JUM'AT, 30 SEPTEMBER 2016
Warta Ekonomi.co.id, Semarang - Mantan Kepala Perum Bulog Subdivisi Regional Semarang Mustafa Kamal didakwa merugikan negara sebesar Rp6,3 miliar dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan beras Bulog pada 2013 hingga 2015.
Jaksa Penuntut Umum Sri Heryono dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Kamis (29/9/2016), mengatakan dugaan penyimpangan pengelolaan beras tersebut bermula ketika ada perintah pengiriman beras dari Semarang ke Singkawang, Kalimantan Barat.
"Terdakwa mendapat tugas untuk mengirimkan pasokan sekitar dua ribu ton beras ke Singkawang," kata JPU itu, dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua M Zainal.
Terdakwa kemudian memerintahkan Kepala Gudang Bulog Baru Mangkang Kulon Sudarmono yang juga diadili dalam kasus ini, untuk menyiapkan dan mengirim beras yang dimaksud.
Dalam pengiriman 1.000 ton beras yang pertama, kata dia, 500 ton di antaranya bukan berasal dari gudang tersebut.
Separuh beras yang dikirim tersebut ternyata merupakan milik perusahaan rekanan pemasok Bulog.
Beras yang dikirim tersebut kemudian ditolak oleh Bulog Singkawang karena mutunya tidak sesuai dengan yang seharusnya.
Beras tersebut kemudian dikembalikan dan diproses ulang atas perintah terdakwa, tanpa sepengetahuan Perum Bulog.
Penyimpangan pengelolaan beras di badan usaha milik negara tersebut terungkap ketika terjadi pergantian pimpinan di gudang Bulog Baru Mangkang Kulon.
Berdasarkan perhitungan ulang yang dilakukan pimpinan baru kepala gudang tersebut terungkap adanya selisih persediaan yang cukup besar.
Perbuatan terdakwa dijerat dengan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambahkan dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Jawa Tengah kerugian negara yang terjadi akibat tindak pidana korupsi tersebut mencapai Rp6,3 miliar.
Terdakwa tidak akan menyampaikan tanggapan atas dakwaan tersebut, dan meminta sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi. (Ant)
http://wartaekonomi.co.id/read/2016/09/30/115051/mantan-kepala-bulog-didakwa-korupsi-rp63-miliar.html
Jumat, 30 September 2016
Kepala Bulog Akui Turuti Permintaan Irman Gusman
JUM'AT, 30 SEPTEMBER 2016
RMOL. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Direktur Utama Badan Urusan Logistik (Bulog) Djarot Kusumayakti dalam kasus dugaan suap rekomendasi penambahan kuota gula impor Bulog untuk Sumatera Barat. Dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka bekas Ketua DPD RI, Irman Gusman itu diperiksa selama 10 jam.
Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati menjelaskan, pemeriksaan terhadap Djarot ini penting dilakukan. Sebab, lanjut Yuyuk, KPK ingin mengorek tentang kewenangan Bulog terkait peredaran gula. Khususnya yang berhubungan dengan gula impor berujung suap yang menjerat Irman ini.
Sementara itu, usai menjalani pemeriksaan, Djarot mengaku pernah dihubungi Irman terkait mahalnya gula di Sumbar. Komunikasi itu, kata Djarot, terjadi sekitar bulan Januari tahun 2016.
Dalam komunikasi tersebut, lanjut Djarot, Irman meminta Bulog menambah distribusi gula ke Sumbar sebanyak 3000 ton gula, namun, Djarot hanya menyanggupi dengan mengirim 1000 ton gula impor ke Perum Bulog di Padang.
"Yang saya tangkap, beliau cuma mengabarkan kalau di sana harga gula mahal. Saya jawab, ya saya akan segera tindaklanjuti. Nanti kalau saya punya barang, saya akan kirim, sudah dikirim 1000 ton dari total 3000 ton," kata Djarot di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (29/9).
Lebih lanjut, Djarot membantah jika gula yang distribusikan tersebut merupakan alokasi untuk DKI Jakarta. Menurutnya, gula impor Bulog disalurkan untuk seluruh Indonesia.
Saat disinggung mengenai rekomendasi Irman agar gula yang didistribusikan untuk Sumbar disalurkan melalui CV Semesta Berjaya. Djarot membantah ada permintaan tersebut saat Irman menghubunginya. Dirinya juga menegaskan, tak mengenal Dirut CV Semesta Berjaya, Xaveriandy Sutanto yang diduga memberikan suap kepada Irman agar menjadi penyalur gula dari Bulog untuk daerah pemilihan Irman.
Diketahui, komunikasi antara Irman dengan Djarot ini memang menjadi pintu masuk KPK untuk mengungkap dugaan permainan kuota distrubusi gula impor di Sumbar.
Wakil Ketua KPK, Laode Muhamad Syarif mengisyaratkan pihaknya tengah mendalami komunikasi antara Djarot dengan Irman. Menurut Laode ada beberapa hal yang dikejar pihaknya untuk mengungkap kasus dugaan permainan distribusi gula impor di Sumbar ini. Satu di antaranya mengenai rekomendasi. Apakah hanya Irman atau ada pihak lain yang diduga terlibat kasus serupa. Yang pasti, tegas Laode, pihaknya juga menelurusi dugaan keterlibatan pihak Bulog dalam kasus ini.
"Sehingga tergantung hasil dari pengembangan kalau ada buktinya yang mengarah ke sana (pihak Bulog) kami pasti akan lakukan penyelidikan dan penyidikan," kata Laode beberapa waktu lalu.
Irman sendiri, pada 17 September 2016, terjaring operasi tangkap tangan KPK. Ia diduga menerima suap Rp 100 juta dari Sutanto dan istrinya Memi, terkait rekomendasi kuota distribusi gula impor di Sumbar.
Kasus ini bermula dari KPK menyelidiki dugaan pemberian uang Sutanto kepada Jaksa Penuntut Umum Kejati Sumbar Fahrizal. Pemberian uang terkait kasus penjualan gula oleh CV Rimbun Padi Berjaya tanpa label SNI di Sumbar yang tengah bergulir di Pengadilan Negeri Padang.
Dalam proses pengadilan, Sutanto yang adalah mantan Direktur CV Rimbun Padi Berjaya diduga membayar Jaksa Fahrizal untuk membantunya dalam persidangan. Fahrizal diduga menerima duit Rp365 juta dari Sutanto.
Di tengah penyelidikan perkara ini, KPK mengetahui ada pemberian uang untuk Irman, tapi dalam kasus lain. Irman diduga menerima duit Rp100 juta karena menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi pejabat tertentu terkait pengurusan kuota distribusi gula impor yang diberikan Bulog pada CV Semesta Berjaya tahun 2016 di Sumbar. [sam]
http://hukum.rmol.co/read/2016/09/30/262591/Kepala-Bulog-Akui-Turuti-Permintaan-Irman.Gusman-
RMOL. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Direktur Utama Badan Urusan Logistik (Bulog) Djarot Kusumayakti dalam kasus dugaan suap rekomendasi penambahan kuota gula impor Bulog untuk Sumatera Barat. Dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka bekas Ketua DPD RI, Irman Gusman itu diperiksa selama 10 jam.
Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati menjelaskan, pemeriksaan terhadap Djarot ini penting dilakukan. Sebab, lanjut Yuyuk, KPK ingin mengorek tentang kewenangan Bulog terkait peredaran gula. Khususnya yang berhubungan dengan gula impor berujung suap yang menjerat Irman ini.
Sementara itu, usai menjalani pemeriksaan, Djarot mengaku pernah dihubungi Irman terkait mahalnya gula di Sumbar. Komunikasi itu, kata Djarot, terjadi sekitar bulan Januari tahun 2016.
Dalam komunikasi tersebut, lanjut Djarot, Irman meminta Bulog menambah distribusi gula ke Sumbar sebanyak 3000 ton gula, namun, Djarot hanya menyanggupi dengan mengirim 1000 ton gula impor ke Perum Bulog di Padang.
"Yang saya tangkap, beliau cuma mengabarkan kalau di sana harga gula mahal. Saya jawab, ya saya akan segera tindaklanjuti. Nanti kalau saya punya barang, saya akan kirim, sudah dikirim 1000 ton dari total 3000 ton," kata Djarot di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (29/9).
Lebih lanjut, Djarot membantah jika gula yang distribusikan tersebut merupakan alokasi untuk DKI Jakarta. Menurutnya, gula impor Bulog disalurkan untuk seluruh Indonesia.
Saat disinggung mengenai rekomendasi Irman agar gula yang didistribusikan untuk Sumbar disalurkan melalui CV Semesta Berjaya. Djarot membantah ada permintaan tersebut saat Irman menghubunginya. Dirinya juga menegaskan, tak mengenal Dirut CV Semesta Berjaya, Xaveriandy Sutanto yang diduga memberikan suap kepada Irman agar menjadi penyalur gula dari Bulog untuk daerah pemilihan Irman.
Diketahui, komunikasi antara Irman dengan Djarot ini memang menjadi pintu masuk KPK untuk mengungkap dugaan permainan kuota distrubusi gula impor di Sumbar.
Wakil Ketua KPK, Laode Muhamad Syarif mengisyaratkan pihaknya tengah mendalami komunikasi antara Djarot dengan Irman. Menurut Laode ada beberapa hal yang dikejar pihaknya untuk mengungkap kasus dugaan permainan distribusi gula impor di Sumbar ini. Satu di antaranya mengenai rekomendasi. Apakah hanya Irman atau ada pihak lain yang diduga terlibat kasus serupa. Yang pasti, tegas Laode, pihaknya juga menelurusi dugaan keterlibatan pihak Bulog dalam kasus ini.
"Sehingga tergantung hasil dari pengembangan kalau ada buktinya yang mengarah ke sana (pihak Bulog) kami pasti akan lakukan penyelidikan dan penyidikan," kata Laode beberapa waktu lalu.
Irman sendiri, pada 17 September 2016, terjaring operasi tangkap tangan KPK. Ia diduga menerima suap Rp 100 juta dari Sutanto dan istrinya Memi, terkait rekomendasi kuota distribusi gula impor di Sumbar.
Kasus ini bermula dari KPK menyelidiki dugaan pemberian uang Sutanto kepada Jaksa Penuntut Umum Kejati Sumbar Fahrizal. Pemberian uang terkait kasus penjualan gula oleh CV Rimbun Padi Berjaya tanpa label SNI di Sumbar yang tengah bergulir di Pengadilan Negeri Padang.
Dalam proses pengadilan, Sutanto yang adalah mantan Direktur CV Rimbun Padi Berjaya diduga membayar Jaksa Fahrizal untuk membantunya dalam persidangan. Fahrizal diduga menerima duit Rp365 juta dari Sutanto.
Di tengah penyelidikan perkara ini, KPK mengetahui ada pemberian uang untuk Irman, tapi dalam kasus lain. Irman diduga menerima duit Rp100 juta karena menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi pejabat tertentu terkait pengurusan kuota distribusi gula impor yang diberikan Bulog pada CV Semesta Berjaya tahun 2016 di Sumbar. [sam]
http://hukum.rmol.co/read/2016/09/30/262591/Kepala-Bulog-Akui-Turuti-Permintaan-Irman.Gusman-
Bulog Banyumas Targetkan Buka 2.500 Rumah Pangan
Kamis, 29 Sept 2016
Purwokerto, Antara Jateng - Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog) Subdivisi Regional Banyumas, Jawa Tengah, menargetkan pembukaan 2.500 Rumah Pangan Kita (RPK) hingga akhir tahun 2017, kata Kepala Bulog Subdivre Banyumas Setio Wastono.
"Dari 2.500 RPK, hingga akhir tahun 2016 ditargetkan 103 RPK karena program ini baru diluncurkan bulan Agustus dan sisanya tahun 2017," kata Setio Wastono didampingi Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Usaha M Priyono di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Kamis.
Kendati baru diluncurkan pada bulan Agustus 2016, dia mengatakan Bulog Banyumas hingga saat ini telah membuka 60 RPK di empat kabupaten se-eks Keresidenan Banyumas yang meliputi Banyumas, Purbalingga, Cilacap dan Banjarnegara.
Menurut dia, RPK paling banyak di Kabupaten Banyumas karena tersebar di 39 titik.
"Kami optimistis jumlah RPK di wilayah Bulog Banyumas akan terus bertambah sehingga target 2.500 RPK hingga akhir tahun 2017 dapat tercapai," katanya.
Terkait produk Bulog yang paling banyak diminati oleh mitra pelaku RPK, Priyono mengatakan hal itu meliputi gula pasir, bawang putih dan minyak goreng.
Akan tetapi dari tiga produk tersebut, kata dia, hanya gula pasir yang ditetapkan harga eceran tertingginya (HET).
"Mitra hanya boleh menjual gula pasir sesuai HET sebesar Rp12.500 per kilogram. Jika mitra mengambil sendiri, harga gula pasir dari Bulog sebesar Rp11.800 per kilogram dalam kemasan karung," katanya.
Ia mengatakan jika mitra ingin membeli dalam kemasan kantong plastik, harga di Kantor Bulog Banyumas sebesar Rp12.200 per kilogram sedangkan di gudang-gudang Bulog Banyumas sebesar Rp12.100 per kilogram.
Menurut dia, selisih harga tersebut sebagai biaya pengganti kantong plastik dan ongkos pengemasan.
Sementara untuk bawang putih, kata dia, harga dari Bulog sebesar Rp24.000 per kilogram dan mitra dipersilakan menjual di bawah pasaran yang saat ini mencapai Rp34.000 per kilogram.
"Rata-rata mitra mengambil margin keuntungan berkisar Rp2.000-Rp3.000 per kilogram agar bawang putihnya cepat habis terjual," katanya.
Ia mengatakan harga minyak goreng dari Bulog sebesar Rp12.000 per kemasan 900 mililiter untuk dijual dengan harga Rp12.500 per kemasan.
Editor: Achmad Zaenal M
http://www.antarajateng.com/detail/bulog-banyumas-targetkan-buka-2500-rumah-pangan.html
Purwokerto, Antara Jateng - Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog) Subdivisi Regional Banyumas, Jawa Tengah, menargetkan pembukaan 2.500 Rumah Pangan Kita (RPK) hingga akhir tahun 2017, kata Kepala Bulog Subdivre Banyumas Setio Wastono.
"Dari 2.500 RPK, hingga akhir tahun 2016 ditargetkan 103 RPK karena program ini baru diluncurkan bulan Agustus dan sisanya tahun 2017," kata Setio Wastono didampingi Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Usaha M Priyono di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Kamis.
Kendati baru diluncurkan pada bulan Agustus 2016, dia mengatakan Bulog Banyumas hingga saat ini telah membuka 60 RPK di empat kabupaten se-eks Keresidenan Banyumas yang meliputi Banyumas, Purbalingga, Cilacap dan Banjarnegara.
Menurut dia, RPK paling banyak di Kabupaten Banyumas karena tersebar di 39 titik.
"Kami optimistis jumlah RPK di wilayah Bulog Banyumas akan terus bertambah sehingga target 2.500 RPK hingga akhir tahun 2017 dapat tercapai," katanya.
Terkait produk Bulog yang paling banyak diminati oleh mitra pelaku RPK, Priyono mengatakan hal itu meliputi gula pasir, bawang putih dan minyak goreng.
Akan tetapi dari tiga produk tersebut, kata dia, hanya gula pasir yang ditetapkan harga eceran tertingginya (HET).
"Mitra hanya boleh menjual gula pasir sesuai HET sebesar Rp12.500 per kilogram. Jika mitra mengambil sendiri, harga gula pasir dari Bulog sebesar Rp11.800 per kilogram dalam kemasan karung," katanya.
Ia mengatakan jika mitra ingin membeli dalam kemasan kantong plastik, harga di Kantor Bulog Banyumas sebesar Rp12.200 per kilogram sedangkan di gudang-gudang Bulog Banyumas sebesar Rp12.100 per kilogram.
Menurut dia, selisih harga tersebut sebagai biaya pengganti kantong plastik dan ongkos pengemasan.
Sementara untuk bawang putih, kata dia, harga dari Bulog sebesar Rp24.000 per kilogram dan mitra dipersilakan menjual di bawah pasaran yang saat ini mencapai Rp34.000 per kilogram.
"Rata-rata mitra mengambil margin keuntungan berkisar Rp2.000-Rp3.000 per kilogram agar bawang putihnya cepat habis terjual," katanya.
Ia mengatakan harga minyak goreng dari Bulog sebesar Rp12.000 per kemasan 900 mililiter untuk dijual dengan harga Rp12.500 per kemasan.
Editor: Achmad Zaenal M
http://www.antarajateng.com/detail/bulog-banyumas-targetkan-buka-2500-rumah-pangan.html
Dirut Bulog Akui Ada 'Kongkalikong' dengan Irman Gusman
Kamis, 29 September 2016
Liputan6.com, Jakarta - Direktur Utama Badan Urusan Logistik (Bulog) Djarot Kusumayakti kelar diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap rekomendasi penambahan kuota distribusi gula impor. Djarot diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Ketua DPD RI Irman Gusman.
Djarot mengakui, ada kontak dari Irman terkait dengan penambahan kuota distribusi impor gula kepada CV Semesta Berjaya untuk wilayah Sumateta Barat tahun 2016. Irman diketahui mengontak untuk merekomendasikan penambahan kuota distribusi itu.
Cuma, Djarot mengatakan Irman hanya sekali menghubungi dirinya. Pembicaraan nirkabel itu membicarakan soal harga gula di Sumatera Barat.
"Beliau telepon. Cuma sekali itu. (Dalam pembicaraan itu) yang saya tangkap, Beliau cuma mengabarkan kalau di sana (Sumbar) harga gula mahal," ucap Djarot di Gedung KPk, Jakarta, Kamis (29/9/2016).
Atas kontak telepon itu, Djarot mengakui menindaklanjuti permintaan Irman tersebut. Di mana dia menjanjikan jika memang stok gula impornya ada, maka dikirim ke CV Semesta Berjaya.
"Ya saya akan segera tindaklanjuti, kalau saya punya barang (gula), saya akan kirim," ucapnya.
Djarot menjelaskan, Bulog pada akhirnya mengirim penambahan kuota gula impor untuk Padang, Sumbar. Dari total 3 ribu ton gula impor yang diminta Irman, Djarot mengklaim baru seribu ton yang dikirim ke sana.
"Sudah dikirim. Kirim seribu ton dari 3 ribu ton," ucap Djarot.
Namun dia membantah gula impor itu khusus untuk alokasi wilayah Sumbar. Dia mengklaim, pengiriman gula impor itu untuk seluruh wilayah Indonesia.
"Itu alokasi untuk seluruh Indonesia, alokasi daerah tidak ada," ujar Djarot.
Keterangan Berbeda
Sebelumnya, Djarot pernah membantah menerima rekomendasi kuota impor gula dari Irman Gusman. Kata dia, tak ada intervensi dari Irman terkait kuota impor gula yang diberikan Bulog untuk CV Semesta Berjaya.
"Yang bersangkutan tidak ada hubungannya dengan proses importasi gula oleh Bulog. Dan untuk bisa ikut menyalurkan gula, jelas ada syarat dan ketentuannya. Yang pasti, tidak ada syarat-syarat rekomendasi," kata Djarot saat dikonfirmasi belum lama ini.
Dia menjelaskan, untuk penguatan stok gula Bulog melakukan pembelian gula baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri atau impor. Khusus untuk pembelian dari dalam negeri Bulog membeli dari PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI).
"Untuk pembelian dari luar negeri (impor), Bulog tidak berhubungan dengan perusahaan lokal manapun, termasuk dengan CV SB (Semesta Berjaya)," ucap Djarot.
Untuk informasi, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus dugaan suap rekomendasi penambahan kuota distribusi gula impor wilayah Sumatera Barat tahun 2016 yang diberikan Bulog kepada CV Semesta Berjaya.
Ketiganya, yakni bekas Ketua DPD RI, Irman Gusman serta Direktur Utama CV Semesta Berjaya, Xaveriandy Sutanto dan istrinya, Memi. Irman diduga menerima suap Rp 100 juta dari Xaveriandy dan Memi sebagai hadiah atas rekomendasi penambahan kuota distribusi gula impor untuk CV Semesta Berjaya tersebut.
Liputan6.com, Jakarta - Direktur Utama Badan Urusan Logistik (Bulog) Djarot Kusumayakti kelar diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap rekomendasi penambahan kuota distribusi gula impor. Djarot diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Ketua DPD RI Irman Gusman.
Djarot mengakui, ada kontak dari Irman terkait dengan penambahan kuota distribusi impor gula kepada CV Semesta Berjaya untuk wilayah Sumateta Barat tahun 2016. Irman diketahui mengontak untuk merekomendasikan penambahan kuota distribusi itu.
Cuma, Djarot mengatakan Irman hanya sekali menghubungi dirinya. Pembicaraan nirkabel itu membicarakan soal harga gula di Sumatera Barat.
"Beliau telepon. Cuma sekali itu. (Dalam pembicaraan itu) yang saya tangkap, Beliau cuma mengabarkan kalau di sana (Sumbar) harga gula mahal," ucap Djarot di Gedung KPk, Jakarta, Kamis (29/9/2016).
Atas kontak telepon itu, Djarot mengakui menindaklanjuti permintaan Irman tersebut. Di mana dia menjanjikan jika memang stok gula impornya ada, maka dikirim ke CV Semesta Berjaya.
"Ya saya akan segera tindaklanjuti, kalau saya punya barang (gula), saya akan kirim," ucapnya.
Djarot menjelaskan, Bulog pada akhirnya mengirim penambahan kuota gula impor untuk Padang, Sumbar. Dari total 3 ribu ton gula impor yang diminta Irman, Djarot mengklaim baru seribu ton yang dikirim ke sana.
"Sudah dikirim. Kirim seribu ton dari 3 ribu ton," ucap Djarot.
Namun dia membantah gula impor itu khusus untuk alokasi wilayah Sumbar. Dia mengklaim, pengiriman gula impor itu untuk seluruh wilayah Indonesia.
"Itu alokasi untuk seluruh Indonesia, alokasi daerah tidak ada," ujar Djarot.
Keterangan Berbeda
Sebelumnya, Djarot pernah membantah menerima rekomendasi kuota impor gula dari Irman Gusman. Kata dia, tak ada intervensi dari Irman terkait kuota impor gula yang diberikan Bulog untuk CV Semesta Berjaya.
"Yang bersangkutan tidak ada hubungannya dengan proses importasi gula oleh Bulog. Dan untuk bisa ikut menyalurkan gula, jelas ada syarat dan ketentuannya. Yang pasti, tidak ada syarat-syarat rekomendasi," kata Djarot saat dikonfirmasi belum lama ini.
Dia menjelaskan, untuk penguatan stok gula Bulog melakukan pembelian gula baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri atau impor. Khusus untuk pembelian dari dalam negeri Bulog membeli dari PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI).
"Untuk pembelian dari luar negeri (impor), Bulog tidak berhubungan dengan perusahaan lokal manapun, termasuk dengan CV SB (Semesta Berjaya)," ucap Djarot.
Untuk informasi, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus dugaan suap rekomendasi penambahan kuota distribusi gula impor wilayah Sumatera Barat tahun 2016 yang diberikan Bulog kepada CV Semesta Berjaya.
Ketiganya, yakni bekas Ketua DPD RI, Irman Gusman serta Direktur Utama CV Semesta Berjaya, Xaveriandy Sutanto dan istrinya, Memi. Irman diduga menerima suap Rp 100 juta dari Xaveriandy dan Memi sebagai hadiah atas rekomendasi penambahan kuota distribusi gula impor untuk CV Semesta Berjaya tersebut.
Kamis, 29 September 2016
Bulog: Sejak Juli Sudah 23 Ton Jagung Petani Sulut Kami Serap
Rabu, 28 September 2016
MANADO – Menyusul adanya pernyataan pedas anggota DPRD Sulut, Jems Tuuk soal keberadaan Bulog yang dinilai tidak peduli keberadaan jagung petani Sulut, membuat pihak Bulog harus mengeluarkan klarifikasi.
Kadivre Bulog Sulut dan Gorontalo, Sabaruddin Amrullah kepada Manado Line, menjelaskan, pihak sudah menyerap jagung petani Sulut sejak bulan Juli. “Sebanyak 23 ton sejak Juli kami serap,” jelas Amrullah.
Menurutnya, penugasan pemerintah menetapkan harga Rp3.150 per ton dengan kadar air 1 persen. Harga di lapangan saat ini masih lebih tinggi dibandingkan harga yang ada.
“Jadi posisi Bulog sebagai penyanggah. Jika harga lebih tinggi di pasar akan lebih menguntungkan petani,” jelas Amrullah. (antoreppy)
http://manadoline.com/bulog-sejak-juli-sudah-23-ton-jagung-petani-sulut-kami-serap/
MANADO – Menyusul adanya pernyataan pedas anggota DPRD Sulut, Jems Tuuk soal keberadaan Bulog yang dinilai tidak peduli keberadaan jagung petani Sulut, membuat pihak Bulog harus mengeluarkan klarifikasi.
Kadivre Bulog Sulut dan Gorontalo, Sabaruddin Amrullah kepada Manado Line, menjelaskan, pihak sudah menyerap jagung petani Sulut sejak bulan Juli. “Sebanyak 23 ton sejak Juli kami serap,” jelas Amrullah.
Menurutnya, penugasan pemerintah menetapkan harga Rp3.150 per ton dengan kadar air 1 persen. Harga di lapangan saat ini masih lebih tinggi dibandingkan harga yang ada.
“Jadi posisi Bulog sebagai penyanggah. Jika harga lebih tinggi di pasar akan lebih menguntungkan petani,” jelas Amrullah. (antoreppy)
http://manadoline.com/bulog-sejak-juli-sudah-23-ton-jagung-petani-sulut-kami-serap/
Bulog Batal Hadiri Rapat dengan DPD Soal Irman Gusman
RABU, 28 SEPTEMBER 2016
TEMPO.CO, Jakarta - Tim pengkajian permasalahan terkait dengan kasus bekas Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman atau dikenal dengan Tim 10 menggelar rapat dengar pendapat bersama Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia dan Perusahaan Perdagangan Indonesia.
Sebelumnya, Tim 10 telah menggelar rapat bersama pengusaha gula dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. "Tata niaga gula saat ini belum memihak secara kepentingan nasional, terutama kepada petani tebu," kata Koordinator Tim 10 Asri Anas, membacakan kesimpulan rapat kemarin, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 28 September 2016.
Rencananya, rapat kali ini dihadiri pula oleh Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti. Tapi ia tidak bisa hadir dan meminta dijadwal ulang. "Bulog berhalangan dan minta reschedule bersama Kementerian Perindustrian," tutur Asri.
Asri berujar rapat kali ini ingin mengetahui bagaimana koordinasi lintas institusi untuk tata niaga gula secara nasional. "Dan tantangan dalam rangka menata tata niaga gula secara nasional," ucapnya.
Senator asal Sulawesi Barat ini berujar DPD membentuk tim kajian untuk mendalami kasus Irman Gusman dan berupaya menjaga marwah DPD terkait dengan kasus yang menimpa pemimpinnya itu.
Irman ditangkap dan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan suap dalam kaitan dengan pengurusan kuota gula impor oleh Bulog kepada CV Semesta Berjaya di Sumatera Barat untuk 2016.
Penangkapan Irman terjadi setelah Direktur Utama CV Semesta Berjaya Xaveriandy Susanto dan istrinya, Memi, datang ke rumahnya, Jumat, 16 September lalu. Saat penangkapan, KPK membawa barang bukti duit Rp 100 juta.
AHMAD FAIZ
TEMPO.CO, Jakarta - Tim pengkajian permasalahan terkait dengan kasus bekas Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman atau dikenal dengan Tim 10 menggelar rapat dengar pendapat bersama Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia dan Perusahaan Perdagangan Indonesia.
Sebelumnya, Tim 10 telah menggelar rapat bersama pengusaha gula dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. "Tata niaga gula saat ini belum memihak secara kepentingan nasional, terutama kepada petani tebu," kata Koordinator Tim 10 Asri Anas, membacakan kesimpulan rapat kemarin, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 28 September 2016.
Rencananya, rapat kali ini dihadiri pula oleh Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti. Tapi ia tidak bisa hadir dan meminta dijadwal ulang. "Bulog berhalangan dan minta reschedule bersama Kementerian Perindustrian," tutur Asri.
Asri berujar rapat kali ini ingin mengetahui bagaimana koordinasi lintas institusi untuk tata niaga gula secara nasional. "Dan tantangan dalam rangka menata tata niaga gula secara nasional," ucapnya.
Senator asal Sulawesi Barat ini berujar DPD membentuk tim kajian untuk mendalami kasus Irman Gusman dan berupaya menjaga marwah DPD terkait dengan kasus yang menimpa pemimpinnya itu.
Irman ditangkap dan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan suap dalam kaitan dengan pengurusan kuota gula impor oleh Bulog kepada CV Semesta Berjaya di Sumatera Barat untuk 2016.
Penangkapan Irman terjadi setelah Direktur Utama CV Semesta Berjaya Xaveriandy Susanto dan istrinya, Memi, datang ke rumahnya, Jumat, 16 September lalu. Saat penangkapan, KPK membawa barang bukti duit Rp 100 juta.
AHMAD FAIZ
Raskin Cipetir Penuh Kutu
Rabu, 28 September 2016
Raskin yang dikhususkan bagi warga Desa Cipetir dipenuhi kutu beras.
CIBEBER-Pendistribusian beras miskin (raksin) yang diterima warga Desa Cipetir, Kecamatan Cibeber menuai keluhan. Pasalnya, kondisi raskin tak layak dikonsumsi mengingat di dalam tumpukan ditemukan banyak kutu beras. Raskin disalurkan melalui Bulog itu dinilai tak layak konsumsi karena ditemukan dalam kondisi berkutu, rapuh dan kotor.
Pengakuan dari Pemerintah Desa (Pemdes) Cipetir, Kecamatan Cibeber, melihat kondisi dan kualitas beras raskin, pihaknya menilai masih memprihatinkan. "Raskin disalurkan tak layak untuk dikonsumsi warga. Mohon ada perbaikan dan kualitas bisa diprioritaskan bila itu untuk kepentingan publik. Memang mengakui, meskipun harganya murah dibeli oleh warga," papar Kaur Umum Desa Cipetir, Agus Rahmat kepada wartawan ini.
Penyaluran raskin untuk warga Desa Cipetir, Kecamatan Cibeber pihak desa menyebutkan ada berjumlah sekitar 595 karung atau sekitar 8,775 kilogram. Pemdes setempat mewakili warganya berharap kualitas raskin dan karung beras jangan sampai bocor alias rusak terkait soal jahitannya sehingga raskin sebagian terbuang. Terbongkarnya beberapa karung beras raskin, sudah ada di dalam kantor desa ada satu karung beras jatuh dan terbuka.
Ironisnya, beras raskin yang jatuh tak sengaja ditemukan banyak kutu, bubuk dan kotor. "Melihat kualitas beras raskin akan disalurkan per September 2016 ini, sebenarnya tak layak konsumsi karena banyak kutu. Tapi, mau bagimana lagi kondisinya sudah seperti ini apa boleh buat," ucap Ujang Saprudin (40) salah satu warga juga RT setempat.
Sekdes Cipetir, Ugan Budiman membenarkan. Terkait pengiriman beras miskin (raskin) untuk penyaluran mohon dan berharap bisa terbaik kualitasnya. Minimal ada perbaikan setidaknya layak dikonsumsi, selain kondisi dikeluhkan warga berkutu, dan untuk jahitan atau kaputan karung beras raskin jangan sembarangan. Pengiriman harus ada pemberitahuan terlebih dahulu, jangan sampai tak ada komunikasi. "Jelasnya jahitan karung beras kualitasnya baik dan jangan sampai ada yang rusak selain raskin banyak kutunya juga tak dipungkiri," aku Sekdes.(mat)
Raskin yang dikhususkan bagi warga Desa Cipetir dipenuhi kutu beras.
CIBEBER-Pendistribusian beras miskin (raksin) yang diterima warga Desa Cipetir, Kecamatan Cibeber menuai keluhan. Pasalnya, kondisi raskin tak layak dikonsumsi mengingat di dalam tumpukan ditemukan banyak kutu beras. Raskin disalurkan melalui Bulog itu dinilai tak layak konsumsi karena ditemukan dalam kondisi berkutu, rapuh dan kotor.
Pengakuan dari Pemerintah Desa (Pemdes) Cipetir, Kecamatan Cibeber, melihat kondisi dan kualitas beras raskin, pihaknya menilai masih memprihatinkan. "Raskin disalurkan tak layak untuk dikonsumsi warga. Mohon ada perbaikan dan kualitas bisa diprioritaskan bila itu untuk kepentingan publik. Memang mengakui, meskipun harganya murah dibeli oleh warga," papar Kaur Umum Desa Cipetir, Agus Rahmat kepada wartawan ini.
Penyaluran raskin untuk warga Desa Cipetir, Kecamatan Cibeber pihak desa menyebutkan ada berjumlah sekitar 595 karung atau sekitar 8,775 kilogram. Pemdes setempat mewakili warganya berharap kualitas raskin dan karung beras jangan sampai bocor alias rusak terkait soal jahitannya sehingga raskin sebagian terbuang. Terbongkarnya beberapa karung beras raskin, sudah ada di dalam kantor desa ada satu karung beras jatuh dan terbuka.
Ironisnya, beras raskin yang jatuh tak sengaja ditemukan banyak kutu, bubuk dan kotor. "Melihat kualitas beras raskin akan disalurkan per September 2016 ini, sebenarnya tak layak konsumsi karena banyak kutu. Tapi, mau bagimana lagi kondisinya sudah seperti ini apa boleh buat," ucap Ujang Saprudin (40) salah satu warga juga RT setempat.
Sekdes Cipetir, Ugan Budiman membenarkan. Terkait pengiriman beras miskin (raskin) untuk penyaluran mohon dan berharap bisa terbaik kualitasnya. Minimal ada perbaikan setidaknya layak dikonsumsi, selain kondisi dikeluhkan warga berkutu, dan untuk jahitan atau kaputan karung beras raskin jangan sembarangan. Pengiriman harus ada pemberitahuan terlebih dahulu, jangan sampai tak ada komunikasi. "Jelasnya jahitan karung beras kualitasnya baik dan jangan sampai ada yang rusak selain raskin banyak kutunya juga tak dipungkiri," aku Sekdes.(mat)
Rabu, 28 September 2016
Tim Pengkajian Kasus Irman Gusman Akan Panggil Ketua RT, Dirut Bulog, sampai Menteri
Selasa, 27 September 2016
JAKARTA – Tim Pengkajian kasus Irman Gusman yang dibentuk Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, hari ini Senin (26/9/2016) sudah mulai bekerja melakukan pengkajian, pengumpulan dan pendalaman informasi berkaitan dengan kasus Ketua DPD RI Irman Gusman yang disangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlibat dalam perkara kuota impor gula.
Tim Pengkajian ini beranggotakan 10 anggota DPD RI dengan koordinator Senator Asri Anas. Sembilan anggota tim yang lain terdiri dari M. Iqbal Parewangi, Intsiwati Ayus, Hj. Juniwati T. Masjchun Sofwan, Gede Pasek Suardika, H. A. Hudarni Rani, Djasarmen Purba, Muhammad Afnan Hadikusumo, H. Ahmad Subadri, dan Ir. Anang Prihantono. Tim dibentuk berdasarkan hasil rapat Panitia Musyawarah DPD dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPD RI Nomor 01/Pimp./I/2016-2017 tertanggal 19 September 2016.
Dalam melaksanakan tugasnya, tim pengkajian yang berada di bawah pimpinan DPD telah dan akan mengundang sejumlah pihak terkait mulai Senin, dan akan berlanjut hingga sepekan ke depan.
Pada hari pertama, tim sudah mengundang pihak terkait yang mengetahui peristiwa kasus Irman Gusman yang terjadi pada 17 September 2016 lalu, mulai dari Ketua RT Jalan Denpasar, Ajudan Ketua DPD RI, pengawal pribadi, dan petugas penjagaan di kediaman Ketua DPD RI yang bertugas pada saat kejadian.
“Kita ingin mengumpulkan informasi dan mendalami kasus ini mulai dari latar belakang hingga terjadinya peristiwa penangkapan oleh KPK tersebut,” kata Koordinator Tim Pengkaji Asri Anas.
Juru Bicara Tim Pengkajian Iqbal Parewangi mengatakan, dalam melaksanakan tugasnya tim ini menganut sejumlah prinsip. Yaitu objektif, independen, komprehensif, dan zero tolerance. Keseimbangan informasi juga perlu.
Tidak kalah pentingnya, tidak boleh membenturkan antara empati kemanusiaan dengan komitmen penegakan hukum. “Empati kemanusiaan dan komitmen penegakan hukum bukan dua hal bertentangan. Dua hal mulia itu ada pada siapapun yang punya integritas tinggi. Komitmen penegakan hukum tidak membuat orang-orang KPK kehilangan empati kemanusiaan. Begitu pula sebaliknya, empati kemanusiaan secara personal dari sejumlah Senator dan tokoh terhadap Pak Irman Gusman jangan diartikan komitmen mereka lemah terhadap penegakan hukum. Jangan latah membelah hal yang tidak patut dibelah. Empati kemanusiaan dan komitmen penegakan hukum itu dua sisi dari satu koin bernama integritas,” tegas Iqbal Parewangi.
Ditegaskan lagi oleh Koordinator Tim Asri Anas, dalam menjaga keseimbangan dan prinsip keadilan, tim menghimbau semua pihak untuk tetap menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah (presumption of innocence). Sebab, dari penjelasan KPK sendiri juga terdapat informasi yang belum clear. Awalnya dalam jumpa pers Pimpinan KPK disebut Irman Gusman terlibat memberikan rekomendasi untuk kuota impor gula. Tapi setelah Direktur Utama Bulog dan Menteri Perdagangan memberikan klarisifikasi bahwa CV SB yang disangkakan memberikan suap kepada Irman Gusman tidak terdaftar sebagai importir gula, KPK kemudian mengatakan kepada media bahwa Irman diduga terlibat memperdagangkan pengaruh untuk urusan distribusi gula impor.
“Jadi harus kita cari kebenaran informasinya. Ini tugas lembaga, karena Irman Gusman tidak bisa dilepaskan dari DPD,” kata Asri Anas.
Bagi kepentingan mencari informasi yang lengkap dan melakukan pengkajian yang mendalam, Tim Pengkajian DPD akan mengundang semua pihak terkait. Antara lain Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Direksi Bulog, Pimpinan Asosiasi Gula Indonesia, Asosiasi Pedagang Gula dan Terigu Indonesia (APEGTI), Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), dan pihak terkait lainnya.
“Undangan untuk semua pihak terkait itu sudah kita layangkan, dan sebagian besar sudah mengkonfirmasikan kehadiran mereka,”ujar Iqbal Parewangi.
Tim Pengkajian akan bekerja selama tiga bulan. “Tetapi dalam dua pekan kita sudah akan dapat membuat simpulan sementara setelah semua narasumber yang diundang melakukan diskusi dengan Tim Pengkajian. Kita kerja secara sprint-marathon. Kalau bisa cepat, kenapa harus berlama-lama,”ujar Senator dari Sulawesi Selatan ini.
(fzy)
http://news.okezone.com/read/2016/09/27/337/1499454/tim-pengkajian-kasus-irman-gusman-akan-panggil-ketua-rt-dirut-bulog-sampai-menteri
JAKARTA – Tim Pengkajian kasus Irman Gusman yang dibentuk Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, hari ini Senin (26/9/2016) sudah mulai bekerja melakukan pengkajian, pengumpulan dan pendalaman informasi berkaitan dengan kasus Ketua DPD RI Irman Gusman yang disangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlibat dalam perkara kuota impor gula.
Tim Pengkajian ini beranggotakan 10 anggota DPD RI dengan koordinator Senator Asri Anas. Sembilan anggota tim yang lain terdiri dari M. Iqbal Parewangi, Intsiwati Ayus, Hj. Juniwati T. Masjchun Sofwan, Gede Pasek Suardika, H. A. Hudarni Rani, Djasarmen Purba, Muhammad Afnan Hadikusumo, H. Ahmad Subadri, dan Ir. Anang Prihantono. Tim dibentuk berdasarkan hasil rapat Panitia Musyawarah DPD dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPD RI Nomor 01/Pimp./I/2016-2017 tertanggal 19 September 2016.
Dalam melaksanakan tugasnya, tim pengkajian yang berada di bawah pimpinan DPD telah dan akan mengundang sejumlah pihak terkait mulai Senin, dan akan berlanjut hingga sepekan ke depan.
Pada hari pertama, tim sudah mengundang pihak terkait yang mengetahui peristiwa kasus Irman Gusman yang terjadi pada 17 September 2016 lalu, mulai dari Ketua RT Jalan Denpasar, Ajudan Ketua DPD RI, pengawal pribadi, dan petugas penjagaan di kediaman Ketua DPD RI yang bertugas pada saat kejadian.
“Kita ingin mengumpulkan informasi dan mendalami kasus ini mulai dari latar belakang hingga terjadinya peristiwa penangkapan oleh KPK tersebut,” kata Koordinator Tim Pengkaji Asri Anas.
Juru Bicara Tim Pengkajian Iqbal Parewangi mengatakan, dalam melaksanakan tugasnya tim ini menganut sejumlah prinsip. Yaitu objektif, independen, komprehensif, dan zero tolerance. Keseimbangan informasi juga perlu.
Tidak kalah pentingnya, tidak boleh membenturkan antara empati kemanusiaan dengan komitmen penegakan hukum. “Empati kemanusiaan dan komitmen penegakan hukum bukan dua hal bertentangan. Dua hal mulia itu ada pada siapapun yang punya integritas tinggi. Komitmen penegakan hukum tidak membuat orang-orang KPK kehilangan empati kemanusiaan. Begitu pula sebaliknya, empati kemanusiaan secara personal dari sejumlah Senator dan tokoh terhadap Pak Irman Gusman jangan diartikan komitmen mereka lemah terhadap penegakan hukum. Jangan latah membelah hal yang tidak patut dibelah. Empati kemanusiaan dan komitmen penegakan hukum itu dua sisi dari satu koin bernama integritas,” tegas Iqbal Parewangi.
Ditegaskan lagi oleh Koordinator Tim Asri Anas, dalam menjaga keseimbangan dan prinsip keadilan, tim menghimbau semua pihak untuk tetap menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah (presumption of innocence). Sebab, dari penjelasan KPK sendiri juga terdapat informasi yang belum clear. Awalnya dalam jumpa pers Pimpinan KPK disebut Irman Gusman terlibat memberikan rekomendasi untuk kuota impor gula. Tapi setelah Direktur Utama Bulog dan Menteri Perdagangan memberikan klarisifikasi bahwa CV SB yang disangkakan memberikan suap kepada Irman Gusman tidak terdaftar sebagai importir gula, KPK kemudian mengatakan kepada media bahwa Irman diduga terlibat memperdagangkan pengaruh untuk urusan distribusi gula impor.
“Jadi harus kita cari kebenaran informasinya. Ini tugas lembaga, karena Irman Gusman tidak bisa dilepaskan dari DPD,” kata Asri Anas.
Bagi kepentingan mencari informasi yang lengkap dan melakukan pengkajian yang mendalam, Tim Pengkajian DPD akan mengundang semua pihak terkait. Antara lain Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Direksi Bulog, Pimpinan Asosiasi Gula Indonesia, Asosiasi Pedagang Gula dan Terigu Indonesia (APEGTI), Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), dan pihak terkait lainnya.
“Undangan untuk semua pihak terkait itu sudah kita layangkan, dan sebagian besar sudah mengkonfirmasikan kehadiran mereka,”ujar Iqbal Parewangi.
Tim Pengkajian akan bekerja selama tiga bulan. “Tetapi dalam dua pekan kita sudah akan dapat membuat simpulan sementara setelah semua narasumber yang diundang melakukan diskusi dengan Tim Pengkajian. Kita kerja secara sprint-marathon. Kalau bisa cepat, kenapa harus berlama-lama,”ujar Senator dari Sulawesi Selatan ini.
(fzy)
http://news.okezone.com/read/2016/09/27/337/1499454/tim-pengkajian-kasus-irman-gusman-akan-panggil-ketua-rt-dirut-bulog-sampai-menteri
Selasa, 27 September 2016
OH.. DIAM-DIAM, RUPANYA IRMAN SUDAH TERBIASA DI PENJARA
SENIN, 26 SEPTEMBER 2016
RMOL. Gegap gempita Pilkada DKI rupanya menenggelamkan isu kasus yang menjerat Irman Gusman. Sejak ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Sabtu (17/9) pekan lalu, kasus yang menyeret Ketua DPD ini kurang "bunyi".
Tak banyak perkembangan terbaru dalam kasus itu. Selama sepekan ini, Irman juga belum diperiksa sebagai tersangka. Hanya dua pengacara Irman; Tommy Singh dan Razman Arief Nasution yang empat hari bolak-balik gedung KPK, memberi pernyataan kepada wartawan.
Senin, pekan lalu, rapat Badan Kehormatan DPD untuk menentukan posisi Irman, lebih disorot ketimbang kasus yang menjeratnya sendiri.
Rabu (19/9), KPK sempat memeriksa Farizal, JPU Kejati Sumbar yang disuap Xaveriandy Sutanto sebesar Rp365 juta terkait kasus kuota distribusi gula impor non-SNI. Perkara ini tengah disidangkan di PN Padang. Farizal yang mendakwa Xaveriandy, justru seolah-olah bertindak sebagai penasihat hukum Direktur Utama CV Semesta Berjaya tersebut. Dia menyusun eksepsi dan mengatur saksi-saksi yang menguntungkan bagi Xaveriandy.
Menurut KPK, penyelidikan kasus itu menguak kasus lain yang melibatkan Irman. Kasus yang dimaksud adalah kasus suap rekomendasi penambahan kuota distribusi gula impor untuk wilayah Sumatera Barat tahun 2016 dari Bulog kepada CV Semesta Berjaya.
Dalam perkara inilah, KPK menangkap tangan Irman di rumah dinasnya, Jalan Denpasar, Sabtu dinihari saat menerima suap dari Xaveriandy sebesar Rp 100 juta. Bersamaan dengan penetapan tersangka Irman, Farizal juga ditetapkan sebagai tersangka. Kedua kasus itu dipisah oleh KPK.
Nah, Kamis (25/9) lalu, ada sedikit perkembangan soal kasus ini. Wakil Ketua KPK Laode Syarif menyebut, komisi antirasuah itu tengah mendalami komunikasi antara Irman dan Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik (Bulog), Djarot Kusumayakti. "Bagian percakapan (komunikasi) yang didapat oleh KPK akan diperiksa," ujar Syarif di gedung KPK.
Syarif melanjutkan, percakapan nirkabel antara Irman dan Djarto penting. Terutama dalam membongkar tabir gelap dalam kasus ini. Karena itu, tak menutup kemungkinan, KPK akan segera memanggil Djarot untuk diperiksa.
Sebelumnya, Dirut Bulog, Djarot Kusumyakti mengakui Irman Gusman mengontak dirinya. Namun, dia membantah ada intervensi Irman terkait penambahan kuota distribusi gula impor untuk CV Semesta Berjaya tahun 2016 di wilayah Sumatera Barat.
Dikonfirmasi Rakyat Merdeka, semalam, Pelaksana Harian Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati menyatakan, kemungkinan besar Irman baru diperiksa pekan depan. Sebab, para penyidik tengah menjalani pelatihan. "Dua hari ini memang nggak ada pemeriksaan karena penyidik lagi training. Nanti minggu depan (periksa Irman)," ujar Yuyuk.
Berita Irman tenggelam oleh gegap gempita DKI Jakarta yang sepekan ini menghiasi headline media-media massa nasional. Di media sosial macam Twitter, trending topic-nya juga seputar gelaran akbar lima tahunan sekali itu.
Padahal sebelumnya, Irman sendiri sempat menjadi trending topic pada pekan lalu, dengan hashtag #PapaMintaUangGula. Namun segera, seiring pemberitaan media yang mengangkat isu Pilkada DKI, isu Irman tenggelam.
Tadi malam, pengacara Irman, Tommy Singh menyebut, kondisi kliennya selama mendekam dalam Rutan Guntur baik-baik saja. Meski, awalnya sempat shock saat ditahan KPK.
"Beliau sehat, makan lancar, tidur juga. Biasa saja, tak ada yang dikeluhkan. Beliau menghormati proses hukum," ujar Tommy kepada Rakyat Merdeka.
Sehari-hari, Irman menghabiskan waktunya dengan membaca buku. Juga, menjalankan ibadah. "Dua kegiatan itu yang sehari-hari dilakukan Pak Irman," imbuhnya.
Yang masih tetap dibicarakan Irman adalah uang Rp 100 juta dari Xaveriandy dan Memi yang dia tak pernah tahu. "Pak Irman tak pernah tahu uang itu uang apa. Tak ada sangkut paut apapun dengan uang itu," tuturnya. "Pak Irman tak tahu apa bingkisan yang diberi ibu Memi. Dia pikir sekadar parfum, dasi, atau batik."
Bahkan, ditegaskan Tommy, Irman sama sekali tak kenal Xaveriandy. Irman, hanya mengenal Memi. "Jadi tidak ada hubungan antara Irman Gusman dengan (Xaveriandy) Sutanto," tegasnya.
Eks Ketua DPD itu, mengenal Memi ketika istri Xaveriandy itu membeli tanah di Padang Industrial Park, di mana Irman adalah salah satu pemegang sahamnya. "Itu tahun 2007, katanya ibu Memi berencana membangun pabrik gula di situ," ungkap Tommy.
Memi memiliki perusahaan distributor gula yang terdaftar secara resmi di Bulog. Perusahaan itu, juga sering bekerjasama dengan Kemendag. Setelah itu, tak ada kontak lagi antara keduanya. Sampai, saat Idul Fitri harga gula melonjak di Sumatera Barat.
Irman teringat Memi, lalu menghubunginya. Maksudnya, untuk bertanya kenapa harga gula bisa melonjak. Rupanya, terjadi kelangkaan pasokan. Irman pun meninjau langsung pasar-pasar di Padang. Dia didampingi Wakil Gubernur Sumbar, Walikota Padang, dan Danrem. Memi, juga ikut serta. "Itu ada fotonya, sidak ketika Idul Fitri," imbuh Tommy.
Irman pun kemudian menghubungi Bulog secara institusi. Karena dikepalai Djarot, maka Irman berbicara dengannya. "Jadi bukan bertujuan khusus bicara sama pak Djarot, tapi Bulog secara institusi. Dia (Irman) bilang, 'pak ini kok gula Sumbar kurang dan harga jadi tinggi'," tutur Tommy.
Dari situ, Bulog minta distributor yg terdaftar di dolog Sumbar. Salah satunya, perusahaan Memi. "Dari saat itu Pak Irman tidak tau gimana ke depannya mereka," tandasnya. ***
http://www.rmolsumsel.com/read/2016/09/26/57958/1/Oh..-Diam-diam,-Rupanya-Irman-Sudah-Terbiasa-di-Penjara
RMOL. Gegap gempita Pilkada DKI rupanya menenggelamkan isu kasus yang menjerat Irman Gusman. Sejak ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Sabtu (17/9) pekan lalu, kasus yang menyeret Ketua DPD ini kurang "bunyi".
Tak banyak perkembangan terbaru dalam kasus itu. Selama sepekan ini, Irman juga belum diperiksa sebagai tersangka. Hanya dua pengacara Irman; Tommy Singh dan Razman Arief Nasution yang empat hari bolak-balik gedung KPK, memberi pernyataan kepada wartawan.
Senin, pekan lalu, rapat Badan Kehormatan DPD untuk menentukan posisi Irman, lebih disorot ketimbang kasus yang menjeratnya sendiri.
Rabu (19/9), KPK sempat memeriksa Farizal, JPU Kejati Sumbar yang disuap Xaveriandy Sutanto sebesar Rp365 juta terkait kasus kuota distribusi gula impor non-SNI. Perkara ini tengah disidangkan di PN Padang. Farizal yang mendakwa Xaveriandy, justru seolah-olah bertindak sebagai penasihat hukum Direktur Utama CV Semesta Berjaya tersebut. Dia menyusun eksepsi dan mengatur saksi-saksi yang menguntungkan bagi Xaveriandy.
Menurut KPK, penyelidikan kasus itu menguak kasus lain yang melibatkan Irman. Kasus yang dimaksud adalah kasus suap rekomendasi penambahan kuota distribusi gula impor untuk wilayah Sumatera Barat tahun 2016 dari Bulog kepada CV Semesta Berjaya.
Dalam perkara inilah, KPK menangkap tangan Irman di rumah dinasnya, Jalan Denpasar, Sabtu dinihari saat menerima suap dari Xaveriandy sebesar Rp 100 juta. Bersamaan dengan penetapan tersangka Irman, Farizal juga ditetapkan sebagai tersangka. Kedua kasus itu dipisah oleh KPK.
Nah, Kamis (25/9) lalu, ada sedikit perkembangan soal kasus ini. Wakil Ketua KPK Laode Syarif menyebut, komisi antirasuah itu tengah mendalami komunikasi antara Irman dan Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik (Bulog), Djarot Kusumayakti. "Bagian percakapan (komunikasi) yang didapat oleh KPK akan diperiksa," ujar Syarif di gedung KPK.
Syarif melanjutkan, percakapan nirkabel antara Irman dan Djarto penting. Terutama dalam membongkar tabir gelap dalam kasus ini. Karena itu, tak menutup kemungkinan, KPK akan segera memanggil Djarot untuk diperiksa.
Sebelumnya, Dirut Bulog, Djarot Kusumyakti mengakui Irman Gusman mengontak dirinya. Namun, dia membantah ada intervensi Irman terkait penambahan kuota distribusi gula impor untuk CV Semesta Berjaya tahun 2016 di wilayah Sumatera Barat.
Dikonfirmasi Rakyat Merdeka, semalam, Pelaksana Harian Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati menyatakan, kemungkinan besar Irman baru diperiksa pekan depan. Sebab, para penyidik tengah menjalani pelatihan. "Dua hari ini memang nggak ada pemeriksaan karena penyidik lagi training. Nanti minggu depan (periksa Irman)," ujar Yuyuk.
Berita Irman tenggelam oleh gegap gempita DKI Jakarta yang sepekan ini menghiasi headline media-media massa nasional. Di media sosial macam Twitter, trending topic-nya juga seputar gelaran akbar lima tahunan sekali itu.
Padahal sebelumnya, Irman sendiri sempat menjadi trending topic pada pekan lalu, dengan hashtag #PapaMintaUangGula. Namun segera, seiring pemberitaan media yang mengangkat isu Pilkada DKI, isu Irman tenggelam.
Tadi malam, pengacara Irman, Tommy Singh menyebut, kondisi kliennya selama mendekam dalam Rutan Guntur baik-baik saja. Meski, awalnya sempat shock saat ditahan KPK.
"Beliau sehat, makan lancar, tidur juga. Biasa saja, tak ada yang dikeluhkan. Beliau menghormati proses hukum," ujar Tommy kepada Rakyat Merdeka.
Sehari-hari, Irman menghabiskan waktunya dengan membaca buku. Juga, menjalankan ibadah. "Dua kegiatan itu yang sehari-hari dilakukan Pak Irman," imbuhnya.
Yang masih tetap dibicarakan Irman adalah uang Rp 100 juta dari Xaveriandy dan Memi yang dia tak pernah tahu. "Pak Irman tak pernah tahu uang itu uang apa. Tak ada sangkut paut apapun dengan uang itu," tuturnya. "Pak Irman tak tahu apa bingkisan yang diberi ibu Memi. Dia pikir sekadar parfum, dasi, atau batik."
Bahkan, ditegaskan Tommy, Irman sama sekali tak kenal Xaveriandy. Irman, hanya mengenal Memi. "Jadi tidak ada hubungan antara Irman Gusman dengan (Xaveriandy) Sutanto," tegasnya.
Eks Ketua DPD itu, mengenal Memi ketika istri Xaveriandy itu membeli tanah di Padang Industrial Park, di mana Irman adalah salah satu pemegang sahamnya. "Itu tahun 2007, katanya ibu Memi berencana membangun pabrik gula di situ," ungkap Tommy.
Memi memiliki perusahaan distributor gula yang terdaftar secara resmi di Bulog. Perusahaan itu, juga sering bekerjasama dengan Kemendag. Setelah itu, tak ada kontak lagi antara keduanya. Sampai, saat Idul Fitri harga gula melonjak di Sumatera Barat.
Irman teringat Memi, lalu menghubunginya. Maksudnya, untuk bertanya kenapa harga gula bisa melonjak. Rupanya, terjadi kelangkaan pasokan. Irman pun meninjau langsung pasar-pasar di Padang. Dia didampingi Wakil Gubernur Sumbar, Walikota Padang, dan Danrem. Memi, juga ikut serta. "Itu ada fotonya, sidak ketika Idul Fitri," imbuh Tommy.
Irman pun kemudian menghubungi Bulog secara institusi. Karena dikepalai Djarot, maka Irman berbicara dengannya. "Jadi bukan bertujuan khusus bicara sama pak Djarot, tapi Bulog secara institusi. Dia (Irman) bilang, 'pak ini kok gula Sumbar kurang dan harga jadi tinggi'," tutur Tommy.
Dari situ, Bulog minta distributor yg terdaftar di dolog Sumbar. Salah satunya, perusahaan Memi. "Dari saat itu Pak Irman tidak tau gimana ke depannya mereka," tandasnya. ***
http://www.rmolsumsel.com/read/2016/09/26/57958/1/Oh..-Diam-diam,-Rupanya-Irman-Sudah-Terbiasa-di-Penjara
Polres Solsel Periksa Gudang Bulog
Senin, 26 September 2016
Sikapi Laporan Wali Nagari soal Raskin
Polres Solok Selatan (Solsel) menyelidiki gudang Bulog Solok terkait buruknya kondisi beras miskin (raskin) yang disalurkan ke Solsel. Selain kuning, raskin yang disalurkan itu sudah kutuan, menjamur dan berbau.
”Kita sudah kerahkan anggota guna menyelidiki gudang Bulog, kemarin pagi. Bila terbukti ada permainan, tentu pihak Bulog harus berurusan dengan hukum,” tegas Kapolres Solsel, AKBP Ahmad Basahil kepada Padang Ekspres, Minggu (25/9) pagi.
Penyelidikan dilakukan, tambah dia, guna mengungkap apakah ada kesalahan pihak Bulog ataupun ada aksi menukar beras di perjalanan sebelum sampai di gudang Bulog di Bukitkili, Nagari Kotobaru, Kabupaten Solok.
Pasalnya, raskin tahap III periode Agustus, September dan Oktober 2016 sangat buruk kualitasnya. Namun, Kapolres belum menerima informasi lebih lanjut, apakah ada pelanggar hukum dan permainan pihak Bulog dari anggotanya.
Sementara, Kasat Reskrim Polres Solsel, AKP Doni Aryanto menyebutkan, pihaknya sudah memeriksa gudang Bulog di Bukitkili, Nagari Kotobaru, Kabupaten Solok melalui unit tipikor.
Pihak Bulog mengatakan, jeleknya kualitas raskin karena kebijakan negara mendatangkan beras lokal dari Pulau Jawa. Di mana, kondisinya memang kuning, berkutu dan jamuran. ”Kita bakal melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut,” terangnya.
Terpisah, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkab Solsel, Zuardi menjelaskan, penyaluran raskin pada 15 September 2016 oleh pihak Bulog, memang mendapat penolakan dari wali nagari di dua kecamatan di Solsel. Yakni, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh (KPGD) dan Kecamatan Sungaipagu.
”Jumlah RTS di dua kecamatan tersebut sebanyak 3.434 KK dan total raskin yang salurkan sebanyak 51.510 kg. Pasalnya, kualitas berasnya kurang bagus, kuning, berkutu, jamuran dan berbau. Sehingga, ditolak wali nagari,” pungkasnya.
Plt Kepala Sub Drive Bulog Solok, Daslin saat dikonfirmasi Padang Ekspres mengaku, pihaknya sudah menarik beras ke gudang seusai menerima penolakan raskin itu.
”Raskin yang disalurkan 15 September 2016 lalu sudah ditarik lagi, akibat penolakan wali nagari. Selasa besok kita antar ke Solsel,” katanya. Dia menegaskan bahwa tidak ada unsur kesengajaan dalam penyaluran. Pasalnya, raskin sudah dua bulan di gudang Bulog Solok. (*)
Sikapi Laporan Wali Nagari soal Raskin
Polres Solok Selatan (Solsel) menyelidiki gudang Bulog Solok terkait buruknya kondisi beras miskin (raskin) yang disalurkan ke Solsel. Selain kuning, raskin yang disalurkan itu sudah kutuan, menjamur dan berbau.
”Kita sudah kerahkan anggota guna menyelidiki gudang Bulog, kemarin pagi. Bila terbukti ada permainan, tentu pihak Bulog harus berurusan dengan hukum,” tegas Kapolres Solsel, AKBP Ahmad Basahil kepada Padang Ekspres, Minggu (25/9) pagi.
Penyelidikan dilakukan, tambah dia, guna mengungkap apakah ada kesalahan pihak Bulog ataupun ada aksi menukar beras di perjalanan sebelum sampai di gudang Bulog di Bukitkili, Nagari Kotobaru, Kabupaten Solok.
Pasalnya, raskin tahap III periode Agustus, September dan Oktober 2016 sangat buruk kualitasnya. Namun, Kapolres belum menerima informasi lebih lanjut, apakah ada pelanggar hukum dan permainan pihak Bulog dari anggotanya.
Sementara, Kasat Reskrim Polres Solsel, AKP Doni Aryanto menyebutkan, pihaknya sudah memeriksa gudang Bulog di Bukitkili, Nagari Kotobaru, Kabupaten Solok melalui unit tipikor.
Pihak Bulog mengatakan, jeleknya kualitas raskin karena kebijakan negara mendatangkan beras lokal dari Pulau Jawa. Di mana, kondisinya memang kuning, berkutu dan jamuran. ”Kita bakal melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut,” terangnya.
Terpisah, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkab Solsel, Zuardi menjelaskan, penyaluran raskin pada 15 September 2016 oleh pihak Bulog, memang mendapat penolakan dari wali nagari di dua kecamatan di Solsel. Yakni, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh (KPGD) dan Kecamatan Sungaipagu.
”Jumlah RTS di dua kecamatan tersebut sebanyak 3.434 KK dan total raskin yang salurkan sebanyak 51.510 kg. Pasalnya, kualitas berasnya kurang bagus, kuning, berkutu, jamuran dan berbau. Sehingga, ditolak wali nagari,” pungkasnya.
Plt Kepala Sub Drive Bulog Solok, Daslin saat dikonfirmasi Padang Ekspres mengaku, pihaknya sudah menarik beras ke gudang seusai menerima penolakan raskin itu.
”Raskin yang disalurkan 15 September 2016 lalu sudah ditarik lagi, akibat penolakan wali nagari. Selasa besok kita antar ke Solsel,” katanya. Dia menegaskan bahwa tidak ada unsur kesengajaan dalam penyaluran. Pasalnya, raskin sudah dua bulan di gudang Bulog Solok. (*)
Bulog Jateng Surplus Beras
Senin, 26 September 2016
JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Perum Bulog Divre Jateng berhasil mengalami surplus beras di wilayahnya yang relatif tinggi. Bahkan, dari sisi ketahanan stok masih sampai pertengahan tahun 2017 mendatang.
Kepala Perum Bulog Divre Jateng, Usep Karyana mengatakan, saat bulan September ini tingkat penyerapan beras sudah mencapai 97% dari target yang dipatok hingga akhir tahun 2016 ini. Jumlah tersebut dipastikan akan terus bertambah seiring terjadinya panen raya di sejumlah daerah yang masih berlangsung.
“Daerah-daerah yang saat ini masih terjadi panen raya diantaranya Cilacap (9.500 ha), Kebumen (14.350 ha), Purworejo (6.200 ha), Pekalongan (9.500 ha), Kabupaten Tegal (7.300 ha). Sedangkan daerah lainnya hanya di bawah 4.000 ha dengan masing-masing serapan per hektarnya mencapai 6 ton,” katanya, kemarin.
Diakuinya, tidak semua hasil panen dari para petani bisa terserap secara keseluruhan oleh Bulog. Namun demikian, pihaknya berharap, penyerapan sampai dengan akhir September 2016 bisa sampai 100%, atau sekitar 505.000 ton beras atau setara dengan 1 juta ton gabah kering.
“Meski saat ini Jateng surplus beras, kami tetap mewaspadi terjadinya cuaca ekstrem yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini, dengan adanya hujan deras disertai angin yang bisa mengakibatkan gagal panen lantaran lahan pertanian kebanjiran,” ujarnya.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, lanjutnya, Bulog Jateng pun masih terus melakukan serapan di beberapa daerah yang terjadi panen raya, sekaligus untuk mengamankan stok beras. Adapun dengan stok beras yang saat ini melimpah di Jateng, pihaknya juga akan terus melakukan pengiriman beras ke beberapa daerah di luar Jateng.
“Saat ini kami sudah kirim beras ke Kalimantan Tengah, Sumatera Barat, Riau, Aceh dan Sumatra Utara hingga 20.000 ton lebih. Target kami bisa kirim hingga 80.000 ton ke luar daerah,” terangnya.
Menurutnya, dengan pengiriman beras ke luar Jateng tersebut diharapkan bisa memberikan kontribusi terhadap upaya stabilisasi harga dan juga stok beras di daerah lain. Oleh karena itu, Bulog Jateng juga terus berupaya untuk menggenjot pengadaan agar Bulog Jateng bisa terus membantu daerah lain yang kekurangan.
“Untuk Jateng sendiri stok dipastikan aman sampai Mei 2017,” ungkapnya. (aln/ebe)
http://jatengpos.co.id/bulog-jateng-surplus-beras/
JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Perum Bulog Divre Jateng berhasil mengalami surplus beras di wilayahnya yang relatif tinggi. Bahkan, dari sisi ketahanan stok masih sampai pertengahan tahun 2017 mendatang.
Kepala Perum Bulog Divre Jateng, Usep Karyana mengatakan, saat bulan September ini tingkat penyerapan beras sudah mencapai 97% dari target yang dipatok hingga akhir tahun 2016 ini. Jumlah tersebut dipastikan akan terus bertambah seiring terjadinya panen raya di sejumlah daerah yang masih berlangsung.
“Daerah-daerah yang saat ini masih terjadi panen raya diantaranya Cilacap (9.500 ha), Kebumen (14.350 ha), Purworejo (6.200 ha), Pekalongan (9.500 ha), Kabupaten Tegal (7.300 ha). Sedangkan daerah lainnya hanya di bawah 4.000 ha dengan masing-masing serapan per hektarnya mencapai 6 ton,” katanya, kemarin.
Diakuinya, tidak semua hasil panen dari para petani bisa terserap secara keseluruhan oleh Bulog. Namun demikian, pihaknya berharap, penyerapan sampai dengan akhir September 2016 bisa sampai 100%, atau sekitar 505.000 ton beras atau setara dengan 1 juta ton gabah kering.
“Meski saat ini Jateng surplus beras, kami tetap mewaspadi terjadinya cuaca ekstrem yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini, dengan adanya hujan deras disertai angin yang bisa mengakibatkan gagal panen lantaran lahan pertanian kebanjiran,” ujarnya.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, lanjutnya, Bulog Jateng pun masih terus melakukan serapan di beberapa daerah yang terjadi panen raya, sekaligus untuk mengamankan stok beras. Adapun dengan stok beras yang saat ini melimpah di Jateng, pihaknya juga akan terus melakukan pengiriman beras ke beberapa daerah di luar Jateng.
“Saat ini kami sudah kirim beras ke Kalimantan Tengah, Sumatera Barat, Riau, Aceh dan Sumatra Utara hingga 20.000 ton lebih. Target kami bisa kirim hingga 80.000 ton ke luar daerah,” terangnya.
Menurutnya, dengan pengiriman beras ke luar Jateng tersebut diharapkan bisa memberikan kontribusi terhadap upaya stabilisasi harga dan juga stok beras di daerah lain. Oleh karena itu, Bulog Jateng juga terus berupaya untuk menggenjot pengadaan agar Bulog Jateng bisa terus membantu daerah lain yang kekurangan.
“Untuk Jateng sendiri stok dipastikan aman sampai Mei 2017,” ungkapnya. (aln/ebe)
http://jatengpos.co.id/bulog-jateng-surplus-beras/
LUTHFI NASDEM: PROGRAM SERGAP BULOG BIKIN PETANI TAMBAH SUSAH
Senin, 26 September 2016
RMOL. Program Serap Gabah (Sergap) Petani yang dijalankan oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) setahun belakangan ini ternyata tidak seperti yang diharapkan. Alih-alih membuat sejahtera, program tersebut malah membuat para petani pusing.
Hal ini seperti yang dituturkan oleh Anggota Komisi II DPR RI, Luthfi A Mutty saat kunjungan kerjanya di daerah pemilihannya di Sulawesi Selatan beberapa waktu yang lalu. Menurutnya petani kelabakan menjual gabah basah dan kering karena harga yang ditentukan oleh Bulog sangat murah.
Pemerintah sendiri saat ini mematok harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani Rp 3.700/kg, dan GKP di tingkat penggilingan di harga Rp 3.750/kg. Sedang Gabah Kering Giling (GKG) di tingkat penggilingan dihargai Rp 4.600/kg. Harga tersebut, menurut aduan yang Luthfi dapat, masih terlalu rendah dari harga yang ditawarkan oleh penggiling lain dari luar kota. Hal itu membuat pabrik giling lebih memilih menutup pabriknya dan berhenti berproduksi.
"Pabrik giling kebingungan terutama di wilayah-wilayah penghasil beras seperti Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Sidrap dan Pinrang," terang Luthfi.
Program Sergap dibuat untuk mengendalikan harga beras di pasaran. Petani dan pabrik giling diwajibkan untuk menjual gabah mereka kepada otoritas yang mengurusi arus stok pangan Bulog. Program ini serentak dilaksanakan di seluruh wilayah dengan pendampingan ketat dari Kodim, Koramil, dan Babinsa setempat. Entah apa tujuannya, namun menurut mantan Staf Khusus Wakil Presiden itu, keterlibatan komponen TNI di desa itu terkesan represif.
"Gabah diawasi kegiatannya oleh petugas berseragam, apakah para petani kita sudah hidup seperti zaman kolonial Belanda lagi Opu?" begitu politisi Nasdem itu menirukan aduan masyarakat.
Sejak diluncurkan awal tahun ini, Sergap kerap menimbulkan gejolak antara petani dan pabrik penggilingan gabah dengan Bulog. Harga gabah yang anjlok membuat petani tidak bisa menikmati harga yang bagus.
Di awal peluncurannya, program itu sudah banyak mendapatkan penentangan. Di bulan April misalnya, petani dan para pemilik berdemo ke DPRD Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan karena disparitas harga gabah yang begitu jauh.
"Bahwa pemeritah perlu mengamankan stok pangan nasional, memang iya. Tapi kalau terus-terusan seperti ini, maka yang kasian petani. Mereka tidak pernah bisa menikmati harga yang bagus," tukas Luthfi dalam rilis Fraksi Nasdem. [rus]
RMOL. Program Serap Gabah (Sergap) Petani yang dijalankan oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) setahun belakangan ini ternyata tidak seperti yang diharapkan. Alih-alih membuat sejahtera, program tersebut malah membuat para petani pusing.
Hal ini seperti yang dituturkan oleh Anggota Komisi II DPR RI, Luthfi A Mutty saat kunjungan kerjanya di daerah pemilihannya di Sulawesi Selatan beberapa waktu yang lalu. Menurutnya petani kelabakan menjual gabah basah dan kering karena harga yang ditentukan oleh Bulog sangat murah.
Pemerintah sendiri saat ini mematok harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani Rp 3.700/kg, dan GKP di tingkat penggilingan di harga Rp 3.750/kg. Sedang Gabah Kering Giling (GKG) di tingkat penggilingan dihargai Rp 4.600/kg. Harga tersebut, menurut aduan yang Luthfi dapat, masih terlalu rendah dari harga yang ditawarkan oleh penggiling lain dari luar kota. Hal itu membuat pabrik giling lebih memilih menutup pabriknya dan berhenti berproduksi.
"Pabrik giling kebingungan terutama di wilayah-wilayah penghasil beras seperti Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Sidrap dan Pinrang," terang Luthfi.
Program Sergap dibuat untuk mengendalikan harga beras di pasaran. Petani dan pabrik giling diwajibkan untuk menjual gabah mereka kepada otoritas yang mengurusi arus stok pangan Bulog. Program ini serentak dilaksanakan di seluruh wilayah dengan pendampingan ketat dari Kodim, Koramil, dan Babinsa setempat. Entah apa tujuannya, namun menurut mantan Staf Khusus Wakil Presiden itu, keterlibatan komponen TNI di desa itu terkesan represif.
"Gabah diawasi kegiatannya oleh petugas berseragam, apakah para petani kita sudah hidup seperti zaman kolonial Belanda lagi Opu?" begitu politisi Nasdem itu menirukan aduan masyarakat.
Sejak diluncurkan awal tahun ini, Sergap kerap menimbulkan gejolak antara petani dan pabrik penggilingan gabah dengan Bulog. Harga gabah yang anjlok membuat petani tidak bisa menikmati harga yang bagus.
Di awal peluncurannya, program itu sudah banyak mendapatkan penentangan. Di bulan April misalnya, petani dan para pemilik berdemo ke DPRD Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan karena disparitas harga gabah yang begitu jauh.
"Bahwa pemeritah perlu mengamankan stok pangan nasional, memang iya. Tapi kalau terus-terusan seperti ini, maka yang kasian petani. Mereka tidak pernah bisa menikmati harga yang bagus," tukas Luthfi dalam rilis Fraksi Nasdem. [rus]
Senin, 26 September 2016
Dirut Bulog Terancam Tersangka Gula Impor
Minggu, 25 September 2016
JAKARTA (HN) - Dirut Bulog dianggap bisa menjadi tersangka kasus suap penambahan kuota gula impor di Sumatera Barat yang menjerat mantan Ketua DPD Irman Gusman. KPK memiiki percakapan antara Irman dan Dirut Bulog lewat saluran telepon.
"Tersangka ditetapkan kalau ada bukti yang cukup untuk menunjukkan keterkaitan dan peran seseorang pada kasus itu," kata Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati kepada HARIAN NASIONAL di Jakarta, Minggu (25/9).
Dia menerangkan, sampai saat ini belum ada jadwal pemeriksaan KPK terhadap pimpinan Bulog. "Belum ada info jadwal riksanya," ujar Yuyuk.
Hingga kini, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka kasus dugaan suap rekomendasi penambahan kuota impor gula wilayah Sumatera Barat tahun 2016 yang diberikan Bulog kepada CV Semesta Berjaya. Ketiga tersangka itu Irman Gusman, Direktur Utama CV Semesta Berjaya Xaveriandy Sutanto, dan istrinya Memi.
Irman diduga menerima suap Rp 100 juta dari Xaveriandy dan Memi sebagai hadiah atas rekomendasi penambahan kuota impor gula untuk CV Semesta Berjaya tersebut.
Irman dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Sementara Xaveriandy dan Memi sebagai pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Wakil Ketua KPK Laode M Syarief juga mengatakan, sampai saat ini belum ada perkembangan terkait kasus Irman Gusman. "Belum ada perkembangan, soalnya penyelidik, penyidik, dan penuntut kami ada internal training di Bogor dan Bandung," ujarnya.
JAKARTA (HN) - Dirut Bulog dianggap bisa menjadi tersangka kasus suap penambahan kuota gula impor di Sumatera Barat yang menjerat mantan Ketua DPD Irman Gusman. KPK memiiki percakapan antara Irman dan Dirut Bulog lewat saluran telepon.
"Tersangka ditetapkan kalau ada bukti yang cukup untuk menunjukkan keterkaitan dan peran seseorang pada kasus itu," kata Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati kepada HARIAN NASIONAL di Jakarta, Minggu (25/9).
Dia menerangkan, sampai saat ini belum ada jadwal pemeriksaan KPK terhadap pimpinan Bulog. "Belum ada info jadwal riksanya," ujar Yuyuk.
Hingga kini, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka kasus dugaan suap rekomendasi penambahan kuota impor gula wilayah Sumatera Barat tahun 2016 yang diberikan Bulog kepada CV Semesta Berjaya. Ketiga tersangka itu Irman Gusman, Direktur Utama CV Semesta Berjaya Xaveriandy Sutanto, dan istrinya Memi.
Irman diduga menerima suap Rp 100 juta dari Xaveriandy dan Memi sebagai hadiah atas rekomendasi penambahan kuota impor gula untuk CV Semesta Berjaya tersebut.
Irman dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Sementara Xaveriandy dan Memi sebagai pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Wakil Ketua KPK Laode M Syarief juga mengatakan, sampai saat ini belum ada perkembangan terkait kasus Irman Gusman. "Belum ada perkembangan, soalnya penyelidik, penyidik, dan penuntut kami ada internal training di Bogor dan Bandung," ujarnya.
Raskin Kotor Banyak Sampah Cocok Dimakan Ayam
Minggu, 25 September 2016
Kenali.co, SENGETI - Warga Desa Mekar Sari, kecamatan Kumpeh Ulu, Muarojambi, mengeluh dengan kondisi Raskin yang diterima setiap bulan dari Bulog. Pasalnya kondisi beras yang diterima jauh dari kata layak hancur dan kotor banyak sampah. Saat dikonfirmasi wartawan warga Desa Mekar Sari yang namanya minta dirahasiakan mengatakan, kondisi beras yang diterima hanya cocok untuk dimakan ayam.
"Kami orang kecil dak banyak protes sudah dikasih bersyukur. Tapi, berasnya kalau dimasak rasonyo dk enak. Untuk makan ayam cocok lah," ungkapnya.
Kades Mekar Sari, Sempurna saat dikonfirmasi wartawan mengatakan, tidak tahu mengenai kondisi beras tersebut karena semua masalah Raskin sudah diserahkan kepada aparaturnya.
"Saya tidak tahu mengenai kondisi beras Raskin karena sudah saya serahkan kepada Sekdes dan RT. Kalau kondisi kotor dak tak layak makan itu emang dari Bulog yang langsung kami serahkan ke masyarakat," ujarnya.
Kades berharap kepada pemerintah melalui dinas terkait terutama Bulog segera menindaklanjuti masalah ini jangan sampai beras yang sampai ke masyarakat tidak layak makan hanya bisa di makan ayam. "Kasihan masyarakat miskin," kata Kades.
(wil)
https://kenali.co/berita-5994-raskin-kotor-banyak-sampah-cocok-dimakan-ayam.html
Kenali.co, SENGETI - Warga Desa Mekar Sari, kecamatan Kumpeh Ulu, Muarojambi, mengeluh dengan kondisi Raskin yang diterima setiap bulan dari Bulog. Pasalnya kondisi beras yang diterima jauh dari kata layak hancur dan kotor banyak sampah. Saat dikonfirmasi wartawan warga Desa Mekar Sari yang namanya minta dirahasiakan mengatakan, kondisi beras yang diterima hanya cocok untuk dimakan ayam.
"Kami orang kecil dak banyak protes sudah dikasih bersyukur. Tapi, berasnya kalau dimasak rasonyo dk enak. Untuk makan ayam cocok lah," ungkapnya.
Kades Mekar Sari, Sempurna saat dikonfirmasi wartawan mengatakan, tidak tahu mengenai kondisi beras tersebut karena semua masalah Raskin sudah diserahkan kepada aparaturnya.
"Saya tidak tahu mengenai kondisi beras Raskin karena sudah saya serahkan kepada Sekdes dan RT. Kalau kondisi kotor dak tak layak makan itu emang dari Bulog yang langsung kami serahkan ke masyarakat," ujarnya.
Kades berharap kepada pemerintah melalui dinas terkait terutama Bulog segera menindaklanjuti masalah ini jangan sampai beras yang sampai ke masyarakat tidak layak makan hanya bisa di makan ayam. "Kasihan masyarakat miskin," kata Kades.
(wil)
https://kenali.co/berita-5994-raskin-kotor-banyak-sampah-cocok-dimakan-ayam.html
Jumat, 23 September 2016
Politikus PDIP: Usir Bulog!
Jumat, 23 September 2016
MANADO - Menteri Pertanian Amran Sulaiman menegaskan Bulog bakal membeli jagung petani di Sulut.
Namun, faktanya penyampaikan Menteri Pertanian hanyalah bayangan surga yang lewat di telinga.
Hingga kini Bulog tidak tidak membeli jagung petani di Sulut. Sikap Bulog mengundang sorotan anggota DPRD Sulut James Tuuk.
Anggota Fraksi PDIP ini dengan tegas mengatakan, Bulog di Sulut harus diusir.
Sebab, dampak Bulog tidak membeli hasil produksi petani jagung, mengakibatkan harga jagung dari Rp 3.250 anjlok menjadi Rp 2.250.
“Luas lahan jagung di Sulut 75.000 hektar, tetapi Bulog hanya membeli satu setengah hektar,” jelasnya.
Dikatakan, Kementerian Perdagangan telah menetapkan harga dasar nasional pembelian jagung berdasarkan kadar air.
“Kadar air 20 persen dibeli Rp3.050 dijual Rp3.650, kadar air 25 persen dibeli Rp2.850 jual dipasarkan Rp3.650, kadar air 30 persen Rp2.750 dijual Rp3.650, kadar air 35 beli Rp2.500 jual 3.650. Jika kadar air 15 persen akan dihargai Rp3.150 jual Rp3.650,” terangnya.
Lebih lanjut dia menjelaskan, jika Bulog tidak membeli produksi jagung petani, maka dikhawatirkan program OD-SK 2 juta ton jagung per tahun 300.000 hektar tidak teralisasi.
“Bulog terkesan tidak mendukung program OD-SK yang dicetuskan Gubernur Olly Dondokambey,” kata Anggota Komisi I itu.
Dia menambahkan, jika harga beli murah, maka petani akan melakukan penimbunan karena tidak ada harganya.
“Kalau seperti ini maka masyarakat tidak akan menjual hasil panen karena merasa dirugikan,” pungkas Legislator Dapil Bolmong itu. (MP/sam/jpnn)
http://www.jpnn.com/read/2016/09/23/469225/Politikus-PDIP:-Usir-Bulog!-/page2
MANADO - Menteri Pertanian Amran Sulaiman menegaskan Bulog bakal membeli jagung petani di Sulut.
Namun, faktanya penyampaikan Menteri Pertanian hanyalah bayangan surga yang lewat di telinga.
Hingga kini Bulog tidak tidak membeli jagung petani di Sulut. Sikap Bulog mengundang sorotan anggota DPRD Sulut James Tuuk.
Anggota Fraksi PDIP ini dengan tegas mengatakan, Bulog di Sulut harus diusir.
Sebab, dampak Bulog tidak membeli hasil produksi petani jagung, mengakibatkan harga jagung dari Rp 3.250 anjlok menjadi Rp 2.250.
“Luas lahan jagung di Sulut 75.000 hektar, tetapi Bulog hanya membeli satu setengah hektar,” jelasnya.
Dikatakan, Kementerian Perdagangan telah menetapkan harga dasar nasional pembelian jagung berdasarkan kadar air.
“Kadar air 20 persen dibeli Rp3.050 dijual Rp3.650, kadar air 25 persen dibeli Rp2.850 jual dipasarkan Rp3.650, kadar air 30 persen Rp2.750 dijual Rp3.650, kadar air 35 beli Rp2.500 jual 3.650. Jika kadar air 15 persen akan dihargai Rp3.150 jual Rp3.650,” terangnya.
Lebih lanjut dia menjelaskan, jika Bulog tidak membeli produksi jagung petani, maka dikhawatirkan program OD-SK 2 juta ton jagung per tahun 300.000 hektar tidak teralisasi.
“Bulog terkesan tidak mendukung program OD-SK yang dicetuskan Gubernur Olly Dondokambey,” kata Anggota Komisi I itu.
Dia menambahkan, jika harga beli murah, maka petani akan melakukan penimbunan karena tidak ada harganya.
“Kalau seperti ini maka masyarakat tidak akan menjual hasil panen karena merasa dirugikan,” pungkas Legislator Dapil Bolmong itu. (MP/sam/jpnn)
http://www.jpnn.com/read/2016/09/23/469225/Politikus-PDIP:-Usir-Bulog!-/page2
Kelewatan, Bulog Edarkan Raskin Tidak Layak Konsumsi di Maros
Kamis, 22 September 2016
RAKYATKU.COM, MAROS - Puluhan karung beras untuk rakyat miskin (raskin) yang tidak layak konsumsi--berwarna hitam dan hancur--nyatanya terdistribusi oleh bulog di sejumlah Kantor Desa dan Kelurahan di Maros. Salah satunya, raskin yang baru tiba di Kantor Lurah Pallantikang Kecamatan Maros Baru.
Kepala Kelurahan Pallantikang, Andi Baso Arman mengatakan, beras raskin yang didistribusikan Bulog ke Kantor Lurah Pallantikang belum sempat dibagi ke penerima raskin. Namun dari sekian banyak beras raskin yang tiba di Kantor Lurah, ada dua karung robek, sehingga beras yang ada di dalamnya terhambur dengan warna kuning nyaris kehitam-hitaman.
"Beras raskin yang berwarna hitam dan pecah-pecah ditemukan secara tidak sengaja, kebetulan ada karung yang robek jadi berasnya kelihatan," jelas Baso Arman, Kamis (22/9/2016).
Dikatakan Arman, dua karung beras raskin yang rusak, karungnya serta isinya yang sama yakni berwarna kuning kehitam-hitaman dan hancur. "Padahal sebelumnya kami dapat jatah beras raskin cukup bagus. Tapi baru kali ini kami dapat beras raskin rusak. Kami duga Bulog menggilir wilayah yang dapat jatah raskin yang rusak seperti yang kami terima sekarang ini," ungkap Baso Arman.
Sementara itu, Kepala Gudang Bulog Batangase, Andi Hamzah yang dihubungi mengatakan, beras raskin yang tidak layak komsumsi yang ditemukan di Kantor Lurah Pallantikang akan diganti.
"Beras yang tidak layak komsumsi kami minta untuk tidak dibagi, karena kami dari Bulog akan segera menggantikan dengan beras yang baik. Berapapun banyaknya beras raskin yang ditemukan rusak, akan kami ganti sepanjang ada laporan masuk," janji Andi Hamzah.
RAKYATKU.COM, MAROS - Puluhan karung beras untuk rakyat miskin (raskin) yang tidak layak konsumsi--berwarna hitam dan hancur--nyatanya terdistribusi oleh bulog di sejumlah Kantor Desa dan Kelurahan di Maros. Salah satunya, raskin yang baru tiba di Kantor Lurah Pallantikang Kecamatan Maros Baru.
Kepala Kelurahan Pallantikang, Andi Baso Arman mengatakan, beras raskin yang didistribusikan Bulog ke Kantor Lurah Pallantikang belum sempat dibagi ke penerima raskin. Namun dari sekian banyak beras raskin yang tiba di Kantor Lurah, ada dua karung robek, sehingga beras yang ada di dalamnya terhambur dengan warna kuning nyaris kehitam-hitaman.
"Beras raskin yang berwarna hitam dan pecah-pecah ditemukan secara tidak sengaja, kebetulan ada karung yang robek jadi berasnya kelihatan," jelas Baso Arman, Kamis (22/9/2016).
Dikatakan Arman, dua karung beras raskin yang rusak, karungnya serta isinya yang sama yakni berwarna kuning kehitam-hitaman dan hancur. "Padahal sebelumnya kami dapat jatah beras raskin cukup bagus. Tapi baru kali ini kami dapat beras raskin rusak. Kami duga Bulog menggilir wilayah yang dapat jatah raskin yang rusak seperti yang kami terima sekarang ini," ungkap Baso Arman.
Sementara itu, Kepala Gudang Bulog Batangase, Andi Hamzah yang dihubungi mengatakan, beras raskin yang tidak layak komsumsi yang ditemukan di Kantor Lurah Pallantikang akan diganti.
"Beras yang tidak layak komsumsi kami minta untuk tidak dibagi, karena kami dari Bulog akan segera menggantikan dengan beras yang baik. Berapapun banyaknya beras raskin yang ditemukan rusak, akan kami ganti sepanjang ada laporan masuk," janji Andi Hamzah.
KPK Telusuri Keterlibatan Direktur Bulog
Kamis, 22 September 2016
JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan kasus dugaan suap pengurusan perkara pidana kuota distribusi gula impor non-SNI dengan menelusuri dugaan keterlibatan oknum direktur di Perum Bulog.
Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha menyatakan, penelusuran ini dilakukan karena adanya dugaan telepon dari tersangka kasus ini yang juga Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) nonaktif Irman Gusman kepada oknum direktur Perum Bulog. Sambungan telepon itu diduga sebagai lobi untuk meloloskan keinginan Direktur Utama CV Semesta Berjaya Xaveriandy Sutanto, yang juga tersangka dalam kasus ini.
”Penyidik pasti memanggil pihak-pihak yang diduga mengetahui atau mengalami perbuatan tersangka, siapa pun,” tandas Priharsa di Jakarta kemarin. Dia juga menyatakan penyidik masih mengembangkan kasus dugaan suap pengurusan perkara atas nama Xaveriandy dan suap pemberian rekomendasi distribusi gula impor dengan tersangka Xaveriandy, Memi (istri Xaveriandy), dan Irman Gusman.
Kemarin penyidik memeriksa Memi sebagai saksi untuk tersangka Irman Gusman. KPK, ungkap Priharsa, mempersilakan Irman maupun keluarga dan tim kuasa hukumnya membantah tidak mengetahui untuk apa Rp100 juta yang diberikan Xaveriandy dan Memi.
”Buktibukti apa saja yang dimiliki KPK akan disampaikan di sidang. Tapi KPK yakin ada lebih dari dua alat bukti permulaan yang cukup bahwa IG melakukan tipikor dalam hal ini penerimaan uang. Mengenai jumlah Rp1 miliar yang dipertanyakan, dalam Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor itu untuk kerugian negara, tapi suap tidak perlu Rp1 miliar. Berapa pun jumlahnya, tetap suap,” tandasnya.
Priharsa juga membenarkan, kemarin Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat (Kejati Sumbar) Farizal diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Xaveriandy Sutanto. Pemeriksaan ini adalah penjadwalan ulang dari pemeriksaan Senin (19/9). Saat itu, Farizal batal diperiksa karena masih diperiksa terkait etik oleh Jamwas Kejagung.
Dari hasil koordinasi KPK dengan Kejagung, akhirnya Farizal diantarkan tim Jamwas. ”Kalau soal penahanan F, saya belum terima informasi permohonan penahanan dari penyidik ke pimpinan,” kata Priharsa. Farizal sudah ditetapkan tersangka penerima suap Rp365 juta dari Xaveriandy Sutanto.
Penerimaan suap tersebut terkait dengan pengurusan perkara pidana kuota distribusi gula impor non-SNI dengan terdakwa Xaveriandy yang disidangkan di Pengadilan Negeri Padang, Sumbar. Farizal memenuhi panggilan pemeriksaan sekitar pukul 11.45 WIB. Farizal datang dengan didampingi enam personel dari Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung (Kejagung) yang dipimpin Inspektur Muda Pengawasan Bagian Kepegawaian Jamwas Wito.
Saat tiba, Farizal yang mengenakan kemeja krem terang lengan pendek tidak mengucapkan apa-apa. Dia hanya menunduk sembari memasuki ruang steril. Selepas pemeriksaan, Farizal kembali terlihat di ruang steril sekitar pukul 18.08 WIB. Dikonfirmasi berbagai pertanyaan, Farizal hanya celingak-celinguk.
Farizal pun menepis berbagai alat perekam dan kamera milik wartawan saat disinggung kapan penerimaan Rp365 juta dan ke mana saja uang mengalir. Farizal juga bergeming ketika ditanya apakah Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar Widodo Supriyadi mengetahui kasus ini. ”Aduh..aduh , kaki saya sakit. Kaki saya sakit,” kata Farizal. Farizal pun terus berjalan keluar menuju pintu masuk mobil dan tetap puluhan alat perekam dan kamera milik wartawan.
Aksi Farizal yang kabur dan berupaya menghindari kejaran wartawan menjadi tontonan para pengendara yang terjebak macet di depan Gedung KPK. Tidak memperoleh kesempatan kabur dan menaiki taksi ataupun kendaraan umum, Farizal mengitari jalanan di depan pagar dan kembali masuk ke halaman Gedung KPK lewat pintu masuk motor.
Petugas keamanan KPK yang tadinya mengira Farizal sudah pulang kemudian mengawal dan mendampingi Farizal yang hendak kembali ke ruang steril. Sekitar pukul 18.11 hingga pukul 19.20 WIB, Farizal masih terlihat di ruang steril. Empat tim Jamwas yang dipimpin Inspektur Muda Pengawasan Bagian Kepegawaian Jamwas Wito datang sekitar pukul 19.20 WIB guna menjemput Farizal.
Beberapa menit kemudian, Farizal dengan diapit ketat tim Jamwas keluar pukul 19.26 WIB. Wito mengatakan, pemeriksaan terhadap Farizal dengan membawanya ke KPK merupakan hasil koordinasi yang tujuannya memberikan solusi terbaik demi penegakan hukum.
Menurut Wito, Farizal baru datang dari Sumbar pada Selasa (20/9) malam. Farizal langsung diinapkan di kejaksaan. Terkait perilaku pelanggaran disiplin, menurut dia sedang dilakukan klarifikasi. ”Semua yang di Sumbar seperti yang disampaikan Pak Jamwas dan Jaksa Agung sudah dimintai keterangan.
Termasuk Kajati dan Aspidsus Kejati Sumbar dan beberapa. Malam ini istirahat (di Kejagung),” ungkap Wito. Untuk pemeriksaan terhadap Farizal, lanjutnya, memang ada koordinasi dan komunikasi antara Jaksa Agung M Prasetyo dan pimpinan KPK.
Disinggung apakah ada uang yang diterima Farizal mengalir ke jaksa-jaksa lain atau atasannya, Wito belum mau mendahului. Menurut dia, biarkan proses hukum di KPK berjalan. ”Kami menghormati proses hukum KPK. Jadi sama-sama menghormati asas praduga tidak bersalah. Kalau (Farizal) terbukti melanggar PP 53, kalau terbukti (melanggar kode etik), ya diberhentikan,” tandasnya.
sabir laluhu
http://www.koran-sindo.com/news.php?r=0&n=17&date=2016-09-22
JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan kasus dugaan suap pengurusan perkara pidana kuota distribusi gula impor non-SNI dengan menelusuri dugaan keterlibatan oknum direktur di Perum Bulog.
Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha menyatakan, penelusuran ini dilakukan karena adanya dugaan telepon dari tersangka kasus ini yang juga Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) nonaktif Irman Gusman kepada oknum direktur Perum Bulog. Sambungan telepon itu diduga sebagai lobi untuk meloloskan keinginan Direktur Utama CV Semesta Berjaya Xaveriandy Sutanto, yang juga tersangka dalam kasus ini.
”Penyidik pasti memanggil pihak-pihak yang diduga mengetahui atau mengalami perbuatan tersangka, siapa pun,” tandas Priharsa di Jakarta kemarin. Dia juga menyatakan penyidik masih mengembangkan kasus dugaan suap pengurusan perkara atas nama Xaveriandy dan suap pemberian rekomendasi distribusi gula impor dengan tersangka Xaveriandy, Memi (istri Xaveriandy), dan Irman Gusman.
Kemarin penyidik memeriksa Memi sebagai saksi untuk tersangka Irman Gusman. KPK, ungkap Priharsa, mempersilakan Irman maupun keluarga dan tim kuasa hukumnya membantah tidak mengetahui untuk apa Rp100 juta yang diberikan Xaveriandy dan Memi.
”Buktibukti apa saja yang dimiliki KPK akan disampaikan di sidang. Tapi KPK yakin ada lebih dari dua alat bukti permulaan yang cukup bahwa IG melakukan tipikor dalam hal ini penerimaan uang. Mengenai jumlah Rp1 miliar yang dipertanyakan, dalam Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor itu untuk kerugian negara, tapi suap tidak perlu Rp1 miliar. Berapa pun jumlahnya, tetap suap,” tandasnya.
Priharsa juga membenarkan, kemarin Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat (Kejati Sumbar) Farizal diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Xaveriandy Sutanto. Pemeriksaan ini adalah penjadwalan ulang dari pemeriksaan Senin (19/9). Saat itu, Farizal batal diperiksa karena masih diperiksa terkait etik oleh Jamwas Kejagung.
Dari hasil koordinasi KPK dengan Kejagung, akhirnya Farizal diantarkan tim Jamwas. ”Kalau soal penahanan F, saya belum terima informasi permohonan penahanan dari penyidik ke pimpinan,” kata Priharsa. Farizal sudah ditetapkan tersangka penerima suap Rp365 juta dari Xaveriandy Sutanto.
Penerimaan suap tersebut terkait dengan pengurusan perkara pidana kuota distribusi gula impor non-SNI dengan terdakwa Xaveriandy yang disidangkan di Pengadilan Negeri Padang, Sumbar. Farizal memenuhi panggilan pemeriksaan sekitar pukul 11.45 WIB. Farizal datang dengan didampingi enam personel dari Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung (Kejagung) yang dipimpin Inspektur Muda Pengawasan Bagian Kepegawaian Jamwas Wito.
Saat tiba, Farizal yang mengenakan kemeja krem terang lengan pendek tidak mengucapkan apa-apa. Dia hanya menunduk sembari memasuki ruang steril. Selepas pemeriksaan, Farizal kembali terlihat di ruang steril sekitar pukul 18.08 WIB. Dikonfirmasi berbagai pertanyaan, Farizal hanya celingak-celinguk.
Farizal pun menepis berbagai alat perekam dan kamera milik wartawan saat disinggung kapan penerimaan Rp365 juta dan ke mana saja uang mengalir. Farizal juga bergeming ketika ditanya apakah Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar Widodo Supriyadi mengetahui kasus ini. ”Aduh..aduh , kaki saya sakit. Kaki saya sakit,” kata Farizal. Farizal pun terus berjalan keluar menuju pintu masuk mobil dan tetap puluhan alat perekam dan kamera milik wartawan.
Aksi Farizal yang kabur dan berupaya menghindari kejaran wartawan menjadi tontonan para pengendara yang terjebak macet di depan Gedung KPK. Tidak memperoleh kesempatan kabur dan menaiki taksi ataupun kendaraan umum, Farizal mengitari jalanan di depan pagar dan kembali masuk ke halaman Gedung KPK lewat pintu masuk motor.
Petugas keamanan KPK yang tadinya mengira Farizal sudah pulang kemudian mengawal dan mendampingi Farizal yang hendak kembali ke ruang steril. Sekitar pukul 18.11 hingga pukul 19.20 WIB, Farizal masih terlihat di ruang steril. Empat tim Jamwas yang dipimpin Inspektur Muda Pengawasan Bagian Kepegawaian Jamwas Wito datang sekitar pukul 19.20 WIB guna menjemput Farizal.
Beberapa menit kemudian, Farizal dengan diapit ketat tim Jamwas keluar pukul 19.26 WIB. Wito mengatakan, pemeriksaan terhadap Farizal dengan membawanya ke KPK merupakan hasil koordinasi yang tujuannya memberikan solusi terbaik demi penegakan hukum.
Menurut Wito, Farizal baru datang dari Sumbar pada Selasa (20/9) malam. Farizal langsung diinapkan di kejaksaan. Terkait perilaku pelanggaran disiplin, menurut dia sedang dilakukan klarifikasi. ”Semua yang di Sumbar seperti yang disampaikan Pak Jamwas dan Jaksa Agung sudah dimintai keterangan.
Termasuk Kajati dan Aspidsus Kejati Sumbar dan beberapa. Malam ini istirahat (di Kejagung),” ungkap Wito. Untuk pemeriksaan terhadap Farizal, lanjutnya, memang ada koordinasi dan komunikasi antara Jaksa Agung M Prasetyo dan pimpinan KPK.
Disinggung apakah ada uang yang diterima Farizal mengalir ke jaksa-jaksa lain atau atasannya, Wito belum mau mendahului. Menurut dia, biarkan proses hukum di KPK berjalan. ”Kami menghormati proses hukum KPK. Jadi sama-sama menghormati asas praduga tidak bersalah. Kalau (Farizal) terbukti melanggar PP 53, kalau terbukti (melanggar kode etik), ya diberhentikan,” tandasnya.
sabir laluhu
http://www.koran-sindo.com/news.php?r=0&n=17&date=2016-09-22
KPK Bisa Periksa Pejabat Bulog
Kamis, 22 September 2016
JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) La Ode M Syarief mengatakan, KPK akan mendalami keterlibatan pejabat internal Perum Bulog, dalam kasus dugaan suap impor gula.
"Harus dilakukan penyelidikan lebih lengkap," katanya, Rabu (21/9).
Dia mengatakan, pendalaman itu disebabkan ada rekomendasi dari Irman bagi CV Semesta Berjaya dalam pembagian kuota impor gula. Namun, La Ode enggan menjelaskan lebih dalam terkait pembicaraan antara Irman dengan direktur utama (dirut) Bulog dalam pemberian kuota impor gula tersebut.
"Ini sudah materi penyelidikan (ada atau tidak pembicaraan antara Irman dengan dirut Bulog). Yang bisa mengantar KPK ke sana karena ada pembicaraan," ujarnya.
Uang suap yang diterima Irman diduga sebagai hadiah atas pemberian rekomendasi yang disampaikan lisan kepada Bulog. "Rekomendasi disampaikan melalui pembicaraan menggunakan telepon," ujar La Ode.
Meski demikian, KPK belum memberi tahu pejabat Bulog yang menjadi lawan bicara Irman saat menyampaikan rekomendasi.
Sebelumnya, Kuasa Hukum Irman Gusman, Razman Arif Nasution, meminta KPK memeriksa Bulog terkait perkara dugaan suap tambahan kuota impor gula yang menimpa kliennya. "Saya minta Bulog dipanggil," katanya.
Dirut Bulog Djarot Kusumayakti membantah menerima rekomendasi kuota impor gula dari Irman. Dia mengklaim, Irman tak memiliki keterkaitan dengan proses impor gula Bulog. Dalam setiap penyaluran gula harus ada syarat dan ketentuannya, tidak ada syarat-syarat rekomendasi.
Djarot menjelaskan, untuk penguatan stok gula, Bulog membeli gula baik dari dalam negeri maupun luar negeri atau impor. Sedangkan, untuk pembelian dari dalam negeri Bulog membeli ke PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI). antara, ed: Muhammad Hafil
JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) La Ode M Syarief mengatakan, KPK akan mendalami keterlibatan pejabat internal Perum Bulog, dalam kasus dugaan suap impor gula.
"Harus dilakukan penyelidikan lebih lengkap," katanya, Rabu (21/9).
Dia mengatakan, pendalaman itu disebabkan ada rekomendasi dari Irman bagi CV Semesta Berjaya dalam pembagian kuota impor gula. Namun, La Ode enggan menjelaskan lebih dalam terkait pembicaraan antara Irman dengan direktur utama (dirut) Bulog dalam pemberian kuota impor gula tersebut.
"Ini sudah materi penyelidikan (ada atau tidak pembicaraan antara Irman dengan dirut Bulog). Yang bisa mengantar KPK ke sana karena ada pembicaraan," ujarnya.
Uang suap yang diterima Irman diduga sebagai hadiah atas pemberian rekomendasi yang disampaikan lisan kepada Bulog. "Rekomendasi disampaikan melalui pembicaraan menggunakan telepon," ujar La Ode.
Meski demikian, KPK belum memberi tahu pejabat Bulog yang menjadi lawan bicara Irman saat menyampaikan rekomendasi.
Sebelumnya, Kuasa Hukum Irman Gusman, Razman Arif Nasution, meminta KPK memeriksa Bulog terkait perkara dugaan suap tambahan kuota impor gula yang menimpa kliennya. "Saya minta Bulog dipanggil," katanya.
Dirut Bulog Djarot Kusumayakti membantah menerima rekomendasi kuota impor gula dari Irman. Dia mengklaim, Irman tak memiliki keterkaitan dengan proses impor gula Bulog. Dalam setiap penyaluran gula harus ada syarat dan ketentuannya, tidak ada syarat-syarat rekomendasi.
Djarot menjelaskan, untuk penguatan stok gula, Bulog membeli gula baik dari dalam negeri maupun luar negeri atau impor. Sedangkan, untuk pembelian dari dalam negeri Bulog membeli ke PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI). antara, ed: Muhammad Hafil
Irman Gusman Kontak Petinggi Bulog, Minta Kuota Gula DKI Dialihkan ke Sumbar
Kamis, 22 September 2016
Jakarta - Modus tindak pidana yang diduga dilakukan eks Ketua DPD Irman Gusman mulai terbuka. Berdasarkan hasil sadapan KPK, Irman Gusman diketahui mengontak petinggi Bulog, meminta kuota impor gula 3 ribu ton milik Jakarta dialihkan ke Sumatera Barat.
"Sebetulnya dia itu bukan kuota. Sebetulnya kan ingin itu kan diambilkan dari kuota untuk Jakarta. Itu diambilkan 3.000 (ton) supaya dialihkan ke Sumatera Barat," kata Pimpinan KPK Alexander Marwata saat berbincang, Kamis (22/9/2016).
Alex menjelaskan, dari hasil sadapan telepon memang diketahui Irman mengontak petinggi Bulog. Dalam percakapan itu, Irman langsung menyebut nama Xaveriandy Sutanto sebagai pihak yang bisa dipercaya untuk menyalurkan gula impor di Sumatera Barat.
"Dia minta bulog, bilang 'ada teman saya di sana yang bisa dipercaya'. Ya seperti itulah. Ya cuma itu aja merekomendasikan. Bahwa di Sumbar ada si XS," jelas Alex.
Pihak KPK pun masih mendalami soal apakah uang Rp 100 juta yang ditemukan saat menangkap Irman adalah pemberian pertama atau ada pemberian sebelumnya. Yang pasti, KPK akan membongkar tuntas kasus ini.
"Itu kan sedang didalami oleh penyidik. Sejauh ini yang diterima kan baru Rp 100 juta. Apakah Rp 100 juta itu baru uang muka atau apa, itu masih didalami penyidik," ujar Alex.
"Ibaratnya tadi sudah dikatakan. Itu baru rantingnya. Batang, cabangnya, pohonnya itu belum tergambarkan. Kita juga berharap nanti bisa menyasar untuk impor gula secara keseluruhan. Kita berharap itu tidak hanya mengambil rantingnya. Tapi kita bisa menangani untuk menertibkan impor gula. Itu kan bagus," tegasnya.
Seperti diketahui, Irman Gusman ditangkap KPK usai menerima suap dari Bos CV Semesta Berjaya, Xaveriandy Sutanto sebesar Rp 100 juta. Uang diberikan untuk pengaturan kuota impor gula di Sumatera Barat, tempat Irman berasal.
(kha/rvk)
Jakarta - Modus tindak pidana yang diduga dilakukan eks Ketua DPD Irman Gusman mulai terbuka. Berdasarkan hasil sadapan KPK, Irman Gusman diketahui mengontak petinggi Bulog, meminta kuota impor gula 3 ribu ton milik Jakarta dialihkan ke Sumatera Barat.
"Sebetulnya dia itu bukan kuota. Sebetulnya kan ingin itu kan diambilkan dari kuota untuk Jakarta. Itu diambilkan 3.000 (ton) supaya dialihkan ke Sumatera Barat," kata Pimpinan KPK Alexander Marwata saat berbincang, Kamis (22/9/2016).
Alex menjelaskan, dari hasil sadapan telepon memang diketahui Irman mengontak petinggi Bulog. Dalam percakapan itu, Irman langsung menyebut nama Xaveriandy Sutanto sebagai pihak yang bisa dipercaya untuk menyalurkan gula impor di Sumatera Barat.
"Dia minta bulog, bilang 'ada teman saya di sana yang bisa dipercaya'. Ya seperti itulah. Ya cuma itu aja merekomendasikan. Bahwa di Sumbar ada si XS," jelas Alex.
Pihak KPK pun masih mendalami soal apakah uang Rp 100 juta yang ditemukan saat menangkap Irman adalah pemberian pertama atau ada pemberian sebelumnya. Yang pasti, KPK akan membongkar tuntas kasus ini.
"Itu kan sedang didalami oleh penyidik. Sejauh ini yang diterima kan baru Rp 100 juta. Apakah Rp 100 juta itu baru uang muka atau apa, itu masih didalami penyidik," ujar Alex.
"Ibaratnya tadi sudah dikatakan. Itu baru rantingnya. Batang, cabangnya, pohonnya itu belum tergambarkan. Kita juga berharap nanti bisa menyasar untuk impor gula secara keseluruhan. Kita berharap itu tidak hanya mengambil rantingnya. Tapi kita bisa menangani untuk menertibkan impor gula. Itu kan bagus," tegasnya.
Seperti diketahui, Irman Gusman ditangkap KPK usai menerima suap dari Bos CV Semesta Berjaya, Xaveriandy Sutanto sebesar Rp 100 juta. Uang diberikan untuk pengaturan kuota impor gula di Sumatera Barat, tempat Irman berasal.
(kha/rvk)
Kamis, 22 September 2016
DPR Minta Perbaiki Pengelolaan Beras Bulog
Rabu, 21 September 2016
Skalanews - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron menekankan pentingnya perbaikan dalam manajemen pengelolaan dan penyaluran Badan Urusan Logistik (Bulog) agar beras yang disalurkan bisa tetap dalam kondisi baik.
"Kami menemukan beberapa hal yang harus diperhatikan, kalau pengadaan beras impor tahun 2015 kondisinya masih cukup baik, tetapi pengadaan beras lokal kondisinya sudah tidak baik," kata Herman Khaeron dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (20/7).
Menurut Herman, pengelolaan beras oleh Bulog harus dikelola dengan benar karena pengadaan beras lokal rentan tehadap kerusakan dan cenderung tidak bisa bertahan dalam jangka waktu lama.
Dalam kondisi demikian, politisi Partai Demokrat itu mengingatkan jangan sampai Bulog mengoplos atau mencampur beras yang sudah tidak berkualitas dengan beras yang lebih baik.
Untuk itu, ujar dia, perlu ada pengaturan atau tata kelola yang lebih baik. Sistem periodisasi baik pemasukan dan pengeluaran harus sejalan dengan kualitas yang dihasilkan.
Herman juga mengingatkan bahwa tugas Bulog saat ini bertambah seiring dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 48 Tahun 2016 yang memberi kewenangan terhadap Bulog guna mengelola 11 komoditas.
Sebelumnya, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas mendorong pembentukan lembaga pangan nasional sebagaimana diamanatkan dalam UU No 18/2012 tentang Pangan.
"Badan Pangan itu wajib karena sudah diamanatkan dalam UU dengan menyebutkan pembentukan sebuah lembaga pangan nasional," kata Supratman Andi Agtas.
Menurut dia, lembaga pangan yang kuat itu sangat dibutuhkan tidak hanya untuk koordinasi tetapi juga harus mampu mengakses penuh terkait dengan hal seperti distribusi, stok, dan harga.
Pada saat ini, penugasan ketahanan pangan nasional dijalankan lembaga Perum Bulog, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian BUMN.
Untuk itu, politisi Partai Gerindra itu menilai hal tersebut menjadi kurang terorganisasi dengan baik dan terkesan tumpang tindih. (bus/ant)
http://skalanews.com/detail/politik/271895-DPR-Minta-Perbaiki-Pengelolaan-Beras-Bulog
Skalanews - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron menekankan pentingnya perbaikan dalam manajemen pengelolaan dan penyaluran Badan Urusan Logistik (Bulog) agar beras yang disalurkan bisa tetap dalam kondisi baik.
"Kami menemukan beberapa hal yang harus diperhatikan, kalau pengadaan beras impor tahun 2015 kondisinya masih cukup baik, tetapi pengadaan beras lokal kondisinya sudah tidak baik," kata Herman Khaeron dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (20/7).
Menurut Herman, pengelolaan beras oleh Bulog harus dikelola dengan benar karena pengadaan beras lokal rentan tehadap kerusakan dan cenderung tidak bisa bertahan dalam jangka waktu lama.
Dalam kondisi demikian, politisi Partai Demokrat itu mengingatkan jangan sampai Bulog mengoplos atau mencampur beras yang sudah tidak berkualitas dengan beras yang lebih baik.
Untuk itu, ujar dia, perlu ada pengaturan atau tata kelola yang lebih baik. Sistem periodisasi baik pemasukan dan pengeluaran harus sejalan dengan kualitas yang dihasilkan.
Herman juga mengingatkan bahwa tugas Bulog saat ini bertambah seiring dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 48 Tahun 2016 yang memberi kewenangan terhadap Bulog guna mengelola 11 komoditas.
Sebelumnya, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas mendorong pembentukan lembaga pangan nasional sebagaimana diamanatkan dalam UU No 18/2012 tentang Pangan.
"Badan Pangan itu wajib karena sudah diamanatkan dalam UU dengan menyebutkan pembentukan sebuah lembaga pangan nasional," kata Supratman Andi Agtas.
Menurut dia, lembaga pangan yang kuat itu sangat dibutuhkan tidak hanya untuk koordinasi tetapi juga harus mampu mengakses penuh terkait dengan hal seperti distribusi, stok, dan harga.
Pada saat ini, penugasan ketahanan pangan nasional dijalankan lembaga Perum Bulog, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian BUMN.
Untuk itu, politisi Partai Gerindra itu menilai hal tersebut menjadi kurang terorganisasi dengan baik dan terkesan tumpang tindih. (bus/ant)
http://skalanews.com/detail/politik/271895-DPR-Minta-Perbaiki-Pengelolaan-Beras-Bulog
Bulog Dituding Untung Besar dari Impor Daging Kerbau
Rabu, 21 September 2016
JAKARTA - Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI) menilai, keputusan pemerintah untuk mengimpor daging kerbau dari India hanya menguntungkan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog). Pasalnya pemerintah hanya menunjuk Bulog untuk mendistribusikan daging kerbau yang hingga akhir tahun ditargetkan mencapai 10 ribu ton.
(Baca Juga: Peternak Sapi di Ambang Kehancuran Terimbas Impor Daging Kerbau)
Ketua APDI Asnawi mengatakan, harga beli daging kerbau di India yaitu sekitar Rp46 ribu per kg dengan tambahan ongkos operasional maka modal Bulog sekitar Rp53 ribu per kg. Daging kerbau tersebut dijual ke 43 pasar di Tanah Air.
"Teman-teman di pasar diminta untuk harga tebus kisaran di atas Rp59 ribu sampai Rp60 ribu dan tidak boleh dijual lebih dari Rp65 ribu per kg," katanya dalam Roundtabel Discussion Koran Sindo, Jakarta, Rabu (21/9/2016).
Artinya, kata dia, dengan modal tersebut maka Bulog mendapatkan keuntungan kotor sekitar Rp10 ribu sampai Rp19 ribu per kg. Lebih jauh, Bulog juga hanya tinggal duduk manis karena modal, izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan lokalisasi telah disiapkan pemerintah.
"Ini yang mengais keuntungan paling besar adalah Bulog. Ini bisnis anyar, siapa yang diuntungkan? Menurut saya yang diuntungkan itu Bulog. Dia modal diberikan dengan bunga murah, izin disiapkan, termasuk RPH disiapkan. Jadi lo tinggal duduk manis doang," imbuh dia.
Asnawi menambahkan, keputusan pemerintah untuk mengimpor daging kerbau dari India juga memukul pedagang sapi lokal. Sebab, harga daging kerbau yang murah tidak sebanding dengan daging sapi yang memang lebih mahal di pasaran.
"Kalau pemerintah gempur pasar becek dengan daging kerbau itu bukan apple to apple. Harusnya sapi dengan sapi," tandasnya.
JAKARTA - Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI) menilai, keputusan pemerintah untuk mengimpor daging kerbau dari India hanya menguntungkan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog). Pasalnya pemerintah hanya menunjuk Bulog untuk mendistribusikan daging kerbau yang hingga akhir tahun ditargetkan mencapai 10 ribu ton.
(Baca Juga: Peternak Sapi di Ambang Kehancuran Terimbas Impor Daging Kerbau)
Ketua APDI Asnawi mengatakan, harga beli daging kerbau di India yaitu sekitar Rp46 ribu per kg dengan tambahan ongkos operasional maka modal Bulog sekitar Rp53 ribu per kg. Daging kerbau tersebut dijual ke 43 pasar di Tanah Air.
"Teman-teman di pasar diminta untuk harga tebus kisaran di atas Rp59 ribu sampai Rp60 ribu dan tidak boleh dijual lebih dari Rp65 ribu per kg," katanya dalam Roundtabel Discussion Koran Sindo, Jakarta, Rabu (21/9/2016).
Artinya, kata dia, dengan modal tersebut maka Bulog mendapatkan keuntungan kotor sekitar Rp10 ribu sampai Rp19 ribu per kg. Lebih jauh, Bulog juga hanya tinggal duduk manis karena modal, izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan lokalisasi telah disiapkan pemerintah.
"Ini yang mengais keuntungan paling besar adalah Bulog. Ini bisnis anyar, siapa yang diuntungkan? Menurut saya yang diuntungkan itu Bulog. Dia modal diberikan dengan bunga murah, izin disiapkan, termasuk RPH disiapkan. Jadi lo tinggal duduk manis doang," imbuh dia.
Asnawi menambahkan, keputusan pemerintah untuk mengimpor daging kerbau dari India juga memukul pedagang sapi lokal. Sebab, harga daging kerbau yang murah tidak sebanding dengan daging sapi yang memang lebih mahal di pasaran.
"Kalau pemerintah gempur pasar becek dengan daging kerbau itu bukan apple to apple. Harusnya sapi dengan sapi," tandasnya.
KPK Buka Kemungkinan Dalami Keterlibatan Pejabat Bulog
Rabu, 21 September 2016
Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) La Ode M Syarief mengatakan, institusinya kemungkinan akan mendalami keterlibatan pejabat internal Perusahaam Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) dalam kasus dugaan suap mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman.
"Tergantung hasil pengembangan, kalau ada buktinya yang kearah sana harus dilakukan penyelidikan lebih lengkap," katanya sebelum menghadiri Rapat Dengar Pendapat di Ruang Rapat Komisi III DPR, Jakarta, Rabu (21/9).
La Ode mengatakan, pendalaman itu disebabkan ada rekomendasi dari Irman bagi CV Semesta Berjaya dalam pembagian kuota impor gula.
Namun, La Ode enggan menjelaskan lebih dalam apakah ada pembicaraan antara Irman dan dirut Bulog dalam pemberian kuota impor gula tersebut.
"Ini sudah materi penyelidikan (ada atau tidak pembicaraan antara Irman dengan dirut Bulog). Yang bisa mengantar KPK ke sana karena ada pembicaraan," ujar dia.
Selain itu La Ode mengatakan, KPK sedang menyelidiki lebih dalam apakah uang sebesar Rp 100 juta yang diberikan kepada Irman merupakan pemberian pertama atau bukan.
Namun dia menegaskan, penyidik KPK menyita uang Rp 100 juta saat operasi tangkap tangan (OTT) pada Sabtu (17/9) dinihari.
"Kami juga belum tahu (apakah Rp 100 juta adalah pemberian pertama), sedang kami selidiki," kata dia.
Sebelumnya, KPK menetapkan Ketua DPD Irman Gusman (IG) dan dua lainnya, yakni XSS dan MNI sebagai tersangka terkait dugaan korupsi kuota gula impor untuk wilayah Sumatera Barat.
KPK menetapkan status tersangka pada tiga orang yakni XSS, MNI dan IG terkait tindak korupsi pada penyelenggara negara," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (17/9).
Dia menjelaskan kronologis dimulai ketika KPK menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jakarta, Jumat malam.
Kejadian bermula ketika XSS, MNI dan WS (adik dari XSS dan MNI) mendatangi rumah IG pada Jumat (16/9) pukul 22.15.
Kemudian sekitar Sabtu (17/9) pukul 00.30 WIB, ketiganya keluar dari rumah IG dan tim KPK menghampiri ketiganya ketika berada di dalam mobil yang masih parkir di halaman rumah IG.
"Petugas KPK kemudian meminta mereka untuk masuk kembali ke dalam rumah dan meminta IG agar menyerahkan bungkusan berisi uang yang berasal dari XSS dan MNI," kata Agus.
Bungkusan tersebut ternyata merupakan uang senilai Rp100 juta yang merupakan “uang jasa” rekomendasi untuk kuota impor gula wilayah Sumatera Barat.
Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) La Ode M Syarief mengatakan, institusinya kemungkinan akan mendalami keterlibatan pejabat internal Perusahaam Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) dalam kasus dugaan suap mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman.
"Tergantung hasil pengembangan, kalau ada buktinya yang kearah sana harus dilakukan penyelidikan lebih lengkap," katanya sebelum menghadiri Rapat Dengar Pendapat di Ruang Rapat Komisi III DPR, Jakarta, Rabu (21/9).
La Ode mengatakan, pendalaman itu disebabkan ada rekomendasi dari Irman bagi CV Semesta Berjaya dalam pembagian kuota impor gula.
Namun, La Ode enggan menjelaskan lebih dalam apakah ada pembicaraan antara Irman dan dirut Bulog dalam pemberian kuota impor gula tersebut.
"Ini sudah materi penyelidikan (ada atau tidak pembicaraan antara Irman dengan dirut Bulog). Yang bisa mengantar KPK ke sana karena ada pembicaraan," ujar dia.
Selain itu La Ode mengatakan, KPK sedang menyelidiki lebih dalam apakah uang sebesar Rp 100 juta yang diberikan kepada Irman merupakan pemberian pertama atau bukan.
Namun dia menegaskan, penyidik KPK menyita uang Rp 100 juta saat operasi tangkap tangan (OTT) pada Sabtu (17/9) dinihari.
"Kami juga belum tahu (apakah Rp 100 juta adalah pemberian pertama), sedang kami selidiki," kata dia.
Sebelumnya, KPK menetapkan Ketua DPD Irman Gusman (IG) dan dua lainnya, yakni XSS dan MNI sebagai tersangka terkait dugaan korupsi kuota gula impor untuk wilayah Sumatera Barat.
KPK menetapkan status tersangka pada tiga orang yakni XSS, MNI dan IG terkait tindak korupsi pada penyelenggara negara," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (17/9).
Dia menjelaskan kronologis dimulai ketika KPK menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jakarta, Jumat malam.
Kejadian bermula ketika XSS, MNI dan WS (adik dari XSS dan MNI) mendatangi rumah IG pada Jumat (16/9) pukul 22.15.
Kemudian sekitar Sabtu (17/9) pukul 00.30 WIB, ketiganya keluar dari rumah IG dan tim KPK menghampiri ketiganya ketika berada di dalam mobil yang masih parkir di halaman rumah IG.
"Petugas KPK kemudian meminta mereka untuk masuk kembali ke dalam rumah dan meminta IG agar menyerahkan bungkusan berisi uang yang berasal dari XSS dan MNI," kata Agus.
Bungkusan tersebut ternyata merupakan uang senilai Rp100 juta yang merupakan “uang jasa” rekomendasi untuk kuota impor gula wilayah Sumatera Barat.
Irman Gusman Tersangka Suap, Pejabat Bulog Sumbar 'Menghilang'
Rabu, 21 September 2016
Liputan6.com, Padang - Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua DPD Irman Gusman sebagai tersangka dugaan suap kuota impor gula, kantor Perum Bulog Divre Sumatera Barat terlihat sepi. Sejumlah pejabat yang berwenang memberikan informasi tidak berada di kantor.
"Kepala Divre sedang ke Jakarta, ke kantor pusat," ujar petugas keamanan kantor Bulog Divre, Padang, Sumatera Barat, Rabu (21/09/2016).
Pria yang enggan menyebutkan namanya itu mengaku, tidak mengetahui agenda kegiatan para petinggi Bulog Divre yang sedang tidak berada di ruangan.
"Kalau Pak Endi, Kabid PP (Pelayanan Publik) di Rumah Sakit BMC, barusan terjatuh di kantor. Hasil scan, tulang kakinya retak, mau dioperasi," ujar dia.
Sedangkan, Humas Bulog Sumatera Barat Gusnita Wati disebut-sebut sedang bertugas di Pesisir Selatan, Sumbar. "Kabid Minkeu (administrasi keuangan) ada, tapi beliau tidak berwenang," kata sekuriti itu.
Ketua DPD Irman Gusman ditangkap KPK di rumah dinasnya, Jakarta Selatan pada Sabtu dini hari 17 September 2016.
Irman diduga menerima suap kuota impor gula senilai Rp 100 juta dari bos CV Semesta Berjaya Xaveriandy Sutanto. Tim penyidik KPK telah menggeledah gudang gula milik Xaveriandy di Jalan By Pass, Padang, Sumbar.
Xaveriandy juga diduga menyuap jaksa penuntut umum Pengadilan Negeri Padang, Sumbar, Farizal terkait peredaran gula non-SNI di Padang.
Dalam kasus ini, Xaveriandy ditetapkan sebagai terdakwa dan tengah menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Padang.
Sebelumnya, Dirut Bulog Djarot Kusumayakti membantah menerima rekomendasi kuota impor gula dari Irman.
"Yang bersangkutan, tidak ada hubungannya dengan proses importasi gula oleh Bulog. Dan untuk bisa ikut menyalurkan gula, jelas ada syarat dan ketentuannya. Yang pasti, tidak ada syarat-syarat rekomendasi," ucap Djarot kepada Liputan6.com, Minggu 18 September 2016.
Liputan6.com, Padang - Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua DPD Irman Gusman sebagai tersangka dugaan suap kuota impor gula, kantor Perum Bulog Divre Sumatera Barat terlihat sepi. Sejumlah pejabat yang berwenang memberikan informasi tidak berada di kantor.
"Kepala Divre sedang ke Jakarta, ke kantor pusat," ujar petugas keamanan kantor Bulog Divre, Padang, Sumatera Barat, Rabu (21/09/2016).
Pria yang enggan menyebutkan namanya itu mengaku, tidak mengetahui agenda kegiatan para petinggi Bulog Divre yang sedang tidak berada di ruangan.
"Kalau Pak Endi, Kabid PP (Pelayanan Publik) di Rumah Sakit BMC, barusan terjatuh di kantor. Hasil scan, tulang kakinya retak, mau dioperasi," ujar dia.
Sedangkan, Humas Bulog Sumatera Barat Gusnita Wati disebut-sebut sedang bertugas di Pesisir Selatan, Sumbar. "Kabid Minkeu (administrasi keuangan) ada, tapi beliau tidak berwenang," kata sekuriti itu.
Ketua DPD Irman Gusman ditangkap KPK di rumah dinasnya, Jakarta Selatan pada Sabtu dini hari 17 September 2016.
Irman diduga menerima suap kuota impor gula senilai Rp 100 juta dari bos CV Semesta Berjaya Xaveriandy Sutanto. Tim penyidik KPK telah menggeledah gudang gula milik Xaveriandy di Jalan By Pass, Padang, Sumbar.
Xaveriandy juga diduga menyuap jaksa penuntut umum Pengadilan Negeri Padang, Sumbar, Farizal terkait peredaran gula non-SNI di Padang.
Dalam kasus ini, Xaveriandy ditetapkan sebagai terdakwa dan tengah menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Padang.
Sebelumnya, Dirut Bulog Djarot Kusumayakti membantah menerima rekomendasi kuota impor gula dari Irman.
"Yang bersangkutan, tidak ada hubungannya dengan proses importasi gula oleh Bulog. Dan untuk bisa ikut menyalurkan gula, jelas ada syarat dan ketentuannya. Yang pasti, tidak ada syarat-syarat rekomendasi," ucap Djarot kepada Liputan6.com, Minggu 18 September 2016.
Rabu, 21 September 2016
Irman Akui Hubungi Kepala Bulog
Rabu, 21 September 2016
Jaksa Farizal Akan Diserahkan ke KPK
JAKARTA- Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman mengaku pernah menghubungi Kepala Bulog Djarot Kusumayakti untuk menanyakan tingginya harga gula di Padang, Sumatera Barat. Dalam komunikasi melalui telepon itu, Irman meminta Kepala Bulog menekan harga gula di Padang dengan memberikan kuota gula kepada CV Semesta Berjaya. ”Pak Irman tidak bantah itu (telepon Kepala Bulog).
Dia bilang, ‘Pak ini kok gula di Sumbar kurang-kurang terus’. Kemudian Bulog (Djarot) bilang ‘iya Pak nanti kami bantu’,” kata pengacara Irman, Razman Arief Nasution, di kantor KPK, Selasa (20/9).
Mitra
Telepon dari Irman kepada Djarot itu terjadi menjelang Idul Fitri 2016. Razman menjelaskan, saat itu Djarot mengatakan, untuk menekan harga gula, Irman harus memiliki mitra yang dapat menyalurkan gula ke Sumbar. ”Karena ini skala kecil, dihubungilah Ibu Memi (istri Direktur Utama CV Semesta Berjaya, Xaveriandy Sutanto),” kata Razman.
Meski demikian, dia membantah telepon tersebut adalah bentuk intervensi kliennya kepada Bulog. Irman hingga kemarin terus diperiksa KPK sebagai tersangka penerima suap terkait pengaturan kuota gula impor. Demikian pula tersangka penyuap, Xaveriandy Sutanto dan Memi.
Di lain pihak, jaksa Kejati Sumatera Barat Farizal ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK menyusul penangkapan Ketua DPD Irman Gusman. Jaksa Agung M Prasetyo mengatakan, Farizal akan diberhentikan sementara dari jabatannya dan segera diserahkan ke KPK. ”Nanti setelah diperiksa Jamwas, kami antar ke Pak Agus (Ketua KPK Agus Rahardjo),” kata Prasetyo di Istana Kepresidenan.
Prasetyo mengatakan, Jaksa Agung Muda Pengawas (Jamwas) telah memanggil Farizal untuk diperiksa lebih lanjut terkait dugaan suap Rp 365 juta yang dia terima. Jaksa Agung Muda Pengawasan Widyopramono mengatakan, pihaknya juga akan memeriksa atasan Farizal terkait kasus suap dari Xaveriandy Sutanto yang merupakan terdakwa kasus penyelundupan gula. Atasan yang dimaksud adalah Kepala Kejati Sumbar, Asisten Tindak Pidana Khusus, Asisten Tindak Pidana Umum, dan Asisten Pengawasan Kejati Sumbar.
Menurut Widyo, jajaran pimpinan Kejati Sumbar juga bertanggung jawab sesuai peran dan fungsi masing-masing, antaranya pengawasan melekat terhadap bawahan. Mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus itu mengatakan, pihaknya tengah berkordinasi dengan KPK yang telah menetapkan Farizal sebagai tersangka.
Gebrak Meja
Sementara itu, suasana DPD memanas saat rapat paripurna di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (20/9). Ini terjadi karena ada dua kubu dengan aspirasi berbeda. Satu ingin mempertahankan Irman, yang lain berniat mencopotnya. Sebagian anggota DPD yang dimotori Ketua Badan Kehormatan (BK) DPD AM Fatwa secara tegas ingin memberhentikan Irman Gusman. Tapi sejumlah anggota yang lain masih ingin mempertahankan Irman, minimal hingga ada putusan praperadilan yang akan diajukan kubu Irman.
Dalam rapat itu, Wakil Ketua DPD GKR Hemas mengumumkan, telah menerima surat dari KPK. Isinya soal penetapan tersangka Irman. Belum diterimanya surat tersebut pada rapat Senin (19/9) dijadikan alasan untuk tidak membuat keputusan terkait jabatan Irman sebagai Ketua DPD. Namun, begitu surat diterima, sebagian anggota tetap membela Irman dan berebut mengajukan interupsi. Hal ini tidak dibiarkan berkepanjangan oleh AM Fatwa.
Dia meminta semua pihak berjiwa negarawan. Fatwa mengingatkan, jabatan hanya titipan Tuhan ‘’Kita minta pimpinan DPD berjiwa kenegarawanan,” tegasnya sambil menggebrak meja. Hemas kemudian menawarkan agar pembahasan posisi Irman dikembalikan ke panitia musyawarah. Namun tawaran itu masih memunculkan adu interupsi para senator. ‘’Kalau kita tunda, kita akan digoreng terus,’’ujar Fatwa lantang. Ia pun menyampaikan laporan BK soal pemberhentian Irman.
Anggota DPD Bahar Ngitung menyebutkan, seharusnya pemberhentian Ketua DPD dilakukan dalam rapat paripurna luar biasa. Dia pun menyinggung kemungkinan Irman mengajukan gugatan praperadilan. Menurutnya, ada beberapa tata kerja BK yang tidak dilalui. ‘’Kenapa kita tidak hubungi Pak Irman untuk minta mundur daripada diberhentikan dengan tidak hormat,’’papar Bahar. Anggota DPD Ghazali Abas mengatakan, DPD perlu menjaga marwah lembaga. Bagaimana mungkin lembaga terhormat dipimpin seseorang yang berstatus tersangka. ‘’Jangan sampai DPD tenggelam karena suatu masalah. Seseorang yang sudah pakai baju oranye (rompi tahanan KPK-red) tidak akan dicopot lagi,’’tegasnya. Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad di ujung paripurna menegaskan bahwa keputusan Badan Kehormatan soal pemberhentian Irman final dan mengikat.
Farouk lalu membacakan surat nomor 609/23/09/2016 bertanggal 19 September 2016 tersebut. Surat itu berisi penjelasan KPK yang menyidik kasus Irman Gusman dan bahwa Irman sudah ditahan. Pimpinan DPD juga menerima surat dari pengacara Irman yang menyatakan, akan ada pengajuan gugatan praperadilan dalam waktu dekat. Karena itu, pengacara Irman meminta agar tidak ada keputusan soal kedudukan politik Irman. Farouk lalu mengutip Tatib DPD Pasal 119 ayat 4 dan 5 yang juga dibahas dalam rapat BK DPD.
Pasal tersebut menyatakan, dalam hal ditemukan terdapat indikasi pelanggaran dan atau diperoleh informasi tentang penyelidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, Badan Kehormatan menyampaikan keputusan tentang penonaktifan pimpinan dimaksud. Dengan demikian, perdebatan dan pembelaan para senator tidak memengaruhi keputusan BK. Pemberhentian Irman final meskipun tidak ada proses pengambilan keputusan dalam rapat paripurna. (K24,J13-59)
http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/irman-akui-hubungi-kepala-bulog/
Jaksa Farizal Akan Diserahkan ke KPK
JAKARTA- Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman mengaku pernah menghubungi Kepala Bulog Djarot Kusumayakti untuk menanyakan tingginya harga gula di Padang, Sumatera Barat. Dalam komunikasi melalui telepon itu, Irman meminta Kepala Bulog menekan harga gula di Padang dengan memberikan kuota gula kepada CV Semesta Berjaya. ”Pak Irman tidak bantah itu (telepon Kepala Bulog).
Dia bilang, ‘Pak ini kok gula di Sumbar kurang-kurang terus’. Kemudian Bulog (Djarot) bilang ‘iya Pak nanti kami bantu’,” kata pengacara Irman, Razman Arief Nasution, di kantor KPK, Selasa (20/9).
Mitra
Telepon dari Irman kepada Djarot itu terjadi menjelang Idul Fitri 2016. Razman menjelaskan, saat itu Djarot mengatakan, untuk menekan harga gula, Irman harus memiliki mitra yang dapat menyalurkan gula ke Sumbar. ”Karena ini skala kecil, dihubungilah Ibu Memi (istri Direktur Utama CV Semesta Berjaya, Xaveriandy Sutanto),” kata Razman.
Meski demikian, dia membantah telepon tersebut adalah bentuk intervensi kliennya kepada Bulog. Irman hingga kemarin terus diperiksa KPK sebagai tersangka penerima suap terkait pengaturan kuota gula impor. Demikian pula tersangka penyuap, Xaveriandy Sutanto dan Memi.
Di lain pihak, jaksa Kejati Sumatera Barat Farizal ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK menyusul penangkapan Ketua DPD Irman Gusman. Jaksa Agung M Prasetyo mengatakan, Farizal akan diberhentikan sementara dari jabatannya dan segera diserahkan ke KPK. ”Nanti setelah diperiksa Jamwas, kami antar ke Pak Agus (Ketua KPK Agus Rahardjo),” kata Prasetyo di Istana Kepresidenan.
Prasetyo mengatakan, Jaksa Agung Muda Pengawas (Jamwas) telah memanggil Farizal untuk diperiksa lebih lanjut terkait dugaan suap Rp 365 juta yang dia terima. Jaksa Agung Muda Pengawasan Widyopramono mengatakan, pihaknya juga akan memeriksa atasan Farizal terkait kasus suap dari Xaveriandy Sutanto yang merupakan terdakwa kasus penyelundupan gula. Atasan yang dimaksud adalah Kepala Kejati Sumbar, Asisten Tindak Pidana Khusus, Asisten Tindak Pidana Umum, dan Asisten Pengawasan Kejati Sumbar.
Menurut Widyo, jajaran pimpinan Kejati Sumbar juga bertanggung jawab sesuai peran dan fungsi masing-masing, antaranya pengawasan melekat terhadap bawahan. Mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus itu mengatakan, pihaknya tengah berkordinasi dengan KPK yang telah menetapkan Farizal sebagai tersangka.
Gebrak Meja
Sementara itu, suasana DPD memanas saat rapat paripurna di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (20/9). Ini terjadi karena ada dua kubu dengan aspirasi berbeda. Satu ingin mempertahankan Irman, yang lain berniat mencopotnya. Sebagian anggota DPD yang dimotori Ketua Badan Kehormatan (BK) DPD AM Fatwa secara tegas ingin memberhentikan Irman Gusman. Tapi sejumlah anggota yang lain masih ingin mempertahankan Irman, minimal hingga ada putusan praperadilan yang akan diajukan kubu Irman.
Dalam rapat itu, Wakil Ketua DPD GKR Hemas mengumumkan, telah menerima surat dari KPK. Isinya soal penetapan tersangka Irman. Belum diterimanya surat tersebut pada rapat Senin (19/9) dijadikan alasan untuk tidak membuat keputusan terkait jabatan Irman sebagai Ketua DPD. Namun, begitu surat diterima, sebagian anggota tetap membela Irman dan berebut mengajukan interupsi. Hal ini tidak dibiarkan berkepanjangan oleh AM Fatwa.
Dia meminta semua pihak berjiwa negarawan. Fatwa mengingatkan, jabatan hanya titipan Tuhan ‘’Kita minta pimpinan DPD berjiwa kenegarawanan,” tegasnya sambil menggebrak meja. Hemas kemudian menawarkan agar pembahasan posisi Irman dikembalikan ke panitia musyawarah. Namun tawaran itu masih memunculkan adu interupsi para senator. ‘’Kalau kita tunda, kita akan digoreng terus,’’ujar Fatwa lantang. Ia pun menyampaikan laporan BK soal pemberhentian Irman.
Anggota DPD Bahar Ngitung menyebutkan, seharusnya pemberhentian Ketua DPD dilakukan dalam rapat paripurna luar biasa. Dia pun menyinggung kemungkinan Irman mengajukan gugatan praperadilan. Menurutnya, ada beberapa tata kerja BK yang tidak dilalui. ‘’Kenapa kita tidak hubungi Pak Irman untuk minta mundur daripada diberhentikan dengan tidak hormat,’’papar Bahar. Anggota DPD Ghazali Abas mengatakan, DPD perlu menjaga marwah lembaga. Bagaimana mungkin lembaga terhormat dipimpin seseorang yang berstatus tersangka. ‘’Jangan sampai DPD tenggelam karena suatu masalah. Seseorang yang sudah pakai baju oranye (rompi tahanan KPK-red) tidak akan dicopot lagi,’’tegasnya. Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad di ujung paripurna menegaskan bahwa keputusan Badan Kehormatan soal pemberhentian Irman final dan mengikat.
Farouk lalu membacakan surat nomor 609/23/09/2016 bertanggal 19 September 2016 tersebut. Surat itu berisi penjelasan KPK yang menyidik kasus Irman Gusman dan bahwa Irman sudah ditahan. Pimpinan DPD juga menerima surat dari pengacara Irman yang menyatakan, akan ada pengajuan gugatan praperadilan dalam waktu dekat. Karena itu, pengacara Irman meminta agar tidak ada keputusan soal kedudukan politik Irman. Farouk lalu mengutip Tatib DPD Pasal 119 ayat 4 dan 5 yang juga dibahas dalam rapat BK DPD.
Pasal tersebut menyatakan, dalam hal ditemukan terdapat indikasi pelanggaran dan atau diperoleh informasi tentang penyelidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, Badan Kehormatan menyampaikan keputusan tentang penonaktifan pimpinan dimaksud. Dengan demikian, perdebatan dan pembelaan para senator tidak memengaruhi keputusan BK. Pemberhentian Irman final meskipun tidak ada proses pengambilan keputusan dalam rapat paripurna. (K24,J13-59)
http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/irman-akui-hubungi-kepala-bulog/
Miris! Raskin dari Bulog Berkutu dan Berbau Tak Sedap
Selasa, 20 September 2016
Muratara, Sumselupdate.com – Bantuan beras bagi masyarakat miskin dari pemerintah tidak layak konsumsi lantaran berkutu dan berbau tidak sedap.
Kasus memiriskan ini terungkap di Desa Pantai, Kecamatan Muara Rupit yang diberikan melalui pihak Bulog kepada Pelaksana Jabatan Sementara (Pjs) Kepala Desa (Kades) Desa Pantai, David Haryadi, Senin (19/9) malam.
Menurut David Haryadi, dirinya tidak menerima kondisi beras tersebut dan akan berupaya mengembalikannya ke pihak Bulog, karena dikhawatirkan malah akan memicu polemik di masyarakat.
“Kami tidak terima dengan kondisi berasnya. Ini rencananya akan kami kembalikan,” ungkapnya, Selasa (20/9).
Ia menyampaikan, beras bulog yang diberikan oleh pemerintah ini biasanya sebanyak 7.200 kilogram yang dibagikan per triwulan atau tiga bulan sekali.
“Kita sangat sayangkan, karena beras tersebut tidak layak kosumsi. Selain banyak kutu berwarna kekuning-kuningan, berasnya juga berbau dan kualitas pun tidak baik untuk di konsumsi,” kata dia.
Ia berharap, agar pihak Bulog dapat memberikan beras dengan kualitas lebih baik, minimal warga tidak kecewa saat mengonsumsi berasnya.
“Sebab masyarakat miskin pun, butuh pasokan makanan yang sehat,” tegasnya.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Musirawas Utara (Muratara), Zainal Arifin Daud saat dihubungi menjelaskan, pihaknya telah menerima laporan tersebut dan telah ditindaklanjuti.
“Kita memang akui kecolongan terkait hal ini. Tapi, pembagian beras ini kan banyak. Jadi tidak bisa terkontrol satu persatu. Memang, kita ada tim yang biasa melakukan pengecekan, tetapi kebanyakan kades saat ini sering mengambil sendiri berasnya sebelum kita bagikan. Itu yang terkadang lepas dari pengawasan terkait kualitas berasnya,” kata dia.
Sementara itu, Kepala Kansilog Perum Bulog Lubuklinggau, Joko Susilo mengaku, pihaknya telah melakukan penarikan kembali beras tersebut setelah mendapatkan informasi bahwa beras tersebut berkutu dan berbau tidak sedap.
“Memang benar, tetapi sudah kita lakukan penarikan kembali. Tetapi, untuk beras penggantinya belum kita kirimkan lagi. Setelah dapat informasi itu, langsung kita tarik. Mungkin ini tidak terpantau. Sebab, sering sekali saat masih berada di gudang, kutu-kutu kadang terlihat tidak ada. Namun, setelah didistribusikan baru ketahuan,” ungkapnya. (ain)
http://sumselupdate.com/miris-raskin-dari-bulog-berkutu-dan-berbau-tak-sedap/
Muratara, Sumselupdate.com – Bantuan beras bagi masyarakat miskin dari pemerintah tidak layak konsumsi lantaran berkutu dan berbau tidak sedap.
Kasus memiriskan ini terungkap di Desa Pantai, Kecamatan Muara Rupit yang diberikan melalui pihak Bulog kepada Pelaksana Jabatan Sementara (Pjs) Kepala Desa (Kades) Desa Pantai, David Haryadi, Senin (19/9) malam.
Menurut David Haryadi, dirinya tidak menerima kondisi beras tersebut dan akan berupaya mengembalikannya ke pihak Bulog, karena dikhawatirkan malah akan memicu polemik di masyarakat.
“Kami tidak terima dengan kondisi berasnya. Ini rencananya akan kami kembalikan,” ungkapnya, Selasa (20/9).
Ia menyampaikan, beras bulog yang diberikan oleh pemerintah ini biasanya sebanyak 7.200 kilogram yang dibagikan per triwulan atau tiga bulan sekali.
“Kita sangat sayangkan, karena beras tersebut tidak layak kosumsi. Selain banyak kutu berwarna kekuning-kuningan, berasnya juga berbau dan kualitas pun tidak baik untuk di konsumsi,” kata dia.
Ia berharap, agar pihak Bulog dapat memberikan beras dengan kualitas lebih baik, minimal warga tidak kecewa saat mengonsumsi berasnya.
“Sebab masyarakat miskin pun, butuh pasokan makanan yang sehat,” tegasnya.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Musirawas Utara (Muratara), Zainal Arifin Daud saat dihubungi menjelaskan, pihaknya telah menerima laporan tersebut dan telah ditindaklanjuti.
“Kita memang akui kecolongan terkait hal ini. Tapi, pembagian beras ini kan banyak. Jadi tidak bisa terkontrol satu persatu. Memang, kita ada tim yang biasa melakukan pengecekan, tetapi kebanyakan kades saat ini sering mengambil sendiri berasnya sebelum kita bagikan. Itu yang terkadang lepas dari pengawasan terkait kualitas berasnya,” kata dia.
Sementara itu, Kepala Kansilog Perum Bulog Lubuklinggau, Joko Susilo mengaku, pihaknya telah melakukan penarikan kembali beras tersebut setelah mendapatkan informasi bahwa beras tersebut berkutu dan berbau tidak sedap.
“Memang benar, tetapi sudah kita lakukan penarikan kembali. Tetapi, untuk beras penggantinya belum kita kirimkan lagi. Setelah dapat informasi itu, langsung kita tarik. Mungkin ini tidak terpantau. Sebab, sering sekali saat masih berada di gudang, kutu-kutu kadang terlihat tidak ada. Namun, setelah didistribusikan baru ketahuan,” ungkapnya. (ain)
http://sumselupdate.com/miris-raskin-dari-bulog-berkutu-dan-berbau-tak-sedap/
Pengacara Irman Gusman Minta KPK Periksa Dirut Bulog
SELASA, 20 SEPTEMBER 2016
TEMPO.CO, Jakarta - Pengacara Irman Gusman, Razman Arif Nasution, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memeriksa Bulog terkait dengan perkara dugaan suap tambahan kuota impor gula yang menimpa kliennya. "Saya minta Bulog dipanggil," kata dia di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa, 20 September 2016.
Dalam perkara ini, KPK menetapkan Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Irman Gusman sebagai tersangka. Ia diduga menerima suap Rp 100 juta dari Direktur CV Semesta Berjaya Xaveriandy Sutanto dan istrinya, Memi, agar memberikan rekomendasi kepada Bulog untuk menambah kuota impor gula bagi perusahaan itu.
Razman membenarkan bahwa Irman pernah menghubungi Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti untuk memberikan rekomendasi soal impor gula. "Pak Irman tidak bantah itu," kata dia.
Menurut Razman, alasan Irman menelepon Djarot saat itu adalah karena ia mengecek harga gula di pasar telah naik. Sebelumnya ia menelepon Memi, pengusaha gula yang ia kenal. Memi mengatakan harga gula naik lantaran pasokan kurang. Memi lalu meminta Irman menghubungi Bulog agar membantu menambah pasokan.
Saat menghubungi Djarot, kata Razman, Irman bertanya ihwal pasokan gula di Sumatera Barat yang menipis. Lantas Djarot mengatakan bersedia membantu caranya dengan mencari mitra. "Karena ini skala kecil, dihubungilah Bu Memi," kata Razman.
Razman pun meminta Djarot diperiksa untuk menjelaskan duduk perkara. Selain itu, Razman juga meminta KPK memanggil Wali Kota serta Gubernur Sumatera Barat untuk membuktikan Irman telah melakukan kunjungan lapang untuk cek harga. "Supaya fair. Jelas kan? Benar nggak saat itu Irman ada di lapangan? Benar nggak saat itu harga gula naik? Kan gitu," kata dia.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi memasukkan nama Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti dalam daftar pemeriksaan saksi kasus dugaan suap penambahan kuota gula impor yang menyeret Irman Gusman. Meski demikian, Pelaksana Harian Kepala Biro Hubungan Masyarakat KPK Yuyuk Andrianti Iskak enggan berkomentar soal kepastian waktu pemanggilan dan pemeriksaan.
"Penyidik akan memeriksa semua pihak yang diduga mengetahui dan memiliki keterangan yang relevan," kata Yuyuk.
Kasus ini berawal saat penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap tangan Irman Gusman bersama Direktur Utama CV Semesta Berjaya Xaveriandy Sutanto dan istrinya, Memi saat transaksi suap, Jumat pekan lalu. Irman diduga memperdagangkan pengaruhnya sebagai pejabat negara untuk membantu CV Semesta memperoleh tambahan kuota gula impor dari Bulog.
Menurut KPK, Irman pernah menyampaikan keinginan CV Semesta kepada Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti secara lisan. Xaveriandy kemudian memberikan fee kepada Irman sebesar Rp 100 juta.
MAYA AYU PUSPITASARI | FRANSISCO ROSARIANS
TEMPO.CO, Jakarta - Pengacara Irman Gusman, Razman Arif Nasution, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memeriksa Bulog terkait dengan perkara dugaan suap tambahan kuota impor gula yang menimpa kliennya. "Saya minta Bulog dipanggil," kata dia di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa, 20 September 2016.
Dalam perkara ini, KPK menetapkan Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Irman Gusman sebagai tersangka. Ia diduga menerima suap Rp 100 juta dari Direktur CV Semesta Berjaya Xaveriandy Sutanto dan istrinya, Memi, agar memberikan rekomendasi kepada Bulog untuk menambah kuota impor gula bagi perusahaan itu.
Razman membenarkan bahwa Irman pernah menghubungi Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti untuk memberikan rekomendasi soal impor gula. "Pak Irman tidak bantah itu," kata dia.
Menurut Razman, alasan Irman menelepon Djarot saat itu adalah karena ia mengecek harga gula di pasar telah naik. Sebelumnya ia menelepon Memi, pengusaha gula yang ia kenal. Memi mengatakan harga gula naik lantaran pasokan kurang. Memi lalu meminta Irman menghubungi Bulog agar membantu menambah pasokan.
Saat menghubungi Djarot, kata Razman, Irman bertanya ihwal pasokan gula di Sumatera Barat yang menipis. Lantas Djarot mengatakan bersedia membantu caranya dengan mencari mitra. "Karena ini skala kecil, dihubungilah Bu Memi," kata Razman.
Razman pun meminta Djarot diperiksa untuk menjelaskan duduk perkara. Selain itu, Razman juga meminta KPK memanggil Wali Kota serta Gubernur Sumatera Barat untuk membuktikan Irman telah melakukan kunjungan lapang untuk cek harga. "Supaya fair. Jelas kan? Benar nggak saat itu Irman ada di lapangan? Benar nggak saat itu harga gula naik? Kan gitu," kata dia.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi memasukkan nama Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti dalam daftar pemeriksaan saksi kasus dugaan suap penambahan kuota gula impor yang menyeret Irman Gusman. Meski demikian, Pelaksana Harian Kepala Biro Hubungan Masyarakat KPK Yuyuk Andrianti Iskak enggan berkomentar soal kepastian waktu pemanggilan dan pemeriksaan.
"Penyidik akan memeriksa semua pihak yang diduga mengetahui dan memiliki keterangan yang relevan," kata Yuyuk.
Kasus ini berawal saat penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap tangan Irman Gusman bersama Direktur Utama CV Semesta Berjaya Xaveriandy Sutanto dan istrinya, Memi saat transaksi suap, Jumat pekan lalu. Irman diduga memperdagangkan pengaruhnya sebagai pejabat negara untuk membantu CV Semesta memperoleh tambahan kuota gula impor dari Bulog.
Menurut KPK, Irman pernah menyampaikan keinginan CV Semesta kepada Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti secara lisan. Xaveriandy kemudian memberikan fee kepada Irman sebesar Rp 100 juta.
MAYA AYU PUSPITASARI | FRANSISCO ROSARIANS
Selasa, 20 September 2016
Begini Klarifikasi Bulog Terkait Persoalan Impor Gula
Senin, 19 September 2016
JAKARTA, kini.co.id – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Isman Gusman resmi ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia diduga menerima uang suap Rp 100 juta, dari Direktur Utama PT CVSB XSS dan istrinya MMI, terkait pengaturan kuota impor gula. Komisi antirasuah itu menyebut, Irman memberikan rekomendasi lisan kepada Dirut Bulog. Untuk mengklarifikasi kabar tersebut, Perum Bulog pun menggelar acara Konferensi Pers, Senin, (19/9/2016). Dalam kesempatan tersebut Direktur Pengadaan Perum Bulog Wahyu mengatakan pihaknya tidak akan mencideraui kegiatan stabilisasi harga yang ditugaskan kepada Bulog, dengan tindakan yang merusak nama baik institusinya. “Karena penugasan stabilisasi harga kepada Perum Bulog merupakan tugas mulia yang akan dilaksanakan sebaik mungkin, dengan kemampuan dan pengerahan seluruh sumber daya yang dimiliki,” tuturnya di Kantor Perum Bulog, Jakarta Selatan, Senin, (19/9/2016). Wahyu menjelaskan pelaksanaan penjualan gula Bulog dalam rangka stabilisasi harga, selain dengan operasi pasar langsung, juga dilakukan melalui pedagang gula yang mempunyai jaringan distribusi. Sementara itu terkait CV Semesta Berjaya (SB) yang juga terlibat dalam kasus tersebut. Wahyu mengklarifikasi bahwa perusahaan tersebut merupakan salah satu mitra penyalur gula Perum Bulog yang berdomisili di Padang Sumatera Barat dan tidak ada hubungannya dengan kegiatan importasi gula yang dilaksanakan oleh Perum Bulog. “Tapi penyalur yang diduga memberikan suap kepada Irman Gusman tersebut tidak ada kaitannya sama sekali dengan kegiatan importasi gula yang dilakukan Bulog,” katanya. Dia menambahkan bahwa pihaknya tidak akan mengintervensi proses penyidikan yang tengah dilakukan oleh lembaga antirasuah itu. “Bahkan kami mendukung KPK untuk mengusut tuntas kasus tersebut,” Sebelumnya saat penangkapan Irman, Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan bahwa Ketua DPD Irman Gusman diduga memberikan rekomendasi lisan kepada Badan Urusan Logistik (Bulog), terkait kuota impor gula. “Sudah dijelasin kemarin, IG (Irman Gusman) memberikan rekomendasi lisan pada Dirut Bulog,” katanya. Menurut informasi yang diperolehnya, rekomendasi itu langsung disampaikan oleh Irman melalui telepon. Hal inilah yang menurut Laode timbul adanya pemberian dugaan suap. “Rekomendasi disampaikan melalui pembicaraan menggunakan telepon,” ungkap Laode. Sebagai informasi KPK menetapkan Ketua DPD Irman Gusman sebagai tersangka, karena diduga menerima uang suap Rp 100 juta untuk memuluskan kuota impor gula. Irman ditangkap bersama tiga orang di rumah dinasnya pada Jumat malam 16 September 2016. KPK juga menyita barang bukti berupa uang Rp 100 juta, yang diduga sebagai uang suap yang diberikan kepada Irman. Uang tersebut diambil KPK dari tangan Irman, tak lama setelah tiga orang yang diduga sebagai penyuap itu, meninggalkan rumah Irman Gusman.
JAKARTA, kini.co.id – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Isman Gusman resmi ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia diduga menerima uang suap Rp 100 juta, dari Direktur Utama PT CVSB XSS dan istrinya MMI, terkait pengaturan kuota impor gula. Komisi antirasuah itu menyebut, Irman memberikan rekomendasi lisan kepada Dirut Bulog. Untuk mengklarifikasi kabar tersebut, Perum Bulog pun menggelar acara Konferensi Pers, Senin, (19/9/2016). Dalam kesempatan tersebut Direktur Pengadaan Perum Bulog Wahyu mengatakan pihaknya tidak akan mencideraui kegiatan stabilisasi harga yang ditugaskan kepada Bulog, dengan tindakan yang merusak nama baik institusinya. “Karena penugasan stabilisasi harga kepada Perum Bulog merupakan tugas mulia yang akan dilaksanakan sebaik mungkin, dengan kemampuan dan pengerahan seluruh sumber daya yang dimiliki,” tuturnya di Kantor Perum Bulog, Jakarta Selatan, Senin, (19/9/2016). Wahyu menjelaskan pelaksanaan penjualan gula Bulog dalam rangka stabilisasi harga, selain dengan operasi pasar langsung, juga dilakukan melalui pedagang gula yang mempunyai jaringan distribusi. Sementara itu terkait CV Semesta Berjaya (SB) yang juga terlibat dalam kasus tersebut. Wahyu mengklarifikasi bahwa perusahaan tersebut merupakan salah satu mitra penyalur gula Perum Bulog yang berdomisili di Padang Sumatera Barat dan tidak ada hubungannya dengan kegiatan importasi gula yang dilaksanakan oleh Perum Bulog. “Tapi penyalur yang diduga memberikan suap kepada Irman Gusman tersebut tidak ada kaitannya sama sekali dengan kegiatan importasi gula yang dilakukan Bulog,” katanya. Dia menambahkan bahwa pihaknya tidak akan mengintervensi proses penyidikan yang tengah dilakukan oleh lembaga antirasuah itu. “Bahkan kami mendukung KPK untuk mengusut tuntas kasus tersebut,” Sebelumnya saat penangkapan Irman, Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan bahwa Ketua DPD Irman Gusman diduga memberikan rekomendasi lisan kepada Badan Urusan Logistik (Bulog), terkait kuota impor gula. “Sudah dijelasin kemarin, IG (Irman Gusman) memberikan rekomendasi lisan pada Dirut Bulog,” katanya. Menurut informasi yang diperolehnya, rekomendasi itu langsung disampaikan oleh Irman melalui telepon. Hal inilah yang menurut Laode timbul adanya pemberian dugaan suap. “Rekomendasi disampaikan melalui pembicaraan menggunakan telepon,” ungkap Laode. Sebagai informasi KPK menetapkan Ketua DPD Irman Gusman sebagai tersangka, karena diduga menerima uang suap Rp 100 juta untuk memuluskan kuota impor gula. Irman ditangkap bersama tiga orang di rumah dinasnya pada Jumat malam 16 September 2016. KPK juga menyita barang bukti berupa uang Rp 100 juta, yang diduga sebagai uang suap yang diberikan kepada Irman. Uang tersebut diambil KPK dari tangan Irman, tak lama setelah tiga orang yang diduga sebagai penyuap itu, meninggalkan rumah Irman Gusman.
Bulog Merasa Bersih dari Kasus Suap Irman Gusman
Senin, 19 September 2016
JAKARTA - Perum Bulog mendukung penuh langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap patgulitpat mafia pangan yang bermain dalam bisnis gula. Sebab, pengaturan kuota impor dengan main sogok adalah melanggar hukum.
Sikap itu disampaikan pelaksana tugas Direktur Utama Bulog, Wahyu Suparyono dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (19/9). "Perum Bulog terus mendukung KPK," ujarnya.
Pernyataan Wahyu itu sebagai respons atas langkah KPK menangkap Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman karena diduga menerima suap Rp 100 juta dari bos CV Semesta Berjaya (SB), Xaveriandy Sutanto dan istrinya, Memi. Suap itu diduga untuk mengatur kuota gula impor Bulog wilayah Sumatera Barat.
Namun, Wahyu memastikan BUMN pangan itu tak ada kaitannya dengan CV Semesta Berjaya. "CV SB tidak ada hubungannya dengan kegiatan importasi gula yang dilaksanakan oleh Perum Bulog," tegas Wahyu yang juga direktur pengadaan Bulog.
Hanya saja, Wahyu mengakui bahwa CV Semesta Berjaya merupakan salah satu mitra Bulog dalam menyalurkan gula di wilayah Sumbar. Namun, katanya, CV Semesta Berjaya tidak bisa memengaruhi kegiatan impor gula.(cr2/JPG)
 |
Pelaksana tugas Dirut Perum Bulog, Wahyu Suparyono di Jakarta, Senin (19/9).
JAKARTA - Perum Bulog mendukung penuh langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap patgulitpat mafia pangan yang bermain dalam bisnis gula. Sebab, pengaturan kuota impor dengan main sogok adalah melanggar hukum.
Sikap itu disampaikan pelaksana tugas Direktur Utama Bulog, Wahyu Suparyono dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (19/9). "Perum Bulog terus mendukung KPK," ujarnya.
Pernyataan Wahyu itu sebagai respons atas langkah KPK menangkap Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman karena diduga menerima suap Rp 100 juta dari bos CV Semesta Berjaya (SB), Xaveriandy Sutanto dan istrinya, Memi. Suap itu diduga untuk mengatur kuota gula impor Bulog wilayah Sumatera Barat.
Namun, Wahyu memastikan BUMN pangan itu tak ada kaitannya dengan CV Semesta Berjaya. "CV SB tidak ada hubungannya dengan kegiatan importasi gula yang dilaksanakan oleh Perum Bulog," tegas Wahyu yang juga direktur pengadaan Bulog.
Hanya saja, Wahyu mengakui bahwa CV Semesta Berjaya merupakan salah satu mitra Bulog dalam menyalurkan gula di wilayah Sumbar. Namun, katanya, CV Semesta Berjaya tidak bisa memengaruhi kegiatan impor gula.(cr2/JPG)
Bulog: Daging Kerbau Impor Sudah Terjual 4.000 Ton
Senin, 19 September 2016
JAKARTA - Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) mengklaim daging kerbau impor cukup laris di pasaran. Bulog menyebut daging kerbau impor asal India sudah terjual sebanyak 4.000 ton. Hingga kini, dari kuota daging kerbau sebanyak 10.000 ton, sekira 5.920 ton sudah didistribusikan ke pasaran.
"Sudah terjual 4 ribu ton lebih, yang sudah masuk 5.920 ton," ucap Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Bulog Wahyu di kantornya, Senin (19/9/2016). Menurutnya, sisa daging impor ditargetkan masuk Indonesia sebelum akhir bulan September. Kira-kira masih 4.000 ton daging kerbau impor lagi yang sedang dalam perjalanan menuju Indonesia. "Yang (sisa kuota) 10 ribu, terakhir harus sudah masuk Indonesia akhir September kalau bisa," tukasnya. Sebelumnya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengklaim masuknya daging kerbau impor ke pasar mampu menekan harga daging sapi. Dia mengatakan, daging kerbau yang di impor dari India ini cukup laris di pasaran. "Apa yang terjadi masuknya daging dari India, daging dari fedloter mulai turun," katanya saat ditemui di Pasar Grogol, Jumat 16 September 2016. Bahkan, Enggar menyebut harga daging sudah menyentuh Rp80 ribu per kg. Meski masih ada juga daging jenis premium yang dijual dengan harga Rp120 ribu per kg. Dia menyebut, daging kerbau impor perlahan sudah dijual di pasar-pasar tradisional. Setidaknya sudah ada 10 ribu ton daging kerbau yang masuk ke pasar.
(rai)
http://economy.okezone.com/read/2016/09/19/320/1492647/bulog-daging-kerbau-impor-sudah-terjual-4-000-ton
JAKARTA - Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) mengklaim daging kerbau impor cukup laris di pasaran. Bulog menyebut daging kerbau impor asal India sudah terjual sebanyak 4.000 ton. Hingga kini, dari kuota daging kerbau sebanyak 10.000 ton, sekira 5.920 ton sudah didistribusikan ke pasaran.
"Sudah terjual 4 ribu ton lebih, yang sudah masuk 5.920 ton," ucap Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Bulog Wahyu di kantornya, Senin (19/9/2016). Menurutnya, sisa daging impor ditargetkan masuk Indonesia sebelum akhir bulan September. Kira-kira masih 4.000 ton daging kerbau impor lagi yang sedang dalam perjalanan menuju Indonesia. "Yang (sisa kuota) 10 ribu, terakhir harus sudah masuk Indonesia akhir September kalau bisa," tukasnya. Sebelumnya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengklaim masuknya daging kerbau impor ke pasar mampu menekan harga daging sapi. Dia mengatakan, daging kerbau yang di impor dari India ini cukup laris di pasaran. "Apa yang terjadi masuknya daging dari India, daging dari fedloter mulai turun," katanya saat ditemui di Pasar Grogol, Jumat 16 September 2016. Bahkan, Enggar menyebut harga daging sudah menyentuh Rp80 ribu per kg. Meski masih ada juga daging jenis premium yang dijual dengan harga Rp120 ribu per kg. Dia menyebut, daging kerbau impor perlahan sudah dijual di pasar-pasar tradisional. Setidaknya sudah ada 10 ribu ton daging kerbau yang masuk ke pasar.
(rai)
http://economy.okezone.com/read/2016/09/19/320/1492647/bulog-daging-kerbau-impor-sudah-terjual-4-000-ton
Senin, 19 September 2016
Siapakah Petinggi Bulog yang Ditelepon Irman Gusman?
Minggu, 18 September 2016
JAKARTA (SenayanPost.Com) – Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan, Ketua DPD RI Irman Gusman memberikan rekomendasi secara lisan kepada pejabat teras Badan Urusan Logistik (Bulog). Rekomendasi itu disampaikannya lewat telepon.
“Rekomendasi disampaikan melalui pembicaraan menggunakan telepon,” ujar Syarif lewat pesan singkat, Minggu (18/9/2016).
Namun Syarif belum bisa mengungkapkan siapa pejabat Bulog yang menjadi lawan bicara Irman saat menyampaikan rekomendasi.
Diberitakan sebelumnya, Irman Gusman terjaring OTT petugas KPK usai menerima uang Rp 100 juta dari pengusaha gula Xaveriandy Sutanto dan istri, Memi, di rumah dinasnya, Jalan Denpasar Raya, Kuningan, Jaksel pada Sabtu (17/9/2016) dini hari.
Uang tersebut diduga timbal balik atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh Irman Gusman kepada Bulog terkait jatah impor gula untuk Provinsi Sumatera Barat pada 2016.
Selain Irman Gusman, KPK juga telah menetapkan dan menahan pengusaha Xaveriandy Sutanto dan istri atas kasus suap tersebut.
La Ode Muhammad Syarif menambahkan, Irman Gusman telah menanamkan pengaruh terkait kuota impor gula. Pengaruh yang dibuat Irman adalah rekomendasi kepada Bulog.
Sehingga uang yang didapat saat operasi tangkap tangan di rumah dinas Irman diduga sebagai hadiah dari pemberian rekomendasi tersebut.
http://senayanpost.com/siapakah-petinggi-bulog-yang-ditelepon-irman-gusman/
JAKARTA (SenayanPost.Com) – Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan, Ketua DPD RI Irman Gusman memberikan rekomendasi secara lisan kepada pejabat teras Badan Urusan Logistik (Bulog). Rekomendasi itu disampaikannya lewat telepon.
“Rekomendasi disampaikan melalui pembicaraan menggunakan telepon,” ujar Syarif lewat pesan singkat, Minggu (18/9/2016).
Namun Syarif belum bisa mengungkapkan siapa pejabat Bulog yang menjadi lawan bicara Irman saat menyampaikan rekomendasi.
Diberitakan sebelumnya, Irman Gusman terjaring OTT petugas KPK usai menerima uang Rp 100 juta dari pengusaha gula Xaveriandy Sutanto dan istri, Memi, di rumah dinasnya, Jalan Denpasar Raya, Kuningan, Jaksel pada Sabtu (17/9/2016) dini hari.
Uang tersebut diduga timbal balik atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh Irman Gusman kepada Bulog terkait jatah impor gula untuk Provinsi Sumatera Barat pada 2016.
Selain Irman Gusman, KPK juga telah menetapkan dan menahan pengusaha Xaveriandy Sutanto dan istri atas kasus suap tersebut.
La Ode Muhammad Syarif menambahkan, Irman Gusman telah menanamkan pengaruh terkait kuota impor gula. Pengaruh yang dibuat Irman adalah rekomendasi kepada Bulog.
Sehingga uang yang didapat saat operasi tangkap tangan di rumah dinas Irman diduga sebagai hadiah dari pemberian rekomendasi tersebut.
http://senayanpost.com/siapakah-petinggi-bulog-yang-ditelepon-irman-gusman/
KPK: Rekomendasi Irman Gusman ke Bulog Melalui Telepon
Minggu, 18 September 2016
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan kasus dugaan penerimaan suap kepada Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Irman Gusman. Irman diduga memberikan rekomendasi kepada Bulog agar memberikan jatah impor gula kepada CV Semesta Berjaya di Sumatera Barat.
Sebagai imbalan rekomendasi tersebut, Direktur Utama CV Semesta Berjaya, Xaveriandy Sutanto memberikan uang sebesar Rp 100 juta kepada Irman. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif mengatakan pendalaman KPK terhadap rekomendasi Irman tersebut, diduga disampaikan secara lisan kepada Bulog.
"Rekomendasi disampaikan melalui pembicaraan menggunakan telepon," ujar Syarif melalui pesan singkatnya pada Ahad (18/9).
Namun, pihaknya belum mau mengungkap lawan bicara Irman dari pihak Bulog tersebut. Menurutnya, KPK saat inu terus mendalami dan mengembangkan kasus tersebut.
Sebelumnya, pada jumpa pers kemarin Syarif juga mengatakan rekomendasi seperti yang dilakukan Irman tersebut memang tidak mempunyai kekuatan hukum. Namun kata Syarif, rekomendasi tersebut bisa mempengaruhi keputusan dari rekomendasi tersebut.
"Tetapi rekomendasi itu bisa mempengaruhi berbuat atau tidak berbuat, apakah akan ada lagi pemberian-pemberian setelah itu, wallahualam," kata Syarif.
Kasus ini bermula, tangkap tangan KPK pada Jumat (16/9) malam. Mereka yakni Direktur Utama CV Semesta Berjaya, Xaveriandy Sutanto (XXS), Istri CV Semesta Berjaya, Memi (MMI), Adik Kandung Xaveriandy, Wily (WS) dan Ketua DPD, Irman Gusman (IG). Namun dari keempatnya, yang ditetapkan sebagai tersangka hanya tiga orang yakni XXS, MMI dan IG.
Irman diduga menerima suap dari Direktur Utama CV Semesta Berjaya, Xaveriandy Sutanto (XXS) dan istrinya Memi (MMI) sebesar RP 100 juta. Suap yang diterima Irman adalah pengurusan kuota gula impor yang diberikan oleh bulog kepada CV Semwsta Berjaya di tahun 2016 untuk Provinsi Sumatera Barat.
"Pemberian kepada IG diduga terkait pengurusan kuota gula impor yang diberikan oleh bulog kepada CV SB di tahun 2016 untuk Provinsi Sumatera Barat," kata Ketua KPK, Agus Rahardjo saat menggelar konferensi pers di Gedung KPK, Sabtu (17/9).
Sebagai pemberi suap, XXS dan MMI disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf (a) atau hurug (b) atau pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.
Sedangkan IG sebagai penerima suap disangkakan melanggar pasal 12 ayat (1) huruf (a) atau huruf (b) atau pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan kasus dugaan penerimaan suap kepada Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Irman Gusman. Irman diduga memberikan rekomendasi kepada Bulog agar memberikan jatah impor gula kepada CV Semesta Berjaya di Sumatera Barat.
Sebagai imbalan rekomendasi tersebut, Direktur Utama CV Semesta Berjaya, Xaveriandy Sutanto memberikan uang sebesar Rp 100 juta kepada Irman. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif mengatakan pendalaman KPK terhadap rekomendasi Irman tersebut, diduga disampaikan secara lisan kepada Bulog.
"Rekomendasi disampaikan melalui pembicaraan menggunakan telepon," ujar Syarif melalui pesan singkatnya pada Ahad (18/9).
Namun, pihaknya belum mau mengungkap lawan bicara Irman dari pihak Bulog tersebut. Menurutnya, KPK saat inu terus mendalami dan mengembangkan kasus tersebut.
Sebelumnya, pada jumpa pers kemarin Syarif juga mengatakan rekomendasi seperti yang dilakukan Irman tersebut memang tidak mempunyai kekuatan hukum. Namun kata Syarif, rekomendasi tersebut bisa mempengaruhi keputusan dari rekomendasi tersebut.
"Tetapi rekomendasi itu bisa mempengaruhi berbuat atau tidak berbuat, apakah akan ada lagi pemberian-pemberian setelah itu, wallahualam," kata Syarif.
Kasus ini bermula, tangkap tangan KPK pada Jumat (16/9) malam. Mereka yakni Direktur Utama CV Semesta Berjaya, Xaveriandy Sutanto (XXS), Istri CV Semesta Berjaya, Memi (MMI), Adik Kandung Xaveriandy, Wily (WS) dan Ketua DPD, Irman Gusman (IG). Namun dari keempatnya, yang ditetapkan sebagai tersangka hanya tiga orang yakni XXS, MMI dan IG.
Irman diduga menerima suap dari Direktur Utama CV Semesta Berjaya, Xaveriandy Sutanto (XXS) dan istrinya Memi (MMI) sebesar RP 100 juta. Suap yang diterima Irman adalah pengurusan kuota gula impor yang diberikan oleh bulog kepada CV Semwsta Berjaya di tahun 2016 untuk Provinsi Sumatera Barat.
"Pemberian kepada IG diduga terkait pengurusan kuota gula impor yang diberikan oleh bulog kepada CV SB di tahun 2016 untuk Provinsi Sumatera Barat," kata Ketua KPK, Agus Rahardjo saat menggelar konferensi pers di Gedung KPK, Sabtu (17/9).
Sebagai pemberi suap, XXS dan MMI disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf (a) atau hurug (b) atau pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.
Sedangkan IG sebagai penerima suap disangkakan melanggar pasal 12 ayat (1) huruf (a) atau huruf (b) atau pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.
KPK Bidik Petinggi Bulog
Minggu, 18 September 2016
JAKARTA (HN) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini sedang memeriksa kasus dugaan penerimaan suap kepada Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Sumatera Barat Irman Gusman. Selain itu, KPK juga segera periksa pejabat Badan Urusan Logistik (Bulog).
Pelaksana Harian (Plh) Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati mengatakan, saat ini sedang melanjutkan penyidikan dan
memeriksa para saksi yang diduga terlibat.erkaitan dengan kasus itu.
Irman telah ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan suap terkait permintaan rekomendasi kepada Badan
Urusan Logistik (Bulog) untuk memberikan jatah impor gula kepada CV Semesta Berjaya di Sumatera Barat.
Irman ditangkap bersama Direktur Utama CV Semesta Berjaya Xaveriandy Sutanto dan istrinya Memi, yang telah memberi uang Rp 100 juta kepada Irman. Mereka ditangkap usai melakukan pemberian uang kepada Irman di rumah dinasnya di Jalan Denpasar, Kuningan, Jakarta Selatan.
Kronologinya, pada tanggal 16 September 2016 sekitar pukul 22.15 WIB, pasangan suami-istri tersebut dan seorang anaknya mendatangi rumah Irman Gusman. Pada pukul 00.30 WIN, ketiganya keluar dari rumah dan tim KPK menghampiri ketiganya di dalam mobil di halaman rumah Irman.
Tim KPK lalu minta tolong masuk ke rumah Irman, penyidik KPK pun meminta Irman untuk menyerahkan bungkusan yang diduga
pemberian dari pasangan suami istri tersebut. Sekitar pukul 01.00 WIB, tim membawa keempat orang tersebut ke gedung KPK.
Irman pun ditahan di rumah tahanan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur, Jakarta Selatan. Sementara pasangan suami istri yang menyuap Irman
ditahan di rumah tahanan KPK yang letaknya satu bangunan dengan gedung KPK.
JAKARTA (HN) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini sedang memeriksa kasus dugaan penerimaan suap kepada Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Sumatera Barat Irman Gusman. Selain itu, KPK juga segera periksa pejabat Badan Urusan Logistik (Bulog).
Pelaksana Harian (Plh) Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati mengatakan, saat ini sedang melanjutkan penyidikan dan
memeriksa para saksi yang diduga terlibat.erkaitan dengan kasus itu.
Irman telah ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan suap terkait permintaan rekomendasi kepada Badan
Urusan Logistik (Bulog) untuk memberikan jatah impor gula kepada CV Semesta Berjaya di Sumatera Barat.
Irman ditangkap bersama Direktur Utama CV Semesta Berjaya Xaveriandy Sutanto dan istrinya Memi, yang telah memberi uang Rp 100 juta kepada Irman. Mereka ditangkap usai melakukan pemberian uang kepada Irman di rumah dinasnya di Jalan Denpasar, Kuningan, Jakarta Selatan.
Kronologinya, pada tanggal 16 September 2016 sekitar pukul 22.15 WIB, pasangan suami-istri tersebut dan seorang anaknya mendatangi rumah Irman Gusman. Pada pukul 00.30 WIN, ketiganya keluar dari rumah dan tim KPK menghampiri ketiganya di dalam mobil di halaman rumah Irman.
Tim KPK lalu minta tolong masuk ke rumah Irman, penyidik KPK pun meminta Irman untuk menyerahkan bungkusan yang diduga
pemberian dari pasangan suami istri tersebut. Sekitar pukul 01.00 WIB, tim membawa keempat orang tersebut ke gedung KPK.
Irman pun ditahan di rumah tahanan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur, Jakarta Selatan. Sementara pasangan suami istri yang menyuap Irman
ditahan di rumah tahanan KPK yang letaknya satu bangunan dengan gedung KPK.
DPR Telusuri Keterlibatan Bulog dalam Kasus Irman Gusman
Minggu, 18 September 2016
intelijen – DPR akan menghidupkan kembali panitia kerja (panja) gula guna menelusuri keterlibatan Bulog dalam kasus suap kuota impor gula yang menyeret Ketua DPD RI Irman Gusman. Penelusuran ini juga untuk memastikan ada-tidaknya mafia impor gula di tubuh Bulog.
“Kita segera undang Bulog untuk menjelaskan. Kalau ada KKN atau permainan dalam pemberian izin impor, maka bisa saja panja gula yang sudah dibentuk, diaktifkan (lagi),” kata Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto saat dihubungi TeropongSenayan di Jakarta, Minggu (18/9/2016).
Menurut Darmadi, kasus korupsi tersebut sangat menganggu program Nawa Cita Presiden Joko Widodo. Terlebih saat ini pemerintah melalui kementerian BUMN sedang gencar- gencarnya melakukan holding, dimana salah satunya di sektor pangan.
“Jelas kalau dalam Bulognya ada mafia, ini juga akan sangat menganggu. Terlebih lagi ada dugaan Bulog memberikan kuota kepada CV SB,” tegas dia.
Menurutnya, kasus tersebut sangat aneh mengingat Bulog berada di bawah pengawasan Komisi VI, bukan DPD.
“Berarti Bulog ada hubungan dengan IG( Irman Gusman). Tapi kita tetap serahkan semua kepada KPK untuk usut tuntas,” ujar dia.
Seperti diketuai KPK sudah menetapkan Ketua DPD Irman Gusman sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan kuota gula impor. Irman disangkakan melanggar pasal 12 huruf a pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(TeropongSenayan)
https://www.intelijen.co.id/dpr-telusuri-keterlibatan-bulog-dalam-kasus-irman-gusman/
intelijen – DPR akan menghidupkan kembali panitia kerja (panja) gula guna menelusuri keterlibatan Bulog dalam kasus suap kuota impor gula yang menyeret Ketua DPD RI Irman Gusman. Penelusuran ini juga untuk memastikan ada-tidaknya mafia impor gula di tubuh Bulog.
“Kita segera undang Bulog untuk menjelaskan. Kalau ada KKN atau permainan dalam pemberian izin impor, maka bisa saja panja gula yang sudah dibentuk, diaktifkan (lagi),” kata Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto saat dihubungi TeropongSenayan di Jakarta, Minggu (18/9/2016).
Menurut Darmadi, kasus korupsi tersebut sangat menganggu program Nawa Cita Presiden Joko Widodo. Terlebih saat ini pemerintah melalui kementerian BUMN sedang gencar- gencarnya melakukan holding, dimana salah satunya di sektor pangan.
“Jelas kalau dalam Bulognya ada mafia, ini juga akan sangat menganggu. Terlebih lagi ada dugaan Bulog memberikan kuota kepada CV SB,” tegas dia.
Menurutnya, kasus tersebut sangat aneh mengingat Bulog berada di bawah pengawasan Komisi VI, bukan DPD.
“Berarti Bulog ada hubungan dengan IG( Irman Gusman). Tapi kita tetap serahkan semua kepada KPK untuk usut tuntas,” ujar dia.
Seperti diketuai KPK sudah menetapkan Ketua DPD Irman Gusman sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan kuota gula impor. Irman disangkakan melanggar pasal 12 huruf a pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(TeropongSenayan)
https://www.intelijen.co.id/dpr-telusuri-keterlibatan-bulog-dalam-kasus-irman-gusman/
KPK Pastikan Irman Gusman Sudah Tanam Pengaruh di Bulog
Minggu, 18 September 2016
Laporan wartawan Tribunnews.com, Valdy Arief
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) La Ode Muhammad Syarif menyebutkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPD) Irman Gusman telah menanamkan pengaruh terkait kuota impor gula.
Pengaruh yang dibuat Irman adalah rekomendasi kepada Badan Urusan Logistik (Bulog). Sehingga uang yang didapat saat operasi tangkap tangan di rumah dinas Irman, diduga sebagai hadiah dari pemberian rekomendasi tersebut.
"Rekomendasi disampaikan melalui pembicaraan menggunakan telepon," kata La Ode melalui pesan singkat, Minggu (18/9/2016).
Terkait pihak Bulog yang dihubungi Irman, La Ode masih enggan menyebutkannnya.
Sebelumnya, Irman Gusman terjaring OTT KPK karena menerima uang sebesar Rp 100 juta dari Direktur Utama CV Semesta Berjaya, Xaveriandy Sutanto.
Uang itu disebut Ketua KPK, Agus Raharjo, terkait rekomendasi terhadap Bulog agar memberikan kouta impor gula pada CV Semesta Berjaya.
Dalam kasus ini KPK menetapkan empat orang tersangka, yaitu Irman, Sutanto, Memi (istri Sutanto), dan Farizal, jaksa yang diduga menerima suap dari Sutanto.
Laporan wartawan Tribunnews.com, Valdy Arief
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) La Ode Muhammad Syarif menyebutkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPD) Irman Gusman telah menanamkan pengaruh terkait kuota impor gula.
Pengaruh yang dibuat Irman adalah rekomendasi kepada Badan Urusan Logistik (Bulog). Sehingga uang yang didapat saat operasi tangkap tangan di rumah dinas Irman, diduga sebagai hadiah dari pemberian rekomendasi tersebut.
"Rekomendasi disampaikan melalui pembicaraan menggunakan telepon," kata La Ode melalui pesan singkat, Minggu (18/9/2016).
Terkait pihak Bulog yang dihubungi Irman, La Ode masih enggan menyebutkannnya.
Sebelumnya, Irman Gusman terjaring OTT KPK karena menerima uang sebesar Rp 100 juta dari Direktur Utama CV Semesta Berjaya, Xaveriandy Sutanto.
Uang itu disebut Ketua KPK, Agus Raharjo, terkait rekomendasi terhadap Bulog agar memberikan kouta impor gula pada CV Semesta Berjaya.
Dalam kasus ini KPK menetapkan empat orang tersangka, yaitu Irman, Sutanto, Memi (istri Sutanto), dan Farizal, jaksa yang diduga menerima suap dari Sutanto.
KPK: Irman Gusman Berikan Rekomendasi secara Lisan kepada Bulog
Minggu, 18 September 2016
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPD RI Irman Gusman ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Uang suap yang diterima Irman diduga sebagai hadiah atas pemberian rekomendasi yang disampaikan lisan kepada Bulog.
"Rekomendasi disampaikan melalui pembicaraan menggunakan telepon," ujar Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif melalui pesan singkat, Minggu (18/9/2016).
Meski demikian, KPK belum memberi tahu siapa pejabat Bulog yang menjadi lawan bicara Irman saat menyampaikan rekomendasi.
Dalam jumpa pers di Gedung KPK, Sabtu (17/9/2016), Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, uang sebesar Rp 100 juta yang diberikan oleh Direktur Utama CV Semesta Berjaya, Xaveriandy Sutanto kepada Irman, terkait pemberian rekomendasi kepada Bulog.
Tujuannya, agar Bulog memberikan jatah impor gula kepada CV Semesta Berjaya di Sumatera Barat.
Seusai operasi tangkap tangan, KPK menetapkan empat orang tersangka, yakni Irman, Sutanto, Memi (istri Sutanto), dan Farizal, seorang jaksa yang diduga menerima suap dari Sutanto.
Pengacara keluarga Irman Gusman, Tommy Singh, sebelumnya tak membantah kliennya memberi rekomendasi ke Bulog sebagaimana permintaan Sutanto.
"Itu kan tidak mengikat. Tapi masalahnya ada uang itu," ujar Tommy di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (17/9/2016).
Menurut Tommy, pemberian rekomendasi tak menyalahi hukum. Apalagi, Irman disebut menyalahi wewenangnya sebagai penyelenggara negara karena hal tersebut.
Soal uang yang disita dari kediaman Irman, Tommy menganggapnya janggal. Menurut dia, Irman tak mengetahui bahwa ada uang dalam bingkisan pemberian Sutanto.
Meski begitu, Tommy mengakui bahwa kliennya mengenal dekat Sutanto
http://www.tribunnews.com/nasional/2016/09/18/kpk-pastikan-irman-gusman-sudah-tanam-pengaruh-di-bulog
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPD RI Irman Gusman ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Uang suap yang diterima Irman diduga sebagai hadiah atas pemberian rekomendasi yang disampaikan lisan kepada Bulog.
"Rekomendasi disampaikan melalui pembicaraan menggunakan telepon," ujar Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif melalui pesan singkat, Minggu (18/9/2016).
Meski demikian, KPK belum memberi tahu siapa pejabat Bulog yang menjadi lawan bicara Irman saat menyampaikan rekomendasi.
Dalam jumpa pers di Gedung KPK, Sabtu (17/9/2016), Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, uang sebesar Rp 100 juta yang diberikan oleh Direktur Utama CV Semesta Berjaya, Xaveriandy Sutanto kepada Irman, terkait pemberian rekomendasi kepada Bulog.
Tujuannya, agar Bulog memberikan jatah impor gula kepada CV Semesta Berjaya di Sumatera Barat.
Seusai operasi tangkap tangan, KPK menetapkan empat orang tersangka, yakni Irman, Sutanto, Memi (istri Sutanto), dan Farizal, seorang jaksa yang diduga menerima suap dari Sutanto.
Pengacara keluarga Irman Gusman, Tommy Singh, sebelumnya tak membantah kliennya memberi rekomendasi ke Bulog sebagaimana permintaan Sutanto.
"Itu kan tidak mengikat. Tapi masalahnya ada uang itu," ujar Tommy di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (17/9/2016).
Menurut Tommy, pemberian rekomendasi tak menyalahi hukum. Apalagi, Irman disebut menyalahi wewenangnya sebagai penyelenggara negara karena hal tersebut.
Soal uang yang disita dari kediaman Irman, Tommy menganggapnya janggal. Menurut dia, Irman tak mengetahui bahwa ada uang dalam bingkisan pemberian Sutanto.
Meski begitu, Tommy mengakui bahwa kliennya mengenal dekat Sutanto
http://www.tribunnews.com/nasional/2016/09/18/kpk-pastikan-irman-gusman-sudah-tanam-pengaruh-di-bulog
Jumat, 16 September 2016
SUAP DIREKSI BUMN: APTRI Minta KPK, Polri, Dan Kejaksaan Usut Direksi Penerima Fee Impor
Jum'at, 16 September 2016
Kabar24.com, JAKARTA - Kabar tentang direksi BUMN yang menerima fee di Singapura terus memancing reaksi.
Ketua Umum Dewan Pembina Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) HM Arum Sabil mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, dan Kejaksaan agar bersinergi mengungkap adanya direksi BUMN yang terindikasi menerima suap dari fee impor pangan, termasuk gula.
Arum kepada pers, Jumat di Jakarta juga mengemukakan, pihaknya mendesak agar oknum direksi BUMN yang terindikasi menerima suap dari fee impor pangan dan gula yang di lakukan di Singapura itu agar segera diberikan sanksi hukum yang berefek jera.
Desakan tersebut disampaikan Arum terkait adanya informasi yang diterima KPK dari lembaga antikorupsi di Singapura, yakni Corruption Practices Investigation Bureau (CPIB ) yang menyebutkan adanya direksi BUMN yang menerima suap dari fee impor pangan.
Penerima suap diduga telah membuka rekening di Singapura untuk menampung fee dari perusahaan Panamex sebesar 50 dolar AS per ton dari 100 ribu "raw sugar" yang diimpor, sehingga total mencapai lima juta dolar AS atau setara Rp65 miliar. Raw sugar itu akan diproses menjadi gula putih agar bisa menstabilkan harga gula nasional.
Sebelumnya, pada 14 September 2016 Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut masih adanya praktik korupsi yang dilakukan oleh direksi BUMN. Saat ini pihaknya sedang melakukan penyelidikan terhadap seorang direksi BUMN yang diduga menerima fee impor pangan tersebut.
Ketua Umum Dewan Pembina APTRI lebih lanjut mensinyalir bahwa semua izin impor gula yang diberikan kepada beberapa perusahaan BUMN maupun swasta terindikasi suap yang diberikan kepada oknum direksi BUMN maupun kepada oknum pejabat negara yang mempunyai kewenangan mengeluarkan izin impor gula.
Menurut Ketua Bidang Pemberdayaan Petani Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPN HKTI) itu, setiap tahun impor gula yang digelontorkan di negara yang dikenal dengan julukan negara agraris ini tidak kurang dari 3,5 juta ton.
Padahal, kebutuhan konsumsi langsung rumah tangga rata-rata sembilan kilogram per tahun per kapita. Dikalikan dengan jumlah penduduk Indonesia di kisaran 255 juta jiwa, maka total kebutuhan konsumsi gula rumah tangga hanya sebesar 2,3 juta ton per tahun, sementara total produksi gula nasional setiap tahun rata-rata 2,5 juta ton.
Dibandingkan dengan total konsumsi gula rumah tangga secara nasional yang hanya 2,3 juta ton, Indonesia punya kelebihan produksi sekitar 200.000 ton. Artinya, apa pun alasannya tidak perlu adanya impor raw sugar untuk diolah menjadi white sugar, terlebih jika untuk dipasarkan di segmen pasar konsumsi rumah tangga nasional.
Arum juga menduga adanya upaya untuk merekayasa persepsi bahwa harga gula mahal dan rekayasa penggelembungan data kebutuhan gula untuk dijadikan alat legitimasi pembenaran guna melakukan impor gula besar-besaran.
Ia juga mengatakan, masalah yang menjadi keprihatinan para petani tebu adalah hadirnya pabrik-pabrik gula baru yang hanya sebagai kedok untuk melakukan impor gula mentah. Terbukti pada 2015 pabrik-pabrik gula yang hanya sebagai kedok itu mengajukan izin impor yang jumlahnya hampir satu juta ton.
Pada 2016 ini, pabrik-pabrik gula tersebut telah mendapat izin impor yang jumlahnya mencapai ratusan ribu ton, bahkan ditambah dari perusahaan BUMN, Bulog,dan PT PPI yang juga mendapatkan izin impor raw sugar ratusan ribu ton dan digilingkan di pabrik gula yang hanya sebagai kedok melakukan impor gula mentah itu.
"Saya perlu tegaskan disini, petani tebu pada dasarnya menyambut gembira hadirnya pabrik-pabrik gula baru asalkan bukan sebagai kedok untuk melakukan impor gula mentah," tegas Arum.
Terkait dengan masalah itu Arum mendesak agar pabrik-pabrik gula dimaksud harus diaudit dan diinvestigasi karena pabrik-pabrik gula itu bukan hanya sebagai kedok untuk melakukan impor gula mentah, tetapi juga dijadikan alat pembobol uang negara di bawah BUMN.
Indikasinya, menurut dia ditunjukkan dengan adanya bank plat merah di bawah BUMN yang terindikasi masuk dalam perangkap pembiayaan pendirian pabrik gula yang hanya sebagai kedok untuk melakukan impor gula mentah.
http://kabar24.bisnis.com/read/20160916/16/584461/suap-direksi-bumn-aptri-minta-kpk-polri-dan-kejaksaan-usut-direksi-penerima-fee-impor
Kabar24.com, JAKARTA - Kabar tentang direksi BUMN yang menerima fee di Singapura terus memancing reaksi.
Ketua Umum Dewan Pembina Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) HM Arum Sabil mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, dan Kejaksaan agar bersinergi mengungkap adanya direksi BUMN yang terindikasi menerima suap dari fee impor pangan, termasuk gula.
Arum kepada pers, Jumat di Jakarta juga mengemukakan, pihaknya mendesak agar oknum direksi BUMN yang terindikasi menerima suap dari fee impor pangan dan gula yang di lakukan di Singapura itu agar segera diberikan sanksi hukum yang berefek jera.
Desakan tersebut disampaikan Arum terkait adanya informasi yang diterima KPK dari lembaga antikorupsi di Singapura, yakni Corruption Practices Investigation Bureau (CPIB ) yang menyebutkan adanya direksi BUMN yang menerima suap dari fee impor pangan.
Penerima suap diduga telah membuka rekening di Singapura untuk menampung fee dari perusahaan Panamex sebesar 50 dolar AS per ton dari 100 ribu "raw sugar" yang diimpor, sehingga total mencapai lima juta dolar AS atau setara Rp65 miliar. Raw sugar itu akan diproses menjadi gula putih agar bisa menstabilkan harga gula nasional.
Sebelumnya, pada 14 September 2016 Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut masih adanya praktik korupsi yang dilakukan oleh direksi BUMN. Saat ini pihaknya sedang melakukan penyelidikan terhadap seorang direksi BUMN yang diduga menerima fee impor pangan tersebut.
Ketua Umum Dewan Pembina APTRI lebih lanjut mensinyalir bahwa semua izin impor gula yang diberikan kepada beberapa perusahaan BUMN maupun swasta terindikasi suap yang diberikan kepada oknum direksi BUMN maupun kepada oknum pejabat negara yang mempunyai kewenangan mengeluarkan izin impor gula.
Menurut Ketua Bidang Pemberdayaan Petani Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPN HKTI) itu, setiap tahun impor gula yang digelontorkan di negara yang dikenal dengan julukan negara agraris ini tidak kurang dari 3,5 juta ton.
Padahal, kebutuhan konsumsi langsung rumah tangga rata-rata sembilan kilogram per tahun per kapita. Dikalikan dengan jumlah penduduk Indonesia di kisaran 255 juta jiwa, maka total kebutuhan konsumsi gula rumah tangga hanya sebesar 2,3 juta ton per tahun, sementara total produksi gula nasional setiap tahun rata-rata 2,5 juta ton.
Dibandingkan dengan total konsumsi gula rumah tangga secara nasional yang hanya 2,3 juta ton, Indonesia punya kelebihan produksi sekitar 200.000 ton. Artinya, apa pun alasannya tidak perlu adanya impor raw sugar untuk diolah menjadi white sugar, terlebih jika untuk dipasarkan di segmen pasar konsumsi rumah tangga nasional.
Arum juga menduga adanya upaya untuk merekayasa persepsi bahwa harga gula mahal dan rekayasa penggelembungan data kebutuhan gula untuk dijadikan alat legitimasi pembenaran guna melakukan impor gula besar-besaran.
Ia juga mengatakan, masalah yang menjadi keprihatinan para petani tebu adalah hadirnya pabrik-pabrik gula baru yang hanya sebagai kedok untuk melakukan impor gula mentah. Terbukti pada 2015 pabrik-pabrik gula yang hanya sebagai kedok itu mengajukan izin impor yang jumlahnya hampir satu juta ton.
Pada 2016 ini, pabrik-pabrik gula tersebut telah mendapat izin impor yang jumlahnya mencapai ratusan ribu ton, bahkan ditambah dari perusahaan BUMN, Bulog,dan PT PPI yang juga mendapatkan izin impor raw sugar ratusan ribu ton dan digilingkan di pabrik gula yang hanya sebagai kedok melakukan impor gula mentah itu.
"Saya perlu tegaskan disini, petani tebu pada dasarnya menyambut gembira hadirnya pabrik-pabrik gula baru asalkan bukan sebagai kedok untuk melakukan impor gula mentah," tegas Arum.
Terkait dengan masalah itu Arum mendesak agar pabrik-pabrik gula dimaksud harus diaudit dan diinvestigasi karena pabrik-pabrik gula itu bukan hanya sebagai kedok untuk melakukan impor gula mentah, tetapi juga dijadikan alat pembobol uang negara di bawah BUMN.
Indikasinya, menurut dia ditunjukkan dengan adanya bank plat merah di bawah BUMN yang terindikasi masuk dalam perangkap pembiayaan pendirian pabrik gula yang hanya sebagai kedok untuk melakukan impor gula mentah.
http://kabar24.bisnis.com/read/20160916/16/584461/suap-direksi-bumn-aptri-minta-kpk-polri-dan-kejaksaan-usut-direksi-penerima-fee-impor
Siasat Atur Harga Pangan
Jumat, 16 September 2016
Kebijakan Pemerintah untuk mengatur harga acuan pada 7 komoditas pangan melalui mekanisme batas harga bawah (price flooring) dan batas harga atas (price ceiling) patut dikaji secara hati-hati. Pada mulanya kebijakan ini jadi angin segar ditengah melonjaknya harga kebutuhan pokok seperti daging sapi, bawang merah, dan ayam. Lihat saja harga daging sapi masih menjulang tinggi di atas Rp110.000 walaupun aneka cara sudah dilakukan Pemerintah dari mulai impor daging beku, daging kerbau hingga yang terakhir impor jeroan.
Selain itu kondisi pangan sepanjang tahun 2016 memang cukup pelik. Belum lagi ancaman cuaca ekstreem La Nina yang masih menghantui pasokan pangan di daerah pada akhir tahun nanti. Pemerintah memang perlu turun tangan untuk melindungi konsumen dan produsen pangan dari liarnya harga jual komoditas pangan. Pasalnya kenaikan harga ternyata lebih banyak dinikmati pedagang daripada petani.
Jadi langkah Pemerintah untuk menjaga harga komoditas memang patut di apresiasi. Namun yang jadi permasalahan adalah instrumen pengendalian harga tidak cukup hanya dengan batas bawah dan atas harga saja. Diperlukan kesiapan pasokan dari mulai hulu hingga hilir. Pasokan juga terkait infrastruktur penyimpanan gabah dan komoditas lain yang diatur Pemerintah.
Saat ini kondisi gudang Bulog tentu memprihatinkan. Sebanyak 1.500 unit gudang penyimpanan gabah di daerah kondisinya tidak terurus. Kurang optimalnya fungsi gudang penyerapan stok ini membuat kinerja Bulog biasa-biasa saja. Serapan beras hingga Agustus 2016 pun baru mencapai 2,1 juta ton, dibawah target 3,2 juta ton.
Di era Orde Baru, Bulog dimanjakan dengan fasilitas Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) sehingga penyerapan gabah dari petani bisa optimal. Saat ini harapan mendapat suntikan dana untuk menyerap pasokan pangan terbilang utopis ditengah langkah penghematan anggaran yang diprediksi masih akan berlangsung di tahun 2017 mendatang.
Itu baru kasus beras, lalu bagaimana dengan daging sapi? Yang jelas syarat mutlak untuk menjaga harga daging sapi dalam range yang ditentukan Pemerintah lebih rumit dari beras. Lembaga penjamin pasokan yang ditunjuk harus memiliki alat pendingin, jaringan distribusi dan logistik. Besaran investasi untuk mengatur harga acuan tentu bukan main-main.
Disisi lain langkah Pemerintah dalam mematok batas harga atas pasti menimbulkan kegaduhan dari sisi pedagang karena kebijakan itu dirasa tidak berpihak pada pedagang. Tapi Pemerintah toh pada akhirnya harus memilih, menyelamatkan konsumen dan petani atau justru membiarkan pedagang terlalu ambil untung.
Jadi ada dua tantangan di depan mata yang harus diselesaikan kalau Pemerintah mau konsisten menjalankan sistem harga acuan pangan. Pertama, infrastruktur penyimpanan pasokan pangan di daerah-daerah perlu di perbaiki untuk menjamin penyerapan stok oleh Pemerintah. Kedua, penolakan dari sisi pedagang yang kehilangan untung ketika harga atas dipatok perlu dicari solusinya agar tidak menimbulkan kepanikan yang berujung mogoknya pedagang di pasaran. Tanpa dua prasyarat itu rasanya siasat mengendalikan harga pangan bisa mentah.
Oleh: Bhima Yudhistira Adhinegara
Peneliti INDEF
http://www.neraca.co.id/article/74623/siasat-atur-harga-pangan
Kebijakan Pemerintah untuk mengatur harga acuan pada 7 komoditas pangan melalui mekanisme batas harga bawah (price flooring) dan batas harga atas (price ceiling) patut dikaji secara hati-hati. Pada mulanya kebijakan ini jadi angin segar ditengah melonjaknya harga kebutuhan pokok seperti daging sapi, bawang merah, dan ayam. Lihat saja harga daging sapi masih menjulang tinggi di atas Rp110.000 walaupun aneka cara sudah dilakukan Pemerintah dari mulai impor daging beku, daging kerbau hingga yang terakhir impor jeroan.
Selain itu kondisi pangan sepanjang tahun 2016 memang cukup pelik. Belum lagi ancaman cuaca ekstreem La Nina yang masih menghantui pasokan pangan di daerah pada akhir tahun nanti. Pemerintah memang perlu turun tangan untuk melindungi konsumen dan produsen pangan dari liarnya harga jual komoditas pangan. Pasalnya kenaikan harga ternyata lebih banyak dinikmati pedagang daripada petani.
Jadi langkah Pemerintah untuk menjaga harga komoditas memang patut di apresiasi. Namun yang jadi permasalahan adalah instrumen pengendalian harga tidak cukup hanya dengan batas bawah dan atas harga saja. Diperlukan kesiapan pasokan dari mulai hulu hingga hilir. Pasokan juga terkait infrastruktur penyimpanan gabah dan komoditas lain yang diatur Pemerintah.
Saat ini kondisi gudang Bulog tentu memprihatinkan. Sebanyak 1.500 unit gudang penyimpanan gabah di daerah kondisinya tidak terurus. Kurang optimalnya fungsi gudang penyerapan stok ini membuat kinerja Bulog biasa-biasa saja. Serapan beras hingga Agustus 2016 pun baru mencapai 2,1 juta ton, dibawah target 3,2 juta ton.
Di era Orde Baru, Bulog dimanjakan dengan fasilitas Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) sehingga penyerapan gabah dari petani bisa optimal. Saat ini harapan mendapat suntikan dana untuk menyerap pasokan pangan terbilang utopis ditengah langkah penghematan anggaran yang diprediksi masih akan berlangsung di tahun 2017 mendatang.
Itu baru kasus beras, lalu bagaimana dengan daging sapi? Yang jelas syarat mutlak untuk menjaga harga daging sapi dalam range yang ditentukan Pemerintah lebih rumit dari beras. Lembaga penjamin pasokan yang ditunjuk harus memiliki alat pendingin, jaringan distribusi dan logistik. Besaran investasi untuk mengatur harga acuan tentu bukan main-main.
Disisi lain langkah Pemerintah dalam mematok batas harga atas pasti menimbulkan kegaduhan dari sisi pedagang karena kebijakan itu dirasa tidak berpihak pada pedagang. Tapi Pemerintah toh pada akhirnya harus memilih, menyelamatkan konsumen dan petani atau justru membiarkan pedagang terlalu ambil untung.
Jadi ada dua tantangan di depan mata yang harus diselesaikan kalau Pemerintah mau konsisten menjalankan sistem harga acuan pangan. Pertama, infrastruktur penyimpanan pasokan pangan di daerah-daerah perlu di perbaiki untuk menjamin penyerapan stok oleh Pemerintah. Kedua, penolakan dari sisi pedagang yang kehilangan untung ketika harga atas dipatok perlu dicari solusinya agar tidak menimbulkan kepanikan yang berujung mogoknya pedagang di pasaran. Tanpa dua prasyarat itu rasanya siasat mengendalikan harga pangan bisa mentah.
Oleh: Bhima Yudhistira Adhinegara
Peneliti INDEF
http://www.neraca.co.id/article/74623/siasat-atur-harga-pangan
Langganan:
Postingan (Atom)