Jumat, 28 Oktober 2016
Bondowoso – Bantuan beras untuk masyarakat miskin (Raskin) masih tetap digulirkan oleh pemerintah. Kendati kerap ditemukan Raskin yang dikirim oleh Bulog berkualitas jelek, namun masyarakat tetap menerimanya, meskipun merasa terpaksa. Hal itu dilakukan karena masyarakat sendiri tak tahu harus komplain kemana. Maka tak jarang pula ditemukan Raskin yang diterima oleh masyarakat lalu dijual ke toko, atau diselip ulang.
Seperti halnya Raskin yang diterima masyarakat Desa Pakem, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso, Selasa (25/10). Raskin yang diterima warga tampak kusam dan hancur. Meski kualiatasnya mereka keluhkan, namun masyarakat tetap menerimanya. “Ya berasnya sedikit kusam, hancur dan apek,” ujar Bu Kus, nama panggilanya, saat di wawancara di kantor desa setempat.
"Kalau beras yang dikirim pemerintah sangat jelek. Kadang kami jual kembali, bahkan diselip kembali, supaya bisa di makan. Seperti pengiriman pada bulan lalu, dimana berasnya apek dan memerah,” tambah, Bu Kus, yang sudah menginjak usia parubaya.
Sementara itu, Dayat selaku Kepala Gudang Bulog Bondowoso, saat dihubungi melalui selulernya, mengaku sedang ada di luar gudang dan masih sibuk. “Masih sibuk, besok ajak kalau mau ketemu saya di kantor,” ucapnya saat ditelpon, Rabu (26/10).
Meski sudah membuat janji, pada keesokan harinya, Kamis (27/10). Media ini yang mendatangi gudang Bulog, diarahkan oleh Dayat melalui sambungan selulernya agar menemui pria yang bernama Hari. Namun lagi-lagi, pria (pegawai Bulog) yang bernama Hari juga tidak bisa ditemui, dengan alasan sibuk juga. Hal itu disampaikan melalui Satpam gudang Bulog tersebut. (exo)
http://www.fatwanews.com/2016/10/bulog-diduga-kirim-raskin-jelek.html
Sabtu, 29 Oktober 2016
Bareskrim duga ada 23 perusahaan terlibat kasus mafia beras Bulog
Jumat, 28 Oktober 2016
Merdeka.com - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri terus mendalami kasus pengoplosan beras atau mafia beras Bulog. Penyidik menduga selain PT DSU ada 23 perusahaan lain yang terlibat dalam kasus tersebut.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri, Brigjen Agung Setya mengatakan jika 23 perusahaan itu membawahi 41 titik distributor yang menyimpan dan mengoplos beras Bulog.
"Itu kan bagian dari pada titik pendistribusian. Ada beberapa perusahaan berbeda, 23 perusahaan," kata Agung di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (28/10).
Agung mengungkapkan, penyidik pun telah memeriksa 23 perusahaan tersebut. Dari hasil pemeriksaan diketahui jika ke-23 perusahaan itu tidak mengantongi izin mendapatkan beras bersubsidi dari Bulog.
"Iya (tidak berizin). Makanya kami akan pastikan lagi. Apakah sesuai dengan peruntukannya atau tidak. Itu kan dari bulog ya," tandas Agung.
Sebelumnya, penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri mendapat informasi adanya 41 titik yang diduga digunakan sebagai tempat pengoplosan beras. 41 titik yang dicurigai itu berada di wilayah Jabodetabek. Sebab, kasus beras bersubsidi yang dioplos baru tercium di wilayah DKI hingga Banten.
Diketahui, Bareskrim Mabes Polri mengungkap kasus pengoplos beras di gudang T2 Pasar Induk Beras, Cipinang, Jakarta Timur, Rabu (3/10) lalu. Pemilik gudang itu adalah PT DSU, dari hasil sidak gudang itu tidak memiliki izin resmi sebagai distributor penerima beras bersubsidi dari pemerintah.
Setelah melakukan pengembangan, penyidik Dittipideksus pun menetapkan lima orang tersangka dalam kasus tersebut. Mereka di antaranya, Kepala Bulog Divisi Regional DKI-Banten Agus Dwi dan empat orang lainnya adalah TID, SAA, CS dan J. Selain menetapkan kelimanya sebagai tersangka, penyidik juga telah menjebloskan para tersangka ke bui.
Akibat perbuatannya, kelima tersangka dijerat dengan Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pangan, UU Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, UU Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang.
[did]
https://www.merdeka.com/peristiwa/bareskrim-duga-ada-23-perusahaan-terlibat-kasus-mafia-beras-bulog.html
Merdeka.com - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri terus mendalami kasus pengoplosan beras atau mafia beras Bulog. Penyidik menduga selain PT DSU ada 23 perusahaan lain yang terlibat dalam kasus tersebut.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri, Brigjen Agung Setya mengatakan jika 23 perusahaan itu membawahi 41 titik distributor yang menyimpan dan mengoplos beras Bulog.
"Itu kan bagian dari pada titik pendistribusian. Ada beberapa perusahaan berbeda, 23 perusahaan," kata Agung di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (28/10).
Agung mengungkapkan, penyidik pun telah memeriksa 23 perusahaan tersebut. Dari hasil pemeriksaan diketahui jika ke-23 perusahaan itu tidak mengantongi izin mendapatkan beras bersubsidi dari Bulog.
"Iya (tidak berizin). Makanya kami akan pastikan lagi. Apakah sesuai dengan peruntukannya atau tidak. Itu kan dari bulog ya," tandas Agung.
Sebelumnya, penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri mendapat informasi adanya 41 titik yang diduga digunakan sebagai tempat pengoplosan beras. 41 titik yang dicurigai itu berada di wilayah Jabodetabek. Sebab, kasus beras bersubsidi yang dioplos baru tercium di wilayah DKI hingga Banten.
Diketahui, Bareskrim Mabes Polri mengungkap kasus pengoplos beras di gudang T2 Pasar Induk Beras, Cipinang, Jakarta Timur, Rabu (3/10) lalu. Pemilik gudang itu adalah PT DSU, dari hasil sidak gudang itu tidak memiliki izin resmi sebagai distributor penerima beras bersubsidi dari pemerintah.
Setelah melakukan pengembangan, penyidik Dittipideksus pun menetapkan lima orang tersangka dalam kasus tersebut. Mereka di antaranya, Kepala Bulog Divisi Regional DKI-Banten Agus Dwi dan empat orang lainnya adalah TID, SAA, CS dan J. Selain menetapkan kelimanya sebagai tersangka, penyidik juga telah menjebloskan para tersangka ke bui.
Akibat perbuatannya, kelima tersangka dijerat dengan Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pangan, UU Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, UU Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang.
[did]
https://www.merdeka.com/peristiwa/bareskrim-duga-ada-23-perusahaan-terlibat-kasus-mafia-beras-bulog.html
Jumat, 28 Oktober 2016
Lampaui Target, Bulog Grobogan Serap 29.300 Ton Beras
Kamis,27 Oktober 2016
Koran Muria, Grobogan – Perum Bulog Gudang 104 Depok di Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, mampu menyerap beras hingga melampaui target. Bahkan serapan beras di gudang ini tercatat paling tinggi di wilayah Sub Divre Jateng.
Gudang 104 Depok mampu menyerap sebanyak 29.300 ton. Angka penyerapan ini melebihi target yang ditentukan sebelumnya sebesar 19.500 ton.
Kepala Gudang Bulog 104 Depok Zufron menyatakan, dibanding tahun 2015, hasil pengadaan tahun 2016 ini juga lebih besar. Sebab, tahun lalu hanya berhasil menyerap 26.700 ton.
Menurutnya, keberhasilan melewati target penyerapan beras yang dilakukan, tidak lepas dari bagusnya hasil panen padi para petani Groboogan. Baik pada musim tanam pertama (MT-1) dan MT-II.
“Hasil panen kali ini kualitasnya cukup bagus. Kondisi ini menjadikan beras yang disetor oleh mitra Bulog Grobogan hanya sebagian kecil yang ditolak,” kata Zufron didampingi Koordinator Petugas Pemeriksa Kualitas (PPK) Ahmad Aris Budiyanto, Kamis (27/10/2016).
Mengenai harga pembelian beras dari petani melalui para mitra Bulog tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp 7.300 per kilogram. Harga tersebut sesuai Inpres Nomor 5 Tahun 2015.
Namun untuk mendapatkan harga sebesar itu ada syarat yang ditentukan. Seperti, kadar air (KA) maksimal 14 persen, broken 20 persen, drajad sosoh (DS) 95 persen dan butir menir maksimal 2 persen.
Zufron menerangkan, stok beras yang ada di gudang saat ini masih 15.500 ton. Sebab, dari penyerapan sebesar 29.300 ton tersebut, sebagian di antaranya sudah digunakan untuk jatah raskin di Grobogan yang kebutuhannya mencapai 1.788 ton per bulan.
Selain itu, stok beras juga dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan daerah lain yang kekurangan stok beras.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikulturan (Dinpertan TPH) Grobogan Edhie Sudaryanto, membenarkan jika kualitas hasil panen padi MT-1 dan MT-II cukup baik. Di mana, hasil panen padi petani tahun 2016 sekitar 799.250 ton atau setara 479.000 ton beras. Dengan produksi sebanyak itu, Grobogan surplus beras untuk menopang stok pangan nasional.
Koran Muria, Grobogan – Perum Bulog Gudang 104 Depok di Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, mampu menyerap beras hingga melampaui target. Bahkan serapan beras di gudang ini tercatat paling tinggi di wilayah Sub Divre Jateng.
Gudang 104 Depok mampu menyerap sebanyak 29.300 ton. Angka penyerapan ini melebihi target yang ditentukan sebelumnya sebesar 19.500 ton.
Kepala Gudang Bulog 104 Depok Zufron menyatakan, dibanding tahun 2015, hasil pengadaan tahun 2016 ini juga lebih besar. Sebab, tahun lalu hanya berhasil menyerap 26.700 ton.
Menurutnya, keberhasilan melewati target penyerapan beras yang dilakukan, tidak lepas dari bagusnya hasil panen padi para petani Groboogan. Baik pada musim tanam pertama (MT-1) dan MT-II.
“Hasil panen kali ini kualitasnya cukup bagus. Kondisi ini menjadikan beras yang disetor oleh mitra Bulog Grobogan hanya sebagian kecil yang ditolak,” kata Zufron didampingi Koordinator Petugas Pemeriksa Kualitas (PPK) Ahmad Aris Budiyanto, Kamis (27/10/2016).
Mengenai harga pembelian beras dari petani melalui para mitra Bulog tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp 7.300 per kilogram. Harga tersebut sesuai Inpres Nomor 5 Tahun 2015.
Namun untuk mendapatkan harga sebesar itu ada syarat yang ditentukan. Seperti, kadar air (KA) maksimal 14 persen, broken 20 persen, drajad sosoh (DS) 95 persen dan butir menir maksimal 2 persen.
Zufron menerangkan, stok beras yang ada di gudang saat ini masih 15.500 ton. Sebab, dari penyerapan sebesar 29.300 ton tersebut, sebagian di antaranya sudah digunakan untuk jatah raskin di Grobogan yang kebutuhannya mencapai 1.788 ton per bulan.
Selain itu, stok beras juga dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan daerah lain yang kekurangan stok beras.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikulturan (Dinpertan TPH) Grobogan Edhie Sudaryanto, membenarkan jika kualitas hasil panen padi MT-1 dan MT-II cukup baik. Di mana, hasil panen padi petani tahun 2016 sekitar 799.250 ton atau setara 479.000 ton beras. Dengan produksi sebanyak itu, Grobogan surplus beras untuk menopang stok pangan nasional.
Stok Berlebih, Bulog Subang Pasok Beras Daerah Lain
Kamis,27 Oktober 2016
SUBANG, (PR).- Realisasi target pengadaan sebanyak 40 ribu ton setara beras yang dilakukan Bulog Subdivre Subang sudah mencapai 97 persen. Selain stok beras aman bisa memenuhi kebutuhan penyaluran tujuh bulan ke depan, Bulog Subdivre Subang bisa bantu pasokan beras ke beberapa daerah lain di regional maupun nasional.
"Jadi tujuan pengadaan atau penyerapan gabah petani yang kami lakukan, selain memenuhi kebutuhan sendiri juga membantu daerah lain. Kami sudah mengirim ke beberapa daerah, seperti Surabaya, Kalimantan Selatan, Bandung dan Cianjur. Totalnya mencapai 10.500 ton," ujar Kepala Subdivre Bulog Subang Taufik Budi Santoso di kantornya, Rabu, 26 Oktober 2016.
Dia mengatakan pengiriman sudah dilakukan sepekan lalu, yaitu ke Surabaya dan Kalimantan Selatan masing-masing sebanyak 2.000 ton, Bandung 3.500 ton dan Cianjur 3.000 ton.
"Walaupun hasil pengadaan sudah dikirim buat stok di daerah lain, tapi persediaan beras di gudang kami masih cukupp banyak. "Stok beras yang kami punya masih ada sekitar 23 ribu ton. Stok itu cukup bagi cadangan selama tujuh bulan ke depan," ujarnya.
Dijelaskannya, hingga pekan ketiga di bulan Oktober 2016, hasil pengadaan sudah mencapai 97 persen dari target yang ditetapkan tahun ini sebanyak 40 ribu ton setara beras. "Kami optimis dengan sisa waktu hingga akhir tahun target pengadaan bisa tercapai, malahan bisa melebihi target. Sebab areal tanaman padi yang belum panen di Subang masih cukup luas," katanya.
Dia mengungkapkan petani yang belum tak perlu khawatir bila harga anjlok. Walaupun target pengadaan sudah tercapai, pembelian gabah oleh Bulog tetap berjalan. Pihaknya terus memantau pérkembangan harga di petani supaya tak anjlok. "Kami siap mengamankan harga dasar. Bila anjlok pasti dibeli sebanyak-banyaknya sesuai ketentuan yang berlaku.
Bulog membeli beras di tingkat petani sesuai ketentuan pemerintah yakni Rp 7.300 per kilogram, gabah kering panen (GKP) Rp 3.700 per kilogram dan gabah kering giling (GKG) Rp 4.650 per kilogram," katanya.
Kepala Bidang Produksi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Subang, Asep Haryana mengatakan, target produksi gabah Kabupaten Subang musim tanam 2016 sebanyak 1,2 juta ton. Apabila melihat perkembangan dilapangan, pihaknya optimis bisa tercapai. Malahan tak menutup kemungkinan produksi bisa melebihi target karena didukung tingginya intensitas curah hujan.
"Pada periode Januari-April 2016 saja produksi sudah mencapai 573.359 ton dari luas lahan tanam 55.471 hektar. Sedangkan realisasi tanamnya mencapai 88.200 hektar. Itu belum termasuk tanam musim gadu," katanya.***
SUBANG, (PR).- Realisasi target pengadaan sebanyak 40 ribu ton setara beras yang dilakukan Bulog Subdivre Subang sudah mencapai 97 persen. Selain stok beras aman bisa memenuhi kebutuhan penyaluran tujuh bulan ke depan, Bulog Subdivre Subang bisa bantu pasokan beras ke beberapa daerah lain di regional maupun nasional.
"Jadi tujuan pengadaan atau penyerapan gabah petani yang kami lakukan, selain memenuhi kebutuhan sendiri juga membantu daerah lain. Kami sudah mengirim ke beberapa daerah, seperti Surabaya, Kalimantan Selatan, Bandung dan Cianjur. Totalnya mencapai 10.500 ton," ujar Kepala Subdivre Bulog Subang Taufik Budi Santoso di kantornya, Rabu, 26 Oktober 2016.
Dia mengatakan pengiriman sudah dilakukan sepekan lalu, yaitu ke Surabaya dan Kalimantan Selatan masing-masing sebanyak 2.000 ton, Bandung 3.500 ton dan Cianjur 3.000 ton.
"Walaupun hasil pengadaan sudah dikirim buat stok di daerah lain, tapi persediaan beras di gudang kami masih cukupp banyak. "Stok beras yang kami punya masih ada sekitar 23 ribu ton. Stok itu cukup bagi cadangan selama tujuh bulan ke depan," ujarnya.
Dijelaskannya, hingga pekan ketiga di bulan Oktober 2016, hasil pengadaan sudah mencapai 97 persen dari target yang ditetapkan tahun ini sebanyak 40 ribu ton setara beras. "Kami optimis dengan sisa waktu hingga akhir tahun target pengadaan bisa tercapai, malahan bisa melebihi target. Sebab areal tanaman padi yang belum panen di Subang masih cukup luas," katanya.
Dia mengungkapkan petani yang belum tak perlu khawatir bila harga anjlok. Walaupun target pengadaan sudah tercapai, pembelian gabah oleh Bulog tetap berjalan. Pihaknya terus memantau pérkembangan harga di petani supaya tak anjlok. "Kami siap mengamankan harga dasar. Bila anjlok pasti dibeli sebanyak-banyaknya sesuai ketentuan yang berlaku.
Bulog membeli beras di tingkat petani sesuai ketentuan pemerintah yakni Rp 7.300 per kilogram, gabah kering panen (GKP) Rp 3.700 per kilogram dan gabah kering giling (GKG) Rp 4.650 per kilogram," katanya.
Kepala Bidang Produksi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Subang, Asep Haryana mengatakan, target produksi gabah Kabupaten Subang musim tanam 2016 sebanyak 1,2 juta ton. Apabila melihat perkembangan dilapangan, pihaknya optimis bisa tercapai. Malahan tak menutup kemungkinan produksi bisa melebihi target karena didukung tingginya intensitas curah hujan.
"Pada periode Januari-April 2016 saja produksi sudah mencapai 573.359 ton dari luas lahan tanam 55.471 hektar. Sedangkan realisasi tanamnya mencapai 88.200 hektar. Itu belum termasuk tanam musim gadu," katanya.***
Kamis, 27 Oktober 2016
Djarot Titipkan Permintaan Irman ke Bulog Sumbar
Rabu, 26 Oktober 2016
Jakarta, GATRAnews - Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti meminta Benhur dari Bulog Divisi Regional Sumbar agar memberikan kuota pendistribusian gula impor kepada CV Semesta Berjaya. "Saudara Djarot kemudian berkomunikasi dengan Benhur, pada intinya Djarot menyampaikan ada titipan dari pemohon [Irman] namanya Memi agar mendapat jatah untuk mendistribusikan gula untuk wilayah Sumatera Barat."
Hal itu diungkapkan Indra Matong Batti, kuasa hukum KPK, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, membacakan tanggapan permohonan praperadilan Irman. Benhur kemudian melaporkan kepada Djarot, bahwa Memi meminta kuota pendistribusian gula impor sebesar 3000 ton untuk wilayah Sumbar.
Masih pada bulan Juli 2016, Memi menyampaikan kepada Xaveriandy, bahwa Irman bisa membantu menghubungi kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar untuk menanyakan kasus yang membelit Xaveriandy.
Tim kuasa hukum KPK, menyebut Irman Gusman saat menjabat ketua DPD RI merekomendasian CV Semesta Berjaya (SB) kepada Direktur Utama Bulog, Djarot Kusumayakti, agar perusahaan ini mendapatkan kuota distribusi gula impor untuk wilyah Sumatera Barat.
"Masih di bulan Juli 2016, pemohon [Irman Gusman] berkomunikasi dengan Djarot yang pada intinya, pemohon merekomendasikan CV Semesta Berjaya kepada Djarot untuk mendapat kuota dalam mendistribusikan gula di Sumatera Barat," kata Indra.
Irman merekomendasikan CV Semesta Berjaya yang dipimpin Xaveriandy Sutanto setelah Memi, istri Sutanto, meminta Irman yang berasal dari Sumbar membantu agar wilayahnya mendapatkan jatah gula impor. Memi menyampaikan permintaan tersebut di rumah dinas Irman.
Menurut Memi, Irman yang saat itu menjabat Ketua DPD RI, bisa menghubungi pihak Bulog sehingga permintaan gula untuk Sumbar bisa terpenuhi. Selain itu, Memi meminta Irman membantu agar perusahannya menjadi rekan Bulog karena banyak persyaratan yang sulit dipenuhi.
http://www.gatra.com/hukum/223923-djarot-titipkan-permintaan-irman-ke-bulog-sumbar
Jakarta, GATRAnews - Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti meminta Benhur dari Bulog Divisi Regional Sumbar agar memberikan kuota pendistribusian gula impor kepada CV Semesta Berjaya. "Saudara Djarot kemudian berkomunikasi dengan Benhur, pada intinya Djarot menyampaikan ada titipan dari pemohon [Irman] namanya Memi agar mendapat jatah untuk mendistribusikan gula untuk wilayah Sumatera Barat."
Hal itu diungkapkan Indra Matong Batti, kuasa hukum KPK, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, membacakan tanggapan permohonan praperadilan Irman. Benhur kemudian melaporkan kepada Djarot, bahwa Memi meminta kuota pendistribusian gula impor sebesar 3000 ton untuk wilayah Sumbar.
Masih pada bulan Juli 2016, Memi menyampaikan kepada Xaveriandy, bahwa Irman bisa membantu menghubungi kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar untuk menanyakan kasus yang membelit Xaveriandy.
Tim kuasa hukum KPK, menyebut Irman Gusman saat menjabat ketua DPD RI merekomendasian CV Semesta Berjaya (SB) kepada Direktur Utama Bulog, Djarot Kusumayakti, agar perusahaan ini mendapatkan kuota distribusi gula impor untuk wilyah Sumatera Barat.
"Masih di bulan Juli 2016, pemohon [Irman Gusman] berkomunikasi dengan Djarot yang pada intinya, pemohon merekomendasikan CV Semesta Berjaya kepada Djarot untuk mendapat kuota dalam mendistribusikan gula di Sumatera Barat," kata Indra.
Irman merekomendasikan CV Semesta Berjaya yang dipimpin Xaveriandy Sutanto setelah Memi, istri Sutanto, meminta Irman yang berasal dari Sumbar membantu agar wilayahnya mendapatkan jatah gula impor. Memi menyampaikan permintaan tersebut di rumah dinas Irman.
Menurut Memi, Irman yang saat itu menjabat Ketua DPD RI, bisa menghubungi pihak Bulog sehingga permintaan gula untuk Sumbar bisa terpenuhi. Selain itu, Memi meminta Irman membantu agar perusahannya menjadi rekan Bulog karena banyak persyaratan yang sulit dipenuhi.
http://www.gatra.com/hukum/223923-djarot-titipkan-permintaan-irman-ke-bulog-sumbar
Benarkah Bulog Jadi Badan Pangan Nasional?
Rabu, 26 Oktober 2016
Jakarta - Pemerintah akan membentuk Badan Pangan Nasional. Beredar kabar, Perum Bulog akan menjadi badan pangan itu.
Benarkah Bulog akan menjadi Badan Pangan Nasional?
"Kata siapa itu. Belum tahu, belum dibahas. Sekarang baru dibahas holding atau tidak holding. Tapi sisanya belum tahun deh," ujar Direktur Utama Bulog, Djarot Kusumayakti, usai rakor pangan di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Rabu (26/10/2016).
Menurut Djarot, soal posisi Bulog masih dalam pembahasan di pemerintah. Dia enggan mendahului hasil pembahasan itu.
"Masih di bahas. Jadi, belum final. Nanti kalau saya ngomong salah lagi, pokoknya masih dibahas terus," kata Djarot.
Sementara itu, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag), Oke Nurwan, menambahkan soal Bulog akan menjadi badan pangan harus ditanya ke Kementerian Pertanian. Sedangkan Kemendag hanya dalam tataran pembahasan.
Selain itu, pembentukan badan pangan itu juga melibatkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB).
"Itu masih dibahas. Mereka akan tentukan dulu kelembagaan pangannya, apakah bulog lembaga pangannya atau yang lain. Itu tergantung Kementerian PAN. Sebetulnya kita udah selesai, kita sudah berikan nama, cuma kementerian PAN itu mau menerbitkan nggak? Mau bentuk lembaga lain nggak?," tutur Oke. (hns/hns)
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3330050/benarkah-bulog-jadi-badan-pangan-nasional
Jakarta - Pemerintah akan membentuk Badan Pangan Nasional. Beredar kabar, Perum Bulog akan menjadi badan pangan itu.
Benarkah Bulog akan menjadi Badan Pangan Nasional?
"Kata siapa itu. Belum tahu, belum dibahas. Sekarang baru dibahas holding atau tidak holding. Tapi sisanya belum tahun deh," ujar Direktur Utama Bulog, Djarot Kusumayakti, usai rakor pangan di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Rabu (26/10/2016).
Menurut Djarot, soal posisi Bulog masih dalam pembahasan di pemerintah. Dia enggan mendahului hasil pembahasan itu.
"Masih di bahas. Jadi, belum final. Nanti kalau saya ngomong salah lagi, pokoknya masih dibahas terus," kata Djarot.
Sementara itu, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag), Oke Nurwan, menambahkan soal Bulog akan menjadi badan pangan harus ditanya ke Kementerian Pertanian. Sedangkan Kemendag hanya dalam tataran pembahasan.
Selain itu, pembentukan badan pangan itu juga melibatkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB).
"Itu masih dibahas. Mereka akan tentukan dulu kelembagaan pangannya, apakah bulog lembaga pangannya atau yang lain. Itu tergantung Kementerian PAN. Sebetulnya kita udah selesai, kita sudah berikan nama, cuma kementerian PAN itu mau menerbitkan nggak? Mau bentuk lembaga lain nggak?," tutur Oke. (hns/hns)
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3330050/benarkah-bulog-jadi-badan-pangan-nasional
Bulog Ditugaskan Tangani 11 Komoditi Pangan
Rabu, 26 Oktober 2016
PALU - Kepala Perum Bulog Divisi Regional Sulawesi Tengah, Maruf mengatakan sejak beberapa waktu lalu, pemerintah pusat telah menugaskan Perum Bulog untuk menangani sebanyak 11 komoditi pangan yang paling dibutuhkan masyarakat dan selalu mengalami gejolak harga di pasaran.
"Ini tantangan baru yang membutuhkan perhatian serius," katanya di Palu, Rabu. Maruf mengatakan, komoditi pangan baru yang akan ditangani Bulog seperti cabai, bawang merah, bawang putih, minyak goreng, telur, gula pasir, daging sapi, daging ayam, jagung, kedelai dan tepung terigu. Namun, katanya, baru beberapa dari 11 komoditi itu yang telah direalisasi oleh Bulog Sulteng, termasuk gula, minyak goreng, telur, bawang merah dan bawang putih. Sementara lainnya belum, tetapi dipastikan terealisasi, namun butuh waktu karena tidak semudah membalikan telapak tangan. Karena bagaimanapun harus didukung dengan sarana dan prasarana serta pasar yang berkesinambungan. Apalagi ada beberapa komoditi tertentu yang tidak bisa tersimpan lama di gudang. Berbeda dengan beras, jagung dan kedelai yang bisa disimpan lama di gudang. Tapi kalau namanya cabai, daging dan bawang tidak bisa lama disimpan. "Ini tantangan yang tidak mudah diatasi," kata Maruf. Untuk menjalankan penugasan pemerintah, Bulog menerapkan satu model baru yakni membentuk rumah pangan kita (RPK) yang kemudian diberi nama sahabat RPK di setiap kabupaten dan kota di Sulteng. Dan sudah ada sebanyak 159 RPK yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sulteng, termasuk di Kota Palu sudah ada 70 sahabat RPK. Pemerintah berharap setiap desa/kelurahan minimal ada satu RPK untuk melayani satu wilayah permukiman penduduk. Namun untuk bisa menjangkau setiap desa/kelurahan satu RKP tidaklah mudah dan membutuhkan waktu cukup lama, apalagi luas wilayah Sulteng dan geografis, serta topografi berbeda-beda dengan tingkat kesulitan yang juga cukup berat. "Ini semua tantangan yang tidak mudah untuk dapat diatasi," kata Maruf. Bulog Sulteng terus berupaya untuk bisa membuka RPK di setiap desa/kelurahan di Sulteng. Jika program ini terealisasi, niscaya merupakan solusi dalam menjaga stabilisasi harga pangan.
(tty)
http://economy.okezone.com/read/2016/10/26/320/1524936/bulog-ditugaskan-tangani-11-komoditi-pangan
PALU - Kepala Perum Bulog Divisi Regional Sulawesi Tengah, Maruf mengatakan sejak beberapa waktu lalu, pemerintah pusat telah menugaskan Perum Bulog untuk menangani sebanyak 11 komoditi pangan yang paling dibutuhkan masyarakat dan selalu mengalami gejolak harga di pasaran.
"Ini tantangan baru yang membutuhkan perhatian serius," katanya di Palu, Rabu. Maruf mengatakan, komoditi pangan baru yang akan ditangani Bulog seperti cabai, bawang merah, bawang putih, minyak goreng, telur, gula pasir, daging sapi, daging ayam, jagung, kedelai dan tepung terigu. Namun, katanya, baru beberapa dari 11 komoditi itu yang telah direalisasi oleh Bulog Sulteng, termasuk gula, minyak goreng, telur, bawang merah dan bawang putih. Sementara lainnya belum, tetapi dipastikan terealisasi, namun butuh waktu karena tidak semudah membalikan telapak tangan. Karena bagaimanapun harus didukung dengan sarana dan prasarana serta pasar yang berkesinambungan. Apalagi ada beberapa komoditi tertentu yang tidak bisa tersimpan lama di gudang. Berbeda dengan beras, jagung dan kedelai yang bisa disimpan lama di gudang. Tapi kalau namanya cabai, daging dan bawang tidak bisa lama disimpan. "Ini tantangan yang tidak mudah diatasi," kata Maruf. Untuk menjalankan penugasan pemerintah, Bulog menerapkan satu model baru yakni membentuk rumah pangan kita (RPK) yang kemudian diberi nama sahabat RPK di setiap kabupaten dan kota di Sulteng. Dan sudah ada sebanyak 159 RPK yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sulteng, termasuk di Kota Palu sudah ada 70 sahabat RPK. Pemerintah berharap setiap desa/kelurahan minimal ada satu RPK untuk melayani satu wilayah permukiman penduduk. Namun untuk bisa menjangkau setiap desa/kelurahan satu RKP tidaklah mudah dan membutuhkan waktu cukup lama, apalagi luas wilayah Sulteng dan geografis, serta topografi berbeda-beda dengan tingkat kesulitan yang juga cukup berat. "Ini semua tantangan yang tidak mudah untuk dapat diatasi," kata Maruf. Bulog Sulteng terus berupaya untuk bisa membuka RPK di setiap desa/kelurahan di Sulteng. Jika program ini terealisasi, niscaya merupakan solusi dalam menjaga stabilisasi harga pangan.
(tty)
http://economy.okezone.com/read/2016/10/26/320/1524936/bulog-ditugaskan-tangani-11-komoditi-pangan
Surplus, Bulog Subang Kirim Beras 10.500 Ton ke Luar Daerah
RABU, 26 OKTOBER 2016
TEMPO.CO, Subang - Perum Bulog Subdivre Subang, Jawa Barat, melakukan tugas membantu pengiriman stok beras ke Bulog Subdivre Surabaya, Kalimantan Selatan, Bandung, dan Cianjur yang mengalami defisit cadangan beras dengan total 10.500 ton.
"Pengirimannya sudah kami lakukan pekan lalu," kata Kepala Subdivre Bulog Subang Taufik Budi Santoso saat ditemui Tempo di kantornya, Rabu, 26 Oktober 2016. Taufik menjelaskan, beras yang dikirim ke Surabaya dan Kalimantan Selatan masing-masing sebesar 2.000 ton, lalu ke Bandung 3.500 ton dan ke Cianjur 3.000 ton.
Meski telah melakukan tugas pembantuan, ujar Taufik, stok beras yang berada di gudang-gudang milik Bulog Subdivre Subang masih tetap mengalami surplus. "Stok beras kami saat ini mencapai 23 ribu ton dan cukup buat cadangan selama tujuh bulan ke depan," tuturnya.
Menurut Taufik, selain memiliki stok yang melimpah, Bulog Subang hingga medio pekan ketiga Oktober 2016 telah berhasil menghimpun pengadaan 97 persen dari 40 ribu ton beras yang ditargetkan Perum Bulog pusat.
"Saya pikir, target 40 ribu ton sudah bisa terpenuhi hingga akhir Oktober ini," ucap Taufik. Dan sampai medio Desember 2016, Taufik optimistis pengadaan beras Bulog Subang bisa mencapai 60 ribu ton. Sebab, area sawah yang akan dipanen masih luas.
Bulog membeli beras di tingkat petani sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp 7.300 per kilogram. Kalau dalam bentuk gabah kering panen (GKP), HET-nya dibanderol Rp 3.700 per kg. Sedangkan untuk gabah kering giling (GKG) HET-nya Rp 4.650 per kg.
Kepala Bidang Peningkatan Produksi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Subang Asep Supriatna mengatakan target produksi GKG sebanyak 1,2 juta ton pada musim tanam 2016 bakal terealisasi.
"Capaian GKG pada medio Januari-April 2016 saja sudah mencapai 573.359 ton dari luas lahan tanam 55.471 hektare," ujarnya. Adapun realisasi tanamnya mencapai 88.200 hektare. Artinya, masih tersisa sekitar 32.729 hektare tanaman padi yang belum dipanen.
NANANG SUTISNA
https://nasional.tempo.co/read/news/2016/10/26/058815129/surplus-bulog-subang-kirim-beras-10-500-ton-ke-luar-daerah
TEMPO.CO, Subang - Perum Bulog Subdivre Subang, Jawa Barat, melakukan tugas membantu pengiriman stok beras ke Bulog Subdivre Surabaya, Kalimantan Selatan, Bandung, dan Cianjur yang mengalami defisit cadangan beras dengan total 10.500 ton.
"Pengirimannya sudah kami lakukan pekan lalu," kata Kepala Subdivre Bulog Subang Taufik Budi Santoso saat ditemui Tempo di kantornya, Rabu, 26 Oktober 2016. Taufik menjelaskan, beras yang dikirim ke Surabaya dan Kalimantan Selatan masing-masing sebesar 2.000 ton, lalu ke Bandung 3.500 ton dan ke Cianjur 3.000 ton.
Meski telah melakukan tugas pembantuan, ujar Taufik, stok beras yang berada di gudang-gudang milik Bulog Subdivre Subang masih tetap mengalami surplus. "Stok beras kami saat ini mencapai 23 ribu ton dan cukup buat cadangan selama tujuh bulan ke depan," tuturnya.
Menurut Taufik, selain memiliki stok yang melimpah, Bulog Subang hingga medio pekan ketiga Oktober 2016 telah berhasil menghimpun pengadaan 97 persen dari 40 ribu ton beras yang ditargetkan Perum Bulog pusat.
"Saya pikir, target 40 ribu ton sudah bisa terpenuhi hingga akhir Oktober ini," ucap Taufik. Dan sampai medio Desember 2016, Taufik optimistis pengadaan beras Bulog Subang bisa mencapai 60 ribu ton. Sebab, area sawah yang akan dipanen masih luas.
Bulog membeli beras di tingkat petani sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp 7.300 per kilogram. Kalau dalam bentuk gabah kering panen (GKP), HET-nya dibanderol Rp 3.700 per kg. Sedangkan untuk gabah kering giling (GKG) HET-nya Rp 4.650 per kg.
Kepala Bidang Peningkatan Produksi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Subang Asep Supriatna mengatakan target produksi GKG sebanyak 1,2 juta ton pada musim tanam 2016 bakal terealisasi.
"Capaian GKG pada medio Januari-April 2016 saja sudah mencapai 573.359 ton dari luas lahan tanam 55.471 hektare," ujarnya. Adapun realisasi tanamnya mencapai 88.200 hektare. Artinya, masih tersisa sekitar 32.729 hektare tanaman padi yang belum dipanen.
NANANG SUTISNA
https://nasional.tempo.co/read/news/2016/10/26/058815129/surplus-bulog-subang-kirim-beras-10-500-ton-ke-luar-daerah
Rabu, 26 Oktober 2016
Atasi Penimbunan Bahan Pokok, Ahok Sinergikan Bulog dengan Tiga Perusahaan BUMD
Selasa, 25 Oktober 2016
Menurut Ahok, hingga kini, masih terjadi aksi penimbunan bahan pokok oleh beberapa oknum hingga berdampak pada harga bahan pokok yang melonjak signifikan.
JAKARTA, JITUNEWS.COM - Atasi penimbunan bahan pokok, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), akan memperluas kerja sama distribusi dari Bulog ke distributor yang melibatkan tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yakni Food Station, Darma Jaya, dan PD Pasar Jaya.
Pasalnya menurut Ahok, hingga kini, masih terjadi aksi penimbunan bahan pokok oleh beberapa oknum hingga berdampak pada harga bahan pokok yang melonjak signifikan.
"Kenapa bisa menjaga harga beras begitu stabil, karena kami didukung penuh oleh Bulog. Nah sekarang kami gabung. Sekarang untuk distribusi kami punya Food Station, Darma Jaya, Pasar Jaya, dan Bulog," ungkap Ahok di Kantor Balai Kota Jakarta, Selasa (25/10).
Ahok mengharapkan, dengan adanya upaya antisipasi ini, dirinya berharap, tidak ada lagi oknum pedagang yang melakukan penimbunan. Kendati demikian, bila oknum pedagang tetap nekad melakukan penimbunan, Ahok mengaku resiko kerugian akan mengancam.
"Jadi kita harapkan gak ada pedagang yang nekat nimbun barang. Kalau dia nekat nimbun barang pasti dia rugi. Uang kami cukup, stok kami cukup, jaringan distribusi kami cukup," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Dirut Bulog, Djarot Kusumayakti menyebut, Bulog sudah menyiapkan 75.000 ton beras untuk didistribusikan ke tiga perusahaan tersebut sebagai persediaan hingga bulan Maret 2017 mendatang. Jumlah tersebut diyakini akan cukup memenuhi kebutuhan warga DKI Jakarta, meskipun ancaman permainan oknum nakal yang kerap melakukan penimbunan terus membayangi.
"Perkiraan sampai bulan Maret, belum tentu 75.000 ton habis. Maksimum yang ada sesuai hitungan kita 75.000 ton mampu meredam gejolak. Tapi kalau semua tidak melakukan spekulasi (penimbunan) saya kira gak sampai segitu. Intinya kalau ada yang main-main, kami siap 75.000 ton," jelasnya.
http://www.jitunews.com/read/46600/atasi-penimbunan-bahan-pokok-ahok-sinergikan-bulog-dengan-tiga-perusahaan-bumd
Menurut Ahok, hingga kini, masih terjadi aksi penimbunan bahan pokok oleh beberapa oknum hingga berdampak pada harga bahan pokok yang melonjak signifikan.
JAKARTA, JITUNEWS.COM - Atasi penimbunan bahan pokok, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), akan memperluas kerja sama distribusi dari Bulog ke distributor yang melibatkan tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yakni Food Station, Darma Jaya, dan PD Pasar Jaya.
Pasalnya menurut Ahok, hingga kini, masih terjadi aksi penimbunan bahan pokok oleh beberapa oknum hingga berdampak pada harga bahan pokok yang melonjak signifikan.
"Kenapa bisa menjaga harga beras begitu stabil, karena kami didukung penuh oleh Bulog. Nah sekarang kami gabung. Sekarang untuk distribusi kami punya Food Station, Darma Jaya, Pasar Jaya, dan Bulog," ungkap Ahok di Kantor Balai Kota Jakarta, Selasa (25/10).
Ahok mengharapkan, dengan adanya upaya antisipasi ini, dirinya berharap, tidak ada lagi oknum pedagang yang melakukan penimbunan. Kendati demikian, bila oknum pedagang tetap nekad melakukan penimbunan, Ahok mengaku resiko kerugian akan mengancam.
"Jadi kita harapkan gak ada pedagang yang nekat nimbun barang. Kalau dia nekat nimbun barang pasti dia rugi. Uang kami cukup, stok kami cukup, jaringan distribusi kami cukup," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Dirut Bulog, Djarot Kusumayakti menyebut, Bulog sudah menyiapkan 75.000 ton beras untuk didistribusikan ke tiga perusahaan tersebut sebagai persediaan hingga bulan Maret 2017 mendatang. Jumlah tersebut diyakini akan cukup memenuhi kebutuhan warga DKI Jakarta, meskipun ancaman permainan oknum nakal yang kerap melakukan penimbunan terus membayangi.
"Perkiraan sampai bulan Maret, belum tentu 75.000 ton habis. Maksimum yang ada sesuai hitungan kita 75.000 ton mampu meredam gejolak. Tapi kalau semua tidak melakukan spekulasi (penimbunan) saya kira gak sampai segitu. Intinya kalau ada yang main-main, kami siap 75.000 ton," jelasnya.
http://www.jitunews.com/read/46600/atasi-penimbunan-bahan-pokok-ahok-sinergikan-bulog-dengan-tiga-perusahaan-bumd
Karyawan Bulog jadi bandar ganja dan sabu
Selasa, 25 Oktober 2016
Muara Bungo, Mediatransparancy.com – Salah satu oknum karyawan bulog inisial ML (34) menjadi pengedar ganja dan sabu. Yang merupakan warga perum kayla lima muara bungo. Tersangka di tangkap oleh satres narkoba polres bungo di rumahnya dengan barang bukti ganja 900 gram dan sabu 1 gram (19/10/2016).
Kasat resnarkoba AKP Dharmawan kepada mediatrasnparancy.com “ kami berhasil menangkap pelaku yang berawal dari informasi masyarakat bahwa akan ada transaksi setelah melihat tersangka maka kami geledah di saku dan rumah tersangka dengan barang bukti ganja 900 gram dan sabu sekitar satu gram”ujarnya dengan tegas(24/10/2016).
Dari hasil pemeriksaan polisi diketahui tersangkaa mendapatkan ganja tersebut dari seorang rekannya di wilayah medan sumatra utara, yang telah di jalaninya selama dua tahun terakhir,
Tersangkapun di jerat dengan pasal 112 dan 114 undang-undang no 35 tentang narkotika yang diancam pidana penjara minimal lima tahun.
Usai melakukan pemeriksaaan tersangka ML di tahan sel mapolres bungo guna menghadpi proses hukum selanjutnya.
http://www.mediatransparancy.com/karyawan-bulog-jadi-bandar-ganja-dan-sabu/
 |
Kasat resnarkoba AKP Dharmawan kepada mediatrasnparancy.com “ kami berhasil menangkap pelaku yang berawal dari informasi masyarakat bahwa akan ada transaksi setelah melihat tersangka maka kami geledah di saku dan rumah tersangka dengan barang bukti ganja 900 gram dan sabu sekitar satu gram”ujarnya dengan tegas(24/10/2016).
Dari hasil pemeriksaan polisi diketahui tersangkaa mendapatkan ganja tersebut dari seorang rekannya di wilayah medan sumatra utara, yang telah di jalaninya selama dua tahun terakhir,
Tersangkapun di jerat dengan pasal 112 dan 114 undang-undang no 35 tentang narkotika yang diancam pidana penjara minimal lima tahun.
Usai melakukan pemeriksaaan tersangka ML di tahan sel mapolres bungo guna menghadpi proses hukum selanjutnya.
http://www.mediatransparancy.com/karyawan-bulog-jadi-bandar-ganja-dan-sabu/
Lima Jaksa Disiapkan Tuntut Pengemplang Beras Bulog Pinrang
Selasa, 25 Oktober 2016
RAKYATKU.COM, PINRANG - Meski baru menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Kepolisian tanggal 11 Oktober 2016 lalu, Kejaksaan Negeri Pinrang telah membentuk tim untuk menuntut pengemplang beras di Gudang GSP Bulog Lamajjaka I.
Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Pinrang Ahmad Attamimi mengatakan, setelah menerima SPDP dari Polres Pinrang. Pihak Kejaksaan Negeri Pinrang langsung menunjuk lima orang Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk memantau dan meneliti berkas dugaan penyelewengan pengadaan beras Bulog.
"Kejaksaan Negeri Pinrang sudah menerbitkan P-16 nomor 3/R.4.18/FT.1/10/2016 untuk menelaah berkas itu, ketika dilimpah ke Kejaksaan Negeri Pinrang," kata Ahmad, Selasa (25/10/2016).
Hanya saja, dia tidak menyebutkan nama-nama jaksa yang bakal menghadapi tersangka kasus penyelewengan pengadaan beras di Gudang GSP Bulog Lamajakka I Kecamatan Mattiro Bulu tersebut.
Dia mengatakan, Jaksa yang ditugaskan itu juga bertugas untuk meneliti berkas perkara layak-tidaknya untuk segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tipikor Makassar.
Kejaksaan Negeri Pinrang kata dia, sejauh ini baru menerima SPDP terkait kasus dugaan penyelewengan pengadaan beras sebanyak 800 ton atau setara dengan Rp5 miliar lebih.
"Kami masih menunggu berkas perkaranya untuk diteliti."
Sementara Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Pinrang AKP Muhammad Nasir mengatakan, pihaknya telah melakukan gelar perkara akan kasus tersebut. "Karena itu statusnya kita naikan ke penyidikan."
Adapun informasi yang beredar kalau dalam kasus ini, bakal menyeret 3 orang tersangka yakni dari internal Bulog dan mitranya.
RAKYATKU.COM, PINRANG - Meski baru menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Kepolisian tanggal 11 Oktober 2016 lalu, Kejaksaan Negeri Pinrang telah membentuk tim untuk menuntut pengemplang beras di Gudang GSP Bulog Lamajjaka I.
Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Pinrang Ahmad Attamimi mengatakan, setelah menerima SPDP dari Polres Pinrang. Pihak Kejaksaan Negeri Pinrang langsung menunjuk lima orang Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk memantau dan meneliti berkas dugaan penyelewengan pengadaan beras Bulog.
"Kejaksaan Negeri Pinrang sudah menerbitkan P-16 nomor 3/R.4.18/FT.1/10/2016 untuk menelaah berkas itu, ketika dilimpah ke Kejaksaan Negeri Pinrang," kata Ahmad, Selasa (25/10/2016).
Hanya saja, dia tidak menyebutkan nama-nama jaksa yang bakal menghadapi tersangka kasus penyelewengan pengadaan beras di Gudang GSP Bulog Lamajakka I Kecamatan Mattiro Bulu tersebut.
Dia mengatakan, Jaksa yang ditugaskan itu juga bertugas untuk meneliti berkas perkara layak-tidaknya untuk segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tipikor Makassar.
Kejaksaan Negeri Pinrang kata dia, sejauh ini baru menerima SPDP terkait kasus dugaan penyelewengan pengadaan beras sebanyak 800 ton atau setara dengan Rp5 miliar lebih.
"Kami masih menunggu berkas perkaranya untuk diteliti."
Sementara Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Pinrang AKP Muhammad Nasir mengatakan, pihaknya telah melakukan gelar perkara akan kasus tersebut. "Karena itu statusnya kita naikan ke penyidikan."
Adapun informasi yang beredar kalau dalam kasus ini, bakal menyeret 3 orang tersangka yakni dari internal Bulog dan mitranya.
Selasa, 25 Oktober 2016
DPR Minta Bulog Lawan Spekulan
Senin, 24 Oktober 2016
JAKARTA (Realita) – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Bulog membeli gabah kering giling yang tidak masuk standar beras akibat proses pengeringan yang masih tradisional. Pembelian itu selain membantu petani yang
kesulitan menjual tipe beras tersebut, juga untuk melawan para spekulan.
“Gabah asal petani itu terkadang tidak masuk kategori standar beras
Bulog, karena proses pengeringan yang masih tradisional sehingga kadar
air masih tinggi. Dengan kategori seperti itu, Bulog tidak mau membeli,” ujar Hamdani, anggota Komisi IV asal F-Nasdem DPR kepada Realita.co, kemarin.
Akibatnya, tambah Hamdani, petani kesulitan untuk menjual beras. Hal
ini membuat para spekulan tumbuh subur karena petani tidak berdaya dan
akan melepas meski harga gabah kering giling itu hanya antara Rp 1.000–Rp 2.000/kg.
Padahal, harga gabah kering giling yang ditetapkan Bulog adalah Rp 3.700/kg. “Perbedaan harga ini terlalu jauh. Petani sangat dirugikan bila Bulog tidak mau membeli. Karena itu, kita menginstruksikan Bulog untuk membeli gabah kering giling yang tidak memenuhi standar Bulog tersebut,” tandas Hamdani.
Ia mengatakan, pengeringan gabah yang tidak sesuai standar bisa mengakibatkan beras berubah warna dan muncul kutu yang menyebabkan menurunnya kualitas dan daya tahan lama beras tersebut. Hal ini yang
menjadi alasan Bulog tidak mau membeli.
“Tetapi kita sudah instruksikan agar Bulog juga membeli dan kembali memproses sesuai standar. Tujuan kita adalah membantu para petani agar tidak menjadi korban terus,” tandas Hamdani.
Selain gabah kering giling tersebut, Hamdani juga meminta Bulog membeli beras petani yang digiling melalui rice milling unit (RMU). Karena selama ini, petani juga kesulitan menjual beras akibat
pengeringan tidak sesuai standar. “Bulog juga harus mengambil beras petani yang digiling melalui RMU itu. Kalau rasa berasnya sama saja. Hanya ketahanan beras yang tidak lama dan bisa berubah warna serta kutuan,” kata dia.
Hamdani juga minta agar Bulog dan jajarannya tidak terlambat masuk ke
kawasan panen. “Terlambat sedikit, spekulan sudah datang untuk
membelinya. Bulog juga sudah saatnya merangkul petani agar tidak melepas gabah kering giling dengan harga di bawah standar Bulog,” harapnya.
Hal sama juga disampaikan Komisi VI DPR yang meminta Bulog menjadi pemain utama sembilan kebutuhan pokok masyarakat. Dengan demikian, Bulog bisa mengendalikan harga sehingga para spekulan tidak mudah mempermainkan harga. “Kita dorong pemerintah agar menambah modal Bulog. Bila Bulog kuat, Bulog bisa menetapkan harga sehingga para spekulan tidak mempermainkan harga seperti sekarang ini,” ujar Dr. Lili Asjudiredja. war
http://www.realita.co/index.php?news=DPR-Minta-Bulog-Lawan-Spekulan~3b1ca0a43b79bdfd9f9305b812982962959d0eb3f65f59a8cbb99f170a52ee70
JAKARTA (Realita) – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Bulog membeli gabah kering giling yang tidak masuk standar beras akibat proses pengeringan yang masih tradisional. Pembelian itu selain membantu petani yang
kesulitan menjual tipe beras tersebut, juga untuk melawan para spekulan.
“Gabah asal petani itu terkadang tidak masuk kategori standar beras
Bulog, karena proses pengeringan yang masih tradisional sehingga kadar
air masih tinggi. Dengan kategori seperti itu, Bulog tidak mau membeli,” ujar Hamdani, anggota Komisi IV asal F-Nasdem DPR kepada Realita.co, kemarin.
Akibatnya, tambah Hamdani, petani kesulitan untuk menjual beras. Hal
ini membuat para spekulan tumbuh subur karena petani tidak berdaya dan
akan melepas meski harga gabah kering giling itu hanya antara Rp 1.000–Rp 2.000/kg.
Padahal, harga gabah kering giling yang ditetapkan Bulog adalah Rp 3.700/kg. “Perbedaan harga ini terlalu jauh. Petani sangat dirugikan bila Bulog tidak mau membeli. Karena itu, kita menginstruksikan Bulog untuk membeli gabah kering giling yang tidak memenuhi standar Bulog tersebut,” tandas Hamdani.
Ia mengatakan, pengeringan gabah yang tidak sesuai standar bisa mengakibatkan beras berubah warna dan muncul kutu yang menyebabkan menurunnya kualitas dan daya tahan lama beras tersebut. Hal ini yang
menjadi alasan Bulog tidak mau membeli.
“Tetapi kita sudah instruksikan agar Bulog juga membeli dan kembali memproses sesuai standar. Tujuan kita adalah membantu para petani agar tidak menjadi korban terus,” tandas Hamdani.
Selain gabah kering giling tersebut, Hamdani juga meminta Bulog membeli beras petani yang digiling melalui rice milling unit (RMU). Karena selama ini, petani juga kesulitan menjual beras akibat
pengeringan tidak sesuai standar. “Bulog juga harus mengambil beras petani yang digiling melalui RMU itu. Kalau rasa berasnya sama saja. Hanya ketahanan beras yang tidak lama dan bisa berubah warna serta kutuan,” kata dia.
Hamdani juga minta agar Bulog dan jajarannya tidak terlambat masuk ke
kawasan panen. “Terlambat sedikit, spekulan sudah datang untuk
membelinya. Bulog juga sudah saatnya merangkul petani agar tidak melepas gabah kering giling dengan harga di bawah standar Bulog,” harapnya.
Hal sama juga disampaikan Komisi VI DPR yang meminta Bulog menjadi pemain utama sembilan kebutuhan pokok masyarakat. Dengan demikian, Bulog bisa mengendalikan harga sehingga para spekulan tidak mudah mempermainkan harga. “Kita dorong pemerintah agar menambah modal Bulog. Bila Bulog kuat, Bulog bisa menetapkan harga sehingga para spekulan tidak mempermainkan harga seperti sekarang ini,” ujar Dr. Lili Asjudiredja. war
http://www.realita.co/index.php?news=DPR-Minta-Bulog-Lawan-Spekulan~3b1ca0a43b79bdfd9f9305b812982962959d0eb3f65f59a8cbb99f170a52ee70
Kritik Dirut Bulog soal Pengelolaan Pangan di Indonesia
Senin, 24 Oktober 2016
JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti menilai, hingga saat ini, negara masih menyerahkan urusan pangan pada mekanisme pasar.
Djarot berharap negara betul-betul hadir dalam urusan pangan, dan melakukan intervensi melalui regulasi, sistem, dan infrastruktur yang tepat.
Demikian kritik dari bos Bulog yang disampaikan dalam Diskusi Rembug Nasional Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, di Jakarta, Senin (24/10/2016).
Menurut Djarot, pemerintah memang telah memiliki regulasi untuk mengatur pangan. Akan tetapi, harus ada aturan turunan untuk menjalankan semua itu.
Terlebih lagi, sifat dari bisnis pangan terbilang cukup rumit. Pihak yang ada di tengah harus benar-benar diatur menjadi jembatan dan penyeimbang antara produsen dan konsumen.
"Sampai hari ini sebetulnya pangan sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar," ucap Djarot.
"Saya melihat semua itu, dan saya termasuk yang tidak sependapat kalau pangan diserahkan ke mekanisme pasar murni," imbuhnya.
Djarot bahkan merasa, semua program yang Bulog jalankan saat ini hanyalah manis dalam pemberitaan, tetapi ada risiko tidak berkesinambungan.
Ia pun mengajak peserta diskusi Rembug Nasional untuk bersepakat bahwa negara harus hadir dalam urusan pangan. Dia bilang, untuk bisa hadir, negara harus memiliki infrastruktur pangan dan sistemnya.
Memang, kata Djarot, saat ini sudah ada regulasi berupa peraturan presiden tentang sembilan bahan pokok.
Namun, baru satu yang sudah beroperasi secara aktual. Selain itu, mantan pejabat bank pelat merah itu pun mengeluhkan soal perlakuan terhadap Perum Bulog.
"Perlakuan terhadap Bulog tidak lebih dari swasta, tetap nyuruh nyari duit dari bank, harus untung, (sementara) Bulog harus berjuang dengan segala kekurangan," kata Djarot.
JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti menilai, hingga saat ini, negara masih menyerahkan urusan pangan pada mekanisme pasar.
Djarot berharap negara betul-betul hadir dalam urusan pangan, dan melakukan intervensi melalui regulasi, sistem, dan infrastruktur yang tepat.
Demikian kritik dari bos Bulog yang disampaikan dalam Diskusi Rembug Nasional Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, di Jakarta, Senin (24/10/2016).
Menurut Djarot, pemerintah memang telah memiliki regulasi untuk mengatur pangan. Akan tetapi, harus ada aturan turunan untuk menjalankan semua itu.
Terlebih lagi, sifat dari bisnis pangan terbilang cukup rumit. Pihak yang ada di tengah harus benar-benar diatur menjadi jembatan dan penyeimbang antara produsen dan konsumen.
"Sampai hari ini sebetulnya pangan sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar," ucap Djarot.
"Saya melihat semua itu, dan saya termasuk yang tidak sependapat kalau pangan diserahkan ke mekanisme pasar murni," imbuhnya.
Djarot bahkan merasa, semua program yang Bulog jalankan saat ini hanyalah manis dalam pemberitaan, tetapi ada risiko tidak berkesinambungan.
Ia pun mengajak peserta diskusi Rembug Nasional untuk bersepakat bahwa negara harus hadir dalam urusan pangan. Dia bilang, untuk bisa hadir, negara harus memiliki infrastruktur pangan dan sistemnya.
Memang, kata Djarot, saat ini sudah ada regulasi berupa peraturan presiden tentang sembilan bahan pokok.
Namun, baru satu yang sudah beroperasi secara aktual. Selain itu, mantan pejabat bank pelat merah itu pun mengeluhkan soal perlakuan terhadap Perum Bulog.
"Perlakuan terhadap Bulog tidak lebih dari swasta, tetap nyuruh nyari duit dari bank, harus untung, (sementara) Bulog harus berjuang dengan segala kekurangan," kata Djarot.
Jaksa Tuntut Kepala Bulog Mangkang 6 Tahun Bui
Senin, 24 Oktober 2016
Semarang, Aktual.com – Jaksa Penuntut Umum mengganjar mantan Kepala Gudang Bulog Mangkang Kulon Sudarmono dengan tuntutan 6 tahun bui, dan denda Rp50 juta dalam dugaan kasus perkara ‘penilepan’ stok beras 864 ton yang dikirimkan ke Subdrive Singkawang, Kalimantan Tengah.
Terdakwa dituntut melanggar dakwaan subsidair pasal 3 Jo pasal 55 ayat 1 ke-(1) KUHP Undang-undang No.31/1999 sebagaimana diubah UU No.20/2001 tentang pemberantasan tipikor.
Jaksa memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan dipotong selama masa tahanan. Selain itu, jika uang penggati Rp6,314 miliar tidak dikembalikan kepada negara, maka harta benda dan kekayaan terdakwa harus dilelang satu bulan berkekuatan hukum tetap.
“Sebaliknya, setelah satu bulan sejak berkekuatan hukum tetap uang pengganti tidak dibayarkan, maka diganti kurungan 3 tahun penjara,” ujar JPU fungsional Endeono saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (24/10)
Sejak menjabat kepala Bulog periode 2013-2015, Sudarmono memerintahkan Agus Priyanto, juru timbang mengganti berat isi karung dan kualitas beras yang tidak sesuai. Dengan begitu, negara menderita kekurangan berat 27.000 kilogram dari total 59.000 ribuan setelah dilakukan uji timbang.
“Ada kekurangn penyusutan beras, dan kandungan kadar air beras mencapai 17 persen, bau tidak enak dan dicampur beras menir. Sehingga seolah-olah tidak ada isi beras dalam karung dan penyusutan untuk mengelabuhi ketika petugas memeriksa.”
Mestinya, lanjut dia, terdakwa harus melaporkan kekurangan secara administratif kegiatan move bulog kepada Subdrive Jateng maupun Perum Bulog.
Selain terdakwa, JPU pula menuntut Mustafa Kamal, selaku mantan Kepala Subdrive Bulog Semarang yang turut serta bersama terdakwa lain melakukan tindak kejahatan untuk menguntungkan diri sendiri. Tuntutan yang dijatuhkan 3 tahun penjara lebih ringan dari rekan sejawatnya.
“Terdakwa tetap ditahan dan dipotong masa tahanan dengan denda Rp50 juta subsider 3 bulan kurungan penjara.”
Laporan: Muhammad Dasuki
http://www.aktual.com/jaksa-tuntut-kepala-bulog-mangkang-6-tahun-bui/
Semarang, Aktual.com – Jaksa Penuntut Umum mengganjar mantan Kepala Gudang Bulog Mangkang Kulon Sudarmono dengan tuntutan 6 tahun bui, dan denda Rp50 juta dalam dugaan kasus perkara ‘penilepan’ stok beras 864 ton yang dikirimkan ke Subdrive Singkawang, Kalimantan Tengah.
Terdakwa dituntut melanggar dakwaan subsidair pasal 3 Jo pasal 55 ayat 1 ke-(1) KUHP Undang-undang No.31/1999 sebagaimana diubah UU No.20/2001 tentang pemberantasan tipikor.
Jaksa memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan dipotong selama masa tahanan. Selain itu, jika uang penggati Rp6,314 miliar tidak dikembalikan kepada negara, maka harta benda dan kekayaan terdakwa harus dilelang satu bulan berkekuatan hukum tetap.
“Sebaliknya, setelah satu bulan sejak berkekuatan hukum tetap uang pengganti tidak dibayarkan, maka diganti kurungan 3 tahun penjara,” ujar JPU fungsional Endeono saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (24/10)
Sejak menjabat kepala Bulog periode 2013-2015, Sudarmono memerintahkan Agus Priyanto, juru timbang mengganti berat isi karung dan kualitas beras yang tidak sesuai. Dengan begitu, negara menderita kekurangan berat 27.000 kilogram dari total 59.000 ribuan setelah dilakukan uji timbang.
“Ada kekurangn penyusutan beras, dan kandungan kadar air beras mencapai 17 persen, bau tidak enak dan dicampur beras menir. Sehingga seolah-olah tidak ada isi beras dalam karung dan penyusutan untuk mengelabuhi ketika petugas memeriksa.”
Mestinya, lanjut dia, terdakwa harus melaporkan kekurangan secara administratif kegiatan move bulog kepada Subdrive Jateng maupun Perum Bulog.
Selain terdakwa, JPU pula menuntut Mustafa Kamal, selaku mantan Kepala Subdrive Bulog Semarang yang turut serta bersama terdakwa lain melakukan tindak kejahatan untuk menguntungkan diri sendiri. Tuntutan yang dijatuhkan 3 tahun penjara lebih ringan dari rekan sejawatnya.
“Terdakwa tetap ditahan dan dipotong masa tahanan dengan denda Rp50 juta subsider 3 bulan kurungan penjara.”
Laporan: Muhammad Dasuki
http://www.aktual.com/jaksa-tuntut-kepala-bulog-mangkang-6-tahun-bui/
Bareskrim telisik keterlibatan pejabat Bulog di kasus mafia beras
Senin, 24 Oktober 2016
Merdeka.com - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri terus mendalami keterlibatan pihak lain dalam kasus mafia beras Bulog. Salah satu yang terus ditelisik adalah keterlibatan pejabat Bulog dalam kasus tersebut.
"Masih kita dalami dan pemberkasan sedang berjalan untuk tersangka yang lain," kata Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Agung Setya di Gedung Bareskrim Polri di Komplek Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin (24/10).
Dari hasil pengembangan, penyidik menemukan 41 titik agen atau distributor yang menerima beras Bulog secara ilegal. Namun, Agung masih enggan membeberkan 41 titik distributor beras ilegal tersebut.
Jenderal bintang satu ini juga belum bisa memastikan jika ke-41 distributor yang menerima kiriman beras Bulog secara ilegal itu berbentuk perusahaan apa bukan dengan alasan penyidik masih mendalami hal tersebut.
"Saya enggak hapal, tapi itu adalah pihak-pihak yang menerima Bulog," ujar dia.
Diketahui, Bareskrim Mabes Polri mengungkap kasus pengoplos beras di gudang T2 Pasar Induk Beras, Cipinang, Jakarta Timur, Rabu (3/10) lalu. Pemilik gudang itu adalah PT DSU, dari hasil sidak gudang itu tidak memiliki izin resmi sebagai ?distributor penerima beras bersubsidi dari pemerintah.
Setelah melakukan pengembangan, penyidik Dittipideksus pun menetapkan lima orang tersangka dalam kasus tersebut. Mereka di antaranya, Kepala Bulog Divisi Regional DKI-Banten Agus Dwi dan empat orang lainnya adalah TID, SAA, CS dan J. Selain menetapkan kelimanya sebagai tersangka, penyidik juga telah menjebloskan para tersangka ke bui.
Akibat perbuatannya, kelima tersangka dijerat dengan Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pangan, UU Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, UU Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang.
[dan]
https://www.merdeka.com/peristiwa/bareskrim-telisik-keterlibatan-pejabat-bulog-di-kasus-mafia-beras.html
Merdeka.com - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri terus mendalami keterlibatan pihak lain dalam kasus mafia beras Bulog. Salah satu yang terus ditelisik adalah keterlibatan pejabat Bulog dalam kasus tersebut.
"Masih kita dalami dan pemberkasan sedang berjalan untuk tersangka yang lain," kata Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Agung Setya di Gedung Bareskrim Polri di Komplek Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin (24/10).
Dari hasil pengembangan, penyidik menemukan 41 titik agen atau distributor yang menerima beras Bulog secara ilegal. Namun, Agung masih enggan membeberkan 41 titik distributor beras ilegal tersebut.
Jenderal bintang satu ini juga belum bisa memastikan jika ke-41 distributor yang menerima kiriman beras Bulog secara ilegal itu berbentuk perusahaan apa bukan dengan alasan penyidik masih mendalami hal tersebut.
"Saya enggak hapal, tapi itu adalah pihak-pihak yang menerima Bulog," ujar dia.
Diketahui, Bareskrim Mabes Polri mengungkap kasus pengoplos beras di gudang T2 Pasar Induk Beras, Cipinang, Jakarta Timur, Rabu (3/10) lalu. Pemilik gudang itu adalah PT DSU, dari hasil sidak gudang itu tidak memiliki izin resmi sebagai ?distributor penerima beras bersubsidi dari pemerintah.
Setelah melakukan pengembangan, penyidik Dittipideksus pun menetapkan lima orang tersangka dalam kasus tersebut. Mereka di antaranya, Kepala Bulog Divisi Regional DKI-Banten Agus Dwi dan empat orang lainnya adalah TID, SAA, CS dan J. Selain menetapkan kelimanya sebagai tersangka, penyidik juga telah menjebloskan para tersangka ke bui.
Akibat perbuatannya, kelima tersangka dijerat dengan Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pangan, UU Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, UU Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang.
[dan]
https://www.merdeka.com/peristiwa/bareskrim-telisik-keterlibatan-pejabat-bulog-di-kasus-mafia-beras.html
Bareskrim Polri Limpahkan Kasus Mafia Beras Bulog DKI-Banten ke Kejaksaan
Senin, 24 Oktober 2016
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Agung Setya mengatakan berkas satu tersangka kasus Mafia beras oplosan yang sempat digerebek di Gudang Beras Cipinang, Jakarta Timur, hari ini dilimpahkan ke Kejaksaan.
"Kasus Bulog masih pendalaman dan pemeriksaan saksi termasuk pembuktian pada mereka. Sementara untuk berkasnya, tersangka A (Agus Dwi, Kepala Bulog Divisi Regional DKI-Banten) hari ini dikirim ke Kejaksaan," terang Agung Setya, Senin (24/10/2016) di Bareskrim, KKP, Gambir, Jakarta Pusat.
Jenderal bintang satu ini menambahkan untuk empat tersangka lainnya yang adalah distributor beras yang memperoleh beras Bulog secara tidak resmi atau ilegal, berkasnya masih dalam penyusunan.
"Berkas yang rampung dan dikirim hari ini baru tersangka A. Untuk empat tersangka lainnya berkas masih disusun. Nanti kalau sudah rampung, segera disusulkan ke Kejaksaan Agung," terang Agung Setya.
Untuk diketahui dalam kasus mafia beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur, Bareskrim telah menetapkan lima orang tersangka dan ditahan di Polda Metro Jaya.
Kelimanya yakni Kepala Bulog Divisi Regional DKI-Banten (sebelumnya disebut Kepala Bulog DKI-Banten) Agus Dwi dan empat lainnya merupakan distributor beras yang memperoleh beras Bulog secara tidak resmi atau ilegal.
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Agung Setya mengatakan berkas satu tersangka kasus Mafia beras oplosan yang sempat digerebek di Gudang Beras Cipinang, Jakarta Timur, hari ini dilimpahkan ke Kejaksaan.
"Kasus Bulog masih pendalaman dan pemeriksaan saksi termasuk pembuktian pada mereka. Sementara untuk berkasnya, tersangka A (Agus Dwi, Kepala Bulog Divisi Regional DKI-Banten) hari ini dikirim ke Kejaksaan," terang Agung Setya, Senin (24/10/2016) di Bareskrim, KKP, Gambir, Jakarta Pusat.
Jenderal bintang satu ini menambahkan untuk empat tersangka lainnya yang adalah distributor beras yang memperoleh beras Bulog secara tidak resmi atau ilegal, berkasnya masih dalam penyusunan.
"Berkas yang rampung dan dikirim hari ini baru tersangka A. Untuk empat tersangka lainnya berkas masih disusun. Nanti kalau sudah rampung, segera disusulkan ke Kejaksaan Agung," terang Agung Setya.
Untuk diketahui dalam kasus mafia beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur, Bareskrim telah menetapkan lima orang tersangka dan ditahan di Polda Metro Jaya.
Kelimanya yakni Kepala Bulog Divisi Regional DKI-Banten (sebelumnya disebut Kepala Bulog DKI-Banten) Agus Dwi dan empat lainnya merupakan distributor beras yang memperoleh beras Bulog secara tidak resmi atau ilegal.
Senin, 24 Oktober 2016
Bulog segera datangkan 200.000 ton jagung dari AS
Minggu, 23 Oktober 2016
Jakarta. Perum Bulog akhirnya dapat mengimpor jagung dari Amerika Serikat (AS) dan Brasil atau Argentina pada pengujung tahun ini. Kementerian Perdagangan (Kemdag) telah mengeluarkan Surat Persetujuan Impor (SPI) kepada Bulog untuk mendatangkan 200.000 ton jagung. Bulog ditargetkan bisa mendatangkan seluruh jagung tersebut sebelum tutup tahun ini.
Direktur Pengadaan Perum Bulog Wahyu mengatakan pihaknya telah melakukan tender dalam pengadaan jagung impor ini. Ada dua perusahaan yang ikut tender satu dari perusahaan yang terafiliasi dengan Singapura dan satu lagi dari New York, AS. Pemenang tendernya adalah AS.
Salah satunya penyebabnya karena perusahaan asal AS mampu melakukan pengadaan jagung sebanyak 200.000 ton dan menawarkan harga yang lebih murah.
Wahyu mengatakan Bulog melakukan pelelangan secara terbuka dan transparan. "Bulog tidak memilih, tetapi semua melalui proses yang terbuka dan yang paling murah harga serta memenuhi segala persyaratan adalah pemasok dari New York," ujar Wahyu kepada KONTAN, Minggu (23/10).
Wahyu menjelaskan kalau soal sumber pengadaan jagung bisa dari AS, Brasil atau Argentina. Hal itu sesuai dengan surat izin yang sudah diteirma Bulog dari Kemdag. "Ingat kami bukan memilih, tetapi pemenang lelangnya seperti itu," tambah Wahyu.
Menurut Wahyu jagung impor ini pertama-tama diperuntukkan untuk kebutuhan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan untuk stok nasional. Sebab saat ini, Bulog menjadi satu-satunya importir tunggal untuk jagung pasca Kementerian Pertanian (Kemtan) mengendalikan impor jagung.
Direktur Pakan Ditjen Peternakan dan kesehatan hewan Kemtan Nasrullah mengatakan pihaknya mengeluarkan rekomendasi impor (rekom) jagung sesuai dengan hasil rapat koordinasi terbatas di Kemenko Perekonomian. Jagung ini untuk stok cadangan nasional saja.
"Jagung itu kalau sudah masuk hanya diperuntukkan untuk peternakan rakyat bukan untuk industri," tegasnya.
http://m.kontan.co.id/news/bulog-segera-datangkan-200000-ton-jagung-dari-as
Jakarta. Perum Bulog akhirnya dapat mengimpor jagung dari Amerika Serikat (AS) dan Brasil atau Argentina pada pengujung tahun ini. Kementerian Perdagangan (Kemdag) telah mengeluarkan Surat Persetujuan Impor (SPI) kepada Bulog untuk mendatangkan 200.000 ton jagung. Bulog ditargetkan bisa mendatangkan seluruh jagung tersebut sebelum tutup tahun ini.
Direktur Pengadaan Perum Bulog Wahyu mengatakan pihaknya telah melakukan tender dalam pengadaan jagung impor ini. Ada dua perusahaan yang ikut tender satu dari perusahaan yang terafiliasi dengan Singapura dan satu lagi dari New York, AS. Pemenang tendernya adalah AS.
Salah satunya penyebabnya karena perusahaan asal AS mampu melakukan pengadaan jagung sebanyak 200.000 ton dan menawarkan harga yang lebih murah.
Wahyu mengatakan Bulog melakukan pelelangan secara terbuka dan transparan. "Bulog tidak memilih, tetapi semua melalui proses yang terbuka dan yang paling murah harga serta memenuhi segala persyaratan adalah pemasok dari New York," ujar Wahyu kepada KONTAN, Minggu (23/10).
Wahyu menjelaskan kalau soal sumber pengadaan jagung bisa dari AS, Brasil atau Argentina. Hal itu sesuai dengan surat izin yang sudah diteirma Bulog dari Kemdag. "Ingat kami bukan memilih, tetapi pemenang lelangnya seperti itu," tambah Wahyu.
Menurut Wahyu jagung impor ini pertama-tama diperuntukkan untuk kebutuhan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan untuk stok nasional. Sebab saat ini, Bulog menjadi satu-satunya importir tunggal untuk jagung pasca Kementerian Pertanian (Kemtan) mengendalikan impor jagung.
Direktur Pakan Ditjen Peternakan dan kesehatan hewan Kemtan Nasrullah mengatakan pihaknya mengeluarkan rekomendasi impor (rekom) jagung sesuai dengan hasil rapat koordinasi terbatas di Kemenko Perekonomian. Jagung ini untuk stok cadangan nasional saja.
"Jagung itu kalau sudah masuk hanya diperuntukkan untuk peternakan rakyat bukan untuk industri," tegasnya.
http://m.kontan.co.id/news/bulog-segera-datangkan-200000-ton-jagung-dari-as
800 Ton Beras Raib, Komisi IV DPR RI Panggil Direksi Bulog
Minggu, 23 Oktober 2016
RAKYATKU.COM, PAREPARE - Komisi IV DPR RI akan memanggil dewan direksi Badan Urusan Logistik (Bulog) termasuk Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti. Pemanggilan terkait raibnya beras serapan dari Gudang GSP Lamajjakka I, Kecamatan Mattirobulu, Kabupaten Pinrang sebesar 800 ton dengan nilai sekira Rp 6,1 miliar.
"Dipanggilnya Dirut Bulog untuk mengetahui sistem kontrol yang dilakukan perusahaan milik negara tersebut, khususnya terhadap gudang-gudang serapan yang ada di daerah,"ungkap Anggota Komisi IV DPR-RI, Andi Akmal Pasluddin, Minggu (23/10/2016).
Pihaknya, kata Akmal, akan mempertanyakan tingkat pengawasan yang selama ini diterapkan hingga menyebabkan penyedia logistik tersebut bobol. Terlebih, pelaku adalah orang dalam. "Mau kita tahu, sejauh mana pengawasan internalnya," kata dia.
Akmal mengakui, laporan pola pencurian beras serapan yang terjadi dalam perusahaan tersebut sudah kerap diterima. Dia bahkan menduga, hal itu terjadi sejak lama di banyak daerah, namun baru kali ini terungkap.
Untuk itu, katanya, dalam rapat komisi nantinya, pihaknya juga akan mendesak direksi Bulog untuk melakukan perubahan dan berkomitmen membenahi sistem yang dianggap bisa merugikan masyarakat dan Bulog sendiri.
Legislator PKS ini mengungkapkan, pada APBN 2016, DPR-RI menyetujui suntikan anggaran sebesar Rp32 triliun pada Bulog. Raibnya 800 tob beras yang di dalamnya termasuk kuota beras sejahtera (rastra), menjadi tanggungjawab Bulog.
"Bulog harus menalangi itu, dengan menggunakan dana internal mereka karena program bagi masyarakat kurang mampu, harus tetap berjalan. Perum bukan sekedar bisnis, tapi juga pelayanan," ujarnya.
Legislator PKS ini menambahkan terkait sanksi bagi siapapun yang terlibat dalam kasus itu, pihak direksi harus mengambil tindakan tegas dengan memecat pelaku, mendesak pengembalian dana sesuai jumlah beras yang raib. "Proses hukumnya pun harus tetap berjalan. Itu efek jera agar hal serupa tidak terulang," katanya.
Sebelumnyam Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menggeledah Kantor Sub Divisi Regional (Subdivre) Badan Urusan Logistik ( Bulog) Pinrang dan Gudang GSP Lamajjakka I, Kecamatan Mattirobulu, Pinrang.
Kepala Seksi I Intelejen Kejati Sulsel Muh Zulkifli Said mengatakan, sejumlah dokumen disita pihaknya dalam penggeledahan itu, diantaranya kontrak Pengadaan Perjanjian Jual-Beli (PJB), SPTB, SPTK, LHPK dan beberapa dokumen administrasi lainnya.
RAKYATKU.COM, PAREPARE - Komisi IV DPR RI akan memanggil dewan direksi Badan Urusan Logistik (Bulog) termasuk Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti. Pemanggilan terkait raibnya beras serapan dari Gudang GSP Lamajjakka I, Kecamatan Mattirobulu, Kabupaten Pinrang sebesar 800 ton dengan nilai sekira Rp 6,1 miliar.
"Dipanggilnya Dirut Bulog untuk mengetahui sistem kontrol yang dilakukan perusahaan milik negara tersebut, khususnya terhadap gudang-gudang serapan yang ada di daerah,"ungkap Anggota Komisi IV DPR-RI, Andi Akmal Pasluddin, Minggu (23/10/2016).
Pihaknya, kata Akmal, akan mempertanyakan tingkat pengawasan yang selama ini diterapkan hingga menyebabkan penyedia logistik tersebut bobol. Terlebih, pelaku adalah orang dalam. "Mau kita tahu, sejauh mana pengawasan internalnya," kata dia.
Akmal mengakui, laporan pola pencurian beras serapan yang terjadi dalam perusahaan tersebut sudah kerap diterima. Dia bahkan menduga, hal itu terjadi sejak lama di banyak daerah, namun baru kali ini terungkap.
Untuk itu, katanya, dalam rapat komisi nantinya, pihaknya juga akan mendesak direksi Bulog untuk melakukan perubahan dan berkomitmen membenahi sistem yang dianggap bisa merugikan masyarakat dan Bulog sendiri.
Legislator PKS ini mengungkapkan, pada APBN 2016, DPR-RI menyetujui suntikan anggaran sebesar Rp32 triliun pada Bulog. Raibnya 800 tob beras yang di dalamnya termasuk kuota beras sejahtera (rastra), menjadi tanggungjawab Bulog.
"Bulog harus menalangi itu, dengan menggunakan dana internal mereka karena program bagi masyarakat kurang mampu, harus tetap berjalan. Perum bukan sekedar bisnis, tapi juga pelayanan," ujarnya.
Legislator PKS ini menambahkan terkait sanksi bagi siapapun yang terlibat dalam kasus itu, pihak direksi harus mengambil tindakan tegas dengan memecat pelaku, mendesak pengembalian dana sesuai jumlah beras yang raib. "Proses hukumnya pun harus tetap berjalan. Itu efek jera agar hal serupa tidak terulang," katanya.
Sebelumnyam Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menggeledah Kantor Sub Divisi Regional (Subdivre) Badan Urusan Logistik ( Bulog) Pinrang dan Gudang GSP Lamajjakka I, Kecamatan Mattirobulu, Pinrang.
Kepala Seksi I Intelejen Kejati Sulsel Muh Zulkifli Said mengatakan, sejumlah dokumen disita pihaknya dalam penggeledahan itu, diantaranya kontrak Pengadaan Perjanjian Jual-Beli (PJB), SPTB, SPTK, LHPK dan beberapa dokumen administrasi lainnya.
Sabtu, 22 Oktober 2016
Petani Cabai Dukung Bulog Serap Produksi Petani
Sabtu, 22 Oktober 2016
REPUBLIKA.CO.ID, PURBALINGGA -- Petani cabai di sentra penghasil sayuran Desa Serang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, mendukung penugasan pemerintah kepada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk menyerap produksi cabai.
"Kami menyambut baik kebijakan tersebut selama hal itu dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya disparitas harga di tingkat petani dengan pasar yang terlalu tinggi, terutama saat musim hujan dengan cara membeli cabai dari petani, bukan dengan membuka keran impor," kata Sugito, seorang petani sayuran di Desa Serang, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga di Purbalingga, Sabtu (22/10).
Menurut dia, jika upaya menjaga stabilitas atau mengantisipasi kemungkinan terjadinya disparitas harga cabai yang terlalu tinggi itu dilakukan dengan membuka keran impor justru akan merugikan petani. Ia mengakui selama ini sering terjadi disparitas harga cabai yang terlalu tinggi antara harga di tingkat petani dan pedagang akibat ulah tengkulak.
Dia mencontohkan harga cabai di tingkat petani sebesar Rp 30 ribu per kilogram (kg) namun di pasaran mencapai di atas Rp 50 ribu per kg. "Kalau seperti itu berarti pedagang yang untung, bukan petani. Jadi ada semacam kartel," kata Sugito yang juga Kepala Desa Serang.
Ia mengatakan jika penugasan pemerintah kepada Bulog itu bisa berjalan dengan baik, tidak menutup kemungkinan petani di Desa Serang akan kembali bersemangat untuk menanam cabai karena adanya kepastian harga dari pemerintah. Menurut dia, semangat petani di Desa Serang untuk menanam cabai menurun sejak kerja sama dengan salah satu produsen makanan kemasan terkemuka dihentikan.
"Dulu, luasan tanaman cabai di Desa Serang mencapai 50 hektare namun sekarang hanya tersisa sekitar 15 hektare karena petaninya beralih ke tanaman sayuran lainnya. Kalau penugasan itu sudah berjalan, tidak menutup kemungkinan luasan tanaman cabai akan bertambah," katanya.
REPUBLIKA.CO.ID, PURBALINGGA -- Petani cabai di sentra penghasil sayuran Desa Serang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, mendukung penugasan pemerintah kepada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk menyerap produksi cabai.
"Kami menyambut baik kebijakan tersebut selama hal itu dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya disparitas harga di tingkat petani dengan pasar yang terlalu tinggi, terutama saat musim hujan dengan cara membeli cabai dari petani, bukan dengan membuka keran impor," kata Sugito, seorang petani sayuran di Desa Serang, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga di Purbalingga, Sabtu (22/10).
Menurut dia, jika upaya menjaga stabilitas atau mengantisipasi kemungkinan terjadinya disparitas harga cabai yang terlalu tinggi itu dilakukan dengan membuka keran impor justru akan merugikan petani. Ia mengakui selama ini sering terjadi disparitas harga cabai yang terlalu tinggi antara harga di tingkat petani dan pedagang akibat ulah tengkulak.
Dia mencontohkan harga cabai di tingkat petani sebesar Rp 30 ribu per kilogram (kg) namun di pasaran mencapai di atas Rp 50 ribu per kg. "Kalau seperti itu berarti pedagang yang untung, bukan petani. Jadi ada semacam kartel," kata Sugito yang juga Kepala Desa Serang.
Ia mengatakan jika penugasan pemerintah kepada Bulog itu bisa berjalan dengan baik, tidak menutup kemungkinan petani di Desa Serang akan kembali bersemangat untuk menanam cabai karena adanya kepastian harga dari pemerintah. Menurut dia, semangat petani di Desa Serang untuk menanam cabai menurun sejak kerja sama dengan salah satu produsen makanan kemasan terkemuka dihentikan.
"Dulu, luasan tanaman cabai di Desa Serang mencapai 50 hektare namun sekarang hanya tersisa sekitar 15 hektare karena petaninya beralih ke tanaman sayuran lainnya. Kalau penugasan itu sudah berjalan, tidak menutup kemungkinan luasan tanaman cabai akan bertambah," katanya.
STABILITAS PANGAN: Bulog Siapkan Rp2 Triliun Bangun Infrastruktur
Sabtu, 22 Oktober 2016
Bisnis.com, BATU - Bulog menyiapkan investasi sebesar Rp2 triliun untuk membangun infrastruktur tahun depan guna menjalankan fungsinya sebagai stabilisator 11 komoditas pangan.
Direktur Pengembangan Bisnis Bulog Imam Subowo mengatakan investasi sebesar itu akan diperoleh dari penyertaan modal negara (PMN) 2017 yang direncanakan dipatok Rp2 triliun.
“Kalau dari sisi ideal, dana sebesar itu memang masih belum mencukupi,” ujarnya disela-sela Peluncuran Layanan e-Warung-Kelompok Usaha Bersama (KUBE)-Program Keluarga Harapan (PKH) Koperasi Masyarakat Indonesia Sejahtera, Penyaluran Banmtuan Sosial dan Subsidi, serta Bantuan Kompensasi eks-Timtim di luar Provinsi NTT di Batu, Jumat (21/10/2016).
Dengan terbatasnya dana PMN, maka pembangunan dan pengadaan infrastruktur untuk penyimpanan dan penggolahan 11 komoditas pangan dilakukan secara bertahap. Yang utama, pembangunan dan pengadaan infrastrutkur yang bersifat mendesak. Selanjutnya dibangun dan diadakan infrasturtur lainnya sesuai dengan tersedianya dana.
Untuk mendekatkan dengan penyalur, maka akan disiapkan unit distribusi yang berada di gudang bulog di tingkat kantor subdivre. Adapun penyalur 11 komoditas bahan pokok, nantinya ditangani Rumah Pangan Kita (RPK), lembaga penyalur yang didirikan Bulog dengan melibatkan masyarakat.
Saat ini, RPK masih menangani 4 komoditas utama, yakni beras, gula, tebung, dan minyak goreng. Ke depan, RPK akan banyak menangani penjualan komoditas sesuai dengan permintaan pasar. Idealnya memasok 11 komoditas, yakni beras, jagung, kedelai, gula, daging sapi, ikan, garam, cabai, ayam, bawang merah, dan bawang putih.
Dia menyontohkan jika masyarakat menginginkan untuk membeli daging di RPK, Bulog akan menyetorkan daging di RPK. Bulog juga akan membangun gudang-dungan komoditas utama di sentra-sentra produksi. Contohnya di Brebes, akan dibangun gudang untuk menyimbang bawang merah.
Bulog juga akan menjalin kemitraan dengan petani dalam memenuhi pasokan komoditas pangan, terutama padi. Diharapkan nanti, petani mempunyai lumbung padi sehingg setiap panen bisa ditempatkan di sana selanjutnya diserap Bulog.
Pemda diharapkan bisa berperan dalam membangun lumbung padi untuk mendukung mempermudah petani menyimpan komoditas tersebut setelah panen.
Dengan cara itu, maka Bulog memotong mata rantai distribusi bahan kebutuhan pangan. Dengan begitu pula, maka harga yang dinikmati masyarakat bisa menjadi wajar dan stabil, tetapi petani maupun peternak dapat menikmati harga yang baik.
Dia menilai, panjangnya mata rantai distribusi barang menjadi penyebab tingginya harga komoditas. “Harga komoditas di tingkat petani dan pedagang terpaut sangat jauh. Ini membuktikan bahwa mata rantai perdagangan terlalu panjang sehingga menyebabkan harga komoditas tertentu menjadi tinggi,” ujarnya.
Jumlah RPK saat ini sudah mencapai 3.200 unit, namun sampai akhir tahun diharapkan berkembang menjadi 10.000 unit. Pada 2017 diharapkan bertambah lagi menjadi 58.000 unit, setidaknya 30.000 unit. “E-Warung nantinya berpotensi untuk dikembangkan menjadi RPK jika kapasitasnya sudah semakin besar,” ujarnya.
Bisnis.com, BATU - Bulog menyiapkan investasi sebesar Rp2 triliun untuk membangun infrastruktur tahun depan guna menjalankan fungsinya sebagai stabilisator 11 komoditas pangan.
Direktur Pengembangan Bisnis Bulog Imam Subowo mengatakan investasi sebesar itu akan diperoleh dari penyertaan modal negara (PMN) 2017 yang direncanakan dipatok Rp2 triliun.
“Kalau dari sisi ideal, dana sebesar itu memang masih belum mencukupi,” ujarnya disela-sela Peluncuran Layanan e-Warung-Kelompok Usaha Bersama (KUBE)-Program Keluarga Harapan (PKH) Koperasi Masyarakat Indonesia Sejahtera, Penyaluran Banmtuan Sosial dan Subsidi, serta Bantuan Kompensasi eks-Timtim di luar Provinsi NTT di Batu, Jumat (21/10/2016).
Dengan terbatasnya dana PMN, maka pembangunan dan pengadaan infrastruktur untuk penyimpanan dan penggolahan 11 komoditas pangan dilakukan secara bertahap. Yang utama, pembangunan dan pengadaan infrastrutkur yang bersifat mendesak. Selanjutnya dibangun dan diadakan infrasturtur lainnya sesuai dengan tersedianya dana.
Untuk mendekatkan dengan penyalur, maka akan disiapkan unit distribusi yang berada di gudang bulog di tingkat kantor subdivre. Adapun penyalur 11 komoditas bahan pokok, nantinya ditangani Rumah Pangan Kita (RPK), lembaga penyalur yang didirikan Bulog dengan melibatkan masyarakat.
Saat ini, RPK masih menangani 4 komoditas utama, yakni beras, gula, tebung, dan minyak goreng. Ke depan, RPK akan banyak menangani penjualan komoditas sesuai dengan permintaan pasar. Idealnya memasok 11 komoditas, yakni beras, jagung, kedelai, gula, daging sapi, ikan, garam, cabai, ayam, bawang merah, dan bawang putih.
Dia menyontohkan jika masyarakat menginginkan untuk membeli daging di RPK, Bulog akan menyetorkan daging di RPK. Bulog juga akan membangun gudang-dungan komoditas utama di sentra-sentra produksi. Contohnya di Brebes, akan dibangun gudang untuk menyimbang bawang merah.
Bulog juga akan menjalin kemitraan dengan petani dalam memenuhi pasokan komoditas pangan, terutama padi. Diharapkan nanti, petani mempunyai lumbung padi sehingg setiap panen bisa ditempatkan di sana selanjutnya diserap Bulog.
Pemda diharapkan bisa berperan dalam membangun lumbung padi untuk mendukung mempermudah petani menyimpan komoditas tersebut setelah panen.
Dengan cara itu, maka Bulog memotong mata rantai distribusi bahan kebutuhan pangan. Dengan begitu pula, maka harga yang dinikmati masyarakat bisa menjadi wajar dan stabil, tetapi petani maupun peternak dapat menikmati harga yang baik.
Dia menilai, panjangnya mata rantai distribusi barang menjadi penyebab tingginya harga komoditas. “Harga komoditas di tingkat petani dan pedagang terpaut sangat jauh. Ini membuktikan bahwa mata rantai perdagangan terlalu panjang sehingga menyebabkan harga komoditas tertentu menjadi tinggi,” ujarnya.
Jumlah RPK saat ini sudah mencapai 3.200 unit, namun sampai akhir tahun diharapkan berkembang menjadi 10.000 unit. Pada 2017 diharapkan bertambah lagi menjadi 58.000 unit, setidaknya 30.000 unit. “E-Warung nantinya berpotensi untuk dikembangkan menjadi RPK jika kapasitasnya sudah semakin besar,” ujarnya.
Rusak dan Berulat, Pembagian Raskin Ricuh
Jumat, 21 Oktober 2016
RAHA, BKK – Pembagian raskin di Balai Desa Lagasa Kabupaten Muna disinyalir dicampur beras rusak dan tidak layak konsumsi, karena warga menemukan raskin yang mereka dapatkan mayoritas rusak, tidak layak dokonsumsi, tapi hanya layak untuk pakan ternak.
Hal itu diungkapkan warga Desa Lagasa diantaranya La Ode Madewin dan Narsih kepada sejumlah media dan aparat kepolsian Polres Muna, di Raha, Kamis (20/10).
Narsih mengaku melihat petuga yang membagika beras sedang mengayak -ayak beras rusak dicampur dengan raskin yang akan dibagikan pada warga.
“Ini beras yang dicampur itu dan ini ayak yang dipakai mereka. Kita kurang tahu sudah berapa karung beras rusak ini dicampur dengan raskin, tapi katanya sekitar 10 karung,” kata Narsih seraya memperlihatkan contoh beras rusak dan ulat itu yang akan mereka jadikan untuk makanan ternak.
La Ode Madewin menambahkan, da berserta sejumlah warga sudah berulang kali menyambaikan pada petugas pembagi raskin di Lagasa, agar berkoordinasi dulu dengan masyarakat, sebelum raskin dibagikan.
“Masa beras rusak begini mau dibagikan, seperti makanan ternak saja. Kita sudah himbau pada meraka yang bertugas bagikan raskin,jangan dulu raskin busuk begin dibagikan, kita bicarakan dulu,” kata La Ode Madewin.
Berkaitan kualitas raskin ini, pemerhati hukum di Kabupaten Muna Syahribin Hipno mengatakan kuat dugaan beras rusak dan sudah berulat itu, sengaja di ayak dan dicampur di raskin yang bagus.
“Mudusnya kira kira seperti itu, agar mereka dapat untung dari pembagian raskin ini, nah itu namanya pungli ,” kata Hipno dihadapan sejumlah aparat kepolsian dan warga Desa Lagasa.
Ditempat yang sama, menurut seorang petugas pembagi raskin yang ngaku bernama Ahmad mengatakan, mereka memang membuka sebanyak 15 karung raskin, untuk dibagikan pada masyarakat. “Jumlah raskin disini ada 15 ton untuk 721 penerima. Masing masing masyarakat menerima 21 kg 23 Ons. Karena mereka menuntut harus cukup, ya kita buka raskin ini dan kita timbang sisanya, itu timbangnya. Kalau masyarakat tidak mau, ya kami kembalikan uang mereka,” kata pria yang terlihat sibuk mencatat warga penerima raskin di Balai Desa Lagasa ini kemarin.
Keterangan Ahmad ini berbeda lagi dengan keterangan petugas raskin lainnya. Mereka mengatakan bahwa tunpukan beras sekitar 1 ton itu adalah beras 6 bulan lalu.
“Beras ini memang rusak bu, beras lama ini sudah 6 bulan lalu. Beras ini tidak habis disalurkan dan sudah rusak tidak kita bagikan,” kata sejumlah petugas raskin lainnya.
Imbas dari pembagian raskin disinyalir campur beras bak pakan ternak ini, sejumlah warga Desa Lagasa komplin dan berbuntut datangnya belasan aparat kepolisian Polres Muna dipimpin Kasat Intelkam IPTU Syahridin dan sejumlah aparat Polsek Katobu di pimpin Kaniit Reskrin AIIPTu Nexson.
Didepan aparat penegak hukum warga penerima raskin dan warga yang komplin raskin dicampur beras rusak, saling tuding. Hingga pukul 14.00 Wita pembagian raskin Desa Lagasa ini masih ricuh. Anehnya lagi sejumlah wanita yang juga bertugas membagi raskin, malah marah-marah dan mengamuk di depan aparat kepolsian. Meraka keberatan pembagian raskin ini tiba-tiba diketahui sejumlah polisi dan wartawan.
Meskipun antara petugas raskin dan warga yang melapor bahwa diduga ada beras rusak dan berulat dicampur saling klaim dengan pendiriannya masing masing, namun dari sejumlah warga, aparat kepolsian berhasil mengamankan sejumlah barang bukti nerupa beras yang rusak dan sudah berulat dan ayak yang dipakai petugas raskin diduga untuk mencampur beras rusak dengan raskin bagus yang terlanjur sudah dibagikan pada masyarakat penerima. (CR1/lex)
http://bkk.fajar.co.id/2016/10/21/rusak-dan-berulat-pembagian-raskin-ricuh/
RAHA, BKK – Pembagian raskin di Balai Desa Lagasa Kabupaten Muna disinyalir dicampur beras rusak dan tidak layak konsumsi, karena warga menemukan raskin yang mereka dapatkan mayoritas rusak, tidak layak dokonsumsi, tapi hanya layak untuk pakan ternak.
Hal itu diungkapkan warga Desa Lagasa diantaranya La Ode Madewin dan Narsih kepada sejumlah media dan aparat kepolsian Polres Muna, di Raha, Kamis (20/10).
Narsih mengaku melihat petuga yang membagika beras sedang mengayak -ayak beras rusak dicampur dengan raskin yang akan dibagikan pada warga.
“Ini beras yang dicampur itu dan ini ayak yang dipakai mereka. Kita kurang tahu sudah berapa karung beras rusak ini dicampur dengan raskin, tapi katanya sekitar 10 karung,” kata Narsih seraya memperlihatkan contoh beras rusak dan ulat itu yang akan mereka jadikan untuk makanan ternak.
La Ode Madewin menambahkan, da berserta sejumlah warga sudah berulang kali menyambaikan pada petugas pembagi raskin di Lagasa, agar berkoordinasi dulu dengan masyarakat, sebelum raskin dibagikan.
“Masa beras rusak begini mau dibagikan, seperti makanan ternak saja. Kita sudah himbau pada meraka yang bertugas bagikan raskin,jangan dulu raskin busuk begin dibagikan, kita bicarakan dulu,” kata La Ode Madewin.
Berkaitan kualitas raskin ini, pemerhati hukum di Kabupaten Muna Syahribin Hipno mengatakan kuat dugaan beras rusak dan sudah berulat itu, sengaja di ayak dan dicampur di raskin yang bagus.
“Mudusnya kira kira seperti itu, agar mereka dapat untung dari pembagian raskin ini, nah itu namanya pungli ,” kata Hipno dihadapan sejumlah aparat kepolsian dan warga Desa Lagasa.
Ditempat yang sama, menurut seorang petugas pembagi raskin yang ngaku bernama Ahmad mengatakan, mereka memang membuka sebanyak 15 karung raskin, untuk dibagikan pada masyarakat. “Jumlah raskin disini ada 15 ton untuk 721 penerima. Masing masing masyarakat menerima 21 kg 23 Ons. Karena mereka menuntut harus cukup, ya kita buka raskin ini dan kita timbang sisanya, itu timbangnya. Kalau masyarakat tidak mau, ya kami kembalikan uang mereka,” kata pria yang terlihat sibuk mencatat warga penerima raskin di Balai Desa Lagasa ini kemarin.
Keterangan Ahmad ini berbeda lagi dengan keterangan petugas raskin lainnya. Mereka mengatakan bahwa tunpukan beras sekitar 1 ton itu adalah beras 6 bulan lalu.
“Beras ini memang rusak bu, beras lama ini sudah 6 bulan lalu. Beras ini tidak habis disalurkan dan sudah rusak tidak kita bagikan,” kata sejumlah petugas raskin lainnya.
Imbas dari pembagian raskin disinyalir campur beras bak pakan ternak ini, sejumlah warga Desa Lagasa komplin dan berbuntut datangnya belasan aparat kepolisian Polres Muna dipimpin Kasat Intelkam IPTU Syahridin dan sejumlah aparat Polsek Katobu di pimpin Kaniit Reskrin AIIPTu Nexson.
Didepan aparat penegak hukum warga penerima raskin dan warga yang komplin raskin dicampur beras rusak, saling tuding. Hingga pukul 14.00 Wita pembagian raskin Desa Lagasa ini masih ricuh. Anehnya lagi sejumlah wanita yang juga bertugas membagi raskin, malah marah-marah dan mengamuk di depan aparat kepolsian. Meraka keberatan pembagian raskin ini tiba-tiba diketahui sejumlah polisi dan wartawan.
Meskipun antara petugas raskin dan warga yang melapor bahwa diduga ada beras rusak dan berulat dicampur saling klaim dengan pendiriannya masing masing, namun dari sejumlah warga, aparat kepolsian berhasil mengamankan sejumlah barang bukti nerupa beras yang rusak dan sudah berulat dan ayak yang dipakai petugas raskin diduga untuk mencampur beras rusak dengan raskin bagus yang terlanjur sudah dibagikan pada masyarakat penerima. (CR1/lex)
http://bkk.fajar.co.id/2016/10/21/rusak-dan-berulat-pembagian-raskin-ricuh/
Jumat, 21 Oktober 2016
Polisi Menduga Terdapat Puluhan Titik Pengoplosan Beras Bulog
Kamis,20 Oktober 2016
RADARRIAUNET.COM - Penyidik Badan Reserse Kriminal Polri menyatakan sedang mendalami kemungkinan adanya puluhan titik pengoplosan Beras Cadangan Pemerintah lain di Jakarta dan sekitarnya.
Menurut Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Brigadir Jenderal Agung Setya, Rabu (19/10), dugaan ini ditemukan setelah penyidik melakukan pendalaman dari gudang yang ditemukan di Cipinang, Jakarta Timur, belum lama ini.
"Itu satu titik, kemudian dari pendalaman menemukan informasi ada 41 titik lainnya," kata Agung saat berbincang di kantornya, Jakarta.
Penyidik, kata dia, sudah mengecek dan memeriksa titik-titik tersebut. Saat ini mereka masih berupaya untuk memastikan adanya potensi penyimpangan di tempat-tempat yang dicurigai.
"Semuanya di Jabodetabek karena ini untuk (Bulog) regional DKI Jakarta-Banten," kata Agung.
Sementara untuk di daerah lain, penyidik sudah menyegel dua gudang di Cirebon, Jawa Barat, dan di Tegal, Jawa Tengah. Dua tempat itu diduga terkait dengan jaringan mafia beras yang sama dengan yang ditemukan di Jakarta.
Selain itu, dari pendalaman ini, penyidik juga melihat kemungkinan keterlibatan perusahaan ilegal lain di liar PT Dian Sriyoni Utama yang mengelola cadangan beras pemerintah hasil kongkalikong dengan Bulog.
Dalam kasus ini, direktur perusahaan tersebut yang berinisial CS dan Kepala Bulog Divisi Regionel DKI-Banten Agus Dwi Indirato sudah ditetapkan tersangka. Selain itu, ada tiga tersangka lain yakni TID, SAA serta MGS.
"Pada dasarnya mereka berusaha dengan caranya mereka untuk mendapatkan itu (beras), kita tahu dengan cara yang melanggar ketentuan yang berlaku; di peraturan Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, terkait dengan pengaturan distribusi cadangan beras pemerintah ini," kata Agung tanpa merinci.
Ketika ditanya bagaimana PT DSU bisa sampai berhubungan dengan Bulog, Agung mengatakan hal tersebut belum bisa disampaikan. "Nantilah biar kami dapat lebih dalam dulu, karena baru dapat kulitnya," ujarnya.
Kasus ini terungkap ketika penyidik menggerebek gudang yang berada di Cipinang, Jakarta, pekan lalu. Para pekerja kedapatan sedang mengoplos beras impor CBP dengan beras premium bermerek Palem Mas.
Dengan demikian, mereka bisa mendapatkan keuntungan sekitar Rp3.500 per kilogram. Keuntungan total yang diraup oleh para tersangka hingga kini masih diaudit.
Hanya saja, diketahui PT Dian Sriyoni mengelola 3.700 ton beras secara ilegal. Saat menggerebek gudang di Cipinang, penyidik baru menemukan 400 ton dari total tersebut.
http://radarriaunet.com/news/detail/21297/polisi-menduga-terdapat-puluhan-titik-pengoplosan-beras-bulog.html
RADARRIAUNET.COM - Penyidik Badan Reserse Kriminal Polri menyatakan sedang mendalami kemungkinan adanya puluhan titik pengoplosan Beras Cadangan Pemerintah lain di Jakarta dan sekitarnya.
Menurut Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Brigadir Jenderal Agung Setya, Rabu (19/10), dugaan ini ditemukan setelah penyidik melakukan pendalaman dari gudang yang ditemukan di Cipinang, Jakarta Timur, belum lama ini.
"Itu satu titik, kemudian dari pendalaman menemukan informasi ada 41 titik lainnya," kata Agung saat berbincang di kantornya, Jakarta.
Penyidik, kata dia, sudah mengecek dan memeriksa titik-titik tersebut. Saat ini mereka masih berupaya untuk memastikan adanya potensi penyimpangan di tempat-tempat yang dicurigai.
"Semuanya di Jabodetabek karena ini untuk (Bulog) regional DKI Jakarta-Banten," kata Agung.
Sementara untuk di daerah lain, penyidik sudah menyegel dua gudang di Cirebon, Jawa Barat, dan di Tegal, Jawa Tengah. Dua tempat itu diduga terkait dengan jaringan mafia beras yang sama dengan yang ditemukan di Jakarta.
Selain itu, dari pendalaman ini, penyidik juga melihat kemungkinan keterlibatan perusahaan ilegal lain di liar PT Dian Sriyoni Utama yang mengelola cadangan beras pemerintah hasil kongkalikong dengan Bulog.
Dalam kasus ini, direktur perusahaan tersebut yang berinisial CS dan Kepala Bulog Divisi Regionel DKI-Banten Agus Dwi Indirato sudah ditetapkan tersangka. Selain itu, ada tiga tersangka lain yakni TID, SAA serta MGS.
"Pada dasarnya mereka berusaha dengan caranya mereka untuk mendapatkan itu (beras), kita tahu dengan cara yang melanggar ketentuan yang berlaku; di peraturan Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, terkait dengan pengaturan distribusi cadangan beras pemerintah ini," kata Agung tanpa merinci.
Ketika ditanya bagaimana PT DSU bisa sampai berhubungan dengan Bulog, Agung mengatakan hal tersebut belum bisa disampaikan. "Nantilah biar kami dapat lebih dalam dulu, karena baru dapat kulitnya," ujarnya.
Kasus ini terungkap ketika penyidik menggerebek gudang yang berada di Cipinang, Jakarta, pekan lalu. Para pekerja kedapatan sedang mengoplos beras impor CBP dengan beras premium bermerek Palem Mas.
Dengan demikian, mereka bisa mendapatkan keuntungan sekitar Rp3.500 per kilogram. Keuntungan total yang diraup oleh para tersangka hingga kini masih diaudit.
Hanya saja, diketahui PT Dian Sriyoni mengelola 3.700 ton beras secara ilegal. Saat menggerebek gudang di Cipinang, penyidik baru menemukan 400 ton dari total tersebut.
http://radarriaunet.com/news/detail/21297/polisi-menduga-terdapat-puluhan-titik-pengoplosan-beras-bulog.html
Kamis, 20 Oktober 2016
Bulog Proses 10 Pejabat Bermasalah
Rabu, 19 Oktober 2016
Magelang - Perum Bulog tengah memroses sedikitnya 10 pejabat di Badan Usaha Milik Negara ini karena bermasalah dengan pekerjaan yang ditanganinya.
"Saat ini kami sedang memroses lebih dari 10 orang, rata-rata mereka bekerja tidak sesuai dengan ketentuan," kata Direktur SDM dan Umum Perum Bulog Wahyu Suparyono usai berbicara di hadapan para siswa SMK Negeri 2 Kota Magelang, Rabu (19/10), dalam program "BUMN Mengajar".
Dia menyebutkan, di antara pejabat yang bermasalah tersebut, antara lain kepala gudang, kemudian kepala divisi regional. Pejabat-pejabat tersebut tidak diberhentikan, namun diistirahatkan dan kini sedang diperiksa tim penyelesaian masalah kepegawaian.
Penyimpangan yang dilakukan, terang Wahyu, antara lain dalam tata niaga raskin yang seharusnya harga tebus raskin segera disetorkan, tetapi uang dipakai dulu oleh pejabat yang bersangkutan. Sementara itu untuk penyimpangan seperti membolos lebih dari sebulan, maka akan diberhentikan.
"Ketika seseorang tidak benar memegang amanah, ya berhenti. Saya tidak main-main," tegas dia.
Dalam program BUMN Mengajar, Wahyu yang merupakan alumnus SMK Negeri 2 (SMEA) Kota Magelang lulusan 1978 tersebut, memberikan inspirasi dan motivasi kepada 1.063 siswa sekolah kejuruan tersebut.
Dia menuturkan, sebagai wujud kehadiran dan peran serta BUMN dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, Kementerian BUMN mengadakan program "BUMN Mengajar". Kegiatan ini hadir untuk menanamkan jiwa muda Indonesia yang berwawasan dan jiwa muda yang unggul.
Program ini sudah dimulai sejak tahun 2015 hingga sekarang. Dalam program BUMN Mengajar, setiap BUMN termasuk Perum Bulog mengadakan BUMN Mengajar di SMK/SMA. Narasumber dari Perum Bulog adalah para direksi, Pejabat satu tingkat di bawah direksi di Kantor Pusat dan Kepala Divisi Regional Perum Bulog.
Program BUMN Mengajar mempunyai tujuan untuk menumbuhkan kontribusi SDM BUMN terhadap kecerdasan bangsa, mengenalkan BUMN, baik organisasi maupun bidang/profesi, memberi motivasi siswa untuk belajar dan berkarya guna mencapai masa depan yang lebih baik.
Pada tahun 2016, Perum Bulog menyelenggarakan program BUMN Mengajar di 10 sekolah, yaitu SMAN 2 Subang, SMPN 1 Pinrang, SMKN 2 Magelang, SMAN 1 Wonogiri, SMAN 1 Talun Blitar, STPP Yogyakarta, SMA Pius Tegal, SMAN 2 Tasikmalaya, SMAN 2 Jakarta, dan SMKN 12 Jakarta.
http://www.beritasatu.com/ekonomi/393709-bulog-proses-10-pejabat-bermasalah.html
Magelang - Perum Bulog tengah memroses sedikitnya 10 pejabat di Badan Usaha Milik Negara ini karena bermasalah dengan pekerjaan yang ditanganinya.
"Saat ini kami sedang memroses lebih dari 10 orang, rata-rata mereka bekerja tidak sesuai dengan ketentuan," kata Direktur SDM dan Umum Perum Bulog Wahyu Suparyono usai berbicara di hadapan para siswa SMK Negeri 2 Kota Magelang, Rabu (19/10), dalam program "BUMN Mengajar".
Dia menyebutkan, di antara pejabat yang bermasalah tersebut, antara lain kepala gudang, kemudian kepala divisi regional. Pejabat-pejabat tersebut tidak diberhentikan, namun diistirahatkan dan kini sedang diperiksa tim penyelesaian masalah kepegawaian.
Penyimpangan yang dilakukan, terang Wahyu, antara lain dalam tata niaga raskin yang seharusnya harga tebus raskin segera disetorkan, tetapi uang dipakai dulu oleh pejabat yang bersangkutan. Sementara itu untuk penyimpangan seperti membolos lebih dari sebulan, maka akan diberhentikan.
"Ketika seseorang tidak benar memegang amanah, ya berhenti. Saya tidak main-main," tegas dia.
Dalam program BUMN Mengajar, Wahyu yang merupakan alumnus SMK Negeri 2 (SMEA) Kota Magelang lulusan 1978 tersebut, memberikan inspirasi dan motivasi kepada 1.063 siswa sekolah kejuruan tersebut.
Dia menuturkan, sebagai wujud kehadiran dan peran serta BUMN dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, Kementerian BUMN mengadakan program "BUMN Mengajar". Kegiatan ini hadir untuk menanamkan jiwa muda Indonesia yang berwawasan dan jiwa muda yang unggul.
Program ini sudah dimulai sejak tahun 2015 hingga sekarang. Dalam program BUMN Mengajar, setiap BUMN termasuk Perum Bulog mengadakan BUMN Mengajar di SMK/SMA. Narasumber dari Perum Bulog adalah para direksi, Pejabat satu tingkat di bawah direksi di Kantor Pusat dan Kepala Divisi Regional Perum Bulog.
Program BUMN Mengajar mempunyai tujuan untuk menumbuhkan kontribusi SDM BUMN terhadap kecerdasan bangsa, mengenalkan BUMN, baik organisasi maupun bidang/profesi, memberi motivasi siswa untuk belajar dan berkarya guna mencapai masa depan yang lebih baik.
Pada tahun 2016, Perum Bulog menyelenggarakan program BUMN Mengajar di 10 sekolah, yaitu SMAN 2 Subang, SMPN 1 Pinrang, SMKN 2 Magelang, SMAN 1 Wonogiri, SMAN 1 Talun Blitar, STPP Yogyakarta, SMA Pius Tegal, SMAN 2 Tasikmalaya, SMAN 2 Jakarta, dan SMKN 12 Jakarta.
http://www.beritasatu.com/ekonomi/393709-bulog-proses-10-pejabat-bermasalah.html
Bareskrim Temukan 41 Titik Penyimpangan Pendistribusian Beras Bulog
Rabu, 19 Oktober 2016
MEDIAACEH.CO, Jakarta - Jajaran penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri terus melakukan pendalaman kasus penyimpangan pendistribusian beras Bulog di regional DKI Jakarta-Banten. Sejauh ini, sudah ada lima tersangka yang ditahan terkait kasus tersebut.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Agung Setya menjelaskan, distribusi beras Bulog ini tidak sesuai dengan alur yang semestinya. Hal ini terungkap kala Bareskrim melakukan penggeledahan di Pasar Induk Cipinang dan Kelapa Gading.
"Yang kami tahu, kami temukan di gudang Cipinang dan Kelapa Gading itu adalah satu titik, kemudian dari pendalaman kami menemukan informasi ada 41 titik lainnya," kata Agung di Kantor Bareskrim, Kompleks Kementrian Kelautan dan Perikanan, Gambir Jakarta Pusat, Rabu 19 Oktober 2016.
Dari 41 titik jalur distribusi beras Bulog yang ada di Jabodetabek yang diduga dioplos tersebut, penyidik telah melakukan pemeriksaan di beberapa titik.
"Ini sedang kami dalami. kemarin kami sudah periksa beberapa titik yang kami menemukan beberapa hal yang masih kami juga dalami, potensi penyimpangan dari titik-titik yang lain. Semua titik itu ada di Jabodetabek karena ini untuk regional Jakarta-Banten, DKI- Banten," katanya.
Sebelumnya, Bareskrim sudah menahan lima tersangka mafia beras ini. Mereka adalah Kepala Bulog Divisi Regional (Divre) DKI-Banten berinisial ADI. Sementara empat tersangka lainnya dari PT DSU yang menerima beras Bulog secara tidak resmi atau ilegal yakni CS, MSG, TID, dan S alias A.
Sekedar informasi, kasus ini diungkap Bareskrim di Pasar Cipinang Induk Jakarta Timur. Para pelaku tertangkap tangan mengoplos beras Bulog bersubsidi dari Thailand dengan beras dari Demak. Penggerebekan dilakukan Kamis 6 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 WIB.
Sementara itu, Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar menjelaskan beras Bulog adalah beras impor yang digunakan sebagai cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog dengan dana APBN. Beras tersebut diperuntukkan untuk kegiatan operasi pasar dalam rangka menstabilkan harga beras nasional sekaligus menjaga stok pasokan beras dalam negeri.
"Seharusnya CBP ini hanya boleh didistribusikan kepada distributor resmi yang ditunjuk pemerintah. Namun faktanya terjadi penyimpangan dalam proses distribusi yang dilakukan Bulog. Ternyata yang melakukan distribusi CBP ini tidak berizin dan bukan distributor yang ditunjuk pemerintah," katanya.
Karena perbuatan tersangka terang Boy, membawa dampak kepada stabilitas harga beras nasional yang berpengaruh kepada perekonomian masyarakat Indonesia. "Ini beras cadangan tapi distribusi tidak tepat sasaran malah diberikan kepada pihak tidak berizin," katanya.
Atas perbuatannya, kelima tersangka dijerat dengan pasal berlapis yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 139 jo Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 141 jo Pasal 89. Lalu Undang-Undang nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 110 jo Pasal 36, Undang-Undang Nomor 9 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 62 jo Pasal 8, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tipikor dan Undang-Undang nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU. []
MEDIAACEH.CO, Jakarta - Jajaran penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri terus melakukan pendalaman kasus penyimpangan pendistribusian beras Bulog di regional DKI Jakarta-Banten. Sejauh ini, sudah ada lima tersangka yang ditahan terkait kasus tersebut.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Agung Setya menjelaskan, distribusi beras Bulog ini tidak sesuai dengan alur yang semestinya. Hal ini terungkap kala Bareskrim melakukan penggeledahan di Pasar Induk Cipinang dan Kelapa Gading.
"Yang kami tahu, kami temukan di gudang Cipinang dan Kelapa Gading itu adalah satu titik, kemudian dari pendalaman kami menemukan informasi ada 41 titik lainnya," kata Agung di Kantor Bareskrim, Kompleks Kementrian Kelautan dan Perikanan, Gambir Jakarta Pusat, Rabu 19 Oktober 2016.
Dari 41 titik jalur distribusi beras Bulog yang ada di Jabodetabek yang diduga dioplos tersebut, penyidik telah melakukan pemeriksaan di beberapa titik.
"Ini sedang kami dalami. kemarin kami sudah periksa beberapa titik yang kami menemukan beberapa hal yang masih kami juga dalami, potensi penyimpangan dari titik-titik yang lain. Semua titik itu ada di Jabodetabek karena ini untuk regional Jakarta-Banten, DKI- Banten," katanya.
Sebelumnya, Bareskrim sudah menahan lima tersangka mafia beras ini. Mereka adalah Kepala Bulog Divisi Regional (Divre) DKI-Banten berinisial ADI. Sementara empat tersangka lainnya dari PT DSU yang menerima beras Bulog secara tidak resmi atau ilegal yakni CS, MSG, TID, dan S alias A.
Sekedar informasi, kasus ini diungkap Bareskrim di Pasar Cipinang Induk Jakarta Timur. Para pelaku tertangkap tangan mengoplos beras Bulog bersubsidi dari Thailand dengan beras dari Demak. Penggerebekan dilakukan Kamis 6 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 WIB.
Sementara itu, Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar menjelaskan beras Bulog adalah beras impor yang digunakan sebagai cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog dengan dana APBN. Beras tersebut diperuntukkan untuk kegiatan operasi pasar dalam rangka menstabilkan harga beras nasional sekaligus menjaga stok pasokan beras dalam negeri.
"Seharusnya CBP ini hanya boleh didistribusikan kepada distributor resmi yang ditunjuk pemerintah. Namun faktanya terjadi penyimpangan dalam proses distribusi yang dilakukan Bulog. Ternyata yang melakukan distribusi CBP ini tidak berizin dan bukan distributor yang ditunjuk pemerintah," katanya.
Karena perbuatan tersangka terang Boy, membawa dampak kepada stabilitas harga beras nasional yang berpengaruh kepada perekonomian masyarakat Indonesia. "Ini beras cadangan tapi distribusi tidak tepat sasaran malah diberikan kepada pihak tidak berizin," katanya.
Atas perbuatannya, kelima tersangka dijerat dengan pasal berlapis yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 139 jo Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 141 jo Pasal 89. Lalu Undang-Undang nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 110 jo Pasal 36, Undang-Undang Nomor 9 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 62 jo Pasal 8, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tipikor dan Undang-Undang nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU. []
Rabu, 19 Oktober 2016
GUDANG BERAS OPLOSAN MARAK DI BATAM,BERAS OPLOS BEBAS TANPA PENGAWASAN DISPERINDAQ
Selasa, 18 Oktober 2016
BATAM,DETIKTIPIKORNEWS.com – Ketika awak media ini melakukan pantauan dilapangan ,disalah satu gudang beras oplosan beredar sangat bebas dan tanpa pengawasan yang berarti dari pihak DISPERINDAG pengoplosan ini pun dilakukan sangat terbuka.
Dimana Ada sekitar kurang lebih 10 orang pekerja yang melakukan pengoplosan digudang ini yang peran nya berbeda-beda mulai dari pembawa forklif (alat angkat dan angkut) hingga tukang oplos dan termasuk pengawas gudang.
Diduga lemahnya pengawasan dari pihak disperindag untuk mengaswasi beras yang beredar sangat terbuka sebab beras yang dioplos tersebut merupakan beras import yang berasal dari berbagai daerah.
Sehingga banyak Masyarakat juga dirugikan dengan modus oplos ini,sebab beras oplosan tersebut diduga adalah beras bulog yang hanya diganti karung nya, sebab ketika awak media masuk mendapati beberapa pekerja sedang mengoplos dan beras terlentang diatas lantai.
Ketika awak media menanyakan dari mana asal beras tersebut sang pengawas mengatakan “dari cipayung bang, mana berani kami main beras oplosan” kita semua bersih, kalau mau diberitakan silahkan aja bang, ungkapnya dengan nada sinis.
Yang anehnya Gudang beras yang berada diseputaran Tanjung Sengkuang ini juga termasuk salah satu gudang terbesar di Batam namun ada pertanyaan yang muncul, dari ratusan ton beras yang ada digudang sebesar ini mengapa bisa lolos dari pantauan pemerintah, apakah ada unsur kesengajaan ?
http://detiktipikornews.com/gudang-beras-oplosan-marak-di-batamberas-oplos-bebas-tanpa-pengawasan-disperindaq/
BATAM,DETIKTIPIKORNEWS.com – Ketika awak media ini melakukan pantauan dilapangan ,disalah satu gudang beras oplosan beredar sangat bebas dan tanpa pengawasan yang berarti dari pihak DISPERINDAG pengoplosan ini pun dilakukan sangat terbuka.
Dimana Ada sekitar kurang lebih 10 orang pekerja yang melakukan pengoplosan digudang ini yang peran nya berbeda-beda mulai dari pembawa forklif (alat angkat dan angkut) hingga tukang oplos dan termasuk pengawas gudang.
Diduga lemahnya pengawasan dari pihak disperindag untuk mengaswasi beras yang beredar sangat terbuka sebab beras yang dioplos tersebut merupakan beras import yang berasal dari berbagai daerah.
Sehingga banyak Masyarakat juga dirugikan dengan modus oplos ini,sebab beras oplosan tersebut diduga adalah beras bulog yang hanya diganti karung nya, sebab ketika awak media masuk mendapati beberapa pekerja sedang mengoplos dan beras terlentang diatas lantai.
Ketika awak media menanyakan dari mana asal beras tersebut sang pengawas mengatakan “dari cipayung bang, mana berani kami main beras oplosan” kita semua bersih, kalau mau diberitakan silahkan aja bang, ungkapnya dengan nada sinis.
Yang anehnya Gudang beras yang berada diseputaran Tanjung Sengkuang ini juga termasuk salah satu gudang terbesar di Batam namun ada pertanyaan yang muncul, dari ratusan ton beras yang ada digudang sebesar ini mengapa bisa lolos dari pantauan pemerintah, apakah ada unsur kesengajaan ?
http://detiktipikornews.com/gudang-beras-oplosan-marak-di-batamberas-oplos-bebas-tanpa-pengawasan-disperindaq/
Marah Besar, Mentan Ancam Pecat Pejabat Subdivre Bulog Pandeglang
Selasa, 18 Oktober 2016
JAKARTA, RadarPena.com - Menteri Pertanian Amran Sulaiman marah besar kepada pejabat Subdivre Bulog wilayah Pandeglang, Banten. Pasalnya Bulog wilayah Pandeglang membeli gabah pada petani di bawah harga pembelian pemerintah (HPP). Amran sempat mengancam akan mencopot pejabat bulog tersebut karena melakukan pelanggaran kesepakatan dengan pemerintah untuk membeli gabah di atas HPP.
Amran mengatakam HPP untuk gabah kering panen wajib diserap Bulog minim Rp 3.700 per Kg. Namun di Pandeglang yang terjadi sebaliknya, Bulog membeli di bawah nominal yang ditetapkan pemerintah. Mengetahui fakta itu, Amran mengaku kaget dan langsung memerintahkan kepada Bupati Pandeglang menindaklanjuti laporan petani.
"Kalau bapak ada di bawah saya (staf pejabat di lingkungan Kementan), saya pastikan anda saya copot," kata Amran pada Kasubdivre Pandeglang dalam keterangan resminya, Selasa (18/10).
Amran menilai apa yang dilakukan oleh Bulog tidak tanggap terhadap upaya besar pemerintah mewujudkan kesejahteraan petani. Padahal selama ini dia mengklaim telah bekerja keras dengan berbagai stakeholder untuk meningkatkan produksi beras nasional sehingga angka impor bisa ditekan. Bahkan diharapkan dengan memberikan harga yang menguntungkan bagi petani dapat mendorong tercapainya swasembada beras.
Amran menambahkan jika selama ini upaya dan kerja kerasnya cukup membuahkan hasil. Berdasarkan angka ramalan II dari Badan Pusat Statistik (BPS), produksi padi nasional telah menembus angka 79 juta ton. Capaian ini tak lepas dari upaya pemerintah memperbaiki harga beli gabah kepada petani melalui tangan Bulog.
"Kunci keberhasilan kita adalah kerja keras untuk mengelola Sumber Daya Alam yang melimpah," tukasnya.(marjudin)
http://radarpena.com/index.php/bisnis/10050-marah-besar-mentan-ancam-pecat-pejabat-subdivre-bulog-pandeglang
JAKARTA, RadarPena.com - Menteri Pertanian Amran Sulaiman marah besar kepada pejabat Subdivre Bulog wilayah Pandeglang, Banten. Pasalnya Bulog wilayah Pandeglang membeli gabah pada petani di bawah harga pembelian pemerintah (HPP). Amran sempat mengancam akan mencopot pejabat bulog tersebut karena melakukan pelanggaran kesepakatan dengan pemerintah untuk membeli gabah di atas HPP.
Amran mengatakam HPP untuk gabah kering panen wajib diserap Bulog minim Rp 3.700 per Kg. Namun di Pandeglang yang terjadi sebaliknya, Bulog membeli di bawah nominal yang ditetapkan pemerintah. Mengetahui fakta itu, Amran mengaku kaget dan langsung memerintahkan kepada Bupati Pandeglang menindaklanjuti laporan petani.
"Kalau bapak ada di bawah saya (staf pejabat di lingkungan Kementan), saya pastikan anda saya copot," kata Amran pada Kasubdivre Pandeglang dalam keterangan resminya, Selasa (18/10).
Amran menilai apa yang dilakukan oleh Bulog tidak tanggap terhadap upaya besar pemerintah mewujudkan kesejahteraan petani. Padahal selama ini dia mengklaim telah bekerja keras dengan berbagai stakeholder untuk meningkatkan produksi beras nasional sehingga angka impor bisa ditekan. Bahkan diharapkan dengan memberikan harga yang menguntungkan bagi petani dapat mendorong tercapainya swasembada beras.
Amran menambahkan jika selama ini upaya dan kerja kerasnya cukup membuahkan hasil. Berdasarkan angka ramalan II dari Badan Pusat Statistik (BPS), produksi padi nasional telah menembus angka 79 juta ton. Capaian ini tak lepas dari upaya pemerintah memperbaiki harga beli gabah kepada petani melalui tangan Bulog.
"Kunci keberhasilan kita adalah kerja keras untuk mengelola Sumber Daya Alam yang melimpah," tukasnya.(marjudin)
http://radarpena.com/index.php/bisnis/10050-marah-besar-mentan-ancam-pecat-pejabat-subdivre-bulog-pandeglang
Bulog ogah tanggapi tudingan Mentan soal beras
Selasa, 18 Oktober 2016
JAKARTA. Hubungan antara Kementerian Pertanian (Kemtan) dan Perum Bulog dalam beberapa bulan terakhir memang kurang harmonis. Bahkan, Kemtan beberapa kali menyindir BUMN pangan ini lambat dalam menyerap padi dan gabah di tingkat petani. Kabar terbaru, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menuding Bulog tidak tanggap terhadap penurunan harga gabah di tingkat petani.
Terkait tudingan itu, Direktur Pengadaan Perum Bulog Wahyu enggan menanggapinya. Ia mengatakan, sejauh ini Bulog telah bekerja maksimal.
Sebelumnya, Mentan mengatakan pihaknya mendapat informasi jika pembelian gabah di bawah Harga Pokok Produksi (HPP), dan Bulog tidak tanggap terhadap penurunan harga di tingkat petani. Hal ini terungkap ketika Amran melakukan dialog dengan petani pada acara gerakan tanam padi serentak pada musim tanam oktober-maret 2016/2017 di Desa Sukadame, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.
Amran mengaku kaget dan langsung memanggil Subdivre Bulog wilayah Pandeglang yang hadir pada saat itu. "Kalo bapak ada di bawah saya, saya pastikan anda saya copot," ucap Mentan pada Kasubdivre Pandeglang.
Mentan kembali mengingatkan petani bahwa harga gabah kering panen harus diserap Bulog seharga Rp 3.700 per kg, apabila harga berada di bawah HPP maka Bulog wajib menyerapnya. Mentan meminta Bupati Pandeglang untuk menyurati Bulog agar segera menindak lanjutinya.
JAKARTA. Hubungan antara Kementerian Pertanian (Kemtan) dan Perum Bulog dalam beberapa bulan terakhir memang kurang harmonis. Bahkan, Kemtan beberapa kali menyindir BUMN pangan ini lambat dalam menyerap padi dan gabah di tingkat petani. Kabar terbaru, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menuding Bulog tidak tanggap terhadap penurunan harga gabah di tingkat petani.
Terkait tudingan itu, Direktur Pengadaan Perum Bulog Wahyu enggan menanggapinya. Ia mengatakan, sejauh ini Bulog telah bekerja maksimal.
Sebelumnya, Mentan mengatakan pihaknya mendapat informasi jika pembelian gabah di bawah Harga Pokok Produksi (HPP), dan Bulog tidak tanggap terhadap penurunan harga di tingkat petani. Hal ini terungkap ketika Amran melakukan dialog dengan petani pada acara gerakan tanam padi serentak pada musim tanam oktober-maret 2016/2017 di Desa Sukadame, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.
Amran mengaku kaget dan langsung memanggil Subdivre Bulog wilayah Pandeglang yang hadir pada saat itu. "Kalo bapak ada di bawah saya, saya pastikan anda saya copot," ucap Mentan pada Kasubdivre Pandeglang.
Mentan kembali mengingatkan petani bahwa harga gabah kering panen harus diserap Bulog seharga Rp 3.700 per kg, apabila harga berada di bawah HPP maka Bulog wajib menyerapnya. Mentan meminta Bupati Pandeglang untuk menyurati Bulog agar segera menindak lanjutinya.
Mentan: Perum Bulog Harus Serap Produksi Cabai
SELASA, 18 OKTOBER 2016
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah menugasi Perum Bulog menyerap produksi cabai guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya disparitas harga tinggi selama musim hujan.
"Kami sepakat menugaskan BUMN untuk menyerap sehingga rantai pasoknya bisa lebih pendek karena harganya naik di atas 100 persen, disparitasnya pun 100 persen lebih," kata Menteri Pertanian setelah mengikuti rapat koordinasi tentang ketersediaan pangan di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Selasa, 18 Oktober 2016.
Ia mengatakan, meski harganya naik, produksi dan ketersediaan cabai masih aman. Hal itu terlihat dari harga cabai di tingkat petani yang berkisar Rp 14-15 ribu per kilogram.
Pemerintah juga mengantisipasi penurunan suplai cabai selama musim hujan dengan membuat lumbung cabai di beberapa kabupaten. Salah satunya di Malang, Jawa Timur. "Kami minta pada Dirjen dan Direktur di Kementerian Pertanian menjaga produksi cabai pada saat off season agar tetap aman seperti saat peak season," kata Amran.
Menteri Pertanian menjelaskan bahwa pasokan bawang dan beras aman hingga 2017. "Alhamdulillah ada penurunan 0,9 persen harga beras sekarang. Stok kita kurang-lebih 2 juta ton, itu cukup untuk kebutuhan dalam negeri sampai Mei 2017," kata dia.
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah menugasi Perum Bulog menyerap produksi cabai guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya disparitas harga tinggi selama musim hujan.
"Kami sepakat menugaskan BUMN untuk menyerap sehingga rantai pasoknya bisa lebih pendek karena harganya naik di atas 100 persen, disparitasnya pun 100 persen lebih," kata Menteri Pertanian setelah mengikuti rapat koordinasi tentang ketersediaan pangan di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Selasa, 18 Oktober 2016.
Ia mengatakan, meski harganya naik, produksi dan ketersediaan cabai masih aman. Hal itu terlihat dari harga cabai di tingkat petani yang berkisar Rp 14-15 ribu per kilogram.
Pemerintah juga mengantisipasi penurunan suplai cabai selama musim hujan dengan membuat lumbung cabai di beberapa kabupaten. Salah satunya di Malang, Jawa Timur. "Kami minta pada Dirjen dan Direktur di Kementerian Pertanian menjaga produksi cabai pada saat off season agar tetap aman seperti saat peak season," kata Amran.
Menteri Pertanian menjelaskan bahwa pasokan bawang dan beras aman hingga 2017. "Alhamdulillah ada penurunan 0,9 persen harga beras sekarang. Stok kita kurang-lebih 2 juta ton, itu cukup untuk kebutuhan dalam negeri sampai Mei 2017," kata dia.
Gudang Beras Oplosan Rusak dan Berkutu Digerebek Polisi
Selasa, 18 Oktober 2016
LABUAN BAJO - Sebuah gudang tempat penyimpanan beras milik seorang pengusaha, di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), digerebek polisi. Penggerebekan sempat diwarnai perlawanan.
Dari penggerebekan ini diketahui, gedung tersebut memproduksi beras oplosan yang rusak dan berkutu untuk dijual sebanyak 30 ton ke Bulog Labuan Bajo dan seterusnya didistribusikan ke masyarakat.
Pemilik gudang Mahaputra bernama Lilyana terlihat menangis, tidak terima gudangnya digerebek. Namun aparat kepolisian dari Polres Manggarai Barat tetap melakukan operasi pemeriksaan di gudang tersebut dan memasang police line di sekitar gudang.
Dari penggerebekan itu didapat berton-ton beras oplosan rusak dan berkutu. Meski demikian, pemilik gudang yang diketahui juga seorang pengusaha besar di Labuan Bajo ini mengaku bahwa beras-beras itu sangat layak untuk dikirim ke Bulog.
Dia juga mengaku, selama ini tidak adanya komplain dari kantor Bulog di Labuan Bajo. Meski beras rusak dan berkutu, wanita paruh baya ini tetap mengaku berasnya bagus dan sangat layak jual.
Di tempat terpisah, Kepala Perum Bulog cabang Labuan Bajo mengatakan, pihaknya tidak mengetahui kalau beras yang akan dikirimkan ke Bulog adalah beras campuran beras dari Makassar.
Sesuai dengan perjanjian kontrak kerja antara Bulog dan pengusaha Mahaputra, beras tersebut yang boleh dicampur adalah beras dari lembor dan terang yang ada di Kabupaten Maggarai Barat.
Rencananya, beras sebanyak 30 ton yang dipesan oleh Bulog ini akan didistribusikan ke masyarakat di wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Lebih lanjut, pihaknya menyilahkan kepolisian memproses hukum atas kejadian ini.
LABUAN BAJO - Sebuah gudang tempat penyimpanan beras milik seorang pengusaha, di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), digerebek polisi. Penggerebekan sempat diwarnai perlawanan.
Dari penggerebekan ini diketahui, gedung tersebut memproduksi beras oplosan yang rusak dan berkutu untuk dijual sebanyak 30 ton ke Bulog Labuan Bajo dan seterusnya didistribusikan ke masyarakat.
Pemilik gudang Mahaputra bernama Lilyana terlihat menangis, tidak terima gudangnya digerebek. Namun aparat kepolisian dari Polres Manggarai Barat tetap melakukan operasi pemeriksaan di gudang tersebut dan memasang police line di sekitar gudang.
Dari penggerebekan itu didapat berton-ton beras oplosan rusak dan berkutu. Meski demikian, pemilik gudang yang diketahui juga seorang pengusaha besar di Labuan Bajo ini mengaku bahwa beras-beras itu sangat layak untuk dikirim ke Bulog.
Dia juga mengaku, selama ini tidak adanya komplain dari kantor Bulog di Labuan Bajo. Meski beras rusak dan berkutu, wanita paruh baya ini tetap mengaku berasnya bagus dan sangat layak jual.
Di tempat terpisah, Kepala Perum Bulog cabang Labuan Bajo mengatakan, pihaknya tidak mengetahui kalau beras yang akan dikirimkan ke Bulog adalah beras campuran beras dari Makassar.
Sesuai dengan perjanjian kontrak kerja antara Bulog dan pengusaha Mahaputra, beras tersebut yang boleh dicampur adalah beras dari lembor dan terang yang ada di Kabupaten Maggarai Barat.
Rencananya, beras sebanyak 30 ton yang dipesan oleh Bulog ini akan didistribusikan ke masyarakat di wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Lebih lanjut, pihaknya menyilahkan kepolisian memproses hukum atas kejadian ini.
Mentan Janji Pecat PNS atau Pegawai Bulog yang Mainkan Harga ke Petani
Senin 17 Oktober 2016
Pandeglang - Menteri Pertanian Amran Sulaiman berjanji akan memecat siapapun pejabat pertanian atau Bulog yang bermain-main dengan harga padi dan jagung. Hal ini sebagaimana ia sampaikan saat berbincang dengan petani padi dari Kecamatan Pagelaran, Pandeglang, Banten pada Senin, (17/10/2016).
Begitu ada petani padi bercerita tentang harga gabah yang kadang naik turun. Amran langsung memanggil pejabat Bulog yang kebetulan hadir. Ia meminta untuk mengecek terkait kebenaran harga jual gabah padi di bawah HPP sebesar Rp 3.700/kilogram (kg).
"Tolong tulis, bahwa harga yang di bawah ketentuan pertanian, aku pecat. Semua yang main-main, siapapun yang menyakiti rakyat, tidak ada kompromi dari saya," ujar Amran.
Arman juga meminta Bupati Pandeglang, Irna Narulita, agar bersurat dengan Bulog setempat terkait dengan keluhan petani yang ia temui di Pandeglang.
Menurut Arman, atas perintah dari presiden, harga jagung saat ini tidak boleh di bawah minimal Rp 3.150/kg dan gabah beras Rp 3.700/kg. Kebetulan menurutnya, saat ini harga jagung sedang baik.
Ia juga mengingatkan ketika harga itu dimainkan akan memberikan kerugian sampai puluhan triliun bagi petani-petani di Indonesia. Jika harga gabah padi turun Rp 500 atau Rp 1.000 saja, menurut Amran, petani akan merugi.
Oleh sebab itu, saat ini menurut Amran pihaknya akan menjaga harga sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh kementerian pertanian. Karena jika petani rugi, Amran takut petani-petani di Indonesia akan beralih menjadi begal, pengangguran atau bahkan menjadi simpatisan teroris.
"Kalau rugi petani mikir nggak nanam lagi, anaknya nggak jadi petani. Kalau nggak jadi petani dia jadi ISIS, jadi pengangguran, jadi begal," ujar Amran. (bri/ang)
Pandeglang - Menteri Pertanian Amran Sulaiman berjanji akan memecat siapapun pejabat pertanian atau Bulog yang bermain-main dengan harga padi dan jagung. Hal ini sebagaimana ia sampaikan saat berbincang dengan petani padi dari Kecamatan Pagelaran, Pandeglang, Banten pada Senin, (17/10/2016).
Begitu ada petani padi bercerita tentang harga gabah yang kadang naik turun. Amran langsung memanggil pejabat Bulog yang kebetulan hadir. Ia meminta untuk mengecek terkait kebenaran harga jual gabah padi di bawah HPP sebesar Rp 3.700/kilogram (kg).
"Tolong tulis, bahwa harga yang di bawah ketentuan pertanian, aku pecat. Semua yang main-main, siapapun yang menyakiti rakyat, tidak ada kompromi dari saya," ujar Amran.
Arman juga meminta Bupati Pandeglang, Irna Narulita, agar bersurat dengan Bulog setempat terkait dengan keluhan petani yang ia temui di Pandeglang.
Menurut Arman, atas perintah dari presiden, harga jagung saat ini tidak boleh di bawah minimal Rp 3.150/kg dan gabah beras Rp 3.700/kg. Kebetulan menurutnya, saat ini harga jagung sedang baik.
Ia juga mengingatkan ketika harga itu dimainkan akan memberikan kerugian sampai puluhan triliun bagi petani-petani di Indonesia. Jika harga gabah padi turun Rp 500 atau Rp 1.000 saja, menurut Amran, petani akan merugi.
Oleh sebab itu, saat ini menurut Amran pihaknya akan menjaga harga sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh kementerian pertanian. Karena jika petani rugi, Amran takut petani-petani di Indonesia akan beralih menjadi begal, pengangguran atau bahkan menjadi simpatisan teroris.
"Kalau rugi petani mikir nggak nanam lagi, anaknya nggak jadi petani. Kalau nggak jadi petani dia jadi ISIS, jadi pengangguran, jadi begal," ujar Amran. (bri/ang)
Selasa, 18 Oktober 2016
Bulog Kalah Cepat dari Tengkulak
Selasa, 18 Oktober 2016
Di Pandeglang, Harga Gabah Kering Giling Jatuh, Jauh di Bawah HPP
PANDEGLANG – Keberadaan Badan Urusan Logistik (Bulog) yang diharapkan dapat menyerap hasil produksi, ternyata belum dapat dirasakan para petani. Lagi-lagi, petani menjadi korban dari para tengkulak yang seenaknya memainkan harga.
Produsen padi mengeluhkan ketidakstabilan harga padi di tingkat petani. Bahkan, kondisi tersebut terjadi dalam tempat dan waktu yang hampir bersamaan. Para tengkulak dilaporkan sesuka hati memainkan harga. Tak hanya itu, para tengkulak juga memanfaatkan tingginya ketergantungan petani terhadap mereka.
Bagi petani, mereka dihadapkan pada ketiadaan pilihan, selain menjual gabahnya kepada tengkulak. Sebab, peran Bulog yang bertugas menyerap gabah petani kalah lincah dan terkesan enggan menjemput hasil panen produsen.
Demikian dikeluhkan Abdul Latif (55) petani asal Desa Suka Damai, Kecamatan Pergelaran, Kabupaten Pandeglang, Banten ketika bertemu Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman dalam acara Tanam Padi, Senin (17/10). Abdul menjelaskan para tengkulak itu datang dari berbagai wiilayah, termasuk Cikarang dan Karawang, Jawa Barat serta Lampung.
“Jika harga benar-benar jatuh maka rumah akan dipenuhi padi, menunggu harga membaik. Tapi jika benar-benar kehabisan uang maka harga berapa pun akan dijual dan itu benar-benar menguntungkan tengkulak,” ungkapnya di di Pandeglang, Banten.
Seperti diketahui, harga gabah kering giling (GKG) di Kecamatan Pergelaran itu berubah-ubah, terkadang 4.600 rupiah per kilo gram (kg), selang beberapa rumah atau beberapa hari turun lagi ke harga 4.200 rupiah per kg dan selanjutnya anjlok hingga 3.700 rupiah per kg. Angka tersebut jauh dari Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar 4.600 rupiah per kg dan 3.750 ruiah per kg untuk Gabah Kering Panen (GKP).
Biaya Terkuras
Fakta tentang tengkulak itu pun dibenarkan pula oleh Sarti (34), petani lain di Padeglang. Menurutnya, penjualan gabah petani ke tengkulak karena Bulog enggan menjemput bola. Bulog disebut jarang menyerap hasil panen petani di daerah Suka Damai sehingga para petani dengan terpaksa menjual ke tengkulak meskipun harganya tidak sesuai.
Anjloknya harga di tingkat petani membuat mereka kesulitan untuk bekerja lagi pada musim tanam berikutnya karena kekurangan biaya. Biaya terkuras karena besarnya anggaran untuk operasional dan tidak mampu ditutupi oleh penjualan gabah ke tengkulak.
“Kami berharap Bulog bisa menyerap gabah petani, agar harganya tidak terpuruk seperti ini lagi,” paparnya.
Menyikapi kondisi itu, Mentan Amran meminta Bulog turun lapangan dan menyerap gabah petani. Mentan kesal atas adanya informasi tersebut, apalagi harganya bisa jatuh jauh di bawah HPP. Padahal, Presiden sudah menegaskan agar harga tidak boleh jauh di bawah HPP.
Mentan menegaskan Bulog sebagai lembaga yang dipercayakan untuk menyerap gabah harus membelinya. “Jika di bawah kewenangan saya, maka saya akan copot jabatan bapak,”tegasnya terhadap petugas Bulog yang datang ke lokasi tersebut.
Mentan mengatakan kesejahteraan petani harus diperhatikan, karena bekerja siang dan malam serta dengan cost yang tinggi untuk menggenjot produksi. Apabila negara tidak memperhatikan nasib mereka, akan berdampak buruk terhadap produktivitas nasional.
Karenanya, Mentan meminta Bupati Pandeglang, Irna Narulita untuk mengirim surat ke Mentan, tembusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait permasalahan pertanian di Pandeglang. ers/E-10
http://www.koran-jakarta.com/bulog-kalah-cepat-dari-tengkulak/
Di Pandeglang, Harga Gabah Kering Giling Jatuh, Jauh di Bawah HPP
PANDEGLANG – Keberadaan Badan Urusan Logistik (Bulog) yang diharapkan dapat menyerap hasil produksi, ternyata belum dapat dirasakan para petani. Lagi-lagi, petani menjadi korban dari para tengkulak yang seenaknya memainkan harga.
Produsen padi mengeluhkan ketidakstabilan harga padi di tingkat petani. Bahkan, kondisi tersebut terjadi dalam tempat dan waktu yang hampir bersamaan. Para tengkulak dilaporkan sesuka hati memainkan harga. Tak hanya itu, para tengkulak juga memanfaatkan tingginya ketergantungan petani terhadap mereka.
Bagi petani, mereka dihadapkan pada ketiadaan pilihan, selain menjual gabahnya kepada tengkulak. Sebab, peran Bulog yang bertugas menyerap gabah petani kalah lincah dan terkesan enggan menjemput hasil panen produsen.
Demikian dikeluhkan Abdul Latif (55) petani asal Desa Suka Damai, Kecamatan Pergelaran, Kabupaten Pandeglang, Banten ketika bertemu Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman dalam acara Tanam Padi, Senin (17/10). Abdul menjelaskan para tengkulak itu datang dari berbagai wiilayah, termasuk Cikarang dan Karawang, Jawa Barat serta Lampung.
“Jika harga benar-benar jatuh maka rumah akan dipenuhi padi, menunggu harga membaik. Tapi jika benar-benar kehabisan uang maka harga berapa pun akan dijual dan itu benar-benar menguntungkan tengkulak,” ungkapnya di di Pandeglang, Banten.
Seperti diketahui, harga gabah kering giling (GKG) di Kecamatan Pergelaran itu berubah-ubah, terkadang 4.600 rupiah per kilo gram (kg), selang beberapa rumah atau beberapa hari turun lagi ke harga 4.200 rupiah per kg dan selanjutnya anjlok hingga 3.700 rupiah per kg. Angka tersebut jauh dari Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar 4.600 rupiah per kg dan 3.750 ruiah per kg untuk Gabah Kering Panen (GKP).
Biaya Terkuras
Fakta tentang tengkulak itu pun dibenarkan pula oleh Sarti (34), petani lain di Padeglang. Menurutnya, penjualan gabah petani ke tengkulak karena Bulog enggan menjemput bola. Bulog disebut jarang menyerap hasil panen petani di daerah Suka Damai sehingga para petani dengan terpaksa menjual ke tengkulak meskipun harganya tidak sesuai.
Anjloknya harga di tingkat petani membuat mereka kesulitan untuk bekerja lagi pada musim tanam berikutnya karena kekurangan biaya. Biaya terkuras karena besarnya anggaran untuk operasional dan tidak mampu ditutupi oleh penjualan gabah ke tengkulak.
“Kami berharap Bulog bisa menyerap gabah petani, agar harganya tidak terpuruk seperti ini lagi,” paparnya.
Menyikapi kondisi itu, Mentan Amran meminta Bulog turun lapangan dan menyerap gabah petani. Mentan kesal atas adanya informasi tersebut, apalagi harganya bisa jatuh jauh di bawah HPP. Padahal, Presiden sudah menegaskan agar harga tidak boleh jauh di bawah HPP.
Mentan menegaskan Bulog sebagai lembaga yang dipercayakan untuk menyerap gabah harus membelinya. “Jika di bawah kewenangan saya, maka saya akan copot jabatan bapak,”tegasnya terhadap petugas Bulog yang datang ke lokasi tersebut.
Mentan mengatakan kesejahteraan petani harus diperhatikan, karena bekerja siang dan malam serta dengan cost yang tinggi untuk menggenjot produksi. Apabila negara tidak memperhatikan nasib mereka, akan berdampak buruk terhadap produktivitas nasional.
Karenanya, Mentan meminta Bupati Pandeglang, Irna Narulita untuk mengirim surat ke Mentan, tembusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait permasalahan pertanian di Pandeglang. ers/E-10
http://www.koran-jakarta.com/bulog-kalah-cepat-dari-tengkulak/
Warga Bergejolak, Raskin di Empat Desa Situbondo Tak Layak Makan
Senin, 17 Oktober 2016
SURYA.co.id|SITUBONDO - Jatah beras untuk warga miskin di empat desa di dua Kecamatan di Kabupaten Situbondo bermasalah.
Raskin yang disalurkan Bulog ini tidak layak konsumsi.
Empat desa itu adalah Desa Besuki dan Pesisir, Kecamatan Besuki dan Desa Alasbayur, Desa/Kecamatan Banyuglugur.
Seorang tokoh masyarakat Besuki, MA Sahran mengaku sudah mengambil sampel raskin yang telah didistribusikan ke empat desa itu.
"Raskin itu tidak layak dikonsumsi dan sangat jelek," ujar MA Sahran kepada SURYA Online.
Selain berasnya hancur, kata Sahran, raskin yang diberikan untuk warga itu bercampur menir.
"Intinya beras itu tidak layak dimakan," katanya.
Untuk itu, dia bersama warga lain berencana melapor ke DPRD agar kualitas raskin yang diberikan kepada masyarakat diperbaiki.
Hingga berita diunggah kepala Gudang Bulog di Desa Klatakan, Kecamatan Kendit tidak berhasil dikonfirmasi karena ada acara keluar kota.
"Bapak tidak ada dan pergi ke Surabaya," kata M Arifin, petugas Satpam kepada SURYA Online.
http://surabaya.tribunnews.com/2016/10/17/warga-bergejolak-raskin-di-empat-desa-situbondo-tak-layak-makan
SURYA.co.id|SITUBONDO - Jatah beras untuk warga miskin di empat desa di dua Kecamatan di Kabupaten Situbondo bermasalah.
Raskin yang disalurkan Bulog ini tidak layak konsumsi.
Empat desa itu adalah Desa Besuki dan Pesisir, Kecamatan Besuki dan Desa Alasbayur, Desa/Kecamatan Banyuglugur.
Seorang tokoh masyarakat Besuki, MA Sahran mengaku sudah mengambil sampel raskin yang telah didistribusikan ke empat desa itu.
"Raskin itu tidak layak dikonsumsi dan sangat jelek," ujar MA Sahran kepada SURYA Online.
Selain berasnya hancur, kata Sahran, raskin yang diberikan untuk warga itu bercampur menir.
"Intinya beras itu tidak layak dimakan," katanya.
Untuk itu, dia bersama warga lain berencana melapor ke DPRD agar kualitas raskin yang diberikan kepada masyarakat diperbaiki.
Hingga berita diunggah kepala Gudang Bulog di Desa Klatakan, Kecamatan Kendit tidak berhasil dikonfirmasi karena ada acara keluar kota.
"Bapak tidak ada dan pergi ke Surabaya," kata M Arifin, petugas Satpam kepada SURYA Online.
http://surabaya.tribunnews.com/2016/10/17/warga-bergejolak-raskin-di-empat-desa-situbondo-tak-layak-makan
Kualitas Raskin Rendah, Wabub Nias Barat Surati Bulog Gunungsitoli
Senin, 17 Oktober 2016
KBRN, Gunungsitoli : Menindaklanjuti laporan masyarakat terkait adanya temuan beras berkualitas rendah yang dibagikan oleh pihak Bulog Gunungsitoli kepada masyarakat yang kurang mampu, Pemerintah Kabupaten Nias Barat langsung menyurati Kansilog Gunungsitoli.
“Telah dilayangkan surat kepada pihak Bulog agar segera menarik dan mengganti beras raskin/rastra yang tidak layak dikonsumsi itu kepada masyarakat,” ujar Wakil Bupati Nias Barat Khenoki Waruwu, Senin (17/10/2016).
Menurut Khenoki, Rastra yang disalurkan oleh pihak Bulog tersebut untuk periode September-Oktober 2016, dan hal ini cukup meresahkan dan merugikan masyarakat penerima manfaat.
“Saya ajak masyarakat tidak terprovokasi dan dapat menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, karena di media sosial terdapat oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab melempar isu dan menjelek-jelekkan pemerintah atas insiden ini,” ungkap Khenoki.
Sementara itu, saat dikonfirmasi mewakili Kakansilog Gunungsitoli, Diki kepada RRI menyampaikan pihak Bulog tidak ada unsur kesengajaan membagikan beras tersebut kepada masyarakat penerima manfaat, meski demikian pihaknya akan menghubungi pihak kecamatan untuk mendata.
“Secara resmi kita belum mendapatkan surat dari Pemkab Nias barat, meski demikian kita telah menghubungi pihak Kecamatan untuk melakukan pendataan khusus kepada masyarakat penerima manfaat rastra yang diisukan terdapat di Kecamatan Mandrehe,” tutur Diki.
Hingga saat ini, kata Diki, pihaknya masih belum menerima Surat dari Pemerintah kabupaten Nias Barat maupun laporan secara resmi dari pihak kecamatan atas dugaan adanya beras miskin/beras sejahtera yang telah disalurkan kepada keluarga penerima manfaat. (IJZ/HF)
KBRN, Gunungsitoli : Menindaklanjuti laporan masyarakat terkait adanya temuan beras berkualitas rendah yang dibagikan oleh pihak Bulog Gunungsitoli kepada masyarakat yang kurang mampu, Pemerintah Kabupaten Nias Barat langsung menyurati Kansilog Gunungsitoli.
“Telah dilayangkan surat kepada pihak Bulog agar segera menarik dan mengganti beras raskin/rastra yang tidak layak dikonsumsi itu kepada masyarakat,” ujar Wakil Bupati Nias Barat Khenoki Waruwu, Senin (17/10/2016).
Menurut Khenoki, Rastra yang disalurkan oleh pihak Bulog tersebut untuk periode September-Oktober 2016, dan hal ini cukup meresahkan dan merugikan masyarakat penerima manfaat.
“Saya ajak masyarakat tidak terprovokasi dan dapat menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, karena di media sosial terdapat oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab melempar isu dan menjelek-jelekkan pemerintah atas insiden ini,” ungkap Khenoki.
Sementara itu, saat dikonfirmasi mewakili Kakansilog Gunungsitoli, Diki kepada RRI menyampaikan pihak Bulog tidak ada unsur kesengajaan membagikan beras tersebut kepada masyarakat penerima manfaat, meski demikian pihaknya akan menghubungi pihak kecamatan untuk mendata.
“Secara resmi kita belum mendapatkan surat dari Pemkab Nias barat, meski demikian kita telah menghubungi pihak Kecamatan untuk melakukan pendataan khusus kepada masyarakat penerima manfaat rastra yang diisukan terdapat di Kecamatan Mandrehe,” tutur Diki.
Hingga saat ini, kata Diki, pihaknya masih belum menerima Surat dari Pemerintah kabupaten Nias Barat maupun laporan secara resmi dari pihak kecamatan atas dugaan adanya beras miskin/beras sejahtera yang telah disalurkan kepada keluarga penerima manfaat. (IJZ/HF)
BKP Cianjur Larang Bulog Salurkan Raskin Jelek
Senin, 17 Oktober 2016
POJOKJABAR.com, CIANJUR – Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kabupaten Cianjur pantau kualitas beras miskin (Raskin). Menyusul maraknya beras miskin berkualitas jelek seperti berkutu di sejumlah wilayah di Kabupaten Cianjur.
Kabid Distribusi dan Akses Pangan Badan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Cianjur, Abdul Hanan Sukmana menjelaskan, banyaknya beras miskin berkualitas jelek adalah sebuah ironi. Oleh karenanya, pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan bulog agar tidak menyalurkan beras miskin berkualitas jelek.
“Setiap sebulan sekali kami terjun ke lapangan untuk mengecek kondisi beras. Tak hanya itu, kami pun sudah beberapa kali meminta kepada pihak bulog agar tidak menyalurkan beras berkualitas jelek kepada masyarakat,” jelasnya.
Menurutnya, beras miskin yang dikirim berasal dari daerah Cirebon, Tasikmalaya, dan Jawa Timur tersimpan lama dan terjadi kelembaban. Selain itu, karena kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi beras miskin yang tinggi. Sehingga beras yang seharusnya belum dipanen menjadi terpaksa harus dipanen muda.
“Beras muda denga kualitas kadar 14 persen secara otomatis akan berdampak pada kualitas beras yang jelek,” tuturnya.
Saat ini para petani di Kabupaten Cianjur belum siap menyediakan kebutuhan beras miskin, sehingga Pemerintah Kabupaten Cianjur harus terpaksa memasok beras dari luar daerah. Meski begitu, kami menghimbau kepada masyarakat jika menemukan beras miskin dengan kualitas jelek segera melaporkan kepada RT, desa, kecamatan, Badan Ketahan Pangan maupun bulog.
POJOKJABAR.com, CIANJUR – Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kabupaten Cianjur pantau kualitas beras miskin (Raskin). Menyusul maraknya beras miskin berkualitas jelek seperti berkutu di sejumlah wilayah di Kabupaten Cianjur.
Kabid Distribusi dan Akses Pangan Badan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Cianjur, Abdul Hanan Sukmana menjelaskan, banyaknya beras miskin berkualitas jelek adalah sebuah ironi. Oleh karenanya, pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan bulog agar tidak menyalurkan beras miskin berkualitas jelek.
“Setiap sebulan sekali kami terjun ke lapangan untuk mengecek kondisi beras. Tak hanya itu, kami pun sudah beberapa kali meminta kepada pihak bulog agar tidak menyalurkan beras berkualitas jelek kepada masyarakat,” jelasnya.
Menurutnya, beras miskin yang dikirim berasal dari daerah Cirebon, Tasikmalaya, dan Jawa Timur tersimpan lama dan terjadi kelembaban. Selain itu, karena kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi beras miskin yang tinggi. Sehingga beras yang seharusnya belum dipanen menjadi terpaksa harus dipanen muda.
“Beras muda denga kualitas kadar 14 persen secara otomatis akan berdampak pada kualitas beras yang jelek,” tuturnya.
Saat ini para petani di Kabupaten Cianjur belum siap menyediakan kebutuhan beras miskin, sehingga Pemerintah Kabupaten Cianjur harus terpaksa memasok beras dari luar daerah. Meski begitu, kami menghimbau kepada masyarakat jika menemukan beras miskin dengan kualitas jelek segera melaporkan kepada RT, desa, kecamatan, Badan Ketahan Pangan maupun bulog.
Mentan Janji Pecat PNS atau Pegawai Bulog yang Mainkan Harga ke Petani
Senin, 17 Oktober 2016
Pandeglang - Menteri Pertanian Amran Sulaiman berjanji akan memecat siapapun pejabat pertanian atau Bulog yang bermain-main dengan harga padi dan jagung. Hal ini sebagaimana ia sampaikan saat berbincang dengan petani padi dari Kecamatan Pagelaran, Pandeglang, Banten pada Senin, (17/10/2016).
Begitu ada petani padi bercerita tentang harga gabah yang kadang naik turun. Amran langsung memanggil pejabat Bulog yang kebetulan hadir. Ia meminta untuk mengecek terkait kebenaran harga jual gabah padi di bawah HPP sebesar Rp 3.700/kilogram (kg).
"Tolong tulis, bahwa harga yang di bawah ketentuan pertanian, aku pecat. Semua yang main-main, siapapun yang menyakiti rakyat, tidak ada kompromi dari saya," ujar Amran.
Arman juga meminta Bupati Pandeglang, Irna Narulita, agar bersurat dengan Bulog setempat terkait dengan keluhan petani yang ia temui di Pandeglang.
Menurut Arman, atas perintah dari presiden, harga jagung saat ini tidak boleh di bawah minimal Rp 3.150/kg dan gabah beras Rp 3.700/kg. Kebetulan menurutnya, saat ini harga jagung sedang baik.
Ia juga mengingatkan ketika harga itu dimainkan akan memberikan kerugian sampai puluhan triliun bagi petani-petani di Indonesia. Jika harga gabah padi turun Rp 500 atau Rp 1.000 saja, menurut Amran, petani akan merugi.
Oleh sebab itu, saat ini menurut Amran pihaknya akan menjaga harga sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh kementerian pertanian. Karena jika petani rugi, Amran takut petani-petani di Indonesia akan beralih menjadi begal, pengangguran atau bahkan menjadi simpatisan teroris.
"Kalau rugi petani mikir nggak nanam lagi, anaknya nggak jadi petani. Kalau nggak jadi petani dia jadi ISIS, jadi pengangguran, jadi begal," ujar Amran. (bri/ang)
Pandeglang - Menteri Pertanian Amran Sulaiman berjanji akan memecat siapapun pejabat pertanian atau Bulog yang bermain-main dengan harga padi dan jagung. Hal ini sebagaimana ia sampaikan saat berbincang dengan petani padi dari Kecamatan Pagelaran, Pandeglang, Banten pada Senin, (17/10/2016).
Begitu ada petani padi bercerita tentang harga gabah yang kadang naik turun. Amran langsung memanggil pejabat Bulog yang kebetulan hadir. Ia meminta untuk mengecek terkait kebenaran harga jual gabah padi di bawah HPP sebesar Rp 3.700/kilogram (kg).
"Tolong tulis, bahwa harga yang di bawah ketentuan pertanian, aku pecat. Semua yang main-main, siapapun yang menyakiti rakyat, tidak ada kompromi dari saya," ujar Amran.
Arman juga meminta Bupati Pandeglang, Irna Narulita, agar bersurat dengan Bulog setempat terkait dengan keluhan petani yang ia temui di Pandeglang.
Menurut Arman, atas perintah dari presiden, harga jagung saat ini tidak boleh di bawah minimal Rp 3.150/kg dan gabah beras Rp 3.700/kg. Kebetulan menurutnya, saat ini harga jagung sedang baik.
Ia juga mengingatkan ketika harga itu dimainkan akan memberikan kerugian sampai puluhan triliun bagi petani-petani di Indonesia. Jika harga gabah padi turun Rp 500 atau Rp 1.000 saja, menurut Amran, petani akan merugi.
Oleh sebab itu, saat ini menurut Amran pihaknya akan menjaga harga sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh kementerian pertanian. Karena jika petani rugi, Amran takut petani-petani di Indonesia akan beralih menjadi begal, pengangguran atau bahkan menjadi simpatisan teroris.
"Kalau rugi petani mikir nggak nanam lagi, anaknya nggak jadi petani. Kalau nggak jadi petani dia jadi ISIS, jadi pengangguran, jadi begal," ujar Amran. (bri/ang)
Bulog Serang Salurkan Raskin Berkutu, Warga Mengeluh
Senin, 17 Oktober 2016
INDOPOS.CO.ID –Sejumlah warga penerima manfaat Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS –PM) beras untuk orang miskin (Raskin) di wilayah Kota Serang, Banten, lagi-lagi mengeluhkan kualitas dan kuantitas raskin yang masih jauh dengan petunjuk dalam pedoman umum raskin.
Raskin hasil pengadaan tahun 2016 itu selain kotor, berbau apek, berdebu, juga berkutu, dengan pecahan menir yang diduga hingga mencapai 30 persen, sehingga banyak dari warga yang menolak menerima jatah raskin tersebut.
Dari dua isi karung raskin yang diperlihatkan kepada indopos.co.id oleh seorang warga, ternyata volumenya pun susut setengah kilogram. ”Raskin ini kiriman bulan ini,” ungkap Nedi, seorang mahasiswa yang mengadvokasi warga Kota Serang, Minggu (16/10).
Nedi menduga, seluruh raskin hasil pengadaan tahun 2016 ini kualitas dan kuantitasnya tidak sesuai ebngan pedum Raskin. Karena hasil investigasi pihaknya, beberapa sumber internal Bulog pun mensinyalir, raskin tidak layak distribusi ini volumenya bisa mencapai ratusan ton.
”Kami mencurgai pegawai yang membidangi pengadaan dan yang di bagian gudang bermain tidak profesional. Lagi pula, raskin itukan diangkut dari gudang Bulog, bukan dari gudang milik mitra,” ujar Nedi, yang selama ini aktif memantau distribusi raskin di wilayah kerja Subdivre Serang dan Subdivre Lebak.
Sebelumnya, warga juga menuding Bulog Subdivre Serang menyalurkan beras berkutu dan berwarna kuning yang tidak layak kepada RTS-PM di Kelurahan Dalung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang bulan lalu.
Kasi Kesos Kelurahan Dalung, Jasmara kepada wartawan saat itu mengugkapkan, pihaknya menemukan raskin yang dikirim oleh Bulog Subdivre Serang sebanyak 47 karung atau setara 705 kilogram berkutu. Bahkan, beras itu sudah berubah warna menjadi kuning, dan tidak layak untuk dikonsumsi.
Saat itu, pihaknya berharap kepada Satgas Raskin Subdivre Bulog Serang, untuk meneliti terlebih dahulu kualitas raskin sebelum didistribusikan kepada masyarakat,agar raskin yang diterima oleh RTS-PM benar benar beras yang layak untuk dikonsumsi oleh manusia. ”Jangankan manusia, ayam pun diberi beras beginian tidak akan mau makan,” cetusnya.
Darman, seorang warga yang mengaku sempat membeli raskin tersebut menuturkan, selain berwarna kuning dan berkutu, beras juga mengeluarkan aroma tidak sedap. ”Berasnya aja bau dan berkutu,” katanya.
Kepala Seksi Pelayanan Pelanggan (Kasi PP) Bulog Subdivre Serang, Khaerul, menyatakan akan melaporkan temuan warga ini kepada manajemen Subdivre. ”Terima kasih informasinya. Temuan ini akan saya sampaikan ke manajemen. Nanti kami infokan perkembangannya,” ujar Khaerul kepada INDOPOS saat dikonfirmasi melalui telepon seluler. (ari/yas)
INDOPOS.CO.ID –Sejumlah warga penerima manfaat Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS –PM) beras untuk orang miskin (Raskin) di wilayah Kota Serang, Banten, lagi-lagi mengeluhkan kualitas dan kuantitas raskin yang masih jauh dengan petunjuk dalam pedoman umum raskin.
Raskin hasil pengadaan tahun 2016 itu selain kotor, berbau apek, berdebu, juga berkutu, dengan pecahan menir yang diduga hingga mencapai 30 persen, sehingga banyak dari warga yang menolak menerima jatah raskin tersebut.
Dari dua isi karung raskin yang diperlihatkan kepada indopos.co.id oleh seorang warga, ternyata volumenya pun susut setengah kilogram. ”Raskin ini kiriman bulan ini,” ungkap Nedi, seorang mahasiswa yang mengadvokasi warga Kota Serang, Minggu (16/10).
Nedi menduga, seluruh raskin hasil pengadaan tahun 2016 ini kualitas dan kuantitasnya tidak sesuai ebngan pedum Raskin. Karena hasil investigasi pihaknya, beberapa sumber internal Bulog pun mensinyalir, raskin tidak layak distribusi ini volumenya bisa mencapai ratusan ton.
”Kami mencurgai pegawai yang membidangi pengadaan dan yang di bagian gudang bermain tidak profesional. Lagi pula, raskin itukan diangkut dari gudang Bulog, bukan dari gudang milik mitra,” ujar Nedi, yang selama ini aktif memantau distribusi raskin di wilayah kerja Subdivre Serang dan Subdivre Lebak.
Sebelumnya, warga juga menuding Bulog Subdivre Serang menyalurkan beras berkutu dan berwarna kuning yang tidak layak kepada RTS-PM di Kelurahan Dalung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang bulan lalu.
Kasi Kesos Kelurahan Dalung, Jasmara kepada wartawan saat itu mengugkapkan, pihaknya menemukan raskin yang dikirim oleh Bulog Subdivre Serang sebanyak 47 karung atau setara 705 kilogram berkutu. Bahkan, beras itu sudah berubah warna menjadi kuning, dan tidak layak untuk dikonsumsi.
Saat itu, pihaknya berharap kepada Satgas Raskin Subdivre Bulog Serang, untuk meneliti terlebih dahulu kualitas raskin sebelum didistribusikan kepada masyarakat,agar raskin yang diterima oleh RTS-PM benar benar beras yang layak untuk dikonsumsi oleh manusia. ”Jangankan manusia, ayam pun diberi beras beginian tidak akan mau makan,” cetusnya.
Darman, seorang warga yang mengaku sempat membeli raskin tersebut menuturkan, selain berwarna kuning dan berkutu, beras juga mengeluarkan aroma tidak sedap. ”Berasnya aja bau dan berkutu,” katanya.
Kepala Seksi Pelayanan Pelanggan (Kasi PP) Bulog Subdivre Serang, Khaerul, menyatakan akan melaporkan temuan warga ini kepada manajemen Subdivre. ”Terima kasih informasinya. Temuan ini akan saya sampaikan ke manajemen. Nanti kami infokan perkembangannya,” ujar Khaerul kepada INDOPOS saat dikonfirmasi melalui telepon seluler. (ari/yas)
Kualitas Raskin di Kecamatan Tanara Sangat Buruk
Senin, 17 Oktober 2016
SerangTimur.Com, Tanara I Sebanyak 350 Rumah Tangga Sasaran (RTS) di Desa Bendung Kecamatan Tarana, Kabupaten Serang, Banten, Jum’at (14/10/2916), telah menerima beras miskin (raskin). Namun, beras tersebut sangat mengecewakan karena tidak layak konsumsi.
Beras Raskin yang tiba pukul 14.30 wib di kantor Desa Bendung itu kondisinya 50% terdapat menir, bahkan banyak batu krikil nya.
Seperti yang dikatakan Jamal warga yang mendapat jatah Raskin mengeluhkan dengan kwalitas beras yang diterima.
“Ini bukan beras tapi buat makan ayam. Sudah berasnya kuning, banyak krikil, bau, bahkan sudah hampir jadi menir,” ucapnya.
Sementara Kepala Desa Bendung saat akan dikonfirmasi soal kwalitas beras Raskin yang diterima dari pihak bulog namun sedang tidak ada di tempat. Sehingga para RT yang ada juga bingung atas jatah kiriman Raskin tersebut, mau dikembalikan atau tidak.
Menanggapi hal tersebut Bupati Serang Tatu Chasanah melalui WhatShap mengakui bahwa kualitas raskin untuk wilayah DKI dan Banten sangat buruk.
“Iya memang kualitas Raskin untuk wilayah DKI dan Banten sangat buruk, maka perlu kontrol dan diawasi. Namun pihak kami sudah menyampaikan ke Camat kemarin sore agar mengembalikan lagi beras Raskin ke bulog. Insya allah kami akan intens dan fokus dengan urusan masyarakat kecil, kasihan juga mereka,” ujarnya dalam petikan WhatShap nya. (Ja)
SerangTimur.Com, Tanara I Sebanyak 350 Rumah Tangga Sasaran (RTS) di Desa Bendung Kecamatan Tarana, Kabupaten Serang, Banten, Jum’at (14/10/2916), telah menerima beras miskin (raskin). Namun, beras tersebut sangat mengecewakan karena tidak layak konsumsi.
Beras Raskin yang tiba pukul 14.30 wib di kantor Desa Bendung itu kondisinya 50% terdapat menir, bahkan banyak batu krikil nya.
Seperti yang dikatakan Jamal warga yang mendapat jatah Raskin mengeluhkan dengan kwalitas beras yang diterima.
“Ini bukan beras tapi buat makan ayam. Sudah berasnya kuning, banyak krikil, bau, bahkan sudah hampir jadi menir,” ucapnya.
Sementara Kepala Desa Bendung saat akan dikonfirmasi soal kwalitas beras Raskin yang diterima dari pihak bulog namun sedang tidak ada di tempat. Sehingga para RT yang ada juga bingung atas jatah kiriman Raskin tersebut, mau dikembalikan atau tidak.
Menanggapi hal tersebut Bupati Serang Tatu Chasanah melalui WhatShap mengakui bahwa kualitas raskin untuk wilayah DKI dan Banten sangat buruk.
“Iya memang kualitas Raskin untuk wilayah DKI dan Banten sangat buruk, maka perlu kontrol dan diawasi. Namun pihak kami sudah menyampaikan ke Camat kemarin sore agar mengembalikan lagi beras Raskin ke bulog. Insya allah kami akan intens dan fokus dengan urusan masyarakat kecil, kasihan juga mereka,” ujarnya dalam petikan WhatShap nya. (Ja)
Senin, 17 Oktober 2016
Warga Resah, DPRD Panggil Bulog
Senin, 17 Oktober 2016
LUWUK– Kasus beras miskin (raskin) tak layak konsumsi, belum juga selesai. Kembali ditemukan beras bercampur warna hitam dan kondisi rusak ditemukan pada sejumlah desa di Kecamatan Luwuk Timur. Komisi 1 DPRD Banggai berniat memanggil pihak Bulog Divre Luwuk mengklarifikasinya.
Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Banggai, Suharto Yinata kepada sejumlah wartawan, Jumat (14/10), mengatakan, saat melakukan kunjungan kerja di Desa Boitan Banpres I dan Desa Pohi, Kecamatan Luwuk Timur ditemukan raskin yang tidak layak konsumsi. “Berasnya bercampur bercak hitam dan pecah-pecah. Baunya juga tidak sedap,” kata Suharto. Warga lanjut politikus Partai Hanura ini, sudah resah. Sebab kasus raskin tak layak konsumsi masih saja terjadi.
Ia berjanji menyikapi serius keluhan warga desa itu. Sehingga komisinya akan mengundang Dolog Luwuk untuk mengklarifikasi atas masih beredarnya raskin tak layak konsumsi tersebut. Suharto yakin tak hanya di desa Luwuk Timur yang terjadi seperti itu. Akan tetapi banyak desa mengalami hal serupa.
Pihaknya proaktif dengan persoalan ini. Sebab menyentuh langsung pada kebutuhan masyarakat. Hal ini tentu saja lanjut Suharto, erat kaitannya dengan visi misi pemerintahan bahwa mengedepankan pelayanan publik. “Memang partai saya tidak mendukung pada pilkada lalu. Tapi setelah menjadi bupati dan wakil bupati, punya keharusan membackup visi dan misi bupati dan wakil bupati Banggai,” kata Sekretaris DPC Partai Hanura Banggai ini.
Catatan koran ini, pada Rabu (5/10), warga Desa Jayabakti, Kecamatan Pagimana mengeluhkan yang berwarna dan beraroma tak sedap. Kemudian Kamis (6/10) giliran warga di Desa Bunga, Kecamatan Luwuk Utara yang mengeluhkan beras yang sejatinya dari pemerintah itu. Sebab, Selain kondisi beras yang kotor dan berwarna kusam kekuning-kuningan.
Saat dikonfirmasi, salah seorang petugas Bulog Divre Luwuk, Alpius, ketika melakukan penyaluran raskin di Desa Lambangan, Kecamatan Pagimana, mengakui, bahwa beras yang disalurkan saat itu adalah beras sisa bulan lalu yang berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan. (yan)
http://news.luwukpost.info/2016/10/17/warga-resah-dprd-panggil-bulog.html
LUWUK– Kasus beras miskin (raskin) tak layak konsumsi, belum juga selesai. Kembali ditemukan beras bercampur warna hitam dan kondisi rusak ditemukan pada sejumlah desa di Kecamatan Luwuk Timur. Komisi 1 DPRD Banggai berniat memanggil pihak Bulog Divre Luwuk mengklarifikasinya.
Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Banggai, Suharto Yinata kepada sejumlah wartawan, Jumat (14/10), mengatakan, saat melakukan kunjungan kerja di Desa Boitan Banpres I dan Desa Pohi, Kecamatan Luwuk Timur ditemukan raskin yang tidak layak konsumsi. “Berasnya bercampur bercak hitam dan pecah-pecah. Baunya juga tidak sedap,” kata Suharto. Warga lanjut politikus Partai Hanura ini, sudah resah. Sebab kasus raskin tak layak konsumsi masih saja terjadi.
Ia berjanji menyikapi serius keluhan warga desa itu. Sehingga komisinya akan mengundang Dolog Luwuk untuk mengklarifikasi atas masih beredarnya raskin tak layak konsumsi tersebut. Suharto yakin tak hanya di desa Luwuk Timur yang terjadi seperti itu. Akan tetapi banyak desa mengalami hal serupa.
Pihaknya proaktif dengan persoalan ini. Sebab menyentuh langsung pada kebutuhan masyarakat. Hal ini tentu saja lanjut Suharto, erat kaitannya dengan visi misi pemerintahan bahwa mengedepankan pelayanan publik. “Memang partai saya tidak mendukung pada pilkada lalu. Tapi setelah menjadi bupati dan wakil bupati, punya keharusan membackup visi dan misi bupati dan wakil bupati Banggai,” kata Sekretaris DPC Partai Hanura Banggai ini.
Catatan koran ini, pada Rabu (5/10), warga Desa Jayabakti, Kecamatan Pagimana mengeluhkan yang berwarna dan beraroma tak sedap. Kemudian Kamis (6/10) giliran warga di Desa Bunga, Kecamatan Luwuk Utara yang mengeluhkan beras yang sejatinya dari pemerintah itu. Sebab, Selain kondisi beras yang kotor dan berwarna kusam kekuning-kuningan.
Saat dikonfirmasi, salah seorang petugas Bulog Divre Luwuk, Alpius, ketika melakukan penyaluran raskin di Desa Lambangan, Kecamatan Pagimana, mengakui, bahwa beras yang disalurkan saat itu adalah beras sisa bulan lalu yang berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan. (yan)
http://news.luwukpost.info/2016/10/17/warga-resah-dprd-panggil-bulog.html
Kualitas Raskin di Kecamatan Tanara Sangat Buruk
Minggu, 16 Oktober 2016
SerangTimur.Com, Tanara I Sebanyak 350 Rumah Tangga Sasaran (RTS) di Desa Bendung Kecamatan Tarana, Kabupaten Serang, Banten, Jum’at (14/10/2916), telah menerima beras miskin (raskin). Namun, beras tersebut sangat mengecewakan karena tidak layak konsumsi.
Beras Raskin yang tiba pukul 14.30 wib di kantor Desa Bendung itu kondisinya 50% terdapat menir, bahkan banyak batu krikil nya.
Seperti yang dikatakan Jamal warga yang mendapat jatah Raskin mengeluhkan dengan kwalitas beras yang diterima.
“Ini bukan beras tapi buat makan ayam. Sudah berasnya kuning, banyak krikil, bau, bahkan sudah hampir jadi menir,” ucapnya.
Sementara Kepala Desa Bendung saat akan dikonfirmasi soal kwalitas beras Raskin yang diterima dari pihak bulog namun sedang tidak ada di tempat. Sehingga para RT yang ada juga bingung atas jatah kiriman Raskin tersebut, mau dikembalikan atau tidak.
Menanggapi hal tersebut Bupati Serang Tatu Chasanah melalui WhatShap mengakui bahwa kualitas raskin untuk wilayah DKI dan Banten sangat buruk.
“Iya memang kualitas Raskin untuk wilayah DKI dan Banten sangat buruk, maka perlu kontrol dan diawasi. Namun pihak kami sudah menyampaikan ke Camat kemarin sore agar mengembalikan lagi beras Raskin ke bulog. Insya allah kami akan intens dan fokus dengan urusan masyarakat kecil, kasihan juga mereka,” ujarnya dalam petikan WhatShap nya. (Ja)
SerangTimur.Com, Tanara I Sebanyak 350 Rumah Tangga Sasaran (RTS) di Desa Bendung Kecamatan Tarana, Kabupaten Serang, Banten, Jum’at (14/10/2916), telah menerima beras miskin (raskin). Namun, beras tersebut sangat mengecewakan karena tidak layak konsumsi.
Beras Raskin yang tiba pukul 14.30 wib di kantor Desa Bendung itu kondisinya 50% terdapat menir, bahkan banyak batu krikil nya.
Seperti yang dikatakan Jamal warga yang mendapat jatah Raskin mengeluhkan dengan kwalitas beras yang diterima.
“Ini bukan beras tapi buat makan ayam. Sudah berasnya kuning, banyak krikil, bau, bahkan sudah hampir jadi menir,” ucapnya.
Sementara Kepala Desa Bendung saat akan dikonfirmasi soal kwalitas beras Raskin yang diterima dari pihak bulog namun sedang tidak ada di tempat. Sehingga para RT yang ada juga bingung atas jatah kiriman Raskin tersebut, mau dikembalikan atau tidak.
Menanggapi hal tersebut Bupati Serang Tatu Chasanah melalui WhatShap mengakui bahwa kualitas raskin untuk wilayah DKI dan Banten sangat buruk.
“Iya memang kualitas Raskin untuk wilayah DKI dan Banten sangat buruk, maka perlu kontrol dan diawasi. Namun pihak kami sudah menyampaikan ke Camat kemarin sore agar mengembalikan lagi beras Raskin ke bulog. Insya allah kami akan intens dan fokus dengan urusan masyarakat kecil, kasihan juga mereka,” ujarnya dalam petikan WhatShap nya. (Ja)
Sabtu, 15 Oktober 2016
Lima Tersangka Mafia Beras Bulog Resmi Ditahan
Jum'at, 14 Oktober 2016
JAKARTA - Setelah melakukan pemeriksaan terhadap lima tersangka mafia beras, jajaran penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khsusus Bareskrim Polri resmi menahan kelimanya. Lima tersangka ini adalah Kepala Bulog Divisi Regional DKI-Banten berinisial ADI. Sementara empat orang lainnya adalah distributor beras yang memeroleh beras Bulog secara tidak resmi atau ilegal yakni Direktur Perusahaan PT Dian Sriyoni Utama berinisial CS, selanjutnya MGS, TID dan S alias A. Kelimanya ditangkap pada Kamis 13 Oktober 2016 ditempat yang berbeda.
"Sudah resmi kita tahan untuk 20 hari ke depan," kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Agung Setya melalui pesan singkatnya di Jakarta, Jumat (14/10/2016). Bareskrim Polri Gerebek Gudang Beras Oplosan di Pasar Induk Cipinang Kelima tersangka ini, terang Agung akan ditahan di rumah tahanan (rutan) Polda Metro Jaya. Alasan penahanan tersangka tersebut menurutnya untuk mempercepat proses penyidikan. "Kita ingin mempercepat proses penyidikan jadi kita tahan di rutan Polda Metro," kata Agung. Sebelumnya, kasus ini diungkap Bareskrim di Pasar Cipinang Induk Jakarta Timur. Para pelaku tertangkap tangan mengoplos beras Bulog bersubsidi dari Thailand dengan beras dari Demak. Penggerebekan dilakukan Kamis 6 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 WIB. Sementara itu, Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar menjelaskan beras Bulog adalah beras impor yang digunakan sebagai cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog dengan dana APBN. Beras tersebut diperuntukkan untuk kegiatan operasi pasar dalam rangka menstabilkan harga beras nasional sekaligus menjaga stok pasokan beras dalam negeri. "Seharusnya CBP ini hanya boleh didistribusikan kepada distributor resmi yang ditunjuk pemerintah. Namun faktanya terjadi penyimpangan dalam proses distribusi yang dilakukan Bulog. Ternyata yang melakukan distribusi CBP ini tidak berizin dan bukan distributor yang ditunjuk pemerintah," katanya. Karena perbuatan tersangka, akan membawa dampak kepada stabilitas harga beras nasional yang nantinya, terang Boy akan berpengaruh kepada perekonomian masyarakat Indonesia. "Ini beras cadangan tapi distribusi tidak tepat sasaran malah diberikan kepada pihak tidak berizin," katanya. Atas perbuatannya, kelima tersangka dijerat dengan pasal berlapis yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 139 jo Pasal 81 Ayat (1) dan Pasal 141 jo Pasal 89. Lalu Undang-Undang nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 110 jo Pasal 36, Undang-Undang Nomor 9 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 62 jo Pasal 8, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tipikor dan Undang-Undang nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU.
(wal)
http://news.okezone.com/read/2016/10/14/337/1515141/lima-tersangka-mafia-beras-bulog-resmi-ditahan
JAKARTA - Setelah melakukan pemeriksaan terhadap lima tersangka mafia beras, jajaran penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khsusus Bareskrim Polri resmi menahan kelimanya. Lima tersangka ini adalah Kepala Bulog Divisi Regional DKI-Banten berinisial ADI. Sementara empat orang lainnya adalah distributor beras yang memeroleh beras Bulog secara tidak resmi atau ilegal yakni Direktur Perusahaan PT Dian Sriyoni Utama berinisial CS, selanjutnya MGS, TID dan S alias A. Kelimanya ditangkap pada Kamis 13 Oktober 2016 ditempat yang berbeda.
"Sudah resmi kita tahan untuk 20 hari ke depan," kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Agung Setya melalui pesan singkatnya di Jakarta, Jumat (14/10/2016). Bareskrim Polri Gerebek Gudang Beras Oplosan di Pasar Induk Cipinang Kelima tersangka ini, terang Agung akan ditahan di rumah tahanan (rutan) Polda Metro Jaya. Alasan penahanan tersangka tersebut menurutnya untuk mempercepat proses penyidikan. "Kita ingin mempercepat proses penyidikan jadi kita tahan di rutan Polda Metro," kata Agung. Sebelumnya, kasus ini diungkap Bareskrim di Pasar Cipinang Induk Jakarta Timur. Para pelaku tertangkap tangan mengoplos beras Bulog bersubsidi dari Thailand dengan beras dari Demak. Penggerebekan dilakukan Kamis 6 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 WIB. Sementara itu, Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar menjelaskan beras Bulog adalah beras impor yang digunakan sebagai cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog dengan dana APBN. Beras tersebut diperuntukkan untuk kegiatan operasi pasar dalam rangka menstabilkan harga beras nasional sekaligus menjaga stok pasokan beras dalam negeri. "Seharusnya CBP ini hanya boleh didistribusikan kepada distributor resmi yang ditunjuk pemerintah. Namun faktanya terjadi penyimpangan dalam proses distribusi yang dilakukan Bulog. Ternyata yang melakukan distribusi CBP ini tidak berizin dan bukan distributor yang ditunjuk pemerintah," katanya. Karena perbuatan tersangka, akan membawa dampak kepada stabilitas harga beras nasional yang nantinya, terang Boy akan berpengaruh kepada perekonomian masyarakat Indonesia. "Ini beras cadangan tapi distribusi tidak tepat sasaran malah diberikan kepada pihak tidak berizin," katanya. Atas perbuatannya, kelima tersangka dijerat dengan pasal berlapis yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 139 jo Pasal 81 Ayat (1) dan Pasal 141 jo Pasal 89. Lalu Undang-Undang nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 110 jo Pasal 36, Undang-Undang Nomor 9 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 62 jo Pasal 8, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tipikor dan Undang-Undang nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU.
(wal)
http://news.okezone.com/read/2016/10/14/337/1515141/lima-tersangka-mafia-beras-bulog-resmi-ditahan
Jumat, 14 Oktober 2016
Bulog Bersiap Borong Cabai
Jum'at, 14 Oktober 2016
BADAN Urusan Logistik (Bulog) Sumatra Utara (Sumut) bersiap membeli cabai merah menyusul semakin mahalnya harga cabai merah di pasar. Seperti diketahui, harga cabai merah di Sumut melambung hingga mencapai Rp85 ribu-Rp90 ribu per kg. Bahkan, di sejumlah pasar di Kota Medan, Sumut, harga cabai merah hampir menyentuh angka Rp100 ribu per kg.
Padahal, harga cabai di petani sekitar Rp56 ribu per kg.
"Kami siap menampung cabai merah petani seperti di Tanah Karo dengan harga wajar untuk stok operasi pasar (OP)," kata Humas Bulog Divre I Sumut Rudy Adlin di Medan, Kamis (13/10). Dia menjelaskan, pekan silam Bulog menggelar operasi pasar (OP) cabai merah dengan harga Rp40 ribu per kg. Pedagang sayur-mayur di pasar Sei Sikambing Medan, Siringoringo, mengakui penjualan eceran cabai Rp10 ribu per ons.
Tingginya harga cabai juga terjadi di sejumlah daerah. Seperti di Pekanbaru, Riau, yang mencapai Rp80 ribu per kg, di Bengkulu mencapai Rp70 ribu per kg, dan di Kota Padang, Sumatra Barat, Rp60 ribu per kg. Kepala Bidang Hortikultura Dinas Pertanian Tanaman Pangan Sumbar Yustiadi menjelaskan, sekitar 60% produksi cabai Sumbar dikirim ke beberapa daerah, khususnya Riau. Menurut dia, hal itu disebabkan para tengkulak yang memborong cabai langsung ke petani. "Selisih harga ada sekitar Rp5.000-Rp10.000 per kg."
http://www.mediaindonesia.com/news/read/72062/bulog-bersiap-borong-cabai/2016-10-14
BADAN Urusan Logistik (Bulog) Sumatra Utara (Sumut) bersiap membeli cabai merah menyusul semakin mahalnya harga cabai merah di pasar. Seperti diketahui, harga cabai merah di Sumut melambung hingga mencapai Rp85 ribu-Rp90 ribu per kg. Bahkan, di sejumlah pasar di Kota Medan, Sumut, harga cabai merah hampir menyentuh angka Rp100 ribu per kg.
Padahal, harga cabai di petani sekitar Rp56 ribu per kg.
"Kami siap menampung cabai merah petani seperti di Tanah Karo dengan harga wajar untuk stok operasi pasar (OP)," kata Humas Bulog Divre I Sumut Rudy Adlin di Medan, Kamis (13/10). Dia menjelaskan, pekan silam Bulog menggelar operasi pasar (OP) cabai merah dengan harga Rp40 ribu per kg. Pedagang sayur-mayur di pasar Sei Sikambing Medan, Siringoringo, mengakui penjualan eceran cabai Rp10 ribu per ons.
Tingginya harga cabai juga terjadi di sejumlah daerah. Seperti di Pekanbaru, Riau, yang mencapai Rp80 ribu per kg, di Bengkulu mencapai Rp70 ribu per kg, dan di Kota Padang, Sumatra Barat, Rp60 ribu per kg. Kepala Bidang Hortikultura Dinas Pertanian Tanaman Pangan Sumbar Yustiadi menjelaskan, sekitar 60% produksi cabai Sumbar dikirim ke beberapa daerah, khususnya Riau. Menurut dia, hal itu disebabkan para tengkulak yang memborong cabai langsung ke petani. "Selisih harga ada sekitar Rp5.000-Rp10.000 per kg."
http://www.mediaindonesia.com/news/read/72062/bulog-bersiap-borong-cabai/2016-10-14
Kualitas Buruk, Beras Bulog Dikeluhkan Warga Bulukumba
Kamis, 13 Oktober 2016
RAKYATKU.COM, BULUKUMBA - Sejumlah masyarakat penerima beras miskin (Raskin) di Kecamatan Bulukumpa mengeluh dengan kondisi beras yang dasalurkan oleh pemerintah melalui kerjasama PT. Bulog.
Jirang, warga Kelurahan Ballasaraja, Kecamatan Bulukumpa mengeluh karena kondisi beras yang disalurkan tidak layak konsumsi sehingga memilih menjualnya lalu membeli kembali beras baru yang layak konsumsi.
"Berasnya berwana merah, hancur dan pucat. Sehingga kita ini lebih pilih dijual lagi, lalu hasilnya kita belikan beras baru yang kualitasnya lebih bagus," ungkapnya, Kamis (13/10/2016).
Menanggapinya, Pimpinan PT. Bulog Bulukumba, Abdul Kadir mengaku kalau ada beberapa karung beras Bulog yang rusak diterima masyarakat, namun menurutnya dari jumlah yang diturunkan, hanya sekira 5 persen.
"Kalau memang ada yang rusak, berasnya boleh diganti. Tinggal datang ke Kantor PT. Bulog Bulukumba untuk memperlihatkan kondisi berasnya. Dan kita akan gantikan yang bagus," ungkapnya.
Ditambahkan pula jika penyebab rusaknya beras bersubsidi itu, karena rentang waktu penyimpanannya di gudang yang cukup lama. Sehingga beras tersebut bisa saja rusak karena jamur.
"Sebelum disalurkan, memang kita selalu memilah yang terbaik untuk masyarakat konsumsi, namun kadangkala ada yang terlewat karena jumlahnya yang cukup banyak," tambahnya.
http://news.rakyatku.com/read/23936/2016/10/13/kualitas-buruk-beras-bulog-dikeluhkan-warga-bulukumba
RAKYATKU.COM, BULUKUMBA - Sejumlah masyarakat penerima beras miskin (Raskin) di Kecamatan Bulukumpa mengeluh dengan kondisi beras yang dasalurkan oleh pemerintah melalui kerjasama PT. Bulog.
Jirang, warga Kelurahan Ballasaraja, Kecamatan Bulukumpa mengeluh karena kondisi beras yang disalurkan tidak layak konsumsi sehingga memilih menjualnya lalu membeli kembali beras baru yang layak konsumsi.
"Berasnya berwana merah, hancur dan pucat. Sehingga kita ini lebih pilih dijual lagi, lalu hasilnya kita belikan beras baru yang kualitasnya lebih bagus," ungkapnya, Kamis (13/10/2016).
Menanggapinya, Pimpinan PT. Bulog Bulukumba, Abdul Kadir mengaku kalau ada beberapa karung beras Bulog yang rusak diterima masyarakat, namun menurutnya dari jumlah yang diturunkan, hanya sekira 5 persen.
"Kalau memang ada yang rusak, berasnya boleh diganti. Tinggal datang ke Kantor PT. Bulog Bulukumba untuk memperlihatkan kondisi berasnya. Dan kita akan gantikan yang bagus," ungkapnya.
Ditambahkan pula jika penyebab rusaknya beras bersubsidi itu, karena rentang waktu penyimpanannya di gudang yang cukup lama. Sehingga beras tersebut bisa saja rusak karena jamur.
"Sebelum disalurkan, memang kita selalu memilah yang terbaik untuk masyarakat konsumsi, namun kadangkala ada yang terlewat karena jumlahnya yang cukup banyak," tambahnya.
http://news.rakyatku.com/read/23936/2016/10/13/kualitas-buruk-beras-bulog-dikeluhkan-warga-bulukumba
Kepala Bulog Jakarta-Banten Jadi Tersangka Kasus Beras Oplosan
Kamis, 13 Oktober 2016
JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Badan Reserse Kriminal Polri menetapkan Kepala Bulog Divisi Regional DKI Jakarta-Banten, Agus Dwi Indirato, sebagai tersangka kasus pengoplosan beras subsidi dan beras non subsidi.
Pada Kamis (13/10/2016) siang, polisi menjemput paksa Agus Dwi dari kantornya.
"Yang bersangkutan (Agus Dwi) sudah tersangka," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Agus Rianto saat dikonfirmasi, Kamis malam.
Selain itu, penyidik juga menetapkan empat orang lainnya yang merupakan distributor beras berinisial TID, SAA, CS, dan J. Namun, Agus enggan membeberkan lebih jauh peran Agus Dwi dalam kasus ini.
"Nanti disampaikan lebih lanjut," kata Agus.
Penangkapan Agus Dwi dan empat tersangka lain dilakukan setelah menggeledah kantor Bulog Divre DKI Jakarta-Banten di Kelapa Gading, Jakarta Utara dan sejumlah tempat lainnya.
Adapun barang bukti yang disita yaitu sejumlah dokumen yang dianggap terkait dengan tindak pidana.
Salah satunya bukti transfer dari distributor tidak resmi untuk pembelian cadangan beras pemerintah.
Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri sebelumnya menyita ratusan ton beras yang telah dicampur di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur.
Di lokasi, ditemukan 152 ton beras subsidi Bulog, 10 ton beras curah merk Palm Mas dari Demak, dan 10 ton beras yang sudah dicampur.
Selain menggerebek gudang di pasar induk Cipinang, polisi juga menggerebek gudang Bulog di Jakarta Utara.
Beras oplosan antara beras impor dari Thailand dengan beras lokal Demak itu dijual pelaku ke pasaran sebagai beras premium.
Pengungkapan kasus penyelewengan beras subsidi itu berawal dari kecurigaan mengenai data Bulog Divisi Regional DKI Jakarta yang menyatakan ada pengiriman 400 ton beras dari Bulog ke PT DSU.
Padahal, perusahaan itu bukan distributor yang ditunjuk untuk menerima beras impor tersebut.
Penyidik Bareskrim kemudian menyelidiki kasus ini dan diketahui ternyata beras dari PT DSU itu mengalir ke gudang milik TI dan As.
Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Pasal 139 Undang-undang tentang Pangan, Pasal 110 Undang-undang tentang Perdagangan, Pasal 62 Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 3 ,4 dan 5 Undang-undang tentang Pencucian Uang.
JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Badan Reserse Kriminal Polri menetapkan Kepala Bulog Divisi Regional DKI Jakarta-Banten, Agus Dwi Indirato, sebagai tersangka kasus pengoplosan beras subsidi dan beras non subsidi.
Pada Kamis (13/10/2016) siang, polisi menjemput paksa Agus Dwi dari kantornya.
"Yang bersangkutan (Agus Dwi) sudah tersangka," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Agus Rianto saat dikonfirmasi, Kamis malam.
Selain itu, penyidik juga menetapkan empat orang lainnya yang merupakan distributor beras berinisial TID, SAA, CS, dan J. Namun, Agus enggan membeberkan lebih jauh peran Agus Dwi dalam kasus ini.
"Nanti disampaikan lebih lanjut," kata Agus.
Penangkapan Agus Dwi dan empat tersangka lain dilakukan setelah menggeledah kantor Bulog Divre DKI Jakarta-Banten di Kelapa Gading, Jakarta Utara dan sejumlah tempat lainnya.
Adapun barang bukti yang disita yaitu sejumlah dokumen yang dianggap terkait dengan tindak pidana.
Salah satunya bukti transfer dari distributor tidak resmi untuk pembelian cadangan beras pemerintah.
Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri sebelumnya menyita ratusan ton beras yang telah dicampur di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur.
Di lokasi, ditemukan 152 ton beras subsidi Bulog, 10 ton beras curah merk Palm Mas dari Demak, dan 10 ton beras yang sudah dicampur.
Selain menggerebek gudang di pasar induk Cipinang, polisi juga menggerebek gudang Bulog di Jakarta Utara.
Beras oplosan antara beras impor dari Thailand dengan beras lokal Demak itu dijual pelaku ke pasaran sebagai beras premium.
Pengungkapan kasus penyelewengan beras subsidi itu berawal dari kecurigaan mengenai data Bulog Divisi Regional DKI Jakarta yang menyatakan ada pengiriman 400 ton beras dari Bulog ke PT DSU.
Padahal, perusahaan itu bukan distributor yang ditunjuk untuk menerima beras impor tersebut.
Penyidik Bareskrim kemudian menyelidiki kasus ini dan diketahui ternyata beras dari PT DSU itu mengalir ke gudang milik TI dan As.
Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Pasal 139 Undang-undang tentang Pangan, Pasal 110 Undang-undang tentang Perdagangan, Pasal 62 Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 3 ,4 dan 5 Undang-undang tentang Pencucian Uang.
Langganan:
Postingan (Atom)