Juni 30, 2015
JAKARTA (Berita) Anggota Komisi VI DPR RI H Irmadi Lubis, mengusulkan Perusahan Umum Badan Urusan Logistik ( Perum Bulog) jangan lagi berada dibawah kementerian tetapi langsung dibawah kendali Presiden atau Wakil Presiden.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumatra Utara ini sependapat bahwa denganposisi sekarang ini dimana Bulog dibawah Kementerian Badan Usaha Milik Negara ( BUMN), sulit menjalankan peranannya dengan baik karena selama ini selalu gagal menjaga stabilitas harga pangan,khususnya beras.
Agar Bulog mampu mengendalikan harga kebutuhan pokok, terutama beras, serta melakukan mandat awal pertama kali didirikan, maka Bulog sudah tepat langsung dibawah Presiden atau Wakil Presiden untuk membawahi Bulog, ” ujar anggota Komisi VI DPR RI membidangi BUMN, Perdagangan, dan Perindustrian , H Irmadi Lubis di Gedung DPR Jakarta, Selasa (30/6).
Irmadi meminta pemerintah untuk segera mengevaluasi kembali posisi Bulog yang sekarang menjadi perum. Ada baiknya juga jika keberadaan Dewan Ketahanan Pangan yang dibentuk pada erah pemerintahaan Presiden Megawati Soekarnoputri. Dimana Dewan Ketahanan Pangan yang merumuskan kebijakan, program, dan memberikan instruksi kepada Bulog.
” Dewan Ketahanan Pangan Itu yang mengevaluasi pekerjaan Bulog, dan langsung bertanggung jawab kepada presiden,tukasnya
Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F PDIP) ini berharap, dengan adanya evaluasi, kinerja Bulog akan makin baik dan mampu menstabilkan harga beras. Untuk menstabilkan harga beras bukan lagi urusan bisnis atau mencari untung, melainkan kewajiban pemerintah.
Irmadi menegaskan, Bulog hanya sebagai alat pemerintah dan yang memerintah haruslah pemerintah. Kita harus jadikan Bulog bagaimana membuat lebih baik atau mengubahnya,” katanya. (aya)
http://beritasore.com/2015/06/30/146299/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar