Kamis, 02 Februari 2017

KPK : Yang Kartel Itu Bukan Bulog Tapi Penyuap Patrialis Akbar

Rabu, 1 Februari 2017

JAKARTA, kini.co.id – Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyebut penyuap hakim nonaktif Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar yakni Basuki Hariman sebagai bagian kartel yang menguasai impor daging sapi di Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan ditemukannya 28 stempel perusahaan terkait impor daging sapi di kantor Basuki.

 “Iya, dia (Basuki Hariman) itu kartel. Lihat saja kita dapatkan 28 stampel diperusahaannya itu. Jadi itu mereka penguasa daging sapi,” ujar Syarif saat dikonfirmasi, di Jakarta, Rabu, (1/2/2017).

Diketahui sebelumnya, Basuki membeberkan bahwa sepak terjang kartel sapi dari India tak luput dari campur tangan Badan Urusan Logistik (Bulog). Perihal tersebut, Syarif menilai dilatarbelakangi oleh adanya peraturan presiden (perpes) yang menugaskan Perum Bulog untuk mengimpor daging dari India.

 Perpres tersebut telah mengancam 20 perusahaannya sebagai importir daging sapi. Apalagi, UU tersebut membuat Bulog dapat memasok daging dari negara lain.

“Sebenarnya itu mungkin karena melalui peraturan presiden. Karena waktu itu ternyata mereka orang-orang ini, Basuki ini yang mau memonopoli. Sehingga dengan adanya impor dari bulog itu merasa tersangin dan tidak bisa jual lebih mahal. Makanya mereka meminta supaya jangan dibolehkan bulog untuk mengimpor dari negara yang dianggap belum 100% bebas PMK (Penyakit Mulut dan Kuku),” jawab Syarif.

Patrialis ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga menerima hadiah dalam bentuk mata uang asing sebesar US$ 20 ribu dan Sin$ 200 ribu atau setara sekitar dengan Rp 2,1 miliar dari Direktur Utama PT Sumber Laut Perkasa dan PT Impexindo Pratama Basuki Hariman agar permohonan uji materil Perkara No 129/PUU-XIII/2015 tentang UU Nomor 41 Tahun 2014 Peternakan Dan Kesehatan Hewan agar dikabulkan MK.

Perkara No 129/PUU-XIII/2015 itu sendiri diajukan oleh 6 pemohon yaitu Teguh Boediayana, Mangku Sitepu, Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI), Gun Gun Muhammad Lutfhi Nugraha, Asnawi dan Rachmat Pambudi yang merasa dirugikan akibat pemberlakuan zona “base” di Indonesia karena pemberlakuan zona itu mengancam kesehatan ternak, menjadikan sangat bebasnya importasi daging segar yang akan mendesak usaha peternakan sapi lokal, serta tidak tersedianya daging dan susu segar sehat yang selama ini telah dinikmati.

UU itu mengatur bahwa impor daging bisa dilakukan dari negara “Zone Based”, dimana impor bisa dilakukan dari negara yang sebenarnya masuk dalam zona merah (berbahaya) hewan ternak bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), termasuk sapi dari India.

Hal itu berbeda dengan aturan sebelumnya, yakni “country based” yang hanya membuka impor dari negara-negara yang sudah terbebas dari PMK seperti Australia dan Selandia Baru. Australia adalah negara asal sapi impor PT Sumber Laut Perkasa.

Patrialis bersama dengan orang kepercayaannya Kamaludin disangkakan pasal 12 huruf c atau pasal 11 UU No 31/1999 sebagaimana diubah UU No 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama seumur hidup atau 20 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar.

Tersangka pemberi suap adalah Basuki dan sekretarisnya, Ng Fenny, yang disangkakan pasal 6 ayat 1 huruf a atau pasal 13 UU No 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling kecil Rp 150 juta dan paling banyak Rp 750 juta.

http://nasional.kini.co.id/2017/02/01/20359/kpk-yang-kartel-itu-bukan-bulog-tapi-penyuap-patrialis-akbar

Bulog Beli 4.000 Ton Gabah dari Petani di 7 Kabupaten

Rabu, 1 Februari 2017

Jakarta - Harga jual gabah kering panen (GKP) petani di 7 kabupaten anjlok sampai di bawah HPP (Harga Pembelian Pemerintah) yang sebesar Rp 3.700/kg. Agar para petani tak merugi, Menteri Pertanian Amran Sulaiman memerintahkan Perum Bulog dan Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) menyerap gabah dari petani.

Ketujuh kabupaten yang harga gabah petaninya jatuh di bawah HPP adalah Purworejo Rp 3.300/kg, Jepara Rp 3.400/kg, Kendal Rp 3.600/kg, Banjarnegara Rp 3.500/kg, Grobogan Rp 3.500/kg, Rembang Rp 3.500/kg, dan Tuban Rp 3.700/kg.

Direktur Utama Perum Bulog, Djarot Kusumayakti, mengatakan bahwa Bulog telah mulai menyerap gabah dari petani di 7 kabupaten itu. Totalnya sudah 4.000 ton GKP sepanjang Januari 2017.

"Kita sudah serap, sudah diambil. Pak Mentan minta bergerak, kami mengikuti info-info dari Pak Mentan. Sekarang masih sekitar 4.000 sekian ton, memang kalau dibanding tahun sebelumnya ini jauh lebih tinggi, Januari tahun lalu hanya 600-an ton," kata Djarot di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (1/2/2107).

Bulog menargetkan tahun ini menyerap 3,2 juta ton gabah kering dari petani. Di tahun 2017, Bulog menganggaran Rp 22-23 triliun untuk pengadaan beras.

"Jadi kan gini, kalau untuk komoditi utama beras, kita bicara satu anggaran, sudah disiapkan Rp 22 triliun atau 23 triliun masuk sampai akhir tahun," tutupnya. (mca/mca)

Bulog Investasi Rp2,3 Triliun Pada 2017

Rabu, 1 Februari 2017

JAKARTA - Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) tahun ini akan menginvestasikan dana sebesar Rp2,3 triliun untuk perbaikan infrastruktur.

Dana tersebut bersumber dari dana penyertaan modal negara (PMN) serta internal Bulog. Dirut Perum Bulog Djarot Kusumayakti mengatakan, pada 2017 ini pihaknya mendapat dana PMN sebesar Rp2 triliun. Dana itu akan digunakan untuk perbaikan infrastruktur yang dimiliki Bulog, terutama infrastruktur pasca panen.

“Kita punya PMN yang akan dipakai untuk menyempurnakan atau menambah infrastruktur Perum Bulog, yang utama adalah pascapanen, mulai mesin panen, pengering, processing , bahkan reprocessing serta pengemasan,” ujarnya dalam jumpa pers di Gedung Bulog, Jakarta, kemarin. Menurut Djarot, selama ini infrastruktur yang dimiliki Bulog masih sangat minim dan jauh dari ideal.

Tanpa infrastruktur memadai, Bulog tertatih- tatih dalam menjalankan perannya. Djarot mencontohkan, Bulog kerap mendapat keluhan dari masyarakat lantaran tidak bersedia menampung gabah atau jagung mereka. “Padahal kami pasti mau ambil. Yang jadi masalah, kerap kita jumpai jagungnya itu kadar airnya masih di kisaran 20-22%, di sisi lain kami tidak punya mesin pengering sehingga kalau dipaksakan beli nanti jagungnya terancam berjamur aflatoxin.

Begitu juga gabah, kadang kami tidak berani serap karena tidak punya dryer ,” tuturnya. Direktur SDM dan Umum Perum Bulog Wahyu Suparyono mengungkapkan, beberapa infrastruktur yang akan dibangun dengan dana PMN sesuai RKAP 2017 antara lain pembangunan modern rice milling plant (MRMP) terintegrasi dengan kapasitas serapan 1 juta ton setara Gabah Kering Panen (GKP) per tahun di sentra produksi padi.

Selain itu pembangunan mesin rice to rice dengan kuantitas pengadaan beras sebesar 250.000 ton per tahun, serta pembangunan 11 unit drying centre dan 64 unit silo jagung dengan total kapasitas 192.000 ton. “Kami juga akan membangun gudang penyimpanan kedelai sebanyak 13 unit gudang dengan total kapasitas gudang 45.000 ton di sentrasentra produksi,” ungkapnya. Adapun, pembangunan infrastruktur akan langsung dikendalikan oleh Tim Infrastruktur.

Djarot menambahkan, berdasar perhitungan Bulog dana PMN Rp2 triliun tersebut kemungkinan tidak seluruhnya terpakai tahun ini, melainkan hanya akan habis terbayar sekitar Rp1,4 triliun. “Selain investasi yang sumber dananya dari PMN, tahun ini Bulog juga berinvestasi menggunakan dana internal sebesar Rp900 miliar. Artinya, pada 2017 ini akan keluar investasi Rp2,3 triliun,” ujar Djarot.

inda susanti

http://www.koran-sindo.com/news.php?r=2&n=3&date=2017-02-01