Hilangnya Peran ‘’Pasukan Semut’’

Selasa, 1 Maret 2016

NGAWI – Kinerja Bulog Sub Divre IV Madiun kena sentil Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Sumarjo Gatot Irianto. Itu terungkap saat Sumarjo menghadiri acara panen raya di Desa Karangmalang Kecamatan Kasreman, Ngawi kemarin (29/2). Mendadak Kepala Bulog Sub Divre IV Madiun Rachmat Syahdjoni Putra diminta Sumarjo ke atas panggung. ‘’Ketika daerah lain belum panen, Ngawi sudah lebih dulu, tapi kenapa harga beras saat musim panen malah turun?’’ tanya Sumarjo ke Rachmat yang berada di sebelahnya.

Tentu tindakan spontan Sumarjo memanggil dan bertanya langsung ke Rachmat membuat audiens terhenyak. Sejumlah petani yang hadir di lokasi juga ikut berteriak. Rachmat juga sempat melontarkan jawaban pembelaan. Meski begitu Sumarjo kembali mengatakan jika Ngawi itu secara nasional sudah leading lantaran lebih dulu panen. Sekitar 40 persen areal persawahan di Bumi Orek-Orek sudah panen. ‘’Seharusnya, itu bisa memperbaiki harga beras di pasaran, tapi kenyataanya beda,’’ ujarnya.

Masih kata Sumarjo, saat ini Harga Pembelian Pemerintah (HPP) terhadap beras di Ngawi Rp 3.700 per kilogram. Sedangkan, harga jual di pasaran antara Rp 3.000 per kilogram sampai Rp 3.500 per kilogram. Terkait itu, Sumarjo menyoroti kinerja Bulog yang tak maksimal dalam melakukan serapan beras petani. Dia meminta, agar Bulog mengatur jadwal stok dan kembali melakukan tata niaga pembeliannya di petani. Menurutnya, jika hal tersebut dilakukan dengan benar maka harga beras di pasaran dapat stabil dan berimbas pada kesejahteraan petani. ‘’Harga beras di bawah HPP (Harga Pembelian Pemerintah, Red) padahal saat ini kondisi panen, itu tidak masuk akal,’’ ucapnya.

Dia menegaskan, agar Bulog melaksanakan tugasnya dengan benar. Menurutnya, Bulog selama ini dinilainya berpihak ke tengkulak. Hal tersebut dianggap merugikan petani, karena serapan padi di petani menjadi berkurang. Padahal, hasil panen dari petani sendiri melimpah bahkan melebihi target yang diinginkan. Dia pun meminta, Kodim 0805 Ngawi untuk mengawasi hal tersebut. ‘’Bulog harus tanggung jawab atas hal ini,’’ tegasnya.

Hal yang sama disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ibnu Multazam. Politikus PKB asli Ponorogo itu mengatakan selama ini dewan telah menyoroti kinerja Bulog yang tak maksimal lakukan serapan pertanian secara langsung. Sudah pernah dibuat ‘’Pasukan Semut’’ tim yang dibentuk untuk melakukan serapan padi ke desa-desa agar lebih optimal. Namun, tim tersebut tak terlihat aktif saat ini. Bahkan, Bulog menunjukkan sinyal lebih senang bermitra ke pengusaha dan tak berpihak ke petani. ‘’Itu yang kami dapati berulang kali pada pelaksanaannya di lapangan,’’ urainya.

Dia mengatakan, jika pemerintah telah melahirkan Undang-Undang (UU) Pangan yang harus diimplementasikan baik pemerintah maupun Bulog. Hal tersebut dilakukan untuk menunjukkan eksistensi pertanian di Indonesia. Dia menyatakan, panen raya tersebut untuk menyampaikan ke negara pengimpor beras bahwa Indonesia berkecukupan padi. Selama ini,banyak oknum yang menarik pemerintah agar melakukan impor beras dengan berbagai alasan. Padahal, stok padi saat paceklik pun melimpah. ‘’Artinya potensi pangan kita (Indonesia, Red) sangat kuat, tidak perlu ada impor,’’ imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Bulog Subdivre Madiun Rachmat Syahdjoni membantah berbagai tudingan yang ditujukan ke pihaknya. Dia mengatakan, peran bulog untuk melakukan stabilitas harga beras terus dilakukan. Anjloknya harga beras ketika panen, hanya terjadi saat ini saja. Lantaran Bulog belum melakukan pembelian padi ke petani. Dia berdalih, belum dilakukan pembelian lantaran belum ada produksi yang bisa diserap saat Bulog terjun ke lapangan. ‘’Kami belum lakukan pembelian hasil tani karena saat itu belum ada,’’ ujar Rachmat.

Dia juga berkelit jika Bulog selama ini berpihak ke tengkulak dibanding petani. Rachmat menjelaskan jika selama ini Bulog juga harus memberdayakan mitra kerjanya yakni para pelaku usaha kecil disamping petani. Hal tersebut dilaksanakan sesuai dengan amanah yang diberikan ke Bulog. Kesulitan selama ini, Ngawi tidak punya mitra kerja yang cukup besar untuk bisa melakukan serapan beras seperti daerah lain. Hal tersebut yang membuat serapan pertanian di Ngawi kecil. ‘’Tidak benar statement yang bilang kami tidak berpihak ke petani,’’ bebernya. (ian/ota)


http://www.radarmadiun.co.id/detail-berita-978-hilangnya-peran-%E2%80%98%E2%80%99pasukan-semut%E2%80%99%E2%80%99.html