KEDIRI KABUPATEN – Pemkab Kediri menindaklanjuti beredarnya kabar beras bersubsidi untuk warga miskin (gakin) yang tidak layak konsumsi. Pagi kemarin, sekitar pukul 09.00 Bupati Haryanti dan Dandim 0809 Kediri Letkol Inf Purnomosidi langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak).
Mereka memeriksa ke gudang Bulog Divre V Kediri di Desa Paron, Kecamatan Ngasem. Di gudang inilah tempat untuk menyalurkan raskin. Dari beberapa titik yang dicek, semuanya diambil sampel kemudian dimasukkan plastik.
“Ini nanti akan diuji untuk melihat perbedaan di lapangan seperti apa,” kata Haryanti.
Dalam sidak tersebut, bupati perempuan pertama di Kediri ini mengatakan, tiga kali penyaluran yang terakhir beras yang sampai ke masyarakat tidak sesuai dengan sebelumnya. “Ada banyak hitam-hitamnya, seperti batu-batu kecil,” ungkap bupati dua periode ini.
Sebab itulah, Haryanti langsung melakukan pengecekan di gudang Bulog yang dibagi menjadi dua lokasi. Yakni di Paron, Ngasem, dan di Kecamatan Banyakan. “Sengaja kita cek untuk memastikan kualitas beras yang diberikan ke masyarakat seperti apa,” tegasnya.
Meski tak menemukan beras yang bercampur batu-batu kecil, Haryanti tetap mengambil sampelnya. Nanti raskin itu akan disamakan dengan yang disalurkan ke masyarakat. Sebab sesuai kelayakannya, kandungan kualitas beras yang didistribusi ke masyarakat adalah menir 2 persen, derajat sosoh 95 persen, dan kadar air 14 persen.
Di Bulog Banyakan, tim sidaknya adalah dinas pertanian. Haryanti mengatakan, hasil sidak di dua lokasi itu akan menjadi pembahasan. Itu untuk memastikan raskin layak dikonsumsi. “Saya berharap penyalur memperhatikan kelayakan. Kalau tidak layak sebaiknya tidak disalurkan,” ujarnya kepada Kepala Gudang Bulog Paron Abdul Kohar.
Dandim Letkol Inf Purnomosidi menyatakan, pihaknya akan melakukan tindakan tegas bila penyaluran tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disampaikan Presiden Joko Widodo. “Saya sudah berkoordinasi dengan kepala Bulog Pak Agus, kalau penyaluran pertama memang beras kualitas medium,” terangnya. Saat ini sudah kembali ke pembelian harga pembelian pemerintah (HPP) Rp 7.300.
Karena itulah, perlu adanya kontrol terkait penyaluran. Sebab sejak awal TNI dilibatkan untuk menjaga ketahanan pangan. Apabila ada indikasi tindakan di luar kondisi dan disalahgunakan, maka beras yang sudah disalurkan wajib diganti yang layak konsumsi. “Harus sesuai aturan dan ketentuan,” ucapnya.
Terpisah, Kepala Gudang Bulog Paron Abdul Kohar mengatakan, penyaluran raskin dilakukan sebanyak 12 kali. “Penyaluran saat ini 900 ton,” katanya.
Penyalurannya dibagi dua, yakni melalui gudang Paron dan Banyakan. Untuk tahap 1 sampai 3 dikeluarkan dari Paron. Sedangkan yang 4 sampai 6 dari gudang Banyakan. Pantauan koran ini, saat dicek beras yang siap untuk disalurkan memang berbentuk tak beraturan. Meski tak ditemukan bebatuan berwarna hitam, beras tersebut banyak mengandung menir. (rq/die)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar