KEDIRI KABUPATEN – Beras untuk warga miskin (raskin) yang tak layak konsumsi masih beredar di Kabupaten Kediri. Raskin dengan kondisi menghitam dan berkutu itu ditemukan di beberapa kecamatan. Terutama di wilayah barat Sungai Brantas.
Padahal, tahun ini ada 113.288 rumah tangga miskin (RTM) yang menerima. Total stoknya 1873,2 ton. Beras disalurkan sebanyak 12 kali. Data yang dihimpun Jawa Pos Radar Kediri menyebut, di antara raskin yang bermasalah terjadi di Desa Sumberduren dan Bulusari, Kecamatan Tarokan.
Raskin yang diterima masyarakat berwarna kuning dan ada kutunya. Berasnya juga berkerikil. Setiap RTM mendapat jatah satu sak berisi 15 kilogram (kg). Harga satu saknya Rp 26 ribu. Ada pula yang tambah biaya transportasi Rp 10 ribu.
Jika di Sumberduren telanjur didistribusi, di Bulusari raskin itu dikembalikan. Karena dinilai tidak layak, perangkat desa enggan menerima jatah sebanyak 1.300 sak.
Tak hanya di dua desa itu, Aris, 38, warga Desa/Kecamatan Banyakan, mengaku, raskin yang baru diterimanya berbeda dengan sebelumnya. Harganya Rp 20 ribu dapat 10 kilogram. Secara kualitas, beras yang dia terima lebih banyak menirnya dan butirannya banyak yang patah. “Itu sudah biasa Mas,” ucapnya.
Dandim 0809 Kediri Letkol Inf Purnomosidi mengatakan, telah mendapat laporan soal raskin yang tak layak konsumsi ini. Dia pun langsung merespons. “Saya sudah kirim tim intelijen ke kawasan yang rawan mendapat beras tak layak konsumsi,” katanya. Hasil sementara, memang ada laporan itu.
“Saya berharap masyarakat juga melaporkan bila ada yang tak sesuai kriteria,” urainya. Sebagai lembaga yang ikut bertanggungjawab mengawasi dan mendampingi pengawalan distribusi raskin, Purnomo akan menindak tegas bila ada unsur kesengajaan dalam penyaluran raskin tak layak konsumsi ke masyarakat.
Terkait kualitas beras, diakui Purnomo, ada perubahan di awal pendistribusian dengan harga premium Rp 9 ribu/kg, kini sejak penyaluran ke 4, 5, dan 6 sudah kembali ke harga pembelian pemerintah (HPP) Rp 7.300/kg. “Kalau ada perubahan wajar saja, namun harus layak dikonsumsi,” paparnya.
Sementara itu, Kepala Bulog Sub Divre V Kediri Wahyu Sutanto saat dikonfirmasi mengaku, masih berada di luarkota. “Saya masih ada diklat Mas,” katanya di ujung telepon. Hingga malam kemarin, belum ada keterangan darinya.
Terpisah, Bupati Kediri Haryanti juga mendapat laporan soal raskin yang didistribusi untuk warganya tak sesuai ketentuan. “Kami akan berkoordinasi lagi dengan Bulog dan Kodim terkait masalah itu,” tuturnya.
Haryanti lalu meminta, seluruh kepala desa (kades) ikut mengecek kualitas raskin. “Kalau tidak layak konsumsi dikembalikan, jangan dipaksa disalurkan,” tegas bupati perempuan pertama Kediri ini. Dia pun telah melakukan sosialisasi ke kades dan warganya agar tidak mengonsumsi raskin yang tak layak. “Saya pantau terus perkembangannya,” terangnya. (rq/die)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar