Jum'at, 29 Juli 2016
TEGAL - Pasca ditemukannya beras yang mengandung kutu di Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal, Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub Divre VI Pekalongan segera mengambil tindakan. Selain mengganti beras tadi, Jumat (29/7), Bulog akan melakukan fumigasi beras-beras di Gudang Larangan.
Kepala Sub Divre VI Sumarna Suharip mengatakan untuk mengatasi keberadaan kutu tersebut pihaknya telah menyiapkan langkah pembasmian hama atau fumigasi. Langkah tersebut sebenarnya dilakukan secara rutin sehingga kualitas beras yang ada.
"Namun memang dari sejumlah gudang bulog yang tersebar di wilayah eks Karesidenan Pekalongan, ada dua gudang yang belum difumigasi. Salah satunya gudang di Larangan Kabupaten Tegal," ungkapnya.
Sumarna mengatakan fumigasi dilakukan tiap tiga bulan sekali secara rutin. Itu dilakukan untuk membasmi hama termasuk kutu yang ada dalam beras.
"Kita stop dulu untuk penyaluran raskinnya. Setelah kita bersihkan baru nanti akan kita lanjutkan kembali," paparnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Gudang Bulog Munjungagung, Kramat, Setiabudi mengganti ratusan kilogram raskin yang banyak mengandung kutu dengan yang lebih baik. Beras tersebut merupakan alokasi untuk warga di Desa Sidaharja Suradadi Kabupaten Tegal. (muj/zul)
http://radartegal.com/berita-lokal/210-kg-raskin-berkutu-distribusi-distop-bulog.8084.html
Sabtu, 30 Juli 2016
Peran Bulog Penyangga dan Penstabil Harga Daging Tak Maksimal
Jum'at, 29 Juli 2016
JAKARTA - Pengamat Peternakan dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Yeka Hendra Fatika mengatakan, sudah dua tahun terakhir ini pemerintah memberlakukan impor daging secondary cut hanya untuk BUMN yakni Bulog. Meski demikian, fungsi Bulog yang diamanahkan untuk penyangga dan penstabil harga tidak berjalan maksimal.
Selama ini, karena yang boleh impor hanya Bulog, sehingga importir umum pun hanya memperoleh izin manufacturing yang dagingnya hanya untuk keperluan industri.
"Ini fungsi Bulog sebagai penyangga dan penstabil harga, artinya juga tidak berjalan sebagaimana mestinya walaupun sudah di berikan izin khusus," kata Yeka di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (29/7/2016).
Data menyebutkan, dari Januari hingga Mei 2016, Bulog hanya mengimpor 5 kontainer secondary cut, padahal seharusnya bisa mengantisipasi dengan mengimpor secondary cut dengan jumlah lebih besar dalam rangka Ramadhan dan Idul Fitri.
Alhasil, jika sudah memasuki Ramadhan, Bulog baru mulai membeli barang, maka harga sudah terlanjur naik dari negara asalnya dan barang sudah terlanjur kosong di pasaran.
"Hal yang kemudian menjadi pertanyaan lagi adalah pembukaan sumber India sebagai sumber baru apakah sudah tepat? Apakah sudah ada jaminan kesehatan dan kehalalan? Jangan hanya karena ingin menekan harga lalu mengesampingkan faktor lain," kata dia.
Kemudian, jika daging India dibuka dan dijual dengn harga di bawah HPP sapi lokal hari ini, bagaimana soal kabar peternak lokal yang juga menggantungkan nasib dari ternaknya. Pemerintah harusnya bisa melihat ini.
"Anggaplah Bulog dapat mendistribusikan dengan baik daging India, lalu bagaimana dengan sapi lokal, apa mereka harus merugi dan kita akan dibuat ketergantungan dengan negara India?" tuturnya.
Seharusnya, harga HPP sapi lokal dalam negeri bisa setara dengan India. Karena, jika membuka keran impor secara besar besaran, tidak menjamin masalah selesai. "Bahkan, peternakan lokal yang tadinya mulai dilirik karena menghasilkan, akan kembali ditinggalkan dan swasembada daging akan semakin jauh," pungkas dia.
http://ekbis.sindonews.com/read/1127294/34/peran-bulog-penyangga-dan-penstabil-harga-daging-tak-maksimal-1469790291
JAKARTA - Pengamat Peternakan dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Yeka Hendra Fatika mengatakan, sudah dua tahun terakhir ini pemerintah memberlakukan impor daging secondary cut hanya untuk BUMN yakni Bulog. Meski demikian, fungsi Bulog yang diamanahkan untuk penyangga dan penstabil harga tidak berjalan maksimal.
Selama ini, karena yang boleh impor hanya Bulog, sehingga importir umum pun hanya memperoleh izin manufacturing yang dagingnya hanya untuk keperluan industri.
"Ini fungsi Bulog sebagai penyangga dan penstabil harga, artinya juga tidak berjalan sebagaimana mestinya walaupun sudah di berikan izin khusus," kata Yeka di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (29/7/2016).
Data menyebutkan, dari Januari hingga Mei 2016, Bulog hanya mengimpor 5 kontainer secondary cut, padahal seharusnya bisa mengantisipasi dengan mengimpor secondary cut dengan jumlah lebih besar dalam rangka Ramadhan dan Idul Fitri.
Alhasil, jika sudah memasuki Ramadhan, Bulog baru mulai membeli barang, maka harga sudah terlanjur naik dari negara asalnya dan barang sudah terlanjur kosong di pasaran.
"Hal yang kemudian menjadi pertanyaan lagi adalah pembukaan sumber India sebagai sumber baru apakah sudah tepat? Apakah sudah ada jaminan kesehatan dan kehalalan? Jangan hanya karena ingin menekan harga lalu mengesampingkan faktor lain," kata dia.
Kemudian, jika daging India dibuka dan dijual dengn harga di bawah HPP sapi lokal hari ini, bagaimana soal kabar peternak lokal yang juga menggantungkan nasib dari ternaknya. Pemerintah harusnya bisa melihat ini.
"Anggaplah Bulog dapat mendistribusikan dengan baik daging India, lalu bagaimana dengan sapi lokal, apa mereka harus merugi dan kita akan dibuat ketergantungan dengan negara India?" tuturnya.
Seharusnya, harga HPP sapi lokal dalam negeri bisa setara dengan India. Karena, jika membuka keran impor secara besar besaran, tidak menjamin masalah selesai. "Bahkan, peternakan lokal yang tadinya mulai dilirik karena menghasilkan, akan kembali ditinggalkan dan swasembada daging akan semakin jauh," pungkas dia.
http://ekbis.sindonews.com/read/1127294/34/peran-bulog-penyangga-dan-penstabil-harga-daging-tak-maksimal-1469790291
Jumat, 29 Juli 2016
Khamamik : Bulog Memiskinkan Petani
Kamis, 28 Juli 2016
MESUJI--Bupati Mesuji Khamamik menilai apa yang sudah dilakukan Badan Urusan Logistik (Bulog) tidak membuat kehidupan petani di Mesuji lebih baik. Khamamik bahkan melontarkan candaan jika Bulog memiskinkan petani karena banyak gabah masyarakat tidak diterima Bulog dengan berbagai alasan.
"Bulog memiskinkan petani. Harga anjlog Bulog diam saja, gabah petani kami tidak diterima dengan berbagai alasan," kata Khamamik di depan Kepala Kantor Bulog Menggala, Junaedi, yang sedang berkunjung ke Bupati Khamamik di Rumah Dinasnya, Kamis (28/7/2016).
Untuk gudang Bulog, lanjut Khamamik, Pemkab Mesuji sudah menyiapkan lahan seluas 2 hektare di Kecamatan Mesuji Timur. Tanah tersebut telah disertifikatkan atas nama Bulog.
"Kami sudah siapkan dua hentare lahan yang disertifikatkan atas nama Bulog. Masyarakat tidak terlalu jauh-jauh ke Menggala lagi untuk jual gabah. Dengan adanya gudang Bulog di Mesuji nanti, bukan hanya bermanfaat buat petani Mesuji, tapi petani di Ogan Komering Ilir (OKI) juga. Kami berharap Bulog serius karena Pemkab sudah diberikan semua fasilitas yang dibutuhkan oleh Bulog," lanjut Khamamik.
Kepala Kantor Bulog Menggala, Junaedi, membantah jika Bulog tidak serius dalam bekerja. Dirinya juga menerangkan jika Bulog selama ini bekerja sesuai Inpres dan aturan yang berlaku.
"Kami bekerja sesuai Inpres. Situasi di lapangan tentu sangat jauh dari apa yang dibayangkan. Yang dimaksud bupati mungkin tentang baiaya angkut yang tinggi karena jarak Mesuji dan Menggala cukup jauh. Jika gudang bulog jadi di Mesuji, biaya angkut sangat rendah," kata Junaedi.
Dirinyapun menerangkan prestasi Bulog Menggala. Hasil serapan gabah Bulog saat ini sudah dapat menyuplai ke daerah lain, termasuk nanti ke Aceh.
"Gedung Bulog tahun ini akan muali dibangun di Mesuji. Tahap awal idealnya minimal dapat menampung 2.000 ton. Kami berharap semuanya dapat berjalan dengan baik," lanjut dia.
http://lampost.co/berita/khamamik-bulog-memiskinkan-petani
MESUJI--Bupati Mesuji Khamamik menilai apa yang sudah dilakukan Badan Urusan Logistik (Bulog) tidak membuat kehidupan petani di Mesuji lebih baik. Khamamik bahkan melontarkan candaan jika Bulog memiskinkan petani karena banyak gabah masyarakat tidak diterima Bulog dengan berbagai alasan.
"Bulog memiskinkan petani. Harga anjlog Bulog diam saja, gabah petani kami tidak diterima dengan berbagai alasan," kata Khamamik di depan Kepala Kantor Bulog Menggala, Junaedi, yang sedang berkunjung ke Bupati Khamamik di Rumah Dinasnya, Kamis (28/7/2016).
Untuk gudang Bulog, lanjut Khamamik, Pemkab Mesuji sudah menyiapkan lahan seluas 2 hektare di Kecamatan Mesuji Timur. Tanah tersebut telah disertifikatkan atas nama Bulog.
"Kami sudah siapkan dua hentare lahan yang disertifikatkan atas nama Bulog. Masyarakat tidak terlalu jauh-jauh ke Menggala lagi untuk jual gabah. Dengan adanya gudang Bulog di Mesuji nanti, bukan hanya bermanfaat buat petani Mesuji, tapi petani di Ogan Komering Ilir (OKI) juga. Kami berharap Bulog serius karena Pemkab sudah diberikan semua fasilitas yang dibutuhkan oleh Bulog," lanjut Khamamik.
Kepala Kantor Bulog Menggala, Junaedi, membantah jika Bulog tidak serius dalam bekerja. Dirinya juga menerangkan jika Bulog selama ini bekerja sesuai Inpres dan aturan yang berlaku.
"Kami bekerja sesuai Inpres. Situasi di lapangan tentu sangat jauh dari apa yang dibayangkan. Yang dimaksud bupati mungkin tentang baiaya angkut yang tinggi karena jarak Mesuji dan Menggala cukup jauh. Jika gudang bulog jadi di Mesuji, biaya angkut sangat rendah," kata Junaedi.
Dirinyapun menerangkan prestasi Bulog Menggala. Hasil serapan gabah Bulog saat ini sudah dapat menyuplai ke daerah lain, termasuk nanti ke Aceh.
"Gedung Bulog tahun ini akan muali dibangun di Mesuji. Tahap awal idealnya minimal dapat menampung 2.000 ton. Kami berharap semuanya dapat berjalan dengan baik," lanjut dia.
http://lampost.co/berita/khamamik-bulog-memiskinkan-petani
Ini Cara Bulog Stabilkan Harga Bawang Merah
Kamis, 28 Juli 2016 |
Harga kebutuhan pokok bawang merah masih tinggi.
Harianjogja.com, JOGJA — Tingginya harga bawang merah menjadi perhatian pemerintah. Melalui Perum Bulog Divre DIY pun beberapa kali menggelar operasi pasar dan pasar murah. Selain bawang merah, ada pula beras, gula pasir, dan minyak goreng yang dijual.
Kepala Perum Bulog Divre DIY Sugit Tedjo Mulyono mengatakan, Bulog juga berupaya menstabilkan harga bawang merah melalui program Rumah Pangan Kita (RPK). Program yang melibatkan masyarakat untuk menjual komoditas dari Bulog ini menyediakan kebutuhan pangan dengan harga terjangkau, termasuk bawang merah yang hanya dijual Rp20.000 per kg.
“Kami berusaha menggaet sebanyak-banyaknya dalam rangka mengembangkan produk kita. Kami juga sedang upayakan agar RPK ini ngelink ke bank. Bank yang mendanai, kita yang masok barangnya, RPK tinggal terima hasilnya,” kata Sugit, Rabu (27/7/2016)
Selain bawang merah, komoditas bahan pangan yang tergolong tinggi saat ini adalah telur. Bahkan pada hari Rabu kemarin harga jual di pasaran naik dibandingkan hari sebelumnya.
“Kemarin masih Rp20.000, pagi tadi jadi Rp21.000,” ujar Asih, pedagang yang menjual aneka telur di Pasar Beringharjo.
Fluktuasi harga telur hampir sama dengan bawang merah yang tinggi saat Lebaran, sempat turun sesusai Lebaran, dan saat ini kembali merangkak naik lagi.
Meski mengalami kenaikan tetapi pihaknya tidak mengalami kerugian karena konsumen yang membeli sudah menjadi pelanggannya setiap hari. Pelanggan sudah memahami fluktuasi harga telur di pasaran sehingga mereka dapat memaklumi kondisi yang terjadi. Dalam sehari, ia mampu menjual dua krat atau sebanyak 30 kg.
Harga kebutuhan pokok bawang merah masih tinggi.
Harianjogja.com, JOGJA — Tingginya harga bawang merah menjadi perhatian pemerintah. Melalui Perum Bulog Divre DIY pun beberapa kali menggelar operasi pasar dan pasar murah. Selain bawang merah, ada pula beras, gula pasir, dan minyak goreng yang dijual.
Kepala Perum Bulog Divre DIY Sugit Tedjo Mulyono mengatakan, Bulog juga berupaya menstabilkan harga bawang merah melalui program Rumah Pangan Kita (RPK). Program yang melibatkan masyarakat untuk menjual komoditas dari Bulog ini menyediakan kebutuhan pangan dengan harga terjangkau, termasuk bawang merah yang hanya dijual Rp20.000 per kg.
“Kami berusaha menggaet sebanyak-banyaknya dalam rangka mengembangkan produk kita. Kami juga sedang upayakan agar RPK ini ngelink ke bank. Bank yang mendanai, kita yang masok barangnya, RPK tinggal terima hasilnya,” kata Sugit, Rabu (27/7/2016)
Selain bawang merah, komoditas bahan pangan yang tergolong tinggi saat ini adalah telur. Bahkan pada hari Rabu kemarin harga jual di pasaran naik dibandingkan hari sebelumnya.
“Kemarin masih Rp20.000, pagi tadi jadi Rp21.000,” ujar Asih, pedagang yang menjual aneka telur di Pasar Beringharjo.
Fluktuasi harga telur hampir sama dengan bawang merah yang tinggi saat Lebaran, sempat turun sesusai Lebaran, dan saat ini kembali merangkak naik lagi.
Meski mengalami kenaikan tetapi pihaknya tidak mengalami kerugian karena konsumen yang membeli sudah menjadi pelanggannya setiap hari. Pelanggan sudah memahami fluktuasi harga telur di pasaran sehingga mereka dapat memaklumi kondisi yang terjadi. Dalam sehari, ia mampu menjual dua krat atau sebanyak 30 kg.
Harga Daging Belum 'Rontok', Bulog: Operasi Pasar Sangat Singkat
Kamis, 28 Juli 2016
Jakarta -Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan harga daging sapi dapat di bawah Rp 80.000/kg sebelum puasa lalu sampai Lebaran. Hal ini demi mencukupi kebutuhan protein masyarakat menengah ke bawah yang selama ini dirasa membeli daging dengan harga yang terlalu tinggi.
Sejumlah kebijakan pun dilakukan guna mengintervensi pasar dengan harapan harga daging dapat 'rontok' ke angka yang diharapkan, seperti melakukan impor daging beku. Operasi pasar secara besar-besaran pun digalakkan di berbagai daerah termasuk daerah Jabodetabek yang memiliki konsumsi pasar tertinggi. Namun ternyata harga daging sapi lokal masih cukup tinggi di angka Rp 120.000/kg, yakni dari awal Ramadan sampai saat ini.
Direktur Pengadaan Perum Bulog Wahyu mengaku, pihaknya yang ditugasi sebagai salah satu distributor daging beku impor dan pelaksana operasi pasar pada Ramadan dan Lebaran lalu belum cukup berhasil mengendalikan harga daging.
"Karena memang waktu yang diberikan waktu itu pada saat Operasi Pasar sangat singkat. Kemudian pada waktu itu mendatangkan daging sedikit sekali. Kalau hanya 3.000 ton (termasuk stok lokal) pada bulan puasa tidak berarti lah. Tapi itu sudah maksimal. Ini upaya yang sudah maksimal kami lakukan," katanya pada acara Bincang-Bincang Agribisnis di Restoran Bumbu Desa, Jakarta, Kamis (28/7/2016).
Ia mengatakan keterlambatan Bulog dalam melakukan importasi dikarenakan waktu yang sangat terbatas pada saat itu.
Bulog sendiri telah melakukan importasi daging beku sebanyak 2.600 ton yang berasal dari Australia. Ia pun mengharapkan adanya pemetaan masalah yang konkrit, yakni menilai letak permasalahan yang dimiliki selama ini.
"Kami tidak menyalahkan perintahnya pak Jokowi. Ketika Presiden menyatakan demikian harusnya ada terjemahannya. Ini yang feedloter-nya gimana, peternak gimana, pengusaha gimana, ini harus dipetakan. Saya nggak tahu kok belum ada. Nanti kita duduk lah," tandasnya.
Penugasan Terlalu Pendek
Penugasan Bulog sebagai distributor pengadaan daging sapi beku impor sebelum Ramadan lalu terbilang terlambat. Hal ini karena sebelumnya Pemerintah tidak bermaksud untuk menugaskan Bulog sebagai pengelola daging tahun ini, melainkan PT Berdikari dan PT PPI.
"Sebetulnya untuk tahun 2016 ini tadinya tidak ditugaskan untuk mengelola daging. Tadinya sudah menetapkan Berdikari untuk mengelola daging termasuk cadangan daging pemerintah. Kemudian dikeluarkan lagi izin impor 10.000 ton. Namun sampai menjelang puasa daging tak kunjung tiba. Sehingga jelang puasa Bulog ditugaskan impor," katanya pada acara Bincang-Bincang Agribisnis di Restoran Bumbu Desa, Jakarta, Kamis (28/7/2016).
Bulog sendiri baru diminta untuk ikut mengendalikan harga daging ketika seminggu sebelum hari pertama puasa. Berbagai kondisi pada saat itu membuat Bulog sulit untuk mendapatkan negara yang bisa mengimpor daging dengan harga jual di dalam negeri nantinya di bawah Rp 80.000, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.
"Seminggu sebelum hari pertama puasa, kami ditugaskan untuk ikut mengendalikan harga daging. Bayangkan seminggu sebelum puasa kami ditugaskan, pada kondisi itu semua sudah overheat. Di Australia harga sudah tidak karu-karuan. Sampai kontainer kami sudah siap diberangkatkan, tapi karena ada terlambat konfirmasi sedikit, langsung berpindah. Itu biasa, bisnis," tandasnya.
Pertanyaan pun muncul kenapa Bulog tidak lebih awal menawarkan diri untuk diberi penugasan dalam pengadaan daging beku impor. Wahyu mengatakan posisi Bulog pada saat itu secara formil hanya ditugaskan mengurus beras menjadi alasannya.
"Kami memang tidak ada aturan mengendalikan harga daging pada waktu itu. Kalau sekarang setelah Rakortas (Rapat Koordinasi Terbatas), maka Bulog berperan menjadi pengendali daging di tingkat BUMN. Lalu kami diperintahkan melakukan Operasi Pasar. Kalau saja perusahaan swasta sudah ampun-ampunan. Harga daging landed cost-nya saja sudah Rp 78.000. Kalau swasta mungkin rugi, nggak papa lah. Kami masih bisa untung di yang lain," jelasnya.
Bulog sendiri telah melakukan importasi daging beku sebanyak 2.600 ton dari Australia dari penugasan 10.000 ton daging sapi beku hingga akhir tahun ini. Harga jual yang diberlakukan Bulog pada saat Operasi Pasar lalu berkisar Rp 80.000/kg dengan lokasi tersebar di berbagai wilayah Indonesia seperti Medan, Batam, Lampung, Jawa, Kalimantan hingga Sulawesi.
Wahyu pun mengakui Operasi Pasar yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan harga daging di pasar tradisional seperti yang diinginkan Pemerintah.
(feb/feb)
http://finance.detik.com/read/2016/07/28/171508/3263721/4/harga-daging-belum-rontok-bulog-operasi-pasar-sangat-singkat
Jakarta -Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan harga daging sapi dapat di bawah Rp 80.000/kg sebelum puasa lalu sampai Lebaran. Hal ini demi mencukupi kebutuhan protein masyarakat menengah ke bawah yang selama ini dirasa membeli daging dengan harga yang terlalu tinggi.
Sejumlah kebijakan pun dilakukan guna mengintervensi pasar dengan harapan harga daging dapat 'rontok' ke angka yang diharapkan, seperti melakukan impor daging beku. Operasi pasar secara besar-besaran pun digalakkan di berbagai daerah termasuk daerah Jabodetabek yang memiliki konsumsi pasar tertinggi. Namun ternyata harga daging sapi lokal masih cukup tinggi di angka Rp 120.000/kg, yakni dari awal Ramadan sampai saat ini.
Direktur Pengadaan Perum Bulog Wahyu mengaku, pihaknya yang ditugasi sebagai salah satu distributor daging beku impor dan pelaksana operasi pasar pada Ramadan dan Lebaran lalu belum cukup berhasil mengendalikan harga daging.
"Karena memang waktu yang diberikan waktu itu pada saat Operasi Pasar sangat singkat. Kemudian pada waktu itu mendatangkan daging sedikit sekali. Kalau hanya 3.000 ton (termasuk stok lokal) pada bulan puasa tidak berarti lah. Tapi itu sudah maksimal. Ini upaya yang sudah maksimal kami lakukan," katanya pada acara Bincang-Bincang Agribisnis di Restoran Bumbu Desa, Jakarta, Kamis (28/7/2016).
Ia mengatakan keterlambatan Bulog dalam melakukan importasi dikarenakan waktu yang sangat terbatas pada saat itu.
Bulog sendiri telah melakukan importasi daging beku sebanyak 2.600 ton yang berasal dari Australia. Ia pun mengharapkan adanya pemetaan masalah yang konkrit, yakni menilai letak permasalahan yang dimiliki selama ini.
"Kami tidak menyalahkan perintahnya pak Jokowi. Ketika Presiden menyatakan demikian harusnya ada terjemahannya. Ini yang feedloter-nya gimana, peternak gimana, pengusaha gimana, ini harus dipetakan. Saya nggak tahu kok belum ada. Nanti kita duduk lah," tandasnya.
Penugasan Terlalu Pendek
Penugasan Bulog sebagai distributor pengadaan daging sapi beku impor sebelum Ramadan lalu terbilang terlambat. Hal ini karena sebelumnya Pemerintah tidak bermaksud untuk menugaskan Bulog sebagai pengelola daging tahun ini, melainkan PT Berdikari dan PT PPI.
"Sebetulnya untuk tahun 2016 ini tadinya tidak ditugaskan untuk mengelola daging. Tadinya sudah menetapkan Berdikari untuk mengelola daging termasuk cadangan daging pemerintah. Kemudian dikeluarkan lagi izin impor 10.000 ton. Namun sampai menjelang puasa daging tak kunjung tiba. Sehingga jelang puasa Bulog ditugaskan impor," katanya pada acara Bincang-Bincang Agribisnis di Restoran Bumbu Desa, Jakarta, Kamis (28/7/2016).
Bulog sendiri baru diminta untuk ikut mengendalikan harga daging ketika seminggu sebelum hari pertama puasa. Berbagai kondisi pada saat itu membuat Bulog sulit untuk mendapatkan negara yang bisa mengimpor daging dengan harga jual di dalam negeri nantinya di bawah Rp 80.000, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.
"Seminggu sebelum hari pertama puasa, kami ditugaskan untuk ikut mengendalikan harga daging. Bayangkan seminggu sebelum puasa kami ditugaskan, pada kondisi itu semua sudah overheat. Di Australia harga sudah tidak karu-karuan. Sampai kontainer kami sudah siap diberangkatkan, tapi karena ada terlambat konfirmasi sedikit, langsung berpindah. Itu biasa, bisnis," tandasnya.
Pertanyaan pun muncul kenapa Bulog tidak lebih awal menawarkan diri untuk diberi penugasan dalam pengadaan daging beku impor. Wahyu mengatakan posisi Bulog pada saat itu secara formil hanya ditugaskan mengurus beras menjadi alasannya.
"Kami memang tidak ada aturan mengendalikan harga daging pada waktu itu. Kalau sekarang setelah Rakortas (Rapat Koordinasi Terbatas), maka Bulog berperan menjadi pengendali daging di tingkat BUMN. Lalu kami diperintahkan melakukan Operasi Pasar. Kalau saja perusahaan swasta sudah ampun-ampunan. Harga daging landed cost-nya saja sudah Rp 78.000. Kalau swasta mungkin rugi, nggak papa lah. Kami masih bisa untung di yang lain," jelasnya.
Bulog sendiri telah melakukan importasi daging beku sebanyak 2.600 ton dari Australia dari penugasan 10.000 ton daging sapi beku hingga akhir tahun ini. Harga jual yang diberlakukan Bulog pada saat Operasi Pasar lalu berkisar Rp 80.000/kg dengan lokasi tersebar di berbagai wilayah Indonesia seperti Medan, Batam, Lampung, Jawa, Kalimantan hingga Sulawesi.
Wahyu pun mengakui Operasi Pasar yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan harga daging di pasar tradisional seperti yang diinginkan Pemerintah.
(feb/feb)
http://finance.detik.com/read/2016/07/28/171508/3263721/4/harga-daging-belum-rontok-bulog-operasi-pasar-sangat-singkat
Daging Sapi Fresh Rp.170 Ribu Perkilogram, Kemana Bulog?
Kamis, 28 Juli 2016
Belitung Timur, RadarOnline.id – Lagi –lagi alasan birokrasi yang panjang dan berbelit belit. Badan Logistik Tanjung Pandan Belitung tidak mampu mendatangkan daging beku import frozen, serta menekan lonjakan harga daging sapi fresh agar bantu masyarakat Belitung untuk konsumsi pembelian daging sapi murah jelang Hari Raya Idul Fitri yang lalu.
Akhirnya harga daging sapi fresh perkilogram dijual dengan harga 170 ribu per kilogram nya, ibu-ibu rumah tangga mengeluh, persediaan Sapi potong kurang , permintaan meningkat, harga melonjak sedangkan pedagang tidak mau alami kerugian.
RadarOnline.id mencoba mengkonfirmasikan langsung kepada Irvan Gunawan selaku Kepala Bulog Tanjung Pandan Belitung menjelaskan pihak Bulog bukan diam saja bahkan tiket sudah dipersiapkan untuk berangkat ke Bulog Palembang meski hangus karena ada pembatalan dari pihak Pemda. Padahal ada jatah sebanyak 2 ton daging sapi frozen (Beku) yang masuk ke Bulog Palembang Sumatera Selatan dari Jakarta, tapi karena beresiko dan memakan biaya yang tinggi sehingga pihak pemerintah daerah dan Bulog membatalkan pengambilan daging sapi beku dari Palembang.
Ditambahkan juga oleh Kepala Bulog Tanjung Pandan, harga pengambilan perkilogram daging beku diBulog Palembang berkisar Rp.80-90 ribu perkilogramnya. Jika jadi diambil Bulog dan Pemda dijual kepada masyarakat dengan harga tertinggi Rp.100.000,- per kilogram.
Kepala Dinas Deprindagkop, Syarial menjelaskan daging sapi beku diinstruksikan harus masuk jalur Bulog dan pengambilan untuk Propinsi Bangka – Belitung tidak langsung dari Bulog Jakarta tapi lewat jalur Bulog Palembang Sumatera bagian Selatan. Resiko rusak tinggi tanpa mobil pendingin. Jadi 6 Kabupaten 1 Kota sepakat tidak akan ambil keBulog Palembang.
Patut dipertanyakan oleh Wakil Rakyat yang duduk di DPRD Propinsi maupun Kabupaten kepada pihak Bulog Babel dan tanjung Pandan bagaimana fungsi dan ketidakmampuan dalam menekan harga daging sapi dipasaran saat jelang lebaran. Patut dipertanyakan jangan dipetieskan aja, kasihan Rakyat yang menderita. (Junker)
Belitung Timur, RadarOnline.id – Lagi –lagi alasan birokrasi yang panjang dan berbelit belit. Badan Logistik Tanjung Pandan Belitung tidak mampu mendatangkan daging beku import frozen, serta menekan lonjakan harga daging sapi fresh agar bantu masyarakat Belitung untuk konsumsi pembelian daging sapi murah jelang Hari Raya Idul Fitri yang lalu.
Akhirnya harga daging sapi fresh perkilogram dijual dengan harga 170 ribu per kilogram nya, ibu-ibu rumah tangga mengeluh, persediaan Sapi potong kurang , permintaan meningkat, harga melonjak sedangkan pedagang tidak mau alami kerugian.
RadarOnline.id mencoba mengkonfirmasikan langsung kepada Irvan Gunawan selaku Kepala Bulog Tanjung Pandan Belitung menjelaskan pihak Bulog bukan diam saja bahkan tiket sudah dipersiapkan untuk berangkat ke Bulog Palembang meski hangus karena ada pembatalan dari pihak Pemda. Padahal ada jatah sebanyak 2 ton daging sapi frozen (Beku) yang masuk ke Bulog Palembang Sumatera Selatan dari Jakarta, tapi karena beresiko dan memakan biaya yang tinggi sehingga pihak pemerintah daerah dan Bulog membatalkan pengambilan daging sapi beku dari Palembang.
Ditambahkan juga oleh Kepala Bulog Tanjung Pandan, harga pengambilan perkilogram daging beku diBulog Palembang berkisar Rp.80-90 ribu perkilogramnya. Jika jadi diambil Bulog dan Pemda dijual kepada masyarakat dengan harga tertinggi Rp.100.000,- per kilogram.
Kepala Dinas Deprindagkop, Syarial menjelaskan daging sapi beku diinstruksikan harus masuk jalur Bulog dan pengambilan untuk Propinsi Bangka – Belitung tidak langsung dari Bulog Jakarta tapi lewat jalur Bulog Palembang Sumatera bagian Selatan. Resiko rusak tinggi tanpa mobil pendingin. Jadi 6 Kabupaten 1 Kota sepakat tidak akan ambil keBulog Palembang.
Patut dipertanyakan oleh Wakil Rakyat yang duduk di DPRD Propinsi maupun Kabupaten kepada pihak Bulog Babel dan tanjung Pandan bagaimana fungsi dan ketidakmampuan dalam menekan harga daging sapi dipasaran saat jelang lebaran. Patut dipertanyakan jangan dipetieskan aja, kasihan Rakyat yang menderita. (Junker)
Kamis, 28 Juli 2016
Pemerintah Akan Menyusun Kebijakan Pangan Komprehensif Menjawab Anomali Stok & Harga
Rabu, 27 Juli 2016
Dalam akun facebook "Ir H Joko Widodo", Presiden pernah menjelaskan perbedaan Ketahanan Pangan dan Kedaulatan Pangan. "Ketahanan pangan itu beda dengan kedaulatan pangan, ketahanan pangan itu 'hanya' sekedar bahan pangan itu 'ada' di gudang-gudang logistik dan di pasar-pasar. Tapi bahan pangan itu darimana tidak jadi soal, dari impor atau lokal tak dipilirkan, yang penting ada. Kalau 'kedaulatan pangan' itu bahan pangan ada, kita produksi sendiri dan kita kuat dalam pemasaran, bahkan pangan yang kita hasilkan dari pertanian kita bisa menguasai pasar-pasar di luar negeri...". Dalam pemerintahan Kabinet Kerja, yang dituju adalah "Kedaulatan Pangan", memang panjang jalan menuju itu, karena kita harus melawan banyak hambatan namun sudah tekad pemerintahan Joko Widodo ke arah sana. Visi terbesar dari kedaulatan pangan adalah ketika hasil pangan dari bumi Indonesia melimpah di pasar lokal maupun pasar luar negeri, setidaknya di negara-negara ASEAN. Pentingnya persoalan pangan bagi masyarakat Indonesia tidak perlu dipertanyakan kembali. Sehingga setiap pemimpin Indonesia dituntut untul memiliki solusi yang efektif untuk menangani persoalan-persoalan pangan yang dialami Indonesia. Persoalan pangan adalah persoalan "Hidup Mati Bangsa Indonesia". Itulah pesan sekaligus peringatan yang disampaikan oleh Presiden RI pertama, Soekarno, ketika meletakkan batu pertama pembangunan kampus IPB pada 27 April 1952. Meskipun bangsa ini ketika itu baru seumur jagung, baru berusia tujuh tahun, tapi kesadaran akan pentingnya meletakkan dasar pembangunan di bidang pertanian sudah sejak awal dimunculkan. Apa yang digagas Bung Karno pada masa pemerintahannya, menunjukkan adanya visi yang jelas terkait upaya penanggulangan masalah pangan. Ini juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kerangka pemikiran pemimpin nasional. Sebuah obsesi untuk menciptakan kemandirian penyediaan pangan bagi rakyat. Tentu saja yang utama adalah niat, dan niat itu menjadi lapis dasar dari visi dan tekad yang kemudian diterjemahkan dalam konsep kebijakan nasional. Namun, yang penting adalah bagaimana semua rencana itu bisa berjalan di tingkat praksis. Bukan sekadar diwacanakan. Meski pemerintah masa lampau belum berhasil mengangkat kesejahteraan petani hingga "berdaulat" atas diri dan usahanya sendiri, setidaknya dalam skala nasional persoalan ketersediaan pangan khususnya beras, tidak menimbulkan gejolak seperti sekarang. Tentu saja kompleksitas permasalahan hari ini dan ke depan berbeda tantangannya dibandingkan dengan masa lampau. Kenyataan itu tentu menuntut konsep dan strategi tersendiri sesuai skala persoalan dan tantangan baru yang dihadapi. Hari-hari ke depan nanti, pemerintah akan menyusun kebijakan pangan yang lebih komprehensif. Menurut Menko Perekonomian Darmin Nasution, kebijakan itu dimaksudkan untuk menjaga ketersediaan dan menstabilkan harga komoditas pokok, seperti beras, daging sapi, gula, dan jagung. Presiden menargetkan, dalam tiga bulan ke depan, kebijakan pangan dapat dijalankan. Pemerintah tampaknya akan berusaha menjamin pasokan dari sentra produksi benar-benar mengalir ke konsumen secara lancar dan cukup serta wajar dari segi harga. Intinya mendekatkan konsumen ke produsen dan sebaliknya. Pemerintah berencana tidak akan mengimpor sebagia besar bahan pangan strategis, kecuali gandum atau terigu, kedelai dan sapi bakalan. Jikapun impor dilakukan, hanya sesuai dengan kebutuhan saja. Impor adalah pilihan terakhir, dan lebih rendah dibanding sekarang. Pemerintah juga memastikan, daging sapi beku akan terua dijual di pasar tradisional. Untuk itu, pemerintah akan mencabut regulasi pembatasan daging beku ke pasar tradiaional. Dengan kebijakan ini, masyarakat akan punya lebih banyak pilihan saat hendak membeli daging di pasar. Harga daging beku dan daging segar dengan kualitas dan kandungan lemak yang sama terpaut cukup jauh. Daging beku diharapkan oleh pemerintah menjadi penyeimbang kebutuhan daging sapi. Presiden Joko Widodo menargetkan pengendalian impor pangan dengan cara meningkatkan produktivitas pangan dalam negeri, pemberantasan mafia impor, dan juga mengembangkan ekspor pertanian berbasis pengolahan pertanian. Pengendalian impor pangan yang mengutamakan pengurangan impor semata juga membebankan mastarakat Indonesia karena harus mendapatkan kebutuhan pangan dengan harga yang lebih tinggi. Dalam rapat terbatas kebijakan pangan di Kantor Presiden pada Januari 2016, Presiden menyampaikan bahwa tujuan utama kebijakan di bidang pangan adalah membuat rakyat cukup pangan. Setelah itu, tujuan kebijakan kebijakan pangan adalah untuk menurunkan kemiskinan karena masalah pangan ini memberikan kontribusi besar terhadap angka kemiskinan. Dua tujuan lainnya adalah, membuat petani lebih sejahtera, dan membuat produsen pangan dalam negeri makin besar andilnya untuk mencukupi kebutuhan pangan. Intinya adalah, kita memerlukan kebijakan yang menyeimbangkan antara produsen, pedagang dan konsumen. Presiden mengungkapkan, bahwa data menunjukkan kenaikan harga pangan mulai 2011-2015 kenaikannya sudah hampir 70%. Presiden menginginkan agar harga dapat dikembalikan pada harga-harga yang normal. Oleh sebab itu langkah-langkah komprehensif memperbaiki permintaan, suplai, memperbaiki mata rantai perfagangan, sistem data, dan informasi pertanian, harus betul-betul komprehensif dan valid. Kita sungguh berharap agar pemerintah dapat mendorong harga pangan dapat stabil dan murah. Untuk itu, sinkronisasi kebijakan antar kementerian menjadi penting, dan pemerintah harus mengambil langkah cepat dan strategis untuk mengatasi berbagai lonjakan harga pangan secara komprehensif.
www.berdikaricenter.id
http://www.kompasiana.com/lingkaran_muda/pemerintah-akan-menyusun-kebijakan-pangan-komprehensif-menjawab-anomali-stok-harga_57980ab74023bd6c0af43125
Dalam akun facebook "Ir H Joko Widodo", Presiden pernah menjelaskan perbedaan Ketahanan Pangan dan Kedaulatan Pangan. "Ketahanan pangan itu beda dengan kedaulatan pangan, ketahanan pangan itu 'hanya' sekedar bahan pangan itu 'ada' di gudang-gudang logistik dan di pasar-pasar. Tapi bahan pangan itu darimana tidak jadi soal, dari impor atau lokal tak dipilirkan, yang penting ada. Kalau 'kedaulatan pangan' itu bahan pangan ada, kita produksi sendiri dan kita kuat dalam pemasaran, bahkan pangan yang kita hasilkan dari pertanian kita bisa menguasai pasar-pasar di luar negeri...". Dalam pemerintahan Kabinet Kerja, yang dituju adalah "Kedaulatan Pangan", memang panjang jalan menuju itu, karena kita harus melawan banyak hambatan namun sudah tekad pemerintahan Joko Widodo ke arah sana. Visi terbesar dari kedaulatan pangan adalah ketika hasil pangan dari bumi Indonesia melimpah di pasar lokal maupun pasar luar negeri, setidaknya di negara-negara ASEAN. Pentingnya persoalan pangan bagi masyarakat Indonesia tidak perlu dipertanyakan kembali. Sehingga setiap pemimpin Indonesia dituntut untul memiliki solusi yang efektif untuk menangani persoalan-persoalan pangan yang dialami Indonesia. Persoalan pangan adalah persoalan "Hidup Mati Bangsa Indonesia". Itulah pesan sekaligus peringatan yang disampaikan oleh Presiden RI pertama, Soekarno, ketika meletakkan batu pertama pembangunan kampus IPB pada 27 April 1952. Meskipun bangsa ini ketika itu baru seumur jagung, baru berusia tujuh tahun, tapi kesadaran akan pentingnya meletakkan dasar pembangunan di bidang pertanian sudah sejak awal dimunculkan. Apa yang digagas Bung Karno pada masa pemerintahannya, menunjukkan adanya visi yang jelas terkait upaya penanggulangan masalah pangan. Ini juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kerangka pemikiran pemimpin nasional. Sebuah obsesi untuk menciptakan kemandirian penyediaan pangan bagi rakyat. Tentu saja yang utama adalah niat, dan niat itu menjadi lapis dasar dari visi dan tekad yang kemudian diterjemahkan dalam konsep kebijakan nasional. Namun, yang penting adalah bagaimana semua rencana itu bisa berjalan di tingkat praksis. Bukan sekadar diwacanakan. Meski pemerintah masa lampau belum berhasil mengangkat kesejahteraan petani hingga "berdaulat" atas diri dan usahanya sendiri, setidaknya dalam skala nasional persoalan ketersediaan pangan khususnya beras, tidak menimbulkan gejolak seperti sekarang. Tentu saja kompleksitas permasalahan hari ini dan ke depan berbeda tantangannya dibandingkan dengan masa lampau. Kenyataan itu tentu menuntut konsep dan strategi tersendiri sesuai skala persoalan dan tantangan baru yang dihadapi. Hari-hari ke depan nanti, pemerintah akan menyusun kebijakan pangan yang lebih komprehensif. Menurut Menko Perekonomian Darmin Nasution, kebijakan itu dimaksudkan untuk menjaga ketersediaan dan menstabilkan harga komoditas pokok, seperti beras, daging sapi, gula, dan jagung. Presiden menargetkan, dalam tiga bulan ke depan, kebijakan pangan dapat dijalankan. Pemerintah tampaknya akan berusaha menjamin pasokan dari sentra produksi benar-benar mengalir ke konsumen secara lancar dan cukup serta wajar dari segi harga. Intinya mendekatkan konsumen ke produsen dan sebaliknya. Pemerintah berencana tidak akan mengimpor sebagia besar bahan pangan strategis, kecuali gandum atau terigu, kedelai dan sapi bakalan. Jikapun impor dilakukan, hanya sesuai dengan kebutuhan saja. Impor adalah pilihan terakhir, dan lebih rendah dibanding sekarang. Pemerintah juga memastikan, daging sapi beku akan terua dijual di pasar tradisional. Untuk itu, pemerintah akan mencabut regulasi pembatasan daging beku ke pasar tradiaional. Dengan kebijakan ini, masyarakat akan punya lebih banyak pilihan saat hendak membeli daging di pasar. Harga daging beku dan daging segar dengan kualitas dan kandungan lemak yang sama terpaut cukup jauh. Daging beku diharapkan oleh pemerintah menjadi penyeimbang kebutuhan daging sapi. Presiden Joko Widodo menargetkan pengendalian impor pangan dengan cara meningkatkan produktivitas pangan dalam negeri, pemberantasan mafia impor, dan juga mengembangkan ekspor pertanian berbasis pengolahan pertanian. Pengendalian impor pangan yang mengutamakan pengurangan impor semata juga membebankan mastarakat Indonesia karena harus mendapatkan kebutuhan pangan dengan harga yang lebih tinggi. Dalam rapat terbatas kebijakan pangan di Kantor Presiden pada Januari 2016, Presiden menyampaikan bahwa tujuan utama kebijakan di bidang pangan adalah membuat rakyat cukup pangan. Setelah itu, tujuan kebijakan kebijakan pangan adalah untuk menurunkan kemiskinan karena masalah pangan ini memberikan kontribusi besar terhadap angka kemiskinan. Dua tujuan lainnya adalah, membuat petani lebih sejahtera, dan membuat produsen pangan dalam negeri makin besar andilnya untuk mencukupi kebutuhan pangan. Intinya adalah, kita memerlukan kebijakan yang menyeimbangkan antara produsen, pedagang dan konsumen. Presiden mengungkapkan, bahwa data menunjukkan kenaikan harga pangan mulai 2011-2015 kenaikannya sudah hampir 70%. Presiden menginginkan agar harga dapat dikembalikan pada harga-harga yang normal. Oleh sebab itu langkah-langkah komprehensif memperbaiki permintaan, suplai, memperbaiki mata rantai perfagangan, sistem data, dan informasi pertanian, harus betul-betul komprehensif dan valid. Kita sungguh berharap agar pemerintah dapat mendorong harga pangan dapat stabil dan murah. Untuk itu, sinkronisasi kebijakan antar kementerian menjadi penting, dan pemerintah harus mengambil langkah cepat dan strategis untuk mengatasi berbagai lonjakan harga pangan secara komprehensif.
www.berdikaricenter.id
http://www.kompasiana.com/lingkaran_muda/pemerintah-akan-menyusun-kebijakan-pangan-komprehensif-menjawab-anomali-stok-harga_57980ab74023bd6c0af43125
Duh, ada potensi krisis jagung tahun ini
Rabu, 27 Juli 2016
JAKARTA. Upaya Kementerian Pertanian (Kemtan) menahan impor jagung dan mengandalkan jagung lokal berpotensi menimbulkan krisis jagung di akhir tahun. Berdasarkan hitungan industri pakan ternak bersama dengan Perum Bulog, ditemukan sampai akhir tahun dibutuhkan stok jagung nasional 1,5 juta ton. Sampai saat ini, volume stok jagung di gudang Bulog tinggal sekitar 100.000 ton saja.
Untuk itu, industri pakan ternak dan Perum Bulog telah menyurati pemerintah dan meminta untuk mengimpor 1,5 juta ton jagung. Surat permintaan ini telah disampaikan ke pemerintah, baik itu ke Kemtan, Kementerian Perdagangan (Kemdag), Kementerian BUMN dan ke Kementerian Koordinator Perekonomian.
Namun, sejauh ini, belum ada pembahasan dan respon dari pemerintah terkait surat tersebut. Padahal industri pakan ternak membutuhkan kepastian impor jagung sebesar 1,5 juta ton untuk kebutuhan sampai akhir tahun.
"Sudah kami kirimkan surat hasil analisisnya ke pemerintah untuk dibahas di Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas), tapi sampai sejauh ini belum ada progress," ujar Direktur Utama Perum Bulog, Djarot Kusumayakti kepada KONTAN, Rabu (27/7).
Djarot menjelaskan, sebagai BUMN, Bulog tidak memiliki kewenangan untuk meminta impor atupun tidak impor kepada pemerintah. Tapi Bulog bersama industri pakan ternak hanya menyampaikan kondisi terkini dan kebutuhan yang harus disiapkan.
Surat hasil analisis tersebut sekaligus mengingatkan pemerintah agar kebijakan impor jagung ini tidak dilakukan secara mendadak, ketika harga sudah pada naik, dan stok menipis. Sebab sudah pasti Bulog tidak akan dapat kerja efektif untuk mengatasi situasi.
"Surat yang kami sampaikan soal kebutuhan 1,5 juta ton stok jagung itu merupakan hasil analisis dari stakeholder berdasarkan Focus group discussion (FGD)," tambahnya.
Menurut Djarot, Perum Bulog siap menyerap jagung lokal asalkan ada dan harganya sesuai dengan peraturan pemerintah sebesar Rp 3.150 per kilogram (kg) dengan kadar air 14%. Harus diakui, untuk mendapatkan jagung lokal dengan harga pemerintah tidaklah gampang.
Sebagai perbandingan, sekarang rata-rata harga jagung pakan ternak di Jawa Timur sudah menyentuh Rp 3.450 per kg. Kenaikan harga jagung lokal ini merupakan indikasi kalau stok jagung lokal berkurang.
Kendati begitu, Djarot menolak menebak seberapa besar potensi panen jagung sampai akhir tahun nanti, sebab ia tidak memiliki data yang akurat soal itu. Ia juga menolak menegaskan apakah perlu impor jagung atau tidak, sebab selama ini, Bulog kerap mendapatkan cap suka impor. "Saya tidak mau ada fitnah, Bulog suka impor karena dapat fee," terangnya.
Indonesia Berpotensi Alami Krisis Jagung Akhir Pada 2016
http://m.kontan.co.id/news/duh-ada-potensi-krisis-jagung-tahun-ini
JAKARTA. Upaya Kementerian Pertanian (Kemtan) menahan impor jagung dan mengandalkan jagung lokal berpotensi menimbulkan krisis jagung di akhir tahun. Berdasarkan hitungan industri pakan ternak bersama dengan Perum Bulog, ditemukan sampai akhir tahun dibutuhkan stok jagung nasional 1,5 juta ton. Sampai saat ini, volume stok jagung di gudang Bulog tinggal sekitar 100.000 ton saja.
Untuk itu, industri pakan ternak dan Perum Bulog telah menyurati pemerintah dan meminta untuk mengimpor 1,5 juta ton jagung. Surat permintaan ini telah disampaikan ke pemerintah, baik itu ke Kemtan, Kementerian Perdagangan (Kemdag), Kementerian BUMN dan ke Kementerian Koordinator Perekonomian.
Namun, sejauh ini, belum ada pembahasan dan respon dari pemerintah terkait surat tersebut. Padahal industri pakan ternak membutuhkan kepastian impor jagung sebesar 1,5 juta ton untuk kebutuhan sampai akhir tahun.
"Sudah kami kirimkan surat hasil analisisnya ke pemerintah untuk dibahas di Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas), tapi sampai sejauh ini belum ada progress," ujar Direktur Utama Perum Bulog, Djarot Kusumayakti kepada KONTAN, Rabu (27/7).
Djarot menjelaskan, sebagai BUMN, Bulog tidak memiliki kewenangan untuk meminta impor atupun tidak impor kepada pemerintah. Tapi Bulog bersama industri pakan ternak hanya menyampaikan kondisi terkini dan kebutuhan yang harus disiapkan.
Surat hasil analisis tersebut sekaligus mengingatkan pemerintah agar kebijakan impor jagung ini tidak dilakukan secara mendadak, ketika harga sudah pada naik, dan stok menipis. Sebab sudah pasti Bulog tidak akan dapat kerja efektif untuk mengatasi situasi.
"Surat yang kami sampaikan soal kebutuhan 1,5 juta ton stok jagung itu merupakan hasil analisis dari stakeholder berdasarkan Focus group discussion (FGD)," tambahnya.
Menurut Djarot, Perum Bulog siap menyerap jagung lokal asalkan ada dan harganya sesuai dengan peraturan pemerintah sebesar Rp 3.150 per kilogram (kg) dengan kadar air 14%. Harus diakui, untuk mendapatkan jagung lokal dengan harga pemerintah tidaklah gampang.
Sebagai perbandingan, sekarang rata-rata harga jagung pakan ternak di Jawa Timur sudah menyentuh Rp 3.450 per kg. Kenaikan harga jagung lokal ini merupakan indikasi kalau stok jagung lokal berkurang.
Kendati begitu, Djarot menolak menebak seberapa besar potensi panen jagung sampai akhir tahun nanti, sebab ia tidak memiliki data yang akurat soal itu. Ia juga menolak menegaskan apakah perlu impor jagung atau tidak, sebab selama ini, Bulog kerap mendapatkan cap suka impor. "Saya tidak mau ada fitnah, Bulog suka impor karena dapat fee," terangnya.
Indonesia Berpotensi Alami Krisis Jagung Akhir Pada 2016
http://m.kontan.co.id/news/duh-ada-potensi-krisis-jagung-tahun-ini
Harga Gula Tinggi, Bulog Sumut Kedatangan Impor 9.900 Ton
Rabu, 27 Juli 2016
Bisnis.com, MEDAN--Harga gula masih tercatat cukup tinggi pasca Lebaran di Sumatra Utara. Untuk meredam lonjakan harga tersebut, Perum Bulog Divre Sumut mendatangkan 9.900 ton gula asal Thailand.
Adapun, jika umumnya harga gula Rp12.000 hingga Rp14.000 per kg, maka sepekan terakhir harganya mencapai Rp17.000 hingga Rp18.000 per kg di beberapa pasar tradisional di Medan.
Humas Bulog Sumut Rudi Adlin menyebutkan tambahan importasi gula tersebut akan digunakan untuk stabilisasi harga di beberapa pasar tradisional di Medan.
"Ada empat pasar yang akan kami pasok gulanya. Pusat Pasar, Pasar Sukaramai, Pasar Petisah, dan Pasar Palapa. Untuk saat ini gula dari Thailand itu belum kami distribusikan, karena stok di gudang masih ada," papar Rudi saat dihubungi Bisnis, Rabu (27/7/2016).
Lebih lanjut, Rudi menyebutkan, gula impor tersebut harus dijual oleh pedagang di pasar tradisional kepada konsumen Rp13.000 per kg. Terkait dengan keinginan pemerintah pusat agar harga gula Rp12.500 per kg, Rudi menuturkan pihaknya masih menunggu ketentuan resmi.
"Untuk impor selanjutnya, kami belum tahu berapa banyak yang akan masuk ke Sumut. Kami hanya menerima dan mendistribusikan," pungkasnya.
Sebelumnya, Menko Perekonomian Darmin Nasution berharap pada akhir tahun ini harga gula dapat menyentuh Rp12.500 per kg dari rerata harga saat ini Rp15.000 hingg Rp16.000 per kg. Adapun, kuota importasi gula yakni 381.000 ton dengan perkiraan volume awal 114.000 ton.
http://kabar24.bisnis.com/read/20160727/78/569510/harga-gula-tinggi-bulog-sumut-kedatangan-impor-9.900-ton
Bisnis.com, MEDAN--Harga gula masih tercatat cukup tinggi pasca Lebaran di Sumatra Utara. Untuk meredam lonjakan harga tersebut, Perum Bulog Divre Sumut mendatangkan 9.900 ton gula asal Thailand.
Adapun, jika umumnya harga gula Rp12.000 hingga Rp14.000 per kg, maka sepekan terakhir harganya mencapai Rp17.000 hingga Rp18.000 per kg di beberapa pasar tradisional di Medan.
Humas Bulog Sumut Rudi Adlin menyebutkan tambahan importasi gula tersebut akan digunakan untuk stabilisasi harga di beberapa pasar tradisional di Medan.
"Ada empat pasar yang akan kami pasok gulanya. Pusat Pasar, Pasar Sukaramai, Pasar Petisah, dan Pasar Palapa. Untuk saat ini gula dari Thailand itu belum kami distribusikan, karena stok di gudang masih ada," papar Rudi saat dihubungi Bisnis, Rabu (27/7/2016).
Lebih lanjut, Rudi menyebutkan, gula impor tersebut harus dijual oleh pedagang di pasar tradisional kepada konsumen Rp13.000 per kg. Terkait dengan keinginan pemerintah pusat agar harga gula Rp12.500 per kg, Rudi menuturkan pihaknya masih menunggu ketentuan resmi.
"Untuk impor selanjutnya, kami belum tahu berapa banyak yang akan masuk ke Sumut. Kami hanya menerima dan mendistribusikan," pungkasnya.
Sebelumnya, Menko Perekonomian Darmin Nasution berharap pada akhir tahun ini harga gula dapat menyentuh Rp12.500 per kg dari rerata harga saat ini Rp15.000 hingg Rp16.000 per kg. Adapun, kuota importasi gula yakni 381.000 ton dengan perkiraan volume awal 114.000 ton.
http://kabar24.bisnis.com/read/20160727/78/569510/harga-gula-tinggi-bulog-sumut-kedatangan-impor-9.900-ton
WOWWW... Bulog Kalsel Impor 2.750 Ton Gula dari Thailand
Rabu, 27 Juli 2016
BANJARMASIN – Gula impor dalam jumlah besar masuk melalui Perum Bulog Kalsel, Senin (25/7) tadi. Tepatnya 2.750 ton asal Thailand. Gula-gula tersebut saat ini masih dilakukan bongkar muat di pelabuhan Trisakti Banjarmasin.
Pengamat Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Dr Achmad Alim Bachri, secara tegas meminta kepada pemerintah agar pendistribusiannya tepat sasaran. Masuknya gula impor asal Thailand ini diyakini bakal dapat menekan tingginya harga gula di pasaran saat ini. “Asal pendistribusiannya tepat sasaran dan tak dilakukan monopoli oleh oknum,” tuturnya.
Jika yang datang gula rafinasi, Alim berpesan hendaknya aparat kepolisian turun untuk memastikan tepatnya pendistribusian gula yang dikhususkan untuk pelaku usaha tersebut. “Jika gula tersebut gula rafinasi, jangan sampai malah bocor ke masyarkat yang dijual dengan harga tinggi. Pemerintah dan aparat harus turun memastikannya,” tegasnya.
Datangnya gula impor dengan jumlah tak sedikit tersebut menurutnya sudah tugas pemerintah untuk menjaga dan menstabilkan harga gula di pasaran. “Tentu saja tujuan utama digelontorkannya gula impor ini untuk mencukupi kebutuhan masyarakat dan menjaga stabilitas harga dalam rangka pengendalian inflasi daerah,” tegasnya.
Wakil Rektor I ULM itu menambahkan bahwa perlu membangun sinergitas dan koordinasi antara pemerintah daerah dengan Bulog agar proses pendistribusian ini sesuai dengan tujuan. “Intinya pengawasan harus benar-benar dilakukan agar tepat sasaran,” pintanya.
Kepala OPP Perum Bulog Kalsel, Sulais, menjelaskan bahwa harga yang dijual ke masyarakat nanti masih menunggu instruksi dari pemerintah pusat. Kalau dibandingkan dengan gula lokal yang didatangkan Bulog beberapa waktu lalu, harganya per kilogram Rp 13 ribu. “Untuk harga, kami belum dapat riilnya dari pemerintah pusat,” kata Sulais singkat.
Ketua Koperasi Harum Manis Bersatu, Aftahuddin, membenarkan bahwa Kalsel mendapat sokongan gula impor asal Thailand. Pihaknya siap mendistribusikan ke pelaku usaha sebagaimana penyaluran gula dari Bulog di tahap pertama lalu.
Tahap pertama Bulog menggelontorkan gula lokal hanya sebanyak 120 ton. “Mudah-mudahan dengan masuknya gula impor ini harga gula di pasaran dapat ditekan, dan kembali ke harga Rp 12 ribu per kilogramnya lagi,” harapnya.(mof/at/dye)
http://kalsel.prokal.co/read/news/4395-wowww-bulog-kalsel-impor-2750-ton-gula-dari-thailand.html
BANJARMASIN – Gula impor dalam jumlah besar masuk melalui Perum Bulog Kalsel, Senin (25/7) tadi. Tepatnya 2.750 ton asal Thailand. Gula-gula tersebut saat ini masih dilakukan bongkar muat di pelabuhan Trisakti Banjarmasin.
Pengamat Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Dr Achmad Alim Bachri, secara tegas meminta kepada pemerintah agar pendistribusiannya tepat sasaran. Masuknya gula impor asal Thailand ini diyakini bakal dapat menekan tingginya harga gula di pasaran saat ini. “Asal pendistribusiannya tepat sasaran dan tak dilakukan monopoli oleh oknum,” tuturnya.
Jika yang datang gula rafinasi, Alim berpesan hendaknya aparat kepolisian turun untuk memastikan tepatnya pendistribusian gula yang dikhususkan untuk pelaku usaha tersebut. “Jika gula tersebut gula rafinasi, jangan sampai malah bocor ke masyarkat yang dijual dengan harga tinggi. Pemerintah dan aparat harus turun memastikannya,” tegasnya.
Datangnya gula impor dengan jumlah tak sedikit tersebut menurutnya sudah tugas pemerintah untuk menjaga dan menstabilkan harga gula di pasaran. “Tentu saja tujuan utama digelontorkannya gula impor ini untuk mencukupi kebutuhan masyarakat dan menjaga stabilitas harga dalam rangka pengendalian inflasi daerah,” tegasnya.
Wakil Rektor I ULM itu menambahkan bahwa perlu membangun sinergitas dan koordinasi antara pemerintah daerah dengan Bulog agar proses pendistribusian ini sesuai dengan tujuan. “Intinya pengawasan harus benar-benar dilakukan agar tepat sasaran,” pintanya.
Kepala OPP Perum Bulog Kalsel, Sulais, menjelaskan bahwa harga yang dijual ke masyarakat nanti masih menunggu instruksi dari pemerintah pusat. Kalau dibandingkan dengan gula lokal yang didatangkan Bulog beberapa waktu lalu, harganya per kilogram Rp 13 ribu. “Untuk harga, kami belum dapat riilnya dari pemerintah pusat,” kata Sulais singkat.
Ketua Koperasi Harum Manis Bersatu, Aftahuddin, membenarkan bahwa Kalsel mendapat sokongan gula impor asal Thailand. Pihaknya siap mendistribusikan ke pelaku usaha sebagaimana penyaluran gula dari Bulog di tahap pertama lalu.
Tahap pertama Bulog menggelontorkan gula lokal hanya sebanyak 120 ton. “Mudah-mudahan dengan masuknya gula impor ini harga gula di pasaran dapat ditekan, dan kembali ke harga Rp 12 ribu per kilogramnya lagi,” harapnya.(mof/at/dye)
http://kalsel.prokal.co/read/news/4395-wowww-bulog-kalsel-impor-2750-ton-gula-dari-thailand.html
Rabu, 27 Juli 2016
PPI Sediakan Gula Murah Meriah, Bulog Targetkan Penurunan Harga Dalam Dua Pekan
Rabu, 27 Juli 2016
TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Penjualan gula murah digelar sejak pasar murah Ramadhan digulirkan. Namun hingga kini, penjualan gula murah masih diselenggarakan di gudang kantor PT PPI yang ada di Jalan Gajah Mada, Kota Balikpapan. Pasokan yang tersedia, ada 10 ton gula dengan harga per kilogram (kg) sebesar Rp 12,500.
Ketika ditemui Tribunkaltim.co di dalam gudang, Barita Pasaribu, Kepala Gudang Gula Murah PPI, sedang mengawasi para pekerjanya yang sedang sibuk memindahkan gula pasir dari karung putih ke dalam kantung plastik transparan.
Saat itu, Barita yang mengenakan kemeja kotak-kotak kuning menjelaskan, pasokan 10 ton didatangkan dari Makassar Sulawesi Selatan setelah puasa Ramadhan.
"Ini masih tersedia banyak. Nanti kalau kurang bisa didatangkan lagi gulanya. Tunggu habis dulu," ujarnya pada Selasa (26/7/2016).
Berdasarkan pantauannya, konsumen yang membelanjakan uangnya untuk gula pasir murah sebagian besar adalah para wanita. Hitungannya, rata-rata mampu terjual 2 ton per hari.
Syaratnya, konsumen yang membeli gula murah di PPI syaratnya tidak diperbolehkan membeli per kilogram.
Konsumen diwajibkan membeli minimal membeli 4 Kg, dengan biaya Rp 50 ribu.
Tujuan digelarnya cuci gudang gula lebih untuk memudahkan masyarakat memperoleh gula yang murah.
Sempat beredar kabar yang menggemparkan, warga panik mencari gula yang murah meriah. Kini telah tersedia pasokan gula murah yang dijamin berkualitas baik.
"Kami sudah buka sejak puasa. Gulanya habis. Sekarang buka lagi sehabis puasa. Datang saja langsung ke sini kalau mau dapat harga gula murah," katanya.
Tidak hanya PPI, ternyata pada Agustus ini, Bulog Drive Kaltim-Kaltara juga akan melempar gula murah yang dibandrol harganya per kilogram Rp 13 ribu, yang dikirim dari pemerintah pusat.
Agung Setiabudi, Kepala bidang Pengadaan, Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Drive Kaltim-Kaltara mengatakan, sekarang ini sedang proses bongkar muat, menurunkan gula yang dikirim dari pemerintah pusat sebanyak 5 ribu ton.
"Bergantung cuaca juga. Kalau hujan terus kita mengalami kendala. Akan lama lagi menurunkan muatan gulanya," ujar pria berkulit gelap ini.
Dia berharap, dengan adanya pasokan tambahan sebesar 5 ribu ton maka masyarakat akan memperoleh harga yang lebih murah dari sekarang ini.
Jika berjalan lancar, dalam dua minggu ke depan masyarakat akan bisa memperoleh gula Rp 13 ribu per Kg.
"Insyaa Allah maksimal minggu kedua harga gula akan ada penurunan," tuturnya. (*)
http://kaltim.tribunnews.com/2016/07/27/ppi-sediakan-gula-murah-meriah-bulog-targetkan-ada-penurunan-harga-dalam-dua-pekan
TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Penjualan gula murah digelar sejak pasar murah Ramadhan digulirkan. Namun hingga kini, penjualan gula murah masih diselenggarakan di gudang kantor PT PPI yang ada di Jalan Gajah Mada, Kota Balikpapan. Pasokan yang tersedia, ada 10 ton gula dengan harga per kilogram (kg) sebesar Rp 12,500.
Ketika ditemui Tribunkaltim.co di dalam gudang, Barita Pasaribu, Kepala Gudang Gula Murah PPI, sedang mengawasi para pekerjanya yang sedang sibuk memindahkan gula pasir dari karung putih ke dalam kantung plastik transparan.
Saat itu, Barita yang mengenakan kemeja kotak-kotak kuning menjelaskan, pasokan 10 ton didatangkan dari Makassar Sulawesi Selatan setelah puasa Ramadhan.
"Ini masih tersedia banyak. Nanti kalau kurang bisa didatangkan lagi gulanya. Tunggu habis dulu," ujarnya pada Selasa (26/7/2016).
Berdasarkan pantauannya, konsumen yang membelanjakan uangnya untuk gula pasir murah sebagian besar adalah para wanita. Hitungannya, rata-rata mampu terjual 2 ton per hari.
Syaratnya, konsumen yang membeli gula murah di PPI syaratnya tidak diperbolehkan membeli per kilogram.
Konsumen diwajibkan membeli minimal membeli 4 Kg, dengan biaya Rp 50 ribu.
Tujuan digelarnya cuci gudang gula lebih untuk memudahkan masyarakat memperoleh gula yang murah.
Sempat beredar kabar yang menggemparkan, warga panik mencari gula yang murah meriah. Kini telah tersedia pasokan gula murah yang dijamin berkualitas baik.
"Kami sudah buka sejak puasa. Gulanya habis. Sekarang buka lagi sehabis puasa. Datang saja langsung ke sini kalau mau dapat harga gula murah," katanya.
Tidak hanya PPI, ternyata pada Agustus ini, Bulog Drive Kaltim-Kaltara juga akan melempar gula murah yang dibandrol harganya per kilogram Rp 13 ribu, yang dikirim dari pemerintah pusat.
Agung Setiabudi, Kepala bidang Pengadaan, Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Drive Kaltim-Kaltara mengatakan, sekarang ini sedang proses bongkar muat, menurunkan gula yang dikirim dari pemerintah pusat sebanyak 5 ribu ton.
"Bergantung cuaca juga. Kalau hujan terus kita mengalami kendala. Akan lama lagi menurunkan muatan gulanya," ujar pria berkulit gelap ini.
Dia berharap, dengan adanya pasokan tambahan sebesar 5 ribu ton maka masyarakat akan memperoleh harga yang lebih murah dari sekarang ini.
Jika berjalan lancar, dalam dua minggu ke depan masyarakat akan bisa memperoleh gula Rp 13 ribu per Kg.
"Insyaa Allah maksimal minggu kedua harga gula akan ada penurunan," tuturnya. (*)
http://kaltim.tribunnews.com/2016/07/27/ppi-sediakan-gula-murah-meriah-bulog-targetkan-ada-penurunan-harga-dalam-dua-pekan
Enam Kabupaten Sulteng Siap Jual Beras ke Bulog
Selasa, 26 Juli 2016
Metrotvnews.com, Palu: Enam Kabupaten di Sulawesi Tengah (Sulteng) menyatakan siap menjual beras hasil panen petani di masing-masing daerah kepada Bulog untuk memenuhi kebutuhan stok nasional. Langkah ini diharapkan bisa menekan isu mengenai kelangkaan beras.
Adapun enam kabupaten penghasil beras terbesar di Sulteng itu terdiri atas Parigi Moutong, Banggai, Tolitoli, Poso, Donggala dan Sigi. "Kami siap mengalokasikan 10 persen beras produksi petani untuk dijual kepada Perum Bulog di masing-masing daerah," kata Bupati Donggala Kasman Lassa, seperti dikutip dari Antara, di Palu, Selasa (26/7/2016).
Donggala sebagai salah satu daerah penghasil beras di Sulteng setiap tahunnya mengalami surplus produksi beras dan selama ini ikut memberikan kontribusi dalam pengadaan beras yang dilakukan Perum Bulog.
Namun, masih kata dia, beras yang dipasok ke Bulog masih kecil dibandingkan dengan diserap oleh para pedagang pengumpul yang tidak hanya datang dari dalam, tetapi juga luar Sulteng. Tetapi ke depan, Pemkab Donggala berkomitmen untuk mengalokasikan 10 persen dari hasil panen petani di daerah itu akan dijual ke Bulog.
Hal senada disampaikan Bupati Poso Darmin Sigilimpu dan Wakil Bupati Sigi Paulina serta Sekda Kabupaten Parigi Moutong Ekka Pontoh. Mereka mengatakan siap memenuhi permintaan Bulog untuk menjual paling tidak 10 persen dari hasil panen petani kepada Bulog Sulteng.
Metrotvnews.com, Palu: Enam Kabupaten di Sulawesi Tengah (Sulteng) menyatakan siap menjual beras hasil panen petani di masing-masing daerah kepada Bulog untuk memenuhi kebutuhan stok nasional. Langkah ini diharapkan bisa menekan isu mengenai kelangkaan beras.
Adapun enam kabupaten penghasil beras terbesar di Sulteng itu terdiri atas Parigi Moutong, Banggai, Tolitoli, Poso, Donggala dan Sigi. "Kami siap mengalokasikan 10 persen beras produksi petani untuk dijual kepada Perum Bulog di masing-masing daerah," kata Bupati Donggala Kasman Lassa, seperti dikutip dari Antara, di Palu, Selasa (26/7/2016).
Donggala sebagai salah satu daerah penghasil beras di Sulteng setiap tahunnya mengalami surplus produksi beras dan selama ini ikut memberikan kontribusi dalam pengadaan beras yang dilakukan Perum Bulog.
Namun, masih kata dia, beras yang dipasok ke Bulog masih kecil dibandingkan dengan diserap oleh para pedagang pengumpul yang tidak hanya datang dari dalam, tetapi juga luar Sulteng. Tetapi ke depan, Pemkab Donggala berkomitmen untuk mengalokasikan 10 persen dari hasil panen petani di daerah itu akan dijual ke Bulog.
Hal senada disampaikan Bupati Poso Darmin Sigilimpu dan Wakil Bupati Sigi Paulina serta Sekda Kabupaten Parigi Moutong Ekka Pontoh. Mereka mengatakan siap memenuhi permintaan Bulog untuk menjual paling tidak 10 persen dari hasil panen petani kepada Bulog Sulteng.
Selasa, 26 Juli 2016
Sultan: Raskin Dihapus Tidak Akan Ganggu Stabilitas Harga
Selasa, 26 Juli 2016
YOGYA (KRjogja.com) - Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan tidak masalah apabila nantinya beras untuk rakyat miskin (raskin) digantikan dengan voucher pangan pada 2017 mendatang. Pihaknya mengharapkan masyarakat miskin tetap dibantu dan skema pendistribusiaannya diatur dengan jelas agaar tepat sasaran dan tujuan program voucher pangan tersebut nantinya.
"Tidak masalah kalau program raskin mau dihapuskan. Tetapi saya belum tahu detailnya dengan voucher pangan mekanismenya seperti apa," ujar Sultan HB X kepada KRjogja.com di Kompleks Kepatihan, Senin (25/7/2016).
Sultan HB X menyampaikan selama ini penyaluran raskin tersebut langsung didistribusikan oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) maupun penyerapan beras untuk kebutuhan program raskin tersebut. Apabila nantinya program ini digantikan dengan program voucher tentu harus dipikirkan skema penyalurannya.
"Skema penyalurannya voucher itu seperti ap? Apakah nanti ambil di Bulog, di kelurahan atau dimana? Selama ini, urusan raskin hingga pengangkutannya ada di Bulog, saya khawatir beban biaya mengangkutnya jadi di masyarakat miskin," ungkap Sultan HB X.
Untuk itu, pihaknya akan menunggu kebijakan program voucher pangan yang digulirkan Presiden Joko Widodo tersebut pada 2017 mendatang, terutama skema pembagiannya. Menurutnya program voucher pangan ini tidak akan mengganggu stabilitas harga beras di masyarakat karena hanya terjadi perubahan dari penerimaan beras raskin digantikan voucher pangan sehingga semakin praktis.
"Saya kira dengan dihapuskannya raskin ini tidak akan mengganggu stabilitas harga beras nantinya. Semakin praktis saja yang penting masyarakat kurang mampu tidak dilupakan," tandas Raja Kraton Yogyakarta tersebut. (R-4)
http://krjogja.com/web/news/read/3855/Sultan_Raskin_Dihapus_Tidak_Akan_Ganggu_Stabilitas_Harga
YOGYA (KRjogja.com) - Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan tidak masalah apabila nantinya beras untuk rakyat miskin (raskin) digantikan dengan voucher pangan pada 2017 mendatang. Pihaknya mengharapkan masyarakat miskin tetap dibantu dan skema pendistribusiaannya diatur dengan jelas agaar tepat sasaran dan tujuan program voucher pangan tersebut nantinya.
"Tidak masalah kalau program raskin mau dihapuskan. Tetapi saya belum tahu detailnya dengan voucher pangan mekanismenya seperti apa," ujar Sultan HB X kepada KRjogja.com di Kompleks Kepatihan, Senin (25/7/2016).
Sultan HB X menyampaikan selama ini penyaluran raskin tersebut langsung didistribusikan oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) maupun penyerapan beras untuk kebutuhan program raskin tersebut. Apabila nantinya program ini digantikan dengan program voucher tentu harus dipikirkan skema penyalurannya.
"Skema penyalurannya voucher itu seperti ap? Apakah nanti ambil di Bulog, di kelurahan atau dimana? Selama ini, urusan raskin hingga pengangkutannya ada di Bulog, saya khawatir beban biaya mengangkutnya jadi di masyarakat miskin," ungkap Sultan HB X.
Untuk itu, pihaknya akan menunggu kebijakan program voucher pangan yang digulirkan Presiden Joko Widodo tersebut pada 2017 mendatang, terutama skema pembagiannya. Menurutnya program voucher pangan ini tidak akan mengganggu stabilitas harga beras di masyarakat karena hanya terjadi perubahan dari penerimaan beras raskin digantikan voucher pangan sehingga semakin praktis.
"Saya kira dengan dihapuskannya raskin ini tidak akan mengganggu stabilitas harga beras nantinya. Semakin praktis saja yang penting masyarakat kurang mampu tidak dilupakan," tandas Raja Kraton Yogyakarta tersebut. (R-4)
http://krjogja.com/web/news/read/3855/Sultan_Raskin_Dihapus_Tidak_Akan_Ganggu_Stabilitas_Harga
Turunkan Harga, Bulog Bakal Terus Impor Daging Sapi Beku
Senin, 25 Juli 2016
Warta Ekonomi.co.id, Medan - Perum Bulog terus melakukan impor daging sapi beku atau "secondary cut" untuk menurunkan harga kebutuhan itu di dalam negeri sampai Rp80.000 per kg dari harga saat ini yang masih di atas Rp100.000 per kg.
"Impor daging sudah ada sebanyak 2.500 ton dari rencana impor 2O.000 ton, " ujar Direktur Pengadaan Perum Bulog, Wahyu di Deliserdang Sumut, Senin (25/7/2016).
Dia mengatakan itu saat ikut mendampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada panen dan tanam padi di Desa Cinta Damai, Percut Sei Tuan, Deliserdang, Sumut. Menurut dia, daging beku itu tetap akan digelontorkan ke tengah masyarakat dengan harga Rp80.000 per kg. Langkah itu sesuai keinginan Presiden Joko Widodo agar harga daging di pasar dalam negeri di kisaran Rp80.000 per kg.
Dia menjelaskan keinginan agar harga daging Rp80.000 per kg itu mengacu pada harga di luar negeri yang di bawah Rp80.000 per kg atau jauh di bawah harga di dalam negeri yang di atas Rp100.000 per kg.
"Jadi sebenarnya impor daging bukan hanya untuk menghadapi Ramadhan dan Lebaran, tetapi juga sehari-hari hingga harga daging bisa turun menjadi Rp80.000 per kg," katanya.
Menurut dia, karena Bulog yang dipercaya mengimpor dan melepas daging ke pasar maka pihaknya sudah melakukannya.
Wahyu mengakui pelepasan daging sapi beku impor itu sudah dilakukan di hampir semua provinsi. Namun, katanya, belum semua daerah mendapatkan alokasi sesuai kuotanya karena memang masuknya bertahap. Sementara Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan impor daging "secondary cut" itu juga dilakukan pemerintah untuk kepentingan rakyat.
"Selisih harga daging di luar negeri dan dalam negeri cukup besar walau sudah ada impor sapi bakalan yang sebelumnya diharapkan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dan menekan harga jual di pasar, " kata Menteri Pertanian.
Warta Ekonomi.co.id, Medan - Perum Bulog terus melakukan impor daging sapi beku atau "secondary cut" untuk menurunkan harga kebutuhan itu di dalam negeri sampai Rp80.000 per kg dari harga saat ini yang masih di atas Rp100.000 per kg.
"Impor daging sudah ada sebanyak 2.500 ton dari rencana impor 2O.000 ton, " ujar Direktur Pengadaan Perum Bulog, Wahyu di Deliserdang Sumut, Senin (25/7/2016).
Dia mengatakan itu saat ikut mendampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada panen dan tanam padi di Desa Cinta Damai, Percut Sei Tuan, Deliserdang, Sumut. Menurut dia, daging beku itu tetap akan digelontorkan ke tengah masyarakat dengan harga Rp80.000 per kg. Langkah itu sesuai keinginan Presiden Joko Widodo agar harga daging di pasar dalam negeri di kisaran Rp80.000 per kg.
Dia menjelaskan keinginan agar harga daging Rp80.000 per kg itu mengacu pada harga di luar negeri yang di bawah Rp80.000 per kg atau jauh di bawah harga di dalam negeri yang di atas Rp100.000 per kg.
"Jadi sebenarnya impor daging bukan hanya untuk menghadapi Ramadhan dan Lebaran, tetapi juga sehari-hari hingga harga daging bisa turun menjadi Rp80.000 per kg," katanya.
Menurut dia, karena Bulog yang dipercaya mengimpor dan melepas daging ke pasar maka pihaknya sudah melakukannya.
Wahyu mengakui pelepasan daging sapi beku impor itu sudah dilakukan di hampir semua provinsi. Namun, katanya, belum semua daerah mendapatkan alokasi sesuai kuotanya karena memang masuknya bertahap. Sementara Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan impor daging "secondary cut" itu juga dilakukan pemerintah untuk kepentingan rakyat.
"Selisih harga daging di luar negeri dan dalam negeri cukup besar walau sudah ada impor sapi bakalan yang sebelumnya diharapkan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dan menekan harga jual di pasar, " kata Menteri Pertanian.
Aher Usul Bulog Beli Dengan Harga Pasar
Senin, 25 Juli 2016
BANDUNG–Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengusulkan agar Bulog membeli hasil pertanian dari petani dengan menggunakan harga pasar.
Pasalnya menurut Aher, jika bulog membeli dengan harga yang ditetapkan pemerintah, satu waktu bisa saja harga pasar lebih tinggi dari harga pemerintah maka petani akan menjualnya ke pasar, sehingga stok bulog akan berkurang.
“Jika satu saat harga pasar lagi baik atau lebih tinggi dari harga bulog, maka bulog akan kekurangan stok, karena petani pastinya akan menjual ke pasar yang harganya lebih tinggi” jelas Aher.
Jika bulog kekurangan stok, maka yang terancam adalah masyarakat kurang mampu karena tidak bisa membeli harga pangan dengan harga pasar.
“Yang dirugikan nanti kalau bulog kekurangan stok pangan ialah masyarakat yang kurang mampu, karena sudah pasti tidak akan mampu membeli kebutuhan pangan mereka dengan harga pasar” katanya.
Selain itu Ahmad Heryawan juga menambahkan, di Jawa Barat ini lebih dari 45% adalah petani dan nelayan, maka jika ingin menciptakan ketahanan pangan, maka yang harus disejahterakan terlebih dahulu adalah petani dan nelayan, karena ketahanan pangan tidak mungkin terjadi tanpa kesejahteraan petani.
BANDUNG–Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengusulkan agar Bulog membeli hasil pertanian dari petani dengan menggunakan harga pasar.
Pasalnya menurut Aher, jika bulog membeli dengan harga yang ditetapkan pemerintah, satu waktu bisa saja harga pasar lebih tinggi dari harga pemerintah maka petani akan menjualnya ke pasar, sehingga stok bulog akan berkurang.
“Jika satu saat harga pasar lagi baik atau lebih tinggi dari harga bulog, maka bulog akan kekurangan stok, karena petani pastinya akan menjual ke pasar yang harganya lebih tinggi” jelas Aher.
Jika bulog kekurangan stok, maka yang terancam adalah masyarakat kurang mampu karena tidak bisa membeli harga pangan dengan harga pasar.
“Yang dirugikan nanti kalau bulog kekurangan stok pangan ialah masyarakat yang kurang mampu, karena sudah pasti tidak akan mampu membeli kebutuhan pangan mereka dengan harga pasar” katanya.
Selain itu Ahmad Heryawan juga menambahkan, di Jawa Barat ini lebih dari 45% adalah petani dan nelayan, maka jika ingin menciptakan ketahanan pangan, maka yang harus disejahterakan terlebih dahulu adalah petani dan nelayan, karena ketahanan pangan tidak mungkin terjadi tanpa kesejahteraan petani.
Mantan Kepala Bulog Semarang Ditahan
Senin, 25 Juli 2016
Semarang, Antara Jateng - Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menahan mantan Kepala Perum Bulog Subdivre Semarang Mustafa Kamal dalam perkara dugaan korupsi penggelapan beras di badan urusan logistik tersebut.
"Ditahan 20 hari ke depan di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang," kata Ende Yono, Ketua Tim Penyidikan perkara tersebut di Semarang, Senin.
Ia menuturkan staf peneliti Perum Bulog tersebut diduga terkait dengan penyelewenangan pengelolaan beras pada tahun 2013.
Ia menjelaskan Mustafa tersangkut dengan kasus yang sudah disidik sebelumnya yang menyeret mantan Kepala Gudang Bulog Baru Mangkang Kulon, Sudarmono dan juru timbang Gudang Bulog Baru Mangkang Kulon, Agus Priyanto.
Selain itu, lanjut dia, Mustafa yang sudah ditetapkan sebagai tersangka tersebut juga tersangkut dengan penyimpangan pengiriman ratusan ton beras dari Semarang ke Kalimantan.
"Ada yang kaitannya dengan kehilangan persediaanm beras yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas," katanya.
Nilai kerugian atas dugaan perbuatan penyelewengan yang dilakukan Mustafa tersebut diperkirakan mencapai Rp6,3 miliar.
Terpisah, kuasa hukum Mustafa Kamal, Alananto, menyatakan, penahanan tersebut merupakan kewenangan kejaksaan.
Namun, menurut dia, kasus yang dialami kliennya tersebut secara substansi tidak terkait dengan kasus yang menyeret pegawai di Gudang Bulog Baru Mangkang Kulon, Kota Semarang.
"Kasusnya terkait pengiriman beras ke Kalimantan pada 2013, hanya sekitar 50 ton," katanya.
Sebelumnya diberitakan mantan Kepala Gudang Bulog Baru Mangkang Kulon, Sudarmono dan juru timbang Gudang Bulog Baru Mangkang Kulon, Agus Priyanto, telah dimejahijaukan atas dugaan penggelapan beras Bulog sekitar 864 ton dengan nilai total sekitar Rp7,1 miliar yang terungkap pada 2015.
Dugaan penggelapan ratusan ton beras tersebut berawal dari serah terima jabatan Kepala Gudang Bulog Baru Mangkang Kulon dari tersangka ke pejabat yang baru.
Pejabat baru tersebut kemudian meminta dilakukan pengecekan stok yang ada yang ternyata ditemukan kekurangan fisik sebanyak 93.942 kilogram.
Setelah dilakukan perhitungan secara keseluruhan, diketahui terdapat selisih persediaan sebanyak 864.273 kilogram.
Dengan harga jual beras sebesar Rp8.325 per kilogram, maka diperoleh nilai kerugian akibat selisih persediaan tersebut sekitar Rp7,1 miliar.
Semarang, Antara Jateng - Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menahan mantan Kepala Perum Bulog Subdivre Semarang Mustafa Kamal dalam perkara dugaan korupsi penggelapan beras di badan urusan logistik tersebut.
"Ditahan 20 hari ke depan di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang," kata Ende Yono, Ketua Tim Penyidikan perkara tersebut di Semarang, Senin.
Ia menuturkan staf peneliti Perum Bulog tersebut diduga terkait dengan penyelewenangan pengelolaan beras pada tahun 2013.
Ia menjelaskan Mustafa tersangkut dengan kasus yang sudah disidik sebelumnya yang menyeret mantan Kepala Gudang Bulog Baru Mangkang Kulon, Sudarmono dan juru timbang Gudang Bulog Baru Mangkang Kulon, Agus Priyanto.
Selain itu, lanjut dia, Mustafa yang sudah ditetapkan sebagai tersangka tersebut juga tersangkut dengan penyimpangan pengiriman ratusan ton beras dari Semarang ke Kalimantan.
"Ada yang kaitannya dengan kehilangan persediaanm beras yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas," katanya.
Nilai kerugian atas dugaan perbuatan penyelewengan yang dilakukan Mustafa tersebut diperkirakan mencapai Rp6,3 miliar.
Terpisah, kuasa hukum Mustafa Kamal, Alananto, menyatakan, penahanan tersebut merupakan kewenangan kejaksaan.
Namun, menurut dia, kasus yang dialami kliennya tersebut secara substansi tidak terkait dengan kasus yang menyeret pegawai di Gudang Bulog Baru Mangkang Kulon, Kota Semarang.
"Kasusnya terkait pengiriman beras ke Kalimantan pada 2013, hanya sekitar 50 ton," katanya.
Sebelumnya diberitakan mantan Kepala Gudang Bulog Baru Mangkang Kulon, Sudarmono dan juru timbang Gudang Bulog Baru Mangkang Kulon, Agus Priyanto, telah dimejahijaukan atas dugaan penggelapan beras Bulog sekitar 864 ton dengan nilai total sekitar Rp7,1 miliar yang terungkap pada 2015.
Dugaan penggelapan ratusan ton beras tersebut berawal dari serah terima jabatan Kepala Gudang Bulog Baru Mangkang Kulon dari tersangka ke pejabat yang baru.
Pejabat baru tersebut kemudian meminta dilakukan pengecekan stok yang ada yang ternyata ditemukan kekurangan fisik sebanyak 93.942 kilogram.
Setelah dilakukan perhitungan secara keseluruhan, diketahui terdapat selisih persediaan sebanyak 864.273 kilogram.
Dengan harga jual beras sebesar Rp8.325 per kilogram, maka diperoleh nilai kerugian akibat selisih persediaan tersebut sekitar Rp7,1 miliar.
Senin, 25 Juli 2016
Harga Pangan Makin Bebani Desa
Senin, 25 Juli 2016
JAKARTA, KOMPAS — Kenaikan harga pangan yang kurang terkendali sejak tahun lalu semakin membebani penduduk miskin desa. Kenaikan harga itu menyebabkan pengeluaran masyarakat desa jauh di atas rata-rata garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin tinggi.
Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih, Minggu (24/7), mengatakan, dalam satu tahun ini bahan pokok penyumbang peningkatan garis kemiskinan terbesar adalah beras. Bahan pokok lain yang juga berkontribusi terhadap peningkatan itu adalah telur ayam ras, gula pasir, dan bawang merah.
"Ini paradoks. Bahan pangan itu diproduksi di desa, tetapi masyarakat desa harus membelinya dengan harga lebih tinggi. Hal itu menunjukkan masih ada masalah fundamental yang belum terselesaikan, yaitu kedaulatan pangan," katanya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), garis kemiskinan Maret 2015-Maret 2016 naik 7,14 persen, dari Rp 330.776 per kapita per bulan pada Maret 2015 menjadi Rp 354.386 per kapita per bulan pada Maret 2016. Makanan menjadi penyumbang terbesar peningkatan garis kemiskinan itu. Di pedesaan, kontribusi beras terhadap garis kemiskinan sebesar 29,54 persen, telur ayam ras 3,02 persen, gula pasir 2,99 persen, dan bawang merah 2,26 persen.
Menurut Henry, jumlah penduduk miskin di pedesaan memang turun. Namun, kemiskinan tidak hanya sekadar jumlah penduduk, tetapi juga kesejahteraan penduduk.
Kesejahteraan penduduk miskin di desa justru turun. Hal itu karena indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan di pedesaan dalam satu tahun ini meningkat.
"BPS menunjukkan, indeks kedalaman kemiskinan pedesaan pada Maret 2015 sebesar 2,55 dan pada Maret 2016 naik menjadi 2,74. Indeks keparahan kemiskinan pedesaan pada periode yang sama juga meningkat dari 0,71 menjadi 0,79," katanya.
Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran setiap penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
Adapun indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi pula ketimpangan pengeluaran penduduk miskin.
Henry berharap agar pemerintah membenahi persoalan itu. Swasembada dan kedaulatan pangan melalui keberpihakan dan pemberdayaan petani sangat penting. Pemerintah perlu terus memberikan insentif terhadap petani.
Pergantian raskin
Sementara itu, keputusan pemerintah mengganti beras untuk rakyat miskin (raskin) dengan e-voucher tanpa melakukan penguatan sistem produksi usaha tani padi akan berdampak serius pada nasib petani. Untuk itu, pemerintah pusat dan daerah harus kompak bekerja.
Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian Universitas Jember Rudi Wibowo mengatakan, pertaruhan pencabutan raskin dan digantikan menjadi e-voucher sangat besar. Idealnya, dengan pemberlakuan e-voucher, instrumen pemerintah dari pusat hingga daerah, mulai dari kementerian teknis dan terkait hingga dinas teknis dan terkait, menjalankan tugas pokok dan fungsi seperti yang sudah digariskan.
"Kita percaya niat pemerintah pusat tentu baik, tetapi belum tentu pada implementasi dijalankan dengan baik kementerian dan daerah," katanya.
(HEN/MAS)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/160725kompas/#/18/
JAKARTA, KOMPAS — Kenaikan harga pangan yang kurang terkendali sejak tahun lalu semakin membebani penduduk miskin desa. Kenaikan harga itu menyebabkan pengeluaran masyarakat desa jauh di atas rata-rata garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin tinggi.
Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih, Minggu (24/7), mengatakan, dalam satu tahun ini bahan pokok penyumbang peningkatan garis kemiskinan terbesar adalah beras. Bahan pokok lain yang juga berkontribusi terhadap peningkatan itu adalah telur ayam ras, gula pasir, dan bawang merah.
"Ini paradoks. Bahan pangan itu diproduksi di desa, tetapi masyarakat desa harus membelinya dengan harga lebih tinggi. Hal itu menunjukkan masih ada masalah fundamental yang belum terselesaikan, yaitu kedaulatan pangan," katanya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), garis kemiskinan Maret 2015-Maret 2016 naik 7,14 persen, dari Rp 330.776 per kapita per bulan pada Maret 2015 menjadi Rp 354.386 per kapita per bulan pada Maret 2016. Makanan menjadi penyumbang terbesar peningkatan garis kemiskinan itu. Di pedesaan, kontribusi beras terhadap garis kemiskinan sebesar 29,54 persen, telur ayam ras 3,02 persen, gula pasir 2,99 persen, dan bawang merah 2,26 persen.
Menurut Henry, jumlah penduduk miskin di pedesaan memang turun. Namun, kemiskinan tidak hanya sekadar jumlah penduduk, tetapi juga kesejahteraan penduduk.
Kesejahteraan penduduk miskin di desa justru turun. Hal itu karena indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan di pedesaan dalam satu tahun ini meningkat.
"BPS menunjukkan, indeks kedalaman kemiskinan pedesaan pada Maret 2015 sebesar 2,55 dan pada Maret 2016 naik menjadi 2,74. Indeks keparahan kemiskinan pedesaan pada periode yang sama juga meningkat dari 0,71 menjadi 0,79," katanya.
Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran setiap penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
Adapun indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi pula ketimpangan pengeluaran penduduk miskin.
Henry berharap agar pemerintah membenahi persoalan itu. Swasembada dan kedaulatan pangan melalui keberpihakan dan pemberdayaan petani sangat penting. Pemerintah perlu terus memberikan insentif terhadap petani.
Pergantian raskin
Sementara itu, keputusan pemerintah mengganti beras untuk rakyat miskin (raskin) dengan e-voucher tanpa melakukan penguatan sistem produksi usaha tani padi akan berdampak serius pada nasib petani. Untuk itu, pemerintah pusat dan daerah harus kompak bekerja.
Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian Universitas Jember Rudi Wibowo mengatakan, pertaruhan pencabutan raskin dan digantikan menjadi e-voucher sangat besar. Idealnya, dengan pemberlakuan e-voucher, instrumen pemerintah dari pusat hingga daerah, mulai dari kementerian teknis dan terkait hingga dinas teknis dan terkait, menjalankan tugas pokok dan fungsi seperti yang sudah digariskan.
"Kita percaya niat pemerintah pusat tentu baik, tetapi belum tentu pada implementasi dijalankan dengan baik kementerian dan daerah," katanya.
(HEN/MAS)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/160725kompas/#/18/
Atasi Masalah Distribusi di Riau, Bulog Bangun Gudang Beras
MINGGU, 24 JULI 2016
TEMPO.CO, Pekanbaru - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, bersama Badan Urusan Logistik (Bulog) bersepakat membangun gudang beras di kabupaten itu. “Pembangunan gudang beras untuk mengatasi masalah distribusi yang sering terkendala,” kata Kepala Bagian Ekonomi Kabupaten Meranti Agusyanto Bakkar, Minggu, 24 Juli 2016.
Agus menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti telah menyediakan lahan seluas 2 hektare di Desa Sialanpasung, Kecmatan Rangsang Barat. Sedangkan pembangunan fisik gudang dengan kapasitas 1000 ton direalisasikan oleh Bulog. Biayanya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
Menurut Agus, pembangunan gudang itu merupakan Project Sharing antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan Bulog. "Bulog telah melakukan survei lokasi, Sialangpasung dinilai sangat representatif sebagai tempat gudang Bulog," ucapnya.
Pihak Bulog telah menugaskan konsultan perencanaan pembangunan ke Kabupaten Kepulauan Meranti. Pembangunan akan dimulai setelah proses pengadaan lahan telah rampung. “Direncanakan pembangunan gudang rampung akhir 2016,” tutur Agus.
Agus menjelaskan, pembangunan gudang beras sangat diperlukan. Kabupaten Kepulauan Meranti yang terdiri dari banyak pulau menjadi kendala pendistribusian beras, termasuk beras untuk warga miskin. “Bulog berkomitmen membantu memperlancar distribusi beras di daerah ini,” ujarnya.
Agus mengatakan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sudah lama menginginkan adanya gudang beras sendiri. Kabupaten pecahan Kabupaten Bengkalis yang baru berumur tujuh tahun itu masih bergantung pada Gudang Bulog di Kabupaten Bengkalis.
Kondisi geografis dua wilayah kabupaten yang terdiri atas pulau-pulau itu menjadi kendala dalam pendistribusian. Baik dari sisi transportasi maupun biaya angkut lantaran harus melalui jalur laut. Akibatnya distribusi beras selalu mengalami keterlambatan.
Agus mengatakan, keberadaan gudang Bulog bukan semata mengatasi persoalan distribusi beras, melainkan turut menggenjot perekonomian daerah. Keberadaan gudang Bulog akan meransang petani lokal meningkatkan produksi beras yang dapat langsung diserap oleh Bulog. "Jika harus melakukan operasi pasar, kami tidak perlu lagi mencari beras ke daerah lain," ucapnya.
RIYAN NOFITRA
https://m.tempo.co/read/news/2016/07/24/058790034/atasi-masalah-distribusi-di-riau-bulog-bangun-gudang-beras
TEMPO.CO, Pekanbaru - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, bersama Badan Urusan Logistik (Bulog) bersepakat membangun gudang beras di kabupaten itu. “Pembangunan gudang beras untuk mengatasi masalah distribusi yang sering terkendala,” kata Kepala Bagian Ekonomi Kabupaten Meranti Agusyanto Bakkar, Minggu, 24 Juli 2016.
Agus menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti telah menyediakan lahan seluas 2 hektare di Desa Sialanpasung, Kecmatan Rangsang Barat. Sedangkan pembangunan fisik gudang dengan kapasitas 1000 ton direalisasikan oleh Bulog. Biayanya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
Menurut Agus, pembangunan gudang itu merupakan Project Sharing antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan Bulog. "Bulog telah melakukan survei lokasi, Sialangpasung dinilai sangat representatif sebagai tempat gudang Bulog," ucapnya.
Pihak Bulog telah menugaskan konsultan perencanaan pembangunan ke Kabupaten Kepulauan Meranti. Pembangunan akan dimulai setelah proses pengadaan lahan telah rampung. “Direncanakan pembangunan gudang rampung akhir 2016,” tutur Agus.
Agus menjelaskan, pembangunan gudang beras sangat diperlukan. Kabupaten Kepulauan Meranti yang terdiri dari banyak pulau menjadi kendala pendistribusian beras, termasuk beras untuk warga miskin. “Bulog berkomitmen membantu memperlancar distribusi beras di daerah ini,” ujarnya.
Agus mengatakan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sudah lama menginginkan adanya gudang beras sendiri. Kabupaten pecahan Kabupaten Bengkalis yang baru berumur tujuh tahun itu masih bergantung pada Gudang Bulog di Kabupaten Bengkalis.
Kondisi geografis dua wilayah kabupaten yang terdiri atas pulau-pulau itu menjadi kendala dalam pendistribusian. Baik dari sisi transportasi maupun biaya angkut lantaran harus melalui jalur laut. Akibatnya distribusi beras selalu mengalami keterlambatan.
Agus mengatakan, keberadaan gudang Bulog bukan semata mengatasi persoalan distribusi beras, melainkan turut menggenjot perekonomian daerah. Keberadaan gudang Bulog akan meransang petani lokal meningkatkan produksi beras yang dapat langsung diserap oleh Bulog. "Jika harus melakukan operasi pasar, kami tidak perlu lagi mencari beras ke daerah lain," ucapnya.
RIYAN NOFITRA
https://m.tempo.co/read/news/2016/07/24/058790034/atasi-masalah-distribusi-di-riau-bulog-bangun-gudang-beras
Sabtu, 23 Juli 2016
Tajamnya Harga Bahan Pangan, Peranan BULOG, dan Voucher Belanja Presiden
Jumat, 22 Juli 2016
Hampir semua jenis bahan pangan di pasar Indonesia semakin hari menunjukan kenaikan harga yang bisa dibilang signifikan. Bahan pangan merupakan barang kebutuhan primer yang sehari-hari dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia mulai dari yang pokok seperti beras, gula, daging dan minyak goreng hingga yang kecil-kecil seperti cabai dan bawang merah dan kedelai. Harga bahan pangan yang semakin naik tidak mempengaruhi permintaan di pasar, artinya setinggi apapun harganya pasti ada yang beli dan pasti habis karena hal ini adalah urusan perut. Masyarakat kecil sudah sangat menjerit akan situasi ini namun dalam hal ini banyak pihak yang bersembunyi dibalik teori ekonomi yang terkenal tak terkecuali para pedagang dan menganggap itu hal yang wajar. Teori ekonomi yang paling popular dikalangan siswa SMP yang mulai belajar IPS ekonomi adalah Semakin banyak permintaan di pasar maka semakin mahal harga suatu barang tersebut dan berlaku sebaliknya atau semakin sedikit jumlah barang yang tersedia maka semaik mahal harga barang tersebut dan berlaku sebaliknya. Sangat disayangkan, mengapa teori ekonomi seperti ini yang di doktrinkan kepada masyarakat Indonesia yang pernah mengenyam pelajaran ekonomi di SMP. Harusnya doktrin teori itu sekarang harus diganti dengan teori syariah, Arab Saudi berhasil mempertahankan nilai dan harga suatu barang dari tahun ke tahun di negaranya. Pada akhirnya kita tahu akibat dari pelajar itu sekarang, semakin lihai masyarakat kita menaikan harga barang. Oleh karena itu, pemerintah dinilai perlu menanggapi secara serius kenaikan harga-harga bahan pokok di Indonesia saat ini. Pada awal menjabat sebagai presiden, Pak Jokowi pernah membuat kepres tentang harga-harga barang sebagai solusi dari kenaikan harga yang terus menerus. Kepres ini berisi daftar harga barang-barang tertentu beserta harga termahal yang boleh di patok oleh para pelaku ekonomi. Namun ternyata kepres ini belum mampu melakukan stabilitas harga atau menjaga bahan pangan pada harga yang wajar. Kita ketahui bersama bahawa pada awal tahun ini hingga sekarang pemerintah kesulitan melakukan stabilitas harga daging yang melambung jauh terbang tinggi terutama di Ibu Kota Jakarta yang sempat tembus Rp120-130 ribu/kg. Saya rasa tidak hanya daging, tetapi juga hampir pada semua kasus kenaikan harga bahan pangan pemerintah cenderung tumpul atau lamban dalam menangani hal ini. Berbagai cara dilakukan pemerintah untuk melakukan stabilitas harga bahan pangan seperti menindak para distributor nakal yang dicurigai memainkan harga dengan menimbun stok bahan pangan. Tidak cukup sampai disitu keran impor juga di buka sebagi bentuk frustasi bahwa sudah buntu mau melakukan apa lagi sudah mentok jedok. Namun ternyata hal tersebut juga belum mampu mengatasi masalah stabilitas harga bahan pangan sehingga pemerintah melakukan intervensi langsung di pasar dengan cara operasi pasar. Ibarat kompres demam, Operasi pasar terbukti dapat menurunkan kenaikan harga bahan pokok dipasaran, numun tidak bertahan lama. Operasi pasar adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk melawan kenaikan harga dengan menjual barang tertentu dengan harga dibawah harga pasaran yang ada, kegiatan ini biasanya dilakukan di depan pasar dan dalam tentang waktu yang singkat atau sebentar. Setelah operasii pasar yang biasnya berlangsung selama 1-2 hari atau paling lama satu minggu biasanya bahan pangan yang di intervensi harganya bisa turun menuju stabil, namun demikian hal ini hanya berlaku sementara begitu operasi pasar selesai, pasar kembali demam tinggi. Ketika beras naik ada operasi pasar beras murah, gula naik operasi pasar gula murah, minyak goreng naik operasi pasar minyak goreng begitu terus gak habis-habis, lebih lama harga naiknya dari pada operasi pasarnya, coba kalau ada operasi pasar tiap hari. Seandainya saja banyak elit negeri ini yang paham betul konsep dasar logistik tentu hal-hal seperti ini bisa dengan mudah diselesaikan. Pada era pemerintahan Presiden Jokowi, logistik mendapatkan perhatian penuh beriringan dengan infrastruktur dan transportasi karena beliau paham betul bahwa harga barang tidak lepas dari tingginya biaya logistik di negara ini. Logistik adalah suatau rangkain proses membuat atau memperoleh barang, menyimpan barang, mendistribusikan barang, hingga menjual barang. Membuat atau memperoleh barang itu seperti membeli barang dari petani atau impor dari luar negeri. Setelah mendapatkan barang kemudian barang itu disimpan di gudang, jika pasar membutuhkan maka akan segera didistribusikan ke pasar untuk dijual kepada konsumen tingkat akhir alias masyarakat umum. Nah intervensi permanen yang dilakukan pemerintah tadi hanya maksimal sampai pada proses distribusi. Dalam hal memperoleh barang untuk kasus harga daging pemerintah melakukan impor sapi local dari Nusa Tenggara (permanen) dan interlokal dari Australia (kalo kurang aja) ke Jakarta. Dalam hal menyimpan dan distribusi, pemerintah telah memegang kepala dan menggandeng para distributor swasta dan BUMD, kalo macem-macem penggal. Terakhir dalam hal penjulan, hal ini tetap saja belum bisa dikontorol secara maksimal. Ketika para distributor di tekan harus menjual dengan harga 80 ribu, ya mereka jual harga 80 ribu/kg untuk daging ke pedagang. Setelah diterima pedagang dengan harga 80 ribu disini drama dimulai. Dalam sebuh pasar anggap saja 3 orang pedagang daging yang mendapat daging dari distributor yang sama nah pedagang A butuh uang untuk beli I phone anaknya, dia pikir kalo daging dijual 100rb masih laku lah ya ternyata bener, masih laku. Pedagang B butuh uang buat bayar UKT anaknya, dia pikir harga 110rb masih laku lah ya, eh tenyata masih aja ada yang beli. Pedagang C butuh uang lebih karena anaknya yang no 2 mau masuk SMA swasta karena gak diterima di negeri, dia pikir 120 masih laku deh kayaknya butuh duit nih!!!!, eh ternyata masih ada aja juragan bakso yang borong dagingnya. Dari sini, apakah bisa kita menyalahkan pedagang daging tadi? Tentu tidak. Apakah pantas pemerintah menindak mereka? Tentu tidak pantas rasanya. Saya ingin mengatakan bahawa tingginya harga logistik bahan pangan tidak hanya dipengaruhi oleh keterbatasan infrastuktur dan indeks konektifitas saja, tetapi ada juga faktor lain yaitu terlalu banyak tangan yang bermain dan mengambil keuntungan di setiap proses logistik yang ada. Hal ini terjadi karena ditengarai akibat tumpulnya badan urusan logsitik nasional alias BULOG. Sebagai salah satu BUMN yang bergerak dibidang logistik, BULOG bisa dibilang tumpul dalam menjalankan rangkaian proses logistik yang ada di Indonesia. Dalam rangkaian proses logistik, BULOG dirasa berhasil hanya dalam tahap pertama yaitu membuat atau memperoleh barang. Untuk kasus beras BULOG berhasil mendatangkan beras impor dari berbagai negara dan juga bisa membeli gabah dan beras dari petani lokal. Pada tahap menyimpan barang, semua tentu tau dan sepakat bahwa BULOG tidak bisa dikatan berhasil dalam menyimpan barang. Masih segar ditelinga kita beras kutu, beras jamur, bawang busuk dll yang merupakan bukti kegagalan BULOG dalam menyimpan barang. Anda semua tentu tahu jeruk cina, jeruk warna orange yang dibungkus plastic ada tulisan cinanya, kalo dibuka sudah tidak segar lagi tetapi tidak busuk walaupun sudah berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan di dalam container dan terapung dilautan. Itu bukti bahwa cina bisa menyimpan barangnya dalam jangka waktu yang lama sedangkan kita belum bisa paling tidak untuk BULOG. Belum pernah saya masuk ke gudang BULOG, tetapi dari liputan sidak Pak Jokowi ke gudang BULOG beberapa waktu lalu yang menyebabkan beliau marah, gudang berasnya tak ubahnya seperti gudang penyimpanan semen dan pasir, semoga sekarang sudah dibenahi. Proses menyimpan ini proses yang penting menyimpan bahan pangan tentu tidak bisa sembarangan beberapa hal harus diperhatikan seperti suhu, kelembapan udara, kebersihan dan ventilasi semuanya harus dikontrol terus. Pada proses distribusi BULOG juga kurang tajam sehingga masyarakat terkadang tidak mengetahuitahu jika ternyata sudah ada pembagian beras sejahtera atau berasnya ditahan perangkat desa atau berasnya tidak sampai ke masyarakat miskin, atau ada yang tidak mendapat kupon dll. Pada proses akhir penjualan, BULOG hanya bisa menjadi kompres demam melalui operasi pasar padahal demamnya sering muncul tapi kompresnya jarang-jarang, oh ada lagi yang namanya BULOG mart mungkin mirip lotte mart dan superindo gitu kali ya, bisa beli online juga, ya yang dikampung gimana coba. Saya tidak tau apakah ada atau tidak undang-undang yang melarang pemerintah atau BULOG untu melakukan intervensi langsung terhadap pasar secara pemanen. Sampai pada saran, -saya tidak tahu apakah banyak orang yang berfikiran sama seperti saya atau hanya saya saja yang berfikiran seperti ini, atau malah sudah dilakukan hal berikut ini- mengingat naiknya harga barang secara terus menerus dan bergantian di pasar mulai dari beras, gula, minyak goreng, bawang merah, cabai, kedelai, mungkin kedepan terong akan naik juga, sehingga pemerintah melalu BUMN logistik seperti BULOG dirasa perlu melakukan intervensi langsung terhadap pasar secara permanen. Saya mengusulkan BULOG bekerja sama dengan PD pasar atau sendirian juga boleh kalo bisa, membuka atau membeli kios di pasar atau sekitar pasar di seluruh Indonesia dan menjual bahan pangan pokok dan tambahan yang diperoleh atau ada pada gudangnya sehingga harga bahan pangan bisa stabil sepanjang tahun. Dengan demikian seluruh proses logistik untuk bahan pangan ditangani oleh satu tangan saja mulai dari memperoleh, menyimpan, mendistribusikan, hingga menjual jadi keuntunganya hanya diambil satu saja atau sekali bisa ambil untung dipenjualan saja jadi pada penyimpanan dan distribusinya BULOG tidak mengambil keuntungan . Jika dilakukan oleh banyak tangan maka pada masing-masing ke 4 proses tersebut akan diambil keuntungan bukan sekali tapi empat kali. Lalu siapa penjual yang akan menjual barang BULOG dipasar dengan bendera BULOG?, kalo boleh pinjam istilah Pak Ahok bisalah menggunakan PHL BULOG atau PHL kementrian perdagangan untuk berjualan dan dibayar perbulan seperti karyawan pada umumnya. Beberapa hari yang lalu di salah satu televisi swasta Pak Jokowi berbicara akan menghilangkan sistem pembagian beras sejahtera diganti dengan voucer belanja. Sepertinya hal ini terjadi akibat keputusasaan presiden terhadap BULOG yang belum juga bisa menangani seluruh proses logistik dengan sempurna, tetapi dirasa kurang tepat jika harus menganti beras sejahterah dengan voucher belanja. Bisa kita bayangkan ketika harga bahan pangan semakin naik maka voucher belanja ini semakin berkurang nilainya dan akhinya membuat keuangan negara membengkak. Setali tiga uang, jika pemerintah ataupun BUMN sudah sampai pada tahap intervensi langsung secara permanen di pasar selain harga barang dapat di stabilkan sepanjang tahun, sehingga tidak perlu mengganti beras sejahtera dengan voucher belanja, malah kartu-kartu sakti presiden yang selam ini dicibir bisa berfugsi dengan sakti. Anggap saja dipasar sudah ada kios sederhana milik BULOG ukuran 4x4 meter yang menjual beras, gula, daging, dan minyak goreng, bagi para pemilik Kartu Keluarga Sejahtera atau kartu-kartu yang lain diberikan jatah beras sejahtera sebanyak 25 kg/bulan dengan asumsi 1 kelurga 4 orang, bisa dibeli langsung 25 kg atau mau dibeli berapa kilopun juga boleh asalkan 1 bulan maksimal 25 kg kemudian jatah untuk gula dan minyak goreng bisa disesuaikan sehingga barang pangan murah ini menjadi tepat sasaran tanpa perlu antri berdesak-desakan karena takut tidak kebagian. Tidak hanya itu saja kios juga bisa menjual beras, minyak goreng, gula, dan daging biasa untuk dijual dengan harga yang wajar kepada masyarakat umum, bisa saja dengan harga yang tidak jauh berbeda dari harga pabrik karena seluruh proses logistik di lakukan oleh BULOG sendiri dengan mengambil untung seadanya. Dengan demikian maka kartu-kartu sakti yang sering dibagi-bagikan Pak Jokowi ini menjadi benar-benar sakti dan cukup tanpa perlu adaanya voucher belanja lagi sehingga teori ekonomi yang mainstream tadi akhirnya tidak berlaku, mau barang banyak mau sedikit mau setengah mau ditimbun mau di impor ekspor atau mau habis, harganya tetap 80ribu ya 80ribu, 10ribu ya 10ribu. Pemerintah harus memaksimalkan fungsi BULOG sebagai BUMN urusan logistik nasional dan BULOG, sebagai ujung tombak urusan logistik nasional, harus berbenah mulai dari sistem penyimpanan barang yang perlu direvitalisasi, sistem distribusi dan penjualan yang terus menerus sehingga seluruh rangkain proses logistik nasional bisa ditangani dan menjadi dasar atau patokan harga bagi seluruh pelaku ekonomi yang ada di Indonesia. Tidak hanya menjaga kuantitas stok, bulog juga harus mampu menstabilkan harga bahan pangan. Seluruh hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, begitu kurang lebih bunyi UUD 45 maka sudah sepantasnya pemerintah dan BULOG melakukan intervensi permanen ke akar rumput logistik yakni penjualan bahan pangan langsung ke masyarakat secara terus menerus karena hal tersebut merupakan hajat hidup orang banyak.
wassalam
gelombang laut
http://www.kompasiana.com/adam12/tajamnya-harga-bahan-pangan-peranan-bulog-dan-voucher-belanja-presiden_5791ff7a2223bd21074de782
Hampir semua jenis bahan pangan di pasar Indonesia semakin hari menunjukan kenaikan harga yang bisa dibilang signifikan. Bahan pangan merupakan barang kebutuhan primer yang sehari-hari dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia mulai dari yang pokok seperti beras, gula, daging dan minyak goreng hingga yang kecil-kecil seperti cabai dan bawang merah dan kedelai. Harga bahan pangan yang semakin naik tidak mempengaruhi permintaan di pasar, artinya setinggi apapun harganya pasti ada yang beli dan pasti habis karena hal ini adalah urusan perut. Masyarakat kecil sudah sangat menjerit akan situasi ini namun dalam hal ini banyak pihak yang bersembunyi dibalik teori ekonomi yang terkenal tak terkecuali para pedagang dan menganggap itu hal yang wajar. Teori ekonomi yang paling popular dikalangan siswa SMP yang mulai belajar IPS ekonomi adalah Semakin banyak permintaan di pasar maka semakin mahal harga suatu barang tersebut dan berlaku sebaliknya atau semakin sedikit jumlah barang yang tersedia maka semaik mahal harga barang tersebut dan berlaku sebaliknya. Sangat disayangkan, mengapa teori ekonomi seperti ini yang di doktrinkan kepada masyarakat Indonesia yang pernah mengenyam pelajaran ekonomi di SMP. Harusnya doktrin teori itu sekarang harus diganti dengan teori syariah, Arab Saudi berhasil mempertahankan nilai dan harga suatu barang dari tahun ke tahun di negaranya. Pada akhirnya kita tahu akibat dari pelajar itu sekarang, semakin lihai masyarakat kita menaikan harga barang. Oleh karena itu, pemerintah dinilai perlu menanggapi secara serius kenaikan harga-harga bahan pokok di Indonesia saat ini. Pada awal menjabat sebagai presiden, Pak Jokowi pernah membuat kepres tentang harga-harga barang sebagai solusi dari kenaikan harga yang terus menerus. Kepres ini berisi daftar harga barang-barang tertentu beserta harga termahal yang boleh di patok oleh para pelaku ekonomi. Namun ternyata kepres ini belum mampu melakukan stabilitas harga atau menjaga bahan pangan pada harga yang wajar. Kita ketahui bersama bahawa pada awal tahun ini hingga sekarang pemerintah kesulitan melakukan stabilitas harga daging yang melambung jauh terbang tinggi terutama di Ibu Kota Jakarta yang sempat tembus Rp120-130 ribu/kg. Saya rasa tidak hanya daging, tetapi juga hampir pada semua kasus kenaikan harga bahan pangan pemerintah cenderung tumpul atau lamban dalam menangani hal ini. Berbagai cara dilakukan pemerintah untuk melakukan stabilitas harga bahan pangan seperti menindak para distributor nakal yang dicurigai memainkan harga dengan menimbun stok bahan pangan. Tidak cukup sampai disitu keran impor juga di buka sebagi bentuk frustasi bahwa sudah buntu mau melakukan apa lagi sudah mentok jedok. Namun ternyata hal tersebut juga belum mampu mengatasi masalah stabilitas harga bahan pangan sehingga pemerintah melakukan intervensi langsung di pasar dengan cara operasi pasar. Ibarat kompres demam, Operasi pasar terbukti dapat menurunkan kenaikan harga bahan pokok dipasaran, numun tidak bertahan lama. Operasi pasar adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk melawan kenaikan harga dengan menjual barang tertentu dengan harga dibawah harga pasaran yang ada, kegiatan ini biasanya dilakukan di depan pasar dan dalam tentang waktu yang singkat atau sebentar. Setelah operasii pasar yang biasnya berlangsung selama 1-2 hari atau paling lama satu minggu biasanya bahan pangan yang di intervensi harganya bisa turun menuju stabil, namun demikian hal ini hanya berlaku sementara begitu operasi pasar selesai, pasar kembali demam tinggi. Ketika beras naik ada operasi pasar beras murah, gula naik operasi pasar gula murah, minyak goreng naik operasi pasar minyak goreng begitu terus gak habis-habis, lebih lama harga naiknya dari pada operasi pasarnya, coba kalau ada operasi pasar tiap hari. Seandainya saja banyak elit negeri ini yang paham betul konsep dasar logistik tentu hal-hal seperti ini bisa dengan mudah diselesaikan. Pada era pemerintahan Presiden Jokowi, logistik mendapatkan perhatian penuh beriringan dengan infrastruktur dan transportasi karena beliau paham betul bahwa harga barang tidak lepas dari tingginya biaya logistik di negara ini. Logistik adalah suatau rangkain proses membuat atau memperoleh barang, menyimpan barang, mendistribusikan barang, hingga menjual barang. Membuat atau memperoleh barang itu seperti membeli barang dari petani atau impor dari luar negeri. Setelah mendapatkan barang kemudian barang itu disimpan di gudang, jika pasar membutuhkan maka akan segera didistribusikan ke pasar untuk dijual kepada konsumen tingkat akhir alias masyarakat umum. Nah intervensi permanen yang dilakukan pemerintah tadi hanya maksimal sampai pada proses distribusi. Dalam hal memperoleh barang untuk kasus harga daging pemerintah melakukan impor sapi local dari Nusa Tenggara (permanen) dan interlokal dari Australia (kalo kurang aja) ke Jakarta. Dalam hal menyimpan dan distribusi, pemerintah telah memegang kepala dan menggandeng para distributor swasta dan BUMD, kalo macem-macem penggal. Terakhir dalam hal penjulan, hal ini tetap saja belum bisa dikontorol secara maksimal. Ketika para distributor di tekan harus menjual dengan harga 80 ribu, ya mereka jual harga 80 ribu/kg untuk daging ke pedagang. Setelah diterima pedagang dengan harga 80 ribu disini drama dimulai. Dalam sebuh pasar anggap saja 3 orang pedagang daging yang mendapat daging dari distributor yang sama nah pedagang A butuh uang untuk beli I phone anaknya, dia pikir kalo daging dijual 100rb masih laku lah ya ternyata bener, masih laku. Pedagang B butuh uang buat bayar UKT anaknya, dia pikir harga 110rb masih laku lah ya, eh tenyata masih aja ada yang beli. Pedagang C butuh uang lebih karena anaknya yang no 2 mau masuk SMA swasta karena gak diterima di negeri, dia pikir 120 masih laku deh kayaknya butuh duit nih!!!!, eh ternyata masih ada aja juragan bakso yang borong dagingnya. Dari sini, apakah bisa kita menyalahkan pedagang daging tadi? Tentu tidak. Apakah pantas pemerintah menindak mereka? Tentu tidak pantas rasanya. Saya ingin mengatakan bahawa tingginya harga logistik bahan pangan tidak hanya dipengaruhi oleh keterbatasan infrastuktur dan indeks konektifitas saja, tetapi ada juga faktor lain yaitu terlalu banyak tangan yang bermain dan mengambil keuntungan di setiap proses logistik yang ada. Hal ini terjadi karena ditengarai akibat tumpulnya badan urusan logsitik nasional alias BULOG. Sebagai salah satu BUMN yang bergerak dibidang logistik, BULOG bisa dibilang tumpul dalam menjalankan rangkaian proses logistik yang ada di Indonesia. Dalam rangkaian proses logistik, BULOG dirasa berhasil hanya dalam tahap pertama yaitu membuat atau memperoleh barang. Untuk kasus beras BULOG berhasil mendatangkan beras impor dari berbagai negara dan juga bisa membeli gabah dan beras dari petani lokal. Pada tahap menyimpan barang, semua tentu tau dan sepakat bahwa BULOG tidak bisa dikatan berhasil dalam menyimpan barang. Masih segar ditelinga kita beras kutu, beras jamur, bawang busuk dll yang merupakan bukti kegagalan BULOG dalam menyimpan barang. Anda semua tentu tahu jeruk cina, jeruk warna orange yang dibungkus plastic ada tulisan cinanya, kalo dibuka sudah tidak segar lagi tetapi tidak busuk walaupun sudah berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan di dalam container dan terapung dilautan. Itu bukti bahwa cina bisa menyimpan barangnya dalam jangka waktu yang lama sedangkan kita belum bisa paling tidak untuk BULOG. Belum pernah saya masuk ke gudang BULOG, tetapi dari liputan sidak Pak Jokowi ke gudang BULOG beberapa waktu lalu yang menyebabkan beliau marah, gudang berasnya tak ubahnya seperti gudang penyimpanan semen dan pasir, semoga sekarang sudah dibenahi. Proses menyimpan ini proses yang penting menyimpan bahan pangan tentu tidak bisa sembarangan beberapa hal harus diperhatikan seperti suhu, kelembapan udara, kebersihan dan ventilasi semuanya harus dikontrol terus. Pada proses distribusi BULOG juga kurang tajam sehingga masyarakat terkadang tidak mengetahuitahu jika ternyata sudah ada pembagian beras sejahtera atau berasnya ditahan perangkat desa atau berasnya tidak sampai ke masyarakat miskin, atau ada yang tidak mendapat kupon dll. Pada proses akhir penjualan, BULOG hanya bisa menjadi kompres demam melalui operasi pasar padahal demamnya sering muncul tapi kompresnya jarang-jarang, oh ada lagi yang namanya BULOG mart mungkin mirip lotte mart dan superindo gitu kali ya, bisa beli online juga, ya yang dikampung gimana coba. Saya tidak tau apakah ada atau tidak undang-undang yang melarang pemerintah atau BULOG untu melakukan intervensi langsung terhadap pasar secara pemanen. Sampai pada saran, -saya tidak tahu apakah banyak orang yang berfikiran sama seperti saya atau hanya saya saja yang berfikiran seperti ini, atau malah sudah dilakukan hal berikut ini- mengingat naiknya harga barang secara terus menerus dan bergantian di pasar mulai dari beras, gula, minyak goreng, bawang merah, cabai, kedelai, mungkin kedepan terong akan naik juga, sehingga pemerintah melalu BUMN logistik seperti BULOG dirasa perlu melakukan intervensi langsung terhadap pasar secara permanen. Saya mengusulkan BULOG bekerja sama dengan PD pasar atau sendirian juga boleh kalo bisa, membuka atau membeli kios di pasar atau sekitar pasar di seluruh Indonesia dan menjual bahan pangan pokok dan tambahan yang diperoleh atau ada pada gudangnya sehingga harga bahan pangan bisa stabil sepanjang tahun. Dengan demikian seluruh proses logistik untuk bahan pangan ditangani oleh satu tangan saja mulai dari memperoleh, menyimpan, mendistribusikan, hingga menjual jadi keuntunganya hanya diambil satu saja atau sekali bisa ambil untung dipenjualan saja jadi pada penyimpanan dan distribusinya BULOG tidak mengambil keuntungan . Jika dilakukan oleh banyak tangan maka pada masing-masing ke 4 proses tersebut akan diambil keuntungan bukan sekali tapi empat kali. Lalu siapa penjual yang akan menjual barang BULOG dipasar dengan bendera BULOG?, kalo boleh pinjam istilah Pak Ahok bisalah menggunakan PHL BULOG atau PHL kementrian perdagangan untuk berjualan dan dibayar perbulan seperti karyawan pada umumnya. Beberapa hari yang lalu di salah satu televisi swasta Pak Jokowi berbicara akan menghilangkan sistem pembagian beras sejahtera diganti dengan voucer belanja. Sepertinya hal ini terjadi akibat keputusasaan presiden terhadap BULOG yang belum juga bisa menangani seluruh proses logistik dengan sempurna, tetapi dirasa kurang tepat jika harus menganti beras sejahterah dengan voucher belanja. Bisa kita bayangkan ketika harga bahan pangan semakin naik maka voucher belanja ini semakin berkurang nilainya dan akhinya membuat keuangan negara membengkak. Setali tiga uang, jika pemerintah ataupun BUMN sudah sampai pada tahap intervensi langsung secara permanen di pasar selain harga barang dapat di stabilkan sepanjang tahun, sehingga tidak perlu mengganti beras sejahtera dengan voucher belanja, malah kartu-kartu sakti presiden yang selam ini dicibir bisa berfugsi dengan sakti. Anggap saja dipasar sudah ada kios sederhana milik BULOG ukuran 4x4 meter yang menjual beras, gula, daging, dan minyak goreng, bagi para pemilik Kartu Keluarga Sejahtera atau kartu-kartu yang lain diberikan jatah beras sejahtera sebanyak 25 kg/bulan dengan asumsi 1 kelurga 4 orang, bisa dibeli langsung 25 kg atau mau dibeli berapa kilopun juga boleh asalkan 1 bulan maksimal 25 kg kemudian jatah untuk gula dan minyak goreng bisa disesuaikan sehingga barang pangan murah ini menjadi tepat sasaran tanpa perlu antri berdesak-desakan karena takut tidak kebagian. Tidak hanya itu saja kios juga bisa menjual beras, minyak goreng, gula, dan daging biasa untuk dijual dengan harga yang wajar kepada masyarakat umum, bisa saja dengan harga yang tidak jauh berbeda dari harga pabrik karena seluruh proses logistik di lakukan oleh BULOG sendiri dengan mengambil untung seadanya. Dengan demikian maka kartu-kartu sakti yang sering dibagi-bagikan Pak Jokowi ini menjadi benar-benar sakti dan cukup tanpa perlu adaanya voucher belanja lagi sehingga teori ekonomi yang mainstream tadi akhirnya tidak berlaku, mau barang banyak mau sedikit mau setengah mau ditimbun mau di impor ekspor atau mau habis, harganya tetap 80ribu ya 80ribu, 10ribu ya 10ribu. Pemerintah harus memaksimalkan fungsi BULOG sebagai BUMN urusan logistik nasional dan BULOG, sebagai ujung tombak urusan logistik nasional, harus berbenah mulai dari sistem penyimpanan barang yang perlu direvitalisasi, sistem distribusi dan penjualan yang terus menerus sehingga seluruh rangkain proses logistik nasional bisa ditangani dan menjadi dasar atau patokan harga bagi seluruh pelaku ekonomi yang ada di Indonesia. Tidak hanya menjaga kuantitas stok, bulog juga harus mampu menstabilkan harga bahan pangan. Seluruh hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, begitu kurang lebih bunyi UUD 45 maka sudah sepantasnya pemerintah dan BULOG melakukan intervensi permanen ke akar rumput logistik yakni penjualan bahan pangan langsung ke masyarakat secara terus menerus karena hal tersebut merupakan hajat hidup orang banyak.
wassalam
gelombang laut
http://www.kompasiana.com/adam12/tajamnya-harga-bahan-pangan-peranan-bulog-dan-voucher-belanja-presiden_5791ff7a2223bd21074de782
Bulog baru realisasikan impor daging 2.484 ton
Jumat, 22 Juli 2016
JAKARTA. Perum Bulog masih menjalankan penugasan impor daging beku dari Australia dan Selandia Baru sebesar 10.000 ton sampai akhir tahun nanti. Hingga kini, total impor daging yang sudah direalisasikan baru 2.484 ton.
Dari jumlah itu, stok yang masih tersisa di gudang Bulog hanya sekitar 250 ton, sementara sisanya sudah habis terjual ke pasar.
Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti mengatakan, pihaknya akan mendatangkan sapi dari dua negara ini secara bertahap hingga akhir tahun nanti. Diharapkan dengan adanya daging beku, harga daging tidak melambung terlalu tinggi dari saat ini. Selain itu, Bulog juga mempersiapkan sebagian daging sapi ini untuk stok menghadapi akhir tahun yang biasanya permintaan akan daging meningkat.
"Sejauh ini penjualan daging beku lancar dan cepat terjual ketika sudah sampai ke pasar," ujarnya kepada KONTAN, Kamis (21/7).
Direktur Pengadaan Bulog Wahyu menambahkan, dari total 2.484 ton daging yang sudah masuk, di antaranya merupakan jeroan. Sebab dari total 10.000 ton daging yang ditugaskan kepada Bulog, sebanyak 2.000 ton izin untuk impor jeroan.
Sementara itu, upaya mendatangkan daging kerbau dan daging sapi dari India yang diberikan jatah sebesar 10.000 ton, kemungkinan baru bisa masuk ke Indonesia di bulan Agustus, karena memerlukan waktu proses administrasi dan bongkar muat di kapal. Sapi India ini rencananya akan dijual dengan harga rata-rata Rp 60.000 per kilogram (kg), atau jauh di bawah harga daging beku yang berkisara Rp 80.000 per kg.
http://industri.kontan.co.id/news/bulog-baru-realisasikan-impor-daging-2484-ton
JAKARTA. Perum Bulog masih menjalankan penugasan impor daging beku dari Australia dan Selandia Baru sebesar 10.000 ton sampai akhir tahun nanti. Hingga kini, total impor daging yang sudah direalisasikan baru 2.484 ton.
Dari jumlah itu, stok yang masih tersisa di gudang Bulog hanya sekitar 250 ton, sementara sisanya sudah habis terjual ke pasar.
Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti mengatakan, pihaknya akan mendatangkan sapi dari dua negara ini secara bertahap hingga akhir tahun nanti. Diharapkan dengan adanya daging beku, harga daging tidak melambung terlalu tinggi dari saat ini. Selain itu, Bulog juga mempersiapkan sebagian daging sapi ini untuk stok menghadapi akhir tahun yang biasanya permintaan akan daging meningkat.
"Sejauh ini penjualan daging beku lancar dan cepat terjual ketika sudah sampai ke pasar," ujarnya kepada KONTAN, Kamis (21/7).
Direktur Pengadaan Bulog Wahyu menambahkan, dari total 2.484 ton daging yang sudah masuk, di antaranya merupakan jeroan. Sebab dari total 10.000 ton daging yang ditugaskan kepada Bulog, sebanyak 2.000 ton izin untuk impor jeroan.
Sementara itu, upaya mendatangkan daging kerbau dan daging sapi dari India yang diberikan jatah sebesar 10.000 ton, kemungkinan baru bisa masuk ke Indonesia di bulan Agustus, karena memerlukan waktu proses administrasi dan bongkar muat di kapal. Sapi India ini rencananya akan dijual dengan harga rata-rata Rp 60.000 per kilogram (kg), atau jauh di bawah harga daging beku yang berkisara Rp 80.000 per kg.
http://industri.kontan.co.id/news/bulog-baru-realisasikan-impor-daging-2484-ton
Gila ! Masyarakat Bantar Disuguhi Beras Bulog Macem Gini
Jumat, 22 Juli 2016
RANGSANG BARAT-Warga desa bantar kecamatan rangsang barat kabupaten kepulauan meranti,Riau.Jumat (22/7) sore ini mengeluh akibat beras miskin yang mereka terima kondisinya sangat buruk dan bisa dikatan tidak layak dimakan.
Seperti yang diutarakan oleh Tengku Ace melalui media social(Medsos) Facebook melalui statusnya sore ini dengan judul "Apa beras bulog seperti ini?......sambil menunjukan lima buah foto.
Menurut informasi yang berhasil dihubungi wartawan ini,Menyebutkan beras bulog tersebut berasal dari kabupaten induk bengkalis,kalau pemerintah desa hanya sebatas menyalurkan saja.pungkas sumber yang enggan disebutkan itu.
RANGSANG BARAT-Warga desa bantar kecamatan rangsang barat kabupaten kepulauan meranti,Riau.Jumat (22/7) sore ini mengeluh akibat beras miskin yang mereka terima kondisinya sangat buruk dan bisa dikatan tidak layak dimakan.
Seperti yang diutarakan oleh Tengku Ace melalui media social(Medsos) Facebook melalui statusnya sore ini dengan judul "Apa beras bulog seperti ini?......sambil menunjukan lima buah foto.
Menurut informasi yang berhasil dihubungi wartawan ini,Menyebutkan beras bulog tersebut berasal dari kabupaten induk bengkalis,kalau pemerintah desa hanya sebatas menyalurkan saja.pungkas sumber yang enggan disebutkan itu.
Jumat, 22 Juli 2016
Kebangetan, Warga Sukajadi Terima Raskin Berkutu dari Bulog Dumai
JUMAT, 22 JULI 2016
DUMAI - Jatah beras untuk rakyat miskin (raskin) di Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Dumai Kota dikeluhkan warga karena berasnya berkutu dan warnanya sudah menghitam sehingga tidak layak dikonsumsi.
Penegasan ini secara langsung disampaikan warga melalui Ketua RT 05 Kelurahan Sukajadi, Samsumar alias Kamek, Jumat (22/7/16). "Warga penerima jatah raskin protes kepada saya karena beras yang diterima berkutu dan menghitam," tegasnya.
Menindaklanjuti protes itu, kata dia, warga penerima raskin datang ke rumah membawa barang bukti beras berkutu yang tidak layak konsumsi itu. "Saya mewakili warga datang ke Kelurahan Sukajadi, untuk melaporkan masyarakat ini," ujarnya.
Setiba di Kantor Lurah, kata dia, rupanya Lurah Sukajadi tidak berada di tempat dan hanya ketemu anggotanya. Sesuai keterangan pegawai Kelurahan Sukajadi, Linda sudah menolak dari awal beras raskin tersebut.
"Sebenarnya kami sudah menolak raskin ini dan melayangkan surat penolakan, tapi Bulog dan Dinas Sosial memaksa kami untuk coba membagikan raksin kepada warga. Beras itu sampai di Kelurahan pada Rabu, kemarin," kata Samsumar menirukan pengakuan pegawai kelurahan kepada awak media.
Terpisah Ketua RT 08 Kelurahan Sukajadi, Erpindo mengungkapkan hal yang sama. Malah tragisnya lagi, pengakuan pegawai Kelurahan Sukajadi tersebut Kepala Bulog Dumai juga mengonsumsi beras yang dibagikan kepada warga tersebut setiap hari.
"Saya saja mengonsumsi beras itu. Jadi kami selaku Ketua RT tidak bisa berbuat banyak atas jawaban kepala Bulog Dumai, sebagaimana disampaikan pegawai kelurahan tersebut," kata Pindo, kepada media secara terpisah.
(rdk/adi)
http://riauheadline.com/view/Sosial/19418/Kebangetan--Warga-Sukajadi-Terima-Raskin-Berkutu-dari-Bulog-Dumai.html
DUMAI - Jatah beras untuk rakyat miskin (raskin) di Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Dumai Kota dikeluhkan warga karena berasnya berkutu dan warnanya sudah menghitam sehingga tidak layak dikonsumsi.
Penegasan ini secara langsung disampaikan warga melalui Ketua RT 05 Kelurahan Sukajadi, Samsumar alias Kamek, Jumat (22/7/16). "Warga penerima jatah raskin protes kepada saya karena beras yang diterima berkutu dan menghitam," tegasnya.
Menindaklanjuti protes itu, kata dia, warga penerima raskin datang ke rumah membawa barang bukti beras berkutu yang tidak layak konsumsi itu. "Saya mewakili warga datang ke Kelurahan Sukajadi, untuk melaporkan masyarakat ini," ujarnya.
Setiba di Kantor Lurah, kata dia, rupanya Lurah Sukajadi tidak berada di tempat dan hanya ketemu anggotanya. Sesuai keterangan pegawai Kelurahan Sukajadi, Linda sudah menolak dari awal beras raskin tersebut.
"Sebenarnya kami sudah menolak raskin ini dan melayangkan surat penolakan, tapi Bulog dan Dinas Sosial memaksa kami untuk coba membagikan raksin kepada warga. Beras itu sampai di Kelurahan pada Rabu, kemarin," kata Samsumar menirukan pengakuan pegawai kelurahan kepada awak media.
Terpisah Ketua RT 08 Kelurahan Sukajadi, Erpindo mengungkapkan hal yang sama. Malah tragisnya lagi, pengakuan pegawai Kelurahan Sukajadi tersebut Kepala Bulog Dumai juga mengonsumsi beras yang dibagikan kepada warga tersebut setiap hari.
"Saya saja mengonsumsi beras itu. Jadi kami selaku Ketua RT tidak bisa berbuat banyak atas jawaban kepala Bulog Dumai, sebagaimana disampaikan pegawai kelurahan tersebut," kata Pindo, kepada media secara terpisah.
(rdk/adi)
http://riauheadline.com/view/Sosial/19418/Kebangetan--Warga-Sukajadi-Terima-Raskin-Berkutu-dari-Bulog-Dumai.html
Potong Rantai Distribusi, Bulog Perbanyak RPK
Kamis, 21 Juli 2016
Harianjogja.com, JOGJA-Harga komoditas pangan yang tinggi bersumber dari rantai distribusi yang panjang. Atas dasar itu, Perum Bulog Divre DIY ingin memutus mata rantai dengan memperbanyak Rumah Pangan Kita (RPK).
RPK merupakan outlet yang diciptakan Bulog dengan menggandeng masyarakat. Masyarakat yang sudah memiliki warung kelontong maupun yang belum, dapat menjadi sahabat RPK dengan menjual komoditas dari Bulog.
“RPK ini perpanjangan tangan kami untuk mengendalikan harga di pasaran,” kata Kepala Perum Bulog Divre DIY, Sugit Tedjo Mulyono, Rabu (20/7/2016).
Harga yang dijual di RPK stabil. Saat harga di pasaran melonjak, Bulog konsisten dengan harga yang dijualnya. Seperti halnya gula pasir yang di pasaran mencapai Rp16.500 per kilogram (kg), di RPK hanya dijual Rp13.000 per kg.
Selain gula pasir, RPK menjual komoditas beras, minyak goreng, bawang merah, dan daging sapi lokal. Harga yang dijual di tingkat RPK merupakan harga eceran tertinggi yang telah ditentukan Bulog. Komoditas yang dijualnya pun harus langsung menyasar pada konsumen akhir, bukan pembeli tingkat grosir. Hal ini dibuktikan dari laporan penjualan yang disusun pengelola RPK, sebelum mengajukan pembelian barang pada tahap selanjutnya.
Bulog ingin memperbanyak RPK di wilayah DIY mengingat keberadaannya yang dinilai dapat mempengaruhi harga bahan pangan di pasaran. “Kita targetkan sebanyak mungkin. Kalau bisa satu RW satu RPK. Jika memungkinkan satu RT satu RPK,” kata Sugit.
Sampai bulan Juli ini, baru ada 50 RPK yang ada di DIY. Guna menekan harga di masyarakat, RPK ini difokuskan di tengah pemukiman warga, bukan di dekat pasar atau bahkan di pasar.
Salah satu pemilik outlet RPK di Patuk Gunungkidul, Trisnawati, mengaku tertarik untuk menjadi agen Bulog melalui RPK tersebut. Pasalnya selain untuk usaha, kegiatan penjualan di RPK juga membantu menstabilkan harga komoditas yang sedang tinggi.
“Baru pekan kemarin saya buka. Tanggapan masyarakat bagus terutama untuk gula pasir langsung laris. Masalahnya di sini [harga gula pasir] sampai Rp17.000, otomatis orang langsung nyerbu yang punya Bulog [harga Rp13.000],” imbuhnya.
Untuk membuka RPK syaratnya mudah, hanya mengajukan surat keterangan dari RT, RW, atau kepala dusun setempat, menyerahkan foto copy KTP dan KK, mengajukan surat permohonan kepada Bulog, serta membayar biaya paket senilai Rp5 juta untuk modal.
Dalam paket tersebut, peserta RPK akan menerima beras 160 kg, gula pasir 200 kg, dan minyak goreng 60 liter. Bulog juga akan membranding outlet RPK dengan memberikan banner berlogo Bulog dan juga papan harga. Untuk pembelian paket pertama gratis pengiriman barang.
http://m.harianjogja.com/baca/2016/07/21/harga-kebutuhan-pokok-potong-rantai-distribusi-bulog-perbanyak-rpk-738817
Harianjogja.com, JOGJA-Harga komoditas pangan yang tinggi bersumber dari rantai distribusi yang panjang. Atas dasar itu, Perum Bulog Divre DIY ingin memutus mata rantai dengan memperbanyak Rumah Pangan Kita (RPK).
RPK merupakan outlet yang diciptakan Bulog dengan menggandeng masyarakat. Masyarakat yang sudah memiliki warung kelontong maupun yang belum, dapat menjadi sahabat RPK dengan menjual komoditas dari Bulog.
“RPK ini perpanjangan tangan kami untuk mengendalikan harga di pasaran,” kata Kepala Perum Bulog Divre DIY, Sugit Tedjo Mulyono, Rabu (20/7/2016).
Harga yang dijual di RPK stabil. Saat harga di pasaran melonjak, Bulog konsisten dengan harga yang dijualnya. Seperti halnya gula pasir yang di pasaran mencapai Rp16.500 per kilogram (kg), di RPK hanya dijual Rp13.000 per kg.
Selain gula pasir, RPK menjual komoditas beras, minyak goreng, bawang merah, dan daging sapi lokal. Harga yang dijual di tingkat RPK merupakan harga eceran tertinggi yang telah ditentukan Bulog. Komoditas yang dijualnya pun harus langsung menyasar pada konsumen akhir, bukan pembeli tingkat grosir. Hal ini dibuktikan dari laporan penjualan yang disusun pengelola RPK, sebelum mengajukan pembelian barang pada tahap selanjutnya.
Bulog ingin memperbanyak RPK di wilayah DIY mengingat keberadaannya yang dinilai dapat mempengaruhi harga bahan pangan di pasaran. “Kita targetkan sebanyak mungkin. Kalau bisa satu RW satu RPK. Jika memungkinkan satu RT satu RPK,” kata Sugit.
Sampai bulan Juli ini, baru ada 50 RPK yang ada di DIY. Guna menekan harga di masyarakat, RPK ini difokuskan di tengah pemukiman warga, bukan di dekat pasar atau bahkan di pasar.
Salah satu pemilik outlet RPK di Patuk Gunungkidul, Trisnawati, mengaku tertarik untuk menjadi agen Bulog melalui RPK tersebut. Pasalnya selain untuk usaha, kegiatan penjualan di RPK juga membantu menstabilkan harga komoditas yang sedang tinggi.
“Baru pekan kemarin saya buka. Tanggapan masyarakat bagus terutama untuk gula pasir langsung laris. Masalahnya di sini [harga gula pasir] sampai Rp17.000, otomatis orang langsung nyerbu yang punya Bulog [harga Rp13.000],” imbuhnya.
Untuk membuka RPK syaratnya mudah, hanya mengajukan surat keterangan dari RT, RW, atau kepala dusun setempat, menyerahkan foto copy KTP dan KK, mengajukan surat permohonan kepada Bulog, serta membayar biaya paket senilai Rp5 juta untuk modal.
Dalam paket tersebut, peserta RPK akan menerima beras 160 kg, gula pasir 200 kg, dan minyak goreng 60 liter. Bulog juga akan membranding outlet RPK dengan memberikan banner berlogo Bulog dan juga papan harga. Untuk pembelian paket pertama gratis pengiriman barang.
http://m.harianjogja.com/baca/2016/07/21/harga-kebutuhan-pokok-potong-rantai-distribusi-bulog-perbanyak-rpk-738817
Bulog Mulai Komersilkan Penjualan Beras
Kamis, 21 Juli 2016
TARAKAN – Sesuai dengan Keputusan Presiden RI No.39/1978, tugas pokok Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik atau disingkat (Perum Bulog) antara lain adalah melakukan pengendalian harga beras, gandum, gabah, serta bahan pokok yang lain dengan tujuan untuk menjaga harga tetap stabil, baik bagi produsen atau konsumen.
Untuk mengontrol harga, khususnya beras, Bulog Tarakan saat ini tidak hanya sebatas mengontrol beras raskin saja, melainkan juga telah mulai mendistribusikan beras secara komersil yang dijual kepada masyarakat umum.
Kepala Perum Bulog Subdivre Tarakan, Syarifuddin Sila mengatakan, kebijakan tersebut bukanlah kebijakan yang berasal di intern Bulog Tarakan sendiri, namun sudah menjadi kebijakan pusat. “Program ini juga bukan merupakan hal yang baru, namun di Tarakan baru saja terealisasi. Jadi ketika ada perintah dari pusat, maka akan kami jalankan. Kan sudah ada SOP-nya,” jelas Syarifuddin Sila.
Mengenai teknisnya, Kepala Seksi Komersial Perum Bulog Subdivre Tarakan, Lendra Purba mengatakan, di Tarakan telah ada divisi baru yang menangani penjualan khusus di bidang komersil. Sehingga di Bulog telah ada yang mengatur dari segi bisnis. “Jadi tidak hanya mengurus raskin saja, sekarang telah ada untuk yang komersil,” ungkapnya.
Tujuan dari penjualan beras ini, bulog tidak hanya mengambil profit dari penjualan secara komersil, tetapi lebih kepada posisi membantu masyarakat Tarakan secara khusus. “Selama ini masyarakat tahunya Bulog hanya lebih ke pelayanan publik saja,” tuturnya.
Menurutnya harga beras yang berkualitas baik di pasaran, terkadang tak mampu dijangkau oleh kalangan masyarakat miskin. Dengan adanya penjualan secara komersil ini, yang salah satu tujuannya membantu pemerintah dalam memperkecil angka kemiskinan, diharapkan dapat berjalan baik.“Harga beras di pasaran dapat mencapai sekitar Rp 12 ribu per kilonya. Kami menjual beras yang berkualitas sama dengan harga Rp 8.800 untuk masyarakat umum, sedangkan untuk pedagang terdapat potongan harga karena untuk dijual kembali,” ujarnya.
Mengenai pedagang yang akan dirugikan terhadap penjualan beras yang relatif murah ini, Lendra mengatakan pertimbangan bukan untuk menjatuhkan pedagang. “Jadi tidak ada maksud untuk bersaing dengan para pedagang,” ungkapnya.
Dijelaskannya, posisi harga yang ditawarkan kepada masyarakat berada di tengah-tengah, yaitu antara harga beras yang paling tinggi dan harga beras yang paling murah. Artinya Bulog tidak menjatuhkan pedagang lainnya, juga tidak menyusahkan masyarakat yang tidak mampu. “Target kami adalah antara masyarakat dengan bulog berada di posisi yang selaras nantinya,” ungkapnya.
Jadi tidak hanya terbatas kepada masyarakat biasa saja, namun juga bisa untuk dijual kepada para pedagang karena beras ini bukan beras raskin. “Untuk masalah stok kami datangkan kiriman dari pusat,” ungkapnya.
Rencana akan ada 500 ton beras komersil yang akan didatangkan lagi. “Kami juga akan mendatangkan gula untuk dijual secara komersil,” pungkasnya. (*/asf/ash)
TARAKAN – Sesuai dengan Keputusan Presiden RI No.39/1978, tugas pokok Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik atau disingkat (Perum Bulog) antara lain adalah melakukan pengendalian harga beras, gandum, gabah, serta bahan pokok yang lain dengan tujuan untuk menjaga harga tetap stabil, baik bagi produsen atau konsumen.
Untuk mengontrol harga, khususnya beras, Bulog Tarakan saat ini tidak hanya sebatas mengontrol beras raskin saja, melainkan juga telah mulai mendistribusikan beras secara komersil yang dijual kepada masyarakat umum.
Kepala Perum Bulog Subdivre Tarakan, Syarifuddin Sila mengatakan, kebijakan tersebut bukanlah kebijakan yang berasal di intern Bulog Tarakan sendiri, namun sudah menjadi kebijakan pusat. “Program ini juga bukan merupakan hal yang baru, namun di Tarakan baru saja terealisasi. Jadi ketika ada perintah dari pusat, maka akan kami jalankan. Kan sudah ada SOP-nya,” jelas Syarifuddin Sila.
Mengenai teknisnya, Kepala Seksi Komersial Perum Bulog Subdivre Tarakan, Lendra Purba mengatakan, di Tarakan telah ada divisi baru yang menangani penjualan khusus di bidang komersil. Sehingga di Bulog telah ada yang mengatur dari segi bisnis. “Jadi tidak hanya mengurus raskin saja, sekarang telah ada untuk yang komersil,” ungkapnya.
Tujuan dari penjualan beras ini, bulog tidak hanya mengambil profit dari penjualan secara komersil, tetapi lebih kepada posisi membantu masyarakat Tarakan secara khusus. “Selama ini masyarakat tahunya Bulog hanya lebih ke pelayanan publik saja,” tuturnya.
Menurutnya harga beras yang berkualitas baik di pasaran, terkadang tak mampu dijangkau oleh kalangan masyarakat miskin. Dengan adanya penjualan secara komersil ini, yang salah satu tujuannya membantu pemerintah dalam memperkecil angka kemiskinan, diharapkan dapat berjalan baik.“Harga beras di pasaran dapat mencapai sekitar Rp 12 ribu per kilonya. Kami menjual beras yang berkualitas sama dengan harga Rp 8.800 untuk masyarakat umum, sedangkan untuk pedagang terdapat potongan harga karena untuk dijual kembali,” ujarnya.
Mengenai pedagang yang akan dirugikan terhadap penjualan beras yang relatif murah ini, Lendra mengatakan pertimbangan bukan untuk menjatuhkan pedagang. “Jadi tidak ada maksud untuk bersaing dengan para pedagang,” ungkapnya.
Dijelaskannya, posisi harga yang ditawarkan kepada masyarakat berada di tengah-tengah, yaitu antara harga beras yang paling tinggi dan harga beras yang paling murah. Artinya Bulog tidak menjatuhkan pedagang lainnya, juga tidak menyusahkan masyarakat yang tidak mampu. “Target kami adalah antara masyarakat dengan bulog berada di posisi yang selaras nantinya,” ungkapnya.
Jadi tidak hanya terbatas kepada masyarakat biasa saja, namun juga bisa untuk dijual kepada para pedagang karena beras ini bukan beras raskin. “Untuk masalah stok kami datangkan kiriman dari pusat,” ungkapnya.
Rencana akan ada 500 ton beras komersil yang akan didatangkan lagi. “Kami juga akan mendatangkan gula untuk dijual secara komersil,” pungkasnya. (*/asf/ash)
Petani Diminta Beli Benih Bawang Merah Impor Murah di Bulog
Kamis, 21 Juli 2016
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pertanian (Kementan) mengarahkan petani untuk membeli benih bawang merah ke Perum Bulog. Hal tersebut untuk merespons keluhan Asosiasi Bawang Merah Indonesia (ABMI) yang menyebut harganya tinggi.
"Bulog sudah ditugaskan impor benih, jadi petani bisa dapat dari Bulog," katanya, Kamis (21/7). Ia tidak mengetahui detail teknis distribusi dan penjualannya, namun praktik impor diyakininya menjadi solusi menurunkan harga bawang merah yang melambung di pasar.
Direktur Pengadaan Perum Bulog menguraikan, hingga kini benih bawang merah impor baru masuk sekitar 90 ton. Instruksi impor telah bergulir sejak Maret 2016. Ketika itu Presiden Joko Widodo menyebut Indonesia akan impor benih bawang merah untuk memenuhi kebutuhan dua bulan ke depan.
"Sudah masuk (benih bawang merah) baru 90 ton, dalam waktu dekat masuk lagi sampai selesai sebanyak 1.500 ton," kata Wahyu. Penugasan praktik impor bibit bawang merah direncanakan rampung akhir Juli 2016 sehingga dapat didistribusikan ke masyarakat petani.
Asal benih yakni dari Filipina dan Vietnam. Benih-benih impor tersebut nantinya akan dijual dengan harga di bawah Rp 30 ribu per kilogram.
Sebelumnya, Ketua Asosiasi Bawang Merah Indonesia Ikhwan Arif menyebut, sejumlah faktor memengaruhi harga bawang merah tinggi di pasar. Salah satunya disebabkan harga benih bawang merah yang melambung. "Sejak dua bulan lalu harga benih tinggi, Rp 60 ribu per kilogram, meski sekarang ada penurunan menjadi Rp 40-50 ribu, masih tetap tinggi," kata Ikhwan.
Sementara, biaya produksi tidak hanya mengandalkan benih semata. Petani juga harus mengeluarkan biaya perawatan dan pengupahan tenaga kerja. Asosiasi berharap pemerintah dapat menekan harga benih menjadi Rp 15-20 ribu per kilogram tanpa mengabaikan kualitas.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pertanian (Kementan) mengarahkan petani untuk membeli benih bawang merah ke Perum Bulog. Hal tersebut untuk merespons keluhan Asosiasi Bawang Merah Indonesia (ABMI) yang menyebut harganya tinggi.
"Bulog sudah ditugaskan impor benih, jadi petani bisa dapat dari Bulog," katanya, Kamis (21/7). Ia tidak mengetahui detail teknis distribusi dan penjualannya, namun praktik impor diyakininya menjadi solusi menurunkan harga bawang merah yang melambung di pasar.
Direktur Pengadaan Perum Bulog menguraikan, hingga kini benih bawang merah impor baru masuk sekitar 90 ton. Instruksi impor telah bergulir sejak Maret 2016. Ketika itu Presiden Joko Widodo menyebut Indonesia akan impor benih bawang merah untuk memenuhi kebutuhan dua bulan ke depan.
"Sudah masuk (benih bawang merah) baru 90 ton, dalam waktu dekat masuk lagi sampai selesai sebanyak 1.500 ton," kata Wahyu. Penugasan praktik impor bibit bawang merah direncanakan rampung akhir Juli 2016 sehingga dapat didistribusikan ke masyarakat petani.
Asal benih yakni dari Filipina dan Vietnam. Benih-benih impor tersebut nantinya akan dijual dengan harga di bawah Rp 30 ribu per kilogram.
Sebelumnya, Ketua Asosiasi Bawang Merah Indonesia Ikhwan Arif menyebut, sejumlah faktor memengaruhi harga bawang merah tinggi di pasar. Salah satunya disebabkan harga benih bawang merah yang melambung. "Sejak dua bulan lalu harga benih tinggi, Rp 60 ribu per kilogram, meski sekarang ada penurunan menjadi Rp 40-50 ribu, masih tetap tinggi," kata Ikhwan.
Sementara, biaya produksi tidak hanya mengandalkan benih semata. Petani juga harus mengeluarkan biaya perawatan dan pengupahan tenaga kerja. Asosiasi berharap pemerintah dapat menekan harga benih menjadi Rp 15-20 ribu per kilogram tanpa mengabaikan kualitas.
Kamis, 21 Juli 2016
Raskin yang Beredar di Bone Dinilai Tak Manusiawi
Kamis, 21 Juli 2017
RAKYATKU.COM, BONE - Beras miskin (Raskin) yang beredar di Kabupaten Bone dinilai tidak layak dikonsumsi. Seorang ibu rumah tangga (IRT), Santi asal Kelurahan Panyula Kecamatan Tanete Riattang Timur mengeluhkan kualitas subsidi raskin berkutu dan bercampur batu-batuan.
Menurut Santi, raskin yang diterima dari Kantor Kelurahan Panyula pada penyaluran Juni 2016 tidak bisa dikonsumsi. Ia lantas telah meminta penggantinya ke pegawai kelurahan setempat namun sudah habis. Raskin yang dibeli seharga Rp24 ribu per 15 kilogram itu pun lalu dijadikan pakan ayam.
"Sebenarnya ada dua karung, tapi yang satu ini banyak kutu dan bercampur batu-batu," ujar Santi.
Sementara itu, Camat Tanete Riattang Timur, Syamsidar yang dikonfirmasi mengaku belum bisa memberikan komentar lebih jauh. "Hubungi lurahnya dulu setelah menerima laporan saya akan kroscek," ujarnya.
http://news.rakyatku.com/read/13739/2016/07/21/raskin-yang-beredar-di-bone-dinilai-tak-manusiawi
RAKYATKU.COM, BONE - Beras miskin (Raskin) yang beredar di Kabupaten Bone dinilai tidak layak dikonsumsi. Seorang ibu rumah tangga (IRT), Santi asal Kelurahan Panyula Kecamatan Tanete Riattang Timur mengeluhkan kualitas subsidi raskin berkutu dan bercampur batu-batuan.
Menurut Santi, raskin yang diterima dari Kantor Kelurahan Panyula pada penyaluran Juni 2016 tidak bisa dikonsumsi. Ia lantas telah meminta penggantinya ke pegawai kelurahan setempat namun sudah habis. Raskin yang dibeli seharga Rp24 ribu per 15 kilogram itu pun lalu dijadikan pakan ayam.
"Sebenarnya ada dua karung, tapi yang satu ini banyak kutu dan bercampur batu-batu," ujar Santi.
Sementara itu, Camat Tanete Riattang Timur, Syamsidar yang dikonfirmasi mengaku belum bisa memberikan komentar lebih jauh. "Hubungi lurahnya dulu setelah menerima laporan saya akan kroscek," ujarnya.
http://news.rakyatku.com/read/13739/2016/07/21/raskin-yang-beredar-di-bone-dinilai-tak-manusiawi
Raskin Diganti Voucher Belanja, Legislator Sumenep Setuju
Rabu, 20 Juli 2016
Sumenep (beritajatim.com) - Rencana pemerintah untuk mengganti beras bagi warga miskin (raskin) dengan voucher belanja mendapat dukungan penuh dari legislator DPRD Sumenep, Hamid Ali Munir.
"Menurut saya, rencana itu bagus. Kami sepakat kalau raskin diganti dengan sistem vocher belanja. Dengan begitu, penerima bisa lebih leluasa memanfaatkan bantuan tersebut," katanya, Rabu (20/07/16).
Menurut politisi PKB ini, selama ini sistem distribusi raskin sering dikeluhkan. Bahkan ditengarai banyak penerima raskin yang tidak tepat sasaran.
"Tapi meskipun nantinya raskin diganti voucher belanja, pemerintah tetap harus melakukan pengawasan ketat terhadap realisasinya," ujarnya.
Hamid yang juga Wakil Ketua Komisi I ini berharap agar program pengentasan kemiskinan itu benar-benar sesuai tujuan awal. Karena itu, pelaksanaan pendataan penerima bantuan harus menjadi konsentrasi serius, sehingga warga kurang mampu bisa tercover secara keseluruhan.
"Harusnya pendataan penerima bantuan itu dilakukan tiap tiga tahun sekali. Dan setiap tahunnya ada pembaruan data penerima," ucapnya.
Pagu raskin di Sumenep sebanyak 1.745.090 ton per bulan untuk 27 kecamatan, baik kepulauan maupun daratan.
Sebelumnya, Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) merencanakan agar program bantuan raskin itu diganti dengan vocher belanja agar penerima bisa membeli sembilan bahan pokok (sembako) di toko sesuai kebutuhannya.
Sebagai tindak lanjut rencana tersebut, Presiden telah meminta Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa membuat regulasi terkait penyaluran vocher belanja tersebut.
Sementara fungsi Bulog akan dikembalikan lagi sebagai 'buffer stock' atau stabilisator harga beras dan bahan-bahan yang lainnya, serta penyangga harga gabah petani. [tem/but]
Sumenep (beritajatim.com) - Rencana pemerintah untuk mengganti beras bagi warga miskin (raskin) dengan voucher belanja mendapat dukungan penuh dari legislator DPRD Sumenep, Hamid Ali Munir.
"Menurut saya, rencana itu bagus. Kami sepakat kalau raskin diganti dengan sistem vocher belanja. Dengan begitu, penerima bisa lebih leluasa memanfaatkan bantuan tersebut," katanya, Rabu (20/07/16).
Menurut politisi PKB ini, selama ini sistem distribusi raskin sering dikeluhkan. Bahkan ditengarai banyak penerima raskin yang tidak tepat sasaran.
"Tapi meskipun nantinya raskin diganti voucher belanja, pemerintah tetap harus melakukan pengawasan ketat terhadap realisasinya," ujarnya.
Hamid yang juga Wakil Ketua Komisi I ini berharap agar program pengentasan kemiskinan itu benar-benar sesuai tujuan awal. Karena itu, pelaksanaan pendataan penerima bantuan harus menjadi konsentrasi serius, sehingga warga kurang mampu bisa tercover secara keseluruhan.
"Harusnya pendataan penerima bantuan itu dilakukan tiap tiga tahun sekali. Dan setiap tahunnya ada pembaruan data penerima," ucapnya.
Pagu raskin di Sumenep sebanyak 1.745.090 ton per bulan untuk 27 kecamatan, baik kepulauan maupun daratan.
Sebelumnya, Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) merencanakan agar program bantuan raskin itu diganti dengan vocher belanja agar penerima bisa membeli sembilan bahan pokok (sembako) di toko sesuai kebutuhannya.
Sebagai tindak lanjut rencana tersebut, Presiden telah meminta Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa membuat regulasi terkait penyaluran vocher belanja tersebut.
Sementara fungsi Bulog akan dikembalikan lagi sebagai 'buffer stock' atau stabilisator harga beras dan bahan-bahan yang lainnya, serta penyangga harga gabah petani. [tem/but]
Impor Jagung Diusulkan 1,5 Juta Ton
Kamis, 21 Juli 2016
JAKARTA, KOMPAS — Industri pakan ternak pada semester II-2016 mengajukan permohonan impor jagung 1,5 juta ton, naik 400.000 ton dari rencana semula 1,1 juta ton. Tahun ini produksi pakan diproyeksikan 16 juta ton untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak.
Direktur Pengadaan Perum Bulog Wahyu, Rabu (20/7), saat dihubungi di Bogor, Jawa Barat, mengatakan, hasil rapat pada 14 Juli 2016 yang dihadiri para pemangku kepentingan di bidang pakan ternak memunculkan usulan perlunya tambahan impor jagung 1,5 juta ton pada semester II-2016.
Perum Bulog sudah menyampaikan usulan itu kepada kementerian terkait. Nanti, menteri terkait akan mengusulkan hal tersebut dalam rapat koordinasi bidang perekonomian.
"Teknisnya usulan dalam rapat harus oleh menteri, baik Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan maupun Menteri BUMN. Dalam rapat itu nanti, diputuskan berapa izin impor yang akan diberikan, tentunya setelah mempertimbangkan ketersediaan jagung produksi dalam negeri," ujarnya.
Setelah mendapat persetujuan dalam rapat, pelaksanaan impor dilakukan Perum Bulog. Setelah itu jagung impor tersebut akan disalurkan ke perusahaan-perusahaan pakan ternak. Jagung yang diimpor di simpan di gudang Perum Bulog.
Dalam rapat Evaluasi Ketersediaan Versus Serapan Jagung Nasional pada Semester II Tahun 2016 di Perum Bulog pada 14 Juli 2016, dicapai beberapa poin kesepakatan.
Sisa impor
Rapat dipimpin Wahyu dihadiri perwakilan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koordinator Perekonomian, asosiasi pakan, Forum Peternak Layer Nasional, dan sejumlah pedagang jagung.
Beberapa poin hasil rapat antara lain sisa impor jagung Bulog sebanyak 44.000 ton diputuskan dijual ke perusahaan pakan yang tergabung dalam Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT) pada semester I-2016.
Produksi jagung nasional diperkirakan mencapai 24,6 juta ton jagung kering ladang. Adapun perkiraan ketersediaan jagung siap pakai pada semester II-2016 sebanyak 10,89 juta ton.
Serapan jagung oleh GPMT 4,6 juta ton dan Peternak Layer Nasional 1,6 juta ton, dengan kadar air 15-16 persen. Serapan tersebut terhitung sampai Februari 2016.
Produksi jagung dalam negeri diperkirakan cukup. Bahkan akan terjadi surplus produksi 1 juta ton sampai 3 juta ton.
Sulit mendapat gandum
GPMT mengajukan tambahan impor jagung 400.000 ton menjadi 1,5 juta ton karena salah satu anggotanya, PT Charoen Pokphand Indonesia, kesulitan mendapatkan bahan baku gandum untuk pakan ternak.
Impor gandum akan dihentikan disebabkan serapan jagung lokal oleh GPMT kurang maksimal. Adapun serapan jagung lokal per Juli-September 2016 oleh pedagang, dalam hal ini Seger Group, sebanyak 125.000 ton-150.000 ton. Sementara Uni Grain menyerap 100.000 ton.
Perum Bulog, sesuai dengan fungsi dan perannya sebagai badan logistik, akan mengajukan rencana impor jagung 1,5 juta ton pada semester II-2016 sebagai stok penyangga nasional. Rencana itu akan diajukan dalam rapat koordinasi terbatas bidang perekonomian.
Ketua Umum GPMT Sudirman mengatakan, realisasi impor jagung semester I-2016 sebanyak 800.000 ton. Pengajuan semester II sebanyak 1,5 juta ton.
Impor jagung mengalami penurunan sekitar 500.000 ton. Namun, impor gandum untuk pakan naik dari 230.000 ton menjadi 2,5 juta ton. (MAS)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/160721kompas/#/18/
JAKARTA, KOMPAS — Industri pakan ternak pada semester II-2016 mengajukan permohonan impor jagung 1,5 juta ton, naik 400.000 ton dari rencana semula 1,1 juta ton. Tahun ini produksi pakan diproyeksikan 16 juta ton untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak.
Direktur Pengadaan Perum Bulog Wahyu, Rabu (20/7), saat dihubungi di Bogor, Jawa Barat, mengatakan, hasil rapat pada 14 Juli 2016 yang dihadiri para pemangku kepentingan di bidang pakan ternak memunculkan usulan perlunya tambahan impor jagung 1,5 juta ton pada semester II-2016.
Perum Bulog sudah menyampaikan usulan itu kepada kementerian terkait. Nanti, menteri terkait akan mengusulkan hal tersebut dalam rapat koordinasi bidang perekonomian.
"Teknisnya usulan dalam rapat harus oleh menteri, baik Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan maupun Menteri BUMN. Dalam rapat itu nanti, diputuskan berapa izin impor yang akan diberikan, tentunya setelah mempertimbangkan ketersediaan jagung produksi dalam negeri," ujarnya.
Setelah mendapat persetujuan dalam rapat, pelaksanaan impor dilakukan Perum Bulog. Setelah itu jagung impor tersebut akan disalurkan ke perusahaan-perusahaan pakan ternak. Jagung yang diimpor di simpan di gudang Perum Bulog.
Dalam rapat Evaluasi Ketersediaan Versus Serapan Jagung Nasional pada Semester II Tahun 2016 di Perum Bulog pada 14 Juli 2016, dicapai beberapa poin kesepakatan.
Sisa impor
Rapat dipimpin Wahyu dihadiri perwakilan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koordinator Perekonomian, asosiasi pakan, Forum Peternak Layer Nasional, dan sejumlah pedagang jagung.
Beberapa poin hasil rapat antara lain sisa impor jagung Bulog sebanyak 44.000 ton diputuskan dijual ke perusahaan pakan yang tergabung dalam Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT) pada semester I-2016.
Produksi jagung nasional diperkirakan mencapai 24,6 juta ton jagung kering ladang. Adapun perkiraan ketersediaan jagung siap pakai pada semester II-2016 sebanyak 10,89 juta ton.
Serapan jagung oleh GPMT 4,6 juta ton dan Peternak Layer Nasional 1,6 juta ton, dengan kadar air 15-16 persen. Serapan tersebut terhitung sampai Februari 2016.
Produksi jagung dalam negeri diperkirakan cukup. Bahkan akan terjadi surplus produksi 1 juta ton sampai 3 juta ton.
Sulit mendapat gandum
GPMT mengajukan tambahan impor jagung 400.000 ton menjadi 1,5 juta ton karena salah satu anggotanya, PT Charoen Pokphand Indonesia, kesulitan mendapatkan bahan baku gandum untuk pakan ternak.
Impor gandum akan dihentikan disebabkan serapan jagung lokal oleh GPMT kurang maksimal. Adapun serapan jagung lokal per Juli-September 2016 oleh pedagang, dalam hal ini Seger Group, sebanyak 125.000 ton-150.000 ton. Sementara Uni Grain menyerap 100.000 ton.
Perum Bulog, sesuai dengan fungsi dan perannya sebagai badan logistik, akan mengajukan rencana impor jagung 1,5 juta ton pada semester II-2016 sebagai stok penyangga nasional. Rencana itu akan diajukan dalam rapat koordinasi terbatas bidang perekonomian.
Ketua Umum GPMT Sudirman mengatakan, realisasi impor jagung semester I-2016 sebanyak 800.000 ton. Pengajuan semester II sebanyak 1,5 juta ton.
Impor jagung mengalami penurunan sekitar 500.000 ton. Namun, impor gandum untuk pakan naik dari 230.000 ton menjadi 2,5 juta ton. (MAS)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/160721kompas/#/18/
Walaupun Beras Raskin Campur Menir Tetap Dibutuhkan Masyarakat
Indonesianpost.com.-Pandeglang, Masyarakat Desa/Kecamatan Mandalawangi keluhkan dengan beras untuk keluarga pra-sejahtera (rasta) atau yang dulu disebut raskin jatah warga berkualitas buruk. Beruntung, beras belum sempat dibagikan atau disalur pada masyarakat di sebagian desa. Saat dicek oleh pemerintah desa setempat, diketahui diketahui kualitasnya buruk.
Bantuan subsidi dari pemerintah berupa beras murah atau dikenal dengan nama Raskin, untuk di kabupaten Pandeglang angka penerima Rumah Tangga Sasaran (RTS) masih cukup tinggi. Persoalan yang terjadi di lapangan acap kali dan sangat klasik sekali tentang kwalitas dari beras yang disalurkan oleh BULOG sub Divisi Regional Lebak.
Penyaluran beras dibeberapa desa di kecamatan Mandalawangi hasilnya sangat memprihatinkan, pasalnya beras tersebut hancur dan bercampur dengan menir. Realisasi dari pagu yang ditebus oleh Kepala Desa pada tanggal 9 Juni 2016 lalu sangat dilematis sekali. Sebab bagaimanapun juga masyarakat tetap masih butuh akan beras itu.
Akhirnya walau kondisi buruk seperti itu mengingat desakan masyarakat akan kebutuhan beras itu sebagai bahan makanan pokok maka tetap saja mereka membelinya. Salah satu warga di desa Pandat Mandalawangi mengatakan, pihaknya sangat butuh sekali akan beras itu walau kondisinya buruk tapi karena ini beras bantuan jadi dibeli saja sebab harganya murah, jelas warga.
Kepala Desa Pandat Masri belum lama di rumahnya mengatakan, saat beras diterima memang kondisinya seperti itu, ” Tapi masyarakat sangat butuh sekali dan apa bila kita kembalikan lagi akan menunda waktu lagi sedang masyarakat butuh mendesak saat bulan puasa ini, jelas Kades.
Lain hal dengan yang terjadi di desa Gunungsari kecamatan yang mengembalikan beras saat itu atau di retur kepada Bulog, pihaknya mengatakan beras itu sangat tidak layak dikonsumsi karena hancur dan rada kotor, kata Sartono Kades. Lebih jauh dikatakanya kondisi ini semoga yang terakhir kalinya pasalnya dalam penyaluran beras itu tidak lepas dari pengawasan baik intern maupun ekstern, pinta Sartono. Hingga berita ini diturunkan Kepala Bulog Sub. Divisi Regional Lebak belum bisa ditemui untuk menjelaskan tentang kondisi beras yang rusak tersebut.(dd)
https://www.indonesianpost.com/blog/walaupun-beras-raskin-campur-menir-tetap-dibutuhkan-masyarakat/
Bantuan subsidi dari pemerintah berupa beras murah atau dikenal dengan nama Raskin, untuk di kabupaten Pandeglang angka penerima Rumah Tangga Sasaran (RTS) masih cukup tinggi. Persoalan yang terjadi di lapangan acap kali dan sangat klasik sekali tentang kwalitas dari beras yang disalurkan oleh BULOG sub Divisi Regional Lebak.
Penyaluran beras dibeberapa desa di kecamatan Mandalawangi hasilnya sangat memprihatinkan, pasalnya beras tersebut hancur dan bercampur dengan menir. Realisasi dari pagu yang ditebus oleh Kepala Desa pada tanggal 9 Juni 2016 lalu sangat dilematis sekali. Sebab bagaimanapun juga masyarakat tetap masih butuh akan beras itu.
Akhirnya walau kondisi buruk seperti itu mengingat desakan masyarakat akan kebutuhan beras itu sebagai bahan makanan pokok maka tetap saja mereka membelinya. Salah satu warga di desa Pandat Mandalawangi mengatakan, pihaknya sangat butuh sekali akan beras itu walau kondisinya buruk tapi karena ini beras bantuan jadi dibeli saja sebab harganya murah, jelas warga.
Kepala Desa Pandat Masri belum lama di rumahnya mengatakan, saat beras diterima memang kondisinya seperti itu, ” Tapi masyarakat sangat butuh sekali dan apa bila kita kembalikan lagi akan menunda waktu lagi sedang masyarakat butuh mendesak saat bulan puasa ini, jelas Kades.
Lain hal dengan yang terjadi di desa Gunungsari kecamatan yang mengembalikan beras saat itu atau di retur kepada Bulog, pihaknya mengatakan beras itu sangat tidak layak dikonsumsi karena hancur dan rada kotor, kata Sartono Kades. Lebih jauh dikatakanya kondisi ini semoga yang terakhir kalinya pasalnya dalam penyaluran beras itu tidak lepas dari pengawasan baik intern maupun ekstern, pinta Sartono. Hingga berita ini diturunkan Kepala Bulog Sub. Divisi Regional Lebak belum bisa ditemui untuk menjelaskan tentang kondisi beras yang rusak tersebut.(dd)
https://www.indonesianpost.com/blog/walaupun-beras-raskin-campur-menir-tetap-dibutuhkan-masyarakat/
Raskin Menjadi Bantuan Pangan, Presiden Jokowi: Rakyat Miliki Banyak Pilihan
Rabu, 20 Juli 2016
Jakarta - Pemerintah terus melakukan reformasi kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Terkini, Presiden Joko Widodo akan mereformasi program raskin menjadi sistem voucher yang dapat ditukarkan dengan bahan-bahan pangan. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam rapat terbatas mengenai Perubahan Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin) menjadi Bantuan Pangan di Ruang Sidang Kabinet, Kantor Presiden, Jakarta, Selasa 19 Juli 2016.
"Program raskin akan kita ganti dengan voucher yang akan disampaikan langsung pada rumah tangga yang jadi sasaran. Voucher ini dapat digunakan untuk menebus beras, telur, atau bahan pokok lainnya di pasar, warung, dan toko pada harga yang berlaku," terang Presiden.
Dengan diterapkannya kebijakan tersebut, Presiden berharap agar rakyat yang kurang mampu dapat memiliki lebih banyak pilihan dan memperoleh nutrisi yang jauh lebih seimbang. "Dengan mereformasi ini, rakyat yang belum mampu akan memiliki lebih banyak pilihan. Bisa membeli sembako di pasar atau toko dengan kualitas yang lebih baik dan juga bisa memperoleh nutrisi yang lebih seimbang. Tidak hanya karbohidrat, namun juga protein misalnya," tambahnya.
Presiden memaparkan bahwa data BPS mengenai angka kemiskinan yang turun dari bulan Maret tahun sebelumnya sebesar 11,22% menjadi 10,86%. Menurutnya, hal tersebut dapat dijadikan momentum bagi semua pihak agar dapat semaksimal mungkin menjalankan program-program yang mampu menurunkan angka tersebut. "Apabila voucher ini bisa kita kerjakan dengan baik dan secepatnya kita lakukan, saya meyakini angka-angka yang tadi saya sampaikan akan bisa turun lebih banyak lagi," tutupnya.
BULOG Kembali Menjadi Stabilisator Harga Beras
Tak kalah pentingnya, reformasi kebijakan pangan tersebut juga bertujuan agar Badan Urusan Logistik (BULOG) dapat kembali kepada fungsinya seperti semula, yakni sebagai stabilitasor harga beras dan bahan pangan lainnya.
"Melalui reformasi ini, BULOG akan kita kembalikan lagi fungsinya sebagai stabilisator harga beras dan bahan-bahan lainnya dan juga menyangga harga gabah petani apabila harga gabah jatuh," jelas Presiden.
Terkait dengan daerah-daerah di wilayah Indonesia yang sulit dijangkau, seperti di Papua atau daerah lain misalnya, Presiden menginstruksikan kepada menteri terkait agar dibuat suatu kebijakan khusus yang mampu memenuhi kebutuhan warga di daerah-daerah tersebut.
http://infopublik.id/read/164267/raskin-menjadi-bantuan-pangan-presiden-jokowi-rakyat-miliki-banyak-pilihan.html
Jakarta - Pemerintah terus melakukan reformasi kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Terkini, Presiden Joko Widodo akan mereformasi program raskin menjadi sistem voucher yang dapat ditukarkan dengan bahan-bahan pangan. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam rapat terbatas mengenai Perubahan Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin) menjadi Bantuan Pangan di Ruang Sidang Kabinet, Kantor Presiden, Jakarta, Selasa 19 Juli 2016.
"Program raskin akan kita ganti dengan voucher yang akan disampaikan langsung pada rumah tangga yang jadi sasaran. Voucher ini dapat digunakan untuk menebus beras, telur, atau bahan pokok lainnya di pasar, warung, dan toko pada harga yang berlaku," terang Presiden.
Dengan diterapkannya kebijakan tersebut, Presiden berharap agar rakyat yang kurang mampu dapat memiliki lebih banyak pilihan dan memperoleh nutrisi yang jauh lebih seimbang. "Dengan mereformasi ini, rakyat yang belum mampu akan memiliki lebih banyak pilihan. Bisa membeli sembako di pasar atau toko dengan kualitas yang lebih baik dan juga bisa memperoleh nutrisi yang lebih seimbang. Tidak hanya karbohidrat, namun juga protein misalnya," tambahnya.
Presiden memaparkan bahwa data BPS mengenai angka kemiskinan yang turun dari bulan Maret tahun sebelumnya sebesar 11,22% menjadi 10,86%. Menurutnya, hal tersebut dapat dijadikan momentum bagi semua pihak agar dapat semaksimal mungkin menjalankan program-program yang mampu menurunkan angka tersebut. "Apabila voucher ini bisa kita kerjakan dengan baik dan secepatnya kita lakukan, saya meyakini angka-angka yang tadi saya sampaikan akan bisa turun lebih banyak lagi," tutupnya.
BULOG Kembali Menjadi Stabilisator Harga Beras
Tak kalah pentingnya, reformasi kebijakan pangan tersebut juga bertujuan agar Badan Urusan Logistik (BULOG) dapat kembali kepada fungsinya seperti semula, yakni sebagai stabilitasor harga beras dan bahan pangan lainnya.
"Melalui reformasi ini, BULOG akan kita kembalikan lagi fungsinya sebagai stabilisator harga beras dan bahan-bahan lainnya dan juga menyangga harga gabah petani apabila harga gabah jatuh," jelas Presiden.
Terkait dengan daerah-daerah di wilayah Indonesia yang sulit dijangkau, seperti di Papua atau daerah lain misalnya, Presiden menginstruksikan kepada menteri terkait agar dibuat suatu kebijakan khusus yang mampu memenuhi kebutuhan warga di daerah-daerah tersebut.
http://infopublik.id/read/164267/raskin-menjadi-bantuan-pangan-presiden-jokowi-rakyat-miliki-banyak-pilihan.html
Bulog Diprotes, Isi Gula Pasir OP di Bawah Takaran
Rabu, 20 Juli 2016
Purwokerto, Antara Jateng - Sejumlah warga protes kepada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Subdivisi Regional Banyumas, Jawa Tengah, karena takaran gula pasir yang dijual melalui operasi pasar (OP) di Pasar Manis, Purwokerto, tidak sesuai ukuran.
Oleh karena itu, beberapa warga yang telah membeli gula pasir pada Rabu pagi, kembali mendatangi petugas di lokasi operasi pasar untuk meminta uangnya dikembalikan.
"Katanya 1 kilogram tetapi setelah ditimbang ulang ternyata cuma 9,5 ons, ada yang 9,7 ons. Bahkan ada yang cuma 9 ons," kata salah seorang warga Kelurahan Kedungwuluh, Kecamatan Purwokerto Barat, Banyumas, Rini (40).
Ia mengaku terkejut saat mengetahui jika berat gula pasir yang dibelinya ternyata kurang dari 1 kilogram.
Oleh karena itu, dia kembali mendatangi petugas di lokasi operasi pasar untuk menyampaikan keluhan atas tidak sesuainya takaran gula pasir tersebut.
"Kebetulan ada beberapa pembeli lainnya yang protes dan meminta uangnya kembali," katanya.
Warga lainnya, Candra (38) mengatakan kualitas gula pasir yang dijual Bulog dengan harga Rp13.000 per kilogram itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan gula pasir yang dijual koperasi di Pasar Manis dengan harga berkisar Rp13.000-Rp16.000 per kilogram.
"Gula pasir yang dijual Bulog agak kemerahan, sedangkan yang dijual koperasi warnanya putih, tapi itu juga tergantung pada selera saja," katanya.
Ketua Paguyuban Pasar Manis Sami'un mengatakan masalah perbedaan takaran bisa saja terjadi karena yang ditakar dalam jumlah banyak dan yang menakar tidak hanya satu orang sehingga hal itu dapat dimaklumi.
"Saya dengar banyak warga yang protes karena takarannya tidak sesuai sehingga mereka mendatangi petugas Bulog untuk mengembalikan gula pasir itu," katanya.
Dalam kesempatan terpisah, Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Usaha Perum Bulog Subdivre Banyumas M. Priyono mengakui jika ada beberapa pembeli yang mengembalikan gula pasir.
Akan tetapi ketika gula pasir yang dikembalikan pembeli itu ditimbang ulang, kata dia, beratnya tidak mengalami penyusutan seperti yang dikeluhkan pembeli.
"Setelah kami periksa dan ditimbang ulang, beratnya tetap 1 kilogram," jelasnya.
Ia menduga kejadian tersebut terjadi atas provokasi pedagang yang tidak menginginkan adanya operasi pasar di Pasar Manis.
http://www.antarajateng.com/detail/bulog-diprotes-isi-gula-pasir-op-di-bawah-takaran.html
Purwokerto, Antara Jateng - Sejumlah warga protes kepada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Subdivisi Regional Banyumas, Jawa Tengah, karena takaran gula pasir yang dijual melalui operasi pasar (OP) di Pasar Manis, Purwokerto, tidak sesuai ukuran.
Oleh karena itu, beberapa warga yang telah membeli gula pasir pada Rabu pagi, kembali mendatangi petugas di lokasi operasi pasar untuk meminta uangnya dikembalikan.
"Katanya 1 kilogram tetapi setelah ditimbang ulang ternyata cuma 9,5 ons, ada yang 9,7 ons. Bahkan ada yang cuma 9 ons," kata salah seorang warga Kelurahan Kedungwuluh, Kecamatan Purwokerto Barat, Banyumas, Rini (40).
Ia mengaku terkejut saat mengetahui jika berat gula pasir yang dibelinya ternyata kurang dari 1 kilogram.
Oleh karena itu, dia kembali mendatangi petugas di lokasi operasi pasar untuk menyampaikan keluhan atas tidak sesuainya takaran gula pasir tersebut.
"Kebetulan ada beberapa pembeli lainnya yang protes dan meminta uangnya kembali," katanya.
Warga lainnya, Candra (38) mengatakan kualitas gula pasir yang dijual Bulog dengan harga Rp13.000 per kilogram itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan gula pasir yang dijual koperasi di Pasar Manis dengan harga berkisar Rp13.000-Rp16.000 per kilogram.
"Gula pasir yang dijual Bulog agak kemerahan, sedangkan yang dijual koperasi warnanya putih, tapi itu juga tergantung pada selera saja," katanya.
Ketua Paguyuban Pasar Manis Sami'un mengatakan masalah perbedaan takaran bisa saja terjadi karena yang ditakar dalam jumlah banyak dan yang menakar tidak hanya satu orang sehingga hal itu dapat dimaklumi.
"Saya dengar banyak warga yang protes karena takarannya tidak sesuai sehingga mereka mendatangi petugas Bulog untuk mengembalikan gula pasir itu," katanya.
Dalam kesempatan terpisah, Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Usaha Perum Bulog Subdivre Banyumas M. Priyono mengakui jika ada beberapa pembeli yang mengembalikan gula pasir.
Akan tetapi ketika gula pasir yang dikembalikan pembeli itu ditimbang ulang, kata dia, beratnya tidak mengalami penyusutan seperti yang dikeluhkan pembeli.
"Setelah kami periksa dan ditimbang ulang, beratnya tetap 1 kilogram," jelasnya.
Ia menduga kejadian tersebut terjadi atas provokasi pedagang yang tidak menginginkan adanya operasi pasar di Pasar Manis.
http://www.antarajateng.com/detail/bulog-diprotes-isi-gula-pasir-op-di-bawah-takaran.html
Pedagang Minta Bulog Transparan Soal Bawang Merah
Rabu, 20 Juli 2016
Bisnis.com, JAKARTA—Masuknya Perum Bulog ke perdagangan bawang merah dinilai belum berhasil mengerek turun harga komoditas tersebut. Kalangan pedagang malah meminta Bulog transparan soal pergerakannya di salah satu bahan pokok itu.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (DPP Ikappi) Abdullah Mansuri mengatakan pihaknya telah mulai melihat pergerakan Bulog dalam perdagangan komoditas bawang merah. Kendati begitu, hingga kini belum ada dampak penurunan harga bawang merah.
Bahkan, lanjutnya, usai Lebaran, harga bawang merah malah terus menanjak. Catatan Abdullah, harga bawang merah, merangkak naik paling tinggi sebesar 23% dari Rp38.000/kg sebelum Lebaran, menjadi Rp47.000/kg per Rabu (20/7).
“Kami berharap Bulog lebih transparan, beli bawang merah dari mana dan jual ke mana dengan harga berapa. Bulog ini kan lembaga usaha negara, jangan ambil untung terlalu besar lah,” ujar Abdullah kepada Bisnis.com, Rabu (20/7/2016).
Abdullah juga mengungkapkan Bulog seharusnya bisa mendistribusikan bawang merah ke konsumen yang tepat. “Jangan malah dijual ke pihak ketiga yang memperpanjang rantai produksi. Mestinya jual ke pasar, karena konsumen datang ke pasar.”
Dalam catatan Bisnis, Sekertaris Jenderal Kementerian Perdagangan Srie Agustina mengungkapkan pihaknya memasukan Bulog sebagai pemain bawang merah agar komoditas ini kian efisien.
Menurutnya, Bulog bakal menyerap pasokan dari daerah-daerah yang tidak efisien karena mahal dan wilayah yang sulit terjangkau rantai distribusi.
http://industri.bisnis.com/read/20160720/12/567799/pedagang-minta-bulog-transparan-soal-bawang-merah
Bisnis.com, JAKARTA—Masuknya Perum Bulog ke perdagangan bawang merah dinilai belum berhasil mengerek turun harga komoditas tersebut. Kalangan pedagang malah meminta Bulog transparan soal pergerakannya di salah satu bahan pokok itu.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (DPP Ikappi) Abdullah Mansuri mengatakan pihaknya telah mulai melihat pergerakan Bulog dalam perdagangan komoditas bawang merah. Kendati begitu, hingga kini belum ada dampak penurunan harga bawang merah.
Bahkan, lanjutnya, usai Lebaran, harga bawang merah malah terus menanjak. Catatan Abdullah, harga bawang merah, merangkak naik paling tinggi sebesar 23% dari Rp38.000/kg sebelum Lebaran, menjadi Rp47.000/kg per Rabu (20/7).
“Kami berharap Bulog lebih transparan, beli bawang merah dari mana dan jual ke mana dengan harga berapa. Bulog ini kan lembaga usaha negara, jangan ambil untung terlalu besar lah,” ujar Abdullah kepada Bisnis.com, Rabu (20/7/2016).
Abdullah juga mengungkapkan Bulog seharusnya bisa mendistribusikan bawang merah ke konsumen yang tepat. “Jangan malah dijual ke pihak ketiga yang memperpanjang rantai produksi. Mestinya jual ke pasar, karena konsumen datang ke pasar.”
Dalam catatan Bisnis, Sekertaris Jenderal Kementerian Perdagangan Srie Agustina mengungkapkan pihaknya memasukan Bulog sebagai pemain bawang merah agar komoditas ini kian efisien.
Menurutnya, Bulog bakal menyerap pasokan dari daerah-daerah yang tidak efisien karena mahal dan wilayah yang sulit terjangkau rantai distribusi.
http://industri.bisnis.com/read/20160720/12/567799/pedagang-minta-bulog-transparan-soal-bawang-merah
Korupsi Raskin, Pejabat Bulog Madura Ditahan
Rabu, 20 Juli 2016
Pamekasan - Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan, Jawa Timur, kembali menahan Hardiyanto, Kasi Pelayanan Publik Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub Divre XII Madura dan Suharso, Koordinator Kualitas PT PAN Asia, selaku penentu kualitas beras di Bulog Sub Divre XII Madura.
Keduanya dijebloskan ke sel tahanan Lapas Kelas II-A Pamekasan setelah dinyatakan berstatus tersangka kasus dugaan korupsi 1.504 ton beras untuk masyarakat miskin (raskin) yang ada di gudang Bulog Sub Divre XII, Madura, di Pamekasan.
Tersangka Hardiyanto, warga Tulungagung dan Harsono, warga Banyuwangi itu ditahan setelah keduanya menjalani pemeriksaan selama lima jam di ruang penyidik Kejari Pamekasan. “Kami antar ke Lapas bersama sejumlah staf Kejari Pamekasan, Selasa sore,” ujar Kasi Pidsus Kejari Pamekasan, Agita Tri Moertjahjanto yang dikonfirmasi, Rabu (20/7) tadi pagi.
Lebih lanjut Agita Tri Moertjahjanto mengatakan dalam kasus korupsi ini kedua tersangka memiliki peran yang berbeda. Tersangka Hardiyanto sebagai ferifikasi pengadaan beras dan untuk tersangka Suharso penentu kualitas pada pangadaan beras, pada Agustus, September dan Oktober 2014.
“Kecerobohan dari keduanya cukup fatal,” ujar Agita Tri sambil menambahkan, bahwa selain melakukan kesalahan dalam pengadaan kualitas beras fiktif, keduanya juga sama sekali tidak melihat kondisi kualitas berasnya. Mereka langsung tanda tangan saja, karena memang disengaja untuk dikorupsi, tambah Agita Tri.
Perbuatan kedua tersangka dijerat pelanggaran Pasal 2, 3 dan 9 Undang-Undang Nomor 31, tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, serta jo Pasal 55 10 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.
Pamekasan - Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan, Jawa Timur, kembali menahan Hardiyanto, Kasi Pelayanan Publik Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub Divre XII Madura dan Suharso, Koordinator Kualitas PT PAN Asia, selaku penentu kualitas beras di Bulog Sub Divre XII Madura.
Keduanya dijebloskan ke sel tahanan Lapas Kelas II-A Pamekasan setelah dinyatakan berstatus tersangka kasus dugaan korupsi 1.504 ton beras untuk masyarakat miskin (raskin) yang ada di gudang Bulog Sub Divre XII, Madura, di Pamekasan.
Tersangka Hardiyanto, warga Tulungagung dan Harsono, warga Banyuwangi itu ditahan setelah keduanya menjalani pemeriksaan selama lima jam di ruang penyidik Kejari Pamekasan. “Kami antar ke Lapas bersama sejumlah staf Kejari Pamekasan, Selasa sore,” ujar Kasi Pidsus Kejari Pamekasan, Agita Tri Moertjahjanto yang dikonfirmasi, Rabu (20/7) tadi pagi.
Lebih lanjut Agita Tri Moertjahjanto mengatakan dalam kasus korupsi ini kedua tersangka memiliki peran yang berbeda. Tersangka Hardiyanto sebagai ferifikasi pengadaan beras dan untuk tersangka Suharso penentu kualitas pada pangadaan beras, pada Agustus, September dan Oktober 2014.
“Kecerobohan dari keduanya cukup fatal,” ujar Agita Tri sambil menambahkan, bahwa selain melakukan kesalahan dalam pengadaan kualitas beras fiktif, keduanya juga sama sekali tidak melihat kondisi kualitas berasnya. Mereka langsung tanda tangan saja, karena memang disengaja untuk dikorupsi, tambah Agita Tri.
Perbuatan kedua tersangka dijerat pelanggaran Pasal 2, 3 dan 9 Undang-Undang Nomor 31, tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, serta jo Pasal 55 10 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.
Rabu, 20 Juli 2016
Jokowi Ganti Program Raskin dengan Voucer Belanja
JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengganti program pemberian beras untuk masyarakat miskin atau raskin dengan voucer belanja.
Jokowi mengatakan, voucer belanja bisa digunakan untuk membeli beras, telur, atau bahan pokok lainnya di pasar dan toko.
"Harapan saya, dengan reformasi ini rakyat yang belum sejahtera bisa memiliki banyak pilihan. Bisa beli sembako di pasar atau toko dengan kualitas yang lebih baik dan bisa dapat nutrisi yang lebih seimbang," kata Jokowi saat rapat terbatas dengan sejumlah menteri bidang ekonomi, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (19/7/2016).
Dengan voucer belanja ini, lanjut Jokowi, masyarakat tak mampu tidak hanya akan mendapat karbohidrat dari beras.
Masyarakat juga bisa mendapatkan protein dari telur, atau nutrisi lain dari bahan pokok lainnya sesuai kebutuhan mereka masing-masing.
"Pedagang sembako di pasar bisa dapat tambahan peluang usaha," tambah Jokowi.
Tak kalah penting, lanjut Jokowi, melalui reformasi ini, fungsi Badan Urusan Logistik (Bulog) kembali sebagai stabilitator harga beras dan penyangga gabah petani ketika harga gabah jatuh.
"Saya minta perubahan ini secara bertahap bisa dimulai awal tahun 2017 dan saya minta ada peta jalan perubahan yang direncanakan dengan matang sehingga transisi ini bisa berjalan dengan baik," ujar Jokowi.
Dikutip dari Bulog.go.id, penyaluran raskin sudah dimulai sejak 1998.
Krisis moneter tahun 1998 merupakan awal pelaksanaan raskin yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga, terutama rumah tangga miskin.
Pada awalnya disebut program Operasi Pasar Khusus (OPK), kemudian diubah menjadi raskin mulai tahun 2002.
Raskin diperluas fungsinya tidak lagi menjadi program darurat (social safety net), tetapi sebagai bagian dari program perlindungan sosial masyarakat.
http://nasional.kompas.com/read/2016/07/19/18045351/jokowi.ganti.program.raskin.dengan.voucher.belanja
Jokowi mengatakan, voucer belanja bisa digunakan untuk membeli beras, telur, atau bahan pokok lainnya di pasar dan toko.
"Harapan saya, dengan reformasi ini rakyat yang belum sejahtera bisa memiliki banyak pilihan. Bisa beli sembako di pasar atau toko dengan kualitas yang lebih baik dan bisa dapat nutrisi yang lebih seimbang," kata Jokowi saat rapat terbatas dengan sejumlah menteri bidang ekonomi, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (19/7/2016).
Dengan voucer belanja ini, lanjut Jokowi, masyarakat tak mampu tidak hanya akan mendapat karbohidrat dari beras.
Masyarakat juga bisa mendapatkan protein dari telur, atau nutrisi lain dari bahan pokok lainnya sesuai kebutuhan mereka masing-masing.
"Pedagang sembako di pasar bisa dapat tambahan peluang usaha," tambah Jokowi.
Tak kalah penting, lanjut Jokowi, melalui reformasi ini, fungsi Badan Urusan Logistik (Bulog) kembali sebagai stabilitator harga beras dan penyangga gabah petani ketika harga gabah jatuh.
"Saya minta perubahan ini secara bertahap bisa dimulai awal tahun 2017 dan saya minta ada peta jalan perubahan yang direncanakan dengan matang sehingga transisi ini bisa berjalan dengan baik," ujar Jokowi.
Dikutip dari Bulog.go.id, penyaluran raskin sudah dimulai sejak 1998.
Krisis moneter tahun 1998 merupakan awal pelaksanaan raskin yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga, terutama rumah tangga miskin.
Pada awalnya disebut program Operasi Pasar Khusus (OPK), kemudian diubah menjadi raskin mulai tahun 2002.
Raskin diperluas fungsinya tidak lagi menjadi program darurat (social safety net), tetapi sebagai bagian dari program perlindungan sosial masyarakat.
http://nasional.kompas.com/read/2016/07/19/18045351/jokowi.ganti.program.raskin.dengan.voucher.belanja
Pengusaha Tempe Berharap Bulog Jaga Kualitas Kedelai Impor
Rabu, 20 Juli 2016
Bisnis.com, BALIKPAPAN - Produsen tahu tempet yang tergabung dalam Primer Koperasi Produsen Tahu dan Tempe Indonesia (Primkopti) Sentra Industri Kecil Somber (SIKS) berharap agar Perum Bulog dapat menjaga kualitas kedelai impor.
Sesuai dengan Perpres No. 48/2016 tentang Penugasan Kepada Perum Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional, impor kedelai oleh swasta akan dibatasi dan Bulog akan menjadi pengimpor utama.
"Kalau harga kami yakin Bulog memberi banyak pilihan tapi kalau kualitas belum tahu. Karena impor yang selama ini dilakukan oleh pihak swasta memang terjaga kualitasnya, apakah barangnya nanti akan sama dengan yang impor Bulog kami akan lihat nanti," jelas Ketua Primkopti SIKS Heriansyah, Selasa (19/7/2016).
Pembatasan impor kedelai ini juga dinilai berpotensi menimbulkan gejolak di tingkat produsen yang bisa berujung pada kenaikan harga produk. Sebab selama ini pasokan kedelai impor merupakan andalan utama penunjang produksi tahu tempe di Balikpapan.
Heriansyah berpendapat apabila impor kedelai dibatasi, pemerintah harus menutupi kekurangan pasokan dengan mencukupi pasokan kedelai dari petani lokal yang kualitasnya juga harus sama baik dan dengan harga jual yang seharusnya bisa lebih murah.
Sayangnya, selama ini harga jual kedelai yang dipatok oleh petani lokal malah lebih mahal dibanding dengan harga jual kedelai impor. Dua bulan silam, Primkopti mendapati harga jual kedelai lokal ternyata lebih mahal Rp500/kg dibanding dengan kedelai impor.
"Harusnya kedelai lokal lebih murah tapi faktanya malah kedelai impor yang lebih murah. Dua bulan lalu, harga kedelai lokal lebih mahal Rp500/Kg, bahkan pernah kami ditawari petani di Berau tapi harga belinya saja sudah Rp7.500/kg, lalu kami mau jual berapa ke masyarakat?" tukasnya.
http://industri.bisnis.com/read/20160720/87/567454/pengusaha-tempe-berharap-bulog-jaga-kualitas-kedelai-impor
Bisnis.com, BALIKPAPAN - Produsen tahu tempet yang tergabung dalam Primer Koperasi Produsen Tahu dan Tempe Indonesia (Primkopti) Sentra Industri Kecil Somber (SIKS) berharap agar Perum Bulog dapat menjaga kualitas kedelai impor.
Sesuai dengan Perpres No. 48/2016 tentang Penugasan Kepada Perum Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional, impor kedelai oleh swasta akan dibatasi dan Bulog akan menjadi pengimpor utama.
"Kalau harga kami yakin Bulog memberi banyak pilihan tapi kalau kualitas belum tahu. Karena impor yang selama ini dilakukan oleh pihak swasta memang terjaga kualitasnya, apakah barangnya nanti akan sama dengan yang impor Bulog kami akan lihat nanti," jelas Ketua Primkopti SIKS Heriansyah, Selasa (19/7/2016).
Pembatasan impor kedelai ini juga dinilai berpotensi menimbulkan gejolak di tingkat produsen yang bisa berujung pada kenaikan harga produk. Sebab selama ini pasokan kedelai impor merupakan andalan utama penunjang produksi tahu tempe di Balikpapan.
Heriansyah berpendapat apabila impor kedelai dibatasi, pemerintah harus menutupi kekurangan pasokan dengan mencukupi pasokan kedelai dari petani lokal yang kualitasnya juga harus sama baik dan dengan harga jual yang seharusnya bisa lebih murah.
Sayangnya, selama ini harga jual kedelai yang dipatok oleh petani lokal malah lebih mahal dibanding dengan harga jual kedelai impor. Dua bulan silam, Primkopti mendapati harga jual kedelai lokal ternyata lebih mahal Rp500/kg dibanding dengan kedelai impor.
"Harusnya kedelai lokal lebih murah tapi faktanya malah kedelai impor yang lebih murah. Dua bulan lalu, harga kedelai lokal lebih mahal Rp500/Kg, bahkan pernah kami ditawari petani di Berau tapi harga belinya saja sudah Rp7.500/kg, lalu kami mau jual berapa ke masyarakat?" tukasnya.
http://industri.bisnis.com/read/20160720/87/567454/pengusaha-tempe-berharap-bulog-jaga-kualitas-kedelai-impor
Bulog Kurangi Pembelian Bawang Merah dari Petani
Rabu, 20 Juli 2016
MATARAM – Perum Bulog Divisi Regional Nusa Tenggara Barat untuk sementara mengurangi pembelian bawang merah produksi petani di Bima. Sebab, belum ada daerah yang meminta suplai bawang merah asal Bima.
“Untuk saat ini Bulog NTB membeli bawang merah petani di Bima jika ada permintaan dari daerah lain,” kata Kepala Perum Bulog Divre Provinsi NTB, Arif Mandu, Senin kemarin (18/7).
Arif mengatakan, pasokan bawang merah untuk memenuhi kebutuhan DKI Jakarta saat ini sudah tidak ada lagi. Akibatnya, harga beli bawang merah sesuai penugasan dari Perum Bulog Pusat terjadi penurunan.
Dari sebelumnya senilai Rp 25 ribu per kilogram kini turun menjadi Rp 15 ribu. Meski harga pembelian turun, lanjut Arif, tidak serta merta Bulog membeli bawang merah petani, tanpa ada permintaan luar daerah untuk dipasok.
Karena bawang merah masa bertahannya sangat singkat dan tidak bisa disimpan lebih lama, karena bisa cepat rusak dan membusuk. “Bawang merah tidak seperti padi bisa disimpan. Kalau bawang merah tidak bisa lama disimpan karena cepat membusuk dan rusak,” terang Arif. (luk/jos/jpnn)
MATARAM – Perum Bulog Divisi Regional Nusa Tenggara Barat untuk sementara mengurangi pembelian bawang merah produksi petani di Bima. Sebab, belum ada daerah yang meminta suplai bawang merah asal Bima.
“Untuk saat ini Bulog NTB membeli bawang merah petani di Bima jika ada permintaan dari daerah lain,” kata Kepala Perum Bulog Divre Provinsi NTB, Arif Mandu, Senin kemarin (18/7).
Arif mengatakan, pasokan bawang merah untuk memenuhi kebutuhan DKI Jakarta saat ini sudah tidak ada lagi. Akibatnya, harga beli bawang merah sesuai penugasan dari Perum Bulog Pusat terjadi penurunan.
Dari sebelumnya senilai Rp 25 ribu per kilogram kini turun menjadi Rp 15 ribu. Meski harga pembelian turun, lanjut Arif, tidak serta merta Bulog membeli bawang merah petani, tanpa ada permintaan luar daerah untuk dipasok.
Karena bawang merah masa bertahannya sangat singkat dan tidak bisa disimpan lebih lama, karena bisa cepat rusak dan membusuk. “Bawang merah tidak seperti padi bisa disimpan. Kalau bawang merah tidak bisa lama disimpan karena cepat membusuk dan rusak,” terang Arif. (luk/jos/jpnn)
Langganan:
Postingan (Atom)