JAKARTA (HN) - Direktur Utama Badan Urusan Logistik (Bulog) Djarot Kusumayakti mengakui selama ini banyak campur tangan berbagai pihak terkait penyerapan gabah, meski secara administrasi di bawah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Memang semestinya komando satu dari administrasi yakni Kementerian BUMN. Cuma dalam prakteknya banyak yang berkepentingan agar pangan stabil. Jadi terkesan banyak tangan yang mencampuri dan menyuruh Bulog. Memang semua untuk kebaikan tapi diakui juga ada kesulitan jika seperti itu," katanya kepada HARIAN NASIONAL di Jakarta, Minggu (24/4).
Menurut Djarot, semakin banyak orang yang berkepentingan akan semakin sulit melakukan pergerakan. Hal ini dikarenakan banyak persepsi antara satu pihak dengan pihak lain.
"Artinya tidak semua akan dirancang baik. Kalau satu kepala akan ada kepastian bagaimana saya serap, berapa jumlahnya, dalam bentuk apa. Ini bisa dirancang dari awal, baik infrastruktur pendukung, dana, dan caranya," ujar Djarot.
Saat ini, ia mengakui ada kesulitan merancang penyerapan pangan. Padahal untuk menyerap dan menimbun stok diperlukan rencana matang. Pengelolaan pangan tidak hanya sekadar menyerap, tapi bagaimana memutar stok.
Ekonom Institute for Development and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan, status Bulog sangat rumit. Banyak komando akan menyulitkan menentukan pergerakan. Seharusnya komando dari satu organisasi yang independen dari kepentingan impor dan ekspor.
"Tidak akan bisa tercapai target Bulog jika struktur organisasi masih seperti itu. Harus ada perbaikan di struktur oerganisasi dan penambahan infrastruktur," ujarnya.
Menurut Enny, solusi permasalahan pangan dan Bulog yakni membangun lembaga pangan sesuai amanat UU Pangan. Dalam UU Pangan dijelaskan Badan Pangan kunci utama kebijakan sentral pangan. "Badan pangan ini penting segera dibangun. Kami terus menunggu. Katanya sudah masuk draf tapi hingga hari ini tidak ada bukti."
Tidak ada komentar:
Posting Komentar