JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti menilai, hingga saat ini, negara masih menyerahkan urusan pangan pada mekanisme pasar.
Djarot berharap negara betul-betul hadir dalam urusan pangan, dan melakukan intervensi melalui regulasi, sistem, dan infrastruktur yang tepat.
Demikian kritik dari bos Bulog yang disampaikan dalam Diskusi Rembug Nasional Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, di Jakarta, Senin (24/10/2016).
Menurut Djarot, pemerintah memang telah memiliki regulasi untuk mengatur pangan. Akan tetapi, harus ada aturan turunan untuk menjalankan semua itu.
Terlebih lagi, sifat dari bisnis pangan terbilang cukup rumit. Pihak yang ada di tengah harus benar-benar diatur menjadi jembatan dan penyeimbang antara produsen dan konsumen.
"Sampai hari ini sebetulnya pangan sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar," ucap Djarot.
"Saya melihat semua itu, dan saya termasuk yang tidak sependapat kalau pangan diserahkan ke mekanisme pasar murni," imbuhnya.
Djarot bahkan merasa, semua program yang Bulog jalankan saat ini hanyalah manis dalam pemberitaan, tetapi ada risiko tidak berkesinambungan.
Ia pun mengajak peserta diskusi Rembug Nasional untuk bersepakat bahwa negara harus hadir dalam urusan pangan. Dia bilang, untuk bisa hadir, negara harus memiliki infrastruktur pangan dan sistemnya.
Memang, kata Djarot, saat ini sudah ada regulasi berupa peraturan presiden tentang sembilan bahan pokok.
Namun, baru satu yang sudah beroperasi secara aktual. Selain itu, mantan pejabat bank pelat merah itu pun mengeluhkan soal perlakuan terhadap Perum Bulog.
"Perlakuan terhadap Bulog tidak lebih dari swasta, tetap nyuruh nyari duit dari bank, harus untung, (sementara) Bulog harus berjuang dengan segala kekurangan," kata Djarot.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar