Selasa, 30 Agustus 2016
Jakarta -Menteri Pertanian Amran sulaiman hari ini melakukan inspeksi mendadak atau sidak di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) untuk mengecek harga dan pasokan beras. Amran pun berkeliling dari satu toko ke toko lainnya.
Hal yang membuat Amran heran saat sidaknya tesebut, dirinya mendapati harga beras yang dijual Bulog di PIBC lebih mahal ketimbang harga beras dengan kualitas sama IR 64 yang dijual pedagang. Harga beras Bulog dijual seharga Rp 7.800/kg, pedagang dari daerah bisa menjul beras di PIBC Rp 7.000-7.300/kg.
"Bulog itu pemain besar punya uang besar, punya gudang besar, masa dia jual berasnya 7.800/kg. Coba bandingkan kepada pedagang ini modalnya cuma Rp 20 juta, nggak punya gudang, nggak punya modal besar, bisa jual Rp 7.000/kg," kata Amran di PIBC, Jakarta Timur, Selasa (30/8/2016).
"Harusnya Bulog yang pemain besar bisa lebih efisien dong. Masa harganya kalah sama pedagang kecil, itu artinya ada yang tidak efisien, supply chain panjang," imbuhnya.
Menurutnya, ketidakefisienan Bulog lantaran rantai distrubusinya yang dianggap terlalu panjang. Dia mencontohkan, beras yang dipanen di Kabupaten Sukoharjo, kemudian dikirim untuk disimpan ke gudang Bulog yang ada di wilayah lain, sebelum kemudian kembali dikirim ke Sukoharjo kembali untuk didistribusikan sebagai beras rastra.
"Kalau Bulog harus simpan berasnya dulu, dia kena bunga 10% untuk modal. Dia ambil beras dri Sukoharjo contohnya, dia kirim ke gudang di daerah lain, kemudian dikirm lagi ke Sukoharjo lagi. Harusnya itu tinggalkan, pakai sistem resi gudang kirim dulu buat daerahnya dulu," jelas Amran.
Amran juga menyebutkan agar Bulog memakai manajemen pedagang kecil yang bisa menjual harga beras Rp 7000-7300/kg. Begitu digiling atau di panen langsung di lempar ke gudang sehingga tidak ada bunga penyimpanan dan perawatan jangka panjang.
"Itu kedepan Bulog harusnya memakai manajemen pedagang kecil untuk dipake. Supaya tidak ada bunga bunga penyimpanan dan perawatan lagi, dan ini akan menjadi evaluasi buat Kementan dan Bulog," tutup Amran.
(ang/ang)
http://finance.detik.com/read/2016/08/30/113856/3286693/4/mentan-sebut-rantai-distribusi-bulog-panjang-harga-beras-jadi-mahal
Rabu, 31 Agustus 2016
Sindiran Mentan ke Bulog: Harga Beras di Petani Lebih Rendah dari HPP
Selasa, 30 Agustus 2016
Jakarta -Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman, hari ini melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta Timur. Menggunakan mobil dinasnya, Toyota Crown berpelat RI 38, Amran sampai di pusat kulakan beras terbesar di Jakarta itu pukul 08.30 WIB.
Usai menyambangi beberapa toko grosir beras dan sempat berbincang dengan sejumlah pedagang, Amran mengungkapkan temuan barunya di sidaknya hari ini, yakni harga beli di tingkat petani yang jauh lebih rendah ketimbang harga pokok pembelian (HPP) yang ditetapkan pemerintah.
"Nggak optimal ini penggunaan HPP, di sini harga beras Rp 7.000/kg, taruhlah hampir semua beras di dalam negeri ini IR 64 atau hampir 90% beras yang beredar itu IR 64, biaya produksinya sama," jelas Amran di sela-sela sidak, Selasa (30/8/2016).
"Artinya apa? Kalau harga di sini (pasar induk) Rp 7.000/kg, harga petani mungkin sekitar Rp 6.000/kg, padahal harga (HPP) beras yang ditetapkan pemerintah Rp 7.300/kg. Itu petani beras harganya murah, fakta ini menunjukan serapan kita sangat lemah," imbuhnya.
Menurutnya, saat kementeriannya bisa mengklaim produksi beras tengah surplus, tapi harga beras di tingkat malah di bawah HPP sehingga tak banyak untung yang diraup petani.
"Ini beras, bukan pasir. Petani menderita harga segitu. Betapa ruginya ini petani," ucap menteri asal Bone, Sulawesi Selatan ini sambil memperlihatkan bulir beras di tangan kanannya.
Temuan harga beras yang jauh lebih rendah dari HPP pemerintah di tingkat petani, menurutnya, jadi indikasi kurang optimalnya penyerapan beras oleh Bulog di lapangan. Sesuai Inpres Nomor 5 Tahun 201, Bulog sendiri membeli harga beras di petani paling rendah seharga Rp 7.300/kg.
"Bukan salah pendahulu Bulog, memang dulu kondisinya yang baik seperti itu. Jangan salahkan siapa-siapa, yang penting kita harus lebih baik," ujar dia.
Amran kemudian menjelaskan, bahwa upayanya menambah luasan lahan tanam sampai pembagian alat dan mesin pertanian (alsintan) mendongkrak produksi gabah cukup signifikan.
"Biasanya musim paceklik saat ini Desember, Januari, sampai Maret, kita tambah luas tanam. Di lahan yang kering saya kirim 40.000 pompa sekarang bisa panen. Ingat dulu saya di-bully katanya mau impor, sekarang tidak kan (impor beras)?" tandas Amran.
Dalam sidak ke PIBC tersebu, Amran ditemani Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, Syahrul Mamma, dan sejumlah pejabat dari Bulog, PT Food Station Cipinang, Perum Bulog, dan Kementerian Pertanian.
(ang/ang)
http://finance.detik.com/read/2016/08/30/110437/3286672/4/sindiran-mentan-ke-bulog-harga-beras-di-petani-lebih-rendah-dari-hpp
Jakarta -Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman, hari ini melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta Timur. Menggunakan mobil dinasnya, Toyota Crown berpelat RI 38, Amran sampai di pusat kulakan beras terbesar di Jakarta itu pukul 08.30 WIB.
Usai menyambangi beberapa toko grosir beras dan sempat berbincang dengan sejumlah pedagang, Amran mengungkapkan temuan barunya di sidaknya hari ini, yakni harga beli di tingkat petani yang jauh lebih rendah ketimbang harga pokok pembelian (HPP) yang ditetapkan pemerintah.
"Nggak optimal ini penggunaan HPP, di sini harga beras Rp 7.000/kg, taruhlah hampir semua beras di dalam negeri ini IR 64 atau hampir 90% beras yang beredar itu IR 64, biaya produksinya sama," jelas Amran di sela-sela sidak, Selasa (30/8/2016).
"Artinya apa? Kalau harga di sini (pasar induk) Rp 7.000/kg, harga petani mungkin sekitar Rp 6.000/kg, padahal harga (HPP) beras yang ditetapkan pemerintah Rp 7.300/kg. Itu petani beras harganya murah, fakta ini menunjukan serapan kita sangat lemah," imbuhnya.
Menurutnya, saat kementeriannya bisa mengklaim produksi beras tengah surplus, tapi harga beras di tingkat malah di bawah HPP sehingga tak banyak untung yang diraup petani.
"Ini beras, bukan pasir. Petani menderita harga segitu. Betapa ruginya ini petani," ucap menteri asal Bone, Sulawesi Selatan ini sambil memperlihatkan bulir beras di tangan kanannya.
Temuan harga beras yang jauh lebih rendah dari HPP pemerintah di tingkat petani, menurutnya, jadi indikasi kurang optimalnya penyerapan beras oleh Bulog di lapangan. Sesuai Inpres Nomor 5 Tahun 201, Bulog sendiri membeli harga beras di petani paling rendah seharga Rp 7.300/kg.
"Bukan salah pendahulu Bulog, memang dulu kondisinya yang baik seperti itu. Jangan salahkan siapa-siapa, yang penting kita harus lebih baik," ujar dia.
Amran kemudian menjelaskan, bahwa upayanya menambah luasan lahan tanam sampai pembagian alat dan mesin pertanian (alsintan) mendongkrak produksi gabah cukup signifikan.
"Biasanya musim paceklik saat ini Desember, Januari, sampai Maret, kita tambah luas tanam. Di lahan yang kering saya kirim 40.000 pompa sekarang bisa panen. Ingat dulu saya di-bully katanya mau impor, sekarang tidak kan (impor beras)?" tandas Amran.
Dalam sidak ke PIBC tersebu, Amran ditemani Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, Syahrul Mamma, dan sejumlah pejabat dari Bulog, PT Food Station Cipinang, Perum Bulog, dan Kementerian Pertanian.
(ang/ang)
http://finance.detik.com/read/2016/08/30/110437/3286672/4/sindiran-mentan-ke-bulog-harga-beras-di-petani-lebih-rendah-dari-hpp
Selasa, 30 Agustus 2016
WADUH…DI SRAGEN, BERAS BULOG JADI MAKANAN AYAM
Senin, 29 Agustus 2016
KABAROKE – Jatah raskin di sebagian wilayah Kabupaten Sragen berkualitas buruk. Selain berkutu dan berulat, beras murah tersebut mengandung bekatul serta berwarna kecokelatan. Akibatnya, warga pun enggan mengonsumsinya, sebagian lagi bahkan memanfaatkan beras tersebut untuk pakan ayam.
Kondisi beras memprihatinkan tersebut ditemukan di Dusun Pangle Desa/Kecamatan Sambungmacan. Parti, warga RT 32 membenarkan hal tersebut. Beras yang dia terima bulan ini, lebih buruk dibandingkan bulan sebelumnya. “Ada kutu dan ulatnya, bekatulnya banyak dan warnanya kecokelatan. Sudah saya berikan ke ayam,” ujarnya seperti yang dikutip Merdeka.com.
Selain di Sambungmacan, kondisi serupa terjadi di Kecamatan Tanon. Warga yang enggan menjamah raskin, berencana akan mengembalikan beras tersebut.Sejumlah warga penerima jatah raskin di Desa Tanon mengeluh. Mereka mendapat jatah beras yang tidak sesuai harapan, yakni berbau apek dan berkutu.Dia menduga beras tersebut merupakan stok lama.
Kepada wartawan salah satu pengurus Desa Tanon, Dawam mengatakan biasanya warga penerima raskin menggiling kembali beras yang telah diterimanya agar warnanya lebih putih sehingga layak dikonsumsi.Sedangkan sebagian warga menjemur kembali beras untuk mengurangi bau apek.
“Biasanya digiling lagi biar warna kuningnya bisa berkurang, katanya.
Kepala Desa Tanon, Ali Mahmudi mengemukakan pihaknya akan segera melaporkan soal temuan beras yang mengandung kutu tersebut. Termasuk beras yang sebelum sudah terlanjur di salurkan ke warga penerima akan dikembalikan ke pihak terkait.
“Kami sudah berencana akan mengembalikan beras yang buruk ini dan meminta jatah raskin yang baik,” jelasnya.
http://kabaroke.com/waduh-di-sragen-beras-bulog-jadi-makanan-ayam/
KABAROKE – Jatah raskin di sebagian wilayah Kabupaten Sragen berkualitas buruk. Selain berkutu dan berulat, beras murah tersebut mengandung bekatul serta berwarna kecokelatan. Akibatnya, warga pun enggan mengonsumsinya, sebagian lagi bahkan memanfaatkan beras tersebut untuk pakan ayam.
Kondisi beras memprihatinkan tersebut ditemukan di Dusun Pangle Desa/Kecamatan Sambungmacan. Parti, warga RT 32 membenarkan hal tersebut. Beras yang dia terima bulan ini, lebih buruk dibandingkan bulan sebelumnya. “Ada kutu dan ulatnya, bekatulnya banyak dan warnanya kecokelatan. Sudah saya berikan ke ayam,” ujarnya seperti yang dikutip Merdeka.com.
Selain di Sambungmacan, kondisi serupa terjadi di Kecamatan Tanon. Warga yang enggan menjamah raskin, berencana akan mengembalikan beras tersebut.Sejumlah warga penerima jatah raskin di Desa Tanon mengeluh. Mereka mendapat jatah beras yang tidak sesuai harapan, yakni berbau apek dan berkutu.Dia menduga beras tersebut merupakan stok lama.
Kepada wartawan salah satu pengurus Desa Tanon, Dawam mengatakan biasanya warga penerima raskin menggiling kembali beras yang telah diterimanya agar warnanya lebih putih sehingga layak dikonsumsi.Sedangkan sebagian warga menjemur kembali beras untuk mengurangi bau apek.
“Biasanya digiling lagi biar warna kuningnya bisa berkurang, katanya.
Kepala Desa Tanon, Ali Mahmudi mengemukakan pihaknya akan segera melaporkan soal temuan beras yang mengandung kutu tersebut. Termasuk beras yang sebelum sudah terlanjur di salurkan ke warga penerima akan dikembalikan ke pihak terkait.
“Kami sudah berencana akan mengembalikan beras yang buruk ini dan meminta jatah raskin yang baik,” jelasnya.
http://kabaroke.com/waduh-di-sragen-beras-bulog-jadi-makanan-ayam/
Petani Tolak Jual Gabah ke Bulog
Senin, 29 Agustus 2016
BOJONEGORO– Badan Urusan Logistik (Bulog) nasional menggalakkan pembelian gabah dari petani.
Namun harga yang ditawarkan tak menarik, sehingga petani menolak menjual gabah kepada Bulog. Dirjen Pertanian dan Bulog Sub Divre III Bojonegoro menggalakkan pembelian gabah dari petani dalam rangka memenuhi target penyerapan gabah Bulog. Dirjen Pertanian dan Bulog bahkan menggandeng TNI untuk melakukan pembelian gabah di lapangan. Petugas Bulog mendatangi wilayah yang mulai panen padi.
Di antaranya Desa Temu dan Gedung Arum, Kecamatan Kanor. Kedatangan petugas Bulog didampingi anggota TNI itu dalam rangka sosialisasi pembelian gabah petani untuk Bulog Bojonegoro. Namun, sosialisasi itu menuai protes dari para tengkulak dan petani. Sebab, pembelian gabah oleh Bulog jauh dari harga gabah saat ini. Gabah para petani dibandrol Rp3.700 per kilogramnya (kg) oleh Bulog.
Sementara, harga gabah saat ini berkisar antara Rp 4.200 per kg sampai Rp4.300 per kg. ”Kualitas gabah saat ini cukup bagus, jika dibeli dengan harga segitu para petani yang hancur (rugi berat). Saya sangat tidak setuju,” ujar salah satu petani, Ngadiran. Selain membeli gabah dengan harga murah, Bulog dan Dirjen Pertanian juga meminta TNI untuk mengawasi dan mengusir para tengkulak atau penebas gabah.
Sebab, pembelian yang dilakukan penebas lebih mahal, sehingga para petani memilih menjual ke penebas dibanding ke Bulog. ”Kalau Bulog hanya membeli harga gabah rendah seperti itu, jelas petani yang merugi,” ujar petani lainnya, Bambang. Ia mengaku biaya kebutuhan tanam, pemupukan dan perawatan padi cukup besar.
Sehingga, jika gabah dari sawah dibeli dengan harga murah maka petani bakal mengalami kerugian besar. ”Daripada dibeli dengan harga murah, ya lebih baik gabahnya ditimbun saja di rumah,” paparnya. Terpisah, di Ponorogo, Tim Serapan Gabah Petani (Sergap) dari Mabes AD terus mendorong penyerapan gabah petani oleh Bulog.
Kemarin, tim Sergap Mabes AD yang dipimpin Kolonel (Inf) Nazwardi Irham meninjau langsung kondisi dan stok beras serta penggilingan padi di wilayah Kabupaten Ponorogo. Tim meninjau dua lokasi. Pada pukul 08.30 WIB tim Sergap menginspeksi UD Mutiara Putra di Desa Ngadisanan, Kecamatan Sambit, milik Bambang.
Di pengilingan ini, tim melakukan pengecekan beras dan diketahui hasilnya beras d UD Mutiara Putra mengalami broken atau butir patah sebesar 18%, menir 1%, kadar air 14%, dan harga Rp7.300 per kilog ram ”Rencananya besok (Senin, 28/8) akan mengirim beras ke Bulog,” ungkap Kolonel (Inf) Nazwardi Irham. Tim selanjutnya melaksanakan pengecekan beras di penggilingan Padi UD Gemah Ripah di Dukuh Krajan, Desa Bringin, Kecamatan Kauman, dengan pemilik yang juga bernama Bambang.
Hasilnya beras milik Bambang Kauman ini dalam kondisi broken atau butir patah 19%, menir 1,5%, kadar air 14% dan harganya Rp7.300 per kg. Sementara itu, Kabulog Divre Ponorogo Antok Handrianto menyatakan, stok beras di gudangnya tidak bermasalah.
Bahkan sebagai dearah penghasil padi di Jawa Timur, Bulog Subdivre 13 Ponorogo siap membantu kabupaten dan kota lain di Indonesia yang saat ini kekurangan pangan. Menurut Antok, permintaan beras dari luar Ponorogo sudah menjadi langganan setiap tahun. ”Dalam waktu dekat ini, Bulog Ponorogo akan mengirimkan beras ke Madura sebanyak 2 ribuan ton.
Distribusi itu atas perintah Bulog Pusat,” ujarnya. Antok menambahkan, bagi Bulog Ponorogo, move ke luar kota tidaklah masalah. Ini karena stok saat ini masih mencukupi dan siap dikirimkan. ”Di gudang masih tersimpan sekitar 44 ribu ton,” ungkapnya.
muhammad roqib/ dili eyato
http://www.koran-sindo.com/news.php?r=5&n=137&date=2016-08-29
BOJONEGORO– Badan Urusan Logistik (Bulog) nasional menggalakkan pembelian gabah dari petani.
Namun harga yang ditawarkan tak menarik, sehingga petani menolak menjual gabah kepada Bulog. Dirjen Pertanian dan Bulog Sub Divre III Bojonegoro menggalakkan pembelian gabah dari petani dalam rangka memenuhi target penyerapan gabah Bulog. Dirjen Pertanian dan Bulog bahkan menggandeng TNI untuk melakukan pembelian gabah di lapangan. Petugas Bulog mendatangi wilayah yang mulai panen padi.
Di antaranya Desa Temu dan Gedung Arum, Kecamatan Kanor. Kedatangan petugas Bulog didampingi anggota TNI itu dalam rangka sosialisasi pembelian gabah petani untuk Bulog Bojonegoro. Namun, sosialisasi itu menuai protes dari para tengkulak dan petani. Sebab, pembelian gabah oleh Bulog jauh dari harga gabah saat ini. Gabah para petani dibandrol Rp3.700 per kilogramnya (kg) oleh Bulog.
Sementara, harga gabah saat ini berkisar antara Rp 4.200 per kg sampai Rp4.300 per kg. ”Kualitas gabah saat ini cukup bagus, jika dibeli dengan harga segitu para petani yang hancur (rugi berat). Saya sangat tidak setuju,” ujar salah satu petani, Ngadiran. Selain membeli gabah dengan harga murah, Bulog dan Dirjen Pertanian juga meminta TNI untuk mengawasi dan mengusir para tengkulak atau penebas gabah.
Sebab, pembelian yang dilakukan penebas lebih mahal, sehingga para petani memilih menjual ke penebas dibanding ke Bulog. ”Kalau Bulog hanya membeli harga gabah rendah seperti itu, jelas petani yang merugi,” ujar petani lainnya, Bambang. Ia mengaku biaya kebutuhan tanam, pemupukan dan perawatan padi cukup besar.
Sehingga, jika gabah dari sawah dibeli dengan harga murah maka petani bakal mengalami kerugian besar. ”Daripada dibeli dengan harga murah, ya lebih baik gabahnya ditimbun saja di rumah,” paparnya. Terpisah, di Ponorogo, Tim Serapan Gabah Petani (Sergap) dari Mabes AD terus mendorong penyerapan gabah petani oleh Bulog.
Kemarin, tim Sergap Mabes AD yang dipimpin Kolonel (Inf) Nazwardi Irham meninjau langsung kondisi dan stok beras serta penggilingan padi di wilayah Kabupaten Ponorogo. Tim meninjau dua lokasi. Pada pukul 08.30 WIB tim Sergap menginspeksi UD Mutiara Putra di Desa Ngadisanan, Kecamatan Sambit, milik Bambang.
Di pengilingan ini, tim melakukan pengecekan beras dan diketahui hasilnya beras d UD Mutiara Putra mengalami broken atau butir patah sebesar 18%, menir 1%, kadar air 14%, dan harga Rp7.300 per kilog ram ”Rencananya besok (Senin, 28/8) akan mengirim beras ke Bulog,” ungkap Kolonel (Inf) Nazwardi Irham. Tim selanjutnya melaksanakan pengecekan beras di penggilingan Padi UD Gemah Ripah di Dukuh Krajan, Desa Bringin, Kecamatan Kauman, dengan pemilik yang juga bernama Bambang.
Hasilnya beras milik Bambang Kauman ini dalam kondisi broken atau butir patah 19%, menir 1,5%, kadar air 14% dan harganya Rp7.300 per kg. Sementara itu, Kabulog Divre Ponorogo Antok Handrianto menyatakan, stok beras di gudangnya tidak bermasalah.
Bahkan sebagai dearah penghasil padi di Jawa Timur, Bulog Subdivre 13 Ponorogo siap membantu kabupaten dan kota lain di Indonesia yang saat ini kekurangan pangan. Menurut Antok, permintaan beras dari luar Ponorogo sudah menjadi langganan setiap tahun. ”Dalam waktu dekat ini, Bulog Ponorogo akan mengirimkan beras ke Madura sebanyak 2 ribuan ton.
Distribusi itu atas perintah Bulog Pusat,” ujarnya. Antok menambahkan, bagi Bulog Ponorogo, move ke luar kota tidaklah masalah. Ini karena stok saat ini masih mencukupi dan siap dikirimkan. ”Di gudang masih tersimpan sekitar 44 ribu ton,” ungkapnya.
muhammad roqib/ dili eyato
http://www.koran-sindo.com/news.php?r=5&n=137&date=2016-08-29
Mendag: Bulog Tengkulak Resmi untuk Petani
Senin, 29 Agustus 2016
JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita menegaskan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) akan menyerap berapapun jumlah komoditas yang dihasilkan petani dan apapun jenisnya. Dia mengadaikan Bulog sebagai tengkulak resmi resmi yang diakui oleh pemerintah.
"Saya tanya, Bulog sudah siap dengan dananya? Harus siap, dananya tidak boleh ada limitnya. Jadi tidak ada soal," kata Enggar di kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Senin (29/8/2016).
Dia juga menekankan agar swasta jangan sampai mengambil keuntungan dari apa yang sudah diatur oleh pemerintah dan Bulog. "Kita lihat jangan sampai ambil keuntungan. Operasi pasar tidak akan mendistorsi, karena tidak akan lebih rendah harganya," lanjutnya.
Lebih lanjut dalam rapat koordinasi (rakor) stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok strategis, dia menambahkan agar para pedagang di pasar jangan mengambil keuntungan terlalu banyak atau tidak wajar. Dicontohkan olehnya harga bawang merah di petani yang saat ini berada pada level Rp14.000 per kilogram sampai Rp16.000 /Kg.
Namun saat sampai di lapangan, katanya herga melonjak sampai Rp20.000 per kg samapai Rp23.000. "Saya felling, mereka bilang 'saya sudah panen, jangan sampai tidak diserap'. Lantas saya respon. Mata rantai ini ternyata begitu panjang, distributor satu sampai pengecer. Saya sampaikan, jangan pernah mengambil keuntungan yang tidak wajar," tandasnya.
JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita menegaskan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) akan menyerap berapapun jumlah komoditas yang dihasilkan petani dan apapun jenisnya. Dia mengadaikan Bulog sebagai tengkulak resmi resmi yang diakui oleh pemerintah.
"Saya tanya, Bulog sudah siap dengan dananya? Harus siap, dananya tidak boleh ada limitnya. Jadi tidak ada soal," kata Enggar di kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Senin (29/8/2016).
Dia juga menekankan agar swasta jangan sampai mengambil keuntungan dari apa yang sudah diatur oleh pemerintah dan Bulog. "Kita lihat jangan sampai ambil keuntungan. Operasi pasar tidak akan mendistorsi, karena tidak akan lebih rendah harganya," lanjutnya.
Lebih lanjut dalam rapat koordinasi (rakor) stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok strategis, dia menambahkan agar para pedagang di pasar jangan mengambil keuntungan terlalu banyak atau tidak wajar. Dicontohkan olehnya harga bawang merah di petani yang saat ini berada pada level Rp14.000 per kilogram sampai Rp16.000 /Kg.
Namun saat sampai di lapangan, katanya herga melonjak sampai Rp20.000 per kg samapai Rp23.000. "Saya felling, mereka bilang 'saya sudah panen, jangan sampai tidak diserap'. Lantas saya respon. Mata rantai ini ternyata begitu panjang, distributor satu sampai pengecer. Saya sampaikan, jangan pernah mengambil keuntungan yang tidak wajar," tandasnya.
Senin, 29 Agustus 2016
Bulog Pastikan Harga Daging Kerbau India di Bawah Rp80.000
Senin, 29 Agustus 2016
JAKARTA - Pemerintah melalui Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) akan mendatangkan daging kerbau asal India pada akhir bulan ini. Untuk harganya, dipastikan akan lebih rendah dari harga daging sapi beku impor yang saat ini dipatok Rp80 ribu per kilogram (kg). Akan tetapi, Direktur Pengadaan Perum Bulog, Wahyu mengatakan harga yang tepatnya belum diputuskan. Sebab, pihaknya akan memutuskan harga setelah daging kerbau impor tersebut masuk ke Tanah Air. "Harganya yang pasti di bawah Rp80 ribu per kg, tapi belum tetap. Menetapkan (harganya) nanti akan diputuskan setelah datang. Pastinya di bawah Rp80 ribu," ucapnya kepada Okezone, di Jakarta. Seperti diberitakan sebelumnya, Bulog menyebutkan pada akhir bulan ini tahap pertama impor daging kerbau asal India akan masuk ke Indonesia. Adapun besaran jumlah yang akan masuk sekitar 750 ton. "Sudah (izinnya). Jadi, akan kedatangan daging kerbau pada akhir bulan ini yang masuk kurang lebih 750 ton," ucap Direktur Pengadaan Perum Bulog, Wahyu kepada Okezone, di Jakarta. Menurutnya, jumlah tersebut masih akan terus bertambah hingga mencapai kuota yang telah diberikan oleh pemerintah yakni 10 ribu ton. Ditargetkan keseluruhannya akan bisa tercapai dalam kurun waktu tidak lebih dari satu bulan.
(rzy)
http://economy.okezone.com/read/2016/08/28/320/1475141/bulog-pastikan-harga-daging-kerbau-india-di-bawah-rp80-000
JAKARTA - Pemerintah melalui Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) akan mendatangkan daging kerbau asal India pada akhir bulan ini. Untuk harganya, dipastikan akan lebih rendah dari harga daging sapi beku impor yang saat ini dipatok Rp80 ribu per kilogram (kg). Akan tetapi, Direktur Pengadaan Perum Bulog, Wahyu mengatakan harga yang tepatnya belum diputuskan. Sebab, pihaknya akan memutuskan harga setelah daging kerbau impor tersebut masuk ke Tanah Air. "Harganya yang pasti di bawah Rp80 ribu per kg, tapi belum tetap. Menetapkan (harganya) nanti akan diputuskan setelah datang. Pastinya di bawah Rp80 ribu," ucapnya kepada Okezone, di Jakarta. Seperti diberitakan sebelumnya, Bulog menyebutkan pada akhir bulan ini tahap pertama impor daging kerbau asal India akan masuk ke Indonesia. Adapun besaran jumlah yang akan masuk sekitar 750 ton. "Sudah (izinnya). Jadi, akan kedatangan daging kerbau pada akhir bulan ini yang masuk kurang lebih 750 ton," ucap Direktur Pengadaan Perum Bulog, Wahyu kepada Okezone, di Jakarta. Menurutnya, jumlah tersebut masih akan terus bertambah hingga mencapai kuota yang telah diberikan oleh pemerintah yakni 10 ribu ton. Ditargetkan keseluruhannya akan bisa tercapai dalam kurun waktu tidak lebih dari satu bulan.
(rzy)
http://economy.okezone.com/read/2016/08/28/320/1475141/bulog-pastikan-harga-daging-kerbau-india-di-bawah-rp80-000
Tim Sergap Mabesad Periksa Gudang Bulog, Penggilingan Padi Dan Kwalitas Gabah Di Wilayah Madiun
Minggu, 28 Agustus 2016
Madiun – Tim Sergap Mabesad melaksanakan kunjungan kerja dengan memerriksa Gudang Bulog, Penggilingan Padi Dan Kwalitas Gabah di Wilayah Madiun dalam rangka meningkatkan Pencapaian Target Serapan Gabah Petani periode Januari sampai dengan Desember 2016. Sabtu(27/8/16).
Pada pukul 09.15 WIB Tim Sergap Mabesad Kolonel Arh Zakaria Rahman beserta rombongan tiba di Gudang Bulog Jeruk Gulung Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun diterima oleh Kepala Gudang Sutoyo dan melaksanakan pengecekan pengiriman dan kondisi beras, melakukan pengecekan gudang penyimpanan beras dan padi serta mengecek gudang UPGB. Selesai melaksanakan pengecekan Tim Sergap Mabesad meninggalkan Gudang Bulog Jeruk Gulung menuju UD. Mustika Jaya penggilingan padi milik Ibu Watini yang beralamat di Desa Jatisari Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Di tempat tersebut Tim sergap Mabesad melihat kondisi gudang penampungan dan produksi beras milik Ibu Watini.Tim Sergap Mabesad Periksa Gudang Bulog, Penggilingan Padi Dan Kwalitas Gabah Di Wilayah Madiun 3
Setelah melaksanakan Ishoma Tim Sergap Mabesad beserta rombongan selanjutnya menuju penggilingan milik Prapto yang beralamat di Rt 18/06 Desa Lembah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun untuk melaksanakan servei kwalitas gabah. Kwalitas gabah milik Sdr. Prapto kadar air 16 % namun tidak dilaksanakan pembelian gabah karena tidak ada kesepakatan harga.
Tampak hadir mendampingi Tim Sergap dari Mabesad antara lain Dandim 0803/Madiun Letkol Inf Rachman Fikri, S.Sos, Pasi Bakti TNI Korem 081/DSJ Mayor M. Syamsul, Pasi Ter Kodim 0803/Madiun Kapten Chb Supriyanto, Dan Unit Intel Kodim 0803/Madiun Lettu Arm Khoirudin, Kadistan Kabupaten Madiun Bpk. M. Najib, Waka Divre Bulog Madiun Bpk. Edy Sarjono, Ketua Satker Bulog Madiun Bpk. Sholeh dan Dinastan Madiun Bpk. Edy Sujoko. Pada pukul 13.45 WIB pelaksanaan Kunjungan Kerja Tim Sergap Mabesad selesai.(Tim/Penrem081/red)
Madiun – Tim Sergap Mabesad melaksanakan kunjungan kerja dengan memerriksa Gudang Bulog, Penggilingan Padi Dan Kwalitas Gabah di Wilayah Madiun dalam rangka meningkatkan Pencapaian Target Serapan Gabah Petani periode Januari sampai dengan Desember 2016. Sabtu(27/8/16).
Pada pukul 09.15 WIB Tim Sergap Mabesad Kolonel Arh Zakaria Rahman beserta rombongan tiba di Gudang Bulog Jeruk Gulung Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun diterima oleh Kepala Gudang Sutoyo dan melaksanakan pengecekan pengiriman dan kondisi beras, melakukan pengecekan gudang penyimpanan beras dan padi serta mengecek gudang UPGB. Selesai melaksanakan pengecekan Tim Sergap Mabesad meninggalkan Gudang Bulog Jeruk Gulung menuju UD. Mustika Jaya penggilingan padi milik Ibu Watini yang beralamat di Desa Jatisari Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Di tempat tersebut Tim sergap Mabesad melihat kondisi gudang penampungan dan produksi beras milik Ibu Watini.Tim Sergap Mabesad Periksa Gudang Bulog, Penggilingan Padi Dan Kwalitas Gabah Di Wilayah Madiun 3
Setelah melaksanakan Ishoma Tim Sergap Mabesad beserta rombongan selanjutnya menuju penggilingan milik Prapto yang beralamat di Rt 18/06 Desa Lembah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun untuk melaksanakan servei kwalitas gabah. Kwalitas gabah milik Sdr. Prapto kadar air 16 % namun tidak dilaksanakan pembelian gabah karena tidak ada kesepakatan harga.
Tampak hadir mendampingi Tim Sergap dari Mabesad antara lain Dandim 0803/Madiun Letkol Inf Rachman Fikri, S.Sos, Pasi Bakti TNI Korem 081/DSJ Mayor M. Syamsul, Pasi Ter Kodim 0803/Madiun Kapten Chb Supriyanto, Dan Unit Intel Kodim 0803/Madiun Lettu Arm Khoirudin, Kadistan Kabupaten Madiun Bpk. M. Najib, Waka Divre Bulog Madiun Bpk. Edy Sarjono, Ketua Satker Bulog Madiun Bpk. Sholeh dan Dinastan Madiun Bpk. Edy Sujoko. Pada pukul 13.45 WIB pelaksanaan Kunjungan Kerja Tim Sergap Mabesad selesai.(Tim/Penrem081/red)
Bulog Sub Divre XIII Ponorogo, Siap Kirim 2 Ribu Ton Beras ke Madura
Minggu, 28 Agustus 2016
KANALPONOROGO.COM : Sebagai salah satu daerah penghasil padi di Jawa Timur, Badan Urusan Logistik(Bulog) Subdivre XIII Ponorogo, siap membantu Kabupaten/ kota lain di seluruh Indonesia, yang saat ini masih mngalami kekurangan pangan.
Kepala Bulog Ponorogo, Antok Hendrianto menjelaskan,”permintaan beras dari luar Kabupaten Ponorogo menjadi langganan disetiap tahun,”ucap Antok Hendrianto.
Dalam waktu dekat ini, Bulog Ponorogo akan mengirimkan beras ke Madura sebanyak 2 ribuan ton. Distribusi beras itu atas perintah dari Bulog pusat.
Ia menambahkan, bagi Bulog Ponorogo move ke luar kota tidak masalah. Karena stok saat ini masih mencukupi dan siap dikirimkan.
“Digudang masih tersimpan sekitar 44 ribu ton. Terkait pengiriman beras ke Madura itu, Bulog Ponorogo masih menunggu turunnya buku logistik dari pusat,”kata Antok Hendrianto.
Ditambahkanya, selain pengiriman beras ke Madura, Bulog pusat memberi signal pengiriman ke Medan, namun tentang kejelasannya masih menunggu lebih lanjut.
“Yang jelas, dengan kondisi surplus seperti sekarang, move ke luar daerah tidak akan mempengaruhi stok pangan untuk Ponoreogo sendiri,”pungkas Antok.
AD
http://kanalponorogo.com/bulog-sub-divre-xiii-ponorogo-siap-kirim-2-ribu-ton-beras-ke-madura/
KANALPONOROGO.COM : Sebagai salah satu daerah penghasil padi di Jawa Timur, Badan Urusan Logistik(Bulog) Subdivre XIII Ponorogo, siap membantu Kabupaten/ kota lain di seluruh Indonesia, yang saat ini masih mngalami kekurangan pangan.
Kepala Bulog Ponorogo, Antok Hendrianto menjelaskan,”permintaan beras dari luar Kabupaten Ponorogo menjadi langganan disetiap tahun,”ucap Antok Hendrianto.
Dalam waktu dekat ini, Bulog Ponorogo akan mengirimkan beras ke Madura sebanyak 2 ribuan ton. Distribusi beras itu atas perintah dari Bulog pusat.
Ia menambahkan, bagi Bulog Ponorogo move ke luar kota tidak masalah. Karena stok saat ini masih mencukupi dan siap dikirimkan.
“Digudang masih tersimpan sekitar 44 ribu ton. Terkait pengiriman beras ke Madura itu, Bulog Ponorogo masih menunggu turunnya buku logistik dari pusat,”kata Antok Hendrianto.
Ditambahkanya, selain pengiriman beras ke Madura, Bulog pusat memberi signal pengiriman ke Medan, namun tentang kejelasannya masih menunggu lebih lanjut.
“Yang jelas, dengan kondisi surplus seperti sekarang, move ke luar daerah tidak akan mempengaruhi stok pangan untuk Ponoreogo sendiri,”pungkas Antok.
AD
http://kanalponorogo.com/bulog-sub-divre-xiii-ponorogo-siap-kirim-2-ribu-ton-beras-ke-madura/
Sabtu, 27 Agustus 2016
5 Orang Pekerja Bulog di Situbondo Ditangkap Polisi, Diduga Ngutil Raskin saat Hendak Dikirim
Jumat, 26 Agustus 2016
SITUBONDO, BANGSAONLINE.com - Kelakuan 5 orang pekerja Bulog di Situbondo ini tak patut ditiru. Mereka diduga mencuri raskin (beras miskin) saat mendistribusikan ke Desa Panji Kidul Kecamatan Panji Situbondo. Kelimanya pun akhirnya ditangkap oleh Jajaran Polsek Panji, Jumat (26/8).
Modus kelima pekerja ini dalam mencuri raskin, yakni dengan melubangi sak berisi raskin di atas truk dalam perjalanan saat mengantarkan jatah raskin ke Desa Panji Kidul Kecamatan Panji.
“Mereka mencuri raskin yang akan didistribusikan ke Desa Panji Kidul mas. Saat di perjalanan mereka ambil dengan alat concong (penusuk). Setelah itu beras yang mengucur dibiarkan di bak truk,” kata salah satu warga, Musakirin, di Polsek Panji, Jumat (26/8).
Ia menilai, bahwa modus yang digunakan tersangka tergolong rap. Mereka sengaja menutup bak dengan terpal agar di tengah perjalanan menuju tempat tujuan leluasa melancarkan aksinya. Saat menurunkan beraspun mereka sengaja tidak membuka tutup bak truknya agar beras hasil curiannya tidak diketahui.
"Biasanya mereka tiap harinya minimal mengangkut dua kali, kalau tiap kali operasi hasil yang bisa dicuri 3 juta, berarti kalau dua kali operasi bisa 6 juta tiap harinya mas," terangnya.
Pantauan BANGSAONLINE, dalam penangkapan tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya, truk, beras yang telah dilubangi, serta beras curian yang berhasil dikumpulkan oleh pekerja bulog tersebut. Diperkirakan beras yang berhasil dikumpulkan kalau dijual mencapai jutaan rupiah.
Sementara saat ditemui di kantornya, Kasat Reskrim Situbondo, AKP I Gede Lila Buana Arta, SE. SIK membenarkan penangkapan sejumlah pekerja bulog yang diduga melakukan pencurian dengan cara mengurangi beras di karung ukuran 15 kg yang akan didistribusikan ke warga miskin.
"Iya benar mas, sekarang mereka masih dimintai keterangannya," singkat Kasatreskrim. (stb1/had/rev)
http://www.bangsaonline.com/berita/26008/5-orang-pekerja-bulog-di-situbondo-ditangkap-polisi-diduga-ngutil-raskin-saat-hendak-dikirim
 |
Modus kelima pekerja ini dalam mencuri raskin, yakni dengan melubangi sak berisi raskin di atas truk dalam perjalanan saat mengantarkan jatah raskin ke Desa Panji Kidul Kecamatan Panji.
“Mereka mencuri raskin yang akan didistribusikan ke Desa Panji Kidul mas. Saat di perjalanan mereka ambil dengan alat concong (penusuk). Setelah itu beras yang mengucur dibiarkan di bak truk,” kata salah satu warga, Musakirin, di Polsek Panji, Jumat (26/8).
Ia menilai, bahwa modus yang digunakan tersangka tergolong rap. Mereka sengaja menutup bak dengan terpal agar di tengah perjalanan menuju tempat tujuan leluasa melancarkan aksinya. Saat menurunkan beraspun mereka sengaja tidak membuka tutup bak truknya agar beras hasil curiannya tidak diketahui.
"Biasanya mereka tiap harinya minimal mengangkut dua kali, kalau tiap kali operasi hasil yang bisa dicuri 3 juta, berarti kalau dua kali operasi bisa 6 juta tiap harinya mas," terangnya.
Pantauan BANGSAONLINE, dalam penangkapan tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya, truk, beras yang telah dilubangi, serta beras curian yang berhasil dikumpulkan oleh pekerja bulog tersebut. Diperkirakan beras yang berhasil dikumpulkan kalau dijual mencapai jutaan rupiah.
Sementara saat ditemui di kantornya, Kasat Reskrim Situbondo, AKP I Gede Lila Buana Arta, SE. SIK membenarkan penangkapan sejumlah pekerja bulog yang diduga melakukan pencurian dengan cara mengurangi beras di karung ukuran 15 kg yang akan didistribusikan ke warga miskin.
"Iya benar mas, sekarang mereka masih dimintai keterangannya," singkat Kasatreskrim. (stb1/had/rev)
http://www.bangsaonline.com/berita/26008/5-orang-pekerja-bulog-di-situbondo-ditangkap-polisi-diduga-ngutil-raskin-saat-hendak-dikirim
Bulog Belum Mampu Serap Beras Lokal
Jumat, 26 Agustus 2016
PANGKALAN BANTENG- Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub Divisi Regional (Subdrive) Pangkalan Bun, hingga kini belum mampu menyerap beras dari petani Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar).Rendahnya Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang mampu ditanggung oleh Bulog ditengarai menjadi penyebab petani padi di Kobar enggan melepas beras mereka.
Kepala Bulog Sub Drive Pangkalan Bun Muhammad Soleh mengatakan, sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 tahun 2015 tentang Kebijakan Perberasan, pemerintah telah menetapkan HPP paling tinggi hanya sampai Rp7300 per kilogram.
“Sedangkan untuk Kabupaten Kobar, harga beras di pasaran untuk tingkat petani bisa Rp 9000 hingga Rp 10000 perkilogram,”ujarnya, Kamis (25/8) sore.
Selain itu lanjut Soleh, meski harga yang ditetapkan oleh pemerintah tergolong rendah, namun di sisi lain standart kualitas beras yang bisa diterima oleh Bulog termasuk dalam kelas medium dengan ketentuan berupa kadar air maksimum 14 persen, butir patah maksimum 20 persen, kadar menir maksimum 2 persen dan derajat sosoh minimum 95 persen.
Soleh juga memaklumi bila petani enggan menjual padi mereka ke Bulog Subdrive Pangkalan Bun. Menurutnya hal itu berhubungan dengan kesejahteraan petani sendiri. Namun, pihaknya akan siap menerima beras petani bila suatu saat harga di pasaran jatuh di bawah HPP, yang ditentukan pemerintah.
Ia juga menjelaskan, anggapan masyarakat selama ini yang mengira bahwa HPP ditentukan oleh Bulog adalah keliru, HPP ditentukan oleh pemerintah pusat sedangkan Bulog adalah pelaksana di lapangan.
”Kita juga siap menerima beras petani ketika suatu saat nanti harga di pasaran jatuh atau bahkan harganya di bawah HPP kita. Asalkan beras mereka sesuai dengan standart yang telah ditentukan,”tandas Soleh. (sla/gus)
http://sampit.prokal.co/read/news/4808-bulog-belum-mampu-serap-beras-lokal.html
PANGKALAN BANTENG- Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub Divisi Regional (Subdrive) Pangkalan Bun, hingga kini belum mampu menyerap beras dari petani Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar).Rendahnya Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang mampu ditanggung oleh Bulog ditengarai menjadi penyebab petani padi di Kobar enggan melepas beras mereka.
Kepala Bulog Sub Drive Pangkalan Bun Muhammad Soleh mengatakan, sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 tahun 2015 tentang Kebijakan Perberasan, pemerintah telah menetapkan HPP paling tinggi hanya sampai Rp7300 per kilogram.
“Sedangkan untuk Kabupaten Kobar, harga beras di pasaran untuk tingkat petani bisa Rp 9000 hingga Rp 10000 perkilogram,”ujarnya, Kamis (25/8) sore.
Selain itu lanjut Soleh, meski harga yang ditetapkan oleh pemerintah tergolong rendah, namun di sisi lain standart kualitas beras yang bisa diterima oleh Bulog termasuk dalam kelas medium dengan ketentuan berupa kadar air maksimum 14 persen, butir patah maksimum 20 persen, kadar menir maksimum 2 persen dan derajat sosoh minimum 95 persen.
Soleh juga memaklumi bila petani enggan menjual padi mereka ke Bulog Subdrive Pangkalan Bun. Menurutnya hal itu berhubungan dengan kesejahteraan petani sendiri. Namun, pihaknya akan siap menerima beras petani bila suatu saat harga di pasaran jatuh di bawah HPP, yang ditentukan pemerintah.
Ia juga menjelaskan, anggapan masyarakat selama ini yang mengira bahwa HPP ditentukan oleh Bulog adalah keliru, HPP ditentukan oleh pemerintah pusat sedangkan Bulog adalah pelaksana di lapangan.
”Kita juga siap menerima beras petani ketika suatu saat nanti harga di pasaran jatuh atau bahkan harganya di bawah HPP kita. Asalkan beras mereka sesuai dengan standart yang telah ditentukan,”tandas Soleh. (sla/gus)
http://sampit.prokal.co/read/news/4808-bulog-belum-mampu-serap-beras-lokal.html
Bulog Gunakan e-Voucher untuk Raskin 2017
Jumat, 26 Agustus 2016
Laporan Wartawan Tribunanado Herviansyah
TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Perum Bulog Divisi Regional (Divre) Sulawesi Utara (Sulut) dan Gorontalo akan memberlakukan e-voucher beras miskin (raskin) pada 2017 mendatang.
Hal teraebut dilakukan agar penyaluran bahan pangan bersubsidi tersebut semakin lebih baik.
"Kami akan gunakan e-voucher untuk pembagian raskin 2017, hal ini sesuai dengan petunjuk yang diberikan pemerintah pusat," kata Kepala Perum Bulog Sulut Divre Sulut Sabaruddin Amrullah, Jumat (26/8/2016).
Menurut dia, jika e-voucher berlaku akan memberikan kemudahan bagi petugas dan masyarakat, karena tertata dengan baik. Sehingga bisa lebih dipertanggung jawabkan
Program tersebut akan berlaku di 44 kota yang ada di Indonesia, namun saat ini baru di Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Surakarta, Malang, Medan, Makassar, Kabupaten Bogor dan Sidoarjo. Kemudian setelah itu akan berlangsung di daerah lain.
Program bantuan untuk rakyat miskin dari pemerintah pusat tersebut, akan diganti dalam bentuk voucher pangan. Program ini dinilai lebih efektif untuk menekan angka kemiskinan, karena selama ini pemberian raskin dinilai tak tepat sasaran.
"Dengan demikian melalui program ini, masyarakat miskin yang sebelumnya menerima raskin berubah menerima bantuan pangan lain," ungkapnya.
Menurut dia, e-voucher ini hanya bisa ditebus untuk membeli beras, telur atau susu sesuai dengan harga pasar yang berlaku di warung, toko, pedagang pasar atau laku pandai.
"Dengan adanya e-voucher kami optimis akan meningkatkan ketepatan kelompok sasaran, memberikan nutrisi seimbang, memberikan lebih banyak pilihan dan kendali, mendorong usaha eceran serta memberikan akses jasa keuangan kepada warga miskin," tuturnya.
Laporan Wartawan Tribunanado Herviansyah
TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Perum Bulog Divisi Regional (Divre) Sulawesi Utara (Sulut) dan Gorontalo akan memberlakukan e-voucher beras miskin (raskin) pada 2017 mendatang.
Hal teraebut dilakukan agar penyaluran bahan pangan bersubsidi tersebut semakin lebih baik.
"Kami akan gunakan e-voucher untuk pembagian raskin 2017, hal ini sesuai dengan petunjuk yang diberikan pemerintah pusat," kata Kepala Perum Bulog Sulut Divre Sulut Sabaruddin Amrullah, Jumat (26/8/2016).
Menurut dia, jika e-voucher berlaku akan memberikan kemudahan bagi petugas dan masyarakat, karena tertata dengan baik. Sehingga bisa lebih dipertanggung jawabkan
Program tersebut akan berlaku di 44 kota yang ada di Indonesia, namun saat ini baru di Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Surakarta, Malang, Medan, Makassar, Kabupaten Bogor dan Sidoarjo. Kemudian setelah itu akan berlangsung di daerah lain.
Program bantuan untuk rakyat miskin dari pemerintah pusat tersebut, akan diganti dalam bentuk voucher pangan. Program ini dinilai lebih efektif untuk menekan angka kemiskinan, karena selama ini pemberian raskin dinilai tak tepat sasaran.
"Dengan demikian melalui program ini, masyarakat miskin yang sebelumnya menerima raskin berubah menerima bantuan pangan lain," ungkapnya.
Menurut dia, e-voucher ini hanya bisa ditebus untuk membeli beras, telur atau susu sesuai dengan harga pasar yang berlaku di warung, toko, pedagang pasar atau laku pandai.
"Dengan adanya e-voucher kami optimis akan meningkatkan ketepatan kelompok sasaran, memberikan nutrisi seimbang, memberikan lebih banyak pilihan dan kendali, mendorong usaha eceran serta memberikan akses jasa keuangan kepada warga miskin," tuturnya.
Ahok Belajar Mengendalikan Beras Bulog dari Pak Harto
Jumat, 26 Agustus 2016
Metrotvnews.com, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengaku belajar mengendalikan beras Bulog dari Presiden kedua Indonesia, Soeharto. Cara itu ia terapkan untuk Jakarta saat ini.
"Saya banyak belajar dengan manajemen Pak Harto dalam mengendalikan Bulog," kata Ahok saat meresmikan Pasar Pesanggrahan, Jalan Garuda, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Jumat (26/8/2016).
"Pedagang otaknya jual mahal karena pemerintah enggak bisa jual Bulog," ujar Ahok.
Pak Harto kemudian memerintahkan ajudannya yang saat ini menjadi Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto segera mengirim beras ke Sulut. Tengah malam, Wiranto mengirimkan beras ke Manado melalui pesawat hercules yang diterbangkan dari Bandara Halim Perdanakusuma.
Paginya, Pak Harto meminta pedagang beras di Manado melihat stok beras milik Bulog. "Kalau pagi lihat gudang Bulog penuh, (pedagang) berani nahan barang enggak?" lanjut Ahok.
Hal serupa juga akan Ahok terapkan di Jakarta. Ahok memastikan stok beras milik Pemprov DKI mencukupi. Ia mengancam pedagang beras agar tidak berani memainkan harga.
"Kalian kalau tahan beras, enggak mau jual, gue sikat lo semua," tegas Ahok.
(OJE)
http://news.metrotvnews.com/metro/0kpr3dnN-ahok-belajar-mengendalikan-beras-bulog-dari-pak-harto
 |
Ahok saat meresmikan Pasar Pesangrahan, Jakarta Selatan, Jumat 26 Agustus/MTVN/Intam Fauzi
"Saya banyak belajar dengan manajemen Pak Harto dalam mengendalikan Bulog," kata Ahok saat meresmikan Pasar Pesanggrahan, Jalan Garuda, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Jumat (26/8/2016).
"Pedagang otaknya jual mahal karena pemerintah enggak bisa jual Bulog," ujar Ahok.
Pak Harto kemudian memerintahkan ajudannya yang saat ini menjadi Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto segera mengirim beras ke Sulut. Tengah malam, Wiranto mengirimkan beras ke Manado melalui pesawat hercules yang diterbangkan dari Bandara Halim Perdanakusuma.
Paginya, Pak Harto meminta pedagang beras di Manado melihat stok beras milik Bulog. "Kalau pagi lihat gudang Bulog penuh, (pedagang) berani nahan barang enggak?" lanjut Ahok.
Hal serupa juga akan Ahok terapkan di Jakarta. Ahok memastikan stok beras milik Pemprov DKI mencukupi. Ia mengancam pedagang beras agar tidak berani memainkan harga.
"Kalian kalau tahan beras, enggak mau jual, gue sikat lo semua," tegas Ahok.
(OJE)
http://news.metrotvnews.com/metro/0kpr3dnN-ahok-belajar-mengendalikan-beras-bulog-dari-pak-harto
Jumat, 26 Agustus 2016
Indonesia Kembangkan Pertanian Berkelanjutan
Jumat,26 Agustus 2016
INDRAMAYU, KOMPAS — Di tengah dunia menghadapi tantangan soal pangan, Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan pertanian berkelanjutan yang mengedepankan sistem tanam organik, diversifikasi tanaman, dan efisiensi dalam biaya produksi. Selain lahan persawahan masih luas, berkembangnya petani yang menerapkan sistem tanam organik menjadi modal pertanian berkelanjutan.
"Dibandingkan dengan negara lain di Asia, Indonesia memiliki lahan persawahan luas dan petani cukup banyak. Jadi, pertanian berkelanjutan bisa dikembangkan," ujar Jan Willem Ketelaar dari Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) Regional Asia untuk Manajemen Hama Terpadu, Kamis (25/8), di sela-sela workshop Program Save and Grow di Desa Tulungagung, Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu.
Dalam kegiatan yang diinisiasi Yayasan Farmer's Initiatives for Ecological Livelihoods and Democracy (FIELD) Indonesia dan FAO tersebut, berbagai hasil sekolah lapang petani di Indramayu, seperti mina padi, beras organik, pupuk organik, dan pakan ikan buatan petani, dipamerkan. Kelompok tani dari Kertasemaya dan Anjatan, Kabupaten Indramayu, juga mempresentasikan hasil sekolah lapangnya selama beberapa bulan.
Menurut Jan Willem, petani yang mengembangkan pertanian berkelanjutan telah menempuh jalur tepat menuju ketahanan pangan global yang selama ini bergantung pada bahan kimia. Mina padi yang ditempuh petani, misalnya, merupakan bentuk kecerdasan memanfaatkan lahan persawahan sebagai tempat budidaya ikan. "Dengan begini, budidaya dapat dilakukan tanpa menebang hutan," ujarnya.
Meskipun konsumsi tanaman organik di negara di Asia masih di bawah 5 persen dari populasi penduduk, menurut Jan Willem, pertanian organik semakin diminati. "Supermarket mencari beras organik. Masyarakat sadar, hasil tanaman organik lebih sehat," katanya.
Dari paparan beberapa kelompok tani, terbukti biaya menanam secara organik lebih murah ketimbang menanam secara konvensional. Kelompok Tani Lestari Agung di Desa Tulungagung, misalnya, hanya membutuhkan biaya hampir Rp 4 juta untuk lahan 700 bata (9.800 meter persegi). Jika menerapkan cara konvensional, menelan biaya hampir dua kali lipat. "Pupuk dan obatnya kami buat sendiri. Jadi, lebih hemat," ujar Fadoli, bendahara kelompok.
Meskipun demikian, sejumlah petani yang mengembangkan cara tanam organik mengeluhkan sulitnya memasarkan hasil. Apalagi, harga beras organik jauh lebih mahal dibandingkan dengan beras biasa, yakni lebih dari Rp 12.000 per kilogram di tingkat petani.
Tri Wahono, pengurus Kelompok Tani Setia Kawan di Kota Pasuruan, Jawa Timur, mengatakan, dukungan pemerintah daerah dapat meningkatkan semangat petani untuk menerapkan pertanian berkelanjutan.
(IKI)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/160826kompas/#/22/
INDRAMAYU, KOMPAS — Di tengah dunia menghadapi tantangan soal pangan, Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan pertanian berkelanjutan yang mengedepankan sistem tanam organik, diversifikasi tanaman, dan efisiensi dalam biaya produksi. Selain lahan persawahan masih luas, berkembangnya petani yang menerapkan sistem tanam organik menjadi modal pertanian berkelanjutan.
"Dibandingkan dengan negara lain di Asia, Indonesia memiliki lahan persawahan luas dan petani cukup banyak. Jadi, pertanian berkelanjutan bisa dikembangkan," ujar Jan Willem Ketelaar dari Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) Regional Asia untuk Manajemen Hama Terpadu, Kamis (25/8), di sela-sela workshop Program Save and Grow di Desa Tulungagung, Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu.
Dalam kegiatan yang diinisiasi Yayasan Farmer's Initiatives for Ecological Livelihoods and Democracy (FIELD) Indonesia dan FAO tersebut, berbagai hasil sekolah lapang petani di Indramayu, seperti mina padi, beras organik, pupuk organik, dan pakan ikan buatan petani, dipamerkan. Kelompok tani dari Kertasemaya dan Anjatan, Kabupaten Indramayu, juga mempresentasikan hasil sekolah lapangnya selama beberapa bulan.
Menurut Jan Willem, petani yang mengembangkan pertanian berkelanjutan telah menempuh jalur tepat menuju ketahanan pangan global yang selama ini bergantung pada bahan kimia. Mina padi yang ditempuh petani, misalnya, merupakan bentuk kecerdasan memanfaatkan lahan persawahan sebagai tempat budidaya ikan. "Dengan begini, budidaya dapat dilakukan tanpa menebang hutan," ujarnya.
Meskipun konsumsi tanaman organik di negara di Asia masih di bawah 5 persen dari populasi penduduk, menurut Jan Willem, pertanian organik semakin diminati. "Supermarket mencari beras organik. Masyarakat sadar, hasil tanaman organik lebih sehat," katanya.
Dari paparan beberapa kelompok tani, terbukti biaya menanam secara organik lebih murah ketimbang menanam secara konvensional. Kelompok Tani Lestari Agung di Desa Tulungagung, misalnya, hanya membutuhkan biaya hampir Rp 4 juta untuk lahan 700 bata (9.800 meter persegi). Jika menerapkan cara konvensional, menelan biaya hampir dua kali lipat. "Pupuk dan obatnya kami buat sendiri. Jadi, lebih hemat," ujar Fadoli, bendahara kelompok.
Meskipun demikian, sejumlah petani yang mengembangkan cara tanam organik mengeluhkan sulitnya memasarkan hasil. Apalagi, harga beras organik jauh lebih mahal dibandingkan dengan beras biasa, yakni lebih dari Rp 12.000 per kilogram di tingkat petani.
Tri Wahono, pengurus Kelompok Tani Setia Kawan di Kota Pasuruan, Jawa Timur, mengatakan, dukungan pemerintah daerah dapat meningkatkan semangat petani untuk menerapkan pertanian berkelanjutan.
(IKI)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/160826kompas/#/22/
Bulog Buka Peluang Masyarakat Buka RPK
Jumat, 26 Agustus 2016
TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Rumah Pangan Kita (RPK) yang diinisiasi Badan Urusan Logistik diharapkan bisa berperan dalam penstabilan harga. Menjual berbagai komoditas yang dimiliki Bulog, RPK akan mendekatkan berbagai kebutuhan pada masyarakat
"RPK ini bisa menjual semua komoditi yang dimiliki Bulog. Dia jadi perpanjangan tangan hingga ke konsumen," ujar Kabid Pelayanan Publik Bulog Divre Riau Kepri, Tommy Despalingga.
RPK merupakan program kemitraan Bulog dengan masyarakat. Dengan semakin beragamnya komoditas yang dijual Bulog selain beras, RPK, lanjut Tommy, akan menjual secara eceran dengan harga yang sudah ditetapkan. Mereka tidak bisa menjual lebih tinggi sehingga harga ditingkat konsumen akan sama. Saat ini Bulog membuka peluang bagi masyarakat untuk memiliki RPK karena bisa dimanfaatkan siapapun. Tommy menuturkan RPK ini sangat dianjurkan bagi masyarakat yang berada di pemukiman sehingga warga sekitar bisa dengan mudah dapatkan barang yang dibutuhkan.
Warga yang memiliki garasi atau ruang kosong di rumah mereka bisa membuka RPK. Pasalnya tidak dibutuhkan syarat khusus. Dengan RPK seolah memiliki toko sendiri tapi dengan barang yang didroping oleh Bulog.
"Dengan banyaknya RPK ini, nanti operasi pasar yang dilakukan tidak seperti biasa lagi. Komoditas bisa dengan mudah didapatkan di RPK," katanya.
Masyarakat yang ingin memiliki RPK harus punya komitmen menjual sesuai ketentuan. Pasalnya ini membantu program Bulog dalam stabilisasi harga sehingga distribusi akan langsung pada masyarakat. (*)
TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Rumah Pangan Kita (RPK) yang diinisiasi Badan Urusan Logistik diharapkan bisa berperan dalam penstabilan harga. Menjual berbagai komoditas yang dimiliki Bulog, RPK akan mendekatkan berbagai kebutuhan pada masyarakat
"RPK ini bisa menjual semua komoditi yang dimiliki Bulog. Dia jadi perpanjangan tangan hingga ke konsumen," ujar Kabid Pelayanan Publik Bulog Divre Riau Kepri, Tommy Despalingga.
RPK merupakan program kemitraan Bulog dengan masyarakat. Dengan semakin beragamnya komoditas yang dijual Bulog selain beras, RPK, lanjut Tommy, akan menjual secara eceran dengan harga yang sudah ditetapkan. Mereka tidak bisa menjual lebih tinggi sehingga harga ditingkat konsumen akan sama. Saat ini Bulog membuka peluang bagi masyarakat untuk memiliki RPK karena bisa dimanfaatkan siapapun. Tommy menuturkan RPK ini sangat dianjurkan bagi masyarakat yang berada di pemukiman sehingga warga sekitar bisa dengan mudah dapatkan barang yang dibutuhkan.
Warga yang memiliki garasi atau ruang kosong di rumah mereka bisa membuka RPK. Pasalnya tidak dibutuhkan syarat khusus. Dengan RPK seolah memiliki toko sendiri tapi dengan barang yang didroping oleh Bulog.
"Dengan banyaknya RPK ini, nanti operasi pasar yang dilakukan tidak seperti biasa lagi. Komoditas bisa dengan mudah didapatkan di RPK," katanya.
Masyarakat yang ingin memiliki RPK harus punya komitmen menjual sesuai ketentuan. Pasalnya ini membantu program Bulog dalam stabilisasi harga sehingga distribusi akan langsung pada masyarakat. (*)
Sehari Bulog Serap 300 Ton Beras
Kamis, 25 Agustus 2016
PURWOKERTO, SATELITPOST-Hingga Rabu (24/8) Bulog Sub Divre Banyumas masih tetap melakukan penyerapan beras dari petani. Bulog sudah mampu mengumpulkan 65 ribu ton dari 85 ribu ton yang ditargetkan sepanjang 2016.
Priyono, Humas Bulog Sub Divre Banyumas, mengatakan, penyerapan beras petani tetap dilakukan selama belum ada intruksi dari pemerintah pusat terkait penggantian penyaluran raskin menggunakan kartu pangan. Menurutnya, pembelian beras petani bukan hanya untuk kepentingan penyaluran raskin bagi keluarga miskin, tapi juga untuk cadangan stok pangan nasional dan stok bencana alam.
"Dalam sehari Bulog Sub Divre Banyumas mampu membeli beras petani sebanyak 300 ton." katanya.
Terkait penyaluran raskin, Bulog Sub Divre Banyumas yang wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, dan Cilacap, setiap bulannya menyalurkan raskin sebanyak 6.222.995 kilogram untuk 415.333 rumah tangga sasaran (RTS).
"Setiap bulan masing-masing RTS mendapat 15 kilogram," kata Priyono.
Pemerintah tengah merencanakan mengubah skema beras miskin atau beras sejahtera yang sebelumnya berbentuk penyaluran langsung dari Bulog menjadi berbentuk voucher pangan. Melalui voucher ini, penyaluran raskin bukan dengan pemberian langsung tapi dengan cara memberdayakan usaha rakyat. (rar)
PURWOKERTO, SATELITPOST-Hingga Rabu (24/8) Bulog Sub Divre Banyumas masih tetap melakukan penyerapan beras dari petani. Bulog sudah mampu mengumpulkan 65 ribu ton dari 85 ribu ton yang ditargetkan sepanjang 2016.
Priyono, Humas Bulog Sub Divre Banyumas, mengatakan, penyerapan beras petani tetap dilakukan selama belum ada intruksi dari pemerintah pusat terkait penggantian penyaluran raskin menggunakan kartu pangan. Menurutnya, pembelian beras petani bukan hanya untuk kepentingan penyaluran raskin bagi keluarga miskin, tapi juga untuk cadangan stok pangan nasional dan stok bencana alam.
"Dalam sehari Bulog Sub Divre Banyumas mampu membeli beras petani sebanyak 300 ton." katanya.
Terkait penyaluran raskin, Bulog Sub Divre Banyumas yang wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, dan Cilacap, setiap bulannya menyalurkan raskin sebanyak 6.222.995 kilogram untuk 415.333 rumah tangga sasaran (RTS).
"Setiap bulan masing-masing RTS mendapat 15 kilogram," kata Priyono.
Pemerintah tengah merencanakan mengubah skema beras miskin atau beras sejahtera yang sebelumnya berbentuk penyaluran langsung dari Bulog menjadi berbentuk voucher pangan. Melalui voucher ini, penyaluran raskin bukan dengan pemberian langsung tapi dengan cara memberdayakan usaha rakyat. (rar)
Kamis, 25 Agustus 2016
Ini Alasan Bulog Bali Baru Serap Beras Petani 42% Dari Target 5.000 Ton
Kamis, 25 Agustus 2016
Bisnis.com, DENPASAR - Serapan beras petani oleh Bulog Divre Bali baru mencapai 2.115 ton atau hanya 42% dari target 5.000 ton disebabkan belum ada titik temu soal harga pembelian dengan perusahaan penggilingan padi.
Bulog Bali beralasan hanya memiliki kemampuan membeli gabah kering panen Rp3.750 per kg, dengan toleransi pembelian gabah di atas ketentuan yang diatur, maksimal Rp4.070 per kg. Adapun Persatuan Perusahaan Penggilingan Padi (Perpadi) Bali berdalih harga gabah di pasaran sudah mencapai Rp4.500 per kg- Rp4.600 per kg sehingga enggan menjual ke Bulog.
Kepala Bulog Divre Bali Eko Hari Kuncahyo mengklaim sejak awal pihaknya sudah proaktif mendekati petani langsung ke sentra produksi untuk menyerap hasil panen mereka. Hanya saja diakui, pihaknya kesusahan memenuhi permintaan penggilingan terkait harga, karena lebih tinggi dibandingkan patokan Bulog.
Ada peluang Bulog Divre Bali memenuhi permintaan penggilingan dengan cara seperti mengusulkan tambahan subsidi ongkos angkut, dengan syarat Bulog pusat memberikan persetujuan. Jika upaya itu tidak direstui, maka pihaknya menggunakan mekanisme yang ada atau pembelian komersial.
"Ada toleransi melakukan pembelian gabah diatas ketentuan inpres, yaitu, Rp4.070 per kg dengan mekanisme pembelian komersial jadi beras digiling dalam bentuk komersial beras premium," paparnya usai rapat pembahasan penyerapan padi oleh Bulog di Denpasar, Rabu (24/8/2016).
Namun, jika usaha itu tetap tidak membuahkan hasil, dan penggilingan ngotot meminta harga beli di atas pasar, pihaknya akan menanyakan kualitas berasnya, dan melakukan uji giling serta survei lokasi. Jika memenuhi ketentuan, akan diupayakan untuk diserap, jika tidak maka pihaknya melakukan pendekatan lagi.
"Istilahnya memohon kepada mereka agar ini ada tanggung jawab bersama untuk ketahanan stok bersama," tuturnya.
Ketua Perpadi Bali Anak Agung Suwetan menyatakan pada dasarnya mereka siap mengisi kekurangan stok beras untuk ketahanan pangan. Hanya saja, mereka meminta Bulog lebih realistis menawarkan harga, karena kondisi sekarang harga gabah di tingkat penggilingan sudah sekitar Rp4.600 per kg.
Dia menegaskan patokan harga Bulog tidak berlaku di pasar, melainkan hanya di tingkatan aturan tertulis. Perpadi menyatakan prihatin dengan daya serap Bulog, tetapi meminta memperhatikan produsen beras yang tidak mengambil untung besar. Adapun dana bantuan dari pemda, menurutnya, untuk berjaga-jaga ketika panen raya supaya tidak terjadi penurunan harga.
"Kami tidak ada harga mati untuk Bulog, kami tidak punya HPP. Kami sesuai pasar kalau semakin mahal beras ya mahal. Kalau mau ikuti itu ya kita harus itung-itungan," tekannya.
Menanggapi kondisi tersebut, Kadis Pertanian dan Tanaman Pangan Bali Ida Bagus Wisnuardhana mengultimatum kepada Perpadi Bali untuk membuat komitmen secara tertulis terkait harga. Dia menyatakan siap memberikan sanksi kepada anggota Perpadi jika tidak mau membantu Bulog, karena pihaknya juga akan dikenai sanksi apabila tidak mampu merealisasikan.
"Minggu ini saya minta ada komitmen hitam di atas putih. Saya minta tanggung jawab moral, dan kami evaluasi juga, kalau tidak mau bantu kami punishment bisa kurangi jatah," jelasnya.
Sementara itu, dalam sambutannya, Staf ahli Menteri Pertanian Bidang Inovasi dan Teknologi Pertanian Mat Syukur menilai sangat ironis apabila Bulog Divre Bali hingga akhir tahun tidak mampu membeli beras sesuai jumlah yang patok, padahal kapasitas penyerapannya hanya sekitar 1% dari total produksi 500.000 ton.
"Masa iya sih 5.000 ton saja tidak bisa? Beras produksi bali 500.000 ton, untuk stok hanya perlu 5.000 ton saja, itu 1%. Masa iya Bulog tidak bisa mengisi stok," ujarnya saat memberikan pernyataan.
Dia memaparkan pembelian itu sangat penting, karena nantinya beras yang dibeli dikembalikan untuk program rumah tangga sejahtera dan operasi pasar di Bali. Karena itu, lanjutnya, apabila beras yang kembali dinikmati petani kualitasnya kualitasnya tidak bagus karena berbagai hal tadi, maka lebih naif lagi.
Mat Syukur menyatakan pembelian beras oleh BUMN penyangga pangan tersebut harus direalisasikan, karena akan digunakan sebagai setok bahan pangan. Rendahnya penyerapan harus segera dicarikan solusi bersama-sama agar rencana jangka panjang pemerintah tidak mengimpor beras dapat terwujud.
Bulog Bali dan Persatuan Perusahaan Penggilingan Padi (Perpadi) Bali diminta segera mencari titik temu harga pembelian yang cocok. Jangan sampai upaya pemerintah pusat, memberikan bantuan berupa alat pertanian, subsidi pupuk hingga perlindungan asuransi padi demi mewujudkan swasembada tidak menuai hasil, hanya disebabkan selisih harga Rp300-Rp400, membuat petani enggan menjual ke penyangga stok.
"Yang ingin saya katakan bahwa setok pangan nasional harus kuat. Kalau sampai impor, artinya kita tergantung negara lain. Supaya tidak impor setok Bulog Divre harus kuat, dan untuk Bali sebenarnya hanya 1%," tuturnya.
Untuk itu, dirinya mendesak petani dan Bulog mencari solusi terbaik agar sama-sama untung dan pemerintah pun dibantu demi pengadaan beras. Perpadi diharapkan juga memahami tugas pemerintah, dan tidak hanya memikirkan aspek finansial saja, karena juga mendapatkan bantuan kemudahan dana dari pemerintah.
http://industri.bisnis.com/read/20160825/99/578173/ini-alasan-bulog-bali-baru-serap-beras-petani-42-dari-target-5.000-ton
Bisnis.com, DENPASAR - Serapan beras petani oleh Bulog Divre Bali baru mencapai 2.115 ton atau hanya 42% dari target 5.000 ton disebabkan belum ada titik temu soal harga pembelian dengan perusahaan penggilingan padi.
Bulog Bali beralasan hanya memiliki kemampuan membeli gabah kering panen Rp3.750 per kg, dengan toleransi pembelian gabah di atas ketentuan yang diatur, maksimal Rp4.070 per kg. Adapun Persatuan Perusahaan Penggilingan Padi (Perpadi) Bali berdalih harga gabah di pasaran sudah mencapai Rp4.500 per kg- Rp4.600 per kg sehingga enggan menjual ke Bulog.
Kepala Bulog Divre Bali Eko Hari Kuncahyo mengklaim sejak awal pihaknya sudah proaktif mendekati petani langsung ke sentra produksi untuk menyerap hasil panen mereka. Hanya saja diakui, pihaknya kesusahan memenuhi permintaan penggilingan terkait harga, karena lebih tinggi dibandingkan patokan Bulog.
Ada peluang Bulog Divre Bali memenuhi permintaan penggilingan dengan cara seperti mengusulkan tambahan subsidi ongkos angkut, dengan syarat Bulog pusat memberikan persetujuan. Jika upaya itu tidak direstui, maka pihaknya menggunakan mekanisme yang ada atau pembelian komersial.
"Ada toleransi melakukan pembelian gabah diatas ketentuan inpres, yaitu, Rp4.070 per kg dengan mekanisme pembelian komersial jadi beras digiling dalam bentuk komersial beras premium," paparnya usai rapat pembahasan penyerapan padi oleh Bulog di Denpasar, Rabu (24/8/2016).
Namun, jika usaha itu tetap tidak membuahkan hasil, dan penggilingan ngotot meminta harga beli di atas pasar, pihaknya akan menanyakan kualitas berasnya, dan melakukan uji giling serta survei lokasi. Jika memenuhi ketentuan, akan diupayakan untuk diserap, jika tidak maka pihaknya melakukan pendekatan lagi.
"Istilahnya memohon kepada mereka agar ini ada tanggung jawab bersama untuk ketahanan stok bersama," tuturnya.
Ketua Perpadi Bali Anak Agung Suwetan menyatakan pada dasarnya mereka siap mengisi kekurangan stok beras untuk ketahanan pangan. Hanya saja, mereka meminta Bulog lebih realistis menawarkan harga, karena kondisi sekarang harga gabah di tingkat penggilingan sudah sekitar Rp4.600 per kg.
Dia menegaskan patokan harga Bulog tidak berlaku di pasar, melainkan hanya di tingkatan aturan tertulis. Perpadi menyatakan prihatin dengan daya serap Bulog, tetapi meminta memperhatikan produsen beras yang tidak mengambil untung besar. Adapun dana bantuan dari pemda, menurutnya, untuk berjaga-jaga ketika panen raya supaya tidak terjadi penurunan harga.
"Kami tidak ada harga mati untuk Bulog, kami tidak punya HPP. Kami sesuai pasar kalau semakin mahal beras ya mahal. Kalau mau ikuti itu ya kita harus itung-itungan," tekannya.
Menanggapi kondisi tersebut, Kadis Pertanian dan Tanaman Pangan Bali Ida Bagus Wisnuardhana mengultimatum kepada Perpadi Bali untuk membuat komitmen secara tertulis terkait harga. Dia menyatakan siap memberikan sanksi kepada anggota Perpadi jika tidak mau membantu Bulog, karena pihaknya juga akan dikenai sanksi apabila tidak mampu merealisasikan.
"Minggu ini saya minta ada komitmen hitam di atas putih. Saya minta tanggung jawab moral, dan kami evaluasi juga, kalau tidak mau bantu kami punishment bisa kurangi jatah," jelasnya.
Sementara itu, dalam sambutannya, Staf ahli Menteri Pertanian Bidang Inovasi dan Teknologi Pertanian Mat Syukur menilai sangat ironis apabila Bulog Divre Bali hingga akhir tahun tidak mampu membeli beras sesuai jumlah yang patok, padahal kapasitas penyerapannya hanya sekitar 1% dari total produksi 500.000 ton.
"Masa iya sih 5.000 ton saja tidak bisa? Beras produksi bali 500.000 ton, untuk stok hanya perlu 5.000 ton saja, itu 1%. Masa iya Bulog tidak bisa mengisi stok," ujarnya saat memberikan pernyataan.
Dia memaparkan pembelian itu sangat penting, karena nantinya beras yang dibeli dikembalikan untuk program rumah tangga sejahtera dan operasi pasar di Bali. Karena itu, lanjutnya, apabila beras yang kembali dinikmati petani kualitasnya kualitasnya tidak bagus karena berbagai hal tadi, maka lebih naif lagi.
Mat Syukur menyatakan pembelian beras oleh BUMN penyangga pangan tersebut harus direalisasikan, karena akan digunakan sebagai setok bahan pangan. Rendahnya penyerapan harus segera dicarikan solusi bersama-sama agar rencana jangka panjang pemerintah tidak mengimpor beras dapat terwujud.
Bulog Bali dan Persatuan Perusahaan Penggilingan Padi (Perpadi) Bali diminta segera mencari titik temu harga pembelian yang cocok. Jangan sampai upaya pemerintah pusat, memberikan bantuan berupa alat pertanian, subsidi pupuk hingga perlindungan asuransi padi demi mewujudkan swasembada tidak menuai hasil, hanya disebabkan selisih harga Rp300-Rp400, membuat petani enggan menjual ke penyangga stok.
"Yang ingin saya katakan bahwa setok pangan nasional harus kuat. Kalau sampai impor, artinya kita tergantung negara lain. Supaya tidak impor setok Bulog Divre harus kuat, dan untuk Bali sebenarnya hanya 1%," tuturnya.
Untuk itu, dirinya mendesak petani dan Bulog mencari solusi terbaik agar sama-sama untung dan pemerintah pun dibantu demi pengadaan beras. Perpadi diharapkan juga memahami tugas pemerintah, dan tidak hanya memikirkan aspek finansial saja, karena juga mendapatkan bantuan kemudahan dana dari pemerintah.
http://industri.bisnis.com/read/20160825/99/578173/ini-alasan-bulog-bali-baru-serap-beras-petani-42-dari-target-5.000-ton
3 Kelurahan di Dumai Temukan Beras Bulog Berkutu
Rabu, 24 Agustus 2016
DUMAI, RIAUGREEN.COM - Temuan ratusan karung beras milik bulog Dumai yang didistribusikan ke masyarakat di temukan dalam kondisi rusak dan berkutu. Ada tiga kelurahan yang ditemukan beras bulog berkutu yakni di kelurahan Bumi Ayu, Dumai Kota dan Sukajadi, namun pihak bulog mengakui siap mengganti beras yang rusak tersebut.
''Kami sudah dapat laporan, di Bumi Ayu ada 32 karung beras, sudah diganti, Dumai Kota sekitar 50 karung beras, namun bisa jadi bertambah, sementara Sukajadi masih didata,'' terang Kasi Operasional dan pelayanan Publik Bulog Dumai, Sukawi kepada pers, Selasa (23/8) kemarin.
Dikatakannya, pada prinsipnya Bulog siap mengganti beras yang rusak dan berkutu tersebut, pihak kelurahan tingggal melaporkan saja ke bulog Dumai. ''Setiap yang rusak pasti akan kami ganti,'' sebutnya.
Hal itu, sudah menjadi komitmen pihak Bulog, untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat kota Dumai. ''Mengenai penyebabnya, memang beras itu bertumpuk, sulit juga menyebutkan faktornya,'' terangnya.
Selain itu, dalam waktu dekat pihak bulog akan mendistribusikan, beras sejahtera (rastra) untuk triwulan keempat sebanyak 242 ton dengan 9423 rumah tangga sasaran (RTS). ''Masing-masing RTS dapat 15 kg perbulannya, memang dibagi setiap tiga bulan sekali,'' tambahnya.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kota Dumai Syarial Amini mengatakan pihaknya sudah mengecek langsung ke gudang bulog.
''Kami juga sudah mendapatkan kabar dari bulog jika beras yang rusak akan diganti, itu yang perlu, berartikan sudah ada solusinya,'' tutupnya. (jak)
http://riaugreen.com/view/Dumai/20529/3-Kelurahan-di-Dumai-Temukan-Beras-Bulog-Berkutu.html#.V74iZFuLTIU
DUMAI, RIAUGREEN.COM - Temuan ratusan karung beras milik bulog Dumai yang didistribusikan ke masyarakat di temukan dalam kondisi rusak dan berkutu. Ada tiga kelurahan yang ditemukan beras bulog berkutu yakni di kelurahan Bumi Ayu, Dumai Kota dan Sukajadi, namun pihak bulog mengakui siap mengganti beras yang rusak tersebut.
''Kami sudah dapat laporan, di Bumi Ayu ada 32 karung beras, sudah diganti, Dumai Kota sekitar 50 karung beras, namun bisa jadi bertambah, sementara Sukajadi masih didata,'' terang Kasi Operasional dan pelayanan Publik Bulog Dumai, Sukawi kepada pers, Selasa (23/8) kemarin.
Dikatakannya, pada prinsipnya Bulog siap mengganti beras yang rusak dan berkutu tersebut, pihak kelurahan tingggal melaporkan saja ke bulog Dumai. ''Setiap yang rusak pasti akan kami ganti,'' sebutnya.
Hal itu, sudah menjadi komitmen pihak Bulog, untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat kota Dumai. ''Mengenai penyebabnya, memang beras itu bertumpuk, sulit juga menyebutkan faktornya,'' terangnya.
Selain itu, dalam waktu dekat pihak bulog akan mendistribusikan, beras sejahtera (rastra) untuk triwulan keempat sebanyak 242 ton dengan 9423 rumah tangga sasaran (RTS). ''Masing-masing RTS dapat 15 kg perbulannya, memang dibagi setiap tiga bulan sekali,'' tambahnya.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kota Dumai Syarial Amini mengatakan pihaknya sudah mengecek langsung ke gudang bulog.
''Kami juga sudah mendapatkan kabar dari bulog jika beras yang rusak akan diganti, itu yang perlu, berartikan sudah ada solusinya,'' tutupnya. (jak)
http://riaugreen.com/view/Dumai/20529/3-Kelurahan-di-Dumai-Temukan-Beras-Bulog-Berkutu.html#.V74iZFuLTIU
Rabu, 24 Agustus 2016
Kebutuhan Dasar Belum Dipenuhi
Rabu,24 Agustus 2016
JAKARTA, KOMPAS — Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pasca 71 tahun merdeka, Indonesia belum terbebas dari sejumlah soal kebutuhan dasar. Kebutuhan pokok rakyat yang baru bisa teratasi adalah sektor sandang. Sementara kebutuhan pangan dan papan belum bisa dipenuhi mandiri. Inilah yang membuat Republik Indonesia kehilangan kesempatan menjadi negara maju.
Refleksi itu disampaikan Wapres Kalla sebelum membuka Rapat Koordinasi Nasional "Aparat Pengawasan Internal Pemerintah 2016" di Aula Gandhi, Kantor Badan Pengawasan dan Keuangan Pemerintah (BPKP), Selasa (23/8), di Jakarta. "Sejak zaman (Presiden) Soekarno, Soeharto, dan presiden lain, secara sederhana, selalu disampaikan, ada tiga kebutuhan pokok bangsa ini, yaitu sandang, pangan, dan papan (perumahan). Setelah kami evaluasi, dari tiga masalah pokok, baru satu yang bisa diatasi, yaitu sandang," kata Kalla.
Adapun persoalan papan dan pangan masih belum tertangani tuntas hingga kini. Kebutuhan pangan, misalnya, hingga saat ini masih diimpor karena produksi dalam negeri masih kurang. "Kita pernah dapat penghargaan swasembada pangan dari FAO tahun 1984, serta apresiasi 2008-2009 karena tak impor beras, tetapi kita tak mampu mempertahankannya akibat tak bisa antisipasi penduduk bertambah dan produktivitas turun," kata Kalla.
Begitu pun soal kebutuhan perumahan, banyak warga yang tinggal di kawasan kumuh. "Kita pernah canangkan bangun 1.000 tower dan 1 juta rumah, tetapi soal tanah juga harga yang sangat mahal. Sementara kita tak fokus dengan masalah," ujarnya.
Negara-negara tetangga, seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam, diakui Kalla, telah selesaikan persoalan-persoalan dasar itu. Kenyataan itu menunjukkan pemerintah masih belum punya ketahanan pangan dan perumahan yang baik. "Bidang infrastruktur dan energi kita lebih ketinggalan dibanding negara lain. Tak kalah penting, kita juga perlu memikirkan sektor pendidikan dan kesehatan yang masih kurang," ujarnya.
Menurut Kalla, persoalan tersebut muncul karena kebijakan yang tak tepat sehingga sejumlah sektor alami kemunduran. "Misalnya, pengelolaan keuangan negara. Bertahun-tahun kita boros untuk subsidi BBM yang salah sasaran sehingga 15 tahun, banyak uang negara habis sia-sia. Oleh karena itu, kita kehilangan kesempatan besar jadi negara maju. Kemajuan yang kita capai tertatih-tatih," kata Kalla seraya mengajak semua pihak menggali akar masalahnya.
Hal serupa disampaikan Presiden Joko Widodo saat pidato kenegaraan memperingati ulang tahun ke-71 Kemerdekaan RI di hadapan anggota DPR dan DPD, pekan lalu. "Indonesia masih belum mampu memutus rantai kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan kesenjangan sosial. Bertahun-tahun, di setiap era, pemerintah bekerja keras mengatasi tantangan itu. Hanya tantangan tiap Presiden berbeda-beda di tengah tatanan baru dunia dan kompetisi global," ujarnya.
Putuskan pemburu rente
Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Achmad Erani Yustika membenarkan bahwa kebutuhan dasar tersebut sebagai realitas yang tak bisa disembunyikan dan selalu dicoba diuraikan oleh pemerintah dari waktu ke waktu.
"Saatnya bagi pemerintahan Jokowi-Kalla dan juga saya yang di dalamnya (pemerintahan) untuk tak lari dan memunggungi soal pangan dan papan rakyat yang menjadi tanggung jawab negara," kata Erani.
Menurut Erani, apa pun persoalan terkait pangan dan papan, seperti soal harga, pasokan dan kebutuhan lahan, pemerintah harus berani benar-benar memutus kepentingan pelaku usaha yang kerap berada di baliknya dan hanya menjadi pemburu rente untuk kepentingan pribadi.
(NDY/HAR)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/160824kompas/#/2/
JAKARTA, KOMPAS — Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pasca 71 tahun merdeka, Indonesia belum terbebas dari sejumlah soal kebutuhan dasar. Kebutuhan pokok rakyat yang baru bisa teratasi adalah sektor sandang. Sementara kebutuhan pangan dan papan belum bisa dipenuhi mandiri. Inilah yang membuat Republik Indonesia kehilangan kesempatan menjadi negara maju.
Refleksi itu disampaikan Wapres Kalla sebelum membuka Rapat Koordinasi Nasional "Aparat Pengawasan Internal Pemerintah 2016" di Aula Gandhi, Kantor Badan Pengawasan dan Keuangan Pemerintah (BPKP), Selasa (23/8), di Jakarta. "Sejak zaman (Presiden) Soekarno, Soeharto, dan presiden lain, secara sederhana, selalu disampaikan, ada tiga kebutuhan pokok bangsa ini, yaitu sandang, pangan, dan papan (perumahan). Setelah kami evaluasi, dari tiga masalah pokok, baru satu yang bisa diatasi, yaitu sandang," kata Kalla.
Adapun persoalan papan dan pangan masih belum tertangani tuntas hingga kini. Kebutuhan pangan, misalnya, hingga saat ini masih diimpor karena produksi dalam negeri masih kurang. "Kita pernah dapat penghargaan swasembada pangan dari FAO tahun 1984, serta apresiasi 2008-2009 karena tak impor beras, tetapi kita tak mampu mempertahankannya akibat tak bisa antisipasi penduduk bertambah dan produktivitas turun," kata Kalla.
Begitu pun soal kebutuhan perumahan, banyak warga yang tinggal di kawasan kumuh. "Kita pernah canangkan bangun 1.000 tower dan 1 juta rumah, tetapi soal tanah juga harga yang sangat mahal. Sementara kita tak fokus dengan masalah," ujarnya.
Negara-negara tetangga, seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam, diakui Kalla, telah selesaikan persoalan-persoalan dasar itu. Kenyataan itu menunjukkan pemerintah masih belum punya ketahanan pangan dan perumahan yang baik. "Bidang infrastruktur dan energi kita lebih ketinggalan dibanding negara lain. Tak kalah penting, kita juga perlu memikirkan sektor pendidikan dan kesehatan yang masih kurang," ujarnya.
Menurut Kalla, persoalan tersebut muncul karena kebijakan yang tak tepat sehingga sejumlah sektor alami kemunduran. "Misalnya, pengelolaan keuangan negara. Bertahun-tahun kita boros untuk subsidi BBM yang salah sasaran sehingga 15 tahun, banyak uang negara habis sia-sia. Oleh karena itu, kita kehilangan kesempatan besar jadi negara maju. Kemajuan yang kita capai tertatih-tatih," kata Kalla seraya mengajak semua pihak menggali akar masalahnya.
Hal serupa disampaikan Presiden Joko Widodo saat pidato kenegaraan memperingati ulang tahun ke-71 Kemerdekaan RI di hadapan anggota DPR dan DPD, pekan lalu. "Indonesia masih belum mampu memutus rantai kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan kesenjangan sosial. Bertahun-tahun, di setiap era, pemerintah bekerja keras mengatasi tantangan itu. Hanya tantangan tiap Presiden berbeda-beda di tengah tatanan baru dunia dan kompetisi global," ujarnya.
Putuskan pemburu rente
Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Achmad Erani Yustika membenarkan bahwa kebutuhan dasar tersebut sebagai realitas yang tak bisa disembunyikan dan selalu dicoba diuraikan oleh pemerintah dari waktu ke waktu.
"Saatnya bagi pemerintahan Jokowi-Kalla dan juga saya yang di dalamnya (pemerintahan) untuk tak lari dan memunggungi soal pangan dan papan rakyat yang menjadi tanggung jawab negara," kata Erani.
Menurut Erani, apa pun persoalan terkait pangan dan papan, seperti soal harga, pasokan dan kebutuhan lahan, pemerintah harus berani benar-benar memutus kepentingan pelaku usaha yang kerap berada di baliknya dan hanya menjadi pemburu rente untuk kepentingan pribadi.
(NDY/HAR)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/160824kompas/#/2/
Bulog Akan Jual Daging Kerbau Rp 65.000/Kg
Selasa, 23 Agustus 2016
Jakarta -Daging kerbau impor dari India sedang dalam perjalanan menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Total daging kerbau yang dikirim sebanyak 9.500 ton dan akan masuk bertahap.
Nantinya, harga jual daging kerbau tersebut akan diatur sehingga bisa dijangkau masyarakat.
"Bulog maksimal Rp 60.000/kg, di eceran Rp 65.000/kg. Kalau Rp 70.000/kg kemahalan," ujar Direktur Utama Perum Bulog, Djarot Kusumayakti, di sela-sela kunjungan ke Pasar Induk Tanah Tinggi, Tangerang, Senin malam (22/8/2016).
Sebanyak 728 ton dikirim pada pengapalan tahap pertama di 28 Agustus. Selanjutnya, daging kerbau akan masuk secara bertahap hingga pertengahan September nanti.
"Muatan pertama sebanyak 728 ton di hari pertama. Nanti ada schedule pengiriman setiap harinya, saya lupa," kata Wahyu, Direktur Pengadaan Bulog, Jumat (19/8/2016).
Rencananya, Perum Bulog akan mengimpor daging kerbau hingga akhir tahun ini. Bahkan, Bulog siap mengimpor tak hanya 10.000 ton, tetapi hingga 60.000 ton daging kerbau.
(hns/wdl)
http://finance.detik.com/read/2016/08/23/122055/3281337/4/bulog-akan-jual-daging-kerbau-rp-65000-kg
Jakarta -Daging kerbau impor dari India sedang dalam perjalanan menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Total daging kerbau yang dikirim sebanyak 9.500 ton dan akan masuk bertahap.
Nantinya, harga jual daging kerbau tersebut akan diatur sehingga bisa dijangkau masyarakat.
"Bulog maksimal Rp 60.000/kg, di eceran Rp 65.000/kg. Kalau Rp 70.000/kg kemahalan," ujar Direktur Utama Perum Bulog, Djarot Kusumayakti, di sela-sela kunjungan ke Pasar Induk Tanah Tinggi, Tangerang, Senin malam (22/8/2016).
Sebanyak 728 ton dikirim pada pengapalan tahap pertama di 28 Agustus. Selanjutnya, daging kerbau akan masuk secara bertahap hingga pertengahan September nanti.
"Muatan pertama sebanyak 728 ton di hari pertama. Nanti ada schedule pengiriman setiap harinya, saya lupa," kata Wahyu, Direktur Pengadaan Bulog, Jumat (19/8/2016).
Rencananya, Perum Bulog akan mengimpor daging kerbau hingga akhir tahun ini. Bahkan, Bulog siap mengimpor tak hanya 10.000 ton, tetapi hingga 60.000 ton daging kerbau.
(hns/wdl)
http://finance.detik.com/read/2016/08/23/122055/3281337/4/bulog-akan-jual-daging-kerbau-rp-65000-kg
Petani Keluhkan Harga Patokan Bulog
WAJO, Parepos.co.id — Rendahnya standar harga gabah panen basah yang dikeluarkan pihak Bulog mulai dikeluhkan petani di Kabupaten Wajo. Pasalnya, harga patokan gabah Bulog hanya berkisar Rp3.800/kg. Sementara jika petani menjual pada pedagang dari luar, harganya bisa mencapai Rp4.100/kg.
Salah seorang petani asal Desa Bila, Kecamatan Sabbangparu, Aco mengatakan, sebelumnya para pedagang masih membeli gabah dengan harga Rp4.100/kg. Namun kemarin, pedagang hanya mampu membeli Rp3.800/kg dengan alasan, mereka tidak boleh membeli di atas harga yang ditetapkan dari Bulog.
“Dia hanya mau membeli dengan harga Rp3.800/kg. Padahal harga jual sebelumnya Rp4.100/kg, alasannya mereka sudah tidak boleh menjual gabah di luar daerah,” ungkap Aco Senin, 22 Agustus Saat ditanya untung rugi dengan harga yang dipatok Bulog, Aco mengaku pasrah dengan kondisi tersebut.
Ia berharap agar harga gabah mereka bisa terjual dengan harga minimal Rp4.000/kg. “Kalau dijual dengan harga Rp3.800/kg, terus terang kami sangat resah. Apalagi saat ini memasuki musim kemarau sehingga otomatis biaya operasional juga tambah meningkat, termasuk biaya bahan bakar mesin pompa air dan biaya lainnya. Kami harapkan harga gabah kami bisa dijual dengan harga minimal Rp4.000/kg supaya bisa sedikit terbayarkan rasa lelah selama ini. Apalagi dengan bertani harapan satu-satunya dalam memenuhi kebetuhan dalam keluarga,” katanya.
Hal senada disampaikan Andi Shololepu, petani yang juga pemilik pompa asal Desa Mallusesalo. Menurutnya, jika pemerintah dalam hal ini Bulog memaksakan harga seperti itu, petani bisa mengalami kerugian. Apalagi nilai produksi saat ini cukup meningkat. “Kami berharap pemerintah bisa mengambil kebijakan yang menguntungkan petani. Jika pedagang dari luar saja bisa membeli dengan harga tinggi, kenapa Bulog tidak mampu,” katanya.
Terpisah, salah seorang pedagang dari Sabbangparu, H Abdul Latif yang ditemui membenarkan jika memang sudah pernah menerima informasi soal standar harga gabah yang ditetapkan dari Bulog.
“Sebenarnya tidak ada masalah soal harga, kami masih bisa membeli di kisaran Rp4.000-Rp4.100/kg tapi dengan catatan, kami menjualnya keluar daerah. Tapi yang jadi persoalan sekarang, kami tidak boleh membawa gabah keluar daerah dan harus menjual di Bulog sementara standar harga Bulog hanya Rp3.800/ kg, jadi kami harus membeli di bawah harga tersebut,” terang Abdul Latif.
Bukan hanya di Kecamatan Sabbangparu, hal serupa juga dialami petani di Desa Barangmamase, Kecamatan Sajonging. Ambo Asse menuturkan harga gabah saat sekarang anjlok. Untuk itu, kata dia, idealnya harga dikalangan petani yakni Rp4.100/kg.
“Produksi kita lumayan bagus, namun harga gabah sekarang anjlok hingga Rp3.800/kg,” pungkasnya. (ile/rif)
Salah seorang petani asal Desa Bila, Kecamatan Sabbangparu, Aco mengatakan, sebelumnya para pedagang masih membeli gabah dengan harga Rp4.100/kg. Namun kemarin, pedagang hanya mampu membeli Rp3.800/kg dengan alasan, mereka tidak boleh membeli di atas harga yang ditetapkan dari Bulog.
“Dia hanya mau membeli dengan harga Rp3.800/kg. Padahal harga jual sebelumnya Rp4.100/kg, alasannya mereka sudah tidak boleh menjual gabah di luar daerah,” ungkap Aco Senin, 22 Agustus Saat ditanya untung rugi dengan harga yang dipatok Bulog, Aco mengaku pasrah dengan kondisi tersebut.
Ia berharap agar harga gabah mereka bisa terjual dengan harga minimal Rp4.000/kg. “Kalau dijual dengan harga Rp3.800/kg, terus terang kami sangat resah. Apalagi saat ini memasuki musim kemarau sehingga otomatis biaya operasional juga tambah meningkat, termasuk biaya bahan bakar mesin pompa air dan biaya lainnya. Kami harapkan harga gabah kami bisa dijual dengan harga minimal Rp4.000/kg supaya bisa sedikit terbayarkan rasa lelah selama ini. Apalagi dengan bertani harapan satu-satunya dalam memenuhi kebetuhan dalam keluarga,” katanya.
Hal senada disampaikan Andi Shololepu, petani yang juga pemilik pompa asal Desa Mallusesalo. Menurutnya, jika pemerintah dalam hal ini Bulog memaksakan harga seperti itu, petani bisa mengalami kerugian. Apalagi nilai produksi saat ini cukup meningkat. “Kami berharap pemerintah bisa mengambil kebijakan yang menguntungkan petani. Jika pedagang dari luar saja bisa membeli dengan harga tinggi, kenapa Bulog tidak mampu,” katanya.
Terpisah, salah seorang pedagang dari Sabbangparu, H Abdul Latif yang ditemui membenarkan jika memang sudah pernah menerima informasi soal standar harga gabah yang ditetapkan dari Bulog.
“Sebenarnya tidak ada masalah soal harga, kami masih bisa membeli di kisaran Rp4.000-Rp4.100/kg tapi dengan catatan, kami menjualnya keluar daerah. Tapi yang jadi persoalan sekarang, kami tidak boleh membawa gabah keluar daerah dan harus menjual di Bulog sementara standar harga Bulog hanya Rp3.800/ kg, jadi kami harus membeli di bawah harga tersebut,” terang Abdul Latif.
Bukan hanya di Kecamatan Sabbangparu, hal serupa juga dialami petani di Desa Barangmamase, Kecamatan Sajonging. Ambo Asse menuturkan harga gabah saat sekarang anjlok. Untuk itu, kata dia, idealnya harga dikalangan petani yakni Rp4.100/kg.
“Produksi kita lumayan bagus, namun harga gabah sekarang anjlok hingga Rp3.800/kg,” pungkasnya. (ile/rif)
Selasa, 23 Agustus 2016
Menteri Rini Geser Jatah Impor Gula Mentah BUMN Ke Bulog, Ada Apa?
Selasa, 23 Agustus 2016
Bisnis.com, JAKARTA - Jatah impor gula mentah (raw sugar) milik PTPN dan RNI sebanyak 267.000 ton digeser ke Bulog. Jatah itu merupakan bagian dari alokasi impor 381.000 ton yang diberikan kepada empat PTPN dan RNI oleh Menteri BUMN Rini Soemarno Mei lalu.
Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau RNI Didik Prasetyo mengatakan RNI dan empat PTPN, yakni PTPN IX, X, XI, dan XII, hanya mendapat jatah 114.000 ton. "Sisanya 267.000 ton diserahkan ke Bulog supaya bisa terserap semuanya," katanya, Senin (22/8/2016).
Dia menjelaskan jatah RNI dan PTPN dikurangi karena menyesuaikan dengan kapasitas giling sampai akhir 2016. Akibat surat persetujuan impor yang tak kunjung diterbitkan Kementerian Perdagangan, kapasitas RNI dan PTPN terbatas karena berbarengan dengan puncak giling tebu.
Sumber lain yang mengetahui informasi itu mengatakan pengalihan dilakukan melalui surat terakhir Menteri Rini kepada PTPN X. Semula, Rini hanya membagi pelaksanaan impor 381.000 menjadi dua tahap, yakni 114.000 ton pada tahap I dan 267.000 ton pada tahap II.
Pembagian itu tertuang dalam surat kedua yang menyusul Surat Menteri BUMN No S-288/MBU/05/2016 tentang Izin Impor Raw Sugar 2016. Belakangan, surat ketiga menyusul, yang berisi pengalihan 267.000 ton impor raw sugar milik PTPN dan RNI kepada Bulog.
"Surat itu pun memberikan kewenangan kepada Bulog untuk mengolahnya menjadi gula kristal putih di pabrik gula mana pun," ungkap sumber yang tidak bersedia disebutkan namanya itu.
Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian Perindustrian Wahyu Kuncoro tak mengiyakan, tetapi juga tidak membantah informasi pengalihan jatah impor raw sugar itu. Melalui pesan singkat, dia justru balik bertanya, "Ada info apa terkait hal tersebut?"
Di sisi lain, Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti sama sekali tidak menepis kabar itu. Namun, dia menunggu perintah lebih pasti. "Kalau masalah importasi tersebut, saya masih belum memperoleh kepastian," tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Rini menugaskan PTPN X mengimpor 381.000 ton raw sugar untuk mengompensasi jaminan pabrik gula untuk membayar pendapatan kepada petani tebu setara dengan rendemen 8,5%. Kebijakan itu sekaligus untuk menstabilkan harga gula kristal putih.
Usulan itu tidak lepas dari hasil rapat koordinasi terbatas (rakortas) 29 April 2016 yang dipimpin oleh Menko Perekonomian, sebagaimana tersurat dalam dokumen itu.
"Margin yang diperoleh dari kegiatan impor raw sugar akan digunakan sebagai kompensasi atas jaminan pendapatan petani tebu setara dengan rendemen 8,5% dan jaminan stabilisasi harga jual gula di tingkat konsumen Rp10.500-Rp11.000 per kg," jelas Rini dalam Surat No S-288/MBU/05/2016 yang ditekennya pada 12 Mei.
Kuota impor itu semula akan dialokasikan kepada tiga PTPN lain dan RNI dengan jatah berbeda-beda. Sementara itu, izin impor raw sugar 114.000 ton telah diterbitkan oleh Kemendag.
Dirut RNI Didik mengatakan volume sebanyak itu akan dikapalkan dalam tiga tahap. Pengapalan tahap pertama sebanyak 40.000 ton akan tiba awal September. Tahap kedua dengan volume yang sama akan datang akhir September atau awal Oktober.
Adapun sisanya 34.000 ton akan tiba akhir Oktober. "Seluruhnya dari Brasil," kata Didik. Dia menyebutkan harga raw sugar di Negeri Samba US$526 per ton.
Akibat pengalihan impor ke Bulog, RNI hanya mendapat jatah 16.000 ton dari awalnya 100.000 ton. Sebanyak 10.000 ton akan diolah di PT PG Rajawali I (PG Krebet dan PG Rejoagung), sedangkan 6.000 ton di PT PG Rajawali II (PG Jatitujuh, PG Subang, PG Sindanglaut, dan PG Tersana Baru).
Adapun 98.000 ton selebihnya merupakan jatah PTPN IX, X, XI, dan XII. Seluruh hasil olahan raw sugar itu nantinya dijual ke Bulog.
http://finansial.bisnis.com/read/20160823/309/577408/menteri-rini-geser-jatah-impor-gula-mentah-bumn-ke-bulog-ada-apa
Bisnis.com, JAKARTA - Jatah impor gula mentah (raw sugar) milik PTPN dan RNI sebanyak 267.000 ton digeser ke Bulog. Jatah itu merupakan bagian dari alokasi impor 381.000 ton yang diberikan kepada empat PTPN dan RNI oleh Menteri BUMN Rini Soemarno Mei lalu.
Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau RNI Didik Prasetyo mengatakan RNI dan empat PTPN, yakni PTPN IX, X, XI, dan XII, hanya mendapat jatah 114.000 ton. "Sisanya 267.000 ton diserahkan ke Bulog supaya bisa terserap semuanya," katanya, Senin (22/8/2016).
Dia menjelaskan jatah RNI dan PTPN dikurangi karena menyesuaikan dengan kapasitas giling sampai akhir 2016. Akibat surat persetujuan impor yang tak kunjung diterbitkan Kementerian Perdagangan, kapasitas RNI dan PTPN terbatas karena berbarengan dengan puncak giling tebu.
Sumber lain yang mengetahui informasi itu mengatakan pengalihan dilakukan melalui surat terakhir Menteri Rini kepada PTPN X. Semula, Rini hanya membagi pelaksanaan impor 381.000 menjadi dua tahap, yakni 114.000 ton pada tahap I dan 267.000 ton pada tahap II.
Pembagian itu tertuang dalam surat kedua yang menyusul Surat Menteri BUMN No S-288/MBU/05/2016 tentang Izin Impor Raw Sugar 2016. Belakangan, surat ketiga menyusul, yang berisi pengalihan 267.000 ton impor raw sugar milik PTPN dan RNI kepada Bulog.
"Surat itu pun memberikan kewenangan kepada Bulog untuk mengolahnya menjadi gula kristal putih di pabrik gula mana pun," ungkap sumber yang tidak bersedia disebutkan namanya itu.
Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian Perindustrian Wahyu Kuncoro tak mengiyakan, tetapi juga tidak membantah informasi pengalihan jatah impor raw sugar itu. Melalui pesan singkat, dia justru balik bertanya, "Ada info apa terkait hal tersebut?"
Di sisi lain, Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti sama sekali tidak menepis kabar itu. Namun, dia menunggu perintah lebih pasti. "Kalau masalah importasi tersebut, saya masih belum memperoleh kepastian," tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Rini menugaskan PTPN X mengimpor 381.000 ton raw sugar untuk mengompensasi jaminan pabrik gula untuk membayar pendapatan kepada petani tebu setara dengan rendemen 8,5%. Kebijakan itu sekaligus untuk menstabilkan harga gula kristal putih.
Usulan itu tidak lepas dari hasil rapat koordinasi terbatas (rakortas) 29 April 2016 yang dipimpin oleh Menko Perekonomian, sebagaimana tersurat dalam dokumen itu.
"Margin yang diperoleh dari kegiatan impor raw sugar akan digunakan sebagai kompensasi atas jaminan pendapatan petani tebu setara dengan rendemen 8,5% dan jaminan stabilisasi harga jual gula di tingkat konsumen Rp10.500-Rp11.000 per kg," jelas Rini dalam Surat No S-288/MBU/05/2016 yang ditekennya pada 12 Mei.
Kuota impor itu semula akan dialokasikan kepada tiga PTPN lain dan RNI dengan jatah berbeda-beda. Sementara itu, izin impor raw sugar 114.000 ton telah diterbitkan oleh Kemendag.
Dirut RNI Didik mengatakan volume sebanyak itu akan dikapalkan dalam tiga tahap. Pengapalan tahap pertama sebanyak 40.000 ton akan tiba awal September. Tahap kedua dengan volume yang sama akan datang akhir September atau awal Oktober.
Adapun sisanya 34.000 ton akan tiba akhir Oktober. "Seluruhnya dari Brasil," kata Didik. Dia menyebutkan harga raw sugar di Negeri Samba US$526 per ton.
Akibat pengalihan impor ke Bulog, RNI hanya mendapat jatah 16.000 ton dari awalnya 100.000 ton. Sebanyak 10.000 ton akan diolah di PT PG Rajawali I (PG Krebet dan PG Rejoagung), sedangkan 6.000 ton di PT PG Rajawali II (PG Jatitujuh, PG Subang, PG Sindanglaut, dan PG Tersana Baru).
Adapun 98.000 ton selebihnya merupakan jatah PTPN IX, X, XI, dan XII. Seluruh hasil olahan raw sugar itu nantinya dijual ke Bulog.
http://finansial.bisnis.com/read/20160823/309/577408/menteri-rini-geser-jatah-impor-gula-mentah-bumn-ke-bulog-ada-apa
Warga Tanyakan Soal Pendistribusian Raskin, Bulog Malah Tak Berikan Kepastian Jelas
Senin, 22 Agustus 2016
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA - Beras Miskin (raskin) untuk masyarakat berpenghasilan rendah masyarakat Desa Sungai Asam, sampai saat ini pembagian tak jelas. Pihak desa belum mendapat kejelasan dari pihak bulog kapan pendistribusian beras bisa dilakukan.
Kepala Desa Sungai Asam, Sumardi mengatakan beberapa kali dirinya turun naik menanyakan kejelasan pergantian beras raskin tenggelam sebelumnya pada proses awal pendistribusian melaui jalur sungai di Desa Arang Limbung tanggal 10 Agustus kemarin.
"Kita masih belum dapat kejelasan juga dari pihak bulog maupun pemerintah. Apakah beras raskin yang tenggelam itu akan dapat pergantian atau dibebankan ke desa. Saya sudah coba mengurusnya ke bulog sampai disuruh minta keterangan dari Airud namun, Airud tidak memberikan karena tak berani," ujarnya, kepada Tribunpontianak, Senin (22/8/2016).
Beras raskin sebelumnya oleh pihak bulog sudah dalam tahap pengiriman namun di tengah jalan mengalami kecelakaan air. Sehingga beras raskin yang akan didistribusikan ke masyarakat Desa Sungai Asam untuk tiga bulan tak sampai. Padahal masyarakat sudah membayarnya.
"Saat ini masyarakat sudah menanyakan kembali pendistribusian beras raskin tersebut. Kita dari aparat desa tak bisa memberikan kejelasan. Hanya berusaha mengurusnya," kata Kades.
Ia menjelaskan beras yang mengalami kecelakaan air itu berjumlah sekitar 62 ton. Dengan penerima sekitar 3500 KK yang dilakukan prosesnya.
"Pihak bulog juga belum memberikan kepastian tapi yang jelas masyarakat berharap pendistribusian segera bisa dilakukan," ungkapya.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA - Beras Miskin (raskin) untuk masyarakat berpenghasilan rendah masyarakat Desa Sungai Asam, sampai saat ini pembagian tak jelas. Pihak desa belum mendapat kejelasan dari pihak bulog kapan pendistribusian beras bisa dilakukan.
Kepala Desa Sungai Asam, Sumardi mengatakan beberapa kali dirinya turun naik menanyakan kejelasan pergantian beras raskin tenggelam sebelumnya pada proses awal pendistribusian melaui jalur sungai di Desa Arang Limbung tanggal 10 Agustus kemarin.
"Kita masih belum dapat kejelasan juga dari pihak bulog maupun pemerintah. Apakah beras raskin yang tenggelam itu akan dapat pergantian atau dibebankan ke desa. Saya sudah coba mengurusnya ke bulog sampai disuruh minta keterangan dari Airud namun, Airud tidak memberikan karena tak berani," ujarnya, kepada Tribunpontianak, Senin (22/8/2016).
Beras raskin sebelumnya oleh pihak bulog sudah dalam tahap pengiriman namun di tengah jalan mengalami kecelakaan air. Sehingga beras raskin yang akan didistribusikan ke masyarakat Desa Sungai Asam untuk tiga bulan tak sampai. Padahal masyarakat sudah membayarnya.
"Saat ini masyarakat sudah menanyakan kembali pendistribusian beras raskin tersebut. Kita dari aparat desa tak bisa memberikan kejelasan. Hanya berusaha mengurusnya," kata Kades.
Ia menjelaskan beras yang mengalami kecelakaan air itu berjumlah sekitar 62 ton. Dengan penerima sekitar 3500 KK yang dilakukan prosesnya.
"Pihak bulog juga belum memberikan kepastian tapi yang jelas masyarakat berharap pendistribusian segera bisa dilakukan," ungkapya.
Warga Keluhkan Kualitas Beras Bulog
Senin, 22 Agustus 2016
Rimanews - Sejumlah penerima beras sejahtera atau rastra di Desa Rantau Tampang, Kecamatan Telaga Antang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah mengeluhkan kualitas beras yang buruk.
"Warga kami hanya mengeluhkan berasnya kok tidak sebagus biasanya. Saat dimasak, sebagian ada yang lengket," kata Camat Telaga Antang, Sutimin kepada Antara pada Senin (22/08/2016).
Menurut Sutimin, beras yang diterima warga bahkan terlihat menggumpal dan meleleh ketika dipanaskan.
Sementara itu, Kepala Perum Subdivisi Regional Sampit, Rusli Pisol mengatakan bahwa masalah tersebut adalah yang pertama kali diterima oleh pihaknya.
"Selama ini belum ada masalah seperti itu, makanya kami juga penasaran. Beras yang kami salurkan itu semua sama. Yang disalurkan ke kecamatan lain juga beras yang sama. Saat penyaluran tahap sebelumnya, berasnya juga itu juga," katanya.
Menurut Rusli, penyaluran beras tahap triwulan tiga ke daerah tersebut telah dilakukan dua pekan lalu, namun baru sekarang ada komplain. Dengan rentang waktu yang cukup lama, bisa saja terjadi hal yang tidak diinginkan.
Selama dalam pengawasan Bulog, Rusli menjamin kualitas beras bagus karena selalu diperiksa.
Namun, dia mengatakan pihaknya tetap berkomitmen untuk mengganti beras yang dianggap berkualitas buruk tersebut dan memeriksa sampel beras yang dikeluhkan.
Rimanews - Sejumlah penerima beras sejahtera atau rastra di Desa Rantau Tampang, Kecamatan Telaga Antang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah mengeluhkan kualitas beras yang buruk.
"Warga kami hanya mengeluhkan berasnya kok tidak sebagus biasanya. Saat dimasak, sebagian ada yang lengket," kata Camat Telaga Antang, Sutimin kepada Antara pada Senin (22/08/2016).
Menurut Sutimin, beras yang diterima warga bahkan terlihat menggumpal dan meleleh ketika dipanaskan.
Sementara itu, Kepala Perum Subdivisi Regional Sampit, Rusli Pisol mengatakan bahwa masalah tersebut adalah yang pertama kali diterima oleh pihaknya.
"Selama ini belum ada masalah seperti itu, makanya kami juga penasaran. Beras yang kami salurkan itu semua sama. Yang disalurkan ke kecamatan lain juga beras yang sama. Saat penyaluran tahap sebelumnya, berasnya juga itu juga," katanya.
Menurut Rusli, penyaluran beras tahap triwulan tiga ke daerah tersebut telah dilakukan dua pekan lalu, namun baru sekarang ada komplain. Dengan rentang waktu yang cukup lama, bisa saja terjadi hal yang tidak diinginkan.
Selama dalam pengawasan Bulog, Rusli menjamin kualitas beras bagus karena selalu diperiksa.
Namun, dia mengatakan pihaknya tetap berkomitmen untuk mengganti beras yang dianggap berkualitas buruk tersebut dan memeriksa sampel beras yang dikeluhkan.
Beras Sejahtera dari Bulog Menggumpal dan Lengket Saat Dimasak
Senin, 22 Agustus 2016
BORNEONEWS, Sampit - Sejumlah warga di Desa Rantau Tampang, Kecamatan Telaga Antang, Kabupaten Kotrawaringin Timur (Kotim), mengeluhkan beras sejahtera yang dibagikan oleh Badan Urusan Logistik (Bulog). Beras itu mereka anggap berkualitas rendah, karena saat dimasak terlihat menggumpal dan meleleh.
Camat Telaga Antang Sutimin mengatakan, beras sejahtera atau rastra yang diterima warganya sebagian terlihat berkualitas kurang baik. Bahkan tidak seperti beras Bulog biasanya yang tidak menggumpal dan meleleh.
“Saat dimasak, beras itu lengket. Biasanya tidak seperti itu, dan baru kali ini terjadi,” ujar Sutimin, Senin (22/8/2016).
Dengan adanya hal itu, Sutimin pun langsung mendatangi kantor Bulog di Jl HM Arsyad untuk mempertanyakan hal itu. Bahkan dia juga membawa contoh beras itu guna diperiksa langsung oleh pihak Bulog, sehingga mereka tahu apa yang dirasakan warganya, saat memasak beras tersebut.
Sementara Kepala Bulog Subdivisi Regional Sampit Rusli Pisol mengatakan, mereka sudah menerima laporan tersebut, dan secepatnya akan memeriksa contoh beras itu. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah beras itu mengandung bahan berbahaya, atau rusak. Namun ia mengatakan bahwa selama ini beras yang disalurkan ke seluruh Kotim sama jenisnya.
“Semua beras sama, bahkan penyaluran beras yang sebelumnya juga sama seperti yang baru-baru ini,” ungkap Rusli.
Dia mengungkapkan, selama ini belum ada permasalahan seperti yang dikatakan Camat Telaga Antang tersebut. Mereka akan segera melakukan pmeriksaan atas hal itu agar mengetahui penyebab sebenarnya yang membuat beras itu lengket, menggulung, dan juga meleleh saat dimasak.
Sementara Rusli mengatakan, ia yakin bahwa beras yang disalurkan itu sudah bagus. Mereka membeli langsung dari petani dan melalui pemeriksaan ketat sehingga beras yang ada di gudang mereka itu aman.
Sedangkan, kalau memang hal tersebut benar terjadi, maka mereka siap mengganti beras rusak tersebut. (M HAMIM/m)
http://www.borneonews.co.id/berita/38989-beras-sejahtera-dari-bulog-menggumpal-dan-lengket-saat-dimasak
BORNEONEWS, Sampit - Sejumlah warga di Desa Rantau Tampang, Kecamatan Telaga Antang, Kabupaten Kotrawaringin Timur (Kotim), mengeluhkan beras sejahtera yang dibagikan oleh Badan Urusan Logistik (Bulog). Beras itu mereka anggap berkualitas rendah, karena saat dimasak terlihat menggumpal dan meleleh.
Camat Telaga Antang Sutimin mengatakan, beras sejahtera atau rastra yang diterima warganya sebagian terlihat berkualitas kurang baik. Bahkan tidak seperti beras Bulog biasanya yang tidak menggumpal dan meleleh.
“Saat dimasak, beras itu lengket. Biasanya tidak seperti itu, dan baru kali ini terjadi,” ujar Sutimin, Senin (22/8/2016).
Dengan adanya hal itu, Sutimin pun langsung mendatangi kantor Bulog di Jl HM Arsyad untuk mempertanyakan hal itu. Bahkan dia juga membawa contoh beras itu guna diperiksa langsung oleh pihak Bulog, sehingga mereka tahu apa yang dirasakan warganya, saat memasak beras tersebut.
Sementara Kepala Bulog Subdivisi Regional Sampit Rusli Pisol mengatakan, mereka sudah menerima laporan tersebut, dan secepatnya akan memeriksa contoh beras itu. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah beras itu mengandung bahan berbahaya, atau rusak. Namun ia mengatakan bahwa selama ini beras yang disalurkan ke seluruh Kotim sama jenisnya.
“Semua beras sama, bahkan penyaluran beras yang sebelumnya juga sama seperti yang baru-baru ini,” ungkap Rusli.
Dia mengungkapkan, selama ini belum ada permasalahan seperti yang dikatakan Camat Telaga Antang tersebut. Mereka akan segera melakukan pmeriksaan atas hal itu agar mengetahui penyebab sebenarnya yang membuat beras itu lengket, menggulung, dan juga meleleh saat dimasak.
Sementara Rusli mengatakan, ia yakin bahwa beras yang disalurkan itu sudah bagus. Mereka membeli langsung dari petani dan melalui pemeriksaan ketat sehingga beras yang ada di gudang mereka itu aman.
Sedangkan, kalau memang hal tersebut benar terjadi, maka mereka siap mengganti beras rusak tersebut. (M HAMIM/m)
http://www.borneonews.co.id/berita/38989-beras-sejahtera-dari-bulog-menggumpal-dan-lengket-saat-dimasak
Senin, 22 Agustus 2016
Pemerintah tetapkan harga beli jagung Rp3.150/kg
Minggu, 21 Agustus 2016
Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah menetapkan harga pembelian jagung sebesar Rp3.150/kg di tingkat petani untuk menggairahkan semangat menanam komoditas pangan tersebut sehingga mendorong peningkatan produksi nasional.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman di Jakarta, Minggu mengatakan, penetapan harga pembelian jagung tersebut dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) yang belum lama ini ditandatangani.
"Dengan demikian tidak akan ada lagi harga beli jagung misalnya hanya Rp1.500 per kg seperti dikeluhkan para petani," ujarnya.
Selanjutnya, lanjut Amran, pemerintah akan mewajibkan Perum Bulog untuk menyerap jagung petani dengan harga beli yang telah ditetapkan sebesar Rp3.150 per kg dengan kadar air 15 persen.
Selain itu, pihaknya juga mewajibkan kepada Gabungan Pengusaha Makanan Ternak (GPMT) untuk menyerap jagung petani guna memanuhi kebutuhan bahan baku industri pakan nasional.
Sebelumnya pada Sabtu (20/8) Menteri Pertanian melakukan panen raya jagung di Desa Tengah, Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) .
Pada kesempatan itu Mentan memastikan tidak akan ada lagi impor jagung setidaknya hingga Desember 2016 dan semua kebutuhan dalam negeri harus dibeli dari petani.
Kalaupun ada impor jagung, tambahnya, dipastikan tidak merembes ke daerah-daerah sentra produksi jagung seperti NTB, Lampung, dan lainnya.
Amran mengungkapkan selama 2016 impor jagung turun hingga 60 persen dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai 3,6 juta ton. Dari kebutuhan impor jagung sebesar 2,5 juta ton tahun ini, hingga bulan lalu baru masuk sekitar 800.000 ton.
"Kami akan coba tahan impor jagung sebisa mungkin seraya memacu produksi nasional," katanya.
Menurut data Kementan kebutuhan jagung secara nasional sebesar 8 juta ton sementara produksi sekitar 7,6 juta ton.
Editor: Ruslan Burhani
http://www.antaranews.com/berita/579918/pemerintah-tetapkan-harga-beli-jagung-rp3150kg
Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah menetapkan harga pembelian jagung sebesar Rp3.150/kg di tingkat petani untuk menggairahkan semangat menanam komoditas pangan tersebut sehingga mendorong peningkatan produksi nasional.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman di Jakarta, Minggu mengatakan, penetapan harga pembelian jagung tersebut dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) yang belum lama ini ditandatangani.
"Dengan demikian tidak akan ada lagi harga beli jagung misalnya hanya Rp1.500 per kg seperti dikeluhkan para petani," ujarnya.
Selanjutnya, lanjut Amran, pemerintah akan mewajibkan Perum Bulog untuk menyerap jagung petani dengan harga beli yang telah ditetapkan sebesar Rp3.150 per kg dengan kadar air 15 persen.
Selain itu, pihaknya juga mewajibkan kepada Gabungan Pengusaha Makanan Ternak (GPMT) untuk menyerap jagung petani guna memanuhi kebutuhan bahan baku industri pakan nasional.
Sebelumnya pada Sabtu (20/8) Menteri Pertanian melakukan panen raya jagung di Desa Tengah, Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) .
Pada kesempatan itu Mentan memastikan tidak akan ada lagi impor jagung setidaknya hingga Desember 2016 dan semua kebutuhan dalam negeri harus dibeli dari petani.
Kalaupun ada impor jagung, tambahnya, dipastikan tidak merembes ke daerah-daerah sentra produksi jagung seperti NTB, Lampung, dan lainnya.
Amran mengungkapkan selama 2016 impor jagung turun hingga 60 persen dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai 3,6 juta ton. Dari kebutuhan impor jagung sebesar 2,5 juta ton tahun ini, hingga bulan lalu baru masuk sekitar 800.000 ton.
"Kami akan coba tahan impor jagung sebisa mungkin seraya memacu produksi nasional," katanya.
Menurut data Kementan kebutuhan jagung secara nasional sebesar 8 juta ton sementara produksi sekitar 7,6 juta ton.
Editor: Ruslan Burhani
http://www.antaranews.com/berita/579918/pemerintah-tetapkan-harga-beli-jagung-rp3150kg
Tim Sergab TNI Temukan Gabah Berkualitas Jelek
Minggu, 21 Agustus 2016
Pamekasan (PWINews) - Tim Serapan Gabah dari Mabes TNI menemukan sebanyak 40 ton gabah yang tersimpan di gudang mitra Bulog Sub-Divre XII Madura berkualitas jelek, atau tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah.
"Temuan adanya gabah yang tidak sesuai dengan standar ketentuan itu, saat tim melakukan inspeksi mendadak ke Gudang Bulog yang digelar tanggal 18 Agustus 2016 dan dilanjutkan hari ini," kata Pasiter Kodim 0826 Pamekasan Kapten Arh Ariman dalam rilis yang disampaikan kepada Antara di Pamekasan, Jumat.
Kala itu, Tim Serapan Gabah dari Mabes TNI yang dipimpin oleh Brigjen TNI Agus Prasetiyo didampingi Kolonel Arh Zakaria, dan Mayor Inf Hermanto serta Sertu Wisnu, berikut sejumlah personel dari Kodim 0826 Pamekasan melakukan pengecekan ke Komplek Pergudangan di Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan.
Tim tiba di di gudang Bulog Pamekasan sekitar pukul 14.20 WIB, dan bersama dengan Kepala Bulog Madura Slamet kurniawan, Kepala Gudang Bulog M Salehudin langsung meninjau stok gabah, hasil serapan Bulog Madura.
Di gudang Bulog yang terletak di Desa Larangan Tokol ini, sesuai dengan standar ketentuan.
Selanjutnya pada Jumat, rombongan Tim Segab Mabes TNI meninjau gudang gabah milik mutra rekanan Bulog di Desa Jalmak, Kecamatan Pamekasan.
"Di sana ditemukan adanya gabah yang tidak sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah," ungkap Ariman.
Ia menjelaskan, gabah yang tidak sesuai dengan standar ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah itu pada jenis kehampaan, yakni 5 persen. "Padahal ketentuannya maksimal 3 persen," terang Ariman.
Jumlah total gabah yang ditemukan tidak sesuai dengan standar ketentuan ini mencapai 40 ton.
Tim Sergab Mabes TNI langsung meminta kepada pihak Bulog Madura dan rekanan pengadaan gabah dari mitra Bulog agar gabah yang tidak sesuai dengan ketentuan itu dilakukan pembersihan, hingga memenuhi standar kehampaan, yakni 3 persen.
Gabah hasil pengadaan musim panen tahun ini yang ditemukan berkualitas jelek atau tidak sesuai dengan ketentuan itu, yang tersimpan di Gudang Tiga Anak yang terletak di Desa Laden, Kecamatan Pamekasan. (PWI/AntaraJatim.Com, 19 Agustus 2016)
http://kodim.pwipamekasan.com/2016/08/sergab-mabes-tni-temukan-gabah.html
 |
"Temuan adanya gabah yang tidak sesuai dengan standar ketentuan itu, saat tim melakukan inspeksi mendadak ke Gudang Bulog yang digelar tanggal 18 Agustus 2016 dan dilanjutkan hari ini," kata Pasiter Kodim 0826 Pamekasan Kapten Arh Ariman dalam rilis yang disampaikan kepada Antara di Pamekasan, Jumat.
Kala itu, Tim Serapan Gabah dari Mabes TNI yang dipimpin oleh Brigjen TNI Agus Prasetiyo didampingi Kolonel Arh Zakaria, dan Mayor Inf Hermanto serta Sertu Wisnu, berikut sejumlah personel dari Kodim 0826 Pamekasan melakukan pengecekan ke Komplek Pergudangan di Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan.
Tim tiba di di gudang Bulog Pamekasan sekitar pukul 14.20 WIB, dan bersama dengan Kepala Bulog Madura Slamet kurniawan, Kepala Gudang Bulog M Salehudin langsung meninjau stok gabah, hasil serapan Bulog Madura.
Di gudang Bulog yang terletak di Desa Larangan Tokol ini, sesuai dengan standar ketentuan.
Selanjutnya pada Jumat, rombongan Tim Segab Mabes TNI meninjau gudang gabah milik mutra rekanan Bulog di Desa Jalmak, Kecamatan Pamekasan.
"Di sana ditemukan adanya gabah yang tidak sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah," ungkap Ariman.
Ia menjelaskan, gabah yang tidak sesuai dengan standar ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah itu pada jenis kehampaan, yakni 5 persen. "Padahal ketentuannya maksimal 3 persen," terang Ariman.
Jumlah total gabah yang ditemukan tidak sesuai dengan standar ketentuan ini mencapai 40 ton.
Tim Sergab Mabes TNI langsung meminta kepada pihak Bulog Madura dan rekanan pengadaan gabah dari mitra Bulog agar gabah yang tidak sesuai dengan ketentuan itu dilakukan pembersihan, hingga memenuhi standar kehampaan, yakni 3 persen.
Gabah hasil pengadaan musim panen tahun ini yang ditemukan berkualitas jelek atau tidak sesuai dengan ketentuan itu, yang tersimpan di Gudang Tiga Anak yang terletak di Desa Laden, Kecamatan Pamekasan. (PWI/AntaraJatim.Com, 19 Agustus 2016)
http://kodim.pwipamekasan.com/2016/08/sergab-mabes-tni-temukan-gabah.html
Enggan Jual Beras ke Bulog, Petani Soppeng Soroti Pemerintah dan Bulog
Minggu, 21 Agustus 2016
AspirasiRakyat.Com, Soppeng - Petani yang berada di Desa Tottong, Kecamatan Donri-Donri, Soppeng, menilai peryergapan gabah/beras ke bolug masih minim.
"Setelah panen, penyerapan gabah ke bulog masih terlihat kewalahan, itupun hanya di bagian Donri-Donri, Soppeng. Jadi, gabah bisa saja rusak karena tinggal di pinggir jalan berhari-hari," kata Hawa kepada aspirasirakyat.com, Minggu (21/8/2016), malam.
Parahnya lagi, Lanjut Dia, Pemerintah Kabupaten Soppeng pun melarang para petani menjual gabah ke pedagang di luar kabupaten Soppeng bahkan malah ditahan.
"Mau diapa lagi, kita ini petani serba salah. Sebab, disimpan di pinggir jalan bisa rusak gabahnya. Nah dijual di pedagang lain kita bisa ditahan atau disandera," ungkapnya.
Padahal, pedagang di luar bisa membeli gabah/beras petani dengan harga yang jauh lebih tinggi dari HPP (Rp 3.800/kg).
"Pedagang di luar Soppeng dapat membeli gabah petani dengan harga Rp 4.000 hingga Rp 4.300 perkg gabah," tuturnya.
"Kami pun heran, petani Wajo bisa jual ke pedagang di luar wilayah Wajo tapi pemerintah Soppeng malah melarang, kenapa?," tambahnya. (*)
http://www.aspirasirakyat.com/2016/08/enggan-jual-beras-ke-bulog-petani-soppeng-soroti-pemerintah-dan-bulog.html
AspirasiRakyat.Com, Soppeng - Petani yang berada di Desa Tottong, Kecamatan Donri-Donri, Soppeng, menilai peryergapan gabah/beras ke bolug masih minim.
"Setelah panen, penyerapan gabah ke bulog masih terlihat kewalahan, itupun hanya di bagian Donri-Donri, Soppeng. Jadi, gabah bisa saja rusak karena tinggal di pinggir jalan berhari-hari," kata Hawa kepada aspirasirakyat.com, Minggu (21/8/2016), malam.
Parahnya lagi, Lanjut Dia, Pemerintah Kabupaten Soppeng pun melarang para petani menjual gabah ke pedagang di luar kabupaten Soppeng bahkan malah ditahan.
"Mau diapa lagi, kita ini petani serba salah. Sebab, disimpan di pinggir jalan bisa rusak gabahnya. Nah dijual di pedagang lain kita bisa ditahan atau disandera," ungkapnya.
Padahal, pedagang di luar bisa membeli gabah/beras petani dengan harga yang jauh lebih tinggi dari HPP (Rp 3.800/kg).
"Pedagang di luar Soppeng dapat membeli gabah petani dengan harga Rp 4.000 hingga Rp 4.300 perkg gabah," tuturnya.
"Kami pun heran, petani Wajo bisa jual ke pedagang di luar wilayah Wajo tapi pemerintah Soppeng malah melarang, kenapa?," tambahnya. (*)
http://www.aspirasirakyat.com/2016/08/enggan-jual-beras-ke-bulog-petani-soppeng-soroti-pemerintah-dan-bulog.html
Sabtu, 20 Agustus 2016
Jelang Idul Adha, BUMN Jual 158.500 Ton Gula ke Bulog
SABTU, 20 AGUSTUS 2016
TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah BUMN produsen gula menjual sedikitnya 158.500 ton hasil produksi mereka kepada Bulog untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan menjelang Idul Adha. Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau RNI Didik Prasetyo mengatakan perusahaannya menjual 50.000 ton gula kristal putih kepada Bulog.
"Harganya (jual) cukup murah, Rp10.900 per kg, karena diminta oleh Pak Jokowi agar harga di konsumen Rp12.500 per kg," katanya, Jumat, 19 Agustus 2016.
Dia menyebutkan PTPN X dan PTPN XI juga menjual 50.000 ton kepada Bulog. Sementara itu, PT Industri Gula Glenmore milik PTPN XII menjual 6.000 ton. Adapun PTPN IX hanya menjual 2.500 ton.
Pemerintah memerintahkan BUMN perkebunan untuk menjual seluruh produksi gula tahun ini kepada Bulog untuk menstabilkan harga bahan pemanis itu di tingkat konsumen. Harga gula sempat melesat ke posisi Rp16.000 per kg pertengahan tahun ini, level tertinggi sepanjang sejarah.
Adapun BUMN perkebunan menguasai 34% produksi gula nasional sebanyak 2,5 juta ton. Selebihnya merupakan milik petani tebu.
https://m.tempo.co/read/news/2016/08/20/090797426/jelang-idul-adha-bumn-jual-158-500-ton-gula-ke-bulog
TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah BUMN produsen gula menjual sedikitnya 158.500 ton hasil produksi mereka kepada Bulog untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan menjelang Idul Adha. Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau RNI Didik Prasetyo mengatakan perusahaannya menjual 50.000 ton gula kristal putih kepada Bulog.
"Harganya (jual) cukup murah, Rp10.900 per kg, karena diminta oleh Pak Jokowi agar harga di konsumen Rp12.500 per kg," katanya, Jumat, 19 Agustus 2016.
Dia menyebutkan PTPN X dan PTPN XI juga menjual 50.000 ton kepada Bulog. Sementara itu, PT Industri Gula Glenmore milik PTPN XII menjual 6.000 ton. Adapun PTPN IX hanya menjual 2.500 ton.
Pemerintah memerintahkan BUMN perkebunan untuk menjual seluruh produksi gula tahun ini kepada Bulog untuk menstabilkan harga bahan pemanis itu di tingkat konsumen. Harga gula sempat melesat ke posisi Rp16.000 per kg pertengahan tahun ini, level tertinggi sepanjang sejarah.
Adapun BUMN perkebunan menguasai 34% produksi gula nasional sebanyak 2,5 juta ton. Selebihnya merupakan milik petani tebu.
https://m.tempo.co/read/news/2016/08/20/090797426/jelang-idul-adha-bumn-jual-158-500-ton-gula-ke-bulog
Soal Raskin Ditolak Warga, Ini Penjelasan Bulog Subdivre Tangerang Raya
Jumat, 19 Agustus 2016
Terkait ditolaknya beras untuk masyarakat miskin (raskin) di tiga Kelurahan wilayah Karawaci, Kota Tangerang, Rusli Kepala Bulog Subdivre Tangerang Raya menyebut bahwa persoalan ini akan dikoordinasikan kepada pemerintah setempat.
Diakui Rusli, raskin yang dikirim ke kelurahan oleh pihaknya adalah bukan produk yang sebelumnya. Menurutnya, untuk pengiriman raskin terdahulu merupakan beras impor asal Vietnam.
Maka dari itu pihaknya bersama Pemerintah Daerah setempat akan melakukan sosialisasi terkait kualitas raskin saat ini. “Kalau waktunya kapan kita belum pastikan tetapi dalam waktu dekat kami akan melakukan pertemuan dengan pihak Pemkot Tangerang supaya nanti bisa dikoordinasikan lagi kepada pihak lurah-lurah,” ujarnya, ketika dikonfirmasi Pena Merdeka.
Harga / kilogram tidak ada yang berubah masih seperti biasa. Secara aturan tidak ada yang dilanggar karena beras yang kita pakai untuk kebutuhan raskin masih dalam ketentuan distribusi layak. Itu memang sengaja diambil dari produk lokal. Namun demikian soal kualitas raskin yang saat ini dinyatakan berbeda sejatinya menurut Rusli tidak ada yang berubah.
“Beras impor Vietnam secara kasat mata lebih putih tapi yang sekarang pun secara kualitas tidak berubah kendati secara warna lebih hitam. Ada beberapa faktor yang bisa merubah warna beras karena bisa saja secara tekhnologi dan cuaca di Vietnam berbeda dengan Indonesia,” ujar Rusli.
Mengapa kita pakai beras lokal untuk kebutuhan Raskin sekarang, karena ia mengaku bahwa saat ini sedang panen di sejumlah wilayah Tangerang Raya. Kita juga harus mengakomodir kepentingan panen para petani. Dan pemerintah pusat untuk saat ini tidak lagi membuka impor beras dari luar negeri.
Sejauh ini kebutuhan beras wilayah Tangerang Raya masih sangat cukup karena sekarang stok beras yang tersimpan di Gudang Bulog sebanyak 95 ribu ton. Stok tersebut dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 30 bulan kedepan. Sementara untuk kebutuhan dasar Raskin di wilayah Tangerang Raya kata Rusli, rata-rata mencapai 3.160 ton perbulan.
Sedangkan kebutuhan beras untuk masyarakat umum mencapai 3200 ton perbulan. Pasokan beras tersebut diperoleh Bulog dari mitra dan satgas bulog di dalam negeri. Termasuk dari wilayah Tangerang Raya. (agus)
Terkait ditolaknya beras untuk masyarakat miskin (raskin) di tiga Kelurahan wilayah Karawaci, Kota Tangerang, Rusli Kepala Bulog Subdivre Tangerang Raya menyebut bahwa persoalan ini akan dikoordinasikan kepada pemerintah setempat.
Diakui Rusli, raskin yang dikirim ke kelurahan oleh pihaknya adalah bukan produk yang sebelumnya. Menurutnya, untuk pengiriman raskin terdahulu merupakan beras impor asal Vietnam.
Maka dari itu pihaknya bersama Pemerintah Daerah setempat akan melakukan sosialisasi terkait kualitas raskin saat ini. “Kalau waktunya kapan kita belum pastikan tetapi dalam waktu dekat kami akan melakukan pertemuan dengan pihak Pemkot Tangerang supaya nanti bisa dikoordinasikan lagi kepada pihak lurah-lurah,” ujarnya, ketika dikonfirmasi Pena Merdeka.
Harga / kilogram tidak ada yang berubah masih seperti biasa. Secara aturan tidak ada yang dilanggar karena beras yang kita pakai untuk kebutuhan raskin masih dalam ketentuan distribusi layak. Itu memang sengaja diambil dari produk lokal. Namun demikian soal kualitas raskin yang saat ini dinyatakan berbeda sejatinya menurut Rusli tidak ada yang berubah.
“Beras impor Vietnam secara kasat mata lebih putih tapi yang sekarang pun secara kualitas tidak berubah kendati secara warna lebih hitam. Ada beberapa faktor yang bisa merubah warna beras karena bisa saja secara tekhnologi dan cuaca di Vietnam berbeda dengan Indonesia,” ujar Rusli.
Mengapa kita pakai beras lokal untuk kebutuhan Raskin sekarang, karena ia mengaku bahwa saat ini sedang panen di sejumlah wilayah Tangerang Raya. Kita juga harus mengakomodir kepentingan panen para petani. Dan pemerintah pusat untuk saat ini tidak lagi membuka impor beras dari luar negeri.
Sejauh ini kebutuhan beras wilayah Tangerang Raya masih sangat cukup karena sekarang stok beras yang tersimpan di Gudang Bulog sebanyak 95 ribu ton. Stok tersebut dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 30 bulan kedepan. Sementara untuk kebutuhan dasar Raskin di wilayah Tangerang Raya kata Rusli, rata-rata mencapai 3.160 ton perbulan.
Sedangkan kebutuhan beras untuk masyarakat umum mencapai 3200 ton perbulan. Pasokan beras tersebut diperoleh Bulog dari mitra dan satgas bulog di dalam negeri. Termasuk dari wilayah Tangerang Raya. (agus)
Bulog: Daging Kerbau Dipakai untuk Bahan Baku Bakso dan Sosis
Jumat, 19 Agustus 2016
Jakarta -Perum Bulog, mendapat penugasan pemerintah untuk mengimpor 10.000 ton daging kerbau beku asal India. Impor daging kerbau dilakukan agar konsumen memiliki alternatif daging dengan harga terjangkau, sehingga tak tergantung pada daging sapi yang harganya masih Rp 120.000/kg.
Menurut Direktur Pengadaan Bulog, Wahyu, konsumen daging kerbau adalah pelaku industri pengolahan makanan. Nantinya, daging yang secara bertahap mulai datang ke Pelabuhan Tanjung Priok pada 28 Agustus akan didistribusikan untuk sejumlah industri pengolahan makanan.
"Kita sudah komunikasi dengan sejumlah asosiasi. Beberapa di antaranya seperti pabrik makanan olahan sudah tertarik. Daging kerbau dipakai untuk pembuatan bakso, sosis, dan sebagainya. Kata mereka supaya bisa lebih kompetitif dengan negara tetangga," ujarnya kepada detikFinance di Jakarta, Jumat (19/8/2016).
Di luar itu, daging kerbau beku akan didistribusikan ke masyarakat lewat pedagang daging pasar, operasi pasar langsung, dan jaringan ratusan pengecer pangan Bulog yang bernama Rumah Pangan Kita (RPK) yang tersebar di Jabodetabek.
"Kemudian ke masyarakat kita sudah komunikasi dengan asosiasi pedagang daging, jadi nanti dagingnya ke pasar-pasar becek. Kita juga pakai jaringan RPK yang sudah kita buat, terakhir dengan penjualan langsung lewat operasi-operasi pasar," kata Wahyu.
Namun, Bulog belum menetapkan kepastian harga daging kerbau yang akan dijualnya nanti. Lantaran, BUMN logistik tersebut belum menyelesaikan perhitungan selisih margin penjualan yang diinginkan.
"Senin nanti kita putuskan harganya berapa. Bisa Rp 60.000/kg atau Rp 70.000/kg, kita masih melihat beberapa dokumen dan hitung-hitungannya. Hari Senin nanti kita umumkan berapa harganya," ucap Wahyu.
(hns/hns)
http://finance.detik.com/read/2016/08/19/114546/3278806/4/bulog-daging-kerbau-dipakai-untuk-bahan-baku-bakso-dan-sosis
Jakarta -Perum Bulog, mendapat penugasan pemerintah untuk mengimpor 10.000 ton daging kerbau beku asal India. Impor daging kerbau dilakukan agar konsumen memiliki alternatif daging dengan harga terjangkau, sehingga tak tergantung pada daging sapi yang harganya masih Rp 120.000/kg.
Menurut Direktur Pengadaan Bulog, Wahyu, konsumen daging kerbau adalah pelaku industri pengolahan makanan. Nantinya, daging yang secara bertahap mulai datang ke Pelabuhan Tanjung Priok pada 28 Agustus akan didistribusikan untuk sejumlah industri pengolahan makanan.
"Kita sudah komunikasi dengan sejumlah asosiasi. Beberapa di antaranya seperti pabrik makanan olahan sudah tertarik. Daging kerbau dipakai untuk pembuatan bakso, sosis, dan sebagainya. Kata mereka supaya bisa lebih kompetitif dengan negara tetangga," ujarnya kepada detikFinance di Jakarta, Jumat (19/8/2016).
Di luar itu, daging kerbau beku akan didistribusikan ke masyarakat lewat pedagang daging pasar, operasi pasar langsung, dan jaringan ratusan pengecer pangan Bulog yang bernama Rumah Pangan Kita (RPK) yang tersebar di Jabodetabek.
"Kemudian ke masyarakat kita sudah komunikasi dengan asosiasi pedagang daging, jadi nanti dagingnya ke pasar-pasar becek. Kita juga pakai jaringan RPK yang sudah kita buat, terakhir dengan penjualan langsung lewat operasi-operasi pasar," kata Wahyu.
Namun, Bulog belum menetapkan kepastian harga daging kerbau yang akan dijualnya nanti. Lantaran, BUMN logistik tersebut belum menyelesaikan perhitungan selisih margin penjualan yang diinginkan.
"Senin nanti kita putuskan harganya berapa. Bisa Rp 60.000/kg atau Rp 70.000/kg, kita masih melihat beberapa dokumen dan hitung-hitungannya. Hari Senin nanti kita umumkan berapa harganya," ucap Wahyu.
(hns/hns)
http://finance.detik.com/read/2016/08/19/114546/3278806/4/bulog-daging-kerbau-dipakai-untuk-bahan-baku-bakso-dan-sosis
Jumat, 19 Agustus 2016
Menteri BUMN Kritik Ada Kutu di Beras Bulog
Jumat, 19 Agustus 2016
JAKARTA, KOMPAS.com - Peluncuran program bantuan sosial melalui kartu keluarga sejahtera (KKS) telah dilakukan pemerintah dengan menggunakan sistem layanan perbankan yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara. Bersamaan dengan itu pemerintah juga meluncurkan elektronik warung gotong royong (e-warong), kelompok usaha bersama, program keluarga harapan.
E-warong ini merupakan layanan integrasi dari KKS dan dapat melayani penerima bantuan sosial untuk bertransaksi baik belanja kebutuhan pokok, menabung, dan penarikan tunai.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mewanti-mewanti Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog) Djarot Kusumayakti, agar Bulog mampu menyediakan pangan pokok berkualitas di e-warong tersebut.
“Harus selalu menyediakan bahan pokok dengan baik. Tidak ada lagi laporan beras-beras itu banyak kutunya,” tegas Rini di Kampung Rawa, Johar Baru, Jakarta, Kamis (18/8/2016).
Rini menambahkan, diluncurkannya program KKS melalui transaksi non-tunai, agar dana yang diberikan dapat tepat sasaran, dan dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan.
“Saya harap, akses perbankan juga bisa didapatkan oleh masyarakat, sehingga nanti mereka bisa mendapatkan KUR (Kredit Usaha Rakyat), dan bisa buka warung, dan pada akhirnya diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Dengan terintegrasinya KKS dengan e-warong masyarakat tidak perlu khawatir akan transaksi yang bisa dilakukan di e-warong.
Adapun beberapa layanan transaksi yang dapat dilakukan di e-warong diantaranya, masyarakat dapat membeli bahan pokok utama, seperti beras, gula, tepung, dan minyak goreng dengan harga subsidi. Masyarakat dapat bertransaksi baik tarik tunai atau transfer dan terakhir menabung.
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/08/19/055644026/menteri.bumn.kritik.ada.kutu.di.beras.bulog
JAKARTA, KOMPAS.com - Peluncuran program bantuan sosial melalui kartu keluarga sejahtera (KKS) telah dilakukan pemerintah dengan menggunakan sistem layanan perbankan yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara. Bersamaan dengan itu pemerintah juga meluncurkan elektronik warung gotong royong (e-warong), kelompok usaha bersama, program keluarga harapan.
E-warong ini merupakan layanan integrasi dari KKS dan dapat melayani penerima bantuan sosial untuk bertransaksi baik belanja kebutuhan pokok, menabung, dan penarikan tunai.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mewanti-mewanti Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog) Djarot Kusumayakti, agar Bulog mampu menyediakan pangan pokok berkualitas di e-warong tersebut.
“Harus selalu menyediakan bahan pokok dengan baik. Tidak ada lagi laporan beras-beras itu banyak kutunya,” tegas Rini di Kampung Rawa, Johar Baru, Jakarta, Kamis (18/8/2016).
Rini menambahkan, diluncurkannya program KKS melalui transaksi non-tunai, agar dana yang diberikan dapat tepat sasaran, dan dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan.
“Saya harap, akses perbankan juga bisa didapatkan oleh masyarakat, sehingga nanti mereka bisa mendapatkan KUR (Kredit Usaha Rakyat), dan bisa buka warung, dan pada akhirnya diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Dengan terintegrasinya KKS dengan e-warong masyarakat tidak perlu khawatir akan transaksi yang bisa dilakukan di e-warong.
Adapun beberapa layanan transaksi yang dapat dilakukan di e-warong diantaranya, masyarakat dapat membeli bahan pokok utama, seperti beras, gula, tepung, dan minyak goreng dengan harga subsidi. Masyarakat dapat bertransaksi baik tarik tunai atau transfer dan terakhir menabung.
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/08/19/055644026/menteri.bumn.kritik.ada.kutu.di.beras.bulog
Jadi Induk BUMN Pangan Bulog Anggarkan Rp20 T
Kamis, 18 August 2016
PERUM Bulog siap menjadi induk (holding) sejumlah BUMN di bidang pangan. Menurut Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti, pihaknya menganggarkan Rp20 triliun sebagai penguatan modal kerja.
“Saya kira untuk saat ini dengan program yang ada, keuangan kami masih dalam taraf aman. Sebetulnya uang itu tidak banyak, hanya butuh Rp15 triliun-Rp20 triliun. Itu sesuatu yang mudah kita cari melalui lembaga keuangan atau perbankan. Artinya tidak harus dengan membebani APBN,” ujarnya saat dihubungi, kemarin.
Menurutnya, keinginan pemerintah menstabilkan harga pangan tentu tidak bisa hanya berbasiskan regulasi. Pasalnya para pemain di pasar suka melakukan hal yang di luar kehendak dan membuat harga pangan tidak stabil. Pemerintah sadar penuh bahwa mereka mempunyai tangan melalui BUMN-BUMN untuk melakukan stabilisasi pangan.
Menurut Djarot, penggagasan holding sektor pangan oleh Kementerian BUMN disebabkan selama ini BUMN pangan bergerak sendiri-sendiri. Misalnya PT Berdikari (persero) bergerak di sektor pertanian, khususnya peternakan sapi, dan Perikanan Nusantara (Perinus) (persero) di bidang perikanan. Akibatnya, kekuatan menjadi tidak optimal, termasuk dalam pemanfaatan aset infrastruktur.
Bulog, menurut Djarot, dipilih menjadi induk karena dinilai Kementerian BUMN secara total paling siap baik dari infrastruktur, jumlah sumber daya manusia, maupun penyebarannya.
Sebelumnya, pemerintah memulai proyek percontohan pemotongan mata rantai perdagangan pangan. Pemotongan bertujuan menjaga kestabilan harga di masyarakat dan akan diuji coba di DKI.
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan program tersebut akan dilakukan dengan kerja sama dengan Perum Bulog dan PD Pasar Jaya. Perum Bulog akan ditugasi menyerap seluruh produksi petani dan kemudian menjualnya langsung ke PD Pasar Jaya.
“DKI Jakarta sudah punya sistem dengan langsung lewat PD Pasar Jaya. Makanya, kita buat kesepakatan dengan PD Pasar Jaya yang ditetapkan di DKI Jakarta. Yang dihasilkan petani, langsung diserap Bulog dan langsung ke grosir di PD Pasar Jaya,” ucap Enggartiasto di Jakarta, Senin (15/8).
PERUM Bulog siap menjadi induk (holding) sejumlah BUMN di bidang pangan. Menurut Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti, pihaknya menganggarkan Rp20 triliun sebagai penguatan modal kerja.
“Saya kira untuk saat ini dengan program yang ada, keuangan kami masih dalam taraf aman. Sebetulnya uang itu tidak banyak, hanya butuh Rp15 triliun-Rp20 triliun. Itu sesuatu yang mudah kita cari melalui lembaga keuangan atau perbankan. Artinya tidak harus dengan membebani APBN,” ujarnya saat dihubungi, kemarin.
Menurutnya, keinginan pemerintah menstabilkan harga pangan tentu tidak bisa hanya berbasiskan regulasi. Pasalnya para pemain di pasar suka melakukan hal yang di luar kehendak dan membuat harga pangan tidak stabil. Pemerintah sadar penuh bahwa mereka mempunyai tangan melalui BUMN-BUMN untuk melakukan stabilisasi pangan.
Menurut Djarot, penggagasan holding sektor pangan oleh Kementerian BUMN disebabkan selama ini BUMN pangan bergerak sendiri-sendiri. Misalnya PT Berdikari (persero) bergerak di sektor pertanian, khususnya peternakan sapi, dan Perikanan Nusantara (Perinus) (persero) di bidang perikanan. Akibatnya, kekuatan menjadi tidak optimal, termasuk dalam pemanfaatan aset infrastruktur.
Bulog, menurut Djarot, dipilih menjadi induk karena dinilai Kementerian BUMN secara total paling siap baik dari infrastruktur, jumlah sumber daya manusia, maupun penyebarannya.
Sebelumnya, pemerintah memulai proyek percontohan pemotongan mata rantai perdagangan pangan. Pemotongan bertujuan menjaga kestabilan harga di masyarakat dan akan diuji coba di DKI.
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan program tersebut akan dilakukan dengan kerja sama dengan Perum Bulog dan PD Pasar Jaya. Perum Bulog akan ditugasi menyerap seluruh produksi petani dan kemudian menjualnya langsung ke PD Pasar Jaya.
“DKI Jakarta sudah punya sistem dengan langsung lewat PD Pasar Jaya. Makanya, kita buat kesepakatan dengan PD Pasar Jaya yang ditetapkan di DKI Jakarta. Yang dihasilkan petani, langsung diserap Bulog dan langsung ke grosir di PD Pasar Jaya,” ucap Enggartiasto di Jakarta, Senin (15/8).
Hingga 17 Agustus, Bulog Serap 2,1 Juta Ton Beras
Kamis, 18 Agustus 2016
Jakarta -Hingga 17 Agustus 2016, Perum Bulog telah menyerap 2,1 juta ton beras. Demikian disampaikan Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti.
"Sampai kemarin (17/8/2016), serapan beras kita sudah sekitar 2,1 juta ton. Dari rencana sampai akhir tahun sebesar 3,2 juta ton setara beras," kata dia ditemui di Kampung Rawa, Jakarta, Kamis (18/8/2016).
Pada musim panen raya kemarin, Djarot mengatakan, serapan beras petani bahkan melebihi target yang dicanangkan pemerintah.
"Kontribusi panen raya kemarin sekitar 1,9 juta ton," jelas dia
Ke depan, Djarot menambahkan, Bulog optimistis dapat meningkatkan serapan beras nasional. Hal ini sejalan dengan rencana pembentukan holding BUMN sektor pangan.
Ia menambahkan pembahasan holding pangan ini memang belum tuntas. "Tapi intinya kalau ditanya apakah bulog siap? Kami jawab kami siap," sambung dia.
Selain itu, dengan adanya holding akan membuat sebuah sinergi di BUMN sektor pangan. "Itu membuat optimalisasi seluruh infrastruktur yang dimiliki. Dengan adanya optimalisasi ini akan membuat kita mampu melaksanakan tugas. Memastikan ketersediaan, penyebaran atau keterjangkauan dan pada akhirnya akan menciptakan kestabilan harga pangan," tandas dia.
(dna/hns)
http://finance.detik.com/read/2016/08/18/204119/3278488/4/hingga-17-agustus-bulog-serap-21-juta-ton-beras
Jakarta -Hingga 17 Agustus 2016, Perum Bulog telah menyerap 2,1 juta ton beras. Demikian disampaikan Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti.
"Sampai kemarin (17/8/2016), serapan beras kita sudah sekitar 2,1 juta ton. Dari rencana sampai akhir tahun sebesar 3,2 juta ton setara beras," kata dia ditemui di Kampung Rawa, Jakarta, Kamis (18/8/2016).
Pada musim panen raya kemarin, Djarot mengatakan, serapan beras petani bahkan melebihi target yang dicanangkan pemerintah.
"Kontribusi panen raya kemarin sekitar 1,9 juta ton," jelas dia
Ke depan, Djarot menambahkan, Bulog optimistis dapat meningkatkan serapan beras nasional. Hal ini sejalan dengan rencana pembentukan holding BUMN sektor pangan.
Ia menambahkan pembahasan holding pangan ini memang belum tuntas. "Tapi intinya kalau ditanya apakah bulog siap? Kami jawab kami siap," sambung dia.
Selain itu, dengan adanya holding akan membuat sebuah sinergi di BUMN sektor pangan. "Itu membuat optimalisasi seluruh infrastruktur yang dimiliki. Dengan adanya optimalisasi ini akan membuat kita mampu melaksanakan tugas. Memastikan ketersediaan, penyebaran atau keterjangkauan dan pada akhirnya akan menciptakan kestabilan harga pangan," tandas dia.
(dna/hns)
http://finance.detik.com/read/2016/08/18/204119/3278488/4/hingga-17-agustus-bulog-serap-21-juta-ton-beras
Kamis, 18 Agustus 2016
KPPU: Besaran intervensi harga pangan harus wajar
Rabu, 17 Agustus 2016
JAKARTA. Kebijakan pemerintah untuk melakukan intervensi harga kebutuhan pokok mendapat dukungan dari Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU). KPPU menilai, penerapan batas bawah untuk pembelian produk pangan prokok dan batas atas untuk harga ditingkat konsumen sebagai bentuk insentif bagi petani maupun konsumen.
Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Syarkawi Rauf mengatakan, intervensi harga yang dilakukan pemerintah untuk melindungi petani dan konsumen tersebut tidak ada persoalan. Meski demikian, perlu ada kajian yang matang agar penetapan harga itu tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat.
Momentum ini juga seharusnya menjadi waktu yang tepat untuk memberdayakan Badan Urusan Logistik (Bulog). Pemerintah harus memberikan kewenangan yang besar terhadap Bulog dalam menyerap produk pertanian dan peternakan yang dihasilkan di dalam negeri.
"Bulog harus dioptimalkan. Bulog merupakan institusi yang bagus karena memiliki gudang banyak dan tersebar di Indonesia," kata Syarkawi, Minggu (17/8). Oleh karena itu, perlu dukungan pendanaan yang diperkuat agar dapat berjalan dengan baik.
Sementara itu, Komisioner KPPU, Muhammad Nawir Messi mengatakan, Perlu ada kajian yang lebih mendalam sebelum intervensi harga ini dilakukan. Apa lagi, proses produksi hasil pangan di masing-masing wilayah berbeda.
Menurut Nawir solusi yang dapat dilakukan pemerintah saat ini adalah mengevaluasi kebijakan yang ada mulai dari kebijakan di pusat hingga distribusi. Selama kebijakan impor masih dilakukan menggunakan mekanisme kuota alokasi maka penurunan harga pangan tidak akan terjadi.
Nawir mengusulkan, pemerintah harus terbuka. Tidak perlu lagi ada batasan jumlah impor, namun untuk melindungi petani atau penternak dalam negeri pemerintah harus tetap mengenakan bea masuk (BM) atas produk impor tersebut.
Dari pendapatan BM tersebut, negara mendapat pemasukan yang dapat dimanfaatkan untuk mensejahterakan petani atau peternak dalam negeri. "Melibatkan kajian-kajian akademis, melihat realitas lapangan," kata Nawir.
Sebelumnya, intervensi harga pangan ini akan dimulai di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Untuk tahap awal ini, komoditas yang akan diatur tersebut adalah beras, daging sapi, gula dan bawang.
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, kebijakan ini melibatkan Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai off taker atau jaminan penyerap produksi petani. Sementara dalam penjualannya, akan dikerjasamakan dengan PD Pasar Jaya.
Kebijakan tersebut diyakini akan memotong rantai pasokan yang selama ini terlalu panjang. Adanya intervensi harga bahan pangan ini petani akan terlindungi. Petani maupun peternak akan mendapatkan harga yang wajar sehingga tidak terpengaruh oleh kondisi panen.
Pemerintah menargetkan dalam satu pekan mendatang formula perhitungan harga itu rampung dan dapat segera diterapkan. Payung hukum dari kebijakan ini dapat berupa Instruksi Presiden (Inpres) maupun Peraturan Menteri (Permen).
http://m.kontan.co.id/news/kppu-besaran-intervensi-harga-pangan-harus-wajar
JAKARTA. Kebijakan pemerintah untuk melakukan intervensi harga kebutuhan pokok mendapat dukungan dari Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU). KPPU menilai, penerapan batas bawah untuk pembelian produk pangan prokok dan batas atas untuk harga ditingkat konsumen sebagai bentuk insentif bagi petani maupun konsumen.
Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Syarkawi Rauf mengatakan, intervensi harga yang dilakukan pemerintah untuk melindungi petani dan konsumen tersebut tidak ada persoalan. Meski demikian, perlu ada kajian yang matang agar penetapan harga itu tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat.
Momentum ini juga seharusnya menjadi waktu yang tepat untuk memberdayakan Badan Urusan Logistik (Bulog). Pemerintah harus memberikan kewenangan yang besar terhadap Bulog dalam menyerap produk pertanian dan peternakan yang dihasilkan di dalam negeri.
"Bulog harus dioptimalkan. Bulog merupakan institusi yang bagus karena memiliki gudang banyak dan tersebar di Indonesia," kata Syarkawi, Minggu (17/8). Oleh karena itu, perlu dukungan pendanaan yang diperkuat agar dapat berjalan dengan baik.
Sementara itu, Komisioner KPPU, Muhammad Nawir Messi mengatakan, Perlu ada kajian yang lebih mendalam sebelum intervensi harga ini dilakukan. Apa lagi, proses produksi hasil pangan di masing-masing wilayah berbeda.
Menurut Nawir solusi yang dapat dilakukan pemerintah saat ini adalah mengevaluasi kebijakan yang ada mulai dari kebijakan di pusat hingga distribusi. Selama kebijakan impor masih dilakukan menggunakan mekanisme kuota alokasi maka penurunan harga pangan tidak akan terjadi.
Nawir mengusulkan, pemerintah harus terbuka. Tidak perlu lagi ada batasan jumlah impor, namun untuk melindungi petani atau penternak dalam negeri pemerintah harus tetap mengenakan bea masuk (BM) atas produk impor tersebut.
Dari pendapatan BM tersebut, negara mendapat pemasukan yang dapat dimanfaatkan untuk mensejahterakan petani atau peternak dalam negeri. "Melibatkan kajian-kajian akademis, melihat realitas lapangan," kata Nawir.
Sebelumnya, intervensi harga pangan ini akan dimulai di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Untuk tahap awal ini, komoditas yang akan diatur tersebut adalah beras, daging sapi, gula dan bawang.
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, kebijakan ini melibatkan Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai off taker atau jaminan penyerap produksi petani. Sementara dalam penjualannya, akan dikerjasamakan dengan PD Pasar Jaya.
Kebijakan tersebut diyakini akan memotong rantai pasokan yang selama ini terlalu panjang. Adanya intervensi harga bahan pangan ini petani akan terlindungi. Petani maupun peternak akan mendapatkan harga yang wajar sehingga tidak terpengaruh oleh kondisi panen.
Pemerintah menargetkan dalam satu pekan mendatang formula perhitungan harga itu rampung dan dapat segera diterapkan. Payung hukum dari kebijakan ini dapat berupa Instruksi Presiden (Inpres) maupun Peraturan Menteri (Permen).
http://m.kontan.co.id/news/kppu-besaran-intervensi-harga-pangan-harus-wajar
Bulog: Realisasi pengadaan gabah dua ribu ton
Rabu, 17 Agustus 2016
Banda Aceh (ANTARA Aceh) - Perum Bulog Divisi Regional (Divre) Aceh menyatakan realiasi pengadaan gabah di provinsi itu hingga pertengahan Agustus tahun 2016 sebanyak 2.037 ton atau lebih besar dari serapan dalam realiasi gabah sepuluh tahun terakhir.
"Perum Bulog sebagai penyangga stok tetap terus melaksanakan tugasnya untuk meningkatkan pengadaan beras atau gabah," kata Kepala Divre Bulog Aceh Achmad Ma'mun di Aceh Besar, Selasa.
Di sela-sela kunjungan Aster Kasdam Iskandar Muda, Kolonel Inf Nefra Firdaus ke penggilingan padi Metuah Baro, Aceh Besar, yang merupakan salah satu mitra Perum Bulog Divre Aceh, Achmad mengatakan Bulog terus melaksanakan pengadaan beras dan menyerap gabah di sekitar Aceh Besar dan daerah lainnya.
"Kita terus bekerja optimal dalam rangka memenuhi target pengadaan beras dan gabah yang telah ditetapkan sebanyak 60.500 ton setara beras melalui mitra Bulog dan Satgas di lapangan," katanya.
Menurut dia, realiasasi pengadaan gabah Divre Aceh baik untuk komersil dan PSO hingga 14 Agustus 2016 itu telah mencapai 2.037 ton dan jumlah tersebut akan terus bertambah nantinya.
"Kami optimistis dengan masa panen yang masih ada ke depan, pengadaan beras dan gabah akan terus meningkat guna memenuhi kebutuhan beras di Bulog," katanya.
Aster Kasdam Iskandar Muda, Kolonel Inf Nefra Firdaus mengatakan kunjungannya ke salah satu mitra Bulog tersebut merupakan bagian dari meninjau serapan gabah dari petani dan bagian kerja sama dengan perusahaan plat merah tersebut.
"TNI telah melakukan kerja sama dalam upaya khusus swasembada pangan dan hasil akhirnya berada pada poduksi yang nantinya dapat diserap oleh Bulog," katanya.
Ia mengatakan pihaknya terus melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik dalam pelaksanaan di lapangan guna menyukseskan program kerja sama khusus swasembada pangan tersebut.
"Salah satu upaya yang dilakukan itu nantinya agar serapan gabah tersebut mampu memenuhi kebutuhan masing-masing daerah dan bisa melebihi dari target yang diharapkan," katanya.
Dalam mendukung program tersebut pihaknya mengerahkan seluruh Babinsa di Koramil, Kodim dan Korem untuk bersama-sama dalam mengejar target luas tanam pada tahun 2016 dapat tercapai.
Banda Aceh (ANTARA Aceh) - Perum Bulog Divisi Regional (Divre) Aceh menyatakan realiasi pengadaan gabah di provinsi itu hingga pertengahan Agustus tahun 2016 sebanyak 2.037 ton atau lebih besar dari serapan dalam realiasi gabah sepuluh tahun terakhir.
"Perum Bulog sebagai penyangga stok tetap terus melaksanakan tugasnya untuk meningkatkan pengadaan beras atau gabah," kata Kepala Divre Bulog Aceh Achmad Ma'mun di Aceh Besar, Selasa.
Di sela-sela kunjungan Aster Kasdam Iskandar Muda, Kolonel Inf Nefra Firdaus ke penggilingan padi Metuah Baro, Aceh Besar, yang merupakan salah satu mitra Perum Bulog Divre Aceh, Achmad mengatakan Bulog terus melaksanakan pengadaan beras dan menyerap gabah di sekitar Aceh Besar dan daerah lainnya.
"Kita terus bekerja optimal dalam rangka memenuhi target pengadaan beras dan gabah yang telah ditetapkan sebanyak 60.500 ton setara beras melalui mitra Bulog dan Satgas di lapangan," katanya.
Menurut dia, realiasasi pengadaan gabah Divre Aceh baik untuk komersil dan PSO hingga 14 Agustus 2016 itu telah mencapai 2.037 ton dan jumlah tersebut akan terus bertambah nantinya.
"Kami optimistis dengan masa panen yang masih ada ke depan, pengadaan beras dan gabah akan terus meningkat guna memenuhi kebutuhan beras di Bulog," katanya.
Aster Kasdam Iskandar Muda, Kolonel Inf Nefra Firdaus mengatakan kunjungannya ke salah satu mitra Bulog tersebut merupakan bagian dari meninjau serapan gabah dari petani dan bagian kerja sama dengan perusahaan plat merah tersebut.
"TNI telah melakukan kerja sama dalam upaya khusus swasembada pangan dan hasil akhirnya berada pada poduksi yang nantinya dapat diserap oleh Bulog," katanya.
Ia mengatakan pihaknya terus melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik dalam pelaksanaan di lapangan guna menyukseskan program kerja sama khusus swasembada pangan tersebut.
"Salah satu upaya yang dilakukan itu nantinya agar serapan gabah tersebut mampu memenuhi kebutuhan masing-masing daerah dan bisa melebihi dari target yang diharapkan," katanya.
Dalam mendukung program tersebut pihaknya mengerahkan seluruh Babinsa di Koramil, Kodim dan Korem untuk bersama-sama dalam mengejar target luas tanam pada tahun 2016 dapat tercapai.
Bulog Impor 1.500 Ton Bibit Bawang dari Vietnam dan Filipina
Rabu,17 Agustus 2016
Liputan6.com, Brebes - Pemerintah melalui Perum Bulog mengimpor bibit bawang merah impor asal Vietnam dan Filipina. Bibit bawang tersebut dilakukan untuk menstabilkan harga bibit lokal yang kini melonjak antara Rp 45 ribu-Rp 50 ribu per kilogram (kg).
Bibit bawang impor berkualitas itu oleh Bulog dijual melalui program pasar murah bibit bawang sentra-sentra bawang di Indonesia. Di Brebes, pasar murah bibit bawang itu digelar di lapak bawang Klampok Brebes Jateng, Rabu (17/8/2016).
Sementara bibit impor yang didatangkan dari Vietnam dan Filipina tersebut dijual ke petani hanya dengan harga Rp 30 ribu per kg. Adapun alokasi bawang impor tersebut disebar ke berbagai daerah sentra bawang di Indonesia. Di Brebes, sekitar 200 ton bibit bawang telah dipasarkan kepada petani.
Penjualan pasar murah bibit bawang tersebut dihadiri langsung Dirjen Perbenihan Hortikultura, Kementerian Pertanian serta pejabat Bulog hingga pelaku bisnis bawang di Brebes. Dalam pasar murah bibit bawang itu, Petani dibatasi pembelian maksimal 1 ton dengan harga Rp 30 juta.
"Untuk memberikan harga bibit bawang terjangkau pemerintah melalui Bulog mengimpor benih bawang merah. Dengan cara ini diharapkan produksi bawang merah terus bergairah dan harga bawang merah turun sampai ke Rp 25 ribu sesuai permintaan Pak Presiden Jokowi," ucap Dirjen Perbenihan, Kementerian Pertanian, Sri Wijayanti.
Ia menerangkan, dari 1.500 ton bibit bawang impor, baru 900 ton yang sudah dipasarkan ke sentra bawang merah di Indonesia. Sedangkan sisanya ditargetkan akan selesai tersebar pada Oktober 2016.
"Total bibit impor memang 1.500 ton yang didatangkan, tapi berasal dari dua negara yakni, 1.000 ton dari Vietnam dan sisanya berasal dari Filipina. Untuk target penyerapan bibit bawang impor ini hingga Oktober," sambung dia.
Pihaknya menjelaskan, pemerintah sebetulnya sudah membina para penangkar bawang untuk menyediakan benih. Namun karena benih berbentuk umbi, juga tergantung dengan harga bawang konsumsi sehingga harganya ikut mahal.
"Kedepan kita akan kembangkan benih dari biji. Dipisahkan dengan bawang konsumsi sehingga harganya bisa lebih murah lagi," papar dia.
Masuk Brebes
Sementara itu, Kepala Divisi Penjualan Bulog Pusat, Ermin Tora mengaku untuk tahun 2016 ini pemerintah sudah merencanakan untuk mendatangkan bibit impor dari luar negeri sebanyak 1.500 ton.
Namun untuk tahap pertama ini baru terealisasi 900 ton. Bawang tersebut sudah disebar di berbagai daerah, antara lain sejumlah sentra bawang merah di NTB, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan lain sebagainya.
Ia menyampaikan, dengan harga bibit relatif murah, yakni Rp 30 ribu diharapkan petani bisa lebih bergairah dalam memproduksi bawang merah karena biaya produksi lebih efisien.
"Untuk di Brebes sudah terjual 200 ton dari 900 ton, ini kita bantu pemerintah biar harganya nanti saat panen harapannya bisa dibawah Rp 15 ribu, produksinya melimpah dan kita bisa ekspor," ucap Ermin Tora.
Ia mengklaim, kualitas bibit bawang impor ini hampir sama dengan bibit lokal yang biasa ditanam petani di Brebes. Demikian pula hasil produksinya juga tidak jauh berbeda.
"Kualitas dan hasil produksi panenya hampir sama dengan bibit bawang lokal Brebes. Apalagi kan petani disini pernah menggunakan bibit bawang impor dari Vietnam dan hasilnya sama saja dengan penggunaan bibit lokal," tutur dia.
Sedangkan pola distribusi penjual bibit bawang murah impor berkualitas, lanjut dia, setiap petani hanya dibolehkan membeli bibit 1 ton dengan harga Rp 30 juta.
"Jadi satu petani kita batasi pembelianya, maksimal 1 ton. Kalau lebih dari itu tidak kita berikan karena dikhawatirkan jika diborong oleh beberapa petani saja dan kemudian untuk dijual kembali," Ermin menandaskan. (Fajar Eko Nugroho/Ndw)
Liputan6.com, Brebes - Pemerintah melalui Perum Bulog mengimpor bibit bawang merah impor asal Vietnam dan Filipina. Bibit bawang tersebut dilakukan untuk menstabilkan harga bibit lokal yang kini melonjak antara Rp 45 ribu-Rp 50 ribu per kilogram (kg).
Bibit bawang impor berkualitas itu oleh Bulog dijual melalui program pasar murah bibit bawang sentra-sentra bawang di Indonesia. Di Brebes, pasar murah bibit bawang itu digelar di lapak bawang Klampok Brebes Jateng, Rabu (17/8/2016).
Sementara bibit impor yang didatangkan dari Vietnam dan Filipina tersebut dijual ke petani hanya dengan harga Rp 30 ribu per kg. Adapun alokasi bawang impor tersebut disebar ke berbagai daerah sentra bawang di Indonesia. Di Brebes, sekitar 200 ton bibit bawang telah dipasarkan kepada petani.
Penjualan pasar murah bibit bawang tersebut dihadiri langsung Dirjen Perbenihan Hortikultura, Kementerian Pertanian serta pejabat Bulog hingga pelaku bisnis bawang di Brebes. Dalam pasar murah bibit bawang itu, Petani dibatasi pembelian maksimal 1 ton dengan harga Rp 30 juta.
"Untuk memberikan harga bibit bawang terjangkau pemerintah melalui Bulog mengimpor benih bawang merah. Dengan cara ini diharapkan produksi bawang merah terus bergairah dan harga bawang merah turun sampai ke Rp 25 ribu sesuai permintaan Pak Presiden Jokowi," ucap Dirjen Perbenihan, Kementerian Pertanian, Sri Wijayanti.
Ia menerangkan, dari 1.500 ton bibit bawang impor, baru 900 ton yang sudah dipasarkan ke sentra bawang merah di Indonesia. Sedangkan sisanya ditargetkan akan selesai tersebar pada Oktober 2016.
"Total bibit impor memang 1.500 ton yang didatangkan, tapi berasal dari dua negara yakni, 1.000 ton dari Vietnam dan sisanya berasal dari Filipina. Untuk target penyerapan bibit bawang impor ini hingga Oktober," sambung dia.
Pihaknya menjelaskan, pemerintah sebetulnya sudah membina para penangkar bawang untuk menyediakan benih. Namun karena benih berbentuk umbi, juga tergantung dengan harga bawang konsumsi sehingga harganya ikut mahal.
"Kedepan kita akan kembangkan benih dari biji. Dipisahkan dengan bawang konsumsi sehingga harganya bisa lebih murah lagi," papar dia.
Masuk Brebes
Sementara itu, Kepala Divisi Penjualan Bulog Pusat, Ermin Tora mengaku untuk tahun 2016 ini pemerintah sudah merencanakan untuk mendatangkan bibit impor dari luar negeri sebanyak 1.500 ton.
Namun untuk tahap pertama ini baru terealisasi 900 ton. Bawang tersebut sudah disebar di berbagai daerah, antara lain sejumlah sentra bawang merah di NTB, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan lain sebagainya.
Ia menyampaikan, dengan harga bibit relatif murah, yakni Rp 30 ribu diharapkan petani bisa lebih bergairah dalam memproduksi bawang merah karena biaya produksi lebih efisien.
"Untuk di Brebes sudah terjual 200 ton dari 900 ton, ini kita bantu pemerintah biar harganya nanti saat panen harapannya bisa dibawah Rp 15 ribu, produksinya melimpah dan kita bisa ekspor," ucap Ermin Tora.
Ia mengklaim, kualitas bibit bawang impor ini hampir sama dengan bibit lokal yang biasa ditanam petani di Brebes. Demikian pula hasil produksinya juga tidak jauh berbeda.
"Kualitas dan hasil produksi panenya hampir sama dengan bibit bawang lokal Brebes. Apalagi kan petani disini pernah menggunakan bibit bawang impor dari Vietnam dan hasilnya sama saja dengan penggunaan bibit lokal," tutur dia.
Sedangkan pola distribusi penjual bibit bawang murah impor berkualitas, lanjut dia, setiap petani hanya dibolehkan membeli bibit 1 ton dengan harga Rp 30 juta.
"Jadi satu petani kita batasi pembelianya, maksimal 1 ton. Kalau lebih dari itu tidak kita berikan karena dikhawatirkan jika diborong oleh beberapa petani saja dan kemudian untuk dijual kembali," Ermin menandaskan. (Fajar Eko Nugroho/Ndw)
Selasa, 16 Agustus 2016
Perum Bulog Akan Kendalikan Harga Jagung
Selasa, 16 Agustus 2016
Bisnis.com, GORONTALO - Kementerian Pertanian (Kementan) mengatakan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog) akan mengendalikan harga jagung di pasaran.
"Untuk melindungi petani, Presiden telah mengeluarkan surat keputusan tentang penunjukan Bulog sebagai pengendali bahan pokok seperti beras, jagung dan kedelai," kata Direktur Pakan Ternak (PKH) kementan, Nasrullah, saat menggelar dialog dengan petani jagung Gorontalo, Selasa (16/8/2016).
Dijelaskanya, jagung untuk produksi nasional 80 persen digunakan untuk pakan ternak dan 20 persen untuk lainya, dimana ada sekitar 60 indusri pakan ternak tersebar di seluruh Indonesia yang siap membelinya.
Jika ada harga jagung di bawah harga yang telah ditetapkan Kementrian Perdagangan yaitu Rp3.150/kilogram dengan ketentuan kadar air 15 persen, silahkan langsung hubungi Bulog Gorontalo dan akan langsung dibeli.
"Secara regulasi pemerintah sangat memperhatikan petani dan Gorontalo ikon adalah jagung, jadi kalau ada sedikit masalah komoditi itu di Gorontalo akan berdampak secara nasional," jelasnya.
Pada dasarnya jagung adalah tanaman pilihan, begitu harga turun maka mereka langsung berhenti bertani, beda dengan padi, kalau harga turun mereka tetap bertanam paling tidak, untuk mereka konsumsi sendiri.
Ia menambahkan, alangkah ironisnya kalau ada daerah seperti Gorontalo dengan lahan yang cukup luas, dengan produksi yang tinggi dan petani yang bergairah untuk menanam, sementara masih harus impor jagung.
"Presiden Jokowi sangat kesal, Indonesia yang cukup luas, sementara harus impor jagung," jelas Nasrullah.
Untuk menjawab pemerintah harus impor jagung atau tidak, berada di tangan kita semua, terutama para petani di Gorontalo.
"Dan ini jadi komitmen pemerintah, seperti yang disampaikan Menteri Pertanian saat bertemu dengan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie beberapa waktu lalu," katanya.
http://industri.bisnis.com/read/20160816/99/575555/perum-bulog-akan-kendalikan-harga-jagung
Bisnis.com, GORONTALO - Kementerian Pertanian (Kementan) mengatakan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog) akan mengendalikan harga jagung di pasaran.
"Untuk melindungi petani, Presiden telah mengeluarkan surat keputusan tentang penunjukan Bulog sebagai pengendali bahan pokok seperti beras, jagung dan kedelai," kata Direktur Pakan Ternak (PKH) kementan, Nasrullah, saat menggelar dialog dengan petani jagung Gorontalo, Selasa (16/8/2016).
Dijelaskanya, jagung untuk produksi nasional 80 persen digunakan untuk pakan ternak dan 20 persen untuk lainya, dimana ada sekitar 60 indusri pakan ternak tersebar di seluruh Indonesia yang siap membelinya.
Jika ada harga jagung di bawah harga yang telah ditetapkan Kementrian Perdagangan yaitu Rp3.150/kilogram dengan ketentuan kadar air 15 persen, silahkan langsung hubungi Bulog Gorontalo dan akan langsung dibeli.
"Secara regulasi pemerintah sangat memperhatikan petani dan Gorontalo ikon adalah jagung, jadi kalau ada sedikit masalah komoditi itu di Gorontalo akan berdampak secara nasional," jelasnya.
Pada dasarnya jagung adalah tanaman pilihan, begitu harga turun maka mereka langsung berhenti bertani, beda dengan padi, kalau harga turun mereka tetap bertanam paling tidak, untuk mereka konsumsi sendiri.
Ia menambahkan, alangkah ironisnya kalau ada daerah seperti Gorontalo dengan lahan yang cukup luas, dengan produksi yang tinggi dan petani yang bergairah untuk menanam, sementara masih harus impor jagung.
"Presiden Jokowi sangat kesal, Indonesia yang cukup luas, sementara harus impor jagung," jelas Nasrullah.
Untuk menjawab pemerintah harus impor jagung atau tidak, berada di tangan kita semua, terutama para petani di Gorontalo.
"Dan ini jadi komitmen pemerintah, seperti yang disampaikan Menteri Pertanian saat bertemu dengan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie beberapa waktu lalu," katanya.
http://industri.bisnis.com/read/20160816/99/575555/perum-bulog-akan-kendalikan-harga-jagung
Mendag Enggar: Bulog Jadi Tengkulaknya Pemerintah
Selasa, 16 Agustus 2016
INILAHCOM, Jakarta - Demi mengamankan pasokan beras, serta mensejaterakan petani, Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita bilang, Perum Bulog harus berlaku sebagai tengkulaknya pemerintah.
Hal ini menyusul fakta jika Perum Bulog selalu dikalahkan oleh tengkulak (middle man) ketika menyerap gabah milik petani. Mendag Enggar mengakui, jika keberadaan tengkulak memang dibutuhkan oleh petani, ketika sistem perbankan tidak bisa menjangkau mereka.
"Tengkulak ini satu kegiatan yang dibutuhkan oleh rakyat sebenarnya, manakala sistem perbankan tidak masuk," ujar Mendag Enggar di Kantornya, Jakarta, Senin (15/8/2016).
Politisi Nasdem ini menjelaskan, manakala petani butuh uang, para tengkulak ini memberikan utang tanpa jaminan apapun. Petani mau saja meski bunga pinjaman cukup tinggi. Ini terjadi lantaran petani enggan berurusan dengan bank dengan bermacam alasan.
"Di pasar rakyat, bunga itu bisa 5 persen per setengah hari. Tinggi memang tapi mereka butuh. Petani mau kredit ke bank, rumit sekaliu. Perlu ukur tanah, ditanya sertifikatnya, rumahnya difoto," jelasnya.
Maka itu, Mendag Enggar berjanji akan berbicara dengan perbankan dan juga Perum Bulog sebagai off takernya. "Jadi Bulog akan menjadi tengkulak. Kita tugaskan bulog menjadi tengkulak. Tengkulak pemerintah. Jadi membantu dan uangnya dari mana? Di situlah bank masuk," tandas dia. [ipe]
http://ekonomi.inilah.com/read/detail/2317428/mendag-enggar-bulog-jadi-tengkulaknya-pemerintah
INILAHCOM, Jakarta - Demi mengamankan pasokan beras, serta mensejaterakan petani, Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita bilang, Perum Bulog harus berlaku sebagai tengkulaknya pemerintah.
Hal ini menyusul fakta jika Perum Bulog selalu dikalahkan oleh tengkulak (middle man) ketika menyerap gabah milik petani. Mendag Enggar mengakui, jika keberadaan tengkulak memang dibutuhkan oleh petani, ketika sistem perbankan tidak bisa menjangkau mereka.
"Tengkulak ini satu kegiatan yang dibutuhkan oleh rakyat sebenarnya, manakala sistem perbankan tidak masuk," ujar Mendag Enggar di Kantornya, Jakarta, Senin (15/8/2016).
Politisi Nasdem ini menjelaskan, manakala petani butuh uang, para tengkulak ini memberikan utang tanpa jaminan apapun. Petani mau saja meski bunga pinjaman cukup tinggi. Ini terjadi lantaran petani enggan berurusan dengan bank dengan bermacam alasan.
"Di pasar rakyat, bunga itu bisa 5 persen per setengah hari. Tinggi memang tapi mereka butuh. Petani mau kredit ke bank, rumit sekaliu. Perlu ukur tanah, ditanya sertifikatnya, rumahnya difoto," jelasnya.
Maka itu, Mendag Enggar berjanji akan berbicara dengan perbankan dan juga Perum Bulog sebagai off takernya. "Jadi Bulog akan menjadi tengkulak. Kita tugaskan bulog menjadi tengkulak. Tengkulak pemerintah. Jadi membantu dan uangnya dari mana? Di situlah bank masuk," tandas dia. [ipe]
http://ekonomi.inilah.com/read/detail/2317428/mendag-enggar-bulog-jadi-tengkulaknya-pemerintah
Ahok Beberkan Alasan Pedagang Tolak Pasokan Pangan dari Bulog
Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Ahok menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Pertemuan ini membahas harga pangan yang menjadi perhatian pemerintah saat ini.
Gubernur bernama lengkap Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, sebelumnya Menko Perekonomian Darmin Nasution mengeluhkan pasar di Jakarta yang banyak menolak pasokan pangan dari daerah yang bukan langganan. Hal ini pula yang dijelaskan Ahok kepada Presiden Jokowi.
"Makanya kita lapor. Sebenarnya bukan pasar yang menolak, pedagang yang tidak mau. Mereka mengibaratkan Bulog dateng itu kayak PKL jualan di lapak gitu lho. Makanya disuruh pergi," kata Ahok di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/8/2016).
Sebelum menemui Presiden, Ahok sudah lebih dulu bertemu dengan Menteri Pertahanan, Menteri Perdagangan, dan Kepala Bulog untuk membahas hal ini. Dari pembicaraan itu, akhirnya ditemukan solusi dengan pola baru yang akan dilaksanakan.
Mantan Bupati Belitung Timur itu menjelaskan, nantinya bahan pangan baik dari Mentan dan Bulog dijual langsung ke pedagang di pasar. Pemerintah kemudian menetapkan harga eceran tertinggi dari setiap bahan pangan itu.
"Misalnya daging Rp 80 ribu, berarti dia ambil (dari Bulog) Rp 70 ribu. Terus Bulog pengin buka lapak, boleh kita siapin, tapi jualnya harus Rp 80 ribu sama dengan pedagang," Ahok menjelaskan.
Dengan begini, pengawasan baik kepada pedagang maupun harga pangan lebih mudah. Sanksi yang dijatuhkan pun lebih tegas dengan indikator yang lebih jelas pula.
"Pedagang kalau jual di atas itu gimana kami usir dari pasar kami. Pola itu yang kita akan jalankan," Ahok memungkasi.
http://news.liputan6.com/read/2578035/ahok-beberkan-alasan-pedagang-tolak-pasokan-pangan-dari-bulog
Gubernur bernama lengkap Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, sebelumnya Menko Perekonomian Darmin Nasution mengeluhkan pasar di Jakarta yang banyak menolak pasokan pangan dari daerah yang bukan langganan. Hal ini pula yang dijelaskan Ahok kepada Presiden Jokowi.
"Makanya kita lapor. Sebenarnya bukan pasar yang menolak, pedagang yang tidak mau. Mereka mengibaratkan Bulog dateng itu kayak PKL jualan di lapak gitu lho. Makanya disuruh pergi," kata Ahok di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/8/2016).
Sebelum menemui Presiden, Ahok sudah lebih dulu bertemu dengan Menteri Pertahanan, Menteri Perdagangan, dan Kepala Bulog untuk membahas hal ini. Dari pembicaraan itu, akhirnya ditemukan solusi dengan pola baru yang akan dilaksanakan.
Mantan Bupati Belitung Timur itu menjelaskan, nantinya bahan pangan baik dari Mentan dan Bulog dijual langsung ke pedagang di pasar. Pemerintah kemudian menetapkan harga eceran tertinggi dari setiap bahan pangan itu.
"Misalnya daging Rp 80 ribu, berarti dia ambil (dari Bulog) Rp 70 ribu. Terus Bulog pengin buka lapak, boleh kita siapin, tapi jualnya harus Rp 80 ribu sama dengan pedagang," Ahok menjelaskan.
Dengan begini, pengawasan baik kepada pedagang maupun harga pangan lebih mudah. Sanksi yang dijatuhkan pun lebih tegas dengan indikator yang lebih jelas pula.
"Pedagang kalau jual di atas itu gimana kami usir dari pasar kami. Pola itu yang kita akan jalankan," Ahok memungkasi.
http://news.liputan6.com/read/2578035/ahok-beberkan-alasan-pedagang-tolak-pasokan-pangan-dari-bulog
Senin, 15 Agustus 2016
Warga Dumai Protes, Bulog Bagikan Beras Berkutu Yang Tidak Layak Konsumsi
Minggu, 14 Agustus 2016
DUMAI (POROSRIAU.com) – Sejumlah Warga Kelurahan Dumai Kota, protes keras karena mendapatkan beras miskin berkutu dan tidak layak konsumsi, sehingga warga menolak mengambilnya di Kantor Kelurahan Dumai Kota, hal ini dikatakan salah seorang warga yang tidak terima melihat kondisi beras sudah rusak dan berkutu ketika di konfirmasi Rabu (11/8/2016).
Menurutnya untuk pembagian Bulan Agustus 2016 , sekitar 200 karung beras yang mana tiap karungnya berisi 20 Kg yang akan dibagikan kepada ratusan masyarakat miskin yang bermukim di Kelurahan Dumai Kota.
Ponimin anggota Komisi II DPRD Dumai, ketika di konfirmasi Rabu (11/8/2016) menegaskan “ bila masih saja ada pembagian beras miskin yang rusak dan berkutu, maka sebaiknya jangan diterima, karna masyarakat miskin itu juga manusia yang harus dihargai“.
Agus Gunawan Lurah Dumai Kota ketika dikonfirmasi membenarkan kalau beras untuk warga miskin masih tertumpuk disalah satu ruang kantornya, lantaran kwalitas beras miskin yang akan dibagikan ke masyarakat tidak dapat diterima warganya.
Selain itu menurut Agus, pihak kelurahan sudah meberitahukan ke Bulog untuk segera ganti beras dengan mutu yang lebih baik.
Di tempat terpisah, Sarkawi karyawan bulog yang bertangung jawab terhadap penyaluran beras miskin, berulang kali dihubungi untuk klarifikasi namun tidak kunjung memberi jawaban atas keluhan warga tersebut.
http://porosriau.com/dumai/Warga-Dumai-Protes--Bulog-Bagikan-Beras-Berkutu-Yang-Tidak-Layak-Konsumsi
DUMAI (POROSRIAU.com) – Sejumlah Warga Kelurahan Dumai Kota, protes keras karena mendapatkan beras miskin berkutu dan tidak layak konsumsi, sehingga warga menolak mengambilnya di Kantor Kelurahan Dumai Kota, hal ini dikatakan salah seorang warga yang tidak terima melihat kondisi beras sudah rusak dan berkutu ketika di konfirmasi Rabu (11/8/2016).
Menurutnya untuk pembagian Bulan Agustus 2016 , sekitar 200 karung beras yang mana tiap karungnya berisi 20 Kg yang akan dibagikan kepada ratusan masyarakat miskin yang bermukim di Kelurahan Dumai Kota.
Ponimin anggota Komisi II DPRD Dumai, ketika di konfirmasi Rabu (11/8/2016) menegaskan “ bila masih saja ada pembagian beras miskin yang rusak dan berkutu, maka sebaiknya jangan diterima, karna masyarakat miskin itu juga manusia yang harus dihargai“.
Agus Gunawan Lurah Dumai Kota ketika dikonfirmasi membenarkan kalau beras untuk warga miskin masih tertumpuk disalah satu ruang kantornya, lantaran kwalitas beras miskin yang akan dibagikan ke masyarakat tidak dapat diterima warganya.
Selain itu menurut Agus, pihak kelurahan sudah meberitahukan ke Bulog untuk segera ganti beras dengan mutu yang lebih baik.
Di tempat terpisah, Sarkawi karyawan bulog yang bertangung jawab terhadap penyaluran beras miskin, berulang kali dihubungi untuk klarifikasi namun tidak kunjung memberi jawaban atas keluhan warga tersebut.
http://porosriau.com/dumai/Warga-Dumai-Protes--Bulog-Bagikan-Beras-Berkutu-Yang-Tidak-Layak-Konsumsi
Bulog Diminta Serap Habis Hasil Panen Petani
INDOPOS.CO.ID – Untuk menyerap habis hasil panen dari petani, Perum Bulog dimodali dana Rp 30 triliun. Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti tidak ada masalah. Sejak awal dirinya siap menjalankan amanat dari pemerintah. “Itu mah masalah gampang, dana segitu,” kata Djarot dalam rilis, kemarin.
Mantan direktur BRI itu juga mengatakan, jika dana kurang, maka akan dicari lewat pinjaman. “Hari ini (Bulog) belum ada dana segitu. Tapi kalau misalnya dibutuhkan Rp 30 triliun asal ini penugasan masalah kecil. Ndak perlu segitunya (menerbitkan obligasi),” ucapnya santai.
Djarot mengatakan, skema penyerapannya adalah nantinya Bulog akan serap sesuai dengan ketentuan. Mekanisme itu dilakukan dalam rangka membantu mengamankan petani, apabila harga ditingkat petani jatuh di bawah floor price maka bulog akan ambil. Namun jika harga berada diatas harga petani artinya petani sudah untung. “Artinya kalau nanti ada shortage di lapangan, bulog tidak boleh menjual sehingga harga di atas ceiling price,” tandas dia.
Dia juga mengatakan pemerintah telah menetapkan harga minimal,selling price, dan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Penyerapan dilakukan untuk membantu petani. Dengan demikian pembelian dilakukan ketika harga jatuh di bawah floor price. ”Lalu, ketika harga sudah di atas floor price, petani kan sudah mendapatkan untung,” ujar Djarot.
Selain pencarian dana Rp 30 T, Perum Bulog mendapat tugas untuk mengimpor daging kerbau asal India. Sesuai rencana dari kuota impor 10.000 ton, daging kerbau impor tahap pertama akan tiba pada minggu keempat bulan ini.
Dia mengatakan, daging kerbau tersebut nantinya akan dijual Bulog ke pedagang pada kisaran harga Rp 50.000/kg. “Harganya masuk ke sini kisaran Rp 50.000/kg, tapi kan waktu menggerakkan itu ke masyarakat tentu kan butuh margin yah, berapa marginnya? Itu yang harus dinegosiasikan,” bebernya.
Dia melanjutkan, harga tersebut akan naik lagi ketika sampai di pedagang pasar yang ikut mendistribusikan daging kerbau India dari Bulog sebagai selisih margin.
“Kalau mereka butuh margin yah jualnya Rp 60.000/kg, Rp 61.000/kg. Nah ini yang harus dinegosiasikan supaya pedagang nggak ambil untung terlalu besar,” pungkasnya. (ers)
Mantan direktur BRI itu juga mengatakan, jika dana kurang, maka akan dicari lewat pinjaman. “Hari ini (Bulog) belum ada dana segitu. Tapi kalau misalnya dibutuhkan Rp 30 triliun asal ini penugasan masalah kecil. Ndak perlu segitunya (menerbitkan obligasi),” ucapnya santai.
Djarot mengatakan, skema penyerapannya adalah nantinya Bulog akan serap sesuai dengan ketentuan. Mekanisme itu dilakukan dalam rangka membantu mengamankan petani, apabila harga ditingkat petani jatuh di bawah floor price maka bulog akan ambil. Namun jika harga berada diatas harga petani artinya petani sudah untung. “Artinya kalau nanti ada shortage di lapangan, bulog tidak boleh menjual sehingga harga di atas ceiling price,” tandas dia.
Dia juga mengatakan pemerintah telah menetapkan harga minimal,selling price, dan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Penyerapan dilakukan untuk membantu petani. Dengan demikian pembelian dilakukan ketika harga jatuh di bawah floor price. ”Lalu, ketika harga sudah di atas floor price, petani kan sudah mendapatkan untung,” ujar Djarot.
Selain pencarian dana Rp 30 T, Perum Bulog mendapat tugas untuk mengimpor daging kerbau asal India. Sesuai rencana dari kuota impor 10.000 ton, daging kerbau impor tahap pertama akan tiba pada minggu keempat bulan ini.
Dia mengatakan, daging kerbau tersebut nantinya akan dijual Bulog ke pedagang pada kisaran harga Rp 50.000/kg. “Harganya masuk ke sini kisaran Rp 50.000/kg, tapi kan waktu menggerakkan itu ke masyarakat tentu kan butuh margin yah, berapa marginnya? Itu yang harus dinegosiasikan,” bebernya.
Dia melanjutkan, harga tersebut akan naik lagi ketika sampai di pedagang pasar yang ikut mendistribusikan daging kerbau India dari Bulog sebagai selisih margin.
“Kalau mereka butuh margin yah jualnya Rp 60.000/kg, Rp 61.000/kg. Nah ini yang harus dinegosiasikan supaya pedagang nggak ambil untung terlalu besar,” pungkasnya. (ers)
Langganan:
Postingan (Atom)