Senin, 10 Oktober 2016
JAKARTA, suaramerdeka.com - Temuan penyalahgunaan distribusi cadangan beras bersubsidi di gudang Cipinang, Jakarta, yang dioplos dengan beras lokal disinyalir Dirut Bulog Djarot Kusumayakti terjadi di tempat dan daerah lain. “Mungkin ini hanya puncak gunung es masalah pangan di negeri ini.” ujar Djarot, Senin (10/10).
Oleh karena itu, Dirut Bulog menegaskan pada prinsipnya dia sepenuhnya mendukung upaya membongkar permasalahan penyelewengan beras. ” Saya serahkan ke aparat penegak hukum,” ujar Djarot.
Sebagai Dirut Bulog, dia senang dengan ditangkap dan diprosesnya orang yang diindikasikan melanggar hukum. “Saya berharap agar penegakan hukum ini terus dilakukan dan dikembangkan karena mungkin ini hanya puncak gunung es masalah pangan di negeri ini,” ujar Djarot.
Hal itu diungkapkan Djarot menanggapi penyidikan penyalahgunaan distribusi cadangan beras pemerintah atau beras bersubsidi di gudang beras Cipinang belum lama ini oleh Direktorat Tipideksus Bareskrim Polri berlanjut.
Korps baju cokelat ini mulai membidik oknum dari Badan Urusan Logistik (Bulog) dalam kasus yang sementara ini baru terdapat seorang tersangka itu.
Kabareskrim Komjen Ari Dono Sukmanto mengatakan pihaknya mencurigai adanya oknum dari Bulog yang sengaja menyuplai beras bersubsidi untuk PT DSU. Pasalnya DSU bukanlah perusahaan penyalur beras resmi yang ditunjuk Bulog. Dari hasil penyelidikan ternyata perusahaannya bukan yang ditunjuk, PT DSU berarti ilegal.
Dia terima DO (delivery order) 400 ton. Pemerintah membuka jatah impor beras dari Thailand untuk subsidi sebesar 1,5 juta ton. Beras inilah yang kemudian didistribusikan oleh Bulog ke berbagai divisi regional, termasuk di Jakarta.
Hanya perusahaan yang ditunjuk oleh Bulog dan memiliki izin yang berhak mendapatkan beras tersebut. Namun dipastikan PT DSU tidak memiliki izin dan bukan perusahaan yang ditunjuk oleh Bulog.
Aparat mencurigai adanya permainan (oknum Bulog dengan PT DSU). Dari siapa dia dapat beras ini, sehingga meminta pertanggungjawaban bagaimana beras itu bisa keluar.
Apalagi kemudian diketahui jika beras subsidi itu dioplos dengan beras lokal dan dijual lagi. Padahal beras subsidi tersebut diperuntukkan untuk menjaga stok beras di pasaran.
“Negara membeli itu untuk kepentingan membantu masyarakat saat kondisi beras berkurang, sehingga masyarakat bisa tetap membeli beras ini dengan harga yang murah. Tapi sekarang beras ini dijual (dan dioplos) pada saat beras masih ada, nanti saat kita membutuhkan beras ini malah engga ada,” tandas dia.
(A Adib / CN26 / SM Network)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar