanya saja, tambah Uneef, untuk membangun lahan pertanian baru tidak mudah. Lahan pertanian itu harus disetujui pemiliknya, kemudian memiliki ada sumber air. Sehingga pemerintah baik tingkat provinsi hingga kabupaten telah menyediakan dana bantuan untuk mencetak lahan baru tersebut.
tgh/E-12
http://koran-jakarta.com/?22210-bertekad%20wujudkan%20swasembada%20pangan
Bulog Merauke akan Bangun Gudang Beras di Kurik
Jumat, 17 Oktober 2014
Merauke, Jubi – Bulog Merauke mengalami kesulitan untuk menyimpan beras yang dibeli dari para petani melalui mitra yang dipercayakan. Selama ini, hanya terdapat kurang lebih tiga gudang dengan kapasitas daya tampung beras sangat terbatas.
“Sehingga rencananya akan dibangun gudang beras di Kampung Sumber Harapan, Distrik Kurik dengan kekuatan daya tampung beras sebanyak 3.500 ton,” kata Kepala Bulog Merauke, Slamet Kurniawan kepada Jubi di kantornya di Merauke, Papua, Kamis (16/10).
Menurut Slamet, usulan untuk pembangunan gudang beras itu mudah-mudahan dapat direalisasikan pada tahun 2015 mendatang. “Memang ada tim yang sudah datang dari Jayapura sekaligus melihat secara langsung kesiapan terutama menyangkut lahan. Memang lahan sudah ada dan memiliki sertifikat di Distrik Kurik. Namun, harus diselesaikan lagi pembebasan lahan secara adat. Sehingga tak menimbulkan permasalahan dikemudian hari,” ujarnya.
Persoalan tentang gudang itu, kata Slamet, telah disampaikan juga kepada Bupati Merauke, Romanus Mbaraka beberapa waktu lalu. Dan, langsung diresponi dengan menyurati Bulog di Jakarta. “Ya, rupanya surat yang dikirim Pak Bupati Merauke, telah diresponi baik pusat. Sehingga ada tim dari Jayapura yang turun sekaligus melakukan survei,” tuturnya.
Ditambahkan, nantinya gudang baru itu khusus akan menampung beras petani mulai dari Kurik, Kumbe serta beberapa daerah sekitar. Sementara daerah SP-6, SP-7 maupun SP-5 menggunakan gudang di Tanah Miring. Khusus di Semangga maupun Wasur, beras akan masuk di kota dan ditampung di gudang Bulog.
Bupati Merauke, Romanus Mbaraka dalam pertemuan bersama masyarakat di Distrik Semangga beberapa waktu lalu mengatakan, dengan tingginya harga beras sekarang, para petani pun terus berlomba-lomba membuka lahan pertanian. Apalagi pemerintah ikut memberikan bantuan dengan menurunkan beberapa peralatan pertanian. (Frans L Kobun)
http://tabloidjubi.com/2014/10/17/bulog-merauke-akan-bangun-gudang-beras-di-kurik/
 |
| Kepala Bulog Merauke, Slamet Kurniawan. (Jubi/Frans L Kobun) |
“Sehingga rencananya akan dibangun gudang beras di Kampung Sumber Harapan, Distrik Kurik dengan kekuatan daya tampung beras sebanyak 3.500 ton,” kata Kepala Bulog Merauke, Slamet Kurniawan kepada Jubi di kantornya di Merauke, Papua, Kamis (16/10).
Menurut Slamet, usulan untuk pembangunan gudang beras itu mudah-mudahan dapat direalisasikan pada tahun 2015 mendatang. “Memang ada tim yang sudah datang dari Jayapura sekaligus melihat secara langsung kesiapan terutama menyangkut lahan. Memang lahan sudah ada dan memiliki sertifikat di Distrik Kurik. Namun, harus diselesaikan lagi pembebasan lahan secara adat. Sehingga tak menimbulkan permasalahan dikemudian hari,” ujarnya.
Persoalan tentang gudang itu, kata Slamet, telah disampaikan juga kepada Bupati Merauke, Romanus Mbaraka beberapa waktu lalu. Dan, langsung diresponi dengan menyurati Bulog di Jakarta. “Ya, rupanya surat yang dikirim Pak Bupati Merauke, telah diresponi baik pusat. Sehingga ada tim dari Jayapura yang turun sekaligus melakukan survei,” tuturnya.
Ditambahkan, nantinya gudang baru itu khusus akan menampung beras petani mulai dari Kurik, Kumbe serta beberapa daerah sekitar. Sementara daerah SP-6, SP-7 maupun SP-5 menggunakan gudang di Tanah Miring. Khusus di Semangga maupun Wasur, beras akan masuk di kota dan ditampung di gudang Bulog.
Bupati Merauke, Romanus Mbaraka dalam pertemuan bersama masyarakat di Distrik Semangga beberapa waktu lalu mengatakan, dengan tingginya harga beras sekarang, para petani pun terus berlomba-lomba membuka lahan pertanian. Apalagi pemerintah ikut memberikan bantuan dengan menurunkan beberapa peralatan pertanian. (Frans L Kobun)
http://tabloidjubi.com/2014/10/17/bulog-merauke-akan-bangun-gudang-beras-di-kurik/
Kamis, 16 Oktober 2014
Harga Naik, Bulog Siap Gelar Operasi Pasar
Kamis, 16 Oktober 2014
SEMARANG, suramerdeka.com – Badan Urusan Logistik (Bulog) Divre Jawa Tengah siap menggelar operasi pasar. Upaya ini untuk mengendalikan harga beras menjelang akhir tahun.
”Kami sudah menerima instruksi dari pusat beberapa waktu lalu untuk menggelar operasi pasar. Kini kami siap jika kabupaten/kota menghendaki operasi pasar di tiap daerah tersebut,” ungkap Kepala Bulog Divre Jateng, Damin Hartono, Rabu (15/10).
Menurut dia, langkah operasi pasar ini karena harga beras di pasaran mulai naik. Apalagi sekarang ini sudah tidak memasuki musim panen. Untuk beras medium, kenaikan mencapai Rp 50-Rp 100/kg dibandingkan minggu-minggu lalu. Sedangkan beras premium kenaikannya sebesar Rp 200-Rp 300/kg dibandingkan minggu sebelumnya.
Maka itu untuk mengendalikan harga yang diprediksi terus mengalami kenaikan Bulog siap menggelar operasi pasar. Adapun beras yang akan dijual pada operasi pasar adalah jenis medium ataupun premium.
”Kami akan jual dua jenis beras tersebut, tapi biasanya beras premium yang punya pengaruh besar terhadap kenaikan inflasi,” imbuh Damin.
Terkait mekanisme penyalurannya, khusus untuk beras medium Bulog akan menunggu intruksi dari leading sector pemerintah daerah. Sedangkan beras premium kapan saja jika dibutuhkan stok Bulog dapat memenuhi. Sebab Bulog Mart se-Jateng turut mengambil peran dalam penyediaan beras dengan harga dibawah harga pasar.
Damin menjelaskan, hingga sekarang stok beras medium mencapai 281.762 ton. Sedangkan beras premium, tersedia 1.000 ton dengan broken 5%. ”Untuk harganya, beras medium senilai Rp 6.800/kg dan beras premium Rp 8.000-Rp 8.500/kg. Stok untuk beras medium masih cukup hingga tujuh bulan ke depan atau sampai Mei 2015,” jelasnya.
Sementara itu, lanjut dia, penyerapan besar masih berlangsung hingga sekarang dengan rata-rata 500-1.000 ton/hari. ”Penyerapan tertinggi sekarang ini di daerah Pati, Surakarta, dan Koa Semarang,” tandasnya.
(Anggun Puspita/CN39/SM Network)
http://berita.suaramerdeka.com/harga-naik-bulog-siap-gelar-operasi-pasar/
SEMARANG, suramerdeka.com – Badan Urusan Logistik (Bulog) Divre Jawa Tengah siap menggelar operasi pasar. Upaya ini untuk mengendalikan harga beras menjelang akhir tahun.
”Kami sudah menerima instruksi dari pusat beberapa waktu lalu untuk menggelar operasi pasar. Kini kami siap jika kabupaten/kota menghendaki operasi pasar di tiap daerah tersebut,” ungkap Kepala Bulog Divre Jateng, Damin Hartono, Rabu (15/10).
Menurut dia, langkah operasi pasar ini karena harga beras di pasaran mulai naik. Apalagi sekarang ini sudah tidak memasuki musim panen. Untuk beras medium, kenaikan mencapai Rp 50-Rp 100/kg dibandingkan minggu-minggu lalu. Sedangkan beras premium kenaikannya sebesar Rp 200-Rp 300/kg dibandingkan minggu sebelumnya.
Maka itu untuk mengendalikan harga yang diprediksi terus mengalami kenaikan Bulog siap menggelar operasi pasar. Adapun beras yang akan dijual pada operasi pasar adalah jenis medium ataupun premium.
”Kami akan jual dua jenis beras tersebut, tapi biasanya beras premium yang punya pengaruh besar terhadap kenaikan inflasi,” imbuh Damin.
Terkait mekanisme penyalurannya, khusus untuk beras medium Bulog akan menunggu intruksi dari leading sector pemerintah daerah. Sedangkan beras premium kapan saja jika dibutuhkan stok Bulog dapat memenuhi. Sebab Bulog Mart se-Jateng turut mengambil peran dalam penyediaan beras dengan harga dibawah harga pasar.
Damin menjelaskan, hingga sekarang stok beras medium mencapai 281.762 ton. Sedangkan beras premium, tersedia 1.000 ton dengan broken 5%. ”Untuk harganya, beras medium senilai Rp 6.800/kg dan beras premium Rp 8.000-Rp 8.500/kg. Stok untuk beras medium masih cukup hingga tujuh bulan ke depan atau sampai Mei 2015,” jelasnya.
Sementara itu, lanjut dia, penyerapan besar masih berlangsung hingga sekarang dengan rata-rata 500-1.000 ton/hari. ”Penyerapan tertinggi sekarang ini di daerah Pati, Surakarta, dan Koa Semarang,” tandasnya.
(Anggun Puspita/CN39/SM Network)
http://berita.suaramerdeka.com/harga-naik-bulog-siap-gelar-operasi-pasar/
Bulog Malang Bakal Tambah Mitra Pengadaan Beras
Kamis, 16 Oktober 2014
Liputan6.com, Malang - Bulog Sub Divre Malang, Jawa Timur, menargetkan penambahan gabungan kelompok tani (gapoktan) padi dan usaha penggilingan padi yang menjadi mitranya. Hal itu sekaligus sebagai upaya jemput bola dalam proses pengadaan beras oleh Bulog.
“Kami terus sosialisasikan terutama ke gapoktan untuk menjadi mitra Bulog. Kami berikan kemudahan bagi mitra untuk menjual beras ke Bulog, terutama gapoktan,” kata Kepala Bulog Malang, Langgeng Wisnu Adi Nugroho, Kamis (16/10/2014).
Sejauh ini, mitra Bulog Malang ada sebanyak 27 usaha penggilingan padi dan 7 gapoktan yang tersebar di wilayah kerja Bulog Malang. Wilayah kerjanya meliputi Kota atau Kabupaten Malang, Kota Batu serta Kota atau Kabupaten Pasuruan.
Kemudahan bagi mitra kerja Bulog terutama untuk gapoktan berupa ikatan kontrak penjualan beras. Di dalam kontrak itu, mitra kerja tidak perlu menyerahkan jaminan, surat izin usaha perdagangan (SIUP), tanda daftar perusahaan (TDP) dan kemudahan lainnya.
“Untuk bisa mendapat ikatan kontrak dengan berbagai kemudahan itu, cukup rekomendasi dari Dinas Pertanian. Kalau ada rekomendasi itu, tidak perlu lagi ada jaminan dan langsung diikat kontrak oleh Bulog,” urai Langgeng.
Keuntungan menjadi mitra Bulog, sambung dia, gapoktan dan usaha penggilingan padi bisa langsung menjual beras tanpa melalui pengepul. Harga pun tetap sesuai harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp 6.600 per kg.
“Biasanya, petani menjual melalui pengepul Rp 6.000 per kg, ada selisih harga. Tapi kalau menjadi mitra kami kan beras dibayar langsung sesuai HPP,” ucap Langgeng.
Ia menambahkan, pola kemitraan dengan Bulog ini sekaligus memangkas alur penjualan beras dari petani ke Bulog. Sehingga petani bisa mendapatkan keuntungan. Pengadaan beras di Bulog Sub Divre Malang pada tahun ini ditarget sebanyak 70 ribu ton. Realisasinya sudah mencapai lebih dari 45 ribu ton.(Zainul Arifin/Gdn)
http://bisnis.liputan6.com/read/2119811/bulog-malang-bakal-tambah-mitra-pengadaan-beras
Liputan6.com, Malang - Bulog Sub Divre Malang, Jawa Timur, menargetkan penambahan gabungan kelompok tani (gapoktan) padi dan usaha penggilingan padi yang menjadi mitranya. Hal itu sekaligus sebagai upaya jemput bola dalam proses pengadaan beras oleh Bulog.
“Kami terus sosialisasikan terutama ke gapoktan untuk menjadi mitra Bulog. Kami berikan kemudahan bagi mitra untuk menjual beras ke Bulog, terutama gapoktan,” kata Kepala Bulog Malang, Langgeng Wisnu Adi Nugroho, Kamis (16/10/2014).
Sejauh ini, mitra Bulog Malang ada sebanyak 27 usaha penggilingan padi dan 7 gapoktan yang tersebar di wilayah kerja Bulog Malang. Wilayah kerjanya meliputi Kota atau Kabupaten Malang, Kota Batu serta Kota atau Kabupaten Pasuruan.
Kemudahan bagi mitra kerja Bulog terutama untuk gapoktan berupa ikatan kontrak penjualan beras. Di dalam kontrak itu, mitra kerja tidak perlu menyerahkan jaminan, surat izin usaha perdagangan (SIUP), tanda daftar perusahaan (TDP) dan kemudahan lainnya.
“Untuk bisa mendapat ikatan kontrak dengan berbagai kemudahan itu, cukup rekomendasi dari Dinas Pertanian. Kalau ada rekomendasi itu, tidak perlu lagi ada jaminan dan langsung diikat kontrak oleh Bulog,” urai Langgeng.
Keuntungan menjadi mitra Bulog, sambung dia, gapoktan dan usaha penggilingan padi bisa langsung menjual beras tanpa melalui pengepul. Harga pun tetap sesuai harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp 6.600 per kg.
“Biasanya, petani menjual melalui pengepul Rp 6.000 per kg, ada selisih harga. Tapi kalau menjadi mitra kami kan beras dibayar langsung sesuai HPP,” ucap Langgeng.
Ia menambahkan, pola kemitraan dengan Bulog ini sekaligus memangkas alur penjualan beras dari petani ke Bulog. Sehingga petani bisa mendapatkan keuntungan. Pengadaan beras di Bulog Sub Divre Malang pada tahun ini ditarget sebanyak 70 ribu ton. Realisasinya sudah mencapai lebih dari 45 ribu ton.(Zainul Arifin/Gdn)
http://bisnis.liputan6.com/read/2119811/bulog-malang-bakal-tambah-mitra-pengadaan-beras
Bulog Ikut Kesulitan Menjual
Kamis, 16 Oktober 2014
TRIBUNNEWS.COM,SURABAYA - Kisruh gula nasional ikut membawa Badan Urusan Logistik Divisi Regional (Divre) Jawa Timur ikut menanggung dampaknya.
Sebab sekitar 2.308 ton gula tersimpan di gudang Bulog Kebonagung, Kabupetan Malang dan sulit dijual.
Perum Bulog membeli gula produksi PT Rajawali Nasional Indonesia (RNI), salah satu BUMN produsen gula pada April 2014. Sebanyak 2808 ton gula dari Pabrik Gula (PG) Krebet milik RNI kemudian dipindah ke gudang Bulog Kebonagung.
“Jadi yang melakukan pembelian itu Bulog pusat, sementara Divre Jatim ditunjuk untuk mengambil barang dari PG Krebet. Barang harus segera kami pindahkan, karena kalau tidak kami kena pinalti,” ungkap Kadivre Bulog Jatim, Rusdianto, Rabu (15/10/2014).
Gula tersebut kemudian dikirim ke beberapa Divre lain, seperti Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat dan ke luar Jawa.
Namun hingga saat ini, hanya 500 ton gula yang bisa dijual. Selebihnya, 2.308 ton masih tersimpan di gudang Kebonagung.
Kondisi ini tidak lepas dari perbedaan harga pembelian, dengan harga pasaran. Saat pembelian, kesepakatan antara Bulog dan RNI sebesar Rp 8.760 per kilogram.
Sementara kondisi saat ini, harga di pasaran untuk partai antara Rp 8.500 sampai Rp 8.600 per kilogram. Kondisi ini menyulitkan Bulog untuk menjual gula tersebut secara partai.
“Kami tidak mungkin lagi menjual dengan system partai, karena harganya sudah kalah di pasaran. Mau tidak mau kami harus mengecer,” terang Rusdianto.
Masih menurut Rusdi, kondisi yang sama juga dialami Bulog di provinsi lain. Mereka kesulitan menjual, sehingga tidak lagi minta kiriman dari Jawa Timur.
Kondisi ini berbeda dari sebelumnya, dimana surplus gula Jawa Timur bisa dijual ke luar Jawa, khususnya Indonesia timur.
Rudi mengakui, pada pemasok lain yang memenuhi kebutuhan gula di wilayah tersebut. Mereka menjual dengan harga lebih murah. Akibatnya Bulog tidak bisa lagi menjual dengan standar harga yang sama.
Namun saat ditanya, siapa pihak yang menggantikan peran Bulog, Rusdianto enggan menjawab.
“Sebenarnya bisa dilihat, produsen gula ya itu-itu saja, terus ada pihak swasta juga. Tapi siapa yang mengendalikan harga, bukan kapasitas saya menjawab,” kilahnya.
Untuk memudahkan penjualan, Bulog Divre Jatim terpaksa berinovasi dengan cara diecer. Gula yang tersisa dikemas dalam plastik ukuran satu hingga beberapa kilogram.
Akibatnya bulog harus mengeluarkan biaya ekstra untuk plastik, timbang dan kemas sebesar Rp 500 per kemasan.
Untuk menekan harga, Rusdianto bahkan sampai harus memberdayakan karyawannya.
Setidaknya setiap orang menyempatkan diri mengemas 10 bungkus gula. Cara ini meniadakan biaya kemas dan timbang.
“Kalau plastik memang harus untuk kemasan. Kalau karyawan kita sendiri yang nimbang dan mengemas, kan bisa menekan ongkos,” ujarnya.
Dengan cara ini Bulog bisa menjual dengan harga Rp 9.400 per kilogram. Gula-gula tersebut kemudian dipasok ke 13 sub-divisi regional yang ada di Jawa Timur untuk dipasarkan. Cara ini juga tidak sepenuhnya berjalan lancar.
Dari 13 sub-Divre tersebut, hanya Malang yang Tulungagung stoknya habis. Itu pun jumlahnya hanya beberapa ton. Sementara stok sub-Divre lain masih menumpuk dan belum order lagi.
Di lain sisi, Bulog harus bekerja ekstra untuk menjaga kualitas gula yang ada di gudang Kebonagung Malang.
“Untung saja tikus tidak suka dengan gula. Kami usahakan agar tidak ada sirkulasi udara, sehingga gula tidak turun kualitasnya dan tidak meleleh,” tutur Rusdianto.
Meski demikian, Rusdianto yakin hingga akhir tahun seluruh stok gula yang tersisa bisa terjual habis.
Caranya, kini Bulog Divre Jatim pintar-pintar menggalakan penjualan langsung ke tengah masyarakat. Antara lain melalui pasar rakyat, bazaar dan pasar murah yang banyak diminati warga.
Momentum operasi pasar juga dimaksimalkan untuk mengeluarkan stok yang ada di gudang. Rusdianto berharap ada momentum kenaikan harga, diiringi permintaan pasar.
“Karena Bulog menjual gula ini murni kegiatan bisnis kami. Kalau begini terus Bulog bisa merugi,” pungkasnya.
Sementara pejabat lain yang enggan disebut namanya, selain produsen gula dalam negeri, ada pihak swasta yang juga menjadi produsen gula.
Ada pula para importir terdata yang turut menjadi pemasok gula di dalam negeri.
Pada kenyataannya banyak gula yang beredar di masyarakat tanpa terkendali. Bahkan gula rafinasi yang seharusnya hanya untuk industri, juga turut beredar bebas.
Gula dengan kandungan diabetes tinggi ini berbaur dengan gula konsumsi dalam kemasan eceran.
“Sebenarnya gampang saja, berapa kebutuhan nasional dan berapa kekurangannya. Kekurangan ini yang kita tutup dengan import. Tapi kondisi saat ini kan memang sengaja dimainkan,” ujar pejabat tersebut.
http://www.tribunnews.com/regional/2014/10/16/bulog-ikut-kesulitan-menjual
TRIBUNNEWS.COM,SURABAYA - Kisruh gula nasional ikut membawa Badan Urusan Logistik Divisi Regional (Divre) Jawa Timur ikut menanggung dampaknya.
Sebab sekitar 2.308 ton gula tersimpan di gudang Bulog Kebonagung, Kabupetan Malang dan sulit dijual.
Perum Bulog membeli gula produksi PT Rajawali Nasional Indonesia (RNI), salah satu BUMN produsen gula pada April 2014. Sebanyak 2808 ton gula dari Pabrik Gula (PG) Krebet milik RNI kemudian dipindah ke gudang Bulog Kebonagung.
“Jadi yang melakukan pembelian itu Bulog pusat, sementara Divre Jatim ditunjuk untuk mengambil barang dari PG Krebet. Barang harus segera kami pindahkan, karena kalau tidak kami kena pinalti,” ungkap Kadivre Bulog Jatim, Rusdianto, Rabu (15/10/2014).
Gula tersebut kemudian dikirim ke beberapa Divre lain, seperti Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat dan ke luar Jawa.
Namun hingga saat ini, hanya 500 ton gula yang bisa dijual. Selebihnya, 2.308 ton masih tersimpan di gudang Kebonagung.
Kondisi ini tidak lepas dari perbedaan harga pembelian, dengan harga pasaran. Saat pembelian, kesepakatan antara Bulog dan RNI sebesar Rp 8.760 per kilogram.
Sementara kondisi saat ini, harga di pasaran untuk partai antara Rp 8.500 sampai Rp 8.600 per kilogram. Kondisi ini menyulitkan Bulog untuk menjual gula tersebut secara partai.
“Kami tidak mungkin lagi menjual dengan system partai, karena harganya sudah kalah di pasaran. Mau tidak mau kami harus mengecer,” terang Rusdianto.
Masih menurut Rusdi, kondisi yang sama juga dialami Bulog di provinsi lain. Mereka kesulitan menjual, sehingga tidak lagi minta kiriman dari Jawa Timur.
Kondisi ini berbeda dari sebelumnya, dimana surplus gula Jawa Timur bisa dijual ke luar Jawa, khususnya Indonesia timur.
Rudi mengakui, pada pemasok lain yang memenuhi kebutuhan gula di wilayah tersebut. Mereka menjual dengan harga lebih murah. Akibatnya Bulog tidak bisa lagi menjual dengan standar harga yang sama.
Namun saat ditanya, siapa pihak yang menggantikan peran Bulog, Rusdianto enggan menjawab.
“Sebenarnya bisa dilihat, produsen gula ya itu-itu saja, terus ada pihak swasta juga. Tapi siapa yang mengendalikan harga, bukan kapasitas saya menjawab,” kilahnya.
Untuk memudahkan penjualan, Bulog Divre Jatim terpaksa berinovasi dengan cara diecer. Gula yang tersisa dikemas dalam plastik ukuran satu hingga beberapa kilogram.
Akibatnya bulog harus mengeluarkan biaya ekstra untuk plastik, timbang dan kemas sebesar Rp 500 per kemasan.
Untuk menekan harga, Rusdianto bahkan sampai harus memberdayakan karyawannya.
Setidaknya setiap orang menyempatkan diri mengemas 10 bungkus gula. Cara ini meniadakan biaya kemas dan timbang.
“Kalau plastik memang harus untuk kemasan. Kalau karyawan kita sendiri yang nimbang dan mengemas, kan bisa menekan ongkos,” ujarnya.
Dengan cara ini Bulog bisa menjual dengan harga Rp 9.400 per kilogram. Gula-gula tersebut kemudian dipasok ke 13 sub-divisi regional yang ada di Jawa Timur untuk dipasarkan. Cara ini juga tidak sepenuhnya berjalan lancar.
Dari 13 sub-Divre tersebut, hanya Malang yang Tulungagung stoknya habis. Itu pun jumlahnya hanya beberapa ton. Sementara stok sub-Divre lain masih menumpuk dan belum order lagi.
Di lain sisi, Bulog harus bekerja ekstra untuk menjaga kualitas gula yang ada di gudang Kebonagung Malang.
“Untung saja tikus tidak suka dengan gula. Kami usahakan agar tidak ada sirkulasi udara, sehingga gula tidak turun kualitasnya dan tidak meleleh,” tutur Rusdianto.
Meski demikian, Rusdianto yakin hingga akhir tahun seluruh stok gula yang tersisa bisa terjual habis.
Caranya, kini Bulog Divre Jatim pintar-pintar menggalakan penjualan langsung ke tengah masyarakat. Antara lain melalui pasar rakyat, bazaar dan pasar murah yang banyak diminati warga.
Momentum operasi pasar juga dimaksimalkan untuk mengeluarkan stok yang ada di gudang. Rusdianto berharap ada momentum kenaikan harga, diiringi permintaan pasar.
“Karena Bulog menjual gula ini murni kegiatan bisnis kami. Kalau begini terus Bulog bisa merugi,” pungkasnya.
Sementara pejabat lain yang enggan disebut namanya, selain produsen gula dalam negeri, ada pihak swasta yang juga menjadi produsen gula.
Ada pula para importir terdata yang turut menjadi pemasok gula di dalam negeri.
Pada kenyataannya banyak gula yang beredar di masyarakat tanpa terkendali. Bahkan gula rafinasi yang seharusnya hanya untuk industri, juga turut beredar bebas.
Gula dengan kandungan diabetes tinggi ini berbaur dengan gula konsumsi dalam kemasan eceran.
“Sebenarnya gampang saja, berapa kebutuhan nasional dan berapa kekurangannya. Kekurangan ini yang kita tutup dengan import. Tapi kondisi saat ini kan memang sengaja dimainkan,” ujar pejabat tersebut.
http://www.tribunnews.com/regional/2014/10/16/bulog-ikut-kesulitan-menjual
Petani Si Pahlawan Pangan
Rabu, 15 Oktober 2014
Tanggal 16 Oktober di peringati sebagai Hari Pangan Dunia oleh Food And Agriculture Organization (FAO)yang merupakan organisasi resmi di bawah kordinasi PBB, peringatan tersebut di buat untuk menginggat betapa pentingnya permasalahan pangan bagi kehidupan di belahan bumi ini, serta untuk menginggat betapa pentingnya petani bagi kehidupan ini.
Indonesia memiliki sumber daya manusia (SDM) lebih dari 2 juta jiwa dan sebahagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani kecil dengan tanah garapan rata-rata sebesar 0,3 Ha / Kapita, diatas tanah subur yang di juluki sebagai “Negara Agraris”, negara kaya raya akan sumber daya alamnya, Negara kepulauan yang dihapit oleh 2 benua dan 2 samudera ini menjadi sarana empuk bagi Negara-negara maju menanamkan investasinya untuk kegiatan pertambangan, perkebunan,teknologi,tekstil dsb.
Peran petani sangat berpengaruh bagi keberlangsungan suatu bangsa, petani berperan penting dalam mewujudkan program pemerintah yaitu ketahanan pangan baik skala regional dan nasional, petani berusaha agar mampu memberi makan mulut-mulut 2 juta jiwa rakyat Indonesia dengan berkecukupan setiap bulannya, yang mengharuskan petani berperang dengan hama dan iklim ekstrim demi mewujudkan ketahanan pangan tsb.
Coba bayangkan apa jadinya bangsa ini jika tidak ada lagi yang mau bekerja menjadi seorang petani.? Apa jadinya jika seluruh petani usia lanjut tidak mampu lagi turun ke sawah menggarap lahanya.? Apakah Negara ini mampu memenuhi kebutuhan pangan 2 juta jiwa rakyat Indonesia hanya dengan melakukan impor.? Jika hal ini terjadi maka indonesia akan mengalami krisis pangan, dan ketika krisis pangan terjadi maka kedaulatan suatu bangsa akan terancam.
Founding Fathers Indonesia Ir.Soekarno mengatakan “Pertanian adalah soal hidup matinya suatu bangsa” pernyataan ini mengingatkan kita bahwa pertanian merupakan sektor yang harus di perhitungkan serta di utamakan oleh bangsa kita, namun dewasa ini semuanya berubah 180 derajat, pertanian tidak lagi di jadikan sebagai prioritas utama dalam keberlangsungan pembangunan ekomoni bangsa dan petani juga tidak kunjung merasakan kesejahteraannya, karena tidak adanya jaminan pasar dan harga yang jelas oleh pemerintah, politik anggaran menyebabkan sektor pertanian semakin jauh terpuruk, kucuran dana APBN untuk sektor pertanian hanya sebesar 3% pada tahun 2014 yang jauh tertinggal dari sektor pendidikan sebesar 20% per tahun.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar Pokok Agraria (UUPA) menyebutkan bahwa Bumi,air,udara dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dimanfaatkan oleh negara untuk kesejahteraan rakyat.
Permerintahan korup yang mendarah daging hampir diseluruh sektor terkait menyebabkan besarnya politisasi dibidang pertanian, kekayaan alam yang dimiliki oleh negara tidak lagi di kelolah secara baik untuk kepentingan masyarakat, namun untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu.
Besarnya alih fungsi lahan hutan dan pertanian yang menyebabkan tergusurnya petani kecil,serta semakin menyusutnya luas areal tanam pertanian menyebabkan menurunnya kuantitas pangan dalam negeri secara berkelanjutan, impor bahan pangan yang semakin besar menunjukkan ketidak mampuan pemerintah mencari solusi untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan membuat negara akan terus bergantung pada kekuatan impor bahan pangan.
Kemampuan petani bersaing juga semakin kecil apalagi pada tahun 2015 mendatang Indonesia akan dihadapkan pada masyarakat ekonomi Asean dengan berbagai tantangan, salah satu tantangan yang akan di hadapi petani adalah bebasnya ekspor impor bahan pangan tanpa biaya pajak bagi negara yang tergabung dalam (MEA) serta semakin tingginya Standarisasi untuk bersaing.
Pahlawan pangan Indonesia semakin terancam, keadaan bangsa saat ini membuat petani semakin terpuruk, mereka yang memikirkan kehidupan bangsa namun tidak mendapatkan perhatian penuh dari bangsa ini, sebentar lagi Indonesia akan di pimpin oleh pemimimpin baru, Jokowi-JK dalam kampanye nya dan Debat Capres Cawapres mengatakan akan menjadikan sektor pertanian sebagai sektor yang di utamakan dan akan membuka 2 juta Ha lahan pertanian baru, mahasiswa akan selalu mengawasi janji-janji itu sampai benar-benar terwujud dan kita akan menungggu kapan Pahlawan pangan bangsa ini akan mendapatkan kesejahteraan yang sesungguhnya.
Penulis : Ananda Bahri P
Presiden (SEKJEND)
Ikatan Senat Mahasiswa Pertanian Indonesia
Mahasiswa Pertanian Unsyiah Banda Aceh
http://diliputnews.com/read/27810/petani-si-pahlawan-pangan.html
Tanggal 16 Oktober di peringati sebagai Hari Pangan Dunia oleh Food And Agriculture Organization (FAO)yang merupakan organisasi resmi di bawah kordinasi PBB, peringatan tersebut di buat untuk menginggat betapa pentingnya permasalahan pangan bagi kehidupan di belahan bumi ini, serta untuk menginggat betapa pentingnya petani bagi kehidupan ini.
Indonesia memiliki sumber daya manusia (SDM) lebih dari 2 juta jiwa dan sebahagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani kecil dengan tanah garapan rata-rata sebesar 0,3 Ha / Kapita, diatas tanah subur yang di juluki sebagai “Negara Agraris”, negara kaya raya akan sumber daya alamnya, Negara kepulauan yang dihapit oleh 2 benua dan 2 samudera ini menjadi sarana empuk bagi Negara-negara maju menanamkan investasinya untuk kegiatan pertambangan, perkebunan,teknologi,tekstil dsb.
Peran petani sangat berpengaruh bagi keberlangsungan suatu bangsa, petani berperan penting dalam mewujudkan program pemerintah yaitu ketahanan pangan baik skala regional dan nasional, petani berusaha agar mampu memberi makan mulut-mulut 2 juta jiwa rakyat Indonesia dengan berkecukupan setiap bulannya, yang mengharuskan petani berperang dengan hama dan iklim ekstrim demi mewujudkan ketahanan pangan tsb.
Coba bayangkan apa jadinya bangsa ini jika tidak ada lagi yang mau bekerja menjadi seorang petani.? Apa jadinya jika seluruh petani usia lanjut tidak mampu lagi turun ke sawah menggarap lahanya.? Apakah Negara ini mampu memenuhi kebutuhan pangan 2 juta jiwa rakyat Indonesia hanya dengan melakukan impor.? Jika hal ini terjadi maka indonesia akan mengalami krisis pangan, dan ketika krisis pangan terjadi maka kedaulatan suatu bangsa akan terancam.
Founding Fathers Indonesia Ir.Soekarno mengatakan “Pertanian adalah soal hidup matinya suatu bangsa” pernyataan ini mengingatkan kita bahwa pertanian merupakan sektor yang harus di perhitungkan serta di utamakan oleh bangsa kita, namun dewasa ini semuanya berubah 180 derajat, pertanian tidak lagi di jadikan sebagai prioritas utama dalam keberlangsungan pembangunan ekomoni bangsa dan petani juga tidak kunjung merasakan kesejahteraannya, karena tidak adanya jaminan pasar dan harga yang jelas oleh pemerintah, politik anggaran menyebabkan sektor pertanian semakin jauh terpuruk, kucuran dana APBN untuk sektor pertanian hanya sebesar 3% pada tahun 2014 yang jauh tertinggal dari sektor pendidikan sebesar 20% per tahun.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar Pokok Agraria (UUPA) menyebutkan bahwa Bumi,air,udara dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dimanfaatkan oleh negara untuk kesejahteraan rakyat.
Permerintahan korup yang mendarah daging hampir diseluruh sektor terkait menyebabkan besarnya politisasi dibidang pertanian, kekayaan alam yang dimiliki oleh negara tidak lagi di kelolah secara baik untuk kepentingan masyarakat, namun untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu.
Besarnya alih fungsi lahan hutan dan pertanian yang menyebabkan tergusurnya petani kecil,serta semakin menyusutnya luas areal tanam pertanian menyebabkan menurunnya kuantitas pangan dalam negeri secara berkelanjutan, impor bahan pangan yang semakin besar menunjukkan ketidak mampuan pemerintah mencari solusi untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan membuat negara akan terus bergantung pada kekuatan impor bahan pangan.
Kemampuan petani bersaing juga semakin kecil apalagi pada tahun 2015 mendatang Indonesia akan dihadapkan pada masyarakat ekonomi Asean dengan berbagai tantangan, salah satu tantangan yang akan di hadapi petani adalah bebasnya ekspor impor bahan pangan tanpa biaya pajak bagi negara yang tergabung dalam (MEA) serta semakin tingginya Standarisasi untuk bersaing.
Pahlawan pangan Indonesia semakin terancam, keadaan bangsa saat ini membuat petani semakin terpuruk, mereka yang memikirkan kehidupan bangsa namun tidak mendapatkan perhatian penuh dari bangsa ini, sebentar lagi Indonesia akan di pimpin oleh pemimimpin baru, Jokowi-JK dalam kampanye nya dan Debat Capres Cawapres mengatakan akan menjadikan sektor pertanian sebagai sektor yang di utamakan dan akan membuka 2 juta Ha lahan pertanian baru, mahasiswa akan selalu mengawasi janji-janji itu sampai benar-benar terwujud dan kita akan menungggu kapan Pahlawan pangan bangsa ini akan mendapatkan kesejahteraan yang sesungguhnya.
Penulis : Ananda Bahri P
Presiden (SEKJEND)
Ikatan Senat Mahasiswa Pertanian Indonesia
Mahasiswa Pertanian Unsyiah Banda Aceh
http://diliputnews.com/read/27810/petani-si-pahlawan-pangan.html
Jokowi Diminta Teruskan Program Raskin SBY
Rabu, 15 Oktober 2014
JAKARTA - Anggota DPR Komisi IV Herman Khoiron menjelaskan, banyak program pro rakyat di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang akan dilanjutkan oleh Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi).
Salah satunya adalah program Beras Miskin (Raskin) yang sangat berguna, apalagi jika harganya masih sama yakni R 18.500 per kiloggram.
"Jokowi nanti akan melanjutkan program pak SBY selanjutnya mulai tanggal 20 Oktober nanti," ujar Khoiron dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (15/10/2014).
Khoiron juga memaparkan selama memimpin, presiden SBY dinilai sudah menolong banyak masyarakat kelas miskin. Karena hal itu Jokowi hanya menambah program baru sesuai visi misi dan melanjutkan dengan program presiden yang sudah ada.
“Nanti, banyak program pro rakyat yang baik harus dilanjutkan, karena banyak menolong penduduk miskin,” ungkap Khoiron.
Menurut dia, selama 10 tahun menjabat, SBY sangat membantu rakyat kurang mampu. Dia menyebutkan subsidi beras Raskin yang dialokasikan sebesar Rp18,5 triliun terbukti efektif membantu penduduk miskin yang hidup di bawah garis kemiskinan.
"Penurunan kemiskinan tercepat, program pro rakyat bukan hanya slogan, bukan pencitraan, tapi data statistik," jelasnya.
(gpr)
http://ekbis.sindonews.com/read/911806/34/jokowi-diminta-teruskan-program-raskin-sby
JAKARTA - Anggota DPR Komisi IV Herman Khoiron menjelaskan, banyak program pro rakyat di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang akan dilanjutkan oleh Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi).
Salah satunya adalah program Beras Miskin (Raskin) yang sangat berguna, apalagi jika harganya masih sama yakni R 18.500 per kiloggram.
"Jokowi nanti akan melanjutkan program pak SBY selanjutnya mulai tanggal 20 Oktober nanti," ujar Khoiron dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (15/10/2014).
Khoiron juga memaparkan selama memimpin, presiden SBY dinilai sudah menolong banyak masyarakat kelas miskin. Karena hal itu Jokowi hanya menambah program baru sesuai visi misi dan melanjutkan dengan program presiden yang sudah ada.
“Nanti, banyak program pro rakyat yang baik harus dilanjutkan, karena banyak menolong penduduk miskin,” ungkap Khoiron.
Menurut dia, selama 10 tahun menjabat, SBY sangat membantu rakyat kurang mampu. Dia menyebutkan subsidi beras Raskin yang dialokasikan sebesar Rp18,5 triliun terbukti efektif membantu penduduk miskin yang hidup di bawah garis kemiskinan.
"Penurunan kemiskinan tercepat, program pro rakyat bukan hanya slogan, bukan pencitraan, tapi data statistik," jelasnya.
(gpr)
http://ekbis.sindonews.com/read/911806/34/jokowi-diminta-teruskan-program-raskin-sby
Bulog Mart Riau-Kepri Tawarkan Harga Murah
Rabu, 15 Oktober 2014
BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU- Guna menjaga kestabilan harga, jelang akhir tahun Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) Devisi Regional (Divre) Daerah Riau dan Kepulauan Riau (Kepri) mengoperasikan mobil outlet Bulog Mart. Selain itu juga bulog juga menyediakan outlet di depan kantor yang menyediakan beras premium, gula pasir, dan minyak goreng.
Hal tersebut disampaikan Kepala Divisi Regional Bulog Riau dan Kepri, Faruq Octobri Qomary saat berbincang dengan bertuahpos.com. Dirinya menjelaskan Bulog mart guna membantu harga-harga tetap stabil. “Bulog Mart ini hadir untuk memberikan pilihan kepada masyarakat di Pekanbaru untuk membeli kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih murah," ujarnya Rabu (15/10/2014).
Selain itu sebut Faruq, bulog mart menawarkan harga yang lebih murah dan terjangkau, sehingga bisa membantu masyarakat yang ekonomi menengah ke bawah. "Di tempat kita harga relatif lebih murah dengan kualitas yang sangat baik dengan harga terjangkau. Harapan kita ini bisa membantu masyarakat yang ekonomi menengah ke bawah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari," terangnya.
Bulogmart Riau Kepri menyediakan outlet di Depan Kantor Bulog di samping kantor Gubernur Riau. "Kita siapkan beras asal Sulsel (Sulawesi Selatan), Vietnam, dan Anak daro dengan harga eceran Rp 8.500 perkilogram. Kalau gula pasir kita beri dua pilihan asal Jatim (Jawa Timur) maupun Thailand dengan harga eceran Rp 9.500," katanya.
Faruq menilai banyak peminat yang akan datang. Terlihat dari tiap beras maupun gula dan minyak goreng selalu habis terjual. "Kita juga punya mobil sebagai outlet yang setiap sore menjual di pasar-pasar kaget, dan selalu habis," sebutnya.
Namun di satu sisi, keberadaan Bulog Mart memang belum banyak dikenal. Untuk itu pihaknya akan terus mensosialisasikan kepada masyarakat mengetahui unit usaha milik Bulog ini. "Kita akan sosialisasikan bulog mart ini ke masyarakat melalui media juga. Karena tujuan hadirnya bulogmart juga untuk membantu masyarakat yang ekonomi menangah ke bawah," harapnya. (Riki)
http://bertuahpos.com/business/bulog-mart-riaukepri-tawarkan-harga-murah.html
BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU- Guna menjaga kestabilan harga, jelang akhir tahun Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) Devisi Regional (Divre) Daerah Riau dan Kepulauan Riau (Kepri) mengoperasikan mobil outlet Bulog Mart. Selain itu juga bulog juga menyediakan outlet di depan kantor yang menyediakan beras premium, gula pasir, dan minyak goreng.
Hal tersebut disampaikan Kepala Divisi Regional Bulog Riau dan Kepri, Faruq Octobri Qomary saat berbincang dengan bertuahpos.com. Dirinya menjelaskan Bulog mart guna membantu harga-harga tetap stabil. “Bulog Mart ini hadir untuk memberikan pilihan kepada masyarakat di Pekanbaru untuk membeli kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih murah," ujarnya Rabu (15/10/2014).
Selain itu sebut Faruq, bulog mart menawarkan harga yang lebih murah dan terjangkau, sehingga bisa membantu masyarakat yang ekonomi menengah ke bawah. "Di tempat kita harga relatif lebih murah dengan kualitas yang sangat baik dengan harga terjangkau. Harapan kita ini bisa membantu masyarakat yang ekonomi menengah ke bawah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari," terangnya.
Bulogmart Riau Kepri menyediakan outlet di Depan Kantor Bulog di samping kantor Gubernur Riau. "Kita siapkan beras asal Sulsel (Sulawesi Selatan), Vietnam, dan Anak daro dengan harga eceran Rp 8.500 perkilogram. Kalau gula pasir kita beri dua pilihan asal Jatim (Jawa Timur) maupun Thailand dengan harga eceran Rp 9.500," katanya.
Faruq menilai banyak peminat yang akan datang. Terlihat dari tiap beras maupun gula dan minyak goreng selalu habis terjual. "Kita juga punya mobil sebagai outlet yang setiap sore menjual di pasar-pasar kaget, dan selalu habis," sebutnya.
Namun di satu sisi, keberadaan Bulog Mart memang belum banyak dikenal. Untuk itu pihaknya akan terus mensosialisasikan kepada masyarakat mengetahui unit usaha milik Bulog ini. "Kita akan sosialisasikan bulog mart ini ke masyarakat melalui media juga. Karena tujuan hadirnya bulogmart juga untuk membantu masyarakat yang ekonomi menangah ke bawah," harapnya. (Riki)
http://bertuahpos.com/business/bulog-mart-riaukepri-tawarkan-harga-murah.html
Rabu, 15 Oktober 2014
Anggaran Ideal Kedaulatan Pangan Diusulkan 20% dari APBN
Rabu, 15 Oktober 2014
Metrotvnews.com, Jakarta: Koordinator Nasional Aliansi untuk Desa Sejahtera (ADS) Tejo Wahyu Jatmiko menyatakan, idealnya anggaran untuk mewujudkan kedaulatan pangan pada masa pemerintahan Jokowi-JK harus dialokasikan sebesar 20% dari APBN.
"Sekarang trennya anggaran untuk pangan hanya 5% dari APBN. Sedangkan aturan dari Badan Pangan Dunia mengisyaratkan jika Indonesia ingin berdaulat atas pangan maka harus menyediakan anggaran rata-rata sebesar 20% dari APBN," katanya menyambut Hari Pangan Dunia di Jakarta, Rabu (15/10/2014).
Dia menjelaskan, anggaran ini nantinya dialokasikan untuk pengembangan industri pengolahan pangan yang dikuasai oleh industri kecil berbasis masyarakat sekitar dan kesejahteraan keluarga produsen pangan skala kecil. "Kalau APBN sekarang Rp2.000 triliun maka sekitar Rp400 triliun dialokasikan untuk membangun kemandirian yang semuanya harus berbasis lokalitas dan produsen pangan skala kecil," ujar dia.
Dia mengatakan untuk menuju kedaulatan pangan basisnya dari penghasil pangan skala kecil dan itu sejalan dengan ketentuan Badan Pangan Dunia yang menyatakan 2014 Indonesia harus memfokuskan kepada petani keluarga karena mereka telah menyumbangkan lebih dari 50% produksi pangan dunia.
"Sementara Indonesia malah aneh, selama 10 tahun periode 2003-2013 telah kehilangan lima juta petani di tingkat rumah tangga petani dari jumlah total 31 juta petani menjadi 26 juta petani yang sekarang," ucapnya.
Hal senada diungkapkan Koordinator Pokja Beras ADS Said Abdullah, yang mengatakan, jika pemerintahan baru memprioritaskan kebijakan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan meningkatkan ketersedian pangan di dalam negeri maka dapat menjadi langkah awal yang berarti bagi kedaulatan pangan Indonesia.
"Pemerintah baru harus berfokus pada peningkatan kesejahteraan petani karena kalau petani sejahtera maka proses produksi akan terjadi dengan sendirinya," tukasnya.
Data Badan Pangan Dunia menyebutkan, keluarga petani merupakan penghasil pangan dunia, dari 570 juta hektar lahan pertanian, 500 juta dimiliki oleh keluarga petani seluruh dunia dan mereka menghasilkan lebih dari 57% produksi pangan di dunia. (Antara)
http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2014/10/15/305334/anggaran-ideal-kedaulatan-pangan-diusulkan-20-dari-apbn
 |
"Sekarang trennya anggaran untuk pangan hanya 5% dari APBN. Sedangkan aturan dari Badan Pangan Dunia mengisyaratkan jika Indonesia ingin berdaulat atas pangan maka harus menyediakan anggaran rata-rata sebesar 20% dari APBN," katanya menyambut Hari Pangan Dunia di Jakarta, Rabu (15/10/2014).
Dia menjelaskan, anggaran ini nantinya dialokasikan untuk pengembangan industri pengolahan pangan yang dikuasai oleh industri kecil berbasis masyarakat sekitar dan kesejahteraan keluarga produsen pangan skala kecil. "Kalau APBN sekarang Rp2.000 triliun maka sekitar Rp400 triliun dialokasikan untuk membangun kemandirian yang semuanya harus berbasis lokalitas dan produsen pangan skala kecil," ujar dia.
Dia mengatakan untuk menuju kedaulatan pangan basisnya dari penghasil pangan skala kecil dan itu sejalan dengan ketentuan Badan Pangan Dunia yang menyatakan 2014 Indonesia harus memfokuskan kepada petani keluarga karena mereka telah menyumbangkan lebih dari 50% produksi pangan dunia.
"Sementara Indonesia malah aneh, selama 10 tahun periode 2003-2013 telah kehilangan lima juta petani di tingkat rumah tangga petani dari jumlah total 31 juta petani menjadi 26 juta petani yang sekarang," ucapnya.
Hal senada diungkapkan Koordinator Pokja Beras ADS Said Abdullah, yang mengatakan, jika pemerintahan baru memprioritaskan kebijakan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan meningkatkan ketersedian pangan di dalam negeri maka dapat menjadi langkah awal yang berarti bagi kedaulatan pangan Indonesia.
"Pemerintah baru harus berfokus pada peningkatan kesejahteraan petani karena kalau petani sejahtera maka proses produksi akan terjadi dengan sendirinya," tukasnya.
Data Badan Pangan Dunia menyebutkan, keluarga petani merupakan penghasil pangan dunia, dari 570 juta hektar lahan pertanian, 500 juta dimiliki oleh keluarga petani seluruh dunia dan mereka menghasilkan lebih dari 57% produksi pangan di dunia. (Antara)
http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2014/10/15/305334/anggaran-ideal-kedaulatan-pangan-diusulkan-20-dari-apbn
Kedaulatan Pangan Harus Jadi Perhatian
Rabu, 15 Oktober 2014
JAKARTA, KOMPAS — Salah satu pekerjaan rumah yang harus mendapat perhatian pemerintahan baru yang dipimpin Joko Widodo-Jusuf Kalla adalah membangun kedaulatan pangan. Hal itu penting karena kondisi kedaulatan pangan di Indonesia hari ini masih sama dengan kondisi pada masa penjajahan Belanda.
Harapan itu disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Penanggulangan Kemiskinan HS Dillon, Selasa (14/10), di Jakarta, dalam diskusi bulanan Perhimpunan Jurnalis Indonesia bertema ”Membangun Kedaulatan Pangan antara Mimpi dan Kenyataan”.
”Karena itu, dalam membangun kedaulatan pangan, pemimpin negeri ini harus berani membongkar, membangun, membongkar lagi, dan membangun lagi fondasi pertanian, sampai betul-betul berpihak kepada rakyat. Kalau sekali bongkar saja, puing-puing lama birokrasi masih bisa bergabung lagi. Karena itu, perlu dibongkar lagi dan jangan bosan melakukan perbaikan sampai betul-betul sistemnya peduli kepada petani dan rakyat,” ujar Dillon.
Selain Dillon, Guru Besar Pertanian Universitas Syiah Kuala Banda Aceh Abubakar Kasim, dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Selatan Permana hadir sebagai pembicara.
Menurut Dillon, soal kedaulatan pangan, Indonesia harus mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan dengan segala alat atau kebijakan yang dimiliki bangsa dalam kondisi apa pun.
Abubakar mengatakan, Indonesia masih mempunyai kesempatan untuk membangun kedaulatan pangan. Apalagi, masih banyak lahan di sejumlah daerah yang telantar. (MAM)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/141015kompas/#/19/
JAKARTA, KOMPAS — Salah satu pekerjaan rumah yang harus mendapat perhatian pemerintahan baru yang dipimpin Joko Widodo-Jusuf Kalla adalah membangun kedaulatan pangan. Hal itu penting karena kondisi kedaulatan pangan di Indonesia hari ini masih sama dengan kondisi pada masa penjajahan Belanda.
Harapan itu disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Penanggulangan Kemiskinan HS Dillon, Selasa (14/10), di Jakarta, dalam diskusi bulanan Perhimpunan Jurnalis Indonesia bertema ”Membangun Kedaulatan Pangan antara Mimpi dan Kenyataan”.
”Karena itu, dalam membangun kedaulatan pangan, pemimpin negeri ini harus berani membongkar, membangun, membongkar lagi, dan membangun lagi fondasi pertanian, sampai betul-betul berpihak kepada rakyat. Kalau sekali bongkar saja, puing-puing lama birokrasi masih bisa bergabung lagi. Karena itu, perlu dibongkar lagi dan jangan bosan melakukan perbaikan sampai betul-betul sistemnya peduli kepada petani dan rakyat,” ujar Dillon.
Selain Dillon, Guru Besar Pertanian Universitas Syiah Kuala Banda Aceh Abubakar Kasim, dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Selatan Permana hadir sebagai pembicara.
Menurut Dillon, soal kedaulatan pangan, Indonesia harus mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan dengan segala alat atau kebijakan yang dimiliki bangsa dalam kondisi apa pun.
Abubakar mengatakan, Indonesia masih mempunyai kesempatan untuk membangun kedaulatan pangan. Apalagi, masih banyak lahan di sejumlah daerah yang telantar. (MAM)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/141015kompas/#/19/
Beras Gudang Bulog Karanganyar, Melimpah
Rabu, 15 Oktober 2014
KARANGANYAR (KRjogja.com)- Distribusi beras untuk keluarga miskin (raskin) Karanganyar tahun ini berpungkas pada awal bulan ini. Di sisi lain, Badan Urusan Logistik (Bulog) Karanganyar masih memiliki stok beras 5.200 ton yang belum jelas penggunaannya.“Hingga saat ini seluruh jatah distribusi raskin Kabupaten Karanganyar sudah selesai. Memang belum ada arahan lebih lanjut program itu, sedangkan di gudang kami tersedia sampai 5.200 ton yang siap kapan saja didistribusikan asalkan pemerintah memberi instruksi,” kata Kepala Gudang Bulog, Joko Suwondo, Selasa (14/10/2014).
Dikatakan, uang tebus raskin Desember yang didistribusikan 9 Oktober lalu telah diterima lunas Bulog. Pada beberapa bulan sebelumnya, Bulog menyalurkan raskin dobel sesuai instruksi Pemprov ke rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTSPM) di 17 kecamatan, diantaranya saat jelang bulan Ramadan dan pada momentum Lebaran. Dimana, masing-masing penerima berhak mendapatkan 15 kilo beras senilai harga tebus Rp 1.600 per kilogram.
Menurut Joko Suwondo, stok ribuan ton beras di gudangnya dipastikan tahan lama sampai Mei 2015. Diharapkan, pemerintah pusat segera menerbitkan aturan pendistribusian raskin mengingat barang bersubsidi itu memiliki masa tahan yang terbatas. Sementara itu akibat belum adanya aturan pendistribusian raskin, manajemen Bulog subdivre mengurangi penyerapan padi dari petani.
Kabag Perekonomian Setda Karanganyar Timotius Suryadi meminta Bulog memperbaiki kualitas raskin saat penyaluran raskin 2015 mendatang. Sejauh ini, masih muncul keluhan masyarakat penerima raskin ihwal kualitasnya. Mengenai tak adanya distribusi raskin hingga akhir tahun, Timotius mengaku hal itu bisa berpotensi memicu gejolak harga di pasar. Namun dirinya siap mengajukan usulan operasi pasar ke Pemkab apabila fluktuasi harga tidak terkendali.(*-10)
 |
Dikatakan, uang tebus raskin Desember yang didistribusikan 9 Oktober lalu telah diterima lunas Bulog. Pada beberapa bulan sebelumnya, Bulog menyalurkan raskin dobel sesuai instruksi Pemprov ke rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTSPM) di 17 kecamatan, diantaranya saat jelang bulan Ramadan dan pada momentum Lebaran. Dimana, masing-masing penerima berhak mendapatkan 15 kilo beras senilai harga tebus Rp 1.600 per kilogram.
Menurut Joko Suwondo, stok ribuan ton beras di gudangnya dipastikan tahan lama sampai Mei 2015. Diharapkan, pemerintah pusat segera menerbitkan aturan pendistribusian raskin mengingat barang bersubsidi itu memiliki masa tahan yang terbatas. Sementara itu akibat belum adanya aturan pendistribusian raskin, manajemen Bulog subdivre mengurangi penyerapan padi dari petani.
Kabag Perekonomian Setda Karanganyar Timotius Suryadi meminta Bulog memperbaiki kualitas raskin saat penyaluran raskin 2015 mendatang. Sejauh ini, masih muncul keluhan masyarakat penerima raskin ihwal kualitasnya. Mengenai tak adanya distribusi raskin hingga akhir tahun, Timotius mengaku hal itu bisa berpotensi memicu gejolak harga di pasar. Namun dirinya siap mengajukan usulan operasi pasar ke Pemkab apabila fluktuasi harga tidak terkendali.(*-10)
Pengadaan Beras Bulog Terancam Tak Sesuai Target
Selasa, 14 Oktober 2014
TEMPO.CO, Malang - Badan Urusan Logistik (Bulog) Subdivisi Regional Malang terancam gagal memenuhi target pengadaan beras tahun ini. Kemarau panjang membuat penyerapan beras dari petani anjlok drastis hingga 85 persen. Dari rata-rata serapan 100 ton, tinggal 15 ton beras per hari sepanjang September kemarin.
Kepala Bulog Subdivisi Regional Malang Langgeng Wisnu Adi Nugroho mengatakan, pada 2014, Bulog Malang menargetkan bisa menyerap beras sebanyak 70 ribu ton. Namun, hingga memasuki pekan kedua Oktober, pengadaan beras masih 45.200 ton.
Kemungkinan besar, ujar dia, sampai akhir tahun, hanya 50 ton ribu beras saja yang dapat terserap. Jumlah itu lebih rendah daripada serapan beras pada 2013 yang sebesar 67,05 ribu ton dari target pengadaan 68 ribu ton. (Baca berita lainnya: Bulog Impor Beras 50 Ribu Ton)
"Banyak kantor Bulog di daerah lain juga kesulitan memenuhi target pengadaan beras akibat kemarau panjang. Bahkan saya dapat informasi dari dari kantor pusat terkait dengan adanya rencana merevisi target pengadaan beras," tutur Langgeng, Selasa, 14 Oktober 2014.
Selama ini, Kabupaten Malang dan Kabupaten Pasuruan menjadi penghasil beras terbesar bagi Bulog. Namun, tahun ini, pasokan beras dari Malang dan Pasuruan anjlok. Banyak petani yang memilih menjual hasil panennya ke pasaran umum ketimbang disetor ke Bulog. (Baca: Stok Beras Bulog Masih 1,5 Juta Ton)
Di pasar, beras petani dihargai Rp 7.200 per kilogram atau Rp 600 lebih mahal daripada harga pembelian pemerintah (HPP) di Bulog yang hanya Rp 6.600 per kilogram. HPP beras itu disesuaikan dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.
"Kalau petani menjual ke Bulog, beras datang uangnya langsung cair. Berbeda jika dijual ke pasaran umum, petani masih harus menunggu beberapa lama," katanya. (Baca juga: Harga Beras Mulai Naik, Bulog Gelar Operasi Pasar)
Kendati pengadaan beras menurun drastis, Langgeng menjamin kebutuhan beras untuk keluarga miskin tetap aman. Bulog masih punya stok 26.844 ton dan cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sasaran penerima raskin selama lima bulan ke depan.
ABDI PURMONO
http://www.tempo.co/read/news/2014/10/14/089614339/Pengadaan-Beras-Bulog-Terancam-Tak-Sesuai-Target
TEMPO.CO, Malang - Badan Urusan Logistik (Bulog) Subdivisi Regional Malang terancam gagal memenuhi target pengadaan beras tahun ini. Kemarau panjang membuat penyerapan beras dari petani anjlok drastis hingga 85 persen. Dari rata-rata serapan 100 ton, tinggal 15 ton beras per hari sepanjang September kemarin.
Kepala Bulog Subdivisi Regional Malang Langgeng Wisnu Adi Nugroho mengatakan, pada 2014, Bulog Malang menargetkan bisa menyerap beras sebanyak 70 ribu ton. Namun, hingga memasuki pekan kedua Oktober, pengadaan beras masih 45.200 ton.
Kemungkinan besar, ujar dia, sampai akhir tahun, hanya 50 ton ribu beras saja yang dapat terserap. Jumlah itu lebih rendah daripada serapan beras pada 2013 yang sebesar 67,05 ribu ton dari target pengadaan 68 ribu ton. (Baca berita lainnya: Bulog Impor Beras 50 Ribu Ton)
"Banyak kantor Bulog di daerah lain juga kesulitan memenuhi target pengadaan beras akibat kemarau panjang. Bahkan saya dapat informasi dari dari kantor pusat terkait dengan adanya rencana merevisi target pengadaan beras," tutur Langgeng, Selasa, 14 Oktober 2014.
Selama ini, Kabupaten Malang dan Kabupaten Pasuruan menjadi penghasil beras terbesar bagi Bulog. Namun, tahun ini, pasokan beras dari Malang dan Pasuruan anjlok. Banyak petani yang memilih menjual hasil panennya ke pasaran umum ketimbang disetor ke Bulog. (Baca: Stok Beras Bulog Masih 1,5 Juta Ton)
Di pasar, beras petani dihargai Rp 7.200 per kilogram atau Rp 600 lebih mahal daripada harga pembelian pemerintah (HPP) di Bulog yang hanya Rp 6.600 per kilogram. HPP beras itu disesuaikan dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.
"Kalau petani menjual ke Bulog, beras datang uangnya langsung cair. Berbeda jika dijual ke pasaran umum, petani masih harus menunggu beberapa lama," katanya. (Baca juga: Harga Beras Mulai Naik, Bulog Gelar Operasi Pasar)
Kendati pengadaan beras menurun drastis, Langgeng menjamin kebutuhan beras untuk keluarga miskin tetap aman. Bulog masih punya stok 26.844 ton dan cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sasaran penerima raskin selama lima bulan ke depan.
ABDI PURMONO
http://www.tempo.co/read/news/2014/10/14/089614339/Pengadaan-Beras-Bulog-Terancam-Tak-Sesuai-Target
Selasa, 14 Oktober 2014
Kontroversi Data Penentuan Impor Beras Terus Berlanjut
Senin, 13 Oktober 2014
Bisnis.com, JAKARTA -- Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia Khudori mengatakan kontroversi mengenai pendataaan selalu terjadi dalam penentuan kuota importasi beras.
Menurutnya, dengan surplus beras setiap tahunnya yang disampaikan Pemerintah, seharusnya impor tidak lagi dilakukan.
"Yang selalu jadi pertanyaan, kalau surplus beras itu kemana? impor kita tetap ada pada tahun lalu. kalau data ini benar (data BPS) , itu tidak terjadi," katanya.
Sebelumnya, Bulog menyatakan tetap mengimpor 175.000 ton beras Thailand dan 350.000 ton beras Vietnam jenis beras medium dan premium untuk menjaga stabilitas dan ketahanan pangan nasional. Padahal, pemerintah menyatakan surplus pangan diperkirakan terjadi.
Selain itu, Khudori mengatakan sangat penting memastikan penyerapan beras yang dilakukan Bulog maksimal pada masa panen raya, yaitu pada bulan April dan Mei.
Dia mengatakan apabila penyerapan Bulog rendah pada masa beras sedang melimpah itu, dipastikan sebelum akhir tahun Bulog akan mengimpor beras dalam jumlah besar.
“Seharusnya 60-65% paling maksimal bisa diserap pada bulan April-Mei, atau pada masa panen raya, sehingga kita tidak perlu impor karena memanfaatkan penyerapan pada saat itu,” katanya.
Dia mencontohkan pada tahun sebelumnya, sampai panen raya berakhir penyerapan beras tidak melebihi angka maksimal tersebut.
http://m.bisnis.com/industri/read/20141013/99/264598/kontroversi-data-penentuan-impor-beras-terus-berlanjut
Bisnis.com, JAKARTA -- Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia Khudori mengatakan kontroversi mengenai pendataaan selalu terjadi dalam penentuan kuota importasi beras.
Menurutnya, dengan surplus beras setiap tahunnya yang disampaikan Pemerintah, seharusnya impor tidak lagi dilakukan.
"Yang selalu jadi pertanyaan, kalau surplus beras itu kemana? impor kita tetap ada pada tahun lalu. kalau data ini benar (data BPS) , itu tidak terjadi," katanya.
Sebelumnya, Bulog menyatakan tetap mengimpor 175.000 ton beras Thailand dan 350.000 ton beras Vietnam jenis beras medium dan premium untuk menjaga stabilitas dan ketahanan pangan nasional. Padahal, pemerintah menyatakan surplus pangan diperkirakan terjadi.
Selain itu, Khudori mengatakan sangat penting memastikan penyerapan beras yang dilakukan Bulog maksimal pada masa panen raya, yaitu pada bulan April dan Mei.
Dia mengatakan apabila penyerapan Bulog rendah pada masa beras sedang melimpah itu, dipastikan sebelum akhir tahun Bulog akan mengimpor beras dalam jumlah besar.
“Seharusnya 60-65% paling maksimal bisa diserap pada bulan April-Mei, atau pada masa panen raya, sehingga kita tidak perlu impor karena memanfaatkan penyerapan pada saat itu,” katanya.
Dia mencontohkan pada tahun sebelumnya, sampai panen raya berakhir penyerapan beras tidak melebihi angka maksimal tersebut.
http://m.bisnis.com/industri/read/20141013/99/264598/kontroversi-data-penentuan-impor-beras-terus-berlanjut
Kemarau Panjang, Pengadaan Beras Bulog Malang Merosot
Senin, 13 Oktober 2014
Liputan6.com, Malang - Pengadaan beras di Bulog Sub Divre Malang, Jawa Timur, merosot tajam selama musim kemarau ini. Jika sebelumnya rata–rata mampu menyerap sebanyak 100 ton beras per hari, kali ini Bulog hanya mampu menyerap sebanyak 15 ton beras per hari.
Kepala Bulog Malang, Langgeng Wisnu Adi Nugroho menambahkan, selain penyerapan lebih rendah, target pengadaan beras 2014 pun terancam gagal terealisasi.
Di tahun ini Bulog menargetkan pengadaan beras sebesar 70 ribu ton. Namun hingga saat ini hanya tercapai 45.200 ton. Diperkirakan sampai akhir tahun hanya terealisasi sebanyak 50 ribu ton saja.
“Penyerapan beras terendah terjadi pada September dan Oktober ini. Kondisi seperti ini mungkin merata di berbagai daerah lain,” kata Langgeng , Senin (13/10/2014).
Menurutnya, produksi beras di daerah penghasil seperti di Pasuruan dan Kabupaten Malang cukup rendah. Kekeringan menjadi kendala minimnya produktivitas petani. Langgeng juga mendapat informasi jika target penyerapan beras secara nasional direvisi.
“Informasi yang saya dapat, di pusat juga ada revisi target pengadaan. Karena itu pada tahun ini sulit merealisasikan target kita,” ucapnya.
Selain itu, petani juga memilih menjuan berasnya ke pasaran umum karena harganya lebih mahal. Di pasar, beras petani dihargai sebesar Rp 7.200 per kg. Sementara Bulog hanya membeli sesuai harga pokok pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp 6.600 per kg.
“Tapi kalau dijual ke Bulog, ketika beras datang uangnya langsung cair. Berbeda ketika dijual ke pasaran yang masih harus menunggu beberapa lama lagi,” tandas Langgeng.(Zainul Arifin/Gdn)
http://bisnis.liputan6.com/read/2118330/kemarau-panjang-pengadaan-beras-bulog-malang-merosot
Liputan6.com, Malang - Pengadaan beras di Bulog Sub Divre Malang, Jawa Timur, merosot tajam selama musim kemarau ini. Jika sebelumnya rata–rata mampu menyerap sebanyak 100 ton beras per hari, kali ini Bulog hanya mampu menyerap sebanyak 15 ton beras per hari.
Kepala Bulog Malang, Langgeng Wisnu Adi Nugroho menambahkan, selain penyerapan lebih rendah, target pengadaan beras 2014 pun terancam gagal terealisasi.
Di tahun ini Bulog menargetkan pengadaan beras sebesar 70 ribu ton. Namun hingga saat ini hanya tercapai 45.200 ton. Diperkirakan sampai akhir tahun hanya terealisasi sebanyak 50 ribu ton saja.
“Penyerapan beras terendah terjadi pada September dan Oktober ini. Kondisi seperti ini mungkin merata di berbagai daerah lain,” kata Langgeng , Senin (13/10/2014).
Menurutnya, produksi beras di daerah penghasil seperti di Pasuruan dan Kabupaten Malang cukup rendah. Kekeringan menjadi kendala minimnya produktivitas petani. Langgeng juga mendapat informasi jika target penyerapan beras secara nasional direvisi.
“Informasi yang saya dapat, di pusat juga ada revisi target pengadaan. Karena itu pada tahun ini sulit merealisasikan target kita,” ucapnya.
Selain itu, petani juga memilih menjuan berasnya ke pasaran umum karena harganya lebih mahal. Di pasar, beras petani dihargai sebesar Rp 7.200 per kg. Sementara Bulog hanya membeli sesuai harga pokok pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp 6.600 per kg.
“Tapi kalau dijual ke Bulog, ketika beras datang uangnya langsung cair. Berbeda ketika dijual ke pasaran yang masih harus menunggu beberapa lama lagi,” tandas Langgeng.(Zainul Arifin/Gdn)
http://bisnis.liputan6.com/read/2118330/kemarau-panjang-pengadaan-beras-bulog-malang-merosot
Senin, 13 Oktober 2014
Mendaratkan Kedaulatan Pangan
Senin, 13 Oktober 2014
KEDAULATAN pangan (food sovereignty) sebagai pilihan politik pangan Jokowi-JK—menggantikan mazhab ketahanan pangan (food security) di era SBY-Boediono—harus diapresiasi.
Pergeseran pendulum ini berimplikasi Indonesia harus mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri dan lebih khusus lagi pemenuhan itu harus diproduksi anak bangsa sendiri, bukan dari impor. Impor merupakan instrumen ”pilihan paling akhir dan terakhir” dalam keterpaksaan. Konsekuensinya, Indonesia perlu memiliki data dan informasi ”sistem produksi, distribusi, deteksi dini, dan mitigasi rawan pangan yang terintegrasi secara real time” dalam bentuk decision support system tool (DSS).
Tujuannya agar dapat memandu secara akurat para pihak dalam merumuskan, melaksanakan kebijakan dan program kedaulatan pangan, serta mengeksekusinya secara rinci dan operasional di lapangan. DSS dibangun berbasis individu petani dan desa merekam data luas lahan, luas tanam, dan luas panen berdasarkan rekaman citra satelit resolusi sangat tinggi (i piksel 1 x 1 meter) yang di-up date secara real time. Periode dan besaran luas tanam, pertanaman, dan panen petani digunakan untuk menghitung agregat surplus atau defisit menurut ruang dan waktu.
Aplikasi ini dibuat sangat sederhana, users friendly, multiple purposes, dan multiple users sehingga dapat digunakan untuk kepentingan prediksi produksi, kebutuhan, dan distribusi pangan untuk dimanfaatkan semua pihak. Data real time ini secara operasional digunakan untuk perencanaan tanam, serta alokasi prasarana dan sarana pertanian (pupuk dan benih, alat mesin pertanian, panen, pasca panen, variabilitasnya menurut ruang dan waktu).
Integrasi semua program pembangunan kedaulatan pangan lintas sektor dalam wadah yang sama memungkinkan evaluasi kinerja program dan anggaran dapat dilakukan simultan, jujur, dan fair. Perlindungan dan pemberdayaan petani dan konsumen dapat ditetapkan sasarannya dengan akurat. Bagaimana detail operasional kedaulatan pangan dan apa prasyaratnya?
Operasional dan prasyarat
Perincian kedaulatan pangan dalam bahasa operasional yang terukur menggunakan kerangka waktu jelas harus dilakukan untuk menghindari salah interpretasi. Kedaulatan pangan tercapai jika dan hanya jika standing point pemerintah soal (i) modernisasi pertanian bagi kelompok tani dan gabungan kelompok tani dalam produksi pangan pokok serta (ii) mekanisme katup pengaman ketika terjadi defisit ataupun surplus bahan pangan pokok jelas komitmen penganggaran dan tegas eksekusinya di lapangan.
Modernisasi pertanian bertujuan memaksimalkan akses (i) pengelolaan dan konsolidasi lahan minimum 5 hektar, (ii) mekanisasi pertanian sebelum tanam, tanam, setelah panen, dan pengolahan hasil, (iii) benih, pupuk, dan air. Reforma agraria dilandasi beragam perundang-
undangan, mulai dari TAP MPR sampai UU. Namun, faktanya, jumlah masyarakat tak berlahan terus meningkat dan penguasaan lahan didominasi sekelompok kecil konglomerasi. Ketidakadilan ini harus secepatnya dihentikan di tahun pertama pemerintahan Jokowi-JK sehingga akses lahan berkeadilan cepat terjadi.
Peta areal penggunaan lain (APL) dan daftar kepemilikan hak guna usaha (HGU) harus dipublikasikan sehingga masyarakat bisa memanfaatkan APL dan mengawasi HGU yang mangkrak untuk diredistribusi. Konsolidasi lahan sempit di Jawa juga harus dilakukan agar skala ekonominya tercapai. Peningkatan luas garapan memungkinkan dilakukan mekanisasi menyeluruh sehingga terjadi peningkatan efisiensi dan produktivitas serta upah tenaga kerja pertanian.
Hasil penelitian di Sidrap, Sulawesi Selatan, melalui modernisasi pertanian, pengolahan tanah, tanam, panen dapat dihemat biaya masing masing minimal 30 persen sehingga ada tambahan keuntungan signifikan bagi petani. Tambahan keuntungan ini dapat digunakan untuk membayar operator alat dan mesin pertanian. Saat ini operator mesin pertanian dibayar Rp 150.000-Rp 200.000 per hari sehingga pasti menarik minat generasi muda.
Pengoptimalan akses pengelolaan lahan juga harus dilakukan di kebun kelapa sawit, saat ini 10 juta hektar dan padi 8 juta hektar. Jika daya dukung (carrying capacity) diasumsikan dua sapi per hektar, Indonesia dapat mengembangkan 36 juta sapi (enam juta keluarga dapat ditampung dengan asumsi 1 keluarga mengelola 6 sapi). Dalam waktu tiga tahun, pasti swasembada daging sapi tercapai dan masyarakat tak didera harga daging mencekik.
Selanjutnya pemerintah harus memperkuat akses petani ke benih berkualitas. Saat ini, banyak putra-putri terbaik Indonesia bekerja di perusahaan benih dan bibit multinasional, di dalam ataupun luar negeri. Melalui insentif proporsional dan profesional, pemerintah dapat mengundang mereka kembali ke Tanah Air untuk membangun industri benih bertaraf internasional. Produksi benih bermutu itu selanjutnya dijual murah ke petani sehingga produksinya mampu bersaing dengan produk impor.
Penyesuaian harga pupuk bersubsidi per jenis pupuk Rp 400 per kilogram tiap tahun untuk mitigasi penyimpangan pupuk bersubsidi harus dilakukan sekaligus sebagai sumber pendanaan perbaikan jaringan irigasi.
Katup pengaman
Mekanisme katup pengaman defisit pangan pokok dapat dipantau melalui DSS. Berdasarkan informasi prediksi produksi, konsumsi, dan cadangan pangan setempat, redistribusi pangan dari daerah surplus ke daerah defisit diikuti pemenuhan pangan substitusinya, dapat dilakukan lebih dini. Sebaliknya saat surplus, industri pengolahan rakyat segera menyerap dan mengolah untuk meningkatkan harga dan nilai tambah. Pendekatan sederhana, konkret, dan operasional ini apabila dieksekusi pemerintahan Jokowi-JK di semua sentra produksi pangan Indonesia dengan basis petani dan kelompok tani, akan menjadikan rakyat berdaulat terhadap pangannya. Kedaulatan pangan petani menjadi fondasi kuat mencapai kedaulatan pangan nasional yang selama ini terus dikoyak dan dicabik-cabik para pihak yang ingin memperebutkan pangsa pasar pangan Indonesia yang tumbuh pesat.
Ambruknya sistem produksi kedelai yang diikuti keruntuhan sistem produksi ternak dan kehancuran infrastruktur produksi gula akibat permainan pemburu rente harus dihentikan at all cost. Liberalisasi pangan di Indonesia menyusul penandatanganan letter of intent dengan IMF, importasi daging yang berlebihan, dan mafia gula rafinasi yang bocor ke pasar tradisional harus jadi pelajaran berharga, dibarengi pengawasan ketat dan sanksi berat bagi pelaku agar rakyat tak jadi korban globalisasi pangan. Pengetatan dalam pengelolaan pangan nasional dipastikan akan menghasilkan devisa, menekan spekulan, memberikan stimulus bagi sentra produksi pangan untuk memacu produktivitas dan efisiensi sistem produksi, pengolahan hasil, dan pemasarannya.
Pemerintah secara serius dan bertahap harus memberikan insentif dan proteksi non tarif—melalui penerapan codex alimentarius serta sanitary and phytosanitary—sebagai filter ampuh meredam serbuan pangan impor. Implikasinya, produk pangan nasional juga harus dikenakan standar sama. Pemerintah dan dunia usaha suka atau tidak suka harus bersinergi membina petani agar menerapkan good agriculture practices, termasuk good handling practices dan turunannya, sehingga serbuan produk impor bisa ditahan dan daya saing produk nasional di pasar internasional menguat.
Gatot Irianto Praktisi Pertanian Perdesaan
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/141013kompas/#/7/
KEDAULATAN pangan (food sovereignty) sebagai pilihan politik pangan Jokowi-JK—menggantikan mazhab ketahanan pangan (food security) di era SBY-Boediono—harus diapresiasi.
Pergeseran pendulum ini berimplikasi Indonesia harus mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri dan lebih khusus lagi pemenuhan itu harus diproduksi anak bangsa sendiri, bukan dari impor. Impor merupakan instrumen ”pilihan paling akhir dan terakhir” dalam keterpaksaan. Konsekuensinya, Indonesia perlu memiliki data dan informasi ”sistem produksi, distribusi, deteksi dini, dan mitigasi rawan pangan yang terintegrasi secara real time” dalam bentuk decision support system tool (DSS).
Tujuannya agar dapat memandu secara akurat para pihak dalam merumuskan, melaksanakan kebijakan dan program kedaulatan pangan, serta mengeksekusinya secara rinci dan operasional di lapangan. DSS dibangun berbasis individu petani dan desa merekam data luas lahan, luas tanam, dan luas panen berdasarkan rekaman citra satelit resolusi sangat tinggi (i piksel 1 x 1 meter) yang di-up date secara real time. Periode dan besaran luas tanam, pertanaman, dan panen petani digunakan untuk menghitung agregat surplus atau defisit menurut ruang dan waktu.
Aplikasi ini dibuat sangat sederhana, users friendly, multiple purposes, dan multiple users sehingga dapat digunakan untuk kepentingan prediksi produksi, kebutuhan, dan distribusi pangan untuk dimanfaatkan semua pihak. Data real time ini secara operasional digunakan untuk perencanaan tanam, serta alokasi prasarana dan sarana pertanian (pupuk dan benih, alat mesin pertanian, panen, pasca panen, variabilitasnya menurut ruang dan waktu).
Integrasi semua program pembangunan kedaulatan pangan lintas sektor dalam wadah yang sama memungkinkan evaluasi kinerja program dan anggaran dapat dilakukan simultan, jujur, dan fair. Perlindungan dan pemberdayaan petani dan konsumen dapat ditetapkan sasarannya dengan akurat. Bagaimana detail operasional kedaulatan pangan dan apa prasyaratnya?
Operasional dan prasyarat
Perincian kedaulatan pangan dalam bahasa operasional yang terukur menggunakan kerangka waktu jelas harus dilakukan untuk menghindari salah interpretasi. Kedaulatan pangan tercapai jika dan hanya jika standing point pemerintah soal (i) modernisasi pertanian bagi kelompok tani dan gabungan kelompok tani dalam produksi pangan pokok serta (ii) mekanisme katup pengaman ketika terjadi defisit ataupun surplus bahan pangan pokok jelas komitmen penganggaran dan tegas eksekusinya di lapangan.
Modernisasi pertanian bertujuan memaksimalkan akses (i) pengelolaan dan konsolidasi lahan minimum 5 hektar, (ii) mekanisasi pertanian sebelum tanam, tanam, setelah panen, dan pengolahan hasil, (iii) benih, pupuk, dan air. Reforma agraria dilandasi beragam perundang-
undangan, mulai dari TAP MPR sampai UU. Namun, faktanya, jumlah masyarakat tak berlahan terus meningkat dan penguasaan lahan didominasi sekelompok kecil konglomerasi. Ketidakadilan ini harus secepatnya dihentikan di tahun pertama pemerintahan Jokowi-JK sehingga akses lahan berkeadilan cepat terjadi.
Peta areal penggunaan lain (APL) dan daftar kepemilikan hak guna usaha (HGU) harus dipublikasikan sehingga masyarakat bisa memanfaatkan APL dan mengawasi HGU yang mangkrak untuk diredistribusi. Konsolidasi lahan sempit di Jawa juga harus dilakukan agar skala ekonominya tercapai. Peningkatan luas garapan memungkinkan dilakukan mekanisasi menyeluruh sehingga terjadi peningkatan efisiensi dan produktivitas serta upah tenaga kerja pertanian.
Hasil penelitian di Sidrap, Sulawesi Selatan, melalui modernisasi pertanian, pengolahan tanah, tanam, panen dapat dihemat biaya masing masing minimal 30 persen sehingga ada tambahan keuntungan signifikan bagi petani. Tambahan keuntungan ini dapat digunakan untuk membayar operator alat dan mesin pertanian. Saat ini operator mesin pertanian dibayar Rp 150.000-Rp 200.000 per hari sehingga pasti menarik minat generasi muda.
Pengoptimalan akses pengelolaan lahan juga harus dilakukan di kebun kelapa sawit, saat ini 10 juta hektar dan padi 8 juta hektar. Jika daya dukung (carrying capacity) diasumsikan dua sapi per hektar, Indonesia dapat mengembangkan 36 juta sapi (enam juta keluarga dapat ditampung dengan asumsi 1 keluarga mengelola 6 sapi). Dalam waktu tiga tahun, pasti swasembada daging sapi tercapai dan masyarakat tak didera harga daging mencekik.
Selanjutnya pemerintah harus memperkuat akses petani ke benih berkualitas. Saat ini, banyak putra-putri terbaik Indonesia bekerja di perusahaan benih dan bibit multinasional, di dalam ataupun luar negeri. Melalui insentif proporsional dan profesional, pemerintah dapat mengundang mereka kembali ke Tanah Air untuk membangun industri benih bertaraf internasional. Produksi benih bermutu itu selanjutnya dijual murah ke petani sehingga produksinya mampu bersaing dengan produk impor.
Penyesuaian harga pupuk bersubsidi per jenis pupuk Rp 400 per kilogram tiap tahun untuk mitigasi penyimpangan pupuk bersubsidi harus dilakukan sekaligus sebagai sumber pendanaan perbaikan jaringan irigasi.
Katup pengaman
Mekanisme katup pengaman defisit pangan pokok dapat dipantau melalui DSS. Berdasarkan informasi prediksi produksi, konsumsi, dan cadangan pangan setempat, redistribusi pangan dari daerah surplus ke daerah defisit diikuti pemenuhan pangan substitusinya, dapat dilakukan lebih dini. Sebaliknya saat surplus, industri pengolahan rakyat segera menyerap dan mengolah untuk meningkatkan harga dan nilai tambah. Pendekatan sederhana, konkret, dan operasional ini apabila dieksekusi pemerintahan Jokowi-JK di semua sentra produksi pangan Indonesia dengan basis petani dan kelompok tani, akan menjadikan rakyat berdaulat terhadap pangannya. Kedaulatan pangan petani menjadi fondasi kuat mencapai kedaulatan pangan nasional yang selama ini terus dikoyak dan dicabik-cabik para pihak yang ingin memperebutkan pangsa pasar pangan Indonesia yang tumbuh pesat.
Ambruknya sistem produksi kedelai yang diikuti keruntuhan sistem produksi ternak dan kehancuran infrastruktur produksi gula akibat permainan pemburu rente harus dihentikan at all cost. Liberalisasi pangan di Indonesia menyusul penandatanganan letter of intent dengan IMF, importasi daging yang berlebihan, dan mafia gula rafinasi yang bocor ke pasar tradisional harus jadi pelajaran berharga, dibarengi pengawasan ketat dan sanksi berat bagi pelaku agar rakyat tak jadi korban globalisasi pangan. Pengetatan dalam pengelolaan pangan nasional dipastikan akan menghasilkan devisa, menekan spekulan, memberikan stimulus bagi sentra produksi pangan untuk memacu produktivitas dan efisiensi sistem produksi, pengolahan hasil, dan pemasarannya.
Pemerintah secara serius dan bertahap harus memberikan insentif dan proteksi non tarif—melalui penerapan codex alimentarius serta sanitary and phytosanitary—sebagai filter ampuh meredam serbuan pangan impor. Implikasinya, produk pangan nasional juga harus dikenakan standar sama. Pemerintah dan dunia usaha suka atau tidak suka harus bersinergi membina petani agar menerapkan good agriculture practices, termasuk good handling practices dan turunannya, sehingga serbuan produk impor bisa ditahan dan daya saing produk nasional di pasar internasional menguat.
Gatot Irianto Praktisi Pertanian Perdesaan
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/141013kompas/#/7/
Langganan:
Postingan (Atom)