Rimanews - Kinerja Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) dipertanyakan. Sejauh ini Bulog dinilai belum mampu mewujudkan peningkatan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
Ketua Umum Kebangkitan Indonesia Baru (KIB), Reinhard Parapat menyebutkan, sudah seharusnya Bulog sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terlibat mengurangi kemiskinan dengan membangun industri pertanian rakyat.
Sejauh ini, kata dia, dinamika sejatinya sudah terjadi. Seperti contoh di Kabupaten Marauke, Propinsi Papua, perusahaan swasta, Medco sebut saja sudah melakukan terobosan dengan membangun 341 HA tanaman Padi dengan produksi perdana sebanyak 1,5 ton/HA tahun 2014, dengan melibatkan warga lokal.
Swasta tersebut pun sudah melakukan kerjasama yang saling menguntungkan di bidang pertanian dengan kepemilikan lahan tanah tetap dimiliki oleh warga lokal, sehingga banyak hal yang diuntungkan seperti warga lokal mendapatkan hak atas sewa tanah, bagi untung hasil produksi pertanian, dan negara sudah mendapatkan Beras sebagai bahan pokok produksi nasional tanpa harus impor dari negara tetangga.
Tentu warga pada nyatanya telah hidup lebih sejahtera yang tentunya akan berdampak terhadap kemajuan ekonomi di Kabupaten Marauke, Provinsi Papua tersebut.
"Dengan belajar dari Perusahaan swasta nasional tersebut Bulog harus merubah cara berpikir tidak lagi sebagai tempat Pengumpul Barang untuk memenuhi batas target Nasional ketersediaan bahan pokok dimasyarakat saja. Tapi lebih dari itu sudah harus berinovasi melakukan Hilirisasi Industri Pangan yang melibatkan petani dan warga lokal didaerah," ujarnya dalam pesan elektronik, Minggu (8/5/2016).
Padahal, sambung Taki sapaan karibnya, sektor Infrastukur baik jalan, Irigasi, Wadug, Dermaga, Tol Laut, Bandara, Pembangkit Listrik yang sedang dibangun besar-besaran oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Itu pun di selaraskan dengan respon cepat Kementerian terkait dan badan di sektor perkebunan, pertanian, serta pemupukan.
"Sangat disayangkan, apabila infrastuktur sudah dibangun secara masif di daerah-daerah oleh Presiden Joko Widodo, tidak diikuti dengan program peningkatan produktivitas rakyat dalam membangun, memperkuat dan menggali potensi wilayah." Tutur dia.
"Sebagaimana amat dan cita-cita sembilan program Nawacita yang diusung Presiden Joko Widodo, dalam butir ke 6 disebutkan, meningkatkan produktifiatas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa bangsa Asia lainnya," tambahnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar