Rabu, 19 Agustus 2015
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan tujuh hal yang harus dijalankan para menteri Kabinet Kerja untuk memangkas hambatan-hambatan pembangunan dan investasi sehingga ekonomi Indonesia bisa lebih baik di paruh kedua 2015.
Pertama, Jokowi memerintahkan para menteri untuk menggenjot serapan anggaran yang hingga kini sudah mencapai 50 persen, sementara belanja modal pemerintah baru mencapai 20 persen. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyampaikan bahwa Presiden menilai serapan anggaran masih menjadi masalah bagi kementerian/lembaga dan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Keputusan kedua, berdasarkan pernyataan anggota Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki, yakni Presiden secara khusus meminta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk sesegera mungkin mencairkan dana sebesar Rp 270 triliun yang tersimpan di tiap Bank Pembangunan Daerah (BPD) agar dana desa bisa disalurkan.
Hal itu diamini oleh Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan. Ia menuturkan bahwa terdapat ketakutan dari pejabat-pejabat pemerintah daerah untuk mencairkan dana Rp 270 triliun yang sekarang berada di BPD. Hal itu akan bisa diatasi dengan pembentukan tim oleh Kejaksaan Agung dibantu dengan pihak kepolisian untuk melakukan upaya-upaya pencegahan.
"Jadi tidak penindakan, tapi pencegahan. Dengan demikian, ketakutan yang ada atau diciptakan ada di daerah itu bisa dikurangi, karena dengan adanya pendampingan dari Kejagung maka akan memperkecil untuk menjadi penyalahgunaan atau ketakutan untuk terjadi melanggar aturan," ujar Luhut di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (19/8).
Keputusan ketiga yaitu Jokowi memandang penting pemerintah melalukan deregulasi besar-besaran dengan memberikan kemudahan dalam periz
inan bisnis, investasi serta pengadaan barang dan jasa. Semua regulasi seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Menteri dan lain-lain yang menghambat harus dipangkas.
"Hal yang jadi konsen Presiden adalah masih banyaknya regulasi yang menghambat, maka diputuskan deregulasi sehingga memberikan kemudahan, kenyamanan bagi investor untuk masuk ke Indonesia," kata Pramono Anung.
Selanjutnya, Presiden meminta untuk dibuatkan kebijakan khusus yang memperbolehkan Perum Bulog bisa mengurus semua kebutuhan pangan strategis agar nantinya tak hanya fokus pada pengamanan cadangan beras nasional semata. Hal itu dilakukan untuk mengatasi masalah kebutuhan pangan pokok yang mengalami hejolak pasar belakangan ini.
"Presiden telah memberikan tugas khusus pada Bulog tidak hanya menyangkut persoalan beras, nanti Bulog juga akan diberikan kewenangan lainnya, misalnya daging dan komoditas lainnya yang selama ini tidak ditangani Bulog," ujar Pramono.
Teten melanjutkan, mengenai masalah ekspor dan impor, Presiden meminta agar waktu bongkar muat kapal di pelabuhan (dwelling time) harus segera dibereskan, yakni menjadi paling lama 3-4 hari sudah selesai. Masalah itu diharapkan bulan Oktober sudah beres.
Terkait hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara lain, Teten memaparkan, Presiden akan menunjuk utusan khusus ekonomi di setiap negara strategis dan pasar potensial seperti Amerika Latin, Timur Tengah, Afrika juga harus ditangani secara khusus. "Penunjukan utusan khusus ekonomi ini akan melibatkan menteri dan pengusaha," kata dia.
Terakhir, Jokowi juga meminta segera disiapkan roadmap revolusi mental, yang di dalamnya termasuk peningkatan pelayanan publik.
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150819185108-78-73213/jokowi-instruksikan-tujuh-langkah-perbaikan-ekonomi/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar