Anggota DPR: Bulog Jangan Gunakan Kekuasaan Tekan Petani

Senin, 03 Oktober 2016

Palu  - Anggota Komisi III DPR Ahmad Ali mengkritik Bulog Sulawesi Tengah yang mengaku sulit mencapai target pengadaan beras stok nasional tahun 2016 yang ditetapkan 40.000 ton.

Menurut Ahmad Ali, kebijakan Bulog dalam menyerap produksi petani yang dinilai tidak membantu mengatasi kesulitan petani.
Metode yang digunakan Bulog, katanya, justru membuat petani semakin tertekan. “Dampak buruknya, target yang diharapkan tidak mungkin tercapai karena petani merasa dirugikan dengan standar harga yang jauh di bawah pasar,” katanya, Senin (3/10).

Ia mengatakan, bagaimana mungkin Bulog mendapatkan stok beras yang besar kalau harga yang ditetapkan tidak bisa bersaing dengan harga pasar.

“Saya berharap Bulog tidak menggunakan pendekatan kekuasan untuk menekan petani agar menjual beras ke Bulog. Kalau Bulog mau mengejar target, maka dia harus mampu bersaing dengan harga pasar,” kata Ketua DPW Partai Nasdem Sulawesi Tengah ini.

Posisi Bulog, lanjut Ahmad Ali, disamping untuk mengamankan stok beras nasional, juga sebagai stabilisator harga komoditi petani. “Bulog jangan ngotot untuk menekan petani lewat kekuasan untuk mendapat beras di bawah harga pasar. Bulog harus bisa memberikan kepastian harga yang menguntungkan petani bukan merugikan,” katanya.

Kata Ahmad Ali, bagi kita, yang terpenting saat ini adalah petani mendapatkan harga bagus. “Tidak penting siapa yang membeli yang harus dipastikan semua hasil produksi petani dapat terserap oleh pasar dengan harga yang tertinggi,” ujarnya.

Menurutnya, kalau Bulog mau mengamankan stok nasional, maka menjadi suatu kewajiban bagi Bulog menyesuaikan harga pasar bukan menekan petani agar mau menyerahkan hasil produksinya di bawah harga pasar.

“Sebesar apapun target yang ditetapkan oleh pemerintah dan Bulog, kalau jauh dibawah standar harga pasar, petani tetap tidak melirik program tersebut,” ujarnya.

Perum Bulog Sulteng sendiri menyatakan baru berhasil mengadakan  beras sebesar 7.900 ton dari target 40.000 tahun ini. Hal itu terjadi karena harga yang diajukan petani di bawah HPP (harga pembelian pemerintah) yang digunakan oleh Bulog. Sementara, sisa waktu tiga bulan  memasuki akhir tahun, dirasakan  mustahil untuk bisa memenuhi target untuk memenuhi stok nasional.

http://www.beritasatu.com/nasional/390133-anggota-dpr-bulog-jangan-gunakan-kekuasaan-tekan-petani.html