Kamis, 02 Februari 2017

KPK : Yang Kartel Itu Bukan Bulog Tapi Penyuap Patrialis Akbar

Rabu, 1 Februari 2017

JAKARTA, kini.co.id – Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyebut penyuap hakim nonaktif Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar yakni Basuki Hariman sebagai bagian kartel yang menguasai impor daging sapi di Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan ditemukannya 28 stempel perusahaan terkait impor daging sapi di kantor Basuki.

 “Iya, dia (Basuki Hariman) itu kartel. Lihat saja kita dapatkan 28 stampel diperusahaannya itu. Jadi itu mereka penguasa daging sapi,” ujar Syarif saat dikonfirmasi, di Jakarta, Rabu, (1/2/2017).

Diketahui sebelumnya, Basuki membeberkan bahwa sepak terjang kartel sapi dari India tak luput dari campur tangan Badan Urusan Logistik (Bulog). Perihal tersebut, Syarif menilai dilatarbelakangi oleh adanya peraturan presiden (perpes) yang menugaskan Perum Bulog untuk mengimpor daging dari India.

 Perpres tersebut telah mengancam 20 perusahaannya sebagai importir daging sapi. Apalagi, UU tersebut membuat Bulog dapat memasok daging dari negara lain.

“Sebenarnya itu mungkin karena melalui peraturan presiden. Karena waktu itu ternyata mereka orang-orang ini, Basuki ini yang mau memonopoli. Sehingga dengan adanya impor dari bulog itu merasa tersangin dan tidak bisa jual lebih mahal. Makanya mereka meminta supaya jangan dibolehkan bulog untuk mengimpor dari negara yang dianggap belum 100% bebas PMK (Penyakit Mulut dan Kuku),” jawab Syarif.

Patrialis ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga menerima hadiah dalam bentuk mata uang asing sebesar US$ 20 ribu dan Sin$ 200 ribu atau setara sekitar dengan Rp 2,1 miliar dari Direktur Utama PT Sumber Laut Perkasa dan PT Impexindo Pratama Basuki Hariman agar permohonan uji materil Perkara No 129/PUU-XIII/2015 tentang UU Nomor 41 Tahun 2014 Peternakan Dan Kesehatan Hewan agar dikabulkan MK.

Perkara No 129/PUU-XIII/2015 itu sendiri diajukan oleh 6 pemohon yaitu Teguh Boediayana, Mangku Sitepu, Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI), Gun Gun Muhammad Lutfhi Nugraha, Asnawi dan Rachmat Pambudi yang merasa dirugikan akibat pemberlakuan zona “base” di Indonesia karena pemberlakuan zona itu mengancam kesehatan ternak, menjadikan sangat bebasnya importasi daging segar yang akan mendesak usaha peternakan sapi lokal, serta tidak tersedianya daging dan susu segar sehat yang selama ini telah dinikmati.

UU itu mengatur bahwa impor daging bisa dilakukan dari negara “Zone Based”, dimana impor bisa dilakukan dari negara yang sebenarnya masuk dalam zona merah (berbahaya) hewan ternak bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), termasuk sapi dari India.

Hal itu berbeda dengan aturan sebelumnya, yakni “country based” yang hanya membuka impor dari negara-negara yang sudah terbebas dari PMK seperti Australia dan Selandia Baru. Australia adalah negara asal sapi impor PT Sumber Laut Perkasa.

Patrialis bersama dengan orang kepercayaannya Kamaludin disangkakan pasal 12 huruf c atau pasal 11 UU No 31/1999 sebagaimana diubah UU No 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama seumur hidup atau 20 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar.

Tersangka pemberi suap adalah Basuki dan sekretarisnya, Ng Fenny, yang disangkakan pasal 6 ayat 1 huruf a atau pasal 13 UU No 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling kecil Rp 150 juta dan paling banyak Rp 750 juta.

http://nasional.kini.co.id/2017/02/01/20359/kpk-yang-kartel-itu-bukan-bulog-tapi-penyuap-patrialis-akbar

Bulog Beli 4.000 Ton Gabah dari Petani di 7 Kabupaten

Rabu, 1 Februari 2017

Jakarta - Harga jual gabah kering panen (GKP) petani di 7 kabupaten anjlok sampai di bawah HPP (Harga Pembelian Pemerintah) yang sebesar Rp 3.700/kg. Agar para petani tak merugi, Menteri Pertanian Amran Sulaiman memerintahkan Perum Bulog dan Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) menyerap gabah dari petani.

Ketujuh kabupaten yang harga gabah petaninya jatuh di bawah HPP adalah Purworejo Rp 3.300/kg, Jepara Rp 3.400/kg, Kendal Rp 3.600/kg, Banjarnegara Rp 3.500/kg, Grobogan Rp 3.500/kg, Rembang Rp 3.500/kg, dan Tuban Rp 3.700/kg.

Direktur Utama Perum Bulog, Djarot Kusumayakti, mengatakan bahwa Bulog telah mulai menyerap gabah dari petani di 7 kabupaten itu. Totalnya sudah 4.000 ton GKP sepanjang Januari 2017.

"Kita sudah serap, sudah diambil. Pak Mentan minta bergerak, kami mengikuti info-info dari Pak Mentan. Sekarang masih sekitar 4.000 sekian ton, memang kalau dibanding tahun sebelumnya ini jauh lebih tinggi, Januari tahun lalu hanya 600-an ton," kata Djarot di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (1/2/2107).

Bulog menargetkan tahun ini menyerap 3,2 juta ton gabah kering dari petani. Di tahun 2017, Bulog menganggaran Rp 22-23 triliun untuk pengadaan beras.

"Jadi kan gini, kalau untuk komoditi utama beras, kita bicara satu anggaran, sudah disiapkan Rp 22 triliun atau 23 triliun masuk sampai akhir tahun," tutupnya. (mca/mca)

Bulog Investasi Rp2,3 Triliun Pada 2017

Rabu, 1 Februari 2017

JAKARTA - Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) tahun ini akan menginvestasikan dana sebesar Rp2,3 triliun untuk perbaikan infrastruktur.

Dana tersebut bersumber dari dana penyertaan modal negara (PMN) serta internal Bulog. Dirut Perum Bulog Djarot Kusumayakti mengatakan, pada 2017 ini pihaknya mendapat dana PMN sebesar Rp2 triliun. Dana itu akan digunakan untuk perbaikan infrastruktur yang dimiliki Bulog, terutama infrastruktur pasca panen.

“Kita punya PMN yang akan dipakai untuk menyempurnakan atau menambah infrastruktur Perum Bulog, yang utama adalah pascapanen, mulai mesin panen, pengering, processing , bahkan reprocessing serta pengemasan,” ujarnya dalam jumpa pers di Gedung Bulog, Jakarta, kemarin. Menurut Djarot, selama ini infrastruktur yang dimiliki Bulog masih sangat minim dan jauh dari ideal.

Tanpa infrastruktur memadai, Bulog tertatih- tatih dalam menjalankan perannya. Djarot mencontohkan, Bulog kerap mendapat keluhan dari masyarakat lantaran tidak bersedia menampung gabah atau jagung mereka. “Padahal kami pasti mau ambil. Yang jadi masalah, kerap kita jumpai jagungnya itu kadar airnya masih di kisaran 20-22%, di sisi lain kami tidak punya mesin pengering sehingga kalau dipaksakan beli nanti jagungnya terancam berjamur aflatoxin.

Begitu juga gabah, kadang kami tidak berani serap karena tidak punya dryer ,” tuturnya. Direktur SDM dan Umum Perum Bulog Wahyu Suparyono mengungkapkan, beberapa infrastruktur yang akan dibangun dengan dana PMN sesuai RKAP 2017 antara lain pembangunan modern rice milling plant (MRMP) terintegrasi dengan kapasitas serapan 1 juta ton setara Gabah Kering Panen (GKP) per tahun di sentra produksi padi.

Selain itu pembangunan mesin rice to rice dengan kuantitas pengadaan beras sebesar 250.000 ton per tahun, serta pembangunan 11 unit drying centre dan 64 unit silo jagung dengan total kapasitas 192.000 ton. “Kami juga akan membangun gudang penyimpanan kedelai sebanyak 13 unit gudang dengan total kapasitas gudang 45.000 ton di sentrasentra produksi,” ungkapnya. Adapun, pembangunan infrastruktur akan langsung dikendalikan oleh Tim Infrastruktur.

Djarot menambahkan, berdasar perhitungan Bulog dana PMN Rp2 triliun tersebut kemungkinan tidak seluruhnya terpakai tahun ini, melainkan hanya akan habis terbayar sekitar Rp1,4 triliun. “Selain investasi yang sumber dananya dari PMN, tahun ini Bulog juga berinvestasi menggunakan dana internal sebesar Rp900 miliar. Artinya, pada 2017 ini akan keluar investasi Rp2,3 triliun,” ujar Djarot.

inda susanti

http://www.koran-sindo.com/news.php?r=2&n=3&date=2017-02-01

Selasa, 31 Januari 2017

Dalami Suap Patrialis Akbar, KPK Akan Periksa Petinggi Bulog

Senin, 30 Januari 2017    

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami kasus dugaan suap uji materi Undang Undang No 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kasus ini melibatkan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar.

Dalam kasus ini, KPK akan terus mendalami pengakuan dari Dirut PT Impexindo Pratama, Basuki Hariman. Basuki diduga menyuap Patrialis Akbar. Suap ini juga diduga terkait dengan kartel impor daging di Bulog.

"Itu (dugaan kartel impor daging sapi) bisa menjadi salah satu konsen bahwa siapa saja pihak-pihak terkait dengan rangkaian pristiwa ini," ujar Febri saat dikonfirmasi, Senin (30/1/2017).

Febri mengatakan, penyidik KPK tak menutup kemungkinan akan meminta keterangan para petinggi Bulog.

"Ini masih terbuka luas seiring proses penyidikan yang tengah dilakukan KPK. Nanti kita akan lihat siapa saja pihak-pihak lain yang akan dimunculkan dalam proses pemeriksaan ini. Ada pemeriksaan saksi-saksi yang akan kita lakukan," Febri menambahkan.

Sebelumnya, Basuki sempat mengakui memiliki kepentingan dalam kasus ini. Dia ingin menghilangkan kartel daging sapi asal India di Indonesia. Permainan para mafia daging impor membuat para peternak lokal merugi, termasuk dirinya.

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Grand Indonesia bersama seorang wanita. Patrialis diduga melakukan suap uji materi Undang Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Selain itu KPK juga mengamankan Kamaludin (KL) yang diduga sebagai perantara suap.

Dalam perkara ini, Patrialis Akbar disangkakan menerima suap dari Basuki Hariman (BHR) ‎bos pemilik 20 perusahaan impor daging dan sekretarisnya yang juga berstatus tersangka yakni NG Fenny (NGF).

Oleh Basuki, Patrialis Akbar dijanjikan uang sebesar USD 20 ribu dan SGD 200 ribu terkait pembahasan uji materi UU No 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan hewan.

‎Diduga uang USD 20 ribu dan SGD 200 ribu itu sudah penerimaan ketiga. Sebelumnya sudah ada penerimaan pertama dan kedua.

Sebagai penerima suap, Patrialis dan Kamaludin dijerat dengan Pasal 12 huruf c atau pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sementara Basuki dan NG Fenny sebagai pemberi suap dijerat dengan Pasal 6 ayat 1 huruf a atau Paasal 13 UU No 31 tahun 1999 diubah dengan UU No 20 tahun ‎2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

http://m.liputan6.com/news/read/2841307/dalami-suap-patrialis-akbar-kpk-akan-periksa-petinggi-bulog

Kontrol Harga Beras, Bulog Buat Terobosan Baru

Senin, 30 Januari 2017    

PROKAL.CO, TARAKAN – Harga beras yang tidak menentu belakangan ini, mengharuskan Bulog untuk membuat terobosan baru.  Selain menyediakan beras raskin, Bulog kini membuat kebijakan baru untuk mengontrol harga beras komersil.

Kepala Seksi Komersil Bulog Kota Tarakan, Lendra Purba mengatakan, sejak memberlakukan pengontrolan harga beras, sejak bulan Juni 2016 ini harga beras di pasaran terbilang murah.

Harga beras komersil yang dijual langsung oleh Bulog sendiri berkisar Rp 8.700 per kilogram, sedangkan harga pasaran yang dijual oleh para pedagang berkisar Rp 12.000 per kilogram.

Menurut Lendra, dengan harga beras komersil yang dijual langsung oleh Bulog tersebut, para pedagang beras lain tidak akan berani untuk menjual beras  dengan harga yang lebih tinggi.

“Masyarakat tidak perlu khawatir, selain murah beras komersil ini juga mempunyai kualitas yang bagus. Dan juga sudah banyak sekali masyarakat yang membeli beras komersil langsung kepada kami,” ucap Lendra.

Pihaknya juga berupaya untuk mensosialisasikan beras komersil ini kepada masyarakat luas. Harga Beras komersil yang tergolong murah dan berkualitas bagus ini juga diharapkan Lendra dapat menolong masyarakat yang berekonomi rendah.

Selain itu, Lendra juga mengkonfirmasi bahwa stok beras di kota Tarakan tetap aman,ini disebabkan karena banyaknya pemasukan beras dari luar daerah. “Beras yang ada di gudang Bulog sendiri aman, namun stok itu di luar dari beras komersil sendiri,” ujar Lendra.

Hal ini tentu membuat harga jual beras di Kota Tarakan berbeda dengan yang ada di Pulau Jawa. Sebab, beras yang dikonsumsi warga Tarakan ini berasal dari luar daerah.

“Tentu harganya pasti berbeda dari daerah asalnya,” tegas Lendra.

Sampai saat ini belum ada beras lokal yang berada di dalam gudang Bulog Tarakan. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan tidak adanya beras lokal di dalam gudang Bulog Tarakan. “Harga jual yang murah, hal tersebut menyebabkan para petani lokal enggan menjual hasil gabah mereka kepada Bulog,” ujar Lendra.

Harga beli gabah yang ditetapkan pemerintah Rp 7.300 per kilogram, dianggap sangat murah, sebab harga tersebut tidak termasuk biaya tranportasi dari petani yang membawa beras tersebut.

Menurutnya, potensi mendapatkan gabah di wilayah Kaltara terbilang cukup besar, terutama untuk daerah Malinau dan Bulungan.  ‘’Petani lebih memilih menjual gabah kepada perusahaan daerah (Perusda) di masing-masing daerah, ini disebabkan harga jualnya yang lebih mahal. Contohnya di Malinau, harga jual gabah menurut pantauan kami, bisa mencapai Rp 14 ribu per kilogramnya, dua kali lipat dari harga yang dipatok Bulog,” bebernya.

Selain karena harga beli Bulog yang lebih murah, juga karena adanya kebijakan dari pimpinan daerah agar masyarakat lokal dianjurkan mengonsumsi beras daerah. Sehingga hasil petani lebih banyak dimanfaatkan untuk konsumsi warga lokal.

Namun, tidak mempersoalkan kebijakan tersebut. Yang jelas, pihaknya menerima jika ada petani yang ingin menjual gabah hasil panennya ke Bulog. (*/kp1)

http://kalpos.prokal.co/read/news/2678-kontrol-harga-beras-bulog-buat-terobosan-baru.html

Rabu, 25 Januari 2017

OP Gula Bulog Kalsel Dianggap Kurang Bijak

Rabu, 25 Januari 2017

Banjarmasin, KP – Pengusaha gula lokal yang tergabung dalam Asosiasi Gula Bersatu Kalsel mengeluhkan Operasi Pasar (OP) gula pasir yang dijual kesejumlah titik pasar tradisional, karena harga gula stabil ini tentu sangat memukul distributor dan pedagang eceran dan menganggap OP ini kurang bijak dilakukan BUMN plat merah.

Ketua Asosiasi Gula Bersatu, H Aftahudin, kepada wartawan Selasa (24/1) mengatakan, pihaknya sangat menyesalkan langkah OP gula pasir yang dilakukan Bulog Kalsel disejumlah titik pasar tradisional.

“ Saya rasa ini OP ini kurang bijak karena OP digelar disaat harga gula stabil dan ini jelas sangat memukul pengusaha gula dari distributor, agen hingga para pengecer dipasar karena harga yang mereka dijual berada diatas gula OP,” jelasnya.

Sebenarnya OP gula ini sangat pas digelar disaat harga gula melambung misalnya harga sudah berada diatas Rp15 ribu per kilonya seperti tahun kemaren disini sangat pas jika Bulog menggelar OP, bukan disana harga gula normal seperti ini.

Harga jual gula ditingkat distributor dijual sekitar Rp11.800,- per kilonya dalam bentuk karungan dan eceran bisanya menjual Rp13000,- per kilo dan OP Bulog menjual HET Rp12,500,- per kilonya ini sesuai ketetapan HET Nasional.

“ Kami distributor bisa saja menjual dengan harga Rp12,400,- per kilo namun kasihan para pedagang eceran karena harga gula tidak ada terjadi lonjakan hingga awal tahun 2017 ini,” sebut Owners KWK ini.

Meskipun permintaan gula pasir sangat tinggi setiap harinya dalam kondisi normal ditengah naiknya sejumlah harga kebutuhan pokok namun harga gula pasir dipasaran masih dijual dengan harga stabil.

Dari penuturan penjual gula eceran dikawasan Pasar Lama dan kios pengecer dikawasan Sultan Adam harga gula pasir dijual masih dalam kondisi harga normal harga gula pasir masih dijual dikisaran harga Rp12500,- sampai Rp1300,- per kilonya dari sejak akhir tahun 2016 hingga awal tahun 2017 belum ada tanda-tanda gula pasir naik.

Vivi penjual gula eceran Pasar Lama kepada wartawan mengungkapkan, meskipun harga sembako lain mengalami kenaikkan namun itu tidak terjadi pada harga gula pasir yang cendrung stabil sejak 3 bulan terakhir ini.

“ Kami sebagai pedagang berharap pemerintah daerah dan Dolog Kalsel sebagai penyangga stok gula terus bisa menyediakan gula banua karena permintaan gula pasir setiap harinya sangat tinggi sehingga dengan stok yang berlimpah harga bisa stabil, dan tidak mengikuti harga sembako lain yang sudah lebih dulu melonjak,” jelasnya.

Ridho penjual gula eceran sultan Adam mengatakan, salah satu sembako yang paling stabil yakni gula pasir sehingga ia bisa menjual Rp13000 per kilonya. (hif/K-7)

http://www.kalimantanpost.com/op-gula-bulog-kalsel-dianggap-kurang-bijak/

Beras Bulog Premium Lebih Diminati Warga

Selasa, 24 Januari 2017

BORNEONEWS, Sampit - Tingginya harga beras di pasaran belakangan ini membuat banyak warga memilih beras Bulog Premium untuk dikonsumsi. Sebab, beras tersebut dijual lebih murah dari harga beras lainnya yakni Rp90 ribu per 10 Kg.

“Saat operasi Pasar Bulog, itu kesempatan kami membeli beras premium. Karena takut tidak kebagian, apalagi saat ini banyak warga yang berminat membeli beras premium tersebut,” ujar Yani, warga Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Selasa (24/1/2017).

Diungkapkannya, pembeli beras premium ini tidak hanya dari masyarakat, tetapi juga pedagang untuk dijual kembali.

“Mudah-mudahan Bulog Sampit menjual lebih banyak lagi beras premium ini, karena harganya lebih bersahabat. Soalnya kalau beras yang biasa dijual di pasar harganya Rp120 ribu hingga Rp130 ribu per 10 Kg,” lanjut Yani.

Sementara itu, Kasi Pelayanan Publik Bulog sub Divre Sampit, M Azwar Fuad mengungkapkan, operasi pasar yang dilakukan Bulog dilakukan untuk menekan harga barang termasuk harga beras. Disampaikannya, ada beberapa jenis beras yang mereka jual yaitu beras premium dengan harga Rp9 ribu per kilogram dalam kemasan 1 kilogram dan beras medium dengan harga Rp7.900 per kilogram dalam kemasan 15 kilogram.

“Memang untuk beras premium paling cepat habis, kalau beras medium banyak juga yang beli. Tapi dibandingkan beras premium lebih lambat terjualnya,” ungkap Azwar. (MUHAMMAD HAMIM/B-11)