Selasa, 07 Juni 2016
Jakarta -Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kedatangan jajaran pengurus Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN). KEIN menyerahkan memo terkait perkembangan kondisi perekonomian terkini dan perbandingan dengan negara lain.
Memo tersebut merupakan hasil kajian strategis yang sudah dilakukan bersama kalangan dunia usaha, pengamat ekonomi, dan pihak berkepentingan lainnya. Termasuk juga hasil kunjungan ke beberapa negara.
"Kita buat memo kepada presiden sebagai laporan yang tentunya presiden akan menggunakan laporan kami kepada menteri terkait," ungkap Ketua KEIN, Soetrisno Bachir di Istana Negara, Jakarta, Selasa (7/6/2016).
Ada tiga hal yang menjadi substansi kajian, pertama yaitu upaya mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 7% yang seharusnya bisa direalisasikan setidaknya dalam dua tahun mendatang. Kedua, terkait suku bunga dan ketiga, terkait persoalan pangan.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua KEIN Arif Budimanta menambahkan target 7% bukanlah sebuah hal yang mustahil, walaupun perekonomian global berada dalam perlambatan. Ia mengambil contoh Filipina dan India yang bisa tumbuh di atas 7%.
"Kita sampaikan ke presiden langkah strategis mencapai pertumbuhan ekonomi 7%. Karena ini hal yang achievable, melalui kebijakan yang countercyclical," terang Arif.
Rekomendasi yang diberikan di antaranya adalah menjaga investasi setiap tahun rata-rata tumbuh 10%, ekspor tumbuh 3%, impor tumbuh minimal 2%, dan konsumsi tetap terjaga pada level 5%.
"Agar investasi bisa bergerak 10%, mengintegrasikan pembangunan infrastruktur secara masif, dengan mengikuti kebutuhan industri. Apa terkait infrastruktur transportasi, pelabuhan, sampai energi," jelasnya.
Terkait dengan suku bunga, Anggota KEIN Hendri Saparini mengatakan hal tersebut sangat dibutuhkan. Dalam pembangunan yang progresif, dibutuhkan dana dengan biaya bunga yang rendah.
Hendri menjelaskan, pada awal tahun sudah ada penurunan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia (BI). Suku bunga deposito sudah mulai turun, namun tidak untuk bunga kredit.
"Kita usulkan ke presiden untuk memberlakukan dan mendorong adanya perubahan dalam sistem moneter ini. Jadi kita sudah menyampaikan langkah apa yang harus dilakukan. Tidak perlu merubah aturan perundangan dan tidak mengintervensi pasar. Ini akan didiskusikan lebih dalam, sehingga tujuan kebijakan ini bisa maksimal," papar Hendri.
Ketiga adalah persoalan pangan. Anggota KEIN Benny Pasaribu menyatakan bahwa persoalan harga pangan yang melonjak saat lebaran memang disebabkan oleh persoalan tata niaga atau mata rantai distribusi di dalam negeri.
"Jadi kenaikan harga bahan pokok saat Ramadan ini merupakan puncak gunung es yang awalnya sebenarnya ada tata niaga yang begitu panjang, dan karena sistem logistik yang jauh dari apa yang kita butuhkan," ujar Benny.
Solusi kepada pemerintah adalah pemotongan rantai distribusi pada tata niaga perdagangan.
"Cukup dengan BUMN, misalnya Bulog dengan koperasi. Di setiap pasar ada koperasi pedagang pasar, di perkantoran juga ada koperasi karyawan, ini semua bisa dijadikan untuk memperpendek," paparnya.
Kemudian petani tidak boleh lagi bersentuhan dengan rentenir. Caranya adalah mendekatkan akses jasa keuangan dan memperbanyak penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
"KUR untuk petani harus digelontorkan sehingga tak tergantung rentenir. Setiap petaninya harus anggota, dan kita minta badan hukumnya tidak PT tapi koperasi. Sehingga data tunggal bisa didapat dari satu sistem aplikasi, itu langsung ke sistem data yang dikelola BPS, tapi sistemnya disiapkan Telkom. Jadi tidak penanganan sepotong-sepotong lagi," tukasnya.
(mkl/feb)
http://finance.detik.com/read/2016/06/07/151528/3227399/4/jokowi-terima-memo-dari-kein-apa-isinya
Tidak ada komentar:
Posting Komentar