Jumat, 31 Januari 2014

Gara-gara beras Vietnam ilegal, Gita isyaratkan mundur

Kamis, 30 Januari 2014

Gara-gara beras Vietnam ilegal, Gita isyaratkan mundur

Sindonews.com - Isu Gita Wirjawan mundur dari jabatan Menteri Perdagangan (Mendag) kembali santer beradar malam ini. Penyebabnya, melalui akun twitternya, Gita "mengoceh" dirinya akan mengambil keputusan penting dalam karirnya.

"Besok saya akan mengambil keputusan penting dalam karir saya. Bismillah," demikian kicau Gita dalam akun twitternya, Kamis (30/1/2014) malam.

Mengiringi isu mundur tersebut, banyak asumsi-asumsi yang muncul di masyarakat. Menjadi peserta konvensi Calon Presiden Indonesia dari Partai Demokrat adalah alasan yang paling logis yang dikemukakan masyarakat.

Namun tidak hanya itu, isu miring juga tidak terlepas dari dugaan-dugaan kenapa Gita memilih mundur dari jabatannya. Adalah masalah beras impor ilegal asal Vietnam, di mana diketahui yeng mengeluarkan izin impor adalah instansi Kementerian Perdagangan yang dia pimpin.

Sebelumnya, Gita Wirjawan mengakui bahwa kementeriannya yang memberikan izin impor sejumlah beras dari Vietnam. Meski demikian, dia menjelaskan bahwa izin tersebut dikeluarkan atas rekomendasi dari Kementerian Pertanian (Kementan).

"Saya lupa kapan izinnya dikeluarkan, tapi itu berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Pertanian," ujar Gita beberapa waktu lalu.

Sementara, Menteri Pertanian Suswono meminta kasus peredaran beras impor asal Vietnam diusut tuntas. Pasalnya, beras tersebut jelas ilegal.

“Saya minta diusut tuntas, agar diketahui siapa di balik impor beras ilegal itu,” kata Suswono, kemarin.

Suswono menegaskan, Kementerian Pertanian tidak pernah mengeluarkan rekomendasi impor beras dari Vietnam. Karena itu pihaknya telah mengirimkan surat kepada Menteri Perdagangan guna meminta klarifikasi mengapa ada beras impor asal Vietnam yang masuk ke pasar.

Mentan menjelaskan, beras impor asal Vietnam yang saat ini beredar di pasaran adalah beras jenis medium. Kementan tidak pernah mengeluarkan rekomendasi untuk mengimpor beras jenis ini karena stok cukup bahkan surplus.

“Produksi beras kita surplus 5 juta ton tahun 2013. Dalam banyak kesempatan saya selalu bicara tahun ini tidak ada alasan untuk impor beras. Bulog juga punya stok hingga 2 juta ton akhir tahun lalu,” kata Suswono.

Sekedar diketahui, beras Vietnam ditemukan beredar di Pasar induk Cipinang Jakarta. Beras tersebut justru berjenis medium, bukan justru beras premium.

Ini bukan kali pertama Gita diisukan mundur dari jabatannya. Sebelumnya, salah satu peserta konvensi penjaringan Calon Presiden (Capres) Partai Demokrat, Gita Wirjawan siap mundur dari jabatannya sebagai Menteri Perdagangan, jika diminta oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Kalau diminta oleh Pak SBY ya, oh ya tentu (siap mundur)," kata Gita beberapa waktu lalu.

Menurutnya, nasib jabatan seorang menteri yang menjadi peserta konvensi, ada di tangan Presiden SBY. Untuk sementara, dirinya mengaku belum ingin mengambil cuti sebagai menteri, untuk mengikuti Konvensi Partai Demokrat tersebut.

"Itu saya rasa prerogratif Bapak Presiden yang sudah memberikan amanat ke saya sebagai menteri. Apapun yang beliau pikirkan, akan sangat dihormati," imbuhnya.


(gpr)
http://ekbis.sindonews.com/read/2014/01/30/34/831622/gara-gara-beras-vietnam-ilegal-gita-isyaratkan-mundur

Kamis, 30 Januari 2014

Wamendag Akui Kementeriannya Keluarkan Izin Impor Beras

Kamis, 30 Januari 2014

Wamendag Bayu Krisnamukti
Wamendag Bayu Krisnamukti
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Bayu Khrisnamurti mengakui, Kemendag memang pernah mengeluarkan izin impor beras sekitar 16.832 ton yang diperuntukkan bagi beras khusus.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2/2012 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/ 4/2008 tentang ketentuan impor dan ekspor beras. Namun ia menegaskan, yang dipermasalahkan saat ini yaitu adanya laporan beredarnya beras nonkhusus yang datang dari Vietnam.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) serta pihak-pihak terkait lainnya akan bersama-sama melakukan investigasi terkait masuknya produk beras berjenis nonkhusus yang diimpor dari Vietnam.

http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/14/01/30/n07p2o-wamendag-akui-kementeriannya-keluarkan-izin-impor-beras

Bulog Minta Pemkab Percepat Penetapan SK Pagu Raskin

Kamis, 30 Januari 2014

BANDA ACEH - Bulog Aceh meminta pemerintah kabupaten/kota untuk segera menetapkan surat keputusan pagu beras miskin (Raskin) masing-masing kecamatan untuk tahun 2014. Imbauan itu disampaikan Bulog Aceh menyusul telah ditetapkannya pagu raskin tahun ini.

“Selain karena pagunya sudah keluar, sekarang harga beras di pasar tinggi karena disebabkan belum musim panen padi. Sehingga masyarakat yang berpenghasilan rendah dapat terbantu pemenuhan beras untuk rumah tangganya dengan raskin tersebut,” ujar Kepala Bulog Aceh, Ali Ardi kepada Serambi, Rabu (29/1).

Dikatakan, terdapat delapan kabupaten/kota dalam proses penyusunan pagu raskin masing-masing kecamatannya. Yaitu Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Barat, Subulussalam, Singkil, Banda Aceh, Sabang, dan Aceh Timur.

“Mudah-mudahan ke delapan kabupaten/kota ini dapat menyelesaikan penetapan SK pagu raskin dengan cepat. Diharapkan awal Februari nanti sudah bisa disalurkan,” ujar Ali.

“Kalau SAP-nya sudah keluar, beras bisa langsung kami distribusikan ke masing-masing kecamatan. Dengan demikian harga beras di pasar bisa kembali normal dan masyarakat miskin bisa langsung merasakan manfaatnya,” tambahnya.

Pihaknya mengaku sudah berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Aceh melakukan operasi pasar beberapa hari lalu. “Kita lihat pergerakan beras dulu untuk saat ini. Apabila raskin belum disalurkan dan harga beras di pasar masih tinggi juga, kita akan lakukan OP lagi,” pungkas Ali.(ni)

http://aceh.tribunnews.com/2014/01/30/bulog-minta-pemkab-percepat-penetapan-sk-pagu-raskin

Menko Perekonomian Minta Semua Importir Beras Vietnam Diperiksa

Kamis, 30 Januari 2014

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa meminta semua importer beras yang mendapatkan izin impor beras asal Vietnam di 2013 diperiksa.  

“Ya semuanya harus dipanggil dan diperiksa,” ujar Hatta di kantor Kementerian Perekonomian, Jakarta, Rabu (29/1).

Menurut Menko Perekonomian, ia  telah mengintruksikan Menteri Pertanian dan Dirjen Bea Cukai untuk melakukan pengecekan dan penyelidikan terkait temuan beredarnya beras asal Vietnam di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur dan meminta Dirjen Bea Cukai.

“Saya minta selidiki dan tuntaskan, jangan sampai ada pihak-pihak yang bermain. Izin untuk beras premium tapi isinya beras medium,” ujar Hatta.

Ia menjelaskan sebelum ada izin impor dari Kementerian Perdagangan para importer mendapat rekomendasi impor dari Kementerian Pertanian untuk mendatangkan beras premium atau beras khusus. Lalu rekomendasi ini pun dilanjutkan ke Kementerian Perdagangan hingga sampai ke Direktorat Jenderal Bea Cukai dalam bentuk dokumen Surat Persetujuan Impor (SPI).

“Saya sudah tanya Menteri Pertanian. Beliau mengakui lewat dirjennya memberikan izin impor untuk beras tertentu. Nah, sekarang pertanyaan kita, pasti kan Kemendag memberikan izin sesuai dengan rekomendasi itu. Kenyataannya beras yang di pasar itu ada medium. Berarti dicek ini importirnya, harus diperiksa," terang Menko Perekonomian Hatta Rajasa.

Sementara itu Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) serta pihak-pihak terkait lainnya akan bersama-sama melakukan investigasi terkait masuknya produk beras berjenis nonkhusus yang diimpor dari Vietnam.

Diinvetigasi

Senebrara itu Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Bayu Khrisnamurti mengakui, Kemendag memang pernah mengeluarkan izin impor beras sekitar 16.832 ton yang diperuntukkan bagi beras khusus. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2/2012 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/ 4/2008 tentang ketentuan impor dan ekspor beras.

Namun ia menegaskan, yang dipermasalahkan saat ini yaitu adanya laporan beredarnya beras nonkhusus yang datang dari Vietnam.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri Perdagangan juga mengungkapkan dukungannya kepada jajaran Bea Cukai Kemenkeu yang saat ini terus menindaklanjuti persoalan ini. "Saya mendukung langkah yang dilakukan Bea Cukai sekarang. Mereka melakukan pemeriksaan fisik, dan kami rasa itu merupakan langkah dan upaya yang baik," kata Bayu di Jakarta, Rabu (29/1).

Wamendag mengaku, pihaknya  mendukung penuh upaya Bea Cukai dalam lebih memperketat pengawasan impor beras.

(Humas Kemenko Ekon/Humas Kemenkeu/ES)

http://setkab.go.id/berita-11939-menko-perekonomian-minta-semua-importir-beras-vietnam-diperiksa.html

DPR: Tindak Tegas Importir Beras Illegal

Kamis, 30 Januari 2014

Petugas berada di tumpukan beras untuk masyarakat miskin (raskin) yang akan didistribusikan ke rumah tangga sasaran (RTS) wilayah Kabupaten Nganjuk di gudang Bulog Sub Divre V Kediri di kawasan Kedondong, Nganjuk, Jawa Timur, Rabu (29/1).
Petugas berada di tumpukan beras untuk masyarakat miskin (raskin) yang akan didistribusikan ke rumah tangga sasaran (RTS) wilayah Kabupaten Nganjuk di gudang Bulog Sub Divre V Kediri di kawasan Kedondong, Nganjuk, Jawa Timur, Rabu (29/1). (sumber: Antara)
Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto meminta pemerintah untuk menindak tegas importir beras illegal. Hal ini penting dilakukan agar tidak mengganggu serapan beras petani dalam negeri. Keberadaan beras impor dari Vietnam, yang diduga illegal ini perlu ditelusuri lebih lanjut untuk mendapat kejelasan.

Lebih lanjut legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil Sumatera Barat ini menjelaskan Un­dang-Undang Pangan No 18 Tahun 2012 tentang Pangan, secara jelas mengungkapkan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah diuta­makan melalui pembelian Pangan Pokok produksi dalam negeri, terutama pada saat panen raya. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan kesejah­teraan petani.

"Dengan kondisi produksi beras yang surplus lima juta ton pada 2013, seharusnya tidak ada lagi impor beras. Justru penyerapan beras dalam negeri dari petani harus ditingkatkan agar memberikan dampak po­sitif bagi peningkatan kese­jah­teraan petani," katanya.

Penulis: /FAB

http://www.beritasatu.com/ekonomi/163746-dpr-tindak-tegas-importir-beras-illegal.html


Bulog Bantah Jadi Pemasok Beras Ilegal asal Vietnam

Kamis, 30 januari 2014

Bulog Bantah Jadi Pemasok Beras Ilegal asal Vietnam

Liputan6.com, Jakarta : Beras impor berjenis khusus asal Vietnam yang dituding masuk tanpa izin (ilegal) ke Indonesia saat ini masih ditelusuri oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. 

Kabarnya, beras dengan kode HS 1006.30.99.00 (medium) dengan tingkat pecahan paling tinggi 25% seharusnya hanya dapat diimpor oleh Perum Bulog.

Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso yakin jika BUMN yang dipimpinnya ini tidak terlibat dalam kegiatan impor beras tersebut. Pasalnya, sudah satu tahun Bulog tidak melakukan impor.

"Itu bukan Bulog yang impor karena Bulog impor terakhir pada akhir 2012, dan itu berasnya medium, bukan beras khusus," ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, seperti ditulis Kamis (30/1/2014).

Sutarto beralasan Bulog tidak pernah melakukan impor beras khusus seperti beras Vietnam ini lantaran tidak pernah mendapatkan penugasan dari pemerintah akan hal tersebut.

"Bulog memang belum pernah impor beras khusus, dan belum diberi penugasan untuk mengimpor beras khusus," lanjutnya.

Dia menjelaskan, jika pun melakukan impor Bulog hanya melakukan import beras jenis premium dan bukan beras khusus.

"Persediaan beras premiun kita sampai tahun lalu 20 ribu ton. (Pengadaan beras premium) kita tidak bisa menahan karena itu bisnisnya bulog, bukan penugasan pemerintah. Setahu saya yang diizinkan untuk diimpor oleh swasta itu adalah beras khusus," jelasnya.

Meski demikian menurut dia jenis beras khusus seperti japonica dan basmati yang masuk ke Indonesia memang harus dibatasi karena beras jenis ini bisa juga mengganggu harga beras nasional jika jumlah yang beredar di pasaran terlalu banyak. "Saya kira itu tetap dibatasi karena kalau masuk ke masyarakat akan menekan harga," tandas Sutarto. (Dny/Nrm)

http://bisnis.liputan6.com/read/813627/bulog-bantah-jadi-pemasok-beras-ilegal-asal-vietnam?wp.bsns

Politisi Golkar: Gita Wirjawan Bertanggungjawab Beras Ilegal Vietnam

Kamis, 30 Januari 2014

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Firman Subagyo, meminta kepada aparat penegak hukum harus mengusut tuntas dan menindak tegas masuknya beras impor ilegal 19.600 ton dari Vietnam.

"Berasnya harus disita untuk negara," kata Firman ketika dikonfirmasi Tribunnews.com, Kamis (30/1/2014).

Menurut Firman, Menteri Pertanian Suswono telah dimintai tanggapannya oleh Dewan dalam rapat namun tegas  menjawab tidak mengeluarkan rekomendasi dan beras impor termasuk beras jenis medium sekalipun.

"Yang harusnya yang boleh mengimpor hanya Bulog atas permintaan pemerintah," kata Firman.

Juga disampaikan oleh Mentan, lanjut Firman, bahwa stok beras nasional masih cukup mencapai 2 juta ton.

"Yang ada di Bulog mafia impor pangan sudah sangat luar biasa untuk itu harus ditindak secara tegas karena disisi lain petani sedang dihadapkan kepada musibah bencana yang tak kunjung habis tetapi oknum pemerintah berebut dolar AS dari kebijakan impor pangan," kata dia.

Lanjut politisi Golkar ini Menteri Perdagangan Gita Wirjawan harus bertanggungjawab memberi izin beras impor.

"Ini sangat menyakitkan hati rakyat untuk itu Gita Wirjawan harus bertanggungjawab," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu mencatat telah terjadi importasi beras sebanyak 83 kali dengan total 19.600 ton. itu dilakukan oleh 58 importir terdaftar yang menerima SPI kemendag.

Beras Vietnam yang diimpor tersebut memiliki spesifikasi medium. Jenis beras yang sebenarnya hanya boleh diimpor oleh Perum Bulog.

http://www.tribunnews.com/nasional/2014/01/30/politisi-golkar-gita-wirjawan-bertanggungjawab-beras-ilegal-vietnam

Mentan Minta Gita Wirjawan Klarifikasi Soal Beras Ilegal Vietnam

Kamis, 30 Januari 2014

 Mentan Suswono

REPUBLIKA.CO.ID, Mentan Minta Kasus Impor Beras dari Vietnam Diusut Tuntas

JAKARTA – Menteri Pertanian Suswono meminta kasus peredaran beras impor asal Vietnam diusut tuntas. “Saya minta diusut tuntas, agar diketahui siapa di balik impor beras ilegal itu,” kata Mentan Suswono, Rabu (29/1) di Jakarta.

Mentan menegaskan, Kementerian Pertanian tidak pernah mengeluarkan rekomendasi impor beras dari Vietnam. Karena itu pihaknya telah mengirimkan surat kepada Menteri Perdagangan Gita Wirjawan guna meminta klarifikasi mengapa ada beras impor asal Vietnam yang masuk ke pasar.

Mentan menjelaskan, beras impor asal Vietnam yang saat ini beredar di pasaran adalah beras jenis medium. Kementan tidak pernah mengeluarkan rekomendasi untuk mengimpor beras jenis ini karena stok cukup bahkan surflus.

“Produksi beras kita surflus 5 juta ton tahun 2013. Dalam banyak kesempatan saya selalu bicara tahun ini tidak ada alasan untuk impor beras. Bulog juga punya stok hingga 2 juta ton akhir tahun lalu,” kata Mentan.

Lebih lanjut Mentan mengemukakan, Mentan hanya mengeluarkan rekomendasi impor untuk beras jenis khusus yang peredarannya tertutup, tidak bebas. Beras jenis khusus ini adalah beras ketan, menir, beras untuk penderita diabetes, dan beras kebutuhan restoran tertentu.

“Beras jenis khusus ini jumlahnya impornya pun sangat terbatas, karena konsumennya juga terbatas,” imbuh dia.

Namun setelah dilakukan pengecekan data ke Direktorat Jenderal Pemasaran Hasil Pertania (P2HP), ternyata instansi yang berhak mengeluarkan rekomendasi beras khusus ini pun tidak pernah memberikan rekomendasi impor beras khusus asal Vietnam pada tahun 2013.

Suswono menambahkan, impor beras medium hanya dilakukan oleh Bulog. Itu pun dilakukan setelah Bulog menerima penugasan dari Rapat Koordinasi Terbatas di Menko Perekonomian. Dan Bulog juga menyatakan tidak melakukan impor tahun 2013 lalu.

“Jadi ini jelas beras ilegal. Karena bukan diimpor oleh Bulog, dan tidak pernah ada rekomendasi dari Kementan,” tandas Suswono.

Sebagaiaman diketahui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merilis impor beras dengan pos tarif atau HS 1006.30.99.00 asal Vietnam. Impor dilakukan oleh 58 perusahaan dengan 83 kali pemasukan melalui Pelabuhan Tanjung Priok dan Belawan. Total impor mencapai k 16.900 ton.

http://usum.co/news/read/2014/01/30/mentan-minta-gita-wirjawan-klarifikasi-soal-beras-ilegal-vietnam/

Rabu, 29 Januari 2014

Bos Bulog siap digantung di Monas jika terlibat impor beras

Rabu, 29 Januari 2014

Bos Bulog siap digantung di Monas jika terlibat impor beras

Merdeka.com - Menteri BUMN Dahlan Iskan haqqul yaqin Perum Bulog tak terlibat impor beras Vietnam. Sangking yakinnya, dia sampai sesumbar bahwa Sutarto Alimoeso, kepala Bulog, bersedia digantung di Monas jika ketahuan terlibat urusan tersebut.

"Tapi yang jelas Bulog tidak impor. Pak Tarto mau digantung di Monas jika impor. Saya agak keras untuk soal ini dan Pak Tarto berkomitmen untuk tidak impor," ujar Dahlan disela-sela acara outlook BUMN, di Jakarta, Rabu (29/1).

Dia mengaku banyak pihak yang menuding Bulog terlibat impor beras tersebut. Namun, dia meyakinkan banyak pihak bahwa Bulog tidak punya alasan untuk impor beras.

"Komitmetn kita kan tidak ada impor lagi, gudang-gudang Bulog penuh dengan beras. Tapi kan ada pihak lain yang impor," jelasnya.

Sebelumnya, Sutarto menegaskan Bulog tidak melakukan impor beras sejak tahun lalu. Pengadaan beras untuk cadangan pemerintah dan rakyat miskin diusahakan dari dalam negeri.

"Bulog tidak impor beras dari manapun," ujar Sutarto.

[yud]

http://www.merdeka.com/uang/bos-bulog-siap-digantung-di-monas-jika-terlibat-impor-beras.html

Hatta Minta, Kemendag Jelaskan Impor Beras Vietnam

Rabu, 29 Januari 2014

Jakarta,POL - Impor beras hanya diberikan kepada Bulog, itu pun apabila diperlukan. Tahun 2013, Bulog tidak mengimpor karena produksi cukup. Jadi apabila ada impor dari Vietnam, selain yang dilakukan Bulog, Kemendag harus menjelaskan

MENKO Perekonomian Hatta Rajasa ingin penjelasan dari Kemendag, terkait pengadaan 16,9 ton beras melalui impor yang menjadi polemik di Pasar Induk Cipinang.

"Saya akan klarifikasi dan minta penjelasan soal tersebut, karena izin impor hanya diberikan kepada Bulog," ujar Hatta di Jakarta, Selasa (28/1/2014).

Hatta mengatakan seharusnya impor beras tidak terjadi, karena Perum Bulog telah melaporkan bahwa produksi beras nasional mencukupi selama tahun 2013, sehingga impor tersebut tidak dibutuhkan pemerintah.

"Impor beras hanya diberikan kepada Bulog, itu pun apabila diperlukan. Tahun 2013, Bulog tidak mengimpor karena produksi cukup. Jadi apabila ada impor dari Vietnam, selain yang dilakukan Bulog, Kemendag harus menjelaskan," tuturnya.

Sementara itu, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag)  Bachrul Chairi mengatakan, tahun 2013, pihaknya telah mengeluarkan izin impor beras jenis khusus sebanyak 16.000 ton. Beberapa jenis beras yang diizinkan importasinya itu adalah basmati dan japonica dari Vietnam.

Ia menjelaskan, jumlah importir beras jenis basmati tahun lalu sebanyak 50 perusahaan. Untuk importir beras jenis japonica jumlahnya 114 perusahaan.

"Memang izin impornya dikeluarkan Kementerian Perdagangan," kata Bachrul, di Jakarta Selasa (28/1/2014). Menurutnya, izin impor yang diberikan tersebut sudah berjalan dengan benar karena telah sesuai dengan dasar hukumnya.

Dia menambahkan, untuk dapat mengimpor beras jenis khusus tersebut, Kemendag harus didasarkan pada rekomendasi yang diberikan Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (Dirjen P2HP) Kementerian Pertanian (Kementan).

Selain itu, importasi beras juga melalui pre shipment inspection yang dilakukan di negara asal beras. Pemeriksaan itu melingkupi jumlah dan kualitas.

"Jadi, setiap barang sebelum berangkat dilakukan pengetesan secara acak oleh surveyor Indonesia," ujarnya.

Pihaknya saat ini sedang melakukan pendalaman terkait beredarnya beras jenis medium di pasaran. "Dari sistemnya sendiri, menurut kami sudah berjalan dengan benar. Karena apa yang dilakukan Kemendag dasar hukumnya sudah ada," tutur Bachrul.

Sebelumnya, Menteri BUMN Dahlan Iskan berkomitmen mendukung penuh segala upaya pemerintah dalam menciptakan swasembada beras nasional, dan menghentikan seluruh impor bahan pokok makanan itu dari luar negeri, khususnya Thailand.

"Meski hal ini wilayah Kementerian Pertanian, kami dari Kementerian BUMN berkomitmen untuk membantu usaha baik pemerintah tersebut, melalui BUMN maupun perusahaan umum milik negara yang berkompeten dengan isu itu," kata Dahlan seperti diberitakan Antara.POL|H.PELITA

http://www.pelitaonline.com/mobile/detail.php?id=136966

Pedagang: 1.400 Ton Beras Vietnam Masuk Pasar Induk Cipinang

Rabu, 29 Januari 2014

Selama 2013, Bulog tidak mengimpor beras, karena produksi cukup.

VIVAnews - Pedagang beras di Pasar Induk Beras Cipinang menyebut bahwa pada bulan ini, banyak beras impor Vietnam jenis medium yang masuk.

"Januari, sudah masuk sekitar 1.400 ton," kata seorang pedagang beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Billy Haryanto, ketika dihubungi VIVAnews, Selasa 28 Januari 2014.

Billy mengungkapkan, beras Vietnam tersebut masuk saat pertengahan Januari ini. "Pokoknya, tanggal 15 Januari dibongkar," kata dia.

Seperti diketahui, beras Vietnam umum --sering disebut beras medium-- ditemukan beredar di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta. Pedagang beras pun mengadukannya kepada pemerintah.

Sebab, beras yang seharusnya diimpor adalah beras premium, bukan beras medium. Pedagang pun menyebut ada dokumen resmi importasi beras medium ini.

Namun, pernyataan ini dibantah pemerintah. Alasannya, beras yang bisa diimpor swasta berjenis premium, sedangkan yang medium hanya dapat dilakukan oleh Perum Bulog.

Sementara itu, menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, selama 2013, Bulog tidak mengimpor beras, karena produksi cukup. Kementerian Perdagangan pun mengklaim telah membentuk tim untuk menyelidiki kasus ini.

Tetapi, pernyataan pemerintah seolah dimentahkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Bea dan Cukai menyebut bahwa importasi beras tersebut disertai dengan dokumen resmi dari Kementerian Perdagangan.

"Beras Vietnam yang membanjiri Pasar Induk Cipinang tersebut bukan berasal dari penyelundupan, namun benar-benar diimpor melalui Tanjung Priok dan Belawan, dan memang ada perizinannya dari Kemendag," seperti dikutip dari keterangan tertulisnya.

Selama 2013, Ditjen Bea dan Cukai mencatat adanya 83 kali importasi beras yang berkode 1006.30.99.00 ini. Selain itu, importasi beras ini dilengkapi dengan Surat Persetujuan Impor (SPI) dari Kementerian Perdagangan kepada 58 importir selain Perum Bulog.

Total kuota yang diberikan sebanyak 16.900 ton dan importasi ini melalui Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Belawan.

"Impor beras tersebut telah dilengkapi dengan perizinan yang diperlukan (SPI dari Kemendag), walaupun semestinya perizinan tersebut tidak sesuai dengan  ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 06/M-DAG/PER/2/2012. Namun, perizinan tersebut sah dan dikeluarkan secara resmi oleh Kemendag," seperti dikutip dalam keterangan itu. (art)

http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/476932-pedagang--1-400-ton-beras-vietnam-masuk-pasar-induk-cipinang

DPR Tolak Usulan Kenaikan Harga Raskin Sampai 30%

Rabu, 29 Januari 2014

RMOL. DPR menolak usulan Perum Bulog yang ingin menaikkan harga beras untuk rakyat miskin (raskin). Kebijakan tersebut dianggap sering salah sasaran dan membebani rakyat.

Anggota Komisi IV DPR Ian Siagian menegaskan, tidak alasan bagi Bulog menaikkan harga raskin. Perusahaan pelat merah seharusnya hanya fokus dalam penyaluran supaya tepat sasaran.

“Terkait dengan urusan sub­sidi, itu urusan pemerintah dan DPR. Bulog tidak perlu me­mikirkan,” tegasnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Politisi PDIP itu mengatakan, saat ini masih banyak raskin yang tidak tepat sasaran dan banyak dinik­mati orang kaya. Daftar pe­nerima raskin harusnya dikaji lagi.

Terkait melonjaknya beban subsidi untuk raskin, Ian menga­takan, tidak menjadi masalah selama itu dinikmati masyarakat ba­wah. Sebab itu, dia juga me­minta dilakukan audit terhadap penyaluran raskin, disamping kualitasnya juga perlu diperbaiki, apalagi saat ini banyak keluhan kualitasnya buruk.

Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso mewacanakan kenaikan harga raskin sebesar 30 persen. Pasalnya, selama ini Bu­log selalu menjual beras ke­pada rakyat miskin dengan harga di bawah harga pasar. Kondisi ini membuat pemerintah harus meng­alokasikan anggaran subsi­di yang besar untuk program raskin.

“Untuk menghindari itu (sub­sidi besar), maka naikkan harga. Ini siap-siap saja, siapa tahu ganti pemerintah ganti kebijakan,” kata Sutarto.

Dia mengatakan, tahun ini har­ga raskin masih dipatok  Rp 1.600 per kg. Rencananya tahun depan dinaikkan menjadi Rp 2.800, kemudian menjadi Rp 3.000 per kg pada 2016, dan Rp 3.200 pada 2017-2018.

Sutarto mengakui, kenaikan harga akan memberatkan masya­rakat miskin. Karena itu, dia mengusulkan pemerintah daerah ikut membantu.

Dia mengungkapkan, pada 2013, realisasi penyaluran raskin cukup besar. Dalam setahun, pemerintah menyalurkan 15 kali raskin. Kebijakan itu diambil sebagai kompensasi kebijakan kenaikan BBM dan menjelang hari raya keagamaan.

Dari data Bulog, saat ini 15,5 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS) membeli raskin dengan harga Rp 1.600 per kg. Jatah satu RTS 15 kg setiap bulannya. Bulog berharap jumlah RTS pada 2018 turun menjadi 4,99 juta dengan jatah dinaikkan menjadi 40-45 kg per bulan.

“Bulog mengusulkan penam­ba­han alokasi per RTS secara bertahap sehingga dapat meme­nuhi 75 persen hingga 80 persen dari kebutuhan beras RTS,” kata Sutarto.

Dia menambahkan, penerima raskin tidak hanya kelompok masyarakat miskin. Lebih dari se­paruh penduduk Indonesia mene­rima beras itu, sekitar 12,5 persen bahkan kelompok orang kaya.

Kepala Kelompok Kerja Pe­ngen­dali Kluster 1 Sekretariat Tim Nasional Percepatan Pe­nang­gulangan Kemiskinan Sri Ku­sumastuti Rahayu mem­per­tanyakan kecilnya volume raskin yang diterima RTS. Dari yang dialokasikan 15 kg per RTS, kenyataan di lapangan hanya me­nerima 5 kg.

Kalau realisasinya hanya me­nerima 5 kg akibat raskin juga diterima warga yang bukan ma­suk kategori miskin, makin kecil pula bantuan yang diterima ke­lom­pok masyarakat miskin.  ***

http://m.rmol.co/news.php?id=141620

JK : Impor Beras Harus Disetujui Bulog

Rabu, 29 Januari 2014

JAKARTA (KRjogja.com) - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan impor beras harus disetujui oleh Bulog.
Kementerian Perdagangan harus mengklarifikasi dengan jelas mengenai adanya beras impor asal Vietnam di Pasar Induk Cipinang.

"Kalau impor kan perdagangan, tapi yang bisa impor Bulog aja, Spesial impor itu Bulog aja," demikian Ketua PMI Jusuf di Carrefour MT Haryono, Jakarta

Usai melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU). MoU ini terkait dengan penyediaan barang bantuan bencana di gerai Carrefour MT Haryono, Jakarta.

Semua harus dicek ulang mengenai berkas-berkas mengenai impor beras asal Vietnam tersebut. "Silakan dicek saja, mustinya kan tidak perlu impor, siapa yang kasih izin, karena impor itu kalau tanpa sepengetahuan Bulog, tidak boleh," tutupnya.(Ati)

http://krjogja.com/read/202841/jk-impor-beras-harus-disetujui-bulog.kr

Selasa, 28 Januari 2014

JK Minta Usut Beredarnya Beras Impor

Kamis, 28 Januari 2014

JAKARTA - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla merasa prihatin mendengar kabar beredarnya 15.000 ton beras impor dari Vietnam di Indonesia. Menurutnya saat ini pemerintah tak perlu lagi melakukan impor beras.

"Mestinya tidak ada lagi yang seperti itu,  padahal kan kita inginnya swasembada," ujar tokoh asal Makasssar  yang akrab disapa JK ini saat ditemui di Jalan MT Haryono, Jakarta, Selasa (28/1).

JK meminta agar beredarnya beras Vietnam itu ditelusuri secara tuntas, agar jelas siapa yang harus bertanggung jawab, siapa yang memberikan izin masukknya beras Vietnam itu.

"Itu harus dicek siapa yang kasih izin. Ini harus ada yang bertanggung jawab. Ini sudah jelas siapa yang berikan izin, silahkan tinggal dicek saja," paparnya.

"Kalau untuk masalah impor izinnya ada di Kementerian Perdagangan, tapi yang bisa impor Bulog saja," imbuh Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat ini.

Kabar masuknya beras Vietnam bermula ketika rombongan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa melakukan sidak di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur, Rabu (22/1) lalu. Nah saat itu lah mendadak rombongan kementerian didatangi seorang pedagang yang mengeluhkan masuknya beras impor.

Ditemui usai menggelar rapat koordinasi di Gudang Bulog, Jakarta, Hatta menegaskan tak mungkin ada beras impor masuk. Jika laporan pedagang itu benar, maka bisa dipastikan selundupan.

"Tidak mungkin resmi. Karena beras biasa hanya boleh diberikan Bulog untuk impor. Kecuali beras-beras yang bersifat tertentu. Biasanya untuk beras orang asing. Di luar itu ilegal," aku Hatta.

Hatta lantas meminta Kementerian Perdagangan untuk menghubungi Bea Cukai agar segera menelusuri laporan tersebut. (chi/jpnn)

http://www.jpnn.com/read/2014/01/28/213543/JK-Minta-Usut-Beredarnya-Beras-Impor-

Mentan Suswono Bantah Keluarkan Izin Impor Beras Asal Vietnam

Selasa, 28 Januari 2014

KBRN, Sentul : Menteri Pertanian RI, Suswono, membantah kementeriannya telah mengeluarkan rekomendasi impor beras medium asal Vietnam, yang diduga masuk ke pasar Indonesia. Bahkan Mentan Suswono menegaskan jika benar ada surat izin impor maka dipastikan ilegal.

“Jadi tidak benar. Surat perdagangan kalau benar maka itu ilegal karena tidak ada rekomendasi dari Pokja,” kata Mentan Suswono, usai acara Koordinasi Pengawasan Inspektorat Jenderal di Centul City, Jawa Barat, kepada wartawan Selasa (28/1/2014).

Pihaknya juga telah mengecek ke Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian dan tidak didapati rekomendasi impor beras dari Vietnam. Bahkan Perum Bulog juga tidak direkomendasikan untuk mengimpor beras karena persediaan masih mencukupi.

Mentan Suswono meminta agar Kementerian Perdagangan instropeksi dan tidak asal menuduh kementerian lain. 

“Kalau dia mengatakan itu, ayo duduk bersama dan siapa yang salah. Jangan melemparkan kesalahan kepada kementerian lain. Instropeksi dululah Kementerian Perdagangan. Duduk bersama jangan saling menuduh. Saya mendapatkan laporan tidak benar ada rekomendasi itu.”

Seperti diketahui, sebanyak 16.832 ton beras impor asal Vietnam masuk ke Indonesia. Beras-beras tesebut beredar di pasar tradisional seperti di Pasar Induk Cipinang, Kramat Jati, Jakarta Timur. Pedagang mengeluhkan keberadaan beras asal Vietnam karena dijual lebih murah ketimbang beras lokal.

Mentan Suswono juga meminta jika kementeriannya tidak terbukti mengeluarkan izin maka Kementerian Perdagangan harus mengakui kesalahan.

“Kalau ada yang salah harus diakui dan gentle. Kalau menyelesaikan kesalahan jangan menuduh kementerian lain,” tegasnya. (Sgd/Emro/DS)



http://rri.co.id/index.php/berita/87930/Mentan-Suswono-Bantah-Keluarkan-Izin-Impor-Beras-Asal-Vietnam

Bea Cukai Sebut Beras Vietnam Yang Beredar Impornya Atas Izin Kemendag

Selasa, 28 Januari 2014

RMOL. Teka-teki soal beredarnya beras impor asal Vietnam mulai terkuak. Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai mengungkapkan beras itu masuk secara legal dan ada izin dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada 2013.

“Beras Vietnam yang mem­banjiri Pasar Induk Cipinang bu­kan berasal dari penye­lun­dupan, namun benar-benar di­impor me­lalui Tanjung Priok dan Belawan, dan memang ada per­izinannya dari Kemendag (Ke­men­terian Perdagangan),” jelas Di­rektur Penerimaan dan Infor­masi Cukai dan Pabean Susi­wi­yono dalam rilisnya yang dite­rima Rakyat Merdeka, kemarin.

Menurut Susiwiyono, jenis be­ras yang dapat diimpor diatur da­lam Lampiran II Peraturan Men­teri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/4/2008, di ma­na un­tuk beras lain-lain (Kode HS 1006.30.90.00 yang sesuai Buku Tarif Kepa­bea­nan Indonesia 2012 berubah ke Kode HS 1006.30.99.00) hanya bisa di­im­por dengan tingkat ke­pecahan 5-25 persen oleh Perum Bulog.

“Semestinya tidak ada impor­tasi beras tersebut dan tidak akan beredar di Pasar Induk Cipinang sebagaimana yang dipertanyakan pedagang beras Cipinang,” cetus Susi­wi­yono.

Namun faktanya, sesuai data surat perizinan impor yang diter­bitkan Kemendag dan diterima Bea Cukai untuk dilayani di sistem layanan impor, terdapat 58 im­portir lain selain Bulog yang di­berikan izin untuk mengimpor beras jenis yang dipermasalahkan tersebut (Kode HS 1006.30.99.00) yang berasal dari Vietnam.

Berda­sarkan data impor dari Bea Cukai, menurut Susiwiyono, terdapat importasi sebanyak 83 kali dengan jumlah 16.900 Ton.

Dia mengatakan, Surat Perse­tujuan Impor (SPI) diterbitkan pada 2013 oleh Kemendag de­ng­an menggunakan Kode HS 1006.30.99.00. Semuanya ma­suk melalui Pelabuhan Tanjung Priok dan Belawan.

 Keseluruhan importasi beras dengan Kode HS dimaksud telah dilengkapi dengan laporan sur­veyor total sebanyak 83 Doku­men Pemberitahuan Impor Ba­rang (PIB) dan 83 laporan sur­veyor yang telah diterbitkan dan dikirimkan oleh Kemendag me­lalui Portal Indonesia National Single Window.

“Jadi impor beras asal Vietnam yang diprotes oleh pedagang Ci­pinang itu benar-benar ada. Bah­kan jumlahnya sudah men­capai 83 kali impor,” tegas Susiwiyono.

Dia menambahkan, dasar hu­kum impor beras adalah Per­aturan Menteri Perdagangan No­mor 12/M-DAG/PER/4/2008, sebagaimana diperbarui dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 35/M-DAG/PER/8/2009 dan Peraturan Menteri Per­da­gangan Nomor: 06/ M-DAG/PER/2/2012.

Dalam aturan itu disebutkan, impor beras untuk keperluan tertentu untuk kesehatan dan konsumsi khusus, hanya dapat dilakukan oleh importir terdaf­tar yang telah mendapat perse­tujuan impor (kuota) dari Men­teri Perdagangan.

Menanggapi data Bea Cukai, Wakil Menteri Perdagangan (Wa­men­dag) Bayu Krisnamurthi keu­keuh beras Vietnam yang ber­edar di pasar Induk Cipinang ada­lah be­ras ilegal. “Yang legal ada­lah jenis beras khusus. Di luar itu ilegal,” tegasnya di Jakarta, ke­marin.

Menurut Bayu, pihaknya ha­nya memberikan rekomendasi im­por beras umum dengan kua­litas medium kepada Perum Bu­log untuk operasi pasar. Se­dang­kan untuk perusahaan swasta (importir umum), impor beras umum haram dilakukan.

Perusahaan swasta hanya boleh mendatangkan jenis beras khusus yang tidak diproduksi di Indo­ne­sia. Hal ini, kata Bayu, sesuai de­ngan Peraturan Menteri Perda­gangan Nomor 12/M-DAG/PER/2/2008. “Yang diberikan izinnya adalah beras khusus untuk ke­perluan tertentu,” ujarnya.

Lalu, beras khusus jenis apa yang boleh diimpor perusahaan swasta, Bayu menyebut beberapa contoh jenis beras yang bisa di­impor perusahaan swasta. “An­tara lain beras japonica (Jepang), thai hom mali (Thailand), beras ketan dan beras pecah,” tuturnya.

Untuk diketahui, adanya per­edaran beras impor asal Viet­nam dilaporkan oleh pedagang Pa­sar Induk Cipinang Billy Haryanto kepada Wamendag Ba­yu Krisna­murthi dan Menko Per­ekonomian Hatta Rajasa saat mela­kukan operasi pasar, Rabu (22/1).

Dalam keluhannya, pedagang mengatakan, beras tersebut harga­nya lebih murah dibanding beras yang dijualnya. Apalagi beras ter­sebut mempunyai surat dari Di­rek­torat Jenderal (Ditjen) Per­da­gangan Luar Negeri Kemendag.
Hatta meminta Kemen­dag me­nindak­lan­juti temuan ter­sebut. “Kalau me­mang ada (beras ile­gal) tangkap saja. Cari datanya dan tang­kap orangnya,” tegas Hatta.  ***

http://m.rmol.co/news.php?id=141610

Soal impor ilegal beras Vietnam, Dahlan bela Bulog

Selasa, 28 Januari 2014

Soal impor ilegal beras Vietnam, Dahlan bela Bulog

Merdeka.com - Terkuaknya fakta adanya pasokan beras impor dari Vietnam sebanyak 19.900 ton membuat pemerintah saling tuding. Bea Cukai menuding Kementerian Perdagangan mengeluarkan izin untuk impor beras yang kualitasnya hanya diperbolehkan dilakukan oleh Perum Bulog. Kementerian Perdagangan dan Bulog sebelumnya sudah memasang tameng terlebih dahulu. Keduanya kompak menegaskan tidak melakukan impor beras Vietnam.

Karena masalah ini dikait-kaitkan dengan Bulog, Menteri BUMN Dahlan Iskan ikut angkat bicara. Dia mengaku tidak tahu asal mula kehadiran beras Vietnam di pasaran yang kualitasnya disebut-sebut hanya diberikan untuk Bulog.

Namun Dahlan percaya pada anak buahnya. "Saya enggak tahu, saya juga lagi bertanya (sama Bulog), kok bisa. Bulog katanya juga enggak tahu apa-apa. Dia enggak merasa impor, Bulog juga merasa aneh," ujar Dahlan di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (28/1).

Dahlan menceritakan, keanehan yang dirasakan Bulog karena beras tersebut tiba-tiba sudah ada di pasar. "Ya enggak tahu, dia juga aneh kenapa bisa begitu. Kata pedagang enggak khusus," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, data masuknya 19.900 ton beras dari Vietnam, pertama kali diungkap Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan. Menurut Bea cukai, ada 58 importir yang memperoleh Surat Persetujuan Impor (SPI) resmi dari Kementerian Perdagangan, sehingga statusnya bukan ilegal atau selundupan. Saling lempar tanggung jawab ini menurut Didik harus ditengahi oleh DPR.

Laporan impor beras ini sudah mencuat pekan lalu, seperti disampaikan pedagang bernama Billy Haryanto kepada rombongan menteri perekonomian yang menggelar inspeksi di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur. Namun, pengaduan itu ditampik Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi yang kukuh menyebutnya beras selundupan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa memerintahkan Kementerian Perdagangan segera menjelaskan kabar impor beras 19.900 ton dari Vietnam. Tujuannya untuk mencegah isu berkembang menjadi polemik.

Sejauh yang dia tahu, importasi beras jenis medium hanya boleh dilakukan Badan Urusan Logistik (Bulog). Sementara swasta hanya boleh mendatangkan beras jenis khusus.

"Bila ada impor dari Vietnam selain Bulog, harus diklarifikasi dan Kemendag harus menjelaskan. Saya akan minta penjelasan apa sebenarnya yang terjadi," kata Hatta saat dihubungi wartawan, Senin (27/1).

Hatta pun memastikan dari Bulog tidak ada permintaan impor karena pasokan dari dalam negeri cukup. Merujuk peraturan, kondisi tahun lalu juga tidak masuk kategori darurat, yang mendesak adanya pembelian beras dari luar negeri.

"Impor beras hanya diberikan kepada Bulog apabila diperlukan," cetusnya.

[noe]

http://www.merdeka.com/uang/soal-impor-ilegal-beras-vietnam-dahlan-bela-bulog.html

OP Bulog Sepi Peminat

Selasa, 28 Januari 2014

PADANG, HALUAN — Seminggu digelar, Operasi Pasar (OP) Bulog di Pasar Raya Padang masih belum dapat tanggapan antusias dari masyarakat. Dari pengamatan Haluan Senin (27/1), selama lebih kurang satu jam, hanya sekitar 6 orang konsumen saja yang membeli beras murah tersebut.

Dua orang Staf Bulog Divre Sumbar yakni Samhir dan Yudha yang bertugas melayani pembelian OP beras murah pada Senin kemarin menuturkan, sela­ma 6 hari OP digelar, baru sekitar 5,5 ton beras yang berhasil dijual  ke masyarakat.

“Memasuki hari keenam ini, baru sekitar 5,5 ton beras yang berhasil dijual. Rata-rata sehari terjual lebih kurang satu ton lah,” tutur Yudha.

Sementara itu salah seorang warga bernama Yuni yang ditemui Haluan tengah duduk di RTH Imam Bonjol mengatakan, ia memang tidak membeli beras murah yang dijual pihak Bulog tersebut.

“Tidak, saya tidak beli. Tadi saya memang lewat di tempat tersebut. Tapi ketika saya Tanya, harga pergan­tangnya, petugasnya bilang Rp11.800. Saya rasa itu terlalu mahal. Makanya saya tidak jadi membeli,” ujarnya.

Hal senada juga diung­kapkan oleh Welly, yang berjualan minuman di depan Masjid Takwa Muhamma­diyah Padang. “Iya, saya sudah tahu ada Bulog jualan beras di sana. Tapi saya belum sempat membeli. Harganya Rp12 ribu ya? Kok mahal sekali? Biasanya beras Bulog itu harganya murah, tapi kok sekarang mahal?” tuturnya seraya melemparkan beberapa pertanyaan.

Di tempat berbeda, para pedagang beras yang berha­sil ditemui menceritakan, belum ada perubahan harga beras selama OP dilaksa­nakan. Hal tersebut dikuat­kan oleh pernyataan Peri yang berjua­lan di Blok B Pasar Raya Padang. “Harga masih sama dengan minggu lalu. Untuk kualitas satu dihargai Rp20.000 per gantang. Kualitas dua Rp17.000. Dan untuk satu kilonya berada di kisaran Rp10.000-Rp12.000,” ujarnya.

Selain menerangkan tentang harga yang masih belum turun, Peri juga mempertanyakan tentang kompensasi pihak Bulog untuk pedagang. “Kok dalam operasi pasar sekarang pihak Bulog tidak memasukkan beras ke toko-toko? Biasanya saat harga mahal dan Bulog operasi pasar, kami juga diberi kompensasi untuk mendapatkan beras tersebut sekitar 5 atau 7 karung,” tuturnya.

Hal senada juga diung­kapkan Ida, penjual beras dari toko Sembako Danil. “Kenapa Bulog meng­gelar operasi pasar hanya untuk masyarakat saja? Sedangkan untuk kami pedagang belum ada keri­nganan. Biasanya kalau lagi operasi pasar kami juga diberi beras agak beberapa karung. Tapi sekarang tidak,” keluhnya.

Menanggapi curahan hati pedagang yang disam­pai­kan padanya, Humas Bulog Divre Sumbar, Saidi menerangkan, untuk OP yang digelar kali ini mereka memang tidak memasukkan beras ke toko-toko pedagang karena belum ada rekomen­dasi dari Desperindagtamben untuk hal itu. “Pada OP yang digelar tahun-tahun sebelumnya memang ada pasokan yang diberikan untuk pedagang. Tapi, untuk OP kali ini kami hanya menurunkan satgas untuk menjual beras murah pada masyarakat. Adapun untuk toko-toko yang men­jual beras kami memang tidak memasukkan, karena belum ada rekomendasi dari Desperindagtamben untuk melakukan hal tersebut. Jika Desperindagtamben merekomendasikan, kami selalu siap melakukannya,” tutur Saidi. (h/mg-len)

http://www.harianhaluan.com/index.php/berita/haluan-padang/29360-op-bulog-sepi-peminat

Impor Beras Diselidiki

Selasa, 28 Januari 2014

Kemendag Telusuri Pemasukan 16.000 Ton dari Vietnam

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Perdagangan menyelidiki impor 16.000 ton beras asal Vietnam. Laporan pedagang menyebutkan, beras impor itu berjenis medium, sementara Kementerian Perdagangan memberikan izin untuk impor 16.000 ton beras premium.
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Bachrul Chairi menjelaskan, izin impor diberikan kepada importir untuk beras khusus, yakni berjenis basmati dan japonica.

”Izin kami berikan berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Pertanian. Kami sedang memeriksa secara internal dan eksternal untuk mendalami informasi mengenai perbedaan jenis beras itu,” ujar Bachrul, Senin (27/1).

Ia juga mengklaim, 16.000 ton beras itu masuk ke Indonesia sesuai prosedur. Sebelum dikirim ke Indonesia, jenis dan kualitas beras sudah diperiksa tim surveior. Beras itu adalah alokasi impor beras untuk 2013 dari total impor sekitar 160.000 ton beras berbagai jenis. Impor beras basmati dilakukan oleh 50 importir dan beras japonica dilakukan oleh 114 importir.

Sebanyak 16.000 ton beras impor asal Vietnam itu diketahui beredar di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, dengan harga Rp 8.300 per kilogram hingga Rp 8.500 per kg. Beras sejenis produksi petani lokal Indonesia dijual dengan harga Rp 9.000 per kg.

Dalam siaran persnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyebutkan, impor beras asal Vietnam dilakukan oleh 58 importir yang mengantongi surat persetujuan impor (SPI). Kuota impor beras, berdasarkan SPI itu, adalah 16.900 ton.

Berdasarkan dokumen milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, impor dilakukan sebanyak 83 kali sepanjang tahun 2013. Beras yang masuk ke Pasar Induk Beras Cipinang itu masuk ke Indonesia melalui Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara, dan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Didik J Rachbini, menuturkan, impor beras asal Vietnam itu tergolong kecil. Kendati demikian, pemerintah diminta tetap menginvestigasi masuknya beras asal Vietnam yang dipersoalkan jenisnya itu.

Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi mengatakan, pihaknya sudah meminta Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan Direktur Impor untuk menelusuri kasus itu. ”Kebijakan perdagangan tetap, impor beras terbatas hanya untuk beras khusus, kecuali impor yang dilakukan Perum Bulog,” katanya.

Kemendag hanya membuat izin sesuai rekomendasi Kementan. ”Yang sedang kami telusuri sekarang terkait rekomendasi izin impor, izin yang diberikan serta beras yang masuk,” katanya.

Dioplos dengan lokal
Para pedagang beras di Cipinang mengungkapkan bahwa mereka membeli beras medium yang diimpor itu dari importir dengan harga Rp 8.000 per kg.

Beras impor tersebut didatangkan saat nilai tukar rupiah terhadap dollar AS hanya Rp 9.000. Dengan kata lain, harga beli beras tersebut hanya Rp 7.000 per kg dari Vietnam.

Sampai di pedagang, beras lalu dioplos dengan beras lokal yang harganya sudah tembus Rp 9.000 per kg. Karena tampilan fisik beras lebih bagus, setelah dioplos, beras dikemas ulang dengan harga yang lebih tinggi. Jenis beras medium yang diimpor adalah beras wangi. (AHA/MAS)

 http://epaper.kompas.com/kompas/books/140128kompas/#/18/

Ribuan Hektar Sawah Rusak

Selasa, 28 Januari 2014

Jalur Pantura Mulai Diperbaiki

KARAWANG, KOMPAS — Banjir di pantai utara Jawa telah menyebabkan ribuan hektar tanaman padi di Kabupaten Karawang, Subang, dan Indramayu di Jawa Barat serta lumbung padi di Jawa Tengah rusak berat. Kerugian belum dapat dipastikan karena hingga Senin (27/1) areal persawahan masih tergenang.
Banjir hingga setinggi 1,5 meter, misalnya, masih menggenangi kawasan persawahan yang mayoritas ditanami padi di Desa Suka Makmur, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang. Bagi warga setempat, hal itu berarti banjir sudah lebih dari dua pekan menggenang. Tanaman padi yang siap berbuah dan sebagian besar yang siap panen puso.

Sejumlah petani yang ditemui di sawah mengaku tidak dapat berbuat banyak. Bukannya tidak mengantisipasi banjir, mengingat kawasan itu kerap kebanjiran saat musim hujan, mereka mengaku hadirnya banjir tahun ini lebih cepat. Mereka membabati tanaman padi yang sudah terlihat layu di lokasi yang sudah mengering dari genangan banjir dan mencucinya dengan air banjir sebelum dijemur.

”Banjir datang saat kami panen. Hanya sempat mengamankan 1,6 ton padi. Selebihnya masih terendam,” kata Warta (45), seorang petani. Ia menanam padi di lahannya seluas 3 hektar. Dalam kondisi panen bagus, lahannya menghasilkan 5 ton padi per hektar.

”Modal saya untuk tanam musim ini Rp 15 juta tidak bakal kembali. Cara tanam selanjutnya itu yang menjadi pikiran saya,” kata Warta.

Di Kabupaten Karawang, banjir terjadi di 173 desa dari 309 desa dan di 28 kecamatan dari 30 kecamatan. Banjir terjadi mulai 11 Januari. Puncaknya terjadi pada 18 Januari.

Berdasarkan data Dinas Pertanian Kabupaten Karawang, hingga akhir pekan lalu banjir menggenangi areal sawah tanam seluas 9.698 ha dengan umur tanaman 1-80 hari dan areal persemaian seluas 11.538 ha dengan umur 1-30 hari.

Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Subang memperkirakan, seluas 15.000 hektar tanaman padi terendam banjir sejak dua pekan lalu.

”Diperkirakan, kegagalan panen atau puso mencapai 70 persen dari seluruh persawahan yang terendam,” kata Hendrawan, Kepala Bidang Sumber Daya Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Subang. Nilai kerugian petani akibat banjir diduga mencapai Rp 26,2 miliar.

Hingga Senin petang, genangan air di sebagian besar sawah mulai surut. Arun (70), warga Desa Bobos, Kecamatan

Legonkulon, mengatakan, akibat banjir, sawahnya terendam hingga 50 sentimeter sejak Sabtu dua pekan lalu. Padahal, sepuluh hari sebelumnya, ia baru saja melakukan pembibitan untuk 6 hektar sawahnya. Tak kurang dari Rp 6 juta sudah ia habiskan. ”Harus mengulang pembibitan lagi karena yang sebelumnya rusak,” kata Arun.

Menurut dia, banjir kali ini adalah yang terparah selama ia tinggal di sana, lebih dari 50 tahun. Sebelumnya, menurut dia, banjir hanya menggenangi sawah sekitar 20 sentimeter dan air bisa tersalurkan dalam waktu kurang dari tiga hari.

Banjir yang merendam Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, sepanjang pekan lalu, membuat pasokan pangan dari daerah penghasil beras di Jabar itu terancam. Banjir merendam sedikitnya 42.740 ha sawah di 239 desa pada 29 kecamatan.

Wakil Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Indramayu Sutatang menuturkan, sawah yang terendam itu berpotensi besar rusak. Sebagian besar petani di pantura itu baru saja memulai musim tanam rendeng. Dengan kondisi terendam banjir selama lebih dari tiga hari, benih-benih padi yang umumnya berusia kurang dari 40 hari dipastikan rusak. Petani mesti mengulangi musim tanam rendeng.

”Seharusnya Indramayu sudah mulai musim tanam pada Desember sampai Januari ini. Namun, karena banjir, benih-benih padi itu rusak. Kondisi ini membuat musim tanam pertama mundur sehingga berdampak lanjutan terhadap mundurnya musim tanam kedua,” ujarnya.

”Jika petani mengulang musim tanam pada Februari, panen baru bisa dilakukan pada Juni atau Juli. Stok pangan baru ada pada pertengahan tahun ini. Padahal, seharusnya pada bulan-bulan itu, petani idealnya memulai musim tanam gadu,” ungkap Sutatang.

Bupati Indramayu Anna Sophanah menyatakan daerahnya dalam kondisi darurat bencana. ”Kondisi ini juga mengancam lumbung pangan karena sawah-sawah terendam,” ungkapnya.

Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Kudus Harsito mengatakan, tanaman padi di Kudus seluas 13.918 ha. Adapun yang terkena banjir seluas 6.295 ha di 46 desa dan yang puso seluas 5.117 ha.

Di Pati, Jawa Tengah, untuk sementara tanaman padi yang tergenang banjir berada di 53 desa seluas 2.706 ha. Dari luasan itu, seluas 631 ha puso. Di Jepara, lahan pertanian yang tergenang banjir seluas 6.190 ha dan 3,101 ha mengalami puso.

Secara terpisah, Kementerian Pekerjaan Umum bakal menggunakan tiga cara atau metode penambalan lubang dan kerusakan jalan negara di wilayah pantura. Dalam jangka pendek, penambalan diutamakan atas lubang yang dikategorikan parah dan dapat mencelakakan kendaraan jenis sepeda motor.

Kepala Pelaksana Jalan Wilayah IV Kementerian Pekerjaan Umum Bambang Hartadi menyatakan, tiga metode dilakukan mengikuti jenis kerusakan, yakni ringan, sedang, dan parah.

Sementara itu, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum Danis H Sumadilaga mengatakan, saat ini Kementerian PU sedang membahas secara detail bagaimana mengatasi kerusakan di pantura.

Menurut Danis, kerusakan di jalur pantura harus segera diatasi karena jalur tersebut merupakan urat nadi ekonomi nasional. Kementerian PU telah menganggarkan Rp 1,3 triliun untuk perawatan dan perbaikan jalan di jalur pantura. Apabila anggaran ini ternyata kurang, akan dianggarkan lagi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan.(A06/ARN/BEN/LAS/MAS/HEN/HEI/EGI/REK)

http://epaper.kompas.com/kompas/books/140128kompas/#/1/

Senin, 27 Januari 2014

BULOG Semarang Ingin perkuat Produksi Padi

Senin, 27 Januari 2014

Kepala Bulog Divisi regional Jawa Tengah Witono memastikan, Bulog  akan tetap melakukan penyerapan gabah meskipun dalam kondisi basah dengan menyesuaikan kapasitas unit pengolahan gabah dan beras (UPGB) yang ada. “Kapasitas unit pengolahan gabah dan beras terbatas, sehingga saat panen serentak dapat menjadi kendala,” Ujar Witono.

Dikatakan, Bulog Jateng memiliki 22 unit pengolahan gabah dan beras yang tersebar di 19 tempat di antaranya Grobogan, Demak, Pekalongan, Surakarta dan Kabupaten Pati. Kapasitas satu unit pengelolahan gabah dan beras sebanyak delapan ton per delapan hingga 10 jam atau 16 ton per hari, karena lantai jemurnya juga terbatas. “Ada yang satu tempat yang memiliki dua unit unit pengolahan gabah dan beras yakni di Pekalongan dan Demak,” katanya.

Menurut Witono,  masa panen raya di sejumlah daerah diperkirakan pada awal bulan Februari, yakni di Kabupaten Demak, Purwodadi, Grobogan, dan Kabupaten Pati. “Jika masih hujan petani bisa saja memanen secara bertahap menyesuaikan kapasitas lantai jemurnya. Petani jangan terburu-buru.

http://thepresidentpostindonesia.com/2014/01/27/bulog-semarang-ingin-perkuat-produksi-padi/

Pasokan Gabah dari Relasi Bulog agak Terhambat

Senin, 27 Januari 2014

MAJALENGKA, (PRLM).- Bulog Sub Divre Cirebon tahun 2014 targetkan pengadaan beras lokal dari tingkat petani di empat kabupaten kota di wilayah III Cirebon sebanyak 132.000 ton. Tingginya target tersebut setelah tahun 2013 lalu yang pencapaiannya jauh melampaui target awal sebanyak 110.000 ton/tahun.

Menurut Wakil Kepala Sub Divre Bulog Cirebon Suprianto, kontribusi terbesar pasokan beras ke Bulog berasal dari wilayah Cirebon yang areal sawahnya lebih luas dibanding kabupaten lain, selebihnya dipasok dari Majalengka dan Kuningan. Sedangkan Kabupaten Indramayu, terdapat Sub Divre tersendiri karena areal lahan pertanian padinya sangat luas.

“Tahun ini diharapkan pengadaan juga bisa melebihi target seperti halnya tahun lalu, dari target 110.000 ton ternyata mencapai 132.000 ton, makanya target tahun ini seperti pencapaian tahun lalu,” ungkap Suprianto.

Sementara ini, menurutnya, pasokan beras dan gabah dari petani dan sejumlah relasi Bulog sedikit terhambat sehubungan para petani masih menjalani musim tanam. Peningkatan pasokan diperkirakan baru akan terjadi setelah panen MT (Musim Tanam) rendeng.

Karena musim tanam, harga gabah di tingkat petanipun cukup mahal melebihi harga dasar pemerintah, hanya pada bulan-bulan tertentu yang HPP nya terkadang sama, seperti di bulan Maret. Namun demikian Bulog tetap masih bisa membeli gabah dan beras petani sesuai harga dasar, yang pembeliannya dilakukan saat harga di pasaran rendah dan Bulog selalu bisa memenuhi target pengadaan.

Untuk mengimbangi persaingan harga dengan cukong dan sejumlah bandar beras atau gabah, Bulog berupaya membeli gabah ke petani dan relasi dengan pembayaran tunai, bahkan di malam hari atau di hari libur sekalipun, bila administrasi jual beli telah selesai. Bulog membangun kerjasama dengan sejumlah bank agar bisa melayani pembayaran bagi pasok beras dan gabah.

“Kami bekerjasama dengan sejumlah bank yang bersedia membuka kasnya hingga malam hari bahkan disaat hari libur sekalipun. Pelayanan itulah diantaranya kenapa banyak bandar beras dan petani yang menjual gabahnya ke Bulog, karena kami memberikan kemudahan pembayaran,” ungkap Suprianto.(C-31/A-147)***

http://www.pikiran-rakyat.com/node/267644

Bulog-Gapoktan Tandatangani MoU

Senin, 27 Januari 2014


KULONPROGO (KRjogja.com) - Kepala Bulog Divre DIY Awaludin Iqbal dan tujuh Gapoktan di Kulonprogo dengan disaksikan Bupati dr H Hasto Wardoyo SpOG(K) menandatangani Perjanjian Kesanggupan Pengadaan Beras Miskin oleh Gapoktan, di rumah dinas bupati, Senin (27/1/2014). Ini merupakan tindak lanjut untuk merealisasikan MoU antara perum Bulog dan Pemkab Kulonprogo Nomor 501/7496 dan MOU-01/12000/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang kerjasama dalam rangka pengadaan beras Program Beras Miskin Kabupaten Kulonprogo dari produksi petani Kulonprogo melalui Gapoktan.

Kadinas Pertanian dan Kehutanan Kulonprogo  Ir Bambang Tri Budi Harsono menyatakan perjanjian berlaku dalam satu tahun, sebanyak tujuh Gapoktan menyatakan sanggup mensuplai beras sebanyak 3.600 ton kepada Bulog Divre DIY. Tiap gapoktan berbeda-beda besar kapasitas atau kesanggupannya: Gapoktan Panca Manunggal dari Sogan Wates mensuplai 400.000 kg/tahun, Gapoktan Makmur Sejahtera Kalisoka Tuksono Sentolo 1.200.000 Kg/tahun, Gapoktan Amongtani Kedundang Temon 300.000 kg/tahun, Gapoktan Sidomaju Cerme Panjatan 300.000 kg/tahun, Gapoktan Sarimulyo Kedungsari Pengasih 400.000 Kg/tahun, Gapoktan Sumber Makmur Srikayangan Sentolo 800.000 Kg/tahun, dan Gapoktan Ngestiharjo Ngestiharjo Wates 200.000 Kg/tahun.

Kepala Bulog Divre DIY Awaludin Iqbal menyatakan Bulog menyampaikan terima kasih terhadap perjanjian ini karena sesuai dengan program yang sedang dijalankan Bulog, yakni ingin pemerintah daerah meningkatkan produksi. "Dengan komitmen bupati maka sangat membantu, dan ini juga bagian strategi Bulog dalam pengadaan beras. Saat ini cadangan beras nasional mencapai 2 juta ton lebih, jika sanggup dipertahankan, maka pemerintah tidak perlu impor beras lagi. Dan yang kita lakukan ini bagian ikhtiar agar tahun depan tidak impor,"ujar Awaludin.

Awaludin mengharapkan, agar produksi padi di Kulonprogo dapat terus ditingkatkan, dari produksi 11 - 12 ribu ton/tahun dan hanya dikonsumsi masyarakat setempat sekitar 7 ribu ton/tahun, maka  sisanya sekitar 4 - 5 ribu ton/tahun bisa disuplai untuk daerah lain. Bahkan ke depan selain menyerap beras untuk Program Beras Miskin, Bulog akan membantu mengolah dan menyerap beras jenis premium dari Kulonprogo. "Kami harap panen raya bisa diserap sebanyak-banyaknya dan kita manfaatkan empat gudang gapoktan yang mampu menampung sekitar 4 ribu ton,"jelas Awaludin.

Bupati Kulonprogo dr H Hasto Wardoyo SpOG(K) menyambut baik penandatanganan tersebut. Hasto menyatakan program "Tarik Dorong" dari Bulog ibarat gayung bersambut dengan program pemkab. "Alloh yang mempertemukan tersebut, dan ini perjuangan kita bersama. Tujuh Gapoktan yang mau mengawali suplai beras ini, sebagai pahlawan yang berjuang agar bisa berdikari. Bukan hanya pelopor pengadaan raskin jadi rasda, tapi juga pelaku pejuang ideologi. Suplai beras jika dikalkulasikan, sebanyak 3.600 ton beras x Rp.6.600  maka Rp 23.760.000.000,- dalam setahun. Ini patut disyukuri dan berharap kedepan dapat ditingkatkan,"katanya. (Wid)

http://krjogja.com/read/202648/bulog-gapoktan-tandatangani-mou.kr

Bulog Gelar Diklat Pemeriksaan Kualitas Beras

Senin, 27 Januari 2014

Kupastuntas.co.id - Badan Urusan Logistik (Bulog) Divre Lampung mengadakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) pemeriksaan kualitas dan perawatan gabah/beras se-Sumatera, selama tiga hari yakni 25-27 Januari, di Hotel Nusantara.


Menurut Kasi Humas Bulog Divre Lampung, Suzana, kegiatan tersebut merupakan agenda rutin Bulog setiap tahun dengan tempat yang berpindah-pindah. "Kegiatan ini dilakukan berpindah-pindah, kadang di Medan, di Aceh dan di Lampung," jelasnya, saat dihubungi via telepon, Minggu (26/1).

Kegiatan itu kata dia, bertujuan untuk memberikan pembekalan dan meningkatkan wawasan atau pengetahuan kepada petugas pemeriksa kualitas beras dan gabah baik petugas yang baru ataupun yang lama, sebelum pengadaan berjalan. "Biasanyakan pengadaan itu dilakukan pada bulan Maret, jadi pada bulan ini kita berikan pelatihan terlebih dahulu," jelas dia.

Dia mengatakan bahwa peserta yang ikut dalam kegiatan tersebut berjumlah sekitar 30 orang. Mereka itu jelas dia, berasal dari perwakilan masing-masing provinsi di Sumatera. Pihaknya juga sambung dia, selain menghadirkan pemateri dari Bulog juga menghadirkan pemateri dari pihak swasta atau perusahaan dibidang produksi obat-obatan dalam peningkatan kualitas.

Kegiatan itu lanjut dia, tidak ada kaitannya dengan kinerja para petugas yang lemah. Namun, lebih kepada agenda rutin tahunan. "Bukan karena kinerja petugas yang tidak baik, tetapi hanya pendidikan rutin terutama mengenai pembekalan, khususnya bagi petugas-petugas baru," tegasnya.

Untuk diketahui jelas dia, kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Direktur Perencanaan Pengembangan dan Usaha Bulog Pusat, Rinto Angki Pratomo yang didampingi Kepala Divre Lampung, Ir. Alif.

Sebelumnya, Suzana mengatakan bahwa stok beras di Gudang Bulog mencapai 30 ribu ton. Bulogpun siap kata dia, apabila diminta untuk melakukan operasi pasar terkait dengan harga beras yang mengalami kenaikan. "Stok di Bulog masih sekitar 30 ribu ton. Bulog pun siap manakala diminta untuk melakukan operasi pasar," katanya, Rabu (22/1).

Menurut Suzana, apabila hasil produksi petani pada tahun 2014 ini tidak mencukupi kebutuhan masyakat, tidak menutup kemungkinan akan ada impor. "Kalau gagal panennya tinggi, bisa saja terjadi impor. Namun untuk memenuhi kebutuhan beras sampai dengan tiga bulan ke depan di Bulog, saya pastikan masih cukup," pungkasnya. (Suhaili)

http://www.kupastuntas.co.id/?page=berita&&no=11059

Bulog Sumut Salurkan Beras CBP 133,2 Ton Ke Karo

Minggu, 26 Januari 2014

MEDAN (Berita): Hingga saat ini Perum Bulog Divre Sumatera Utara sudah menyalurkan beras dari stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak 133,2 ton untuk kebutuhan pengungsi gunung Sinabung.

Humas Perum Bulog Divre Sumut Rudi Adlyn Damanik mengatakan hal itu kepada wartawan Jum’at sore  (24/1). Ia merinci realisasi CBP itu tahun 2013 hingga sekarang untuk pengungsi Sinabung 133,2 ton, diantaranya 78,2 ton merupakan jatah CBP Pemkab Karo, sisanya beras CBP Pemprovsu melalui Dinas Sosial 50 ton. Kebutuhan perkapita pengungsi Sinabung 0,14 kg/kapita/hari.

Raskin
Menyinggung Raskin, Rudi menyebut selain beras CBP, Bulog Sumut juga menyalurkan Raskin 2014 sebanyak 183 ton sampai posisi 21 Januari. “Penyaluran Raskin 2014 ini baru disalurkan ke Karo. Cepatnya penyaluran beras Raskin  ke Karo karena adanya bencana erupsi Sinabung,” jelas Rudi.

Bulog Mart

Area Manager Bulog Mart Erlinawita Rambe menyebutkan beras Bulog Mart banyak yang beli terutama saat sekarang ada caleg yang beli minimal 500 kg.

Selama pameran (20-24 Januari) produk yang dijual Bulog Mart mencapai Rp65 juta, khususnya paling banyak beras premium. Berasnya beragam seperti beras ‘Reog’ dari Ponorogo Rp105.000/kg, beras super ukuran 5 kg harganya Rp10.000/kg. Beras merah juga banyak peminatnya dijual Rp12.500/kg.(Wie)

http://beritasore.com/2014/01/26/bulog-sumut-salurkan-beras-cbp-1332-ton-ke-karo/

Surplus, NTB Siap Penuhi Permintaan Pasokan Beras Luar Pulau

Minggu, 26 Januari 2014

Surplus, NTB Siap Penuhi Permintaan Pasokan Beras Luar Pulau

KBR68H, Mataram - Bulog Divisi Regional Nusa Tenggara Barat berencana mengirim beras keluar daerah sebanyak 100 ribu ton tahun ini. Pengiriman beras keluar daerah untuk memenuhi permintaan daerah lain. Selain itu juga untuk menghindari menurunnya kualitas beras karena terlalu lama disimpan di dalam gudang. Kepala Bulog Divisi Regional NTB Muhammad Hasyim mengatakan, saat ini Bulog NTB memiliki cadangan beras sebanyak 92 ribu ton. Cadangan beras itu cukup sampai Januari tahun depan.


“Tahun ini Bulog NTB merencanakan mau move kurang lebih 100 ribu ton ke daerah lain sehingga umur simpan beras kita di NTB ini tidak terlalu lama. Saat ini stok kami ada sekitar kurang lebih 92 ribu, itu cukup sampai Januari tahun depan,” kata M Hasyim.


Muhammad Hasyim memperkirakan tingkat serapan Bulog Divre NTB terhadap beras petani semakin banyak tahun ini. Tahun lalu, Bulog hanya mampu menyerap sebanyak 170 ribu ton, namun penyerapan tahun ini ditarget sebanyak 190 ribu ton. Bulog telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 1,3 triliun untuk membeli beras dari petani NTB.


http://www.portalkbr.com/nusantara/nusatenggara/3109845_4265.html

Sabtu, 25 Januari 2014

Bulog Targetkan Beli 10.000 Ton Beras Petani

Sabtu, 25 Januari2014

Medan - Bulog Sumatera Utara tahun ini menargetkan pembelian beras petani 10.000 ton atau lebih rendah 5.000 ton dari rencana tahun lalu yang sebanyak 15.000 ton.

"Target 10.000 ton itu dinilai lebih realistis dengan mengacu pada realisasi 2013 yang sangat kecil dari yang ditargetkan atau hanya 310 ton," kata Humas Bulog Sumut, Rudi Adylin di Medan, Sabtu (25/1).

Menurut dia, belum juga Bulog bisa memenuhi rencana pembelian merupakan dampak harga jual di petani yang selalu jauh di atas harga pembelian pemerintah (HPP).

Harga beras di petani sudah rata-rata Rp 7.000 per kg sedangkan HPP sebesar Rp 6.600 per kg.

Dia mengakui, pemerintah biasanya baru memberikan insentif untuk menambah besaran HPP di saat musim paceklik di akhir tahun.

Adapun harga beras yang mahal di Sumut itu sendiri merupakan salah satu dampak tidak serentaknya panen petani di daerah tersebut dan terjadinya pengetatan produksi dampak anomali cuaca.

Meski pembelian beras petani tidak sesuai rencana, tetapi stok beras Bulog tahun lalu tetap aman karena Bulog memenuhinya dari memasok beras dari daerah lain seperti Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan DKI Jakarta.

"Mudah-mudahan tahun ini pembelian ke petani bisa ditingkatkan. Apalagi Bulog sudah bekerja sama dengan perusahaan penggilingan di beberapa daerah," katanya.

Bulog misalnya sudah melakukan kerja sama bisnis padi/beras dengan Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi (Perpadi).

Kerja sama dengan Perpadi yang dilakukan 31 Oktober 2013 itu bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan ketahanan pangan di Sumut.

Pengamat ekonomi Sumut, Wahyo Ario Pratomo, menyebutkan seharusnya pemerintah menaikkan penetapan HPP beras petani sesuai bahkan di atas harga pasar.

Bahkan sebaiknya HPP dihapuskan dan Bulog dileluasakan untuk membeli dengan harga pasar.

"Kalau HPP dinaikkan sesuai harga pasar apalagi dibebaskan, maka Bulog bisa membeli beras petani lebih banyak dan itu membuat stok akan lebih aman," katanya.

Ketergantungan dengan beras antarpulau apalagi impor rentan dengan ketidakterjagaan stok, katanya.

Dengan harga beli Bulog yang sesuai pasar, maka petani juga bisa tertolong karena fluktuasi harga di pasar bisa ditekan.

Penulis: /FEB

Sumber:Antara

http://www.beritasatu.com/ekonomi/162766-bulog-targetkan-beli-10000-ton-beras-petani.html

Bulog Jatim Siapkan Stok Gula 71 Ribu Ton

Jumat, 24 Januari 2014

SURYA Online, SURABAYA-Mengemban tugas baru sebagai stabilisator harga gula, Bulog mulai menyiapkan stok. Bulog Jatim yang notabene menaungi kawasan sumber gula terbesar nasional juga mulai menyiapkan langkah untuk menyimpan stok gula.

Rencana menyediakan stok gula dilakukan Bulog Jatim dengan menyusun target pembelian gula dan penyimpanan stok gula berdasarkan pembagian wilayah. Data dari Bulog Jatim menyebutkan di tahun 2014 ini target penyediaan stok sebanyak 71.000 ton.

Kepala Perum Bulog Divre Jatim, Rusdianto mengatakan pengadaan stok gula Bulog dilakukan dengan menyerap dari pabri-pabrik gula yang ada di Jatim. Untuk itu Bulog Jatim akan berkerjasama dengan BUMN yang memiliki lini usaha bidang gula seperti PTPN X, PTPN XI dan RNI.

“Kami sudah membuat susunan target-target penngadaan stok gula dan kami bekerjasama dengan BUMN gula, untuk pengadaan ini kami sifatnya tidak ikut serta dalam lelang, kami masih kalah dengan pedagang-pedagang gula, sifatnya kami masih membeli dalam jumlah tertentu,” terang Rusdianto, Jumat (24/1/2014).

Guna memenuhi target pengadaan gula stok sebanyak 71.000 ton, Bulog Jatim memprediksi nilai omzet perdagangannya mencapai 710 miliar. Perhitungan itu didapat jika harga jual gula di kisaran Rp 10.000.

Stok gula itu dialokasikan ke gudang-gudang di 13 Divre di Jatim. Stok gula terbesar dianggarkan di Malang sebanyak 20.500 ton. Kediri juga menjadi salah satu lumbung gula dengan target 12.100 ton. Divre Surabaya Selatan dan Surabaya Utara masing-masing dijatah 8.500 ton gula dan 4.300 ton gula.

http://surabaya.tribunnews.com/2014/01/24/bulog-jatim-siapkan-stok-gula-71-ribu-ton

Bulog Janji Serap Gabah Walau Dalam Kondisi Basah

Jumat, 24 Januari 2014

Panen padi

REPUBLIKA.CO.ID,SEMARANG-- Bulog Divre Jawa Tengah memastikan akan tetap melakukan penyerapan gabah meskipun dalam kondisi basah dengan menyesuaikan kapasitas unit pengolahan gabah dan beras (UPGB) yang ada.

"Kapasitas unit pengolahan gabah dan beras terbatas, sehingga saat panen serentak dapat menjadi kendala," kata Kepala Bulog Divre Jateng Witono di Semarang, Jumat.

Kapasitas satu unit pengelolahan gabah dan beras sebanyak delapan ton per delapan hingga 10 jam atau 16 ton per hari, karena lantai jemurnya juga terbatas.

Bulog Jateng memiliki 22 unit pengolahan gabah dan beras yang tersebar di 19 tempat di antaranya Grobogan, Demak, Pekalongan, Surakarta, dan Pati. "Ada yang satu tempat yang memiliki dua unit unit pengolahan gabah dan beras yakni di Pekalongan dan demak," katanya.

Bulog memperkirakan masa panen raya di sejumlah daerah yakni Kabupaten Demak, Purwodadi, Grobogan, dan Pati pada awal Februari 2014.

"Jika musimnya masih seperti ini hujan maka petani bisa saja memanen secara bertahap menyesuaikan kapasitas lantai jemurnya. Petani jangan terburu-buru memanennya, sehingga penjemuran lebih mudah," katanya.

Untuk mencapai kualitas gabah seperti persyaratan Bulog Jateng 14 persen kadar airnya maka gabah begitu sudah dipanen langsung dijemur sehingga menghindari pengasaman pada butir gabah sehingga warna beras menjadi kuning.

Begitu gabah dipanen, tambah Witono, seharusnya langsung dimur bukan ditumpuk atau dikumpulkan, karena kualitasnya menjadi menurun jika tidak langsung dikeringkan.

http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/01/24/mzwct9-bulog-janji-serap-gabah-walau-dalam-kondisi-basah

Beras Masih Meroket, Bulog Beri Harga murah

Jumat, 24 Januari 2014

Sepertinya warga khususnya di kota Padang tidak perlu begitu khawatir tentang adanya lonjakan harga beras yang dijual di pasaran mulai dari kisaran harga Rp. 17 ribu hingga Rp. 22 ribu/Kg. Pasalnya Perum Divisi Regional Badan Urusan Logistik (Bulog) Sumbar melalui operasi pasar (OP) memberikan harga yang cukup murah dan bisa terjangkau semua kalangan. Beras dengan kualitas medium yang dijual Bulog Sumbar seharga Rp. 7.400/Kg.

Dikatakan Abdullah Jawas, Kepala Divisi Regional Bulog Sumbar, beras yang kita jual dengan harga Rp. 7.400/Kg tersebut tak lain hanya untuk menjaga stabilitas pasar dan membantu masyarakat kalangan bawah agar tetap mendapatkan kebutuhan bahan pokok makanan utama tersebut. Saat ini harga yang dijual oleh pedagang eceran memang terbilang mahal, namun kenaikan harga tersebut dapat kita antisipasi melalui program Operasi Pasar hingga kondisi harga kembali normal.

"Beras murah yang kita jual dapat diperoleh di Operasi Pasar yang kita gelar di hampir seluruh pasar-pasar yang ada di Kota Padang, ini tak lain bertujuan untuk meringankan beban masyarakat golongan bawah," katanya, Jumat (24/1).

Lebih lanjut Abdullah Jawas, untuk stok beras hingga saat ini cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga lima bulan mendatang. "Stok yang ada di gudang sebanyak 12 ribu ton, melalu Operasi Pasar yang kita gelar diharapkan akan mampu menekan lonjakan harga beras di pasaran," imbuhnya.(*)

Wartawan : Andri Mardiansyah • Editor : Novi Tri Wahyuni

http://padangtoday.com/today/detail/53699

Jumat, 24 Januari 2014

Bulog Khawatirkan Murahnya Harga Gula Impor

Kamis, 23 Januari 2014


JAKARTA – Lebih murahnya gula impor daripada harga gula lokal menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi Badan Urusan Logistik (Bulog). Hal tersebut membuat Bulog menghitung kembali untuk menyediakan stok gula.

Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso mengungkapkan pihaknya masih menimbang-nimbang penugasan dari pemerintah untuk menyediakan stok gula hingga ribuan ton di 2014.

“Kalau dihitung-hitung impor, karena harga impor selalu lebih murah. Apalagi sekarang harganya di bawah dalam negeri,” kata Sutarto usai rapat koordinasi terbatas di Kantor Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Rabu (22/01/2014).

“Mungkin sampai di dalam negeri, harga fluktuatif tetapi kira-kira Rp8.000 lebih sedikit. Lokal harapannya Rp8.900 per kg. Saya harus lihat lagi ya,” lanjutnya.

Sutarto mengatakan, Bulog akan tetap memprioritaskan perolehan pasokan gula dari dalam negeri dan memperhatikan kepentingan petani tebu lokal. Hal yang sama, jelasnya, juga akan dilakukan saat menyediakan beras lokal.

“Cari untung itu nomor dua tetapi kita pertahankan itu. Untuk kepentingan stabilisasi harapan untung banyak bukan arahnya ke sana,” ujarnya.

Dia mengutarakan pihaknya segera akan bertemu dengan asosiasi pabrik gula nasional dan petani gula. Ini, tambahnya, dilakukan untuk mengetahui berapa besar kemampuan pasokan gula lokal yang bisa diserap oleh Bulog.

“Semua pasti maunya di dalam negeri, tetapi saya sudah merencanakan untuk bertemu dengan pabrik-pabrik gula. Kedua dengan asosiasi petani (gula), jadi kita utamakan itulah. Saat ini belum bisa kita alokasikan berapa uang impor dan dari gula lokal,” tandasnya. (rzy)

Sumber : okezone.com

http://www.bumn.go.id/ptpn11/publikasi/berita/bulog-khawatirkan-murahnya-harga-gula-impor/

Harga Beras Selangit, Bulog Penetrasi Pasar

Kamis, 23 Januari 2014

Jurnas.com | HARGA Beras di berbagai pasar di Padang sejak seminggu terakhir mulai meresahkan warga di ibukota Provinsi Sumatera Barat tersebut. "Harga beras standar saja kini sudah Rp. 10 ribu per kilogramnya, kalau tidak lekas dinormalkan lagi sebentar lagi pasti diikuti oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok lainnya,"ujar Rosmi seorang konsumen di Pasar Raya Padang, Kamis (23/1).

Melihat gejala harga beras yang mulai menimbulkan kegelisahan masyarakat, Bulog Divisi Regional Sumatera Barat (Sumbar) sejak Rabu kemarin melakukan penetrasi harga beras di Kota Padang. "Operasi pasar beras murah dilakukan untuk memberikan kemudahan masyarakat Padang mendapatkan beras murah dengan kualitas baik, lama operasi pasar tidak dibatasi, sampai harga beras di pasaran normal atau terjangkau oleh daya beli masyarakat. Setiap pembeli mendapatkan 15 kilogram beras seharga Rp. 7400 per kilogram,"ujar Kepala Bulog Divisi Regional Sumatera Barat, Abdullah Djawas, Kamis siang.

Abdullah mengakui dari pantauan Bulog di berbagai pasar tradisionil di Padang harga beras paling murah Rp. 10 ribu per kilogram dengan kualitas medium. "Operasi pasar beras ini tujuan utamanya adalah ingin membantu masyarakat mendapatkan beras sekaligus penetrasi harga beras di pasaran,"ujarnya. Operasi pasar beras sendiri dilakukan secara bergiliran pada beberapa titik pasar tradisional di Kota Padang. "Antara lain Pasar Bandar Buat, Lubuk Buaya, Alai, Belimbing, Teluk Kabung, Siteba, Gaung, Lubeg dan Pasar Pagi. Purus serta Pasar Ulak Karang,"ujarnya. Digelarnya operasi pasar ini kata Abdullah Djawas memastikan atas permintaan Pemerintah Kota Padang. "Sedangkan pemerintah kabupaten kota lain di Sumbar sampai hari ini belum ada yang mengajukan permintaan operasi pasar,"ujarnya. Tapi, kalau besok ada permintaan operasi pasar dari pemerintah kota dan kabupaten lain di provinsi ini, Abdullah menyatakan Bulog siap melaksanakannya.

http://www.jurnas.com/news/121357/Harga_Beras_Selangit_Bulog_Penetrasi_Pasar/1/Ekonomi/Ekonomi

Bulog Keluarkan Cadangan Beras Pemerintah ke Daerah Banjir

Kamis, 23 Januari 2014

Bisnis-jabar.com, BANDUNG–Kepala Badan Urusan Logistik Divisi Regional III Jawa Barat Usep Karyana mengatakan pihaknya akan mendahulukan distribusi raskin ke daerah pantai utara Jabar yang tengah dilanda banjir.

Saat ini, pihaknya sudah menyalurkan 51 ton raskin ke daerah bencana, seperti Karawang, Indramayu, Cirebon, Subang dan Bekasi. Selain raskin, pihaknya pun telah menyalurkan 203 ton cadangan beras pemerintah (CBP) ke daerah banjir.

“Kita pun sudah menyalurkan 203 ton CBP, untuk Indramayu 51 ton, Karawang 80 ton, Subang antara 30 sampai 40 ton, Cirebon 12 sampai 15 ton, serta Bekasi,” katanya, Kamis (23/1/2014).

Menurutnya, jumlah penyaluran CBP tersebut diberikan berdasarkan pengajuan dari daerah masing-masing. Dia mengaku CBP yang disalurkan awal 2014 ini jauh lebih besar dibanding tahun sebelumnya.

“Ini karena kita harus sigap dengan hal yang menyangkut masalah perut [korban bencana]. Tahun lalu CBP bisa dilakukan operasi pasar,sekarang orientasinya untuk bencana,” katanya. (ija)

http://www.bisnis-jabar.com/index.php/berita/bulog-keluarkan-cadangan-beras-pemerintah-ke-daerah-banjir?utm_source=front&utm_medium=box&utm_campaign=berita_jabar

Kamis, 23 Januari 2014

Wagub : Raskin Jangan Dikorupsi

Kamis, 23 Januari 2014

Jatah Raskin Jambi 2.411 Ton/Bulan

JAMBI-Alokasi Raskin untuk Provinsi Jambi tahun ini mencapai angka 2.411 ton perbulan dengan jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) 162.779.

Kepastian ini disampaikan oleh Kepala Perum Bulog Provinsi Jambi Ma”ruf, saat peluncuran Program Raskin Tahun 2014 di Bulog Divisi Regional Jambi, kemarin (22/1).

Menurutnya, terkait dengan proses distribusi Raskin di Provinsi Jambi, sejauh ini  terus meningkat dan terus diupayakan mencapai hasil yang maksimal dengan dukungan Pemerintah Daerah.

“Kita akan terus meningkatkan sinergisitas dengan pihak Pemerintah Daerah," jelas Makruf.

Mengenai kebijakan Bulog membantu petani, utamanya membeli beras hasil pertanian di Provinsi Jambi, Ma”ruf menyatakan telah melakukan upaya tersebut, bahkan Provinsi Jambi tidak mengalami harga jual beras dari petani dibawah ketentuan Pemerintah

Sementara itu, Wakil Gubernur Jambi Fachrori Umar mewanti-wanti pejabat Bulog agar tak menyunat raskin untuk masyarakat. Ia berharap bulog Divre jambi selaku penyalur agar mendistribusikan raskin tepat sasaran.

"Pangan merupakan hak asasi bagi semua orang. Jangan di korupsi raskin ini," ungkap Fachrori.

Fachrori mengingatkan kepada semua pihak terkait dapat bersinergi dengan baik dalam proses distribusi dan ketepatan sasaran. Menurutnya, raskin hendaknya dapat mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dalam memenuhi kebutuhan pangan.

"Berharap semua pihak dapat terus bersinergi dan mendukung serta mengawal program ini dengan benar," tegasnya.

Diakui Fachrori beras yang didsitribusikan untuk wilayah Provinsi Jambi dalam kondisi yang baik untuk dikonsumsi. Ia pun mewanti-wanti jangan sampai raskin yang disalurkan merupakan beras jelek. Sebab, selama ini seringkali kedapatan ada raskin yang jelek disalurkan.“Kita Jambi selama ini bagus dan ini merupakan bentuk kerjasama yang baik dan lancar," katanya.

(wsn)

http://www.jambiekspres.co.id/berita-12157-wagub--raskin-jangan-dikorupsi.html

Bulog Jatim Siap Intervensi Harga Beras

Kamis, 23 Januari 2014

PERUSAHAN Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Divisi Regional (Divre) Jawa Timur menyatakan kesiapannya melakukan intervensi harga beras jika terjadi gejolak di pasar akibat musim penghujan dan banyaknya bencana akhir-akhir ini.

Kesiapan tersebut menanggapi himbauan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa agar Bulog melakukan intervensi harga melalui operasi pasar (OP) jika harga beras melambung akibat cuaca. Kepala Perum Bulog Divre Jatim, Rusdianto mengatakan Bulog terus melakukan pemantauan harga beras di seluruh Jawa Timur.

Bulog juga melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam memantau harga pasar. Dari pantauan yang dilakukan, harga beras medium di Pasar Jatim masih berada di kisaran Rp7.200-8.000/kg sejak sebulan terakhir, dan tidak ada lonjakan sama sekali.

"Walaupun kondisi Jatim saat ini masih aman, kami tetap siap melakukan OP kapan dan berapapun yang dibutuhkan. OP akan kami lakukan dengan melihat tendensi dan tren kenaikan harga yang terjadi," ujar Rusdianto, di Surabaya, Kamis (23/1). . Jika pergerakan harga dari Rp7.200/kg naik langsung menjadi Rp8.000/kg, maka OP akan langsung digelar.

Adapun harga tebus beras OP ditetapkan sebesar Rp6.800 di Gudang Bulog. Biasanya akan ditambah ongkos distribusi sesuai kebijakan Pemerintah Provinsi Jatim, apakah ada subsidi biaya distribusi, atau tidak. Selain itu, Bulog Jatim juga memiliki Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk bantuan bencana sebanyak 100 ton/tahun untuk masing-masing kabupaten kota. Jika alokasi tersebut belum mencukupi, kabupaten terkait bisa mengajukan penambahan kepada Pemprov Jatim.

 Dzurriyah Nisa | Vriana Indriasari

http://kabar3.com/news/2014/01/bulog-jatim-siap-intervensi-harga-beras#.UuDotPuyTIU

Banjir belum Berdampak pada Penyerapan Beras Bulog

Kamis, 23 Januari 2014

Metrotvnews.com, Surabaya: Bencana banjir di sejumlah wilayah Jawa Timur belum berdampak pada penyerapan beras Perum Bulog Divisi Regional (Divre) Jatim karena sampai sekarang ketersediaan beras di provinsi ini masih aman.

Menurut Kepala Bulog Divre Jatim, Rusdiyanto, selama 1 Januari hingga 21 Januari 2014 penyerapan Bulog terhadap beras petani sebanyak 20.049 ton.

Dari jumlah itu, wilayah tertinggi penyerapannya yaitu Bojonegoro yang mencapai 8.677 ton, lalu Bondowoso 2.800 ton, dan Surabaya Selatan sebanyak 2.760 ton.

"Walau di Bojonegoro sempat terjadi banjir yang mengakibatkan beberapa areal sawah puso, tapi tidak menghambat kami untuk terus menyerap gabah dan beras petani. Kami sudah melakukan replanting atau penanaman ulang," ujarnya di Surabaya, Kamis (23/1).

Dengan begitu, ungkap dia, hingga kini persediaan beras tetap tercukupi. Bahkan, sampai akhir 2013 total stok beras di provinsi ini mencapai 592.833 ton.

"Kami yakin besaran itu bisa memenuhi kebutuhan beras di Jawa Timur selama 3 bulan ke depan. Rata-rata total penyaluran per bulan berkisar antara 42.000 ton," katanya.

Ia menyatakan, pada saat ini pengadaan beras terus berlangsung sehingga sebagian stok yang tersisa dapat distribusikan ke provinsi lain, khususnya ke Kawasan Indonesia Timur.

"Terkait pengadaan beras, Bulog masih mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) no 3 tahun 2012," katanya.

Dalam Inpres tersebut bahwa kebijakan pembelian gabah atau beras dalam negeri harus dengan ketentuan harga pembelian pemerintah (HPP). Ketentuan HPP sesuai dengan Inpres tersebut untuk gabah kering panen (GKP) sebesar Rp3.300 perkilogram.

HPP untuk GKP penggilingan dihargai Rp3.350 perkilogram, gabah kering giling (GKG) penggilingan Rp4.150 perkilogram, GKG gudang Bulog Rp4.200 per kg dan beras Rp6.600 per kg.

Pada tahun ini, estimasi pengadaan beras di bawah Bulog Divre Jatim sebesar 433.070 ton untuk gabah, beras 825.001 ton, dan setara beras sebanyak 1,1 juta ton.

"Untuk mencapai itu, kami akan menggerakkan pedagang, gabungan kelompok tani (Gapoktan), Satgas, dan UB-PGB (unit bisnis penggilingan gabah dan beras) agar menyerap gabah dan beras sebanyak-banyaknya," katanya.

Kini terdapat 639 mitra kerja Bulog, 177 Gapoktan, 22 Satgas, dan 22 UB-PGB. Selain itu, pihaknya menerapkan strategi Dorong Tarik yakni berkoordinasi dengan dinas terkait, badan koordinasi penyuluhan (Bakorluh)dan BUMN untuk mendorong petani menjual hasil panennya.

"Kami juga melakukan pengadaan melalui jaringan semut (penggilingan padi kecil, poktan/gapoktan), pemberian insentif berupa pelayanan pada Sabtu dan Minggu serta hari libur, pemberian karung, dan layanan satu hari, serta kegiatan on farm," katanya. (Ant)

http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2014/01/23/6/210155/Banjir-belum-Berdampak-pada-Penyerapan-Beras-Bulog

Kalah Jaringan, Daging Impor Bulog Masih Tersisa 200 Ton

Rabu, 22 Januari 2014

Jakarta -Sampai saat ini, dari 3.000 ton daging impor yang didatangkan Perum Bulog, masih ada sisa 200 ton. Bulog kesulitan menjual sisa daging tersebut karena kalah jaringan dari penjual daging lain.

"Kita sedang membangun jaringan pasar karena ada 200 ton itu, dari 3.000 ton. Jaringan pasar yang lama itu sudah ada termasuk untuk horeka (hotel, restoran, dan katering). Sebagian sudah diedarkan, tetapi mereka sudah punya jaringan yang sudah kuat," ungkap Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso usai rapat koordinasi pangan di Gudang Bulog, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (22/01/2014).

Padahal Bulog menjual daging sapi beku dengan harga yang jauh lebih murah dengan rata-rata harga daging sapi di pasar tradisional. Bulog melepas harga daging kualitas standar Rp 75.000/kg, atau lebih murah daripada harga daging sapi segar di pasar tradisional Rp 90.000-95.000/kg.

Untuk menggenjot penjualan daging sapi beku, Bulog tetap menggunakan cara lama mulai dari operasi pasar hingga dijual melalui Bulog Mart.

"Sistem penjualan kita tetap akan dengan jaringan pasar kita, baik itu melalui horeka, pasar tradisional oke dan Bulog Mart. Suatu saat kita operasi pasar kita lakukan untuk operasi pasar. Kita rata-rata harganya Rp 70.000-75.000/kg harusnya lebih murah," imbuhnya.

Selain masalah jaringan pasar, faktor yang menyulitkan Bulog menjual daging sapi beku adalah terbiasanya masyarakat untuk mengkonsumsi daging sapi segar. Padahal dari sisi kualitas dan tingkat kehalalan tidak ada bedanya antara daging sapi beku dan segar.

"Tetapi semua masyarakat kita diperkenalkan daging beku. Nah begitu beku kan lain imagenya. Padahal kalau dibilang higienis ya pasti higienis. Dari Australianya saya pernah melihat mulai dari penyembelihan dan pengulitan dilakukan dengan bersih. Standar halal karena disembelih," jelasnya.

(wij/dnl)

http://finance.detik.com/read/2014/01/22/182746/2475218/4/kalah-jaringan-daging-impor-bulog-masih-tersisa-200-ton

Dijamin Pemerintah, Bulog Bisa Cari Pendanaan

Rabu, 22 Januari 2014

JAKARTA, KOMPAS.com - Menko Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menuturkan pemerintah akhirnya sepakat untuk memberikan jaminan kepada Perum Bulog.

Dengan demikian, badan stabilisator harga dan pasokan pangan tersebut bisa lebih leluasa mencari pendanaan untuk menyediakan beras bersubsidi.

"Sudah diputuskan jaminan keuangan yang diberikan ke Bulog dan margin fee yang selama ini tidak ada sudah diputuskan untuk diberikan. Agar Bulog lebih bisa leluasa meningkatkan operasinya, terutama berkaitan dengan PSO," kata Hatta usai rakortas di Gudang Bulog Divre Jakarta, Rabu (22/1/2014).

Dengan adanya ancama puso dan gagal panen akibat cuaca ektrem, Hatta tetap optimistis Bulog mampu menyediakan stok beras nasional hingga 3,5 juta ton. Ia pun yakin, dengan adanya jaminan ini Bulog tidak akan mengalami kendala yang berarti.

Sementara itu, Kepala Perum Bulo Soetarto Alie Moeso menuturkan, untuk menyediakan 3,5 juta ton beras setiap tahun Bulog harus merogoh setidaknya Rp 20 triliun. "Kalau pakai uang Bulog sendiri tidak mungkin. Utang bank juga terbatas," jelas Sutarto.

Dengan jaminan dari pemerintah, Bulog bisa mendapatkan kredit dari perbankan tanpa batas plafon. "Sebelumnya kan sempat ada wacana untuk Bulog ini agar tidak diberi jaminan, padahal Bulog ini kan menjalankan Inpres. Kalau ada jaminan, kita bisa dapat utang berapapun dengan bunga rendah," sambungnya.

Saat ini, lanjut Sutarto, stok beras di Gudang Bulog masih di kisaran lebih dari 2 juta ton. Alie menaksir nominalnya mencapai Rp 15 triliun. "Kalau mau nambah (stok), kita enggak punya apa-apa (dana), padahal di sisi lain harus menyerap. Makanya perlu jaminan," pungkasnya.

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/01/22/2127163/Dijamin.Pemerintah.Bulog.Bisa.Cari.Pendanaan

Bulog Iri dengan Pertamina

Rabu, 22 Januari 2014

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Perum Bulog Soetarto Ali Moeso ingin agar badan stabilisator harga pangan utama itu mendapatkan margin fee sama sebagaimana PT Pertamina (Persero), PT Telkom, dan BUMN lain, dalam menyalurkan barang bersubsidi atau public service obligation (PSO) dari pemerintah.

"Yang namanya penugasan itu kan enggak boleh rugi. Tapi masalahnya penyusutan di kita ini tidak boleh jadi komponen biaya. Sampai sekarang Bulog tidak diberikan margin fee (atas penyaluran PSO). Padahal yang lain dapat, Pertamina, Telkom, Pusri, PLN," kata Alie di Gudang Bulog Divre Jakarta, Rabu (22/1/2014).

Menurut Alie, dengan diberikan margin fee dari penyaluran beras bersubsidi, kapasitas Bulog bisa lebih optimal. Kepada wartawan ia pun mengeluhkan kondisi gudang Bulog yang tidak terawat.

"Tadi kalau lihat kamar mandi Bulog jelek banget kan. Kalau kita punya keuntungan lebih, bisa bikin gudang yang lebih bagus," kelakar Alie.

Keluhan Alie ini tentu bukan tanpa alasan. Setiap tahun, Bulog harus menyerap beras sekira 3,5 juta ton. Beras-beras itu jika dinominalkan seharga kurang lebih Rp 20 triliun. Beras Bulog disalurkan untuk program pemerintah seperti program raskin, serta operasi pasar jika terjadi gejolak harga.

Catatan terakhir diperoleh Kompas.com, beras Bulog untuk operasi pasar banjir di Jakarta dihargai cukup murah Rp 6.900 per kg. Alie pun berharap, Kementerian Keuangan mengijinkan Bulog menarik keuntungan dari penyaluran beras bersubsidi.

Sementara itu, Menko Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, dalam rapat koordinasi terbatas, pemerintah telah memutuskan akan memberikan margin fee tersebut.

"Sudah diputuskan jaminan keuangan yang diberikan ke Bulog dan margin fee yang selama ini tidak ada sudah diputuskan untuk diberikan. Agar Bulog lebih bisa leluasa meningkatkan operasinya, terutama berkaitan dengan PSO," tutur Hatta.

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/01/22/2046323/Bulog.Iri.dengan.Pertamina