Senin, 31 Agustus 2015
JAKARTA—
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan ada dugaan keterlibatan sindikat mafia dan praktik kartel dalam tata niaga beras dan daging di Indonesia.
Ketua KPPU, Muhammad Syarkawi Rauf mengatakan, pasokan daging dan tata niaga beras di Tanah Air saat ini dikuasai sepenuhnya oleh pedagang lebih kurang 80 persen pasokan. Para pengusaha besar di industri beras tidak hanya menguasai pasokan, tetapi juga mengendalikan harga, ujarnya.
"Sudah ada perusahaannya. Yang sudah lama kita periksa itu ada 24 perusahaan. Kita pantau perkaranya sejak 2013, 2014 dan 2015 sampai pada keyakinan bahwa ini ada masalah yang terkait dengan perilaku anti persaingan, dalam hal ini kartel," ujarnya.
"Ini pada pertengahan September bisa kita mulai (persidangan). Ya pastinya ini semua perusahaan besar semua. Ya kan yang bisa mengendalikan Kartel hanya perusahaan besar semua."
Akibat penguasaan itu, Badan Urusan Logistik (Bulog) selama ini hanya mendapat 20 persen pasokan beras dari petani lokal, katanya. Kondisi serupa terjadi di industri daging. Dari hasil pemantauan KPPU, ada upaya menahan pasokan daging yang menyebabkan kelangkaan terjadi, yang melambungkan harga di tingkat konsumen.
Muhammad mengatakan, pengusaha yang terbukti terlibat mafia dan kartel dalam persidangan akan mendapatkan sanksi. Sanksi yang diberikan berupa denda, pencabutan izin usaha, hingga pidana yang akan diproses lebih lanjut oleh kepolisian, ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Bahrodin Haiti mengatakan polisi akan terus memburu pihak-pihak yang diduga sengaja melakukan penimbunan serta yang terlibat kelangkaan daging sapi di Indonesia, di sejumlah daerah.
"Kartel ini tidak hanya terkait dengan daging. Tapi semua produk impor itu yang diduga ada penyimpangan pasti kita lakukan penyelidikan. Semua produk impor, kenapa? Karena ada usaha-usaha yang menyebabkan kita ada ketergantungan pada impor," ujarnya.
Dalam perkembangan terakhir, Polri sedang mengusut kasus dugaan pelanggaran prosedur impor atau permainan impor komoditas, yang dianggap mematikan produksi dalam negeri. Ada sedikitnya tujuh perusahaan yang sedang diperiksa terkait kasus tersebut. Bahkan untuk memberikan efek jera, Polri akan melihat kemungkinan penyertaan Undang-Undang Terorisme dalam penyidikan kasus ini.
http://www.voaindonesia.com/content/kppu-80-persen-pasokan-daging-beras-dikuasai-mafia-dan-kartel/2939025.html
Senin, 31 Agustus 2015
RI akan Impor 500 Ribu Sapi Indukan
Senin, 31 Agustus 2015
JAKARTA--Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) berniat memperbanyak peternakan sapi di dalam negeri. Salah satu strateginya, pada 2016, Kementan berancang-ancang melakukan impor sapi indukan sebanyak 500 ribu ekor.
Rencana tersebut, menurut Dirjen PKH Muladno Bashar, telah disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Ia optimistis, jika rencana tersebut terwujud, agenda swasembada sapi pun akan cepat terealisasi.
Impor sapi indukan sebanyak 500 ribu ekor, lanjut Muladno, juga berguna menambal depopulasi sapi dalam beberapa tahun terakhir. "Ini untuk mengembalikan populasi sapi paling tidak pada tingkat populasi yang sama dengan 2011, yakni 14 juta ekor sapi, dibutuhkan sapi indukan sampai 500 ribu ekor," ujarnya, akhir pekan lalu.
Muladno menuturkan, impor sapi indukan kemungkinan besar akan dilakukan oleh pemerintah melalui Perum Bulog. Sapi indukan tersebut kemudian akan dititipkan di feedlotter milik swasta karena perusahaan peternakan milik pemerintah memiliki keterbatasan kandang.
Pada tahun ini, pemerintah berencana melakukan impor sapi indukan sebanyak 30 ribu ekor. Namun, itu semua masih dalam proses pengadaan. "Kami masih melakukan penghitungan, apakah jumlah segitu cukup dan sumber dananya bagaimana, belum dirapatkan," kata Muladno.
Asosiasi Peternak Sapi Indonesia (Aspin) Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, meminta pemerintah tidak terburu-buru mendatangkan sapi indukan dari luar negeri untuk mengatasi turunnya populasi di Indonesia. Ketua Aspin Boyolali Suparno di Boyolali mengatakan, permintaan untuk pemerintah tidak terburu-buru mengambil kebijakan tersebut karena dianggap kurang efektif dalam mengatasi turunnya populasi di dalam negeri.
Dukungan peternak
Ia menilai, persoalan menyangkut hal tersebut memang tidak sederhana. Akan tetapi, katanya, para peternak akan mendukung jika peningkatan produksi sapi dalam negeri wajib dibantu dengan dana yang signifikan dibandingkan dengan mempercepat impor.
Suparno menjelaskan, program inseminasi buatan (IB) sebagai kebijakan yang positif untuk menaikkan populasi sapi karena melalui program itu. Ia mengatakan, sapi dapat mempunyai anak tidak hanya satu ekor. Indukan sapi dapat melahirkan hingga dua ekor pedet (anak sapi).
Jika pemerintah menyediakan dana yang besar bagi usaha pembibitan sapi, katanya, hal itu akan membuat tidak perlu terburu-buru setiap menghadapi situasi harga yang tidak stabil seperti saat ini dengan mengambil kebijakan mendatangkan sapi dari luar negeri.
Menurut dia, pemerintah dapat memberikan kepercayaan kepada kelompok petani untuk mengembangkan usaha dengan model pendampingan melalui tenaga ahli dan dana bantuan yang memadai. "Kami optimistis bahwa Indonesia dapat bangkit dalam mengelola dan memproduksi daging sapi pada masa mendatang," ujarnya, Sabtu (29/8).
Sebelumnya, Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, keputusan untuk mengimpor sapi indukan tersebut diambil setelah dilakukan kalibrasi data terkait pemenuhan daging sapi yang dimiliki oleh Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, serta Badan Pusat Statistik (BPS). Menurutnya, pasokan daging sapi yang terbatas sempat menyebabkan kenaikan harga daging sapi di berbagai daerah. Untuk itu, pemenuhan kebutuhan daging harus dipenuhi, termasuk menambah stok melalui impor.
"Tidak heran kalau harganya naik. Saya belum ingin sampaikan angkanya. Tapi, impor diperlukan, bukan hanya bakalan, melainkan juga indukan. Kalau ditunda, makin lama kekurangan itu terjadi," kata Darmin, Kamis (27/8).
Menurut dia, berdasarkan kalibrasi data tersebut, pemenuhan kebutuhan sapi indukan bisa memerlukan waktu yang lama hingga lima tahun agar kebutuhan daging sapi yang benar-benar memadai dapat terpenuhi. "Ini sudah berlangsung dalam beberapa tahun. Sehingga, untuk kembali ke (pemenuhan sapi) indukan, perlu empat atau lima tahun untuk mengejar kembali posisinya itu aman," ujarnya.
rep: Sonia Fitri antara ed: Nidia Zuraya
http://www.republika.co.id/berita/koran/industri/15/08/31/ntxygm12-ri-akan-impor-500-ribu-sapi-indukan
JAKARTA--Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) berniat memperbanyak peternakan sapi di dalam negeri. Salah satu strateginya, pada 2016, Kementan berancang-ancang melakukan impor sapi indukan sebanyak 500 ribu ekor.
Rencana tersebut, menurut Dirjen PKH Muladno Bashar, telah disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Ia optimistis, jika rencana tersebut terwujud, agenda swasembada sapi pun akan cepat terealisasi.
Impor sapi indukan sebanyak 500 ribu ekor, lanjut Muladno, juga berguna menambal depopulasi sapi dalam beberapa tahun terakhir. "Ini untuk mengembalikan populasi sapi paling tidak pada tingkat populasi yang sama dengan 2011, yakni 14 juta ekor sapi, dibutuhkan sapi indukan sampai 500 ribu ekor," ujarnya, akhir pekan lalu.
Muladno menuturkan, impor sapi indukan kemungkinan besar akan dilakukan oleh pemerintah melalui Perum Bulog. Sapi indukan tersebut kemudian akan dititipkan di feedlotter milik swasta karena perusahaan peternakan milik pemerintah memiliki keterbatasan kandang.
Pada tahun ini, pemerintah berencana melakukan impor sapi indukan sebanyak 30 ribu ekor. Namun, itu semua masih dalam proses pengadaan. "Kami masih melakukan penghitungan, apakah jumlah segitu cukup dan sumber dananya bagaimana, belum dirapatkan," kata Muladno.
Asosiasi Peternak Sapi Indonesia (Aspin) Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, meminta pemerintah tidak terburu-buru mendatangkan sapi indukan dari luar negeri untuk mengatasi turunnya populasi di Indonesia. Ketua Aspin Boyolali Suparno di Boyolali mengatakan, permintaan untuk pemerintah tidak terburu-buru mengambil kebijakan tersebut karena dianggap kurang efektif dalam mengatasi turunnya populasi di dalam negeri.
Dukungan peternak
Ia menilai, persoalan menyangkut hal tersebut memang tidak sederhana. Akan tetapi, katanya, para peternak akan mendukung jika peningkatan produksi sapi dalam negeri wajib dibantu dengan dana yang signifikan dibandingkan dengan mempercepat impor.
Suparno menjelaskan, program inseminasi buatan (IB) sebagai kebijakan yang positif untuk menaikkan populasi sapi karena melalui program itu. Ia mengatakan, sapi dapat mempunyai anak tidak hanya satu ekor. Indukan sapi dapat melahirkan hingga dua ekor pedet (anak sapi).
Jika pemerintah menyediakan dana yang besar bagi usaha pembibitan sapi, katanya, hal itu akan membuat tidak perlu terburu-buru setiap menghadapi situasi harga yang tidak stabil seperti saat ini dengan mengambil kebijakan mendatangkan sapi dari luar negeri.
Menurut dia, pemerintah dapat memberikan kepercayaan kepada kelompok petani untuk mengembangkan usaha dengan model pendampingan melalui tenaga ahli dan dana bantuan yang memadai. "Kami optimistis bahwa Indonesia dapat bangkit dalam mengelola dan memproduksi daging sapi pada masa mendatang," ujarnya, Sabtu (29/8).
Sebelumnya, Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, keputusan untuk mengimpor sapi indukan tersebut diambil setelah dilakukan kalibrasi data terkait pemenuhan daging sapi yang dimiliki oleh Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, serta Badan Pusat Statistik (BPS). Menurutnya, pasokan daging sapi yang terbatas sempat menyebabkan kenaikan harga daging sapi di berbagai daerah. Untuk itu, pemenuhan kebutuhan daging harus dipenuhi, termasuk menambah stok melalui impor.
"Tidak heran kalau harganya naik. Saya belum ingin sampaikan angkanya. Tapi, impor diperlukan, bukan hanya bakalan, melainkan juga indukan. Kalau ditunda, makin lama kekurangan itu terjadi," kata Darmin, Kamis (27/8).
Menurut dia, berdasarkan kalibrasi data tersebut, pemenuhan kebutuhan sapi indukan bisa memerlukan waktu yang lama hingga lima tahun agar kebutuhan daging sapi yang benar-benar memadai dapat terpenuhi. "Ini sudah berlangsung dalam beberapa tahun. Sehingga, untuk kembali ke (pemenuhan sapi) indukan, perlu empat atau lima tahun untuk mengejar kembali posisinya itu aman," ujarnya.
rep: Sonia Fitri antara ed: Nidia Zuraya
http://www.republika.co.id/berita/koran/industri/15/08/31/ntxygm12-ri-akan-impor-500-ribu-sapi-indukan
TNI Bantu Bulog Lawan Spekulan Beras
Senin , 31 Agustus 2015
FAJARONLINE, MAKASSAR — Anggota Komando Daerah (Kodam) VII Wirabuana, ikut membantu Badan Urusan Logistik (Bulog), untuk menghadapi persaingan pembelian beras di daerah-daerah di Sulawesi Selatan.
TNI turun tangan, ke sentra-sentra panen padi, dan mendampingii para petani dalam hal menjual beras. “TNI harus membantu mendorong petani menjual beras ke Bulog. Bukan ke pihak swasta, apalagi spekulan,” jelas Pangdam VII Wirabuana, Mayjen TNI Bachriar, di Baruga Lappo Ase Bulog Sulselbar, Senin 31 Agustus.
Itu disampaikan Bachtiar, dalam Rapat koordinasi Optimalisasi Penyerapan beras, yang dihadiri ratusan pedagang mitra pembeli Bulog, dan para anggota Kodam VII Wirabuana, kemarin.
Salah satu persoalan penting yang dihadapi Bulog, adalah harga pembelian tengkulak selalu lebih tinggi. Jika Bulog misalnya memasang harga Rp5.000 perkilogram beras, swasta memasang harga sampai Rp6.000 bahkan Rp8.000.
“Padahal, swasta ini cuma pakai strategi pembelian. Mereka memang beli tinggi, tapi tidak banyak,” katanya.
Kepala Bulog Sulselbar, Abd Muis, menyebut Sulawesi Selatan menargetkan menyerap hingga 471.390 ton tahun ini, namun realisasinya masih 237.756 ton. Dalam rapat koordinasi kemarin, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian, Muh Aris.(sbi/wik)
FAJARONLINE, MAKASSAR — Anggota Komando Daerah (Kodam) VII Wirabuana, ikut membantu Badan Urusan Logistik (Bulog), untuk menghadapi persaingan pembelian beras di daerah-daerah di Sulawesi Selatan.
TNI turun tangan, ke sentra-sentra panen padi, dan mendampingii para petani dalam hal menjual beras. “TNI harus membantu mendorong petani menjual beras ke Bulog. Bukan ke pihak swasta, apalagi spekulan,” jelas Pangdam VII Wirabuana, Mayjen TNI Bachriar, di Baruga Lappo Ase Bulog Sulselbar, Senin 31 Agustus.
Itu disampaikan Bachtiar, dalam Rapat koordinasi Optimalisasi Penyerapan beras, yang dihadiri ratusan pedagang mitra pembeli Bulog, dan para anggota Kodam VII Wirabuana, kemarin.
Salah satu persoalan penting yang dihadapi Bulog, adalah harga pembelian tengkulak selalu lebih tinggi. Jika Bulog misalnya memasang harga Rp5.000 perkilogram beras, swasta memasang harga sampai Rp6.000 bahkan Rp8.000.
“Padahal, swasta ini cuma pakai strategi pembelian. Mereka memang beli tinggi, tapi tidak banyak,” katanya.
Kepala Bulog Sulselbar, Abd Muis, menyebut Sulawesi Selatan menargetkan menyerap hingga 471.390 ton tahun ini, namun realisasinya masih 237.756 ton. Dalam rapat koordinasi kemarin, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian, Muh Aris.(sbi/wik)
MENSOS MINTA MANAJEMEN PERGUDANGAN BULOG DIPERHATIKAN
Senin, 31 Agustus 2015
WE Online, Nganjuk - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) memerhatikan manajemen pergudangan, agar pendistribusiannya, terutama untuk keperluan raskin bisa dilakukan dengan baik, penerima mendapatkan beras kualitas bagus.
"Kualitas gudang penting, menggunakan sistem FIFO ( first in first out), jadi manajemen pergudangan menjadi faktor penting dalam menentukan kualitas beras," katanya saat berkunjung ke gudang beras milik Bulog Subdivre Kediri, yang ada di Desa Candirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Minggu (30/8/2015).
Ia mengatakan, sebenarnya Bulog pun mempunyai banyak program untuk mempertahankan kualitas beras menjadi terus baik, seperti melakukan fungisasi. Hal itu dilakukan mengantisipasi berbagai macam hal yang menyebabkan kualitas beras buruk, salah satunya kutu.
Mensos juga sempat memantau kondisi beras yang ada di gudang Bulog tersebut, namun tidak menemukan beras dengan kualitas jelek. Di lokasi itu, kualitas beras masih bagus, sehingga layak diberikan kepada warga miskin (raskin).
Ia juga mengapresiasi program penyerapan beras yang ada di Bulog, di mana sudah maksimal untuk penyerapan. Ia pun berharap, penyaluran raskin juga bisa tepat sasaran, termasuk untuk persiapan penyaluran raskin ke-13.
"Mudah-mudahan bisa segera didistribusikan karena stok beras juga aman," katanya.
Khofifah meminta Dirjen Keuangan memantau keuangan daerah apakah mengalokasikan subsidi angkut dari titik distribusi ke titik bagi atau tidak. Selama ini, pemerintah pusat memberikan subsidi, di mana harga seharusnya untuk raskin Rp6.600 per kilogram dari APBN, namun disubsidi sehingga sampai di tangan warga hanya Rp1.600 per kilogram.
Dari anggaran itu, pemerintah hanya memberikan subsidi beras saja, sementara untuk pendistribusian dari titik distribusi ke titik bagi tidak disubsidi pemerintah pusat, sehingga jika dibiarkan akan ditanggung oleh penerima. Dengan itu, harga untuk raskin pun, bisa lebih dari Rp1.600, sehingga diharapkan pemerintah daerah memberikan subsidi angkutan.
Sementara itu, Kepala Bulog Subdivre Kediri Wahyu mengatakan beras yang ada di gudang tersebut terutama digunakan untuk keperluan penyaluran raskin. Setiap bulan, sekitar 3.000 ton beras yang disalurkan untuk penerima di wilayah Bulog Kediri. Di gudang Bulog Kediri yang ada di Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk masih tersedia sekitar 3.700 ton beras, sehingga stok itu masih aman untuk ketahanan pangan.
Ia juga mengatakan, beras yang ada di gudang merupakan penyerapan beras dari petani langsung dan nantinya akan diberikan pada warga yang berhak menerima. Saat ini, proses penyerapannya masih terus berjalan.
"Ini beras lokal, bahkan beras kami juga dikirim ke luar pulau," katanya. (Ant)
http://wartaekonomi.co.id/berita70559/mensos-minta-manajemen-pergudangan-bulog-diperhatikan.html
WE Online, Nganjuk - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) memerhatikan manajemen pergudangan, agar pendistribusiannya, terutama untuk keperluan raskin bisa dilakukan dengan baik, penerima mendapatkan beras kualitas bagus.
"Kualitas gudang penting, menggunakan sistem FIFO ( first in first out), jadi manajemen pergudangan menjadi faktor penting dalam menentukan kualitas beras," katanya saat berkunjung ke gudang beras milik Bulog Subdivre Kediri, yang ada di Desa Candirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Minggu (30/8/2015).
Ia mengatakan, sebenarnya Bulog pun mempunyai banyak program untuk mempertahankan kualitas beras menjadi terus baik, seperti melakukan fungisasi. Hal itu dilakukan mengantisipasi berbagai macam hal yang menyebabkan kualitas beras buruk, salah satunya kutu.
Mensos juga sempat memantau kondisi beras yang ada di gudang Bulog tersebut, namun tidak menemukan beras dengan kualitas jelek. Di lokasi itu, kualitas beras masih bagus, sehingga layak diberikan kepada warga miskin (raskin).
Ia juga mengapresiasi program penyerapan beras yang ada di Bulog, di mana sudah maksimal untuk penyerapan. Ia pun berharap, penyaluran raskin juga bisa tepat sasaran, termasuk untuk persiapan penyaluran raskin ke-13.
"Mudah-mudahan bisa segera didistribusikan karena stok beras juga aman," katanya.
Khofifah meminta Dirjen Keuangan memantau keuangan daerah apakah mengalokasikan subsidi angkut dari titik distribusi ke titik bagi atau tidak. Selama ini, pemerintah pusat memberikan subsidi, di mana harga seharusnya untuk raskin Rp6.600 per kilogram dari APBN, namun disubsidi sehingga sampai di tangan warga hanya Rp1.600 per kilogram.
Dari anggaran itu, pemerintah hanya memberikan subsidi beras saja, sementara untuk pendistribusian dari titik distribusi ke titik bagi tidak disubsidi pemerintah pusat, sehingga jika dibiarkan akan ditanggung oleh penerima. Dengan itu, harga untuk raskin pun, bisa lebih dari Rp1.600, sehingga diharapkan pemerintah daerah memberikan subsidi angkutan.
Sementara itu, Kepala Bulog Subdivre Kediri Wahyu mengatakan beras yang ada di gudang tersebut terutama digunakan untuk keperluan penyaluran raskin. Setiap bulan, sekitar 3.000 ton beras yang disalurkan untuk penerima di wilayah Bulog Kediri. Di gudang Bulog Kediri yang ada di Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk masih tersedia sekitar 3.700 ton beras, sehingga stok itu masih aman untuk ketahanan pangan.
Ia juga mengatakan, beras yang ada di gudang merupakan penyerapan beras dari petani langsung dan nantinya akan diberikan pada warga yang berhak menerima. Saat ini, proses penyerapannya masih terus berjalan.
"Ini beras lokal, bahkan beras kami juga dikirim ke luar pulau," katanya. (Ant)
http://wartaekonomi.co.id/berita70559/mensos-minta-manajemen-pergudangan-bulog-diperhatikan.html
Bulog Siap Beli Gabah Petani Rp 4.900, Pangdam Awasi Tengkulak
Minggu, 30 Agustus 2015
SuaraBojonegoro.com - Meskipun harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dan beras sudah ditentukan melakui Inpres no 5 tahun 2015 yang disebutkan untuk harga pembelian gabah kering panen (GKP) dalam Negeri dengan kadar air maksimun 25% dan kadar hampa maksimum 10% adalah Rp3.700 per kilogram di petani atau Rp3.750 per kilogram dipenggilingan.
"Kami mulai 15 Juni 2015 sudah berani membeli gabah petani diatas jauh harga HPP," kata Kepala Bulog Divre Jatim Witono.
Menurutnya Bulog sudah berani membeli harga gabah kering panen dengan harga Rp4.900 per kilogram dengan tentunya kuwalitas yang bagus," ada harga ada kwalitas" katanya.
Selain itu, Bulog juga akan menjemput bola dengan cara datang ke sawah atau lokasi panen raya untuk membeli gabah petani dengan harga sebagai berikut.
Sementara itu, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Sumardi mengatakan akan mengawasi keberadaan tengkulak yang datang dari luar daerah untuk mengincar membeli hasil panen petani.
"Kita akan awasi mereka (tengkulak), Kodim beserta jajarannya juga akan selalu mengawasi keberadaanya," katanya saat usai melakukan panen raya di Desa Dengok Kecamatan Padangan Bojonegoro kemaren 29/08. (Nella)
http://www.suarabojonegoro.com/2015/08/bulog-siap-beli-gabah-petani-rp-4900.html
SuaraBojonegoro.com - Meskipun harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dan beras sudah ditentukan melakui Inpres no 5 tahun 2015 yang disebutkan untuk harga pembelian gabah kering panen (GKP) dalam Negeri dengan kadar air maksimun 25% dan kadar hampa maksimum 10% adalah Rp3.700 per kilogram di petani atau Rp3.750 per kilogram dipenggilingan.
"Kami mulai 15 Juni 2015 sudah berani membeli gabah petani diatas jauh harga HPP," kata Kepala Bulog Divre Jatim Witono.
Menurutnya Bulog sudah berani membeli harga gabah kering panen dengan harga Rp4.900 per kilogram dengan tentunya kuwalitas yang bagus," ada harga ada kwalitas" katanya.
Selain itu, Bulog juga akan menjemput bola dengan cara datang ke sawah atau lokasi panen raya untuk membeli gabah petani dengan harga sebagai berikut.
Sementara itu, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Sumardi mengatakan akan mengawasi keberadaan tengkulak yang datang dari luar daerah untuk mengincar membeli hasil panen petani.
"Kita akan awasi mereka (tengkulak), Kodim beserta jajarannya juga akan selalu mengawasi keberadaanya," katanya saat usai melakukan panen raya di Desa Dengok Kecamatan Padangan Bojonegoro kemaren 29/08. (Nella)
http://www.suarabojonegoro.com/2015/08/bulog-siap-beli-gabah-petani-rp-4900.html
Jumat, 28 Agustus 2015
Menteri Sosial Ubah Nama Raskin Jadi Rastra
Jumat, 28 Agustus 2015
ALOR, KOMPAS.com - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan penggantian nama beras bantuan bagi masyarakat miskin atau beras miskin (raskin) menjadi beras sejahtera atau rastra.
Pemikiran untuk mengubah nama beras yang disubsidi oleh pemerintah ini muncul ketika Khofifah mengunjungi Gudang Bulog Divre Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT). Dia lalu mengumumkannya ketika melakukan peninjauan pembagian dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Kantor Pos Alor.
"Hari ini saya ingin sampaikan pergantian nama dari Raskin menjadi Rastra, beras sejahtera," kata Menteri Sosial usai meninjau pembagian uang bantuan Program Keluarga Harapan di Kantor Pos Alor, NTT, Jumat (28/8/2015).
Menurut Khofifah, penggantian nama ini untuk mengubah pemikiran yang sebelumnya beras ini untuk menbantu masyarakat miskin, agar kini beras yang disubsidi pemerintah untuk mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih sejahtera.
Raskin atau sekarang disebut rastra adalah beras yang disubsidi pemerintah untuk masyarakat berekonomi lemah. Beras ini dijual pada harga yang relatif murah dan mendapat subsidi sebesar Rp 5.000 per kilogram.
http://regional.kompas.com/read/2015/08/28/13143611/Menteri.Sosial.Ubah.Nama.Raskin.Jadi.Rastra?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwp
ALOR, KOMPAS.com - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan penggantian nama beras bantuan bagi masyarakat miskin atau beras miskin (raskin) menjadi beras sejahtera atau rastra.
Pemikiran untuk mengubah nama beras yang disubsidi oleh pemerintah ini muncul ketika Khofifah mengunjungi Gudang Bulog Divre Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT). Dia lalu mengumumkannya ketika melakukan peninjauan pembagian dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Kantor Pos Alor.
"Hari ini saya ingin sampaikan pergantian nama dari Raskin menjadi Rastra, beras sejahtera," kata Menteri Sosial usai meninjau pembagian uang bantuan Program Keluarga Harapan di Kantor Pos Alor, NTT, Jumat (28/8/2015).
Menurut Khofifah, penggantian nama ini untuk mengubah pemikiran yang sebelumnya beras ini untuk menbantu masyarakat miskin, agar kini beras yang disubsidi pemerintah untuk mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih sejahtera.
Raskin atau sekarang disebut rastra adalah beras yang disubsidi pemerintah untuk masyarakat berekonomi lemah. Beras ini dijual pada harga yang relatif murah dan mendapat subsidi sebesar Rp 5.000 per kilogram.
http://regional.kompas.com/read/2015/08/28/13143611/Menteri.Sosial.Ubah.Nama.Raskin.Jadi.Rastra?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwp
Pengadaan Beras Petani ke Bulog tak Dikenai PPh
Kamis, 27 Agustus 2015
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Perum Bulog menjamin pengadaan beras maupun gabah dari petani oleh perusahaan negara tersebut tidak akan dikenai pajak penghasilan (PPh) sehingga petani tak perlu kuatir menjual hasil panen ke Bulog.
Dirut Perum Bulog Jarot Kusumayakti mengatakan hal itu di Jakarta, Rabu, menanggapi keluhan petani maupun pengusaha penggilingan beras yang merasa keberatan dengan pengenaan PPh saat menjual beras ke Bulog.
"Kami jamin petani maupun penggilingan tidak akan dikenakan PPh, kalau itu dikenakan maka kami yang menanggung," katanya di sela rapat Upaya Khusus Peningkatan Industri Perberasan yang digelar di lapangan Kementerian Pertanian.
Kegiatan yang dipimpin Menteri Pertanian Amran Sulaiman itu dihadiri hampir 6.000 petani dan pengusaha penggilingan dari wilayah sentra produksi beras di Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.
Kalangan Babinsa (Bintara Pembina Desa) juga hadir pada acara ini.
Hadir juga dalam pertemuan tersebut Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono, Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti, Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Budi Waseso dan Ketua KPPU Syarkawi Rauf.
Rapat besar tersebut digelar untuk mensinergikan target produksi padi sebesar 75,56 juta ton gabah kering antara kebijakan Kementan, dengan implementasi di lapangan khususnya dengan petani padi dan pemilik penggilingan padi.
Sebelumnya, kalangan petani dan penggilingan mengungkapkan, mereka dikenakan PPh setiap melakukan penjualan beras hasil panen ke Bulog.
"Pajak PPh tersebut besarnya 1,5 persen dari setiap pencairan sebesar Rp100 juta, atau sebesar Rp1,5 juta," kata Rahmat seorang petani dari Indramayu.
Menurut dia, besaran PPh tersebut memberatkan sehingga kalangan petani maupun penggilingan beras enggan menjual berasnya ke BUMN pangan itu.
Rahmat menyatakan, pemberlakukan PPh dikenakan ke petani semenjak Perum Bulog juga melayani pembelian beras jenis premium dari petani, padahal sebelumnya tidak dikenakan.
Menanggapi hal itu Dirut Perum Bulog menyatakan, pihaknya akan meminta kepada Dirjen Pajak untuk memberikan pengecualian pengenaan PPh tersebut bagi pembelian beras dan gabah petani.
"Kita akan meminta agar PPh ini dikecualikan untuk pembelian beras petani. Tunggu saja nanti kebijakan Dirjen Pajak," katanya.
Pada 2003 Kementerian Keuangan melalui Kepmenkeu No 236/KMK.03/2003 tanggal 3 Juni 2003 telah menghilangkan pungutan pajak penghasilan (PPh). Terhitung sejak 2 Januari 2003 pembayaran untuk pembelian gabah atau beras oleh Perum Bulog tidak lagi dipungut PPh.
Sebelumnya, Bulog harus membayar 1,5 persen dari harga pembelian gabah atau beras yang dilakukannya.
http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/08/27/ntpypz219-pengadaan-beras-petani-ke-bulog-tak-dikenai-pph
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Perum Bulog menjamin pengadaan beras maupun gabah dari petani oleh perusahaan negara tersebut tidak akan dikenai pajak penghasilan (PPh) sehingga petani tak perlu kuatir menjual hasil panen ke Bulog.
Dirut Perum Bulog Jarot Kusumayakti mengatakan hal itu di Jakarta, Rabu, menanggapi keluhan petani maupun pengusaha penggilingan beras yang merasa keberatan dengan pengenaan PPh saat menjual beras ke Bulog.
"Kami jamin petani maupun penggilingan tidak akan dikenakan PPh, kalau itu dikenakan maka kami yang menanggung," katanya di sela rapat Upaya Khusus Peningkatan Industri Perberasan yang digelar di lapangan Kementerian Pertanian.
Kegiatan yang dipimpin Menteri Pertanian Amran Sulaiman itu dihadiri hampir 6.000 petani dan pengusaha penggilingan dari wilayah sentra produksi beras di Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.
Kalangan Babinsa (Bintara Pembina Desa) juga hadir pada acara ini.
Hadir juga dalam pertemuan tersebut Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono, Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti, Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Budi Waseso dan Ketua KPPU Syarkawi Rauf.
Rapat besar tersebut digelar untuk mensinergikan target produksi padi sebesar 75,56 juta ton gabah kering antara kebijakan Kementan, dengan implementasi di lapangan khususnya dengan petani padi dan pemilik penggilingan padi.
Sebelumnya, kalangan petani dan penggilingan mengungkapkan, mereka dikenakan PPh setiap melakukan penjualan beras hasil panen ke Bulog.
"Pajak PPh tersebut besarnya 1,5 persen dari setiap pencairan sebesar Rp100 juta, atau sebesar Rp1,5 juta," kata Rahmat seorang petani dari Indramayu.
Menurut dia, besaran PPh tersebut memberatkan sehingga kalangan petani maupun penggilingan beras enggan menjual berasnya ke BUMN pangan itu.
Rahmat menyatakan, pemberlakukan PPh dikenakan ke petani semenjak Perum Bulog juga melayani pembelian beras jenis premium dari petani, padahal sebelumnya tidak dikenakan.
Menanggapi hal itu Dirut Perum Bulog menyatakan, pihaknya akan meminta kepada Dirjen Pajak untuk memberikan pengecualian pengenaan PPh tersebut bagi pembelian beras dan gabah petani.
"Kita akan meminta agar PPh ini dikecualikan untuk pembelian beras petani. Tunggu saja nanti kebijakan Dirjen Pajak," katanya.
Pada 2003 Kementerian Keuangan melalui Kepmenkeu No 236/KMK.03/2003 tanggal 3 Juni 2003 telah menghilangkan pungutan pajak penghasilan (PPh). Terhitung sejak 2 Januari 2003 pembayaran untuk pembelian gabah atau beras oleh Perum Bulog tidak lagi dipungut PPh.
Sebelumnya, Bulog harus membayar 1,5 persen dari harga pembelian gabah atau beras yang dilakukannya.
http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/08/27/ntpypz219-pengadaan-beras-petani-ke-bulog-tak-dikenai-pph
Komisi IV Ingin Fungsi Bulog Sebagai Buffer Stock
Kamis, 27 Agustus 2015
Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk meningkatkan peran dan fungsi Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai buffer stock. Dengan begitu Bulog dapat berfungsi menstabilkan harga berbagai komoditas pangan pokok dan pangan strategis.
"Serta (Bulog) turut mengawal budidaya dan produksi pertanian," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron saat membacakan kesimpulan rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian, Amran Sulaiman di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (27/8/2015).
Dengan memperkuat Bulog sebagai stabilisator harga berbagai komoditas pokok dan pangan strategis, pemerintah diharapkan dapat menguasai stok pangan pokok dan pangan strategis minimal 10 persen dari kebutuhan pangan nasional pertahun.
Selain itu, Komisi IV mendesak pemerintah untuk membentuk lembaga pangan nasional sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan.
"Selambat-lambatnya tanggal 17 November 2015" pungkas Herman.
Sedangkan untuk tingginya beberapa harga pangan, Komisi IV DPR RI mendukung upaya pemerintah untuk menurunkan harga daging sapi, daging ayam dan pangan pokok lainnya.
"Serta menindak tegas importir atau pelaku usaha pangan yang melakukan penimbunan daging sapi, daging ayam dan pangan pokok lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata dia.
Mengenai masalah kekeringan, Kementerian Pertanian diminta berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk menyelamatkan ketersediaan dan sumber air untuk pertanian.
Tidak hanya itu, Komisi IV meminta Bulog, PT Pupuk Indonesia Holding, PT Sang Hyang Seri, PT Pertani dan PT Berdikari untuk melakukan langkah-langkah nyata untuk mengantisipasi dampak kekeringan yang semakin luas dengan memberi alternatif penghasilan kepada petani.
"Melalui program padat karya serta mengoptimalkan peran kementerian pertanian dalam rangka persiapan masa tanam yang akan datang," pungkasnya.
SUR
http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/08/27/425344/komisi-iv-ingin-fungsi-bulog-sebagai-buffer-stock
Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk meningkatkan peran dan fungsi Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai buffer stock. Dengan begitu Bulog dapat berfungsi menstabilkan harga berbagai komoditas pangan pokok dan pangan strategis.
"Serta (Bulog) turut mengawal budidaya dan produksi pertanian," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron saat membacakan kesimpulan rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian, Amran Sulaiman di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (27/8/2015).
Dengan memperkuat Bulog sebagai stabilisator harga berbagai komoditas pokok dan pangan strategis, pemerintah diharapkan dapat menguasai stok pangan pokok dan pangan strategis minimal 10 persen dari kebutuhan pangan nasional pertahun.
Selain itu, Komisi IV mendesak pemerintah untuk membentuk lembaga pangan nasional sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan.
"Selambat-lambatnya tanggal 17 November 2015" pungkas Herman.
Sedangkan untuk tingginya beberapa harga pangan, Komisi IV DPR RI mendukung upaya pemerintah untuk menurunkan harga daging sapi, daging ayam dan pangan pokok lainnya.
"Serta menindak tegas importir atau pelaku usaha pangan yang melakukan penimbunan daging sapi, daging ayam dan pangan pokok lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata dia.
Mengenai masalah kekeringan, Kementerian Pertanian diminta berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk menyelamatkan ketersediaan dan sumber air untuk pertanian.
Tidak hanya itu, Komisi IV meminta Bulog, PT Pupuk Indonesia Holding, PT Sang Hyang Seri, PT Pertani dan PT Berdikari untuk melakukan langkah-langkah nyata untuk mengantisipasi dampak kekeringan yang semakin luas dengan memberi alternatif penghasilan kepada petani.
"Melalui program padat karya serta mengoptimalkan peran kementerian pertanian dalam rangka persiapan masa tanam yang akan datang," pungkasnya.
SUR
http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/08/27/425344/komisi-iv-ingin-fungsi-bulog-sebagai-buffer-stock
Bulog Kehilangan Momentum dalam Pengadaan Beras
Kamis, 27 Agustus 2015
JAKARTA, KOMPAS — - Perum Bulog dinilai telah kehilangan momentum penting dalam pengadaan beras secara besar-besaran saat panen raya berlangsung. Akibatnya, stok beras sekarang di gudang Bulog masih rendah atau baru 1,62 juta ton. Total pengadaan beras Bulog tahun 2015 sebanyak 1,85 juta ton.
Karena itu, Bulog harus secara maksimal memanfaatkan peluang melakukan pembelian beras di luar harga yang ditetapkan dalam harga pembelian pemerintah (HPP). Cara ini diharapkan bisa meningkatkan stok beras di gudang Bulog dalam satu bulan ke depan.
Hal itu dikatakan pengamat pertanian Siswono Yudo Husodo, Kamis (27/8), di Jakarta. Agar stabilitas harga beras bisa dijaga, Bulog butuh tambahan stok 1,4 juta ton dalam satu bulan ke depan. Dengan tambahan stok 1,4 juta ton beras, pada awal Oktober 2015 saat memasuki musim paceklik, Bulog mempunyai stok beras di gudang 1,75 juta ton.
Siswono mengatakan, kalau saja saat panen raya padi musim hujan kemarin pemerintah menetapkan harga beli beras lebih tinggi dari HPP saat ini sebesar Rp 7.300 per kilogram, gudang Bulog sudah terisi lebih banyak beras.
Meski begitu, kata Siswono, masih ada peluang Bulog melakukan pembelian beras melalui jalur non-Public Service Obligation (PSO). "Agar pembelian beras non-HPP tidak memicu kenaikan harga, harus dilakukan secara serentak di berbagai daerah sentra produksi beras. Jangan terpusat di satu titik," katanya.
Siswono mengatakan, masyarakat akan merasa aman kalau stok beras di gudang Bulog ada 2 juta ton setiap saat.
Sementara itu, Ketua Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) wilayah DKI Jakarta Nellys Sukidi mengatakan, Bulog saat ini sudah secara maksimal melakukan pembelian beras.
Bukan hanya jalur pembelian HPP yang digunakan, melainkan juga jalur pembelian beras non-HPP. Cara ini memungkinkan Bulog membeli beras lebih banyak sesuai harga pasar. Harga HPP beras saat ini Rp 7.300 per kilogram.
Terkait realisasi pengadaan beras Bulog 1,4 juta ton dalam satu bulan ke depan, Nellys mengatakan, semua orang boleh berupaya. Bulog juga tentu harus berupaya maksimal.
Namun, kalau berbagai upaya sudah dilakukan dan pengadaan beras tetap tidak maksimal, mungkin ada variabel lain yang lupa diperhitungkan, yaitu masalah produksi.
Jika produksi beras terbatas, upaya membeli beras dengan jalur non-HPP oleh Bulog hanya akan berdampak terhadap berpindahnya beras dari pasar ke gudang Bulog. Kenaikan harga beras tidak terhindarkan.
Kemarin, Kementerian Pertanian mengundang 5.000 petani dan pengusaha penggilingan padi di seluruh Indonesia. Pada kesempatan itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengimbau kepada para pengusaha penggilingan padi untuk menjual beras ke Bulog.
Panglima TNI dan Mentan berulang kali mengingatkan pentingnya nasionalisme para pengusaha penggilingan padi dengan menjual beras ke Bulog dalam rangka stabilisasi harga beras di pasar apabila terjadi gejolak saat paceklik nanti.
Sejumlah pengusaha penggilingan padi antusias menjual beras ke Bulog meski masih ada pertanyaan soal harga beli beras Bulog sesuai HPP kepada mereka yang dinilai terlalu rendah.
http://print.kompas.com/baca/2015/08/27/Bulog-Kehilangan-Momentum-dalam-Pengadaan-Beras
JAKARTA, KOMPAS — - Perum Bulog dinilai telah kehilangan momentum penting dalam pengadaan beras secara besar-besaran saat panen raya berlangsung. Akibatnya, stok beras sekarang di gudang Bulog masih rendah atau baru 1,62 juta ton. Total pengadaan beras Bulog tahun 2015 sebanyak 1,85 juta ton.
 |
Pedagang beras menunggu pembeli di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, Rabu (29/7). Pasca Lebaran, harga beras masih belum turun dan cenderung mengalami kenaikan yang berkisar Rp 300-Rp 500 per kilogram.
KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN
Karena itu, Bulog harus secara maksimal memanfaatkan peluang melakukan pembelian beras di luar harga yang ditetapkan dalam harga pembelian pemerintah (HPP). Cara ini diharapkan bisa meningkatkan stok beras di gudang Bulog dalam satu bulan ke depan.
Hal itu dikatakan pengamat pertanian Siswono Yudo Husodo, Kamis (27/8), di Jakarta. Agar stabilitas harga beras bisa dijaga, Bulog butuh tambahan stok 1,4 juta ton dalam satu bulan ke depan. Dengan tambahan stok 1,4 juta ton beras, pada awal Oktober 2015 saat memasuki musim paceklik, Bulog mempunyai stok beras di gudang 1,75 juta ton.
Siswono mengatakan, kalau saja saat panen raya padi musim hujan kemarin pemerintah menetapkan harga beli beras lebih tinggi dari HPP saat ini sebesar Rp 7.300 per kilogram, gudang Bulog sudah terisi lebih banyak beras.
Meski begitu, kata Siswono, masih ada peluang Bulog melakukan pembelian beras melalui jalur non-Public Service Obligation (PSO). "Agar pembelian beras non-HPP tidak memicu kenaikan harga, harus dilakukan secara serentak di berbagai daerah sentra produksi beras. Jangan terpusat di satu titik," katanya.
Siswono mengatakan, masyarakat akan merasa aman kalau stok beras di gudang Bulog ada 2 juta ton setiap saat.
Sementara itu, Ketua Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) wilayah DKI Jakarta Nellys Sukidi mengatakan, Bulog saat ini sudah secara maksimal melakukan pembelian beras.
Bukan hanya jalur pembelian HPP yang digunakan, melainkan juga jalur pembelian beras non-HPP. Cara ini memungkinkan Bulog membeli beras lebih banyak sesuai harga pasar. Harga HPP beras saat ini Rp 7.300 per kilogram.
 |
Buruh memasukkan beras yang baru tiba dari daerah di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Jumat (21/8). Stok beras di gudang Bulog saat ini baru 1,62 juta ton, sedangkan total pengadaan beras Bulog 2015 sebanyak 1,85 juta ton.
KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO
Terkait realisasi pengadaan beras Bulog 1,4 juta ton dalam satu bulan ke depan, Nellys mengatakan, semua orang boleh berupaya. Bulog juga tentu harus berupaya maksimal.
Namun, kalau berbagai upaya sudah dilakukan dan pengadaan beras tetap tidak maksimal, mungkin ada variabel lain yang lupa diperhitungkan, yaitu masalah produksi.
Jika produksi beras terbatas, upaya membeli beras dengan jalur non-HPP oleh Bulog hanya akan berdampak terhadap berpindahnya beras dari pasar ke gudang Bulog. Kenaikan harga beras tidak terhindarkan.
Kemarin, Kementerian Pertanian mengundang 5.000 petani dan pengusaha penggilingan padi di seluruh Indonesia. Pada kesempatan itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengimbau kepada para pengusaha penggilingan padi untuk menjual beras ke Bulog.
Panglima TNI dan Mentan berulang kali mengingatkan pentingnya nasionalisme para pengusaha penggilingan padi dengan menjual beras ke Bulog dalam rangka stabilisasi harga beras di pasar apabila terjadi gejolak saat paceklik nanti.
Sejumlah pengusaha penggilingan padi antusias menjual beras ke Bulog meski masih ada pertanyaan soal harga beli beras Bulog sesuai HPP kepada mereka yang dinilai terlalu rendah.
http://print.kompas.com/baca/2015/08/27/Bulog-Kehilangan-Momentum-dalam-Pengadaan-Beras
Kamis, 27 Agustus 2015
Stok Beras Bulog Bakal Naik
Kamis, 27 Agustus 2015
TNI dan Polri Terlibat Atasi Gejolak Harga
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah mulai mengerahkan aparat TNI AD dan Polri untuk mencegah kemungkinan terjadinya spekulasi harga beras pada musim paceklik 2015/2016. Stok beras Perum Bulog saat ini diakui belum aman untuk stabilisasi harga. Akan tetapi, sudah ada komitmen pasokan tambahan 1,4 juta ton beras.
Hal itu terungkap dalam koordinasi lintas sektoral/lembaga untuk optimalisasi pengadaan beras Bulog dan stabilisasi harga beras pada musim paceklik 2015/2016, Rabu (26/8), di Kementerian Pertanian, Jakarta.
Pada kesempatan itu hadir Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, KSAD Jenderal Mulyono, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso, Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti, Ketua Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha Syarkawi Rauf, serta para pengusaha penggilingan padi dan petani dari sejumlah daerah.
Dirut Perum Bulog mengatakan, saat ini total pengadaan beras Bulog 2015 sebanyak 1,85 juta ton. Karena sebagian sudah termanfaatkan untuk keperluan penyaluran beras untuk rakyat miskin (raskin), stok beras yang ada di gudang Bulog sekarang 1,62 juta ton.
Dengan adanya komitmen tambahan pasokan beras ke Bulog 1,4 juta ton dalam satu bulan ke depan dalam acara tersebut, diharapkan total pengadaan beras Bulog pada akhir September 2015 menjadi 3 juta ton.
Ditanya apakah komitmen penjualan beras 1,4 juta ton ke Bulog dalam sebulan ini akan terealisasi, Djarot berharap itu akan terealisasi. Djarot meminta wartawan untuk menanyakan langsung kepada Panglima TNI bagaimana mewujudkan komitmen tersebut.
Panglima TNI mengatakan, tujuan utama meminta para petani dan pengusaha penggilingan padi menjual beras ke Bulog untuk memberikan sinyal ke pasar bahwa stok beras di gudang Bulog cukup sehingga tidak perlu mengimpor.
"Hari ini pengadaan (komitmen) penjualan beras ke Perum Bulog 1,44 juta ton," katanya. Panglima TNI dan Mentan akan segera melapor ke Presiden agar tidak perlu mengimpor beras dengan adanya realisasi tambahan pengadaan beras 1,44 juta ton.
"Apalagi kalau ada tambahan lagi beras ke Bulog 1 juta ton," kata Panglima TNI.
Mentan mengatakan bahwa panen padi kembali akan berlangsung September 2015. Pihaknya berharap serapan beras Bulog akan semakin meningkat.
Mentan juga memastikan bahwa 76 persen bahkan 80 persen dari total luas tanam padi 2014/2015 seluas 14 juta hektar sudah terealisasi.
Pada kesempatan itu, para pengusaha penggilingan padi dan pedagang beras mempertanyakan tingkat harga dan kualitas beras yang akan diserap Bulog.
Sebagian pengusaha keberatan dengan harga beli beras Perum Bulog sesuai HPP yang terlalu rendah. Belum lagi adanya tambahan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 1,5 persen dari total nilai beras yang dijual ke Bulog. (MAS)
http://print.kompas.com/baca/2015/08/27/Stok-Beras-Bulog-Bakal-Naik
TNI dan Polri Terlibat Atasi Gejolak Harga
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah mulai mengerahkan aparat TNI AD dan Polri untuk mencegah kemungkinan terjadinya spekulasi harga beras pada musim paceklik 2015/2016. Stok beras Perum Bulog saat ini diakui belum aman untuk stabilisasi harga. Akan tetapi, sudah ada komitmen pasokan tambahan 1,4 juta ton beras.
Hal itu terungkap dalam koordinasi lintas sektoral/lembaga untuk optimalisasi pengadaan beras Bulog dan stabilisasi harga beras pada musim paceklik 2015/2016, Rabu (26/8), di Kementerian Pertanian, Jakarta.
Pada kesempatan itu hadir Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, KSAD Jenderal Mulyono, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso, Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti, Ketua Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha Syarkawi Rauf, serta para pengusaha penggilingan padi dan petani dari sejumlah daerah.
Dirut Perum Bulog mengatakan, saat ini total pengadaan beras Bulog 2015 sebanyak 1,85 juta ton. Karena sebagian sudah termanfaatkan untuk keperluan penyaluran beras untuk rakyat miskin (raskin), stok beras yang ada di gudang Bulog sekarang 1,62 juta ton.
Dengan adanya komitmen tambahan pasokan beras ke Bulog 1,4 juta ton dalam satu bulan ke depan dalam acara tersebut, diharapkan total pengadaan beras Bulog pada akhir September 2015 menjadi 3 juta ton.
Ditanya apakah komitmen penjualan beras 1,4 juta ton ke Bulog dalam sebulan ini akan terealisasi, Djarot berharap itu akan terealisasi. Djarot meminta wartawan untuk menanyakan langsung kepada Panglima TNI bagaimana mewujudkan komitmen tersebut.
Panglima TNI mengatakan, tujuan utama meminta para petani dan pengusaha penggilingan padi menjual beras ke Bulog untuk memberikan sinyal ke pasar bahwa stok beras di gudang Bulog cukup sehingga tidak perlu mengimpor.
"Hari ini pengadaan (komitmen) penjualan beras ke Perum Bulog 1,44 juta ton," katanya. Panglima TNI dan Mentan akan segera melapor ke Presiden agar tidak perlu mengimpor beras dengan adanya realisasi tambahan pengadaan beras 1,44 juta ton.
"Apalagi kalau ada tambahan lagi beras ke Bulog 1 juta ton," kata Panglima TNI.
Mentan mengatakan bahwa panen padi kembali akan berlangsung September 2015. Pihaknya berharap serapan beras Bulog akan semakin meningkat.
Mentan juga memastikan bahwa 76 persen bahkan 80 persen dari total luas tanam padi 2014/2015 seluas 14 juta hektar sudah terealisasi.
Pada kesempatan itu, para pengusaha penggilingan padi dan pedagang beras mempertanyakan tingkat harga dan kualitas beras yang akan diserap Bulog.
Sebagian pengusaha keberatan dengan harga beli beras Perum Bulog sesuai HPP yang terlalu rendah. Belum lagi adanya tambahan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 1,5 persen dari total nilai beras yang dijual ke Bulog. (MAS)
http://print.kompas.com/baca/2015/08/27/Stok-Beras-Bulog-Bakal-Naik
Kepala Bulog Diberondong Masalah Pajak oleh Petani
Rabu, 26 Agustus 2015
Metrotvnews.com, Jakarta: Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) Djarot Kusumayakti diserbu banyak pertanyaan oleh para petani dari berbagai daerah terkait adanya penarikan pajak penghasilan (PPh) dari hasil penjualan para petani kepada Bulog.
Setelah mengikut rapat industri perberasan nasional, Djarot Kusumayakti yang hendak ingin jalan keluar langsung diserbu oleh para petani dari berbagai daerah. Mereka menanyakan masalah PPh kepada Djarot hingga membuat kepala Bulog itu pusing kepala.
"Sudah lima kali saya ditanyai soal pajak ini. Saya sampaikan ya, keputusan pajak itu ada dari dirjen pajak. Tolong kalo ada yang yang narik PPh, sampaikan itu sudah ada suratnya hari ini pada saya," ujar Djarot di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan, Rabu (26/8/2015).
Djarot mengaku sudah mengkoordinasikan dengan pihak Direktorat Jenderal Pajak untuk menunda keputusan penarikan pajak tersebut. Untuk itu Ia berharap PPh itu dapat segera dibatalkan.
"Saya hanya memberitahukan untuk menunda. Saya berharap PPh itu segera dibatalkan," jelas Djarot kepada para petani tersebut.
Di sisi lain, seorang petani sempat menceritakan saat menjual padinya kepada Bulog, terdapat pajak sebesar 1,5 persen dari hasil beras yang dijualnya. Untuk itu si petani ingin menerima penjelasan dari Kepala Bulog itu.
"Kami sudah membayarnya kemarin. Jika sudah jelas kan, kami bisa ambil lagi pajak yang kemarin kami bayarkan,"ungkap salah seorang petani.
SAW
http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/08/26/424872/kepala-bulog-diberondong-masalah-pajak-oleh-petani
Metrotvnews.com, Jakarta: Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) Djarot Kusumayakti diserbu banyak pertanyaan oleh para petani dari berbagai daerah terkait adanya penarikan pajak penghasilan (PPh) dari hasil penjualan para petani kepada Bulog.
Setelah mengikut rapat industri perberasan nasional, Djarot Kusumayakti yang hendak ingin jalan keluar langsung diserbu oleh para petani dari berbagai daerah. Mereka menanyakan masalah PPh kepada Djarot hingga membuat kepala Bulog itu pusing kepala.
"Sudah lima kali saya ditanyai soal pajak ini. Saya sampaikan ya, keputusan pajak itu ada dari dirjen pajak. Tolong kalo ada yang yang narik PPh, sampaikan itu sudah ada suratnya hari ini pada saya," ujar Djarot di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan, Rabu (26/8/2015).
Djarot mengaku sudah mengkoordinasikan dengan pihak Direktorat Jenderal Pajak untuk menunda keputusan penarikan pajak tersebut. Untuk itu Ia berharap PPh itu dapat segera dibatalkan.
"Saya hanya memberitahukan untuk menunda. Saya berharap PPh itu segera dibatalkan," jelas Djarot kepada para petani tersebut.
Di sisi lain, seorang petani sempat menceritakan saat menjual padinya kepada Bulog, terdapat pajak sebesar 1,5 persen dari hasil beras yang dijualnya. Untuk itu si petani ingin menerima penjelasan dari Kepala Bulog itu.
"Kami sudah membayarnya kemarin. Jika sudah jelas kan, kami bisa ambil lagi pajak yang kemarin kami bayarkan,"ungkap salah seorang petani.
SAW
http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/08/26/424872/kepala-bulog-diberondong-masalah-pajak-oleh-petani
Mentan: Petani Harus Kerjasama Dengan Bulog
Rabu, 26 Agustus 2015
JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman mengajak seluruh pengusaha pertanian maupun petani dapat bekerjasama dengan Bulog, guna meningkatkan ketahanan pangan nasional.
"Peran Bulog sebagai pengendali dan stabilisasi harga pangan, maka cadangan beras pemerintah dipenuhi Bulog dengan bermitra strategisnya Rice Milling Unit (RMU) atau penggilingan padi yang tersebar di sentra-sentra produksi padi," ujar Amran di dalam Rapat Akbar Peningkatan Perberasan Indonesia di Kementerian Pertanian, Rabu (26/8/2015)
Dalam pidatonya, Amran pun mengajak petani untuk maju ke atas mimbar untuk dapat menyebutkan berapa jumlah beras yang akan diberikan kepada Bulog.
Selain itu, pemerintah dalam hal ini juga berfungsi untuk mengambil langkah-langkah strategis baik dalam jangka pendek, maupun jangka panjang untuk meningkatkan peran seluruh pelaku usaha yang terkait dengan proses produksi dan penyediaan bahan pokok
"Kita mendorong jumlah unit-unit usaha penggilingan beras menjadi mitra kerja Bulog, juga membantu merevitalisasi penggilingan beras dalam skala kecil," tambah Amran.
Selain itu, kata dia, Kementan akan terus memonitor jumlah beras yang diproduksi penggilingan beras serta meregulasi penggilingan beras.
"Keberadaan RMU ini sangat penting dalam rantai pasok beras sampai ke konsumen, dan RMU ini dapat dijadikan barometer ketersediaan stok beras di suatu wilayah," tutupnya. (awl)
JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman mengajak seluruh pengusaha pertanian maupun petani dapat bekerjasama dengan Bulog, guna meningkatkan ketahanan pangan nasional.
"Peran Bulog sebagai pengendali dan stabilisasi harga pangan, maka cadangan beras pemerintah dipenuhi Bulog dengan bermitra strategisnya Rice Milling Unit (RMU) atau penggilingan padi yang tersebar di sentra-sentra produksi padi," ujar Amran di dalam Rapat Akbar Peningkatan Perberasan Indonesia di Kementerian Pertanian, Rabu (26/8/2015)
Dalam pidatonya, Amran pun mengajak petani untuk maju ke atas mimbar untuk dapat menyebutkan berapa jumlah beras yang akan diberikan kepada Bulog.
Selain itu, pemerintah dalam hal ini juga berfungsi untuk mengambil langkah-langkah strategis baik dalam jangka pendek, maupun jangka panjang untuk meningkatkan peran seluruh pelaku usaha yang terkait dengan proses produksi dan penyediaan bahan pokok
"Kita mendorong jumlah unit-unit usaha penggilingan beras menjadi mitra kerja Bulog, juga membantu merevitalisasi penggilingan beras dalam skala kecil," tambah Amran.
Selain itu, kata dia, Kementan akan terus memonitor jumlah beras yang diproduksi penggilingan beras serta meregulasi penggilingan beras.
"Keberadaan RMU ini sangat penting dalam rantai pasok beras sampai ke konsumen, dan RMU ini dapat dijadikan barometer ketersediaan stok beras di suatu wilayah," tutupnya. (awl)
Mafia Pangan Lebih Mengerikan Daripada Mafia Pelabuhan
Rabu, 26 Agustus 2015
Jakarta. Suar.co — Gebrakan Menko Maritim Rizal Ramli untuk memberantas mafia pelabuhan bisa diberikan acungan jempol. Namun, dalam persoalan “mafia”, “Mafia Pangan” tidak kalah menyeramkan dibanding dengan “mafia pelabuhan”. Sepak terjang mafia pangan lebih menyeramkan.
” Usia kedua mafia itu sama saja. tapi mafia pelabuhan tidak berpengaruh langsung terhadap kehidupan rakyat.Sementara mafia pangan bisa menimbulkan krisis pangan yang bermuara pada krisis politik”. Jelas S Indro Tjahyono, Ketua LSM PROTANIKITA saat ditemui Redaksi SUAR di kantornya di kawasan Menteng.
Indro menegaskan bahwa mafia pangan yang dimaksudkan sudah beroperasi sejak proses produksi pangan (on farm), secara teknis, mereka bisa mempengaruhi biaya produksi dan stok pangan di Petani. Menurut tokoh gerakan mahasiswa 78 ini, para mafia pangan menguasai benih dan pupuk serta mengendalikan harga dan distribusinya.
” Permainan mafia pupuk sudah kita alami sebelumnya sehingga menyulitkan para petani menyuburkan tanaman mereka”. Jelas Indro.
Menurut koordinator Relawan Jokowi Jk ini, mafia pangan ini juga mengendalikan distribusi dan harga pangan seenaknya. Menurut dia, peristiwa yang berlangsung akhir akhir ini adalah ulah mafia daging yang mampu membuat harga daging melejit hingga 30 persen. Mafia daging yang sebelumnya bermain dalam impor daging sapi, saat ini menahan distribusi daging sapi dengan menyembunyikan 20.000 seekor sapi lebih dipenampungan mereka.
” Bahkan belum selesai daging sapi distabilkan harganya, harga cabe juga dipermainkan oleh mafia cabe . Harga cabe ini bisa naik 300 persen, sehingga mengganggu sistem kuliner masyarakat. Para mafia pangan ini tidak segan segan pula menggarap kebutuhan pangan pelengkap seperti jengkol dan bawang merah”. Tutur Indro lebih lanjut.
Dalam paparannya, beberapa hari terakhir mafia ayam ( ayam potong) juga menaikkan harga jual daging ayam, sehingga mengakibatkan 5000 penjual ayam di Jawa Barat mogok berjualan.
” Tindakan kejahatan para mafia pangan ini sudah sangat keterlaluan pada saat pemerintah tidak memiliki otoritas pangan yang bisa diandalkan. Apalagi jika pemerintah membiarkan mafia pangan ini mengangkangi badan pangan startegis seperti Bulog”, Jelas Indro.
Indro menjelaskan, bahwa para mafia pangan akhir akhir ini terlibat ingin menjajal kebijakan dan kewibawaan pemerintah dalam memwujudkan stabilitas pangan. Ulah mafia menggangu disemua sektor pangan. Lihat saja, setelah mafia pangan mengganggu distribusi dan hara ayam, persediaan kedele untuk kebutuhan produksi tahu tempe juga dibuat langka. Semua ini adalah akibat dari pemerintah yang memandang sebelah mata urusan pangan.
Lebih lanjut, menurut Indro, rencana untuk mendirikan Badan Pangan Nasional (BPN) sesuai dengan amanat undang undang pangan juga bertele tele.
“Apalagi terdengar adanya isu bahwa Badan Pangan Nasional akan dijadikan ajang untuk main mata dengan mafia pangan. Orang orang yang mengetahui konsep kedaulatan pangan akan semakin tersisih dan dijauhkan dari urusan pangan. “, jelasnya lebih lanjut.
Indro mencermati, soal akurasi data juga menjadi simpul permainan para mafia pangan. Apalagi menilik dari data data yang tidak akurat, soal stok pangan, khususnya beras, baik di masyarakat dan gudang.
” Kini para mafia beras bergerilya untuk menampung padi dan gabah petani, dengan harap di atas HPPyang ditetapkan Bulog”, jelasnya.
Berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh LSM Protanikita , Pembelian yg di lakukan oleh mafia beras ini sudah diluar batas , disinyalir terjadi juga tindak pencucian uang terjadi dalam pembelian stok pangan ini.
” Akibatnya jika ini semua terjadi, maka harga beras akan meningkat lagi, dan bisa terjadi krisis beras di masyarakat, dan dampaknya petani tidak bisa berproduksi secara maksimal “, Tegasnya lagi.
Menurut Indro, Presiden Jokowi harus mencermati masalah ini. kondisi sekarang ini diperkirakan merupakan ulah dari mafia beras agar pemerintah terus melakukan impor beras. Sebab, jika setelah itu harga beras akan dimainkan lagi oleh mafia beras. (Munk)
http://suar.co/2015/08/26/mafia-pangan-lebih-mengerikan-daripada-mafia-pelabuhan/
Jakarta. Suar.co — Gebrakan Menko Maritim Rizal Ramli untuk memberantas mafia pelabuhan bisa diberikan acungan jempol. Namun, dalam persoalan “mafia”, “Mafia Pangan” tidak kalah menyeramkan dibanding dengan “mafia pelabuhan”. Sepak terjang mafia pangan lebih menyeramkan.
” Usia kedua mafia itu sama saja. tapi mafia pelabuhan tidak berpengaruh langsung terhadap kehidupan rakyat.Sementara mafia pangan bisa menimbulkan krisis pangan yang bermuara pada krisis politik”. Jelas S Indro Tjahyono, Ketua LSM PROTANIKITA saat ditemui Redaksi SUAR di kantornya di kawasan Menteng.
Indro menegaskan bahwa mafia pangan yang dimaksudkan sudah beroperasi sejak proses produksi pangan (on farm), secara teknis, mereka bisa mempengaruhi biaya produksi dan stok pangan di Petani. Menurut tokoh gerakan mahasiswa 78 ini, para mafia pangan menguasai benih dan pupuk serta mengendalikan harga dan distribusinya.
” Permainan mafia pupuk sudah kita alami sebelumnya sehingga menyulitkan para petani menyuburkan tanaman mereka”. Jelas Indro.
Menurut koordinator Relawan Jokowi Jk ini, mafia pangan ini juga mengendalikan distribusi dan harga pangan seenaknya. Menurut dia, peristiwa yang berlangsung akhir akhir ini adalah ulah mafia daging yang mampu membuat harga daging melejit hingga 30 persen. Mafia daging yang sebelumnya bermain dalam impor daging sapi, saat ini menahan distribusi daging sapi dengan menyembunyikan 20.000 seekor sapi lebih dipenampungan mereka.
” Bahkan belum selesai daging sapi distabilkan harganya, harga cabe juga dipermainkan oleh mafia cabe . Harga cabe ini bisa naik 300 persen, sehingga mengganggu sistem kuliner masyarakat. Para mafia pangan ini tidak segan segan pula menggarap kebutuhan pangan pelengkap seperti jengkol dan bawang merah”. Tutur Indro lebih lanjut.
Dalam paparannya, beberapa hari terakhir mafia ayam ( ayam potong) juga menaikkan harga jual daging ayam, sehingga mengakibatkan 5000 penjual ayam di Jawa Barat mogok berjualan.
” Tindakan kejahatan para mafia pangan ini sudah sangat keterlaluan pada saat pemerintah tidak memiliki otoritas pangan yang bisa diandalkan. Apalagi jika pemerintah membiarkan mafia pangan ini mengangkangi badan pangan startegis seperti Bulog”, Jelas Indro.
Indro menjelaskan, bahwa para mafia pangan akhir akhir ini terlibat ingin menjajal kebijakan dan kewibawaan pemerintah dalam memwujudkan stabilitas pangan. Ulah mafia menggangu disemua sektor pangan. Lihat saja, setelah mafia pangan mengganggu distribusi dan hara ayam, persediaan kedele untuk kebutuhan produksi tahu tempe juga dibuat langka. Semua ini adalah akibat dari pemerintah yang memandang sebelah mata urusan pangan.
Lebih lanjut, menurut Indro, rencana untuk mendirikan Badan Pangan Nasional (BPN) sesuai dengan amanat undang undang pangan juga bertele tele.
“Apalagi terdengar adanya isu bahwa Badan Pangan Nasional akan dijadikan ajang untuk main mata dengan mafia pangan. Orang orang yang mengetahui konsep kedaulatan pangan akan semakin tersisih dan dijauhkan dari urusan pangan. “, jelasnya lebih lanjut.
Indro mencermati, soal akurasi data juga menjadi simpul permainan para mafia pangan. Apalagi menilik dari data data yang tidak akurat, soal stok pangan, khususnya beras, baik di masyarakat dan gudang.
” Kini para mafia beras bergerilya untuk menampung padi dan gabah petani, dengan harap di atas HPPyang ditetapkan Bulog”, jelasnya.
Berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh LSM Protanikita , Pembelian yg di lakukan oleh mafia beras ini sudah diluar batas , disinyalir terjadi juga tindak pencucian uang terjadi dalam pembelian stok pangan ini.
” Akibatnya jika ini semua terjadi, maka harga beras akan meningkat lagi, dan bisa terjadi krisis beras di masyarakat, dan dampaknya petani tidak bisa berproduksi secara maksimal “, Tegasnya lagi.
Menurut Indro, Presiden Jokowi harus mencermati masalah ini. kondisi sekarang ini diperkirakan merupakan ulah dari mafia beras agar pemerintah terus melakukan impor beras. Sebab, jika setelah itu harga beras akan dimainkan lagi oleh mafia beras. (Munk)
http://suar.co/2015/08/26/mafia-pangan-lebih-mengerikan-daripada-mafia-pelabuhan/
Rabu, 26 Agustus 2015
Data Pertanian Ditata Ulang
Rabu, 26 Agustus 2015
Pemerintah Optimalkan Sawah di Kalimantan dan Sumatera
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah akan mengoptimalkan sawah-sawah di Kalimantan dan Sumatera untuk mengantisipasi dampak El Nino. Optimalisasi dilakukan dengan cara menyediakan sarana pertanian. Data sektor pertanian juga hendak ditata ulang agar kebijakan yang diambil sesuai.
Demikian dikatakan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman seusai menghadiri rapat di kantor Kementerian Koordinasi Perekonomian, Selasa (25/8), di Jakarta. Selain Amran, pada rapat dipimpin yang Menteri Koordinasi Perekonomian Darmin Nasution itu dihadiri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, dan Kepala Badan Pusat Statistik Suryamin.
"Kami membahas strategi bagaimana menghadapi dan menangani El Nino. El Nino hanya terjadi di wilayah selatan khatulistiwa, sedangkan di bagian utara tidak terjadi El Nino. Oleh karena itu, semua potensi sawah di Kalimantan dan Sumatera akan dioptimalkan," kata Amran.
Menurut Amran, ada sekitar 2 juta hektar sawah di Sumatera dan 1 juta hektar di Kalimantan yang akan dioptimalkan untuk menjaga produksi pangan. Pemerintah, menurut dia, akan menyalurkan bantuan mesin pompa air dan alat-alat pertanian di kedua wilayah tersebut. Irigasi juga akan dioptimalkan.
"Ada irigasi seluas 500.000 hektar yang mengaliri air sepanjang musim. Ini yang kami optimalkan. Kami sedang mendistribusikan pompa-pompa air di sekitar Bengawan Solo, Jawa Tengah, dan di Sungai Cimanuk di Jawa Barat," kata Amran.
Mengenai gagal panen, lanjut Amran, setiap tahun di Indonesia rata-rata sebanyak 28.000 hektar dengan catatan tak terkena dampak El Nino. Menurut dia, hingga saat ini 25.000 hektar sawah gagal panen.
"Sampai Agustus ini, panen sudah mencapai 76 persen. Jangan diasumsikan El Nino melanda seluruh 14 juta hektar lahan pertanian di Indonesia. Kami akan menjaga sisanya agar tak terjadi gagal panen," ujar Amran.
Untuk mengatasi kekeringan di sejumlah wilayah di Indonesia, imbuh Amran, pemerintah akan segera meluncurkan hujan buatan dalam waktu dekat. Hujan buatan tersebut diperuntukkan bagi lahan-lahan pertanian yang membutuhkan air.
Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Hasil Sembiring memperkirakan El Nino tidak berkepanjangan. Di beberapa daerah di Indonesia sudah mulai mengalami kekeringan. Ia optimistis target produksi beras tahun ini tercapai.
"Kami usulkan 75 juta ton, lalu dikurang menjadi sekitar 74 juta ton. Kami optimistis target sekitar 74 juta ton tercapai," kata Sembiring.
Kalibrasi data
Rapat di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian juga membahas soal kalibrasi data di sektor pertanian. Menurut Sofyan Djalil, kalibrasi data diperlukan agar tidak keliru mengambil kebijakan. Data tersebut meliputi luasan sawah dan produksi beras yang antarinstansi bisa berbeda-beda angkanya.
"Data harus menjadi perhatian pertama pemerintah. Untuk data produksi beras, luas sawah, ataupun sapi perlu dikalibrasi ulang karena antara kementerian yang satu dengan yang lain bisa berbeda-beda walaupun tidak terlalu jauh bedanya. Dengan data yang pasti, kebijakan yang diambil juga bisa lebih tepat," kata Sofyan.
Suryamin membenarkan tentang rencana menata ulang data pertanian di Indonesia. Menurut dia, tahap pertama yang akan dilakukan adalah dengan mengumpulkan semua data, misalnya luas lahan dan produksi, dari semua kementerian terkait. Instansi yang dilibatkan antara lain Badan Pusat Statistik, Badan Pertanahan Nasional, dan Kementerian Pekerjaan Umum.
"Sekarang masih konsolidasi data terlebih dahulu. Belum ada yang diubah. Data luas lahan pertanian dan sebagainya kan sudah ada. Itu yang akan dikonsolidasikan. Termasuk apakah ada konversi lahan pada setiap periodenya," kata Suryamin.
Sementara itu, produksi sawit diperkirakan turun 10-30 persen sebagai dampak fenomena cuaca El Nino tahun ini. Jutaan petani sawit swadaya akan merasakan dampak terberat dari turunnya produksi di tengah turunnya harga sawit saat ini.
Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia Delima Hasri Darmawan mengatakan, dampak saat ini sudah terjadi seperti pengecilan buah dan ketidaksempurnaan proses pembungaan di kebun-kebun sawit. (APO/IRE)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/150826kompas/#/18/
Pemerintah Optimalkan Sawah di Kalimantan dan Sumatera
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah akan mengoptimalkan sawah-sawah di Kalimantan dan Sumatera untuk mengantisipasi dampak El Nino. Optimalisasi dilakukan dengan cara menyediakan sarana pertanian. Data sektor pertanian juga hendak ditata ulang agar kebijakan yang diambil sesuai.
Demikian dikatakan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman seusai menghadiri rapat di kantor Kementerian Koordinasi Perekonomian, Selasa (25/8), di Jakarta. Selain Amran, pada rapat dipimpin yang Menteri Koordinasi Perekonomian Darmin Nasution itu dihadiri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, dan Kepala Badan Pusat Statistik Suryamin.
"Kami membahas strategi bagaimana menghadapi dan menangani El Nino. El Nino hanya terjadi di wilayah selatan khatulistiwa, sedangkan di bagian utara tidak terjadi El Nino. Oleh karena itu, semua potensi sawah di Kalimantan dan Sumatera akan dioptimalkan," kata Amran.
Menurut Amran, ada sekitar 2 juta hektar sawah di Sumatera dan 1 juta hektar di Kalimantan yang akan dioptimalkan untuk menjaga produksi pangan. Pemerintah, menurut dia, akan menyalurkan bantuan mesin pompa air dan alat-alat pertanian di kedua wilayah tersebut. Irigasi juga akan dioptimalkan.
"Ada irigasi seluas 500.000 hektar yang mengaliri air sepanjang musim. Ini yang kami optimalkan. Kami sedang mendistribusikan pompa-pompa air di sekitar Bengawan Solo, Jawa Tengah, dan di Sungai Cimanuk di Jawa Barat," kata Amran.
Mengenai gagal panen, lanjut Amran, setiap tahun di Indonesia rata-rata sebanyak 28.000 hektar dengan catatan tak terkena dampak El Nino. Menurut dia, hingga saat ini 25.000 hektar sawah gagal panen.
"Sampai Agustus ini, panen sudah mencapai 76 persen. Jangan diasumsikan El Nino melanda seluruh 14 juta hektar lahan pertanian di Indonesia. Kami akan menjaga sisanya agar tak terjadi gagal panen," ujar Amran.
Untuk mengatasi kekeringan di sejumlah wilayah di Indonesia, imbuh Amran, pemerintah akan segera meluncurkan hujan buatan dalam waktu dekat. Hujan buatan tersebut diperuntukkan bagi lahan-lahan pertanian yang membutuhkan air.
Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Hasil Sembiring memperkirakan El Nino tidak berkepanjangan. Di beberapa daerah di Indonesia sudah mulai mengalami kekeringan. Ia optimistis target produksi beras tahun ini tercapai.
"Kami usulkan 75 juta ton, lalu dikurang menjadi sekitar 74 juta ton. Kami optimistis target sekitar 74 juta ton tercapai," kata Sembiring.
Kalibrasi data
Rapat di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian juga membahas soal kalibrasi data di sektor pertanian. Menurut Sofyan Djalil, kalibrasi data diperlukan agar tidak keliru mengambil kebijakan. Data tersebut meliputi luasan sawah dan produksi beras yang antarinstansi bisa berbeda-beda angkanya.
"Data harus menjadi perhatian pertama pemerintah. Untuk data produksi beras, luas sawah, ataupun sapi perlu dikalibrasi ulang karena antara kementerian yang satu dengan yang lain bisa berbeda-beda walaupun tidak terlalu jauh bedanya. Dengan data yang pasti, kebijakan yang diambil juga bisa lebih tepat," kata Sofyan.
Suryamin membenarkan tentang rencana menata ulang data pertanian di Indonesia. Menurut dia, tahap pertama yang akan dilakukan adalah dengan mengumpulkan semua data, misalnya luas lahan dan produksi, dari semua kementerian terkait. Instansi yang dilibatkan antara lain Badan Pusat Statistik, Badan Pertanahan Nasional, dan Kementerian Pekerjaan Umum.
"Sekarang masih konsolidasi data terlebih dahulu. Belum ada yang diubah. Data luas lahan pertanian dan sebagainya kan sudah ada. Itu yang akan dikonsolidasikan. Termasuk apakah ada konversi lahan pada setiap periodenya," kata Suryamin.
Sementara itu, produksi sawit diperkirakan turun 10-30 persen sebagai dampak fenomena cuaca El Nino tahun ini. Jutaan petani sawit swadaya akan merasakan dampak terberat dari turunnya produksi di tengah turunnya harga sawit saat ini.
Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia Delima Hasri Darmawan mengatakan, dampak saat ini sudah terjadi seperti pengecilan buah dan ketidaksempurnaan proses pembungaan di kebun-kebun sawit. (APO/IRE)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/150826kompas/#/18/
Mentan Instruksikan Bulog Serap Kedelai Petani
Selasa, 25 Agustus 2015
JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat harga kedelai anjlok di pasaran mencapai Rp4.500-Rp5.000 per kilogram (kg) dari sebelumnya Rp7.600 per kilogram (kg). Padahal, kebutuhan kedelai di dalam negeri mencapai 2,3 juta ton.
Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Hasil, Sembiring, menjelaskan produksi kedelai di tingkat petani yang mencapai 979 ribu tidak diimbangi dengan impor kedelai yang lebih banyak dibandingkan hasil produksi di dalam negeri. Sehingga, membuat para petani enggan atau malas menanamkan kedelai di dalam negeri.
"Kedelai anjlok sekarang ini. Saat ini Rp4.500 sampai Rp5 ribu. Makanya kalau harga kelak begini, enggak ada yang mau tanam. Karena kebanyakan impor. Jadi orang malas tanam," ujar dia saat ditemui di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (25/8/2015).
Dia menilai, antara ekspor dan impor kedelai seharusnya diseimbangkan, sebab, bila tanah penanaman kedelai tidak kembali ditanami akan menyebabkan pola tanaman rusak.
Lebih lanjut dia mengatakan, anjloknya produksi dan harga kedelai tidak berpengaruh terhadap luas tanam. Pasalnya, hal ini sudah dipertimbangkan terlebih dahulu melalui Angka Ramalan (ARAM) 1. "Enggak. Kan kita sudah pertimbangkan. Sudah ada ARAM 1. Kita mengacu pada ARAM 1," katanya.
"Kita sedang dorong penyerapan Bulog. Mendag sudah rapat. Saya sudah kontak ke deputi. Kerja teman-teman sudah disusun supaya Bulog bisa serap. Semacam penugasan. Kan ada inpres," tambah dia.
Menurutnya, Bulog akan membeli hasil panen dari petani. Pasalnya, hal ini telah tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres). "Kalau mau impor berapa harus serap berapa nanti diatur. Karena itu komoditas yang mulai diatur," pungkasnya.
(mrt)
http://economy.okezone.com/read/2015/08/25/320/1202460/mentan-instruksikan-bulog-serap-kedelai-petani
JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat harga kedelai anjlok di pasaran mencapai Rp4.500-Rp5.000 per kilogram (kg) dari sebelumnya Rp7.600 per kilogram (kg). Padahal, kebutuhan kedelai di dalam negeri mencapai 2,3 juta ton.
Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Hasil, Sembiring, menjelaskan produksi kedelai di tingkat petani yang mencapai 979 ribu tidak diimbangi dengan impor kedelai yang lebih banyak dibandingkan hasil produksi di dalam negeri. Sehingga, membuat para petani enggan atau malas menanamkan kedelai di dalam negeri.
"Kedelai anjlok sekarang ini. Saat ini Rp4.500 sampai Rp5 ribu. Makanya kalau harga kelak begini, enggak ada yang mau tanam. Karena kebanyakan impor. Jadi orang malas tanam," ujar dia saat ditemui di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (25/8/2015).
Dia menilai, antara ekspor dan impor kedelai seharusnya diseimbangkan, sebab, bila tanah penanaman kedelai tidak kembali ditanami akan menyebabkan pola tanaman rusak.
Lebih lanjut dia mengatakan, anjloknya produksi dan harga kedelai tidak berpengaruh terhadap luas tanam. Pasalnya, hal ini sudah dipertimbangkan terlebih dahulu melalui Angka Ramalan (ARAM) 1. "Enggak. Kan kita sudah pertimbangkan. Sudah ada ARAM 1. Kita mengacu pada ARAM 1," katanya.
"Kita sedang dorong penyerapan Bulog. Mendag sudah rapat. Saya sudah kontak ke deputi. Kerja teman-teman sudah disusun supaya Bulog bisa serap. Semacam penugasan. Kan ada inpres," tambah dia.
Menurutnya, Bulog akan membeli hasil panen dari petani. Pasalnya, hal ini telah tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres). "Kalau mau impor berapa harus serap berapa nanti diatur. Karena itu komoditas yang mulai diatur," pungkasnya.
(mrt)
http://economy.okezone.com/read/2015/08/25/320/1202460/mentan-instruksikan-bulog-serap-kedelai-petani
Selasa, 25 Agustus 2015
7 Pendistribusi Sapi di Jabodetabek Terindikasi dalam Kartel Sapi
Senin, 24 Agustus 2015
JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Subdirektorat Industri dan Perdagangan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Agung Marlianto menyebut, ada tujuh perusahaan yang terindikasi dalam kartel sapi. Mereka diduga ikut dalam membuat kelangkaan dan menaikkan harga daging sapi beberapa waktu lalu.
"Ada tujuh dari 14 feedloter terindikasi kartel sapi," kata Agung di Jakarta, Senin (24/8/2015).
Tujuh perusahaan tersebut langsung diperiksa oleh polisi terkait dugaan kartel sapi tersebut. Pemeriksaan dilakukan terhadap pemilik, bagian keuangan, dan operasional. "Sudah diperiksa 11 saksi dari tujuh feedloter," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Komisaris Besar Mujiyono di Jakarta, Senin siang.
Saat ini, polisi juga telah memeriksa dua dari empat ahli yang dipakai untuk penyelidikan kartel sapi. Empat saksi ahli tersebut dari ahli pangan, pidana, tindak pidana pencucian uang, dan perdagangan.
Direktorat Reserse Kriminal Khusus melakukan sidak ke tempat penggemukan sapi milik importir, PT WMP, pada Kamis (13/8/2015) kemarin. Di tempat penggemukan sapi tersebut, diketahui ada 2.500 ekor yang belum didistribusikan. Polisi menduga ada pelanggaran yang dilakukan oleh PT WMP.
http://megapolitan.kompas.com/read/2015/08/24/17164741/7.Pendistribusi.Sapi.di.Jabodetabek.Terindikasi.dalam.Kartel.Sapi
JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Subdirektorat Industri dan Perdagangan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Agung Marlianto menyebut, ada tujuh perusahaan yang terindikasi dalam kartel sapi. Mereka diduga ikut dalam membuat kelangkaan dan menaikkan harga daging sapi beberapa waktu lalu.
"Ada tujuh dari 14 feedloter terindikasi kartel sapi," kata Agung di Jakarta, Senin (24/8/2015).
Tujuh perusahaan tersebut langsung diperiksa oleh polisi terkait dugaan kartel sapi tersebut. Pemeriksaan dilakukan terhadap pemilik, bagian keuangan, dan operasional. "Sudah diperiksa 11 saksi dari tujuh feedloter," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Komisaris Besar Mujiyono di Jakarta, Senin siang.
Saat ini, polisi juga telah memeriksa dua dari empat ahli yang dipakai untuk penyelidikan kartel sapi. Empat saksi ahli tersebut dari ahli pangan, pidana, tindak pidana pencucian uang, dan perdagangan.
Direktorat Reserse Kriminal Khusus melakukan sidak ke tempat penggemukan sapi milik importir, PT WMP, pada Kamis (13/8/2015) kemarin. Di tempat penggemukan sapi tersebut, diketahui ada 2.500 ekor yang belum didistribusikan. Polisi menduga ada pelanggaran yang dilakukan oleh PT WMP.
http://megapolitan.kompas.com/read/2015/08/24/17164741/7.Pendistribusi.Sapi.di.Jabodetabek.Terindikasi.dalam.Kartel.Sapi
Senin, 24 Agustus 2015
2016, Bulog minta tambahan modal Rp 2 triliun
Senin, 24 Agustus 2015
JAKARTA. Bulog minta tambahan modal senilai Rp 2 triliun. Tambahan modal tersebut mereka minta diberikan dalam bentuk penyertaan modal negara pada tahun anggaran 2016.
Djarot Kusumayakti, Direktur Utama Bulog mengatakan, tambahan modal tersebut rencananya akan digunakan untuk beberapa kegiatan. Pertama, meningkatkan serapan gabah dari petani.
Djarot mengatakan, untuk dapat melaksanakan usaha tersebut, Bulog memerlukan infrastruktur paskapanen, seperti; pusat pengeringan gabah (drying center) dan silo atau tempat penyimpanan untuk gabah. "Tambahan modal itu rencananya akan kami gunakan untuk beli 50 drying center dan 50 silo gabah di sentra penghasil gabah," katanya di Gedung DPR Senin (24/8).
Kedua, memproduksi beras berkualitas. Djarot mengatakan, jika permintaan tambahan modal sebesar Rp 2 triliun yang diajukan Bulog disetujui DPR, pihaknya akan membangun mesin penggilingan padi modern (RMP) di dua daerah penghasil beras; Sulawesi Selatan berkapasitas 250.000 ton per tahun dan Jawa Timur dengan kapasitas 150.000 ton per tahun.
Ketiga, untuk membangun 25 pusat pengeringan dan 25 penyimpanan jagung. Ke empat, untuk membangun 14 tempat pendingingan daging di sentra produksi daging. "Penggunaan ini kami lakukan karena kami dapat penugasan untuk jaga pasokan daging, kami hari ini baru punya cold storage kecil di Jakarta," katanya.
Ekas Sastra, anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Golkar sementara itu mengatakan sulit untuk memperjuangkan permintaan tambahan modal negara dari Bulog. Kesulitan ini salah satunya disebabkan oleh tingkat penyerapan penyertaan modal negara sebesar Rp 3 triliun bagi Bulog pada tahun 2015 ini yang belum terealisasi sama sekali.
"Kami akan kesulitan untuk perjuangkan, yang ada sekarang saja belum terserap," katanya.
Editor: Sanny Cicilia
http://industri.kontan.co.id/news/2016-bulog-minta-tambahan-modal-rp-2-triliun
JAKARTA. Bulog minta tambahan modal senilai Rp 2 triliun. Tambahan modal tersebut mereka minta diberikan dalam bentuk penyertaan modal negara pada tahun anggaran 2016.
Djarot Kusumayakti, Direktur Utama Bulog mengatakan, tambahan modal tersebut rencananya akan digunakan untuk beberapa kegiatan. Pertama, meningkatkan serapan gabah dari petani.
Djarot mengatakan, untuk dapat melaksanakan usaha tersebut, Bulog memerlukan infrastruktur paskapanen, seperti; pusat pengeringan gabah (drying center) dan silo atau tempat penyimpanan untuk gabah. "Tambahan modal itu rencananya akan kami gunakan untuk beli 50 drying center dan 50 silo gabah di sentra penghasil gabah," katanya di Gedung DPR Senin (24/8).
Kedua, memproduksi beras berkualitas. Djarot mengatakan, jika permintaan tambahan modal sebesar Rp 2 triliun yang diajukan Bulog disetujui DPR, pihaknya akan membangun mesin penggilingan padi modern (RMP) di dua daerah penghasil beras; Sulawesi Selatan berkapasitas 250.000 ton per tahun dan Jawa Timur dengan kapasitas 150.000 ton per tahun.
Ketiga, untuk membangun 25 pusat pengeringan dan 25 penyimpanan jagung. Ke empat, untuk membangun 14 tempat pendingingan daging di sentra produksi daging. "Penggunaan ini kami lakukan karena kami dapat penugasan untuk jaga pasokan daging, kami hari ini baru punya cold storage kecil di Jakarta," katanya.
Ekas Sastra, anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Golkar sementara itu mengatakan sulit untuk memperjuangkan permintaan tambahan modal negara dari Bulog. Kesulitan ini salah satunya disebabkan oleh tingkat penyerapan penyertaan modal negara sebesar Rp 3 triliun bagi Bulog pada tahun 2015 ini yang belum terealisasi sama sekali.
"Kami akan kesulitan untuk perjuangkan, yang ada sekarang saja belum terserap," katanya.
Editor: Sanny Cicilia
http://industri.kontan.co.id/news/2016-bulog-minta-tambahan-modal-rp-2-triliun
Pengadaan Beras Bulog Baru 57%, Ini Penyebabnya
Senin, 24 Agustus 2015
Jakarta -Pengamat Pertanian Institute for Development and Economic Finance (Indef) Bustanul Arifin menyatakan bahwa target pengadaan beras yang dipatok Perum Bulog sebanyak 3,2 juta ton. Apalagi realisasi penyerapan yang sampai pertengahan Agustus ini baru 1,85 juta ton atau 57%.
Menurutnya, ada beberapa faktor yang menyebabkan target pengadaan beras Bulog bakal meleset. Penyebab utamanya ialah lonjakan harga beras hingga 30% yang terjadi di awal tahun ini.
Akibat kejadian itu, harga beras tidak pernah kembali ke titik sebelumnya, sulit sekali mencari gabah dan beras dengan harga sesuai ketentuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) di tingkat petani, yakni sebesar Rp 3.700/kg untuk gabah kering panen (GKP), RP 4.600/kg untuk gabah kering giling (GKG), dan Rp 7.300/kg untuk beras.
"Bulog memang tidak mudah melakukan pengadaan karena harga bergerak dinamis di lapangan," kata Bustanul saat ditemui di Kantor Indef, Jakarta, Senin (24/8/2015).
Kemudian, di tengah tingginya harga gabah dan beras petani, Bulog masih harus bersaing dengan penggilingan-penggilingan beras swasta yang mau membeli gabah dan beras petani dengan harga di atas HPP. Saat ini, tutur Bustanul, sudah ada beberapa penggilingan beras swasta yang mulai bisa menyaingi Bulog, misalnya PT Tiga Pilar.
"Bulog kalah juga dengan penyerap-penyerap besar, kaget ketika perusahaan-perusahaan swasta kita beri kesempatan seluas-luasnya untuk masuk. Ada PT Tiga Pilar misalnya," paparnya.
Bustanul menambahkan, dirinya juga kurang yakin produksi padi tahun ini naik sampai 73,5 juta ton GKG seperti yang disampaikan dalam Angka Ramalan (Aram) I BPS. Bila angka itu benar, harusnya produksi beras melimpah dan Bulog tak kesulitan menyerap beras petani."Bisa juga produksinya (beras) tidak sebesar itu," dia mengungkapkan.
Dengan masih rendahnya serapan beras Bulog hingga hari ini, ditambah serangan el nino, Bustanul memperingatkan pemerintah agar benar-benar waspada memperhatikan stok beras. Bila stok Bulog kurang dan produksi beras turun akibat el nino, harga beras bakal melambung saat puncak paceklik di Januari-Februari 2016.
"Kita harus sangat waspada di awal tahun depan. Kita harus perhatikan el nino dengan serius juga," pungkasnya.
Seperti diketahui, pengadaan beras yang dilakukan oleh Perum Bulog hingga pertengahan Agustus baru 1,85 juta ton atau baru 57% dari target. Jika ditambah dengan pengadaan dari beras komersial pun total pengadaan Bulog baru sekitar 2 juta ton, masih jauh dari target pengadaan tahun ini yang mencapai 3,2 juta ton.
Sedangkan stok beras Bulog saat ini 1,6 juta ton atau setara dengan kebutuhan untuk 6-7 bulan penyaluran. “Pengadaan beras sampai saat ini 1,85 juta ton. Stoknya 1,6 juta ton. Beras premium ada 230 ribu ton,” ungkap Direktur Pengadaan Perum Bulog, Wahyu.
Wahyu menyatakan bahwa pihaknya akan terus mengejar target pengadaan beras hingga mencapai 3,2 juta ton di akhir tahun. Diharapkan pengadaan beras sudah mencapai 2,5 juta ton pada Oktober mendatang. “Target sampai Oktober 2,5 juta ton. Kita kerja terus (target pengadaan beras), nanti tercapai atau tidak ada banyak faktor,” ucap Wahyu.
Diakuinya, sangat sulit bagi Bulog untuk dapat mencapai target pengadaan beras sebanyak 3,2 juta ton. Sebab, panen raya yang setiap tahun jatuh pada April, Mei, dan Juli telah lewat. Saat ini pun Bulog sudah kesulitan untuk mendapatkan beras dengan harga sesuai HPP yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 7.300/kg.
Karena itu, Bulog akan menggenjot pengadaan dari komersial. “Kita perbanyak pengadaan dari komersial karena sudah sulit untuk memperoleh beras dengan harga sesuai HPP,” kata Wahyu.
http://finance.detik.com/read/2015/08/24/150316/2999789/4/1/pengadaan-beras-bulog-baru-57-ini-penyebabnya
Jakarta -Pengamat Pertanian Institute for Development and Economic Finance (Indef) Bustanul Arifin menyatakan bahwa target pengadaan beras yang dipatok Perum Bulog sebanyak 3,2 juta ton. Apalagi realisasi penyerapan yang sampai pertengahan Agustus ini baru 1,85 juta ton atau 57%.
Menurutnya, ada beberapa faktor yang menyebabkan target pengadaan beras Bulog bakal meleset. Penyebab utamanya ialah lonjakan harga beras hingga 30% yang terjadi di awal tahun ini.
Akibat kejadian itu, harga beras tidak pernah kembali ke titik sebelumnya, sulit sekali mencari gabah dan beras dengan harga sesuai ketentuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) di tingkat petani, yakni sebesar Rp 3.700/kg untuk gabah kering panen (GKP), RP 4.600/kg untuk gabah kering giling (GKG), dan Rp 7.300/kg untuk beras.
"Bulog memang tidak mudah melakukan pengadaan karena harga bergerak dinamis di lapangan," kata Bustanul saat ditemui di Kantor Indef, Jakarta, Senin (24/8/2015).
Kemudian, di tengah tingginya harga gabah dan beras petani, Bulog masih harus bersaing dengan penggilingan-penggilingan beras swasta yang mau membeli gabah dan beras petani dengan harga di atas HPP. Saat ini, tutur Bustanul, sudah ada beberapa penggilingan beras swasta yang mulai bisa menyaingi Bulog, misalnya PT Tiga Pilar.
"Bulog kalah juga dengan penyerap-penyerap besar, kaget ketika perusahaan-perusahaan swasta kita beri kesempatan seluas-luasnya untuk masuk. Ada PT Tiga Pilar misalnya," paparnya.
Bustanul menambahkan, dirinya juga kurang yakin produksi padi tahun ini naik sampai 73,5 juta ton GKG seperti yang disampaikan dalam Angka Ramalan (Aram) I BPS. Bila angka itu benar, harusnya produksi beras melimpah dan Bulog tak kesulitan menyerap beras petani."Bisa juga produksinya (beras) tidak sebesar itu," dia mengungkapkan.
Dengan masih rendahnya serapan beras Bulog hingga hari ini, ditambah serangan el nino, Bustanul memperingatkan pemerintah agar benar-benar waspada memperhatikan stok beras. Bila stok Bulog kurang dan produksi beras turun akibat el nino, harga beras bakal melambung saat puncak paceklik di Januari-Februari 2016.
"Kita harus sangat waspada di awal tahun depan. Kita harus perhatikan el nino dengan serius juga," pungkasnya.
Seperti diketahui, pengadaan beras yang dilakukan oleh Perum Bulog hingga pertengahan Agustus baru 1,85 juta ton atau baru 57% dari target. Jika ditambah dengan pengadaan dari beras komersial pun total pengadaan Bulog baru sekitar 2 juta ton, masih jauh dari target pengadaan tahun ini yang mencapai 3,2 juta ton.
Sedangkan stok beras Bulog saat ini 1,6 juta ton atau setara dengan kebutuhan untuk 6-7 bulan penyaluran. “Pengadaan beras sampai saat ini 1,85 juta ton. Stoknya 1,6 juta ton. Beras premium ada 230 ribu ton,” ungkap Direktur Pengadaan Perum Bulog, Wahyu.
Wahyu menyatakan bahwa pihaknya akan terus mengejar target pengadaan beras hingga mencapai 3,2 juta ton di akhir tahun. Diharapkan pengadaan beras sudah mencapai 2,5 juta ton pada Oktober mendatang. “Target sampai Oktober 2,5 juta ton. Kita kerja terus (target pengadaan beras), nanti tercapai atau tidak ada banyak faktor,” ucap Wahyu.
Diakuinya, sangat sulit bagi Bulog untuk dapat mencapai target pengadaan beras sebanyak 3,2 juta ton. Sebab, panen raya yang setiap tahun jatuh pada April, Mei, dan Juli telah lewat. Saat ini pun Bulog sudah kesulitan untuk mendapatkan beras dengan harga sesuai HPP yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 7.300/kg.
Karena itu, Bulog akan menggenjot pengadaan dari komersial. “Kita perbanyak pengadaan dari komersial karena sudah sulit untuk memperoleh beras dengan harga sesuai HPP,” kata Wahyu.
http://finance.detik.com/read/2015/08/24/150316/2999789/4/1/pengadaan-beras-bulog-baru-57-ini-penyebabnya
Kemelut di Kandang Sapi
Senin, 24 Agustus 2015
Masih ingat ramainya kasus sapi impor beberapa tahun lalu? Kini persoalan kemelut sapi impor kembali ramai. Pemangkasan impor sapi membuat perusahaan penggemukan sapi (feedloter) meradang.
Imbasnya harga daging di pasar pasca Lebaran yang biasanya bergerak turun, ternyata tetap tinggi di atas Rp 100 ribu/kg. Seperti diketahui hingga triwulan III, pemerintah hanya mengeluarkan izin impor sapi sebanyak 350 ribu ekor. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang mencapai 400 ribu ekor.
Perinciannya pada triwulan pertama sebanyak 100 ribu ekor, triwulan dua 250 ribu ekor dan triwulan ketiga hanya 50 ribu ekor. Pemerintah beralasan pemangkasan kuota impor tersebut karena stok sapi di dalam negeri lebih dari cukup.
Namun apa yang terjadi? Ternyata harga daging bergejolak. Buntutnya, kalangan pedagang daging melakukan aksi boikot mogok jualan. Pasalnya, harga daging dari pemasok kelewat mahal.
Terlepas siapa yang ada di belakang pedagang daging, akhirnya pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian membuka pintu dialog dengan perusahaan feedloter. Pertemuan berlangsung Jumat (21/8) di gedung Kementerian Pertanian. Beberapa perusahaan yang hadir yakni dari PT. Sapta Anugerah, PT. TUM, PT. Mitra Agro Sangkuriang, PT. SGL, PT. Sumber Agro Permata Indah, PT. Berdikari, PT. Santori, PT. KASA, PT. CABS, PT. WMP dan perwakilan dari PT. Elders.
Tim Kecil
Usai pertemuan tersebut, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengatakan, untuk menghindari gejolak harga yang kerap terjadi, pemerintah sepakat dengan perusahaan feedloter membentuk tim kecil. Tim yang anggotanya dari pemerintah dan pelaku usaha nantinya mengkomunikasikan berbagai masalah yang terjadi di lapangan.
Dengan terbentuknya tim tersebut, Amran berharap ke depan kondisinya akan lebih baik dan kondusif. Bahkan pemerintah dan perusahaan feedloter sepakat mengkomunikasikan seluruh masalah dan tiap saat bisa bertemu. “Bahkan jika kami sedang berkunjung ke lapangan, kemudian ada sesuatu masalah, tim tersebut akan menyusul datang ke lapangan,” ujarnya.
Dengan demikian, kekuatiran masyarakat akan terjadi lonjakan harga daging tidak terjadi lagi karena adanya komunikasi intensif tim tersebut. Dalam tim ini lanjut Amran, juga akan membahas persoalan yang tidak hanya terjadi di DKI Jakarta, tapi juga seluruh Indonesia, termasuk pasokan sapi di daerah.
“Tim ini akan bekerja jangka panjang. Bukan setelah masalah selesai, lalu bubar,” tegas Amran seraya meminta masyarakat tetap tenang karena stok sapi cukup dan harga sudah kembali normal.
Sementara itu Direktur Eksekutif Asosiasi Produsen Daging dan Feedloter Indonesia (Apfindo), Joni Liano mengakui, jika pelaku usaha sudah sepakat membentuk tim dengan pemerintah yang akan membahas segala persoalan peternakan sapi. Termasuk, persoalan data ternak sapi dan regulasi untuk kemudahan pelaku usaha.
Tim tersebut nantinya akan melihat apakah ada peraturan yang menghambat pembangunan peternakan, khususnya di industri feedloter. Selain itu juga soal data suplai-demand sapi. “Sekarang ini kita tidak mencari siapa yang salah. Tapi apa yang salah. Kami harapkan minggu ini tim sudah bisa terbentuk,” ujarnya.
Menurut Joni, tim tersebut nantinya diketuai Setditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Tapi prinsifnya adalah dengan adanya tim tersebut, komunikasi pelaku usaha dan pemerintah lancar. “Apalagi Pak Menteri juga berharap dengan adanya tim kecil tersebut akan lebih transparan,” katanya.
http://tabloidsinartani.com/read-detail/read/kemelut-di-kandang-sapi/
Masih ingat ramainya kasus sapi impor beberapa tahun lalu? Kini persoalan kemelut sapi impor kembali ramai. Pemangkasan impor sapi membuat perusahaan penggemukan sapi (feedloter) meradang.
Imbasnya harga daging di pasar pasca Lebaran yang biasanya bergerak turun, ternyata tetap tinggi di atas Rp 100 ribu/kg. Seperti diketahui hingga triwulan III, pemerintah hanya mengeluarkan izin impor sapi sebanyak 350 ribu ekor. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang mencapai 400 ribu ekor.
Perinciannya pada triwulan pertama sebanyak 100 ribu ekor, triwulan dua 250 ribu ekor dan triwulan ketiga hanya 50 ribu ekor. Pemerintah beralasan pemangkasan kuota impor tersebut karena stok sapi di dalam negeri lebih dari cukup.
Namun apa yang terjadi? Ternyata harga daging bergejolak. Buntutnya, kalangan pedagang daging melakukan aksi boikot mogok jualan. Pasalnya, harga daging dari pemasok kelewat mahal.
Terlepas siapa yang ada di belakang pedagang daging, akhirnya pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian membuka pintu dialog dengan perusahaan feedloter. Pertemuan berlangsung Jumat (21/8) di gedung Kementerian Pertanian. Beberapa perusahaan yang hadir yakni dari PT. Sapta Anugerah, PT. TUM, PT. Mitra Agro Sangkuriang, PT. SGL, PT. Sumber Agro Permata Indah, PT. Berdikari, PT. Santori, PT. KASA, PT. CABS, PT. WMP dan perwakilan dari PT. Elders.
Tim Kecil
Usai pertemuan tersebut, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengatakan, untuk menghindari gejolak harga yang kerap terjadi, pemerintah sepakat dengan perusahaan feedloter membentuk tim kecil. Tim yang anggotanya dari pemerintah dan pelaku usaha nantinya mengkomunikasikan berbagai masalah yang terjadi di lapangan.
Dengan terbentuknya tim tersebut, Amran berharap ke depan kondisinya akan lebih baik dan kondusif. Bahkan pemerintah dan perusahaan feedloter sepakat mengkomunikasikan seluruh masalah dan tiap saat bisa bertemu. “Bahkan jika kami sedang berkunjung ke lapangan, kemudian ada sesuatu masalah, tim tersebut akan menyusul datang ke lapangan,” ujarnya.
Dengan demikian, kekuatiran masyarakat akan terjadi lonjakan harga daging tidak terjadi lagi karena adanya komunikasi intensif tim tersebut. Dalam tim ini lanjut Amran, juga akan membahas persoalan yang tidak hanya terjadi di DKI Jakarta, tapi juga seluruh Indonesia, termasuk pasokan sapi di daerah.
“Tim ini akan bekerja jangka panjang. Bukan setelah masalah selesai, lalu bubar,” tegas Amran seraya meminta masyarakat tetap tenang karena stok sapi cukup dan harga sudah kembali normal.
Sementara itu Direktur Eksekutif Asosiasi Produsen Daging dan Feedloter Indonesia (Apfindo), Joni Liano mengakui, jika pelaku usaha sudah sepakat membentuk tim dengan pemerintah yang akan membahas segala persoalan peternakan sapi. Termasuk, persoalan data ternak sapi dan regulasi untuk kemudahan pelaku usaha.
Tim tersebut nantinya akan melihat apakah ada peraturan yang menghambat pembangunan peternakan, khususnya di industri feedloter. Selain itu juga soal data suplai-demand sapi. “Sekarang ini kita tidak mencari siapa yang salah. Tapi apa yang salah. Kami harapkan minggu ini tim sudah bisa terbentuk,” ujarnya.
Menurut Joni, tim tersebut nantinya diketuai Setditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Tapi prinsifnya adalah dengan adanya tim tersebut, komunikasi pelaku usaha dan pemerintah lancar. “Apalagi Pak Menteri juga berharap dengan adanya tim kecil tersebut akan lebih transparan,” katanya.
http://tabloidsinartani.com/read-detail/read/kemelut-di-kandang-sapi/
BULOG SIAPKAN RP1 TRILIUN UNTUK IMPOR SAPI
Senin, 24 Agustus 2015
JAKARTA, HALUAN — Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) terus melakukan negosiasi dengan perusahaan sapi asal Australia untuk membeli sebanyak 50.000 ekor sapi yang telah ditugaskan pemerintah.
Direktur Pengadaan Bulog Wahyu menuturkan, ia baru kembali dari Australia untuk melakukan lobi dan negosiasi dengan para pemilik industri sapi di negeri Kanguru tersebut.
Saat ini, tutur Wahyu, industri sapi di Australia masih menahan pasokan. Pasalnya, Australia memasuki musim dingin. Di sisi lain, mereka juga harus mengirim sapi ke sejumlah negara lain seperti Vietnam, China dan beberapa negara lain.
Sampai saat ini, Bulog telah meneken kontrak dengan tiga perusahaan Australia untuk mendatangkan 8.000 ekor sapi siap potong tahap pertama pada awal September 2015. Untuk mendatangkan 50.000 ekor sapi itu, Bulog telah menyiapkan dana Rp 900 miliar hingga Rp 1 triliun.
Bulog akan mendatangkan sapi siap potong tersebut secara bertahap sampai seluruh kuota yang ditugaskan pemerintah terpenuhi. Mekanismenya, sekali dua minggu Bulog akan mendatangkan sekitar 8.000 ekor sapi secara berkelanjutan sampai kuota yang ditentukan tercapai.
Dalam mengimpor sapi tersebut, Bulog menggunakan modal sendiri dan bukan dari Penanaman Modal Negera (PMN) yang sudah cair awal Agustus 2015 lalu. Untuk menyalurkan sapi impor ini, Bulog mengaku telah menjalin kerjasama dengan asosiasi pedagang sapi. Nantinya sapi impor tersebut akan disalurkan bersama-sama dengan para pedagang daging.
Namun Bulog mensyaratkan agar harga daging sapi yang diambil dari Bulog dijual dengan harga tidak lebih dari Rp 100.000 per kg.
“Harga persisnya nanti masih kita hitung, jadi masih belum ditentukan persisnya,” terang Wahyu saat ditemui di Gedung Kemtan, Jumat (21/8).
Bulog optimistis seluruh proses impor sapi siap potong ini akan berjalan lancar. Bulog juga tidak akan membatasi kerjasama dengan tiga perusahaan sapi tertentu saja. Jumlah mitra Bulog bisa saja bertambah.
Apalagi Bulog telah menjajaki kerjasama dengan 11 industri peternakan sapi di Australia. Syarat yang ditentukan Bulog pun tidak terlalu berbelit-belit, yang pasti syaratnya kualitas yang baik dan harga terjangkau. (h/trn)
http://www.harianhaluan.com/index.php/berita/ekbis/42773-bulog-siapkan-rp1-triliun-untuk-impor-sapi
JAKARTA, HALUAN — Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) terus melakukan negosiasi dengan perusahaan sapi asal Australia untuk membeli sebanyak 50.000 ekor sapi yang telah ditugaskan pemerintah.
Direktur Pengadaan Bulog Wahyu menuturkan, ia baru kembali dari Australia untuk melakukan lobi dan negosiasi dengan para pemilik industri sapi di negeri Kanguru tersebut.
Saat ini, tutur Wahyu, industri sapi di Australia masih menahan pasokan. Pasalnya, Australia memasuki musim dingin. Di sisi lain, mereka juga harus mengirim sapi ke sejumlah negara lain seperti Vietnam, China dan beberapa negara lain.
Sampai saat ini, Bulog telah meneken kontrak dengan tiga perusahaan Australia untuk mendatangkan 8.000 ekor sapi siap potong tahap pertama pada awal September 2015. Untuk mendatangkan 50.000 ekor sapi itu, Bulog telah menyiapkan dana Rp 900 miliar hingga Rp 1 triliun.
Bulog akan mendatangkan sapi siap potong tersebut secara bertahap sampai seluruh kuota yang ditugaskan pemerintah terpenuhi. Mekanismenya, sekali dua minggu Bulog akan mendatangkan sekitar 8.000 ekor sapi secara berkelanjutan sampai kuota yang ditentukan tercapai.
Dalam mengimpor sapi tersebut, Bulog menggunakan modal sendiri dan bukan dari Penanaman Modal Negera (PMN) yang sudah cair awal Agustus 2015 lalu. Untuk menyalurkan sapi impor ini, Bulog mengaku telah menjalin kerjasama dengan asosiasi pedagang sapi. Nantinya sapi impor tersebut akan disalurkan bersama-sama dengan para pedagang daging.
Namun Bulog mensyaratkan agar harga daging sapi yang diambil dari Bulog dijual dengan harga tidak lebih dari Rp 100.000 per kg.
“Harga persisnya nanti masih kita hitung, jadi masih belum ditentukan persisnya,” terang Wahyu saat ditemui di Gedung Kemtan, Jumat (21/8).
Bulog optimistis seluruh proses impor sapi siap potong ini akan berjalan lancar. Bulog juga tidak akan membatasi kerjasama dengan tiga perusahaan sapi tertentu saja. Jumlah mitra Bulog bisa saja bertambah.
Apalagi Bulog telah menjajaki kerjasama dengan 11 industri peternakan sapi di Australia. Syarat yang ditentukan Bulog pun tidak terlalu berbelit-belit, yang pasti syaratnya kualitas yang baik dan harga terjangkau. (h/trn)
http://www.harianhaluan.com/index.php/berita/ekbis/42773-bulog-siapkan-rp1-triliun-untuk-impor-sapi
Minggu, 23 Agustus 2015
September, Bulog Datangkan 8 Ribu Sapi Impor
Sabtu 22 Agustus 2015
BERITACIANJUR.COM – Awal september mendatang, sebanyak 8.000 sapi impor dipastikan akan membanjiri sejumlah pasar di Indonesia. Kepastian itu menyusul telah ditandatanganinya kontrak dengan 3 perusahaan asal Australia untuk pembelian 8 ribu ekor sapi siap potong yang bobotnya 350-400 kg per ekor oleh Perum Bulog . Sapi siap potong asal Australia tersebut bakal tiba di Indonesia pada awal September 2015.
Impor 8 ribu ekor sapi siap potong ini merupakan bagian dari realisasi izin impor 50 ribu ekor sapi siap potong yang diberikan pemerintah kepada Bulog. Impor dilakukan Bulog untuk membanjiri pasar dengan pasokan daging sapi, sehingga harga daging sapi sekitar Rp 130.000/kg bisa segera turun.
"Ada 3 perusahaan yang sudah deal (dengan Bulog). Tahap pertama akan datang 8 ribu ekor (sapi siap potong) pada awal September," kata Direktur Pengadaan Perum Bulog Wahyu, saat ditemui di Kementerian Pertanian, Jakarta, Jumat (21/8/2015).
Setelah kedatangan 8 ribu ekor sapi siap potong ini, Bulog akan kembali mendatangkan 8 ribu ekor sapi atau lebih setiap 2 pekan hingga seluruh izin impor terealisasi. "Setelah itu setiap 2 minggu sekali 8 ribu ekor sapi atau lebih datang lagi. Yang sudah kontrak tahap pertama 8 ribu ekor," ucap Wahyu.
Untuk mengimpor 50 ribu ekor sapi siap potong, Bulog menyiapkan dana hingga Rp 1 triliun. Dana tersebut berasal dari dana internal Bulog dan kredit perbankan. "Pengadaan sapi dari dana sendiri cukup, ada juga dana komersial. Kita siapkan Rp 900 miliar sampai Rp 1 triliun," kata Wahyu. (net)
BERITACIANJUR.COM – Awal september mendatang, sebanyak 8.000 sapi impor dipastikan akan membanjiri sejumlah pasar di Indonesia. Kepastian itu menyusul telah ditandatanganinya kontrak dengan 3 perusahaan asal Australia untuk pembelian 8 ribu ekor sapi siap potong yang bobotnya 350-400 kg per ekor oleh Perum Bulog . Sapi siap potong asal Australia tersebut bakal tiba di Indonesia pada awal September 2015.
Impor 8 ribu ekor sapi siap potong ini merupakan bagian dari realisasi izin impor 50 ribu ekor sapi siap potong yang diberikan pemerintah kepada Bulog. Impor dilakukan Bulog untuk membanjiri pasar dengan pasokan daging sapi, sehingga harga daging sapi sekitar Rp 130.000/kg bisa segera turun.
"Ada 3 perusahaan yang sudah deal (dengan Bulog). Tahap pertama akan datang 8 ribu ekor (sapi siap potong) pada awal September," kata Direktur Pengadaan Perum Bulog Wahyu, saat ditemui di Kementerian Pertanian, Jakarta, Jumat (21/8/2015).
Setelah kedatangan 8 ribu ekor sapi siap potong ini, Bulog akan kembali mendatangkan 8 ribu ekor sapi atau lebih setiap 2 pekan hingga seluruh izin impor terealisasi. "Setelah itu setiap 2 minggu sekali 8 ribu ekor sapi atau lebih datang lagi. Yang sudah kontrak tahap pertama 8 ribu ekor," ucap Wahyu.
Untuk mengimpor 50 ribu ekor sapi siap potong, Bulog menyiapkan dana hingga Rp 1 triliun. Dana tersebut berasal dari dana internal Bulog dan kredit perbankan. "Pengadaan sapi dari dana sendiri cukup, ada juga dana komersial. Kita siapkan Rp 900 miliar sampai Rp 1 triliun," kata Wahyu. (net)
Atasi Produksi Pangan, Jangan Hanya Andalkan Bulog
Sabtu, 22 Agustus 2015
JAKARTA - Impor bahan pokok yang masih menghantui pemenuhan kebutuhan dalam negeri, membuat pemerintah harus memiliki program jangka panjang guna memenuhi kebutuhan konsumsi bahan pokok dalam negeri.
Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia, Ismed Hasan Putro, mengungkapkan bahwa pemerintah harus segera mengatasi permasalahan impor secara maksimal. Terlebih, kebijakan importir bakal membuat sengsara para petani maupun peternak dalam negeri.
"Pemerintah segera miliki data jumlah sapi di Indonesia karena ketidaksamaan data tidak pernah ada sensus sapi dalam dua tahun ini. Berapa sebetulnya sapi yang bisa dipotong dan diolah peternak kebutuhan untuk mereka," ujar Ismed dalam diskusi Polemik Radio Sindo Trijaya, bertajuk Kabinet Ribet Ekonomi Mampet di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (22/8/2015).
Karenanya, dia menilai pemerintah harus mulai memikirkan untuk mendirikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus pangan. Dikarenakan peran Bulog yang belum bisa dibebani masalah pemenuhan kebutuhan produksi.
"Pemerintah punya BUMN pangan khusus tidak usah serta merta di Bulog. Karena Bulog tidak bisa produksi, mengandalkan petani masih memiliki keterbatasan," imbuhnya.
Lebih lanjut dia menjelaskan, pemerintah juga harus membenahi infrastruktur untuk mengantisipasi masalah mahalnya logistik. Dikarenakan masalah itu, membuat langkah impor dinilai lebih efisien dibandingkan memanfaatkan produksi lokal.
"Pemerintah belajar maintance pangan dengan stok nasional, sehingga pada saat dipanen bahan pokok seperti cabai ini dikeluarkan. Jangan salahkan juga logistik harus dibenahi kalau angkut sapi dari Bali, NTB, Sulsel, Sumut tidak bisa dibawa ke Jakarta maka program tol laut harus jadi solusi efisien ini mesti diterobosi oleh tim ekonomi Jokowi," pungkasnya.
(mrt)
http://economy.okezone.com/read/2015/08/22/320/1200695/atasi-produksi-pangan-jangan-hanya-andakan-bulog
JAKARTA - Impor bahan pokok yang masih menghantui pemenuhan kebutuhan dalam negeri, membuat pemerintah harus memiliki program jangka panjang guna memenuhi kebutuhan konsumsi bahan pokok dalam negeri.
Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia, Ismed Hasan Putro, mengungkapkan bahwa pemerintah harus segera mengatasi permasalahan impor secara maksimal. Terlebih, kebijakan importir bakal membuat sengsara para petani maupun peternak dalam negeri.
"Pemerintah segera miliki data jumlah sapi di Indonesia karena ketidaksamaan data tidak pernah ada sensus sapi dalam dua tahun ini. Berapa sebetulnya sapi yang bisa dipotong dan diolah peternak kebutuhan untuk mereka," ujar Ismed dalam diskusi Polemik Radio Sindo Trijaya, bertajuk Kabinet Ribet Ekonomi Mampet di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (22/8/2015).
Karenanya, dia menilai pemerintah harus mulai memikirkan untuk mendirikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus pangan. Dikarenakan peran Bulog yang belum bisa dibebani masalah pemenuhan kebutuhan produksi.
"Pemerintah punya BUMN pangan khusus tidak usah serta merta di Bulog. Karena Bulog tidak bisa produksi, mengandalkan petani masih memiliki keterbatasan," imbuhnya.
Lebih lanjut dia menjelaskan, pemerintah juga harus membenahi infrastruktur untuk mengantisipasi masalah mahalnya logistik. Dikarenakan masalah itu, membuat langkah impor dinilai lebih efisien dibandingkan memanfaatkan produksi lokal.
"Pemerintah belajar maintance pangan dengan stok nasional, sehingga pada saat dipanen bahan pokok seperti cabai ini dikeluarkan. Jangan salahkan juga logistik harus dibenahi kalau angkut sapi dari Bali, NTB, Sulsel, Sumut tidak bisa dibawa ke Jakarta maka program tol laut harus jadi solusi efisien ini mesti diterobosi oleh tim ekonomi Jokowi," pungkasnya.
(mrt)
http://economy.okezone.com/read/2015/08/22/320/1200695/atasi-produksi-pangan-jangan-hanya-andakan-bulog
Kemendag Dukung Impor Sapi Ditangani Bulog
Sabtu, 22 Agustus 2015
Jika rencana impor 200.000-300.000 sapi dilaksanakan, pemerintah dinilai telah kalah dari mafia daging.
JAKARTA - Meski profesionalitas Perum Bulog untuk menangani impor sapi dipertanyakan DPR dan beberapa pengamat, Kementerian Perdagangan (Kemendag) tetap berharap impor sapi dilakukan Bulog. Hal ini dengan maksud pemerintah dapat mengendalikan harga.
"Jika Bulog yang berperan, diharapkan pemerintah dapat mengendalikannya," ujar Pelaksana Tugas (Plt0 Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Karyanto Suprih, di Jakarta, Jumat (21/8).
Meski demikian, Karyanto belum bisa memastikan pihak yang nantinya ditunjuk secara resmi oleh pemerintah untuk mengimpor sapi. Demikian halnya dengan kuota impor yang akan dibuka pemerintah dalam waktu dekat.
"Masih dalam proses, pada prinsipnya antara 200.000-300.000 ekor. Saya perlu bersurat dulu ke Kemenko (Kementerian Koordinator) Perekonomian, meminta untuk dibahas lebih dulu agar memastikan jumlah kebutuhannya," ucapnya.
Mantan Direktur Utama Bulog periode 2009-2014, Sutarto Alimoeso mengatakan, jika bicara teknis impor, penunjukan Bulog sebenarnya tidak ada masalah. Namun, yang menjadi kendala justru ketersediaan pasokan di negara sumber dan fasilitas yang dimiliki Bulog.
"Persoalannya, apakah tersedia sapi 200.000-300.000 ekor di Australia? Jelang akhir tahun seperti saat ini, tidak mudah mencari sapi sebanyak itu," ujar Sutarto.
Ia menambahkan, jika pun pasokannya tersedia, setelah sampai di Indonesia, itu akan menjadi masalah tersendiri terkait penggemukannya. Hal itu karena Bulog tidak punya feedlot.
Sutarto menyarankan, Bulog bekerja sama dengan BUMN lain, seperti PT Berdikari dan rumah potong hewan (RPH) yang memang telah terdaftar. Kemudian jika kapasitas feedlot di perusahaan milik BUMN tersebut masih belum cukup, terpaksa harus bekerja sama dengan swasta.
"Meski bekerja sama dengan swasta, sapi impor yang masuk ke swasta harus tetap di bawah pengawasan pemerintah," serunya mengingatkan.
Jauh sebelum persoalan impor sapi mengemukan, Sutarto mengaku, sudah sejak lama pihaknya mengusulkan agar impor sapi sebagian ditangani Bulog. Menurutnya, Bulog harus memegang sekitar 20 persen dari total impor sapi selama setahun.
"Jadi, Bulog bisa menjadi penyeimbang," ujarnya.
Menurutnya, persoalan daging sapi selalu dimulai dari Jakarta. Kalau suplai di Jakarta aman, biasanya tidak terjadi gejolak harga.
Kalah dengan Mafia
Direktur Eksekutif Institute Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati mengungkapkan, jika rencana impor 200.000-300.000 sapi dilaksanakan, artinya pemerintah telah kalah dari mafia daging yang saat ini bermain. Menurutnya, tingginya harga daging sapi beberapa waktu lalu karena ada permainan para pemain daging sapi untuk menekan pemerintah guna kembali membuka kran impor sapi dalam jumlah besar.
“Jika impor 200.000-300.000 ekor itu dilaksanakan, tujuan para pemain daging sapi itu tercapai,” ucapnya.
Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menegaskan, ketersediaan sapi masih cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri hingga akhir 2015. Oleh karena itu, Indonesia saat ini belum perlu mengimpor sapi bakalan.
Berdasarkan hasil pengecekan di lapangan, Amran menyebutkan, stok sapi yang ada di perusahaan penggemukan sapi per Agustus masih cukup memenuhi kebutuhan masyarakat hingga empat bulan mendatang. Ia mencontohkan, stok sapi di sebuah perusahaan penggemukan sapi di Banten mencapai 21.000 ekor. Dari jumlah itu, 4.000 sapi siap dipotong.
Ia juga mengecek ke lokasi lain di Cianjur, Jawa Barat. Sebuah perusahaan penggemukan sapi di daerah itu memiliki sekitar 40.000 sapi. “Jadi, tahun ini cukup,” ujar Amran.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong, menyampaikan rencananya mengimpor sapi bakalan sekitar 200.000-300.000 ekor. Ia mengatakan, rencana mengimpor sapi bakalan bertujuan mengendalikan harga.
“Kami siap mengguyur pasar dengan mengimpor 200.000-300.000 sapi. Ini supaya para penimbun daging sapi berpikir dua kali,” kata Thomas.
Sumber : Sinar Harapan
http://sinarharapan.co/news/read/150822136/kemendag-dukung-impor-sapi-ditangani-bulog-4
Jika rencana impor 200.000-300.000 sapi dilaksanakan, pemerintah dinilai telah kalah dari mafia daging.
JAKARTA - Meski profesionalitas Perum Bulog untuk menangani impor sapi dipertanyakan DPR dan beberapa pengamat, Kementerian Perdagangan (Kemendag) tetap berharap impor sapi dilakukan Bulog. Hal ini dengan maksud pemerintah dapat mengendalikan harga.
"Jika Bulog yang berperan, diharapkan pemerintah dapat mengendalikannya," ujar Pelaksana Tugas (Plt0 Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Karyanto Suprih, di Jakarta, Jumat (21/8).
Meski demikian, Karyanto belum bisa memastikan pihak yang nantinya ditunjuk secara resmi oleh pemerintah untuk mengimpor sapi. Demikian halnya dengan kuota impor yang akan dibuka pemerintah dalam waktu dekat.
"Masih dalam proses, pada prinsipnya antara 200.000-300.000 ekor. Saya perlu bersurat dulu ke Kemenko (Kementerian Koordinator) Perekonomian, meminta untuk dibahas lebih dulu agar memastikan jumlah kebutuhannya," ucapnya.
Mantan Direktur Utama Bulog periode 2009-2014, Sutarto Alimoeso mengatakan, jika bicara teknis impor, penunjukan Bulog sebenarnya tidak ada masalah. Namun, yang menjadi kendala justru ketersediaan pasokan di negara sumber dan fasilitas yang dimiliki Bulog.
"Persoalannya, apakah tersedia sapi 200.000-300.000 ekor di Australia? Jelang akhir tahun seperti saat ini, tidak mudah mencari sapi sebanyak itu," ujar Sutarto.
Ia menambahkan, jika pun pasokannya tersedia, setelah sampai di Indonesia, itu akan menjadi masalah tersendiri terkait penggemukannya. Hal itu karena Bulog tidak punya feedlot.
Sutarto menyarankan, Bulog bekerja sama dengan BUMN lain, seperti PT Berdikari dan rumah potong hewan (RPH) yang memang telah terdaftar. Kemudian jika kapasitas feedlot di perusahaan milik BUMN tersebut masih belum cukup, terpaksa harus bekerja sama dengan swasta.
"Meski bekerja sama dengan swasta, sapi impor yang masuk ke swasta harus tetap di bawah pengawasan pemerintah," serunya mengingatkan.
Jauh sebelum persoalan impor sapi mengemukan, Sutarto mengaku, sudah sejak lama pihaknya mengusulkan agar impor sapi sebagian ditangani Bulog. Menurutnya, Bulog harus memegang sekitar 20 persen dari total impor sapi selama setahun.
"Jadi, Bulog bisa menjadi penyeimbang," ujarnya.
Menurutnya, persoalan daging sapi selalu dimulai dari Jakarta. Kalau suplai di Jakarta aman, biasanya tidak terjadi gejolak harga.
Kalah dengan Mafia
Direktur Eksekutif Institute Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati mengungkapkan, jika rencana impor 200.000-300.000 sapi dilaksanakan, artinya pemerintah telah kalah dari mafia daging yang saat ini bermain. Menurutnya, tingginya harga daging sapi beberapa waktu lalu karena ada permainan para pemain daging sapi untuk menekan pemerintah guna kembali membuka kran impor sapi dalam jumlah besar.
“Jika impor 200.000-300.000 ekor itu dilaksanakan, tujuan para pemain daging sapi itu tercapai,” ucapnya.
Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menegaskan, ketersediaan sapi masih cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri hingga akhir 2015. Oleh karena itu, Indonesia saat ini belum perlu mengimpor sapi bakalan.
Berdasarkan hasil pengecekan di lapangan, Amran menyebutkan, stok sapi yang ada di perusahaan penggemukan sapi per Agustus masih cukup memenuhi kebutuhan masyarakat hingga empat bulan mendatang. Ia mencontohkan, stok sapi di sebuah perusahaan penggemukan sapi di Banten mencapai 21.000 ekor. Dari jumlah itu, 4.000 sapi siap dipotong.
Ia juga mengecek ke lokasi lain di Cianjur, Jawa Barat. Sebuah perusahaan penggemukan sapi di daerah itu memiliki sekitar 40.000 sapi. “Jadi, tahun ini cukup,” ujar Amran.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong, menyampaikan rencananya mengimpor sapi bakalan sekitar 200.000-300.000 ekor. Ia mengatakan, rencana mengimpor sapi bakalan bertujuan mengendalikan harga.
“Kami siap mengguyur pasar dengan mengimpor 200.000-300.000 sapi. Ini supaya para penimbun daging sapi berpikir dua kali,” kata Thomas.
Sumber : Sinar Harapan
http://sinarharapan.co/news/read/150822136/kemendag-dukung-impor-sapi-ditangani-bulog-4
Jumat, 21 Agustus 2015
Personel TNI Dilibatkan Kawal Pengadaan Beras
21 Agustus 2015
Kebijakan tersebut berlaku secara nasional di semua daerah.
PALU-Bulog Sulawesi Tengah melibatkan anggota TNI yang ada di setiap kabupaten dan kota khusus untuk mengawal pengadaan beras di lapangan.Pengadaan beras yang dilakukan Bulog saat ini lebih diprioritaskan turun langsung ke petani melalui satgas dan UPGB (Unit Penggilingan Gabah dan Beras) di masing-masing daerah.
Selain mengawal kegiatan pengadaan, TNI juga membantu Bulog turun mensosialisasikan kepada para petani.
"Langkah itu merupakan kebijakan Perum Bulog guna keamanan dan kelancaran kegiatan pengadaan," kata Kepala Bulog Sulteng, Mar'uf di Palu, Jumat (21/8).
Menurut dia, kebijakan tersebut berlaku secara nasional di semua daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kalau dahulu, kata dia, yang lebih banyak berperan dalam kegiatan pengadaan gabah/beras di daerah, termasuk di Sulteng adalah pihak swasta (mitra) Bulog.
Tetapi sekarang ini, justru Bulog yang harus lebih proaktif membeli langsung produksi petani dalam bentuk gabah maupun beras. Hanya saja di Sulteng, katanya, petani lebih memilih menjual hasil panen mereka setelah diolah menjadi beras.
Pelibatan TNI diharapkan meyakinkan petani akan semakin yakin dan mengetahui peranan penting Bulog dalam hal penyedia dan penyalur beras nasional.
Selama ini, banyak petani yang belum memahani keberadaan Bulog di daerah-daerah sehingga petani enggan menjual hasil panen langsung kepada Bulog.
Mereka lebih suka menjual kepada para pengumpul dengan harga yang sering kali dipermainkan. "Tapi kalau Bulog membeli gabah atau beras sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah," katanya.
Sumber : Antara
http://www.sinarharapan.co/news/read/150821032/personel-tni-dilibatkan-kawal-pengadaan-beras
Kebijakan tersebut berlaku secara nasional di semua daerah.
PALU-Bulog Sulawesi Tengah melibatkan anggota TNI yang ada di setiap kabupaten dan kota khusus untuk mengawal pengadaan beras di lapangan.Pengadaan beras yang dilakukan Bulog saat ini lebih diprioritaskan turun langsung ke petani melalui satgas dan UPGB (Unit Penggilingan Gabah dan Beras) di masing-masing daerah.
Selain mengawal kegiatan pengadaan, TNI juga membantu Bulog turun mensosialisasikan kepada para petani.
"Langkah itu merupakan kebijakan Perum Bulog guna keamanan dan kelancaran kegiatan pengadaan," kata Kepala Bulog Sulteng, Mar'uf di Palu, Jumat (21/8).
Menurut dia, kebijakan tersebut berlaku secara nasional di semua daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kalau dahulu, kata dia, yang lebih banyak berperan dalam kegiatan pengadaan gabah/beras di daerah, termasuk di Sulteng adalah pihak swasta (mitra) Bulog.
Tetapi sekarang ini, justru Bulog yang harus lebih proaktif membeli langsung produksi petani dalam bentuk gabah maupun beras. Hanya saja di Sulteng, katanya, petani lebih memilih menjual hasil panen mereka setelah diolah menjadi beras.
Pelibatan TNI diharapkan meyakinkan petani akan semakin yakin dan mengetahui peranan penting Bulog dalam hal penyedia dan penyalur beras nasional.
Selama ini, banyak petani yang belum memahani keberadaan Bulog di daerah-daerah sehingga petani enggan menjual hasil panen langsung kepada Bulog.
Mereka lebih suka menjual kepada para pengumpul dengan harga yang sering kali dipermainkan. "Tapi kalau Bulog membeli gabah atau beras sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah," katanya.
Sumber : Antara
http://www.sinarharapan.co/news/read/150821032/personel-tni-dilibatkan-kawal-pengadaan-beras
Bulog Cirebon Klaim Penyerapan Gabah Petani Mencapai 110.000 Ton
Kamis, 20 Agustus 2015
Bisnis.com, CIREBON—Perum Bulog Subdivre Cirebon mengaku tetap bisa optimal menyerap gabah milik petani meskipun kondisi saat ini masuk masa paceklik akibat terdampak kemarau yang menyebabkan ribuan areal sawah tak bisa ditanami dan gagal panen (puso).
Target penyerapan gabah petani oleh Bulog Cirebon sepanjang 2015 sebanyak 130.000 ton (setara beras) dan hingga pertengahan Agustus 2015 realisasi penyerapannya diklaim telah mencapai 85% dari total target.
Kepala Bulog Cirebon Miftahul Ulum mengatakan penyerapan gabah didominasi dari hasil tanam musim rendengan (penghujan) karena hasil produksi petani wilayah Cirebon (Cirebon, Kuningan, dan Majalengka) cukup berlimpah dan realisasinya sebanyak 110.000 ton (per Agustus 2015).
Dia menuturkan penyerapan gabah petani bakal terus dilanjutkan hingga akhir 2015 meskipun sisa target penyerapan hanya tinggal 15% mengingat para petani di wilayah Cirebon mulai memasuki panen raya musim gadu (kemarau).
“Meskipun di bulan depan (September) penyerapan gabah telah mencapai 130.000 ton, penyerapan bakal dilakukan selama petani masih punya stok gabah,” katanya, Kamis (20/8/2015).
Miftahul mengungkapkan selain menyerap gabah PSO (public service obligation) yang harganya telah ditetapkan dalam HPP, Bulog Cirebon juga sedang melakukan penyerapan beras premium (komersil) yang harganya mengikuti mekanisme pasar.
“Target penyerapan beras komersil di Cirebon selama 2015 sebanyak 50.000 ton, dan sekarang realisasinya baru mencapai 10.000 ton dengan kisaran harga Rp9.000/kg,”ujarnya.
Ketika dihubungi terpisah, Wakil Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Cirebon Tasrip Abubakar meragukan data yang dikeluarkan Bulog Cirebon dalam pencapaian target penyerapan gabah petani selama musim tanam 2015.
“Puso di Kabupaten Cirebon tahun ini mencapai 7.000 Ha, areal yang tak bisa ditanami seluas 8.500 Ha, kondisi tersebut membuat harga gabah di tingkat petani naik tajam,” tuturnya.
Tasrip mengungkapkan petani di sejumlah kecamatan sudah mulai melakukan panen musim tanam gadu, adapun harga gabah mencapai Rp5.060/Kg. “Selisihnya cukup jauh dengan harga yang diberikan Bulog sebesar Rp3.700/kg, maka kami heran kalau mereka (Bulog Cirebon) mengklaim penyerapan sudah maksimal,” ujarnya. (k3)
http://bandung.bisnis.com/m/read/20150820/61825/540255/bulog-cirebon-klaim-penyerapan-gabah-petani-mencapai-110.000-ton
Bisnis.com, CIREBON—Perum Bulog Subdivre Cirebon mengaku tetap bisa optimal menyerap gabah milik petani meskipun kondisi saat ini masuk masa paceklik akibat terdampak kemarau yang menyebabkan ribuan areal sawah tak bisa ditanami dan gagal panen (puso).
Target penyerapan gabah petani oleh Bulog Cirebon sepanjang 2015 sebanyak 130.000 ton (setara beras) dan hingga pertengahan Agustus 2015 realisasi penyerapannya diklaim telah mencapai 85% dari total target.
Kepala Bulog Cirebon Miftahul Ulum mengatakan penyerapan gabah didominasi dari hasil tanam musim rendengan (penghujan) karena hasil produksi petani wilayah Cirebon (Cirebon, Kuningan, dan Majalengka) cukup berlimpah dan realisasinya sebanyak 110.000 ton (per Agustus 2015).
Dia menuturkan penyerapan gabah petani bakal terus dilanjutkan hingga akhir 2015 meskipun sisa target penyerapan hanya tinggal 15% mengingat para petani di wilayah Cirebon mulai memasuki panen raya musim gadu (kemarau).
“Meskipun di bulan depan (September) penyerapan gabah telah mencapai 130.000 ton, penyerapan bakal dilakukan selama petani masih punya stok gabah,” katanya, Kamis (20/8/2015).
Miftahul mengungkapkan selain menyerap gabah PSO (public service obligation) yang harganya telah ditetapkan dalam HPP, Bulog Cirebon juga sedang melakukan penyerapan beras premium (komersil) yang harganya mengikuti mekanisme pasar.
“Target penyerapan beras komersil di Cirebon selama 2015 sebanyak 50.000 ton, dan sekarang realisasinya baru mencapai 10.000 ton dengan kisaran harga Rp9.000/kg,”ujarnya.
Ketika dihubungi terpisah, Wakil Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Cirebon Tasrip Abubakar meragukan data yang dikeluarkan Bulog Cirebon dalam pencapaian target penyerapan gabah petani selama musim tanam 2015.
“Puso di Kabupaten Cirebon tahun ini mencapai 7.000 Ha, areal yang tak bisa ditanami seluas 8.500 Ha, kondisi tersebut membuat harga gabah di tingkat petani naik tajam,” tuturnya.
Tasrip mengungkapkan petani di sejumlah kecamatan sudah mulai melakukan panen musim tanam gadu, adapun harga gabah mencapai Rp5.060/Kg. “Selisihnya cukup jauh dengan harga yang diberikan Bulog sebesar Rp3.700/kg, maka kami heran kalau mereka (Bulog Cirebon) mengklaim penyerapan sudah maksimal,” ujarnya. (k3)
http://bandung.bisnis.com/m/read/20150820/61825/540255/bulog-cirebon-klaim-penyerapan-gabah-petani-mencapai-110.000-ton
Kamis, 20 Agustus 2015
Impor dan Kedaulatan Bangsa
Kamis, 20 Agustus 2015
Alhamdulillah, kita harus bersyukur kendati di sejumlah daerah di Indonesia ratusan hektar lahan persawahan terancam puso akibat kekeringan, namun persediaan pangan untuk kebutuhan nasional relatif aman dan tidak perlu mengimpor beras. Kami jamin itu.
Saat ini produksi pangan bahkan mengalami peningkatan hingga kisaran 5,5 juta ton. Tahun lalu sekitar 70,61 juta ton atau setara 45,2 juta ton beras, pada 2015 naik menjadi 75,55 juta ton atau setara dengan 48,34 juta ton beras. Jumlah tersebut meningkat sekitar 7% dari estimasi produksi gabah. Termasuk luar biasa sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Saat ini belum diperlukan impor beras untuk kebutuhan pangan nasional, termasuk pangan lainnya seperti bawang merah, cabai dan lain-lain.
Peningkatan produksi pangan nasional ini tidak lepas dari kerja sama pemerintah daerah, TNI AD dan masyarakat petani yang sinergis, juga bertangungjawab untuk mendukung program kedaulatan pangan dengan bekerja tanpa kenal lelah di lapangan.
Itu beras. Lalu jagung. Pemerintah menyetop sementara impor jagung yang dipakai untuk pakan ternak. Jika dibutuhkan untuk impor, hanya Perum Bulog yang mendapat wewenang untuk melakukannya. Terkait hak eksklusif yang diberikan ke Bulog guna melakukan impor jagung tersebut, memiliki tugas untuk stabilisasi harga bukan untuk menyaingi perusahaan yang sudah ada. Kebijakan penghentian sementara impor jagung ini karena saat ini produksi jagung Indonesia berlimpah bahkan bisa ekspor jagung ke Filipina. Penghentian impor ini sampai situasi kondusif, yakni harga di petani naik, hasil panen petani diserap semua (oleh pasar dalam negeri), dan tidak ada impor lagi.
Payung penghentian impor jagung ditetapkan melalui Instruksi Presiden. Pemerintah juga melakukan verifikasi ketersediaan jagung nasional sebelum memutuskan membuka kembali keran impor jagung.
Nantinya izin impor jagung ini akan diberikan lagi ke perusahaan. Pada prinsipnya kami ingin mengajak pengusaha untuk bermitra untuk tingkatkan perannya ke petani. Supaya tidak impor. Semua harus begerak dari petani, pengusaha, dan pemerintah.
Itulah semangat “stop” impor. Ini dalam rangka mengendalikan impor. Impor jagung untuk semuanya, tidak hanya pakan. Akan diatur Inpres (Instruksi Presiden) pembatasan impor untuk tujuh komoditas strategis yaitu beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, gula dan daging.
Pengendalian impor jagung yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian merupakan upaya melindungi para petani maupun masyarakat sebagai konsumen. Petani nyaman, konsumen nyaman.
Berdasarkan Angka Ramalan (ARAM) I 2015 Badan Pusat Statistik (BPS), produksi jagung di dalam negeri mencapai 20,67 juta ton pipilan kering jagung. Angka ini tercatat meningkat sekitar 1,66 juta ton atau setara 8,72% dari produksi jagung 2014 yang hanya sebanyak 19,01 juta ton pipilan kering. Penyebabnya, luas panen untuk jagung tahun 2015 bertambah diperkirakan hingga menjadi 160.480 hektar atau bertumbuh 4,18%. Sementara, produktivitas diperkirakan naik 2,16 kwintal per hektar atau naik 4,36%.
Sekarang, daging. Kementerian Pertanian terus melakukan pembenahan terhadap kuantitas impor sapi ke Indonesia. Di mana, jumlah sapi impor menyesuaikan pasokan dan kebutuhan dalam negeri. Seperti diketahui, Indonesia hanya mengimpor sapi Australia sekitar 50 ribu ekor pada Juli hingga September mendatang.
Kementerian Pertanian telah menandatangani rekomendasi pembatasan impor sapi untuk kuartal III-2015 yang hanya 50.000 ekor saja. Kebijakan ini dilakukan untuk membangun kemandirian negara. Lewat kebijakan ini, pemerintah harus melakukan pekerjaan besar dengan swasta untuk menjaga stok sapi dan harga tetap terjaga. Tambahan kuota impor akan dibuka dalam keadaan darurat.
Pemerintah masih konsisten menjalankan kebijakan impor sapi sembari menggenjot produksi dalam negeri agar terus maju. Bahkan dalam waktu dekat, pemerintah akan mendatangkan 30 ribu ekor sapi indukan dan 1.200 ekor bibit sapi dari luar negeri di tahun anggaran 2015. Sapi-sapi indukan tersebut akan tiba pada akhir Agustus sebanyak 11 ribu ekor.
Saat ini stok sapi di feedlotter atau tempat penggemukan hewan, sebenarnya mencukupi untuk kebutuhan 5 bulan ke depan. Data dua pekan lalu memperlihatkan, ada stok 221.000 ekor sapi di RPH. Per bulan kebutuhan kita 45.000 ekor.
Kementerian Pertanian terus mengebut program sentra peternakan rakyat. Sehingga pemerintah bisa mengukur secara konkret berapa stok sapi yang ada pada peternak di dalam negeri. Yang jelas, langkah ini dilandasi semangat membatasi impor. Tahun ini atau tahun depan akan segera dianggarkan untuk impor 500.000 ekor sapi indukan supaya batasi impor bakalan, juga supaya tidak ada depopulasi.
Yang pasti, saat ini kami menyiapkan beberapa program untuk mempercepat capaian target swasembada daging sapi pada 2019. Kementerian Pertanian mencanangkan 211 Sentra Peternakan Rakyat (SPR) mampu memberdayakan ribuan petani beserta ternaknya dalam satu kawasan. Kami ingin berupaya tekan impor dengan memberdayakan peternak lewat Sentra Peternakan Rakyat ini.
Saat ini sudah terbentuk 11 SPR di Indonesia. Kawasan yang akan menjadi sentra disyaratkan terdapat minimal 500 orang peternak sapi, mencakup sapi perah maupun sapi potong. Dengan jumlah sapi tidak kurang dari 1.000 ekor. Program tersebut nantinya meliputi sebuah kawasan dan dibuat organisasi yang beranggotakan para peternak sapi termasuk ada Dewan Pengurus Peternakan.
Kami ingin buat manajemen peternakan rakyat yang bagus. Peternak diajari budidaya yang benar sampai soal manajemen pemasaran yang canggih. Saya mengharapkan para peternak punya ilmu mulai dari beternak hingga teknik pemasaran yang mumpuni. SPR ini seperti tempat sekolah sekaligus organisasi bagi peternak rakyat.
SPR juga dicanangkan untuk membenahi rantai distribusi pemasaran sapi yang selama ini belum tertata. Nantinya diharapkan sapi bisa dibuat satu harga berdasarkan bobot sapi. Ada dewan pengurus peternakan dan 76 asosiasi akan kami atur supaya lebih tertata dan jumlahnya tidak sebanyak saat ini.
Selain itu, disiapkan program integrasi antara sapi dengan sawit. Yaitu menggabungkan antara peternakan dengan perkebunan sawit. Juga ada uji coba angkutan kapal ternak dari kementerian perhubungan untuk angkut ternak dari sentra sapi di NTB, NTT ke Jawa dan daerah lain.
Pembatasan impor pada komoditas-komoditas ini, hakikatnya adalah semangat saya beserta jajaran Kementerian Pertanian secara khusus untuk membentuk bangsa yang mandiri, mampu memberi makan anak bangsanya sendiri, merdeka, bebas menentukan apa pangan terbaik untuk rakyatnya. Setidaknya meskipun impor masih ada, jumlahnya tidak banyak dan tidak menggempur petani kita di saat panen raya. Semoga saja cita-cita mulia ini segera terwujud, demi wujud sebenarnya akan nilai kemerdekaan negeri ini. Dirgahayu negeriku: merdeka!
http://mail.tabloidsinartani.com/read-detail/read/impor-dan-kedaulatan-bangsa/
Alhamdulillah, kita harus bersyukur kendati di sejumlah daerah di Indonesia ratusan hektar lahan persawahan terancam puso akibat kekeringan, namun persediaan pangan untuk kebutuhan nasional relatif aman dan tidak perlu mengimpor beras. Kami jamin itu.
Saat ini produksi pangan bahkan mengalami peningkatan hingga kisaran 5,5 juta ton. Tahun lalu sekitar 70,61 juta ton atau setara 45,2 juta ton beras, pada 2015 naik menjadi 75,55 juta ton atau setara dengan 48,34 juta ton beras. Jumlah tersebut meningkat sekitar 7% dari estimasi produksi gabah. Termasuk luar biasa sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Saat ini belum diperlukan impor beras untuk kebutuhan pangan nasional, termasuk pangan lainnya seperti bawang merah, cabai dan lain-lain.
Peningkatan produksi pangan nasional ini tidak lepas dari kerja sama pemerintah daerah, TNI AD dan masyarakat petani yang sinergis, juga bertangungjawab untuk mendukung program kedaulatan pangan dengan bekerja tanpa kenal lelah di lapangan.
Itu beras. Lalu jagung. Pemerintah menyetop sementara impor jagung yang dipakai untuk pakan ternak. Jika dibutuhkan untuk impor, hanya Perum Bulog yang mendapat wewenang untuk melakukannya. Terkait hak eksklusif yang diberikan ke Bulog guna melakukan impor jagung tersebut, memiliki tugas untuk stabilisasi harga bukan untuk menyaingi perusahaan yang sudah ada. Kebijakan penghentian sementara impor jagung ini karena saat ini produksi jagung Indonesia berlimpah bahkan bisa ekspor jagung ke Filipina. Penghentian impor ini sampai situasi kondusif, yakni harga di petani naik, hasil panen petani diserap semua (oleh pasar dalam negeri), dan tidak ada impor lagi.
Payung penghentian impor jagung ditetapkan melalui Instruksi Presiden. Pemerintah juga melakukan verifikasi ketersediaan jagung nasional sebelum memutuskan membuka kembali keran impor jagung.
Nantinya izin impor jagung ini akan diberikan lagi ke perusahaan. Pada prinsipnya kami ingin mengajak pengusaha untuk bermitra untuk tingkatkan perannya ke petani. Supaya tidak impor. Semua harus begerak dari petani, pengusaha, dan pemerintah.
Itulah semangat “stop” impor. Ini dalam rangka mengendalikan impor. Impor jagung untuk semuanya, tidak hanya pakan. Akan diatur Inpres (Instruksi Presiden) pembatasan impor untuk tujuh komoditas strategis yaitu beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, gula dan daging.
Pengendalian impor jagung yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian merupakan upaya melindungi para petani maupun masyarakat sebagai konsumen. Petani nyaman, konsumen nyaman.
Berdasarkan Angka Ramalan (ARAM) I 2015 Badan Pusat Statistik (BPS), produksi jagung di dalam negeri mencapai 20,67 juta ton pipilan kering jagung. Angka ini tercatat meningkat sekitar 1,66 juta ton atau setara 8,72% dari produksi jagung 2014 yang hanya sebanyak 19,01 juta ton pipilan kering. Penyebabnya, luas panen untuk jagung tahun 2015 bertambah diperkirakan hingga menjadi 160.480 hektar atau bertumbuh 4,18%. Sementara, produktivitas diperkirakan naik 2,16 kwintal per hektar atau naik 4,36%.
Sekarang, daging. Kementerian Pertanian terus melakukan pembenahan terhadap kuantitas impor sapi ke Indonesia. Di mana, jumlah sapi impor menyesuaikan pasokan dan kebutuhan dalam negeri. Seperti diketahui, Indonesia hanya mengimpor sapi Australia sekitar 50 ribu ekor pada Juli hingga September mendatang.
Kementerian Pertanian telah menandatangani rekomendasi pembatasan impor sapi untuk kuartal III-2015 yang hanya 50.000 ekor saja. Kebijakan ini dilakukan untuk membangun kemandirian negara. Lewat kebijakan ini, pemerintah harus melakukan pekerjaan besar dengan swasta untuk menjaga stok sapi dan harga tetap terjaga. Tambahan kuota impor akan dibuka dalam keadaan darurat.
Pemerintah masih konsisten menjalankan kebijakan impor sapi sembari menggenjot produksi dalam negeri agar terus maju. Bahkan dalam waktu dekat, pemerintah akan mendatangkan 30 ribu ekor sapi indukan dan 1.200 ekor bibit sapi dari luar negeri di tahun anggaran 2015. Sapi-sapi indukan tersebut akan tiba pada akhir Agustus sebanyak 11 ribu ekor.
Saat ini stok sapi di feedlotter atau tempat penggemukan hewan, sebenarnya mencukupi untuk kebutuhan 5 bulan ke depan. Data dua pekan lalu memperlihatkan, ada stok 221.000 ekor sapi di RPH. Per bulan kebutuhan kita 45.000 ekor.
Kementerian Pertanian terus mengebut program sentra peternakan rakyat. Sehingga pemerintah bisa mengukur secara konkret berapa stok sapi yang ada pada peternak di dalam negeri. Yang jelas, langkah ini dilandasi semangat membatasi impor. Tahun ini atau tahun depan akan segera dianggarkan untuk impor 500.000 ekor sapi indukan supaya batasi impor bakalan, juga supaya tidak ada depopulasi.
Yang pasti, saat ini kami menyiapkan beberapa program untuk mempercepat capaian target swasembada daging sapi pada 2019. Kementerian Pertanian mencanangkan 211 Sentra Peternakan Rakyat (SPR) mampu memberdayakan ribuan petani beserta ternaknya dalam satu kawasan. Kami ingin berupaya tekan impor dengan memberdayakan peternak lewat Sentra Peternakan Rakyat ini.
Saat ini sudah terbentuk 11 SPR di Indonesia. Kawasan yang akan menjadi sentra disyaratkan terdapat minimal 500 orang peternak sapi, mencakup sapi perah maupun sapi potong. Dengan jumlah sapi tidak kurang dari 1.000 ekor. Program tersebut nantinya meliputi sebuah kawasan dan dibuat organisasi yang beranggotakan para peternak sapi termasuk ada Dewan Pengurus Peternakan.
Kami ingin buat manajemen peternakan rakyat yang bagus. Peternak diajari budidaya yang benar sampai soal manajemen pemasaran yang canggih. Saya mengharapkan para peternak punya ilmu mulai dari beternak hingga teknik pemasaran yang mumpuni. SPR ini seperti tempat sekolah sekaligus organisasi bagi peternak rakyat.
SPR juga dicanangkan untuk membenahi rantai distribusi pemasaran sapi yang selama ini belum tertata. Nantinya diharapkan sapi bisa dibuat satu harga berdasarkan bobot sapi. Ada dewan pengurus peternakan dan 76 asosiasi akan kami atur supaya lebih tertata dan jumlahnya tidak sebanyak saat ini.
Selain itu, disiapkan program integrasi antara sapi dengan sawit. Yaitu menggabungkan antara peternakan dengan perkebunan sawit. Juga ada uji coba angkutan kapal ternak dari kementerian perhubungan untuk angkut ternak dari sentra sapi di NTB, NTT ke Jawa dan daerah lain.
Pembatasan impor pada komoditas-komoditas ini, hakikatnya adalah semangat saya beserta jajaran Kementerian Pertanian secara khusus untuk membentuk bangsa yang mandiri, mampu memberi makan anak bangsanya sendiri, merdeka, bebas menentukan apa pangan terbaik untuk rakyatnya. Setidaknya meskipun impor masih ada, jumlahnya tidak banyak dan tidak menggempur petani kita di saat panen raya. Semoga saja cita-cita mulia ini segera terwujud, demi wujud sebenarnya akan nilai kemerdekaan negeri ini. Dirgahayu negeriku: merdeka!
http://mail.tabloidsinartani.com/read-detail/read/impor-dan-kedaulatan-bangsa/
Saat Dirut Bulog tersengat pedasnya cabai Rawit
Rabu, 19 Agustus 2015
JAKARTA. Kementerian Pertanian Republik Indonesia bersama Badan Urusan Logistik (Bulog) menggelar operasi pasar cabai di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Sabtu (15/8).
Operasi pasar ini dilakukan pemerintah untuk menekan kenaikan harga cabai di pasaran yang sedang mengalami kenaikan.
Operasi pasar dihadiri Direktur Utama Bulog, Djarot Kusumayakti dan Direktorat Jenderal Hortikultura Spudnik Sujono. Dalam operasi pasar ini disediakan empat ton cabai berjenis cabai rawit, cabai merah, dan cabai hijau yang dibawa dengan empat unit mobil bak terbuka.
Komoditas pokok tersebut dijual dengan harga Rp 20.000 sampai Rp 40.000 per kg. Sementara harga rata-rata di pasaran berkisar antara Rp 57.000 per kg hingga Rp 60.000 per kg.
Ada peristiwa lucu dalam operasi pasar ini. Setelah memberikan keterangan pers, fotografer yang meliput acara ini meminta kedua pejabat itu untuk memegang cabai rawit yang telah dimasukkan dalam jaring warna hitam untuk difoto.
Lantaran tangan Djarot terkena cabai rawit yang telah terkelupas, secara tidak sadar eks Direktur UMKM BRI ini menyentuh wajahnya. Alhasil, rasa pedas dan panas langsung meyengat bagian wajahnya.
"Aduh wajah saya pedas terkena cabai tadi karena secara tidak sadar saya pegang wajah saya. Terasa pedas ini," ujar Djarot mengeluhkan efek cabai di wajahnya.
Spontan awak media tesenyum mendengar keluhan pria asal Tegal ini. Meskipun wajahnya masih terasa pedas, Djarot tetap saja meladeni pertanyaan demi pertanyaan dari awak media sebelum akhirnya ia berlalu meninggalkan Pasar Kramat Jati.
http://nasional.kontan.co.id/news/saat-dirut-bulog-tersengat-pedasnya-cabai-rawit
JAKARTA. Kementerian Pertanian Republik Indonesia bersama Badan Urusan Logistik (Bulog) menggelar operasi pasar cabai di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Sabtu (15/8).
Operasi pasar ini dilakukan pemerintah untuk menekan kenaikan harga cabai di pasaran yang sedang mengalami kenaikan.
Operasi pasar dihadiri Direktur Utama Bulog, Djarot Kusumayakti dan Direktorat Jenderal Hortikultura Spudnik Sujono. Dalam operasi pasar ini disediakan empat ton cabai berjenis cabai rawit, cabai merah, dan cabai hijau yang dibawa dengan empat unit mobil bak terbuka.
Komoditas pokok tersebut dijual dengan harga Rp 20.000 sampai Rp 40.000 per kg. Sementara harga rata-rata di pasaran berkisar antara Rp 57.000 per kg hingga Rp 60.000 per kg.
Ada peristiwa lucu dalam operasi pasar ini. Setelah memberikan keterangan pers, fotografer yang meliput acara ini meminta kedua pejabat itu untuk memegang cabai rawit yang telah dimasukkan dalam jaring warna hitam untuk difoto.
Lantaran tangan Djarot terkena cabai rawit yang telah terkelupas, secara tidak sadar eks Direktur UMKM BRI ini menyentuh wajahnya. Alhasil, rasa pedas dan panas langsung meyengat bagian wajahnya.
"Aduh wajah saya pedas terkena cabai tadi karena secara tidak sadar saya pegang wajah saya. Terasa pedas ini," ujar Djarot mengeluhkan efek cabai di wajahnya.
Spontan awak media tesenyum mendengar keluhan pria asal Tegal ini. Meskipun wajahnya masih terasa pedas, Djarot tetap saja meladeni pertanyaan demi pertanyaan dari awak media sebelum akhirnya ia berlalu meninggalkan Pasar Kramat Jati.
http://nasional.kontan.co.id/news/saat-dirut-bulog-tersengat-pedasnya-cabai-rawit
Rabu, 19 Agustus 2015
5 Juta Petani “Hilang” dalam 10 Tahun Terakhir, Pemerintah Harus Tanggung Jawab
Rabu, 19 Agustus 2015
Jakarta (SIB)- Pemerintah diminta segera menyelesaikan persoalan impor pangan Indonesia yang merupakan sumber utama kemiskinan petani nasional.
Negara juga mesti bertanggung jawab atas hilangnya 5 juta petani dalam 10 tahun terakhir karena mereka tidak bisa lagi menggantungkan hidup dari bertani. Kemiskinan petani akibat impor pangan tanpa kendali itu juga menghambat peningkatan produktivitas pertanian pangan sehingga kebergantungan terhadap impor makin besar.
Devisa negara bakal terkuras hanya untuk membeli pangan dari negara lain. Sumber dari segala masalah yang mengancam negeri ini dinilai berasal dari impor yang masif hingga mencapai 17 miliar dollar AS setahun dan jor-joran kredit konsumsi, khususnya properti, hingga outstanding-nya mencapai 700 triliun rupiah.
Kebijakan perbankan saat ini ditengarai masih diatur oleh penguasa masa lalu untuk mendukung impor dan kredit konsumsi. Dekan Fakultas Teknologi Pangan UGM, Jamhari, menambahkan cadangan devisa yang tergerus akan berujung pada tekanan depresiasi terhadap rupiah.
"Pelemahan rupiah adalah sumber terbesar inflasi. Buktinya, ketika seluruh komponen impor barang meningkat maka akan mendorong inflasi.
Namun, langkah pemerintah justru sebaliknya, menekan inflasi dengan impor agar harga barang turun," papar dia di Yogyakarta, Senin (10/8).
Pengamat ekonomi dari Universitas Airlangga Surabaya, Leo Herlambang, berpendapat senada. Menurut dia, harga perumahan dan bahan makanan yang banyak komponen impornya memang cenderung naik.
Oleh karena itu, pejabat yang mengatakan impor untuk menekan inflasi termasuk tidak kompeten karena sumber terbesar inflasi juga berasal dari impor.
"Masalahnya, impor kita makin besar, otomatis produk lokal dilemahkan dan berkurang jumlahnya. Pengambil keputusan mestinya memahami hal mendasar seperti ini," jelas Leo.
Ia juga mempertanyakan jika ada pejabat yang memahami hal tersebut tetapi masih juga meneruskan kebijakan fatal masa lalu terkait jor-joran impor dan kredit properti.
"Mereka berupaya menutupi kejahatan masa lalu supaya tidak meledak tapi akibatnya lebih besar. Ibarat penyakit hanya ditunda efeknya, bukan disembuhkan. Akibatnya bukan menjadi sembuh," ungkap dia.
Leo memaparkan karut marut persoalan pangan nasional disebabkan perencanaan yang kurang matang.
"Seharusnya pemerintah tidak boleh malas membuat perencanaan yang matang, baik jumlah maupun timing, agar tidak merugikan yang di dalam. Ini yang harus diatur atau planning anggaran yang dibutuhkan untuk infrastrukturnya sendiri (pertanian)," kata dia.
Pemerintah, lanjut dia, juga perlu merombak tata cara impor agar tidak terus-menerus merugikan petani. "Pembatasan pemegang hak impor untuk sedikit orang jelas merugikan karena harga sulit dikontrol. Berikutnya, kuota impor juga harus dibatasi untuk melindungi petani."
Sementara Jamhari menilai persoalan pemenuhan pangan tidak boleh dan tidak bisa dibiarkan diserahkan kepada mekanisme pasar seperti yang selama ini terjadi. Negara harus segera hadir dalam pemenuhan pangan dengan pembentukan Badan Pangan seperti amanat UU Pangan.
Badan Pangan
Menurut Jamhari, ketiadaan badan pangan telah membuat berbagai kontradiksi antarkementerian maupun lembaga-lembaga di bawahnya seperti Bulog.
Sebagai badan pangan Bulog bertugas menyerap beras petani dan menjaga harga namun sebagai BUMN ia harus mendapat untung. Terkait hal ini, Leo berpendapat pemerintah harus menempatkan kepala badan pangan yang kompeten untuk mengantisipasi mandulnya peran Bulog.
Ia bertanggung jawab langsung di bawah presiden. "Revitalisasi Bulog mesti disertai pengangkatan kepala Bulog yang tegas, berintegritas, dan berwibawa."
Sebelumnya, sejumlah kalangan berpendapat untuk menghindarkan Indonesia dari krisis pangan dan kebergantungan yang makin tinggi terhadap pangan impor, Presiden Joko Widodo dalam rencana perombakan kabinetnya sebaiknya mengisi jabatan kementerian terkait pangan dengan menteri-menteri yang pro-petani. (KJ/y)
http://hariansib.co/mobile/?open=content&id=72585
Jakarta (SIB)- Pemerintah diminta segera menyelesaikan persoalan impor pangan Indonesia yang merupakan sumber utama kemiskinan petani nasional.
Negara juga mesti bertanggung jawab atas hilangnya 5 juta petani dalam 10 tahun terakhir karena mereka tidak bisa lagi menggantungkan hidup dari bertani. Kemiskinan petani akibat impor pangan tanpa kendali itu juga menghambat peningkatan produktivitas pertanian pangan sehingga kebergantungan terhadap impor makin besar.
Devisa negara bakal terkuras hanya untuk membeli pangan dari negara lain. Sumber dari segala masalah yang mengancam negeri ini dinilai berasal dari impor yang masif hingga mencapai 17 miliar dollar AS setahun dan jor-joran kredit konsumsi, khususnya properti, hingga outstanding-nya mencapai 700 triliun rupiah.
Kebijakan perbankan saat ini ditengarai masih diatur oleh penguasa masa lalu untuk mendukung impor dan kredit konsumsi. Dekan Fakultas Teknologi Pangan UGM, Jamhari, menambahkan cadangan devisa yang tergerus akan berujung pada tekanan depresiasi terhadap rupiah.
"Pelemahan rupiah adalah sumber terbesar inflasi. Buktinya, ketika seluruh komponen impor barang meningkat maka akan mendorong inflasi.
Namun, langkah pemerintah justru sebaliknya, menekan inflasi dengan impor agar harga barang turun," papar dia di Yogyakarta, Senin (10/8).
Pengamat ekonomi dari Universitas Airlangga Surabaya, Leo Herlambang, berpendapat senada. Menurut dia, harga perumahan dan bahan makanan yang banyak komponen impornya memang cenderung naik.
Oleh karena itu, pejabat yang mengatakan impor untuk menekan inflasi termasuk tidak kompeten karena sumber terbesar inflasi juga berasal dari impor.
"Masalahnya, impor kita makin besar, otomatis produk lokal dilemahkan dan berkurang jumlahnya. Pengambil keputusan mestinya memahami hal mendasar seperti ini," jelas Leo.
Ia juga mempertanyakan jika ada pejabat yang memahami hal tersebut tetapi masih juga meneruskan kebijakan fatal masa lalu terkait jor-joran impor dan kredit properti.
"Mereka berupaya menutupi kejahatan masa lalu supaya tidak meledak tapi akibatnya lebih besar. Ibarat penyakit hanya ditunda efeknya, bukan disembuhkan. Akibatnya bukan menjadi sembuh," ungkap dia.
Leo memaparkan karut marut persoalan pangan nasional disebabkan perencanaan yang kurang matang.
"Seharusnya pemerintah tidak boleh malas membuat perencanaan yang matang, baik jumlah maupun timing, agar tidak merugikan yang di dalam. Ini yang harus diatur atau planning anggaran yang dibutuhkan untuk infrastrukturnya sendiri (pertanian)," kata dia.
Pemerintah, lanjut dia, juga perlu merombak tata cara impor agar tidak terus-menerus merugikan petani. "Pembatasan pemegang hak impor untuk sedikit orang jelas merugikan karena harga sulit dikontrol. Berikutnya, kuota impor juga harus dibatasi untuk melindungi petani."
Sementara Jamhari menilai persoalan pemenuhan pangan tidak boleh dan tidak bisa dibiarkan diserahkan kepada mekanisme pasar seperti yang selama ini terjadi. Negara harus segera hadir dalam pemenuhan pangan dengan pembentukan Badan Pangan seperti amanat UU Pangan.
Badan Pangan
Menurut Jamhari, ketiadaan badan pangan telah membuat berbagai kontradiksi antarkementerian maupun lembaga-lembaga di bawahnya seperti Bulog.
Sebagai badan pangan Bulog bertugas menyerap beras petani dan menjaga harga namun sebagai BUMN ia harus mendapat untung. Terkait hal ini, Leo berpendapat pemerintah harus menempatkan kepala badan pangan yang kompeten untuk mengantisipasi mandulnya peran Bulog.
Ia bertanggung jawab langsung di bawah presiden. "Revitalisasi Bulog mesti disertai pengangkatan kepala Bulog yang tegas, berintegritas, dan berwibawa."
Sebelumnya, sejumlah kalangan berpendapat untuk menghindarkan Indonesia dari krisis pangan dan kebergantungan yang makin tinggi terhadap pangan impor, Presiden Joko Widodo dalam rencana perombakan kabinetnya sebaiknya mengisi jabatan kementerian terkait pangan dengan menteri-menteri yang pro-petani. (KJ/y)
http://hariansib.co/mobile/?open=content&id=72585
Jokowi Instruksikan Tujuh Langkah Perbaikan Ekonomi
Rabu, 19 Agustus 2015
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan tujuh hal yang harus dijalankan para menteri Kabinet Kerja untuk memangkas hambatan-hambatan pembangunan dan investasi sehingga ekonomi Indonesia bisa lebih baik di paruh kedua 2015.
Pertama, Jokowi memerintahkan para menteri untuk menggenjot serapan anggaran yang hingga kini sudah mencapai 50 persen, sementara belanja modal pemerintah baru mencapai 20 persen. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyampaikan bahwa Presiden menilai serapan anggaran masih menjadi masalah bagi kementerian/lembaga dan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Keputusan kedua, berdasarkan pernyataan anggota Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki, yakni Presiden secara khusus meminta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk sesegera mungkin mencairkan dana sebesar Rp 270 triliun yang tersimpan di tiap Bank Pembangunan Daerah (BPD) agar dana desa bisa disalurkan.
Hal itu diamini oleh Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan. Ia menuturkan bahwa terdapat ketakutan dari pejabat-pejabat pemerintah daerah untuk mencairkan dana Rp 270 triliun yang sekarang berada di BPD. Hal itu akan bisa diatasi dengan pembentukan tim oleh Kejaksaan Agung dibantu dengan pihak kepolisian untuk melakukan upaya-upaya pencegahan.
"Jadi tidak penindakan, tapi pencegahan. Dengan demikian, ketakutan yang ada atau diciptakan ada di daerah itu bisa dikurangi, karena dengan adanya pendampingan dari Kejagung maka akan memperkecil untuk menjadi penyalahgunaan atau ketakutan untuk terjadi melanggar aturan," ujar Luhut di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (19/8).
Keputusan ketiga yaitu Jokowi memandang penting pemerintah melalukan deregulasi besar-besaran dengan memberikan kemudahan dalam periz
inan bisnis, investasi serta pengadaan barang dan jasa. Semua regulasi seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Menteri dan lain-lain yang menghambat harus dipangkas.
"Hal yang jadi konsen Presiden adalah masih banyaknya regulasi yang menghambat, maka diputuskan deregulasi sehingga memberikan kemudahan, kenyamanan bagi investor untuk masuk ke Indonesia," kata Pramono Anung.
Selanjutnya, Presiden meminta untuk dibuatkan kebijakan khusus yang memperbolehkan Perum Bulog bisa mengurus semua kebutuhan pangan strategis agar nantinya tak hanya fokus pada pengamanan cadangan beras nasional semata. Hal itu dilakukan untuk mengatasi masalah kebutuhan pangan pokok yang mengalami hejolak pasar belakangan ini.
"Presiden telah memberikan tugas khusus pada Bulog tidak hanya menyangkut persoalan beras, nanti Bulog juga akan diberikan kewenangan lainnya, misalnya daging dan komoditas lainnya yang selama ini tidak ditangani Bulog," ujar Pramono.
Teten melanjutkan, mengenai masalah ekspor dan impor, Presiden meminta agar waktu bongkar muat kapal di pelabuhan (dwelling time) harus segera dibereskan, yakni menjadi paling lama 3-4 hari sudah selesai. Masalah itu diharapkan bulan Oktober sudah beres.
Terkait hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara lain, Teten memaparkan, Presiden akan menunjuk utusan khusus ekonomi di setiap negara strategis dan pasar potensial seperti Amerika Latin, Timur Tengah, Afrika juga harus ditangani secara khusus. "Penunjukan utusan khusus ekonomi ini akan melibatkan menteri dan pengusaha," kata dia.
Terakhir, Jokowi juga meminta segera disiapkan roadmap revolusi mental, yang di dalamnya termasuk peningkatan pelayanan publik.
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150819185108-78-73213/jokowi-instruksikan-tujuh-langkah-perbaikan-ekonomi/
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan tujuh hal yang harus dijalankan para menteri Kabinet Kerja untuk memangkas hambatan-hambatan pembangunan dan investasi sehingga ekonomi Indonesia bisa lebih baik di paruh kedua 2015.
Pertama, Jokowi memerintahkan para menteri untuk menggenjot serapan anggaran yang hingga kini sudah mencapai 50 persen, sementara belanja modal pemerintah baru mencapai 20 persen. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyampaikan bahwa Presiden menilai serapan anggaran masih menjadi masalah bagi kementerian/lembaga dan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Keputusan kedua, berdasarkan pernyataan anggota Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki, yakni Presiden secara khusus meminta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk sesegera mungkin mencairkan dana sebesar Rp 270 triliun yang tersimpan di tiap Bank Pembangunan Daerah (BPD) agar dana desa bisa disalurkan.
Hal itu diamini oleh Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan. Ia menuturkan bahwa terdapat ketakutan dari pejabat-pejabat pemerintah daerah untuk mencairkan dana Rp 270 triliun yang sekarang berada di BPD. Hal itu akan bisa diatasi dengan pembentukan tim oleh Kejaksaan Agung dibantu dengan pihak kepolisian untuk melakukan upaya-upaya pencegahan.
"Jadi tidak penindakan, tapi pencegahan. Dengan demikian, ketakutan yang ada atau diciptakan ada di daerah itu bisa dikurangi, karena dengan adanya pendampingan dari Kejagung maka akan memperkecil untuk menjadi penyalahgunaan atau ketakutan untuk terjadi melanggar aturan," ujar Luhut di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (19/8).
Keputusan ketiga yaitu Jokowi memandang penting pemerintah melalukan deregulasi besar-besaran dengan memberikan kemudahan dalam periz
inan bisnis, investasi serta pengadaan barang dan jasa. Semua regulasi seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Menteri dan lain-lain yang menghambat harus dipangkas.
"Hal yang jadi konsen Presiden adalah masih banyaknya regulasi yang menghambat, maka diputuskan deregulasi sehingga memberikan kemudahan, kenyamanan bagi investor untuk masuk ke Indonesia," kata Pramono Anung.
Selanjutnya, Presiden meminta untuk dibuatkan kebijakan khusus yang memperbolehkan Perum Bulog bisa mengurus semua kebutuhan pangan strategis agar nantinya tak hanya fokus pada pengamanan cadangan beras nasional semata. Hal itu dilakukan untuk mengatasi masalah kebutuhan pangan pokok yang mengalami hejolak pasar belakangan ini.
"Presiden telah memberikan tugas khusus pada Bulog tidak hanya menyangkut persoalan beras, nanti Bulog juga akan diberikan kewenangan lainnya, misalnya daging dan komoditas lainnya yang selama ini tidak ditangani Bulog," ujar Pramono.
Teten melanjutkan, mengenai masalah ekspor dan impor, Presiden meminta agar waktu bongkar muat kapal di pelabuhan (dwelling time) harus segera dibereskan, yakni menjadi paling lama 3-4 hari sudah selesai. Masalah itu diharapkan bulan Oktober sudah beres.
Terkait hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara lain, Teten memaparkan, Presiden akan menunjuk utusan khusus ekonomi di setiap negara strategis dan pasar potensial seperti Amerika Latin, Timur Tengah, Afrika juga harus ditangani secara khusus. "Penunjukan utusan khusus ekonomi ini akan melibatkan menteri dan pengusaha," kata dia.
Terakhir, Jokowi juga meminta segera disiapkan roadmap revolusi mental, yang di dalamnya termasuk peningkatan pelayanan publik.
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150819185108-78-73213/jokowi-instruksikan-tujuh-langkah-perbaikan-ekonomi/
Harga Tomat Anjlok, Kementan dan Bulog Bakal Serap Tomat Petani
Rabu, 19 Agustus 2015
JAKARTA - Harga tomat di kalangan petani saat ini sangat rendah, untuk satu kilogram dihargai Rp200 sampai Rp400 per kilogram (kg).
Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menyatakan pihaknya bersama Bulog bakal menyerap tomat lokal. Penyerapan dilakukan untuk mendorong harga tomat agar tak terlalu rendah.
"Harga tomat ini, Dirjen Hortikultura (Kementan) kami minta turun untuk menyerap tomat petani-petani di lapangan karena harganya jatuh sekali. Kementan dan Bulog yang menyerap," papar Amran, Rabu (19/8/2015).
Nantinya tomat tersebut akan didistribusikan ke pasar-pasar yang ada di seluruh Indonesia guna menstabilkan harga tomat di pasar.
"Bulog bersama-sama dengan Kementan serap tomat dengan harga Rp8.000-Rp10.000 per kg. Kami minta itu untuk stabilisasi harga dalam negeri dan persiapan untuk ekspor," tandasnya.
(rzk)
http://economy.okezone.com/read/2015/08/19/320/1198818/harga-tomat-anjlok-kementan-dan-bulog-bakal-serap-tomat-petani
JAKARTA - Harga tomat di kalangan petani saat ini sangat rendah, untuk satu kilogram dihargai Rp200 sampai Rp400 per kilogram (kg).
Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menyatakan pihaknya bersama Bulog bakal menyerap tomat lokal. Penyerapan dilakukan untuk mendorong harga tomat agar tak terlalu rendah.
"Harga tomat ini, Dirjen Hortikultura (Kementan) kami minta turun untuk menyerap tomat petani-petani di lapangan karena harganya jatuh sekali. Kementan dan Bulog yang menyerap," papar Amran, Rabu (19/8/2015).
Nantinya tomat tersebut akan didistribusikan ke pasar-pasar yang ada di seluruh Indonesia guna menstabilkan harga tomat di pasar.
"Bulog bersama-sama dengan Kementan serap tomat dengan harga Rp8.000-Rp10.000 per kg. Kami minta itu untuk stabilisasi harga dalam negeri dan persiapan untuk ekspor," tandasnya.
(rzk)
http://economy.okezone.com/read/2015/08/19/320/1198818/harga-tomat-anjlok-kementan-dan-bulog-bakal-serap-tomat-petani
Harga Daging Sapi Bisa Rp 70 Ribu Per Kg (2-Habis)
Rabu, 19 Agustus 2015
Masih Negosiasi
Untuk meredam gejolak harga daging sapi, pemerintah membuka keran impor sapi hidup sebanyak 200-300 ribu sapi ekor hingga akhir tahun ini. Menteri Perdagangan Thomas Lembong mengungkapkan, rencana impor tersebut sudah disetujui Kementerian Pertanian (Kementan).
"Kemungkinan besar izin impor sapi dibuka hingga akhir tahun sebanyak 200-300 ribu ekor. Kemendag dan Kementan sudah sepakat akan mengimpor sapi supaya harga di dalam negeri tidak semakin naik. Tinggal eksekusi. Kalau diguyur, tidak akan ada yang menimbun lagi dan harga akan turun,” tegas dia.
Informasi yang beredar di Kemendag dan Kementan menyebutkan, impor tersebut akan diberikan sepenuhnya kepada Perum Bulog. Sebelumnya, Bulog telah mendapatkan izin impor 50 ribu ekor sapi siap potong. Sebanyak 50 ribu ekor sapi impor itu merupakan bagian dari 200-300 ribu ekor yang disebutkan Mendag Lembong.
Dihubungi secara terpisah, Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti mengungkapkan, pihaknya telah menyiapkan dana Rp750 miliar untuk mengimpor 50 ribu ekor sapi siap potong tersebut dengan asumsi per ekor Rp 15 juta. Namun, impor dilakukan bertahap mulai awal September 2015.
"Kami akan datangkan bertahap, mulai awal tahun depan. Namun kami tidak bisa pastikan berapa yang datang untuk tahap awal itu karena ini bisa menjadi analisa pihak-pihak tertentu yang belum ingin harga daging sapi di dalam negeri stabil," tutur dia kepada Investor Daily.
Djarot mengungkapkan, Bulog siap menjadi stabilisator harga daging sapi di Tanah Air, harapannya harga daging sapi akan berangsur turun hingga di bawah Rp 100 ribu per kg. Stabilisasi harga tersebut membutuhkan dukungan semua pihak. Karena itu, Bulog terus berkoordinasi dengan instansi dan pihak-pihak terkait agar proses stabilisasi berjalan dengan baik. "Dengan stabilisasi ini kami juga berusaha memutus mata rantai distribusi daging sehingga menjadi lebih efisien," papar dia.
Direktur Pengadaan Bulog Wahyu menambahkan, pihaknya sedang dalam proses pemilihan pemasok sapi siap potong asal Australia. Selanjutnya akan dilakukan negosiasi dan ditargetkan sapi-sapi siap potong tersebut tiba di Indonesia sebelum Idul Adha pada 24 September 2015. “Impor ini untuk mengendalikan harga. Harga daging sapi di pasar ditargertkan bisa turun terus hingga di bawah Rp 100 ribu per kg,” kata dia.
Dia menjelaskan, bukan tidak mungkin jika pemerintah kemudian menunjuk Bulog mengimpor sapi bakalan. Artinya, ke depan Bulog bisa saja berekspansi menjadi feedlotter. Langkah ini bisa sekaligus memangkas mata rantai supaya distribusi daging lebih efisien dan harganya murah.
“Secara keahlian dan modal, kami siap. Tidak ada masalah. Konsepnya, bukan karena pemerintah mau mengatur impor, tapi untuk menjaga harga. Karena itu, bukan tidak mungkin jika kami juga membeli sapi lokal untuk stok,” tegas dia.
Kementan mencatat kontribusi sapi impor terhadap kebutuhan dalam negeri sekitar 20 persen dari kebutuhan. Hingga Januari-Juli 2015 sudah ada stok sapi yang siap potong kurang lebih 560 ribu ekor. Dari jumlah, 60 persen sudah dipotong atau 332.147 ekor hingga Juli 2015. Sedangkan realisasi impor sapi bakalan pada kuartal I-2015 (Januari-Maret) sebanyak 97.618 ekor dari target 100 ribu ekor. Pada kuartal II (April-Juni) terealisasi 201.643 dari target 267.624 ekor. Total hingga Juni 2015, impor 298.861 ekor sapi bakalan sudah terealisasi. Khusus untuk impor daging sapi beku, sedikitnya telah diimpor sebanyak 12 ribu ton dan 1.000 ton lainnnya khusus diimpor Perum Bulog untuk kegiatan operasi pasar (OP) demi meredam harga daging.
Investor Daily
Ridho Syukro/Tri Listyarini/FMB
http://www.beritasatu.com/ekonomi/300164-harga-daging-sapi-bisa-rp-70-ribu-per-kg-2habis.html
Masih Negosiasi
Untuk meredam gejolak harga daging sapi, pemerintah membuka keran impor sapi hidup sebanyak 200-300 ribu sapi ekor hingga akhir tahun ini. Menteri Perdagangan Thomas Lembong mengungkapkan, rencana impor tersebut sudah disetujui Kementerian Pertanian (Kementan).
"Kemungkinan besar izin impor sapi dibuka hingga akhir tahun sebanyak 200-300 ribu ekor. Kemendag dan Kementan sudah sepakat akan mengimpor sapi supaya harga di dalam negeri tidak semakin naik. Tinggal eksekusi. Kalau diguyur, tidak akan ada yang menimbun lagi dan harga akan turun,” tegas dia.
Informasi yang beredar di Kemendag dan Kementan menyebutkan, impor tersebut akan diberikan sepenuhnya kepada Perum Bulog. Sebelumnya, Bulog telah mendapatkan izin impor 50 ribu ekor sapi siap potong. Sebanyak 50 ribu ekor sapi impor itu merupakan bagian dari 200-300 ribu ekor yang disebutkan Mendag Lembong.
Dihubungi secara terpisah, Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti mengungkapkan, pihaknya telah menyiapkan dana Rp750 miliar untuk mengimpor 50 ribu ekor sapi siap potong tersebut dengan asumsi per ekor Rp 15 juta. Namun, impor dilakukan bertahap mulai awal September 2015.
"Kami akan datangkan bertahap, mulai awal tahun depan. Namun kami tidak bisa pastikan berapa yang datang untuk tahap awal itu karena ini bisa menjadi analisa pihak-pihak tertentu yang belum ingin harga daging sapi di dalam negeri stabil," tutur dia kepada Investor Daily.
Djarot mengungkapkan, Bulog siap menjadi stabilisator harga daging sapi di Tanah Air, harapannya harga daging sapi akan berangsur turun hingga di bawah Rp 100 ribu per kg. Stabilisasi harga tersebut membutuhkan dukungan semua pihak. Karena itu, Bulog terus berkoordinasi dengan instansi dan pihak-pihak terkait agar proses stabilisasi berjalan dengan baik. "Dengan stabilisasi ini kami juga berusaha memutus mata rantai distribusi daging sehingga menjadi lebih efisien," papar dia.
Direktur Pengadaan Bulog Wahyu menambahkan, pihaknya sedang dalam proses pemilihan pemasok sapi siap potong asal Australia. Selanjutnya akan dilakukan negosiasi dan ditargetkan sapi-sapi siap potong tersebut tiba di Indonesia sebelum Idul Adha pada 24 September 2015. “Impor ini untuk mengendalikan harga. Harga daging sapi di pasar ditargertkan bisa turun terus hingga di bawah Rp 100 ribu per kg,” kata dia.
Dia menjelaskan, bukan tidak mungkin jika pemerintah kemudian menunjuk Bulog mengimpor sapi bakalan. Artinya, ke depan Bulog bisa saja berekspansi menjadi feedlotter. Langkah ini bisa sekaligus memangkas mata rantai supaya distribusi daging lebih efisien dan harganya murah.
“Secara keahlian dan modal, kami siap. Tidak ada masalah. Konsepnya, bukan karena pemerintah mau mengatur impor, tapi untuk menjaga harga. Karena itu, bukan tidak mungkin jika kami juga membeli sapi lokal untuk stok,” tegas dia.
Kementan mencatat kontribusi sapi impor terhadap kebutuhan dalam negeri sekitar 20 persen dari kebutuhan. Hingga Januari-Juli 2015 sudah ada stok sapi yang siap potong kurang lebih 560 ribu ekor. Dari jumlah, 60 persen sudah dipotong atau 332.147 ekor hingga Juli 2015. Sedangkan realisasi impor sapi bakalan pada kuartal I-2015 (Januari-Maret) sebanyak 97.618 ekor dari target 100 ribu ekor. Pada kuartal II (April-Juni) terealisasi 201.643 dari target 267.624 ekor. Total hingga Juni 2015, impor 298.861 ekor sapi bakalan sudah terealisasi. Khusus untuk impor daging sapi beku, sedikitnya telah diimpor sebanyak 12 ribu ton dan 1.000 ton lainnnya khusus diimpor Perum Bulog untuk kegiatan operasi pasar (OP) demi meredam harga daging.
Investor Daily
Ridho Syukro/Tri Listyarini/FMB
http://www.beritasatu.com/ekonomi/300164-harga-daging-sapi-bisa-rp-70-ribu-per-kg-2habis.html
Harga Daging Sapi Bisa Rp 70 Ribu Per Kg (1)
Rabu, 19 Agustus 2015
Jakarta - Harga daging sapi di Indonesia bisa berkisar Rp 70-80 ribu per kilogram (kg) apabila pemerintah membuka besar-besaran impor daging sapi beku. Saat ini, harga daging beku Australia dan Selandia Baru berada pada kisaran Rp 62 ribu per kg. Sebaliknya, apabila impor dalam bentuk sapi hidup, harga daging sapi di dalam negeri sulit turun di bawah Rp 100 ribu per kg.
Berdasarkan data Kementerian Perdagangan (Kemendag), rata-rata harga daging sapi secara nasional pada 19 Juli 2015 mencapai Rp 115 ribu per kg. Bahkan, di sejumlah daerah, seperti di Jabodetabek, harga daging sapi sempat tembus Rp 120-130 ribu per kg. Harga sempat turun menjadi Rp 107 ribu per kg pada awal Agustus 2015. Namun, pada 17 Agustus 2015, harga daging sapi melonjak lagi rata-rata menjadi Rp 110 ribu per kg.
Untuk meredam harga daging sapi di Tanah Air, pemerintah memutuskan mengimpor 300 ribu ekor sapi hingga akhir tahun ini yang dilakukan sepenuhnya oleh Perum Bulog. Dengan melibatkan Perum Bulog sebagai stabilisator harga, pemerintah berharap bisa menjaga harga daging sapi di pasaran pada level Rp 80-90 ribu per kg. Sebelumnya, izin impor sebanyak 50 ribu sapi siap potong sudah diberikan kepada Bulog dan akan mulai datang bertahap pada awal September.
Direktur Eksekutif Asosiasi Industri Pengolahan Daging Indonesia (National Meat Processors Association/Nampa) Haniwar Syarif mengungkapkan, saat ini industri bisa mendapatkan daging beku dari Australia dengan harga Rp 70-80 ribu per kg. Artinya, apabila daging yang didatangkan dalam bentuk daging beku pula, harga jual di Indonesia pun bisa di level itu.
“Mendingan impor daging beku. Daging beku itu sebenarnya ada juga yang beku dan tidak beku, tapi bukan sapi hidup. Waktu operasi pasar kemarin, Bulog buktinya bisa jual Rp 80-90 ribu per kg,” kata Haniwar Syarif kepada Investor Daily di Jakarta, Selasa (18/8) malam.
Dia pesimistis apabila keran impor yang dibuka dalam bentuk sapi hidup bisa menurunkan harga menjadi di bawah Rp 100 ribu per kg. Kalaupun sapi hidup impor bisa didapat seharga Rp 37-38 ribu per kg bobot hidup, ketika sampai di Indonesia daging jadinya dijual seharga Rp 95 ribu per kg, itu belum termasuk marjin.
“Di sisi lain sekarang ini harga sapi lokal jauh lebih mahal, Rp 42 ribu per kg. Apa mungkin peternak mau menurunkan harga pada angka itu. Nanti ribut lagi karena peternak babak belur. Dalam sejarah tidak ada sapi lokal lebih murah dari sapi impor,” tandas dia.
Haniwar mengungkapkan, harga sapi lokal di sentra-sentra sapi sudah sangat tinggi. Di Bali, misalnya, sudah mencapai Rp 37-38 ribu per kg bobot hidup, di Nusa Tenggara yang merupakan sentra terbesar pun sudah Rp 40 ribu per kg. Dengan harga yang sudah demikian tinggi di sentra sapi, tentu sangat tidak mungkin ketika sampai di Jabodetabek menjadi hanya Rp 36-37 ribu per kg.
“Soalnya, dari sentra saja bila dalam hitungan bentuk daging sudah di atas 95 ribu per kg,” tutur dia.
Menurut Haniwar, yang harus dilakukan pemerintah saat ini adalah duduk bersama untuk menata data tentang suplai dan kebutuhan riil daging sapi, sekaligus menyiapkan solusi jangka pendek, menengah, dan panjang agar harga daging sapi bisa terjangkau konsumen namun tetap menyejahterakan peternak.
“Misalnya sekarang buka saja impor, siapa saja boleh impor. Berlakukan bea masuk (BM), tapi hasil BM dialokasikan untuk mendongkrak populasi sapi lokal. Tata data dan lakukan koordinasi,” tandas Haniwar.
Sementara itu, para perusahaan penggemukan sapi (feedlotter) yang mengimpor sapi bakalan kemudian digemukkan untuk selanjutnya dijual ke rumah potong hewan (RPH) telah bersedia menurunkan harga daging sapi dari Rp 43-45 ribu per kg bobot hidup menjadi Rp 38 ribu per kg. Artinya, harga daging sapi di pasaran tetap masih di atas Rp 100 ribu per kg.
Seperti dilansir situs www.ycharts.com, harga daging sapi beku Australia dan Selandia Baru berada di level US$ 4,495 per kg pada Juli 2015 atau jauh lebih rendah dari Maret 2015 sebesar US$ 4,727 per kg. Sementara itu, mengacu pada situs www.indexmundi.com, harga daging sapi beku sudah mencapai US$ 4,65 per kg atau sekitar Rp 61 ribu per kg. Harga tersebut mengacu pada sejumlah sentra produksi daging dunia seperti Australia, Selandia Baru, dan Brasil.
Senada dengan itu, Sekjen Nampa Donatus Hartono mengungkapkan, dua bulan lalu ketika harga daging sapi lokal mencapai Rp 100 ribu per kg, pihaknya masih bisa mendapatkan harga daging sapi beku untuk bahan baku industri di level Rp 60 ribu per kg. Industri berharap harga daging beku untuk bahan baku industri bisa mencapai Rp 60-70 ribu per kg. “Kalau seperti tahun lalu Rp 40-50 ribu per kg sepertinya sulit. Tapi kalau Rp 60-70 ribu per kg mungkin bisa,” ujar dia.
Dia menjelaskan, impor sapi hidup bisa berdampak pada penurunan harga daging sapi di Tanah Air, meski saat ini ada kecenderung harga akan naik. Amerika Serikat (AS), misalnya, saat ini juga mengimpor sapi dari Australia. “Tapi kalau ada impor banyak pasti akan berdampak ke harga. Kalau impor banyak kan barang juga banyak, nanti akan ada 'banting-bantingan' harga,” papar dia.
Menurut Direktur Eksekutif Aspidi Thomas Sembiring, membuka keran impor adalah salah satu cara meredam gejolak harga daging sapi di Tanah Air. Pada 2014, impor sapi hidup mencapai lebih dari 700 ribu ekor dan daging sapi beku 140 ribu ton. Alhasil, harga daging sapi di dalam negeri bisa stabil di level Rp 85-90 ribu per kg. “Sekarang tergantung pergerakan kurs. Dulu kurs Rp 9.000 per dolar AS, sehingga harga daging bisa rendah. Sekarang kurs sudah Rp 13.700, harga tentu tetap tinggi,” ucap dia.
Harga daging beku di Australia, kata Thomas, juga sedang bergerak naik akibat adanya permintaan yang besar. Untuk daging khusus rendang, saat ini sudah mencapai US$ 6 ribu per kg. Ditambah bea masuk (BM) 5 persen, pajak penghasilan (PPh) 2,5 persen, biaya forwarding 2,5 persen, dan marjin 5-7 persen, harga daging tersebut di Indonesia sudah hampir Rp 100 ribu per kg.
“Untuk industri memang bisa lebih rendah, tapi untuk rendang lebih mahal, apalagi untuk steak, bahkan ada yang Rp 1,5 juta per kg,” ujar dia.
Investor Daily
Ridho Syukro/Tri Listyarini/FMB
http://www.beritasatu.com/ekonomi/300163-harga-daging-sapi-bisa-rp-70-ribu-per-kg-1.html
Jakarta - Harga daging sapi di Indonesia bisa berkisar Rp 70-80 ribu per kilogram (kg) apabila pemerintah membuka besar-besaran impor daging sapi beku. Saat ini, harga daging beku Australia dan Selandia Baru berada pada kisaran Rp 62 ribu per kg. Sebaliknya, apabila impor dalam bentuk sapi hidup, harga daging sapi di dalam negeri sulit turun di bawah Rp 100 ribu per kg.
Berdasarkan data Kementerian Perdagangan (Kemendag), rata-rata harga daging sapi secara nasional pada 19 Juli 2015 mencapai Rp 115 ribu per kg. Bahkan, di sejumlah daerah, seperti di Jabodetabek, harga daging sapi sempat tembus Rp 120-130 ribu per kg. Harga sempat turun menjadi Rp 107 ribu per kg pada awal Agustus 2015. Namun, pada 17 Agustus 2015, harga daging sapi melonjak lagi rata-rata menjadi Rp 110 ribu per kg.
Untuk meredam harga daging sapi di Tanah Air, pemerintah memutuskan mengimpor 300 ribu ekor sapi hingga akhir tahun ini yang dilakukan sepenuhnya oleh Perum Bulog. Dengan melibatkan Perum Bulog sebagai stabilisator harga, pemerintah berharap bisa menjaga harga daging sapi di pasaran pada level Rp 80-90 ribu per kg. Sebelumnya, izin impor sebanyak 50 ribu sapi siap potong sudah diberikan kepada Bulog dan akan mulai datang bertahap pada awal September.
Direktur Eksekutif Asosiasi Industri Pengolahan Daging Indonesia (National Meat Processors Association/Nampa) Haniwar Syarif mengungkapkan, saat ini industri bisa mendapatkan daging beku dari Australia dengan harga Rp 70-80 ribu per kg. Artinya, apabila daging yang didatangkan dalam bentuk daging beku pula, harga jual di Indonesia pun bisa di level itu.
“Mendingan impor daging beku. Daging beku itu sebenarnya ada juga yang beku dan tidak beku, tapi bukan sapi hidup. Waktu operasi pasar kemarin, Bulog buktinya bisa jual Rp 80-90 ribu per kg,” kata Haniwar Syarif kepada Investor Daily di Jakarta, Selasa (18/8) malam.
Dia pesimistis apabila keran impor yang dibuka dalam bentuk sapi hidup bisa menurunkan harga menjadi di bawah Rp 100 ribu per kg. Kalaupun sapi hidup impor bisa didapat seharga Rp 37-38 ribu per kg bobot hidup, ketika sampai di Indonesia daging jadinya dijual seharga Rp 95 ribu per kg, itu belum termasuk marjin.
“Di sisi lain sekarang ini harga sapi lokal jauh lebih mahal, Rp 42 ribu per kg. Apa mungkin peternak mau menurunkan harga pada angka itu. Nanti ribut lagi karena peternak babak belur. Dalam sejarah tidak ada sapi lokal lebih murah dari sapi impor,” tandas dia.
Haniwar mengungkapkan, harga sapi lokal di sentra-sentra sapi sudah sangat tinggi. Di Bali, misalnya, sudah mencapai Rp 37-38 ribu per kg bobot hidup, di Nusa Tenggara yang merupakan sentra terbesar pun sudah Rp 40 ribu per kg. Dengan harga yang sudah demikian tinggi di sentra sapi, tentu sangat tidak mungkin ketika sampai di Jabodetabek menjadi hanya Rp 36-37 ribu per kg.
“Soalnya, dari sentra saja bila dalam hitungan bentuk daging sudah di atas 95 ribu per kg,” tutur dia.
Menurut Haniwar, yang harus dilakukan pemerintah saat ini adalah duduk bersama untuk menata data tentang suplai dan kebutuhan riil daging sapi, sekaligus menyiapkan solusi jangka pendek, menengah, dan panjang agar harga daging sapi bisa terjangkau konsumen namun tetap menyejahterakan peternak.
“Misalnya sekarang buka saja impor, siapa saja boleh impor. Berlakukan bea masuk (BM), tapi hasil BM dialokasikan untuk mendongkrak populasi sapi lokal. Tata data dan lakukan koordinasi,” tandas Haniwar.
Sementara itu, para perusahaan penggemukan sapi (feedlotter) yang mengimpor sapi bakalan kemudian digemukkan untuk selanjutnya dijual ke rumah potong hewan (RPH) telah bersedia menurunkan harga daging sapi dari Rp 43-45 ribu per kg bobot hidup menjadi Rp 38 ribu per kg. Artinya, harga daging sapi di pasaran tetap masih di atas Rp 100 ribu per kg.
Seperti dilansir situs www.ycharts.com, harga daging sapi beku Australia dan Selandia Baru berada di level US$ 4,495 per kg pada Juli 2015 atau jauh lebih rendah dari Maret 2015 sebesar US$ 4,727 per kg. Sementara itu, mengacu pada situs www.indexmundi.com, harga daging sapi beku sudah mencapai US$ 4,65 per kg atau sekitar Rp 61 ribu per kg. Harga tersebut mengacu pada sejumlah sentra produksi daging dunia seperti Australia, Selandia Baru, dan Brasil.
Senada dengan itu, Sekjen Nampa Donatus Hartono mengungkapkan, dua bulan lalu ketika harga daging sapi lokal mencapai Rp 100 ribu per kg, pihaknya masih bisa mendapatkan harga daging sapi beku untuk bahan baku industri di level Rp 60 ribu per kg. Industri berharap harga daging beku untuk bahan baku industri bisa mencapai Rp 60-70 ribu per kg. “Kalau seperti tahun lalu Rp 40-50 ribu per kg sepertinya sulit. Tapi kalau Rp 60-70 ribu per kg mungkin bisa,” ujar dia.
Dia menjelaskan, impor sapi hidup bisa berdampak pada penurunan harga daging sapi di Tanah Air, meski saat ini ada kecenderung harga akan naik. Amerika Serikat (AS), misalnya, saat ini juga mengimpor sapi dari Australia. “Tapi kalau ada impor banyak pasti akan berdampak ke harga. Kalau impor banyak kan barang juga banyak, nanti akan ada 'banting-bantingan' harga,” papar dia.
Menurut Direktur Eksekutif Aspidi Thomas Sembiring, membuka keran impor adalah salah satu cara meredam gejolak harga daging sapi di Tanah Air. Pada 2014, impor sapi hidup mencapai lebih dari 700 ribu ekor dan daging sapi beku 140 ribu ton. Alhasil, harga daging sapi di dalam negeri bisa stabil di level Rp 85-90 ribu per kg. “Sekarang tergantung pergerakan kurs. Dulu kurs Rp 9.000 per dolar AS, sehingga harga daging bisa rendah. Sekarang kurs sudah Rp 13.700, harga tentu tetap tinggi,” ucap dia.
Harga daging beku di Australia, kata Thomas, juga sedang bergerak naik akibat adanya permintaan yang besar. Untuk daging khusus rendang, saat ini sudah mencapai US$ 6 ribu per kg. Ditambah bea masuk (BM) 5 persen, pajak penghasilan (PPh) 2,5 persen, biaya forwarding 2,5 persen, dan marjin 5-7 persen, harga daging tersebut di Indonesia sudah hampir Rp 100 ribu per kg.
“Untuk industri memang bisa lebih rendah, tapi untuk rendang lebih mahal, apalagi untuk steak, bahkan ada yang Rp 1,5 juta per kg,” ujar dia.
Investor Daily
Ridho Syukro/Tri Listyarini/FMB
http://www.beritasatu.com/ekonomi/300163-harga-daging-sapi-bisa-rp-70-ribu-per-kg-1.html
Langganan:
Postingan (Atom)