Selasa, 4 Agustus 2015
INDRAMAYU, KOMPAS — Lebih dari 20.000 hektar tanaman padi di daerah lumbung padi Jawa Barat, yakni Kabupaten Indramayu dan Cirebon, terancam gagal panen pada musim gadu tahun ini. Musim kemarau yang panjang mengakibatkan debit air Sungai Cimanuk yang melintasi Bendung Rentang di Kabupaten Majalengka susut drastis. Padahal, air dari bendung tersebut menyuplai air untuk 90.000 hektar sawah di Majalengka, Cirebon, dan Indramayu bagian timur dan tengah.
Di Kabupaten Lebak, Banten, luas tanaman padi yang gagal panen (puso) 2.045 hektar. Luas tanaman padi yang terancam kekeringan di kabupaten itu mencapai 32.247 hektar.
Gagal panen juga dialami petani di dua kecamatan di kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Lahan puso di dua kecamatan itu sekitar 200 hektar.
Pengamatan di Indramayu dan Cirebon, sejak akhir pekan lalu hingga Senin (3/8), menunjukkan, kekeringan telah meluas, bahkan ke daerah-daerah yang selama ini air irigasinya terjamin dari Waduk Jatiluhur. Indramayu merupakan wilayah barat paling parah terdampak kekeringan. Di tiga wilayah utama penghasil beras di kawasan itu, yakni Kecamatan Losarang, Gabus Wetan, dan Kandanghaur, tanaman padi yang belum genap berusia tiga bulan telah mati.
Beberapa saluran irigasi, salah satunya Saluran Sekunder Plasa di Kecamatan Gabus Wetan, telah mengering sejak dua bulan lalu. Tanaman padi di daerah itu banyak yang menguning bukan karena siap panen, melainkan tidak mendapat air. Lahan sawah pun retak-retak.
"Kalau sampai dua minggu lagi tak ada air, maka lebih dari 20.000 hektar sawah di Indramayu dan Cirebon gagal panen. Saat ini menunggu waktu saja, sebab debit air Cimanuk sudah merosot jauh," kata Karno, Ketua Dewan Air Indramayu, Senin.
Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung mencatat, debit air Sungai Cimanuk terus turun. Kisaran debit itu 10-15 meter kubik per detik setiap hari. Pada kondisi normal, debitnya 72-76 meter kubik per detik.
Dampak kekeringan itu sudah dirasakan pahitnya oleh Dasikin (62), warga Desa Rancangan, Kecamatan Gabus Wetan. "Sawah saya usia dua bulan langsung mati karena tidak ada air. Biasanya, kami mendapatkan air dari saluran irigasi Plasa. Sejak sebelum puasa, air irigasi mengering. Akibat kekeringan itu, Dasikin merugi Rp 4 juta untuk modal penanaman dan pembibitan.
Pompa dilarang
Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi BBWS, Kasno, menuturkan, pompa dilarang dipakai. Tata gilir air harus dipatuhi oleh petani. Pengamanan sumber air itu menjadi kewenangan setiap daerah. "Jika semua orang menyedot air, tata gilir air irigasi tidak berjalan. Petani saling berebutan," katanya.
Di Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak Kaprawi mengatakan, dibutuhkan antisipasi secara cepat untuk menanggulangi kekeringan, seperti penggunaan pompa.
Berdasarkan pengamatan, tanaman padi kekeringan antara lain terlihat di Desa Mekar Agung di Kecamatan Cibadak serta Desa Baros dan Pasirtangkil di Kecamatan Warunggunung.
Kekeringan di Sulawasi Selatan terjadi di wilayah barat. Sementara di wilayah timur hampir tidak terlalu bermasalah karena sawah umumnya masih mendapatkan air irigasi. Sekretaris Kelompok Tani dan Nelayan Andalan Sulsel mengatakan, beberapa kabupaten, seperti Bantaeng, Sinjai, dan Bone, telah melaporkan tanaman padi yang kekeringan dan puso.
Sementara itu, di Klaten, Jawa Tengah, sejumlah petani mengaku tidak khawatir dan tetap bersiap menanam palawija. Untuk memenuhi pasokan air, petani menggunakan sumur bor.
Dari Kabupaten Tegal muncul imbauan dari anggota Dewan Pertimbangan Himpunan Kerukunan Tani setempat, Toto Subandriyo, agar pemerintah terus menyosialisasikan sistem tanam padi yang hemat air.
Di Jawa Timur, meskipun kekeringan sudah dua bulan melanda, target produksi padi provinsi ini stabil. Hingga saat ini, Bulog Jatim telah mampu menyerap sekitar 500.000 ton setara beras, dari target 1,1 juta ton.
Di Jakarta, Direktur Pengadaan Perum Bulog Wahyu mengatakan, hingga 3 Agustus 2015, total pengadaan beras Bulog sebesar 1,7 juta ton setara beras.
Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan A Djalil di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, menyebutkan, pemerintah masih mengkaji dampak El Nino terhadap produksi dan ketersediaan pangan di Tanah Air. Hasil kajian diharapkan rampung pada pekan ini sehingga dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan apakah pemerintah perlu mengambil kebijakan membuka keran impor atau tidak.
Kementerian Pertanian diberi tugas menghitung dampak El Nino terhadap lahan yang kekeringan, dan seberapa besar dampaknya terhadap produksi pangan. Adapun Kementerian Perdagangan diberi tugas menghitung ketersediaan pangan.
Sebelumnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan tak mengimpor bahan pangan, terutama beras. Impor jadi opsi terakhir saat stok pangan menipis dan kebutuhan dalam negeri tak bisa terpenuhi dari produksi sendiri.
(REK/WIE/RWN/ETA/
REN/BAY/ODY/MAS/WHY)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/150804kompas/#/21/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar