Disiapkan Peraturan Batasan Penyimpanan Beras
JAKARTA, KOMPAS — Tingginya harga beras beberapa pekan terakhir ini menunjukkan sistem ketahanan pangan nasional masih rapuh dan mudah terpengaruh oleh fluktuasi harga. Karena itu, sistem ketahanan pangan nasional perlu ditopang ketahanan pangan masyarakat, dengan mendorong pertumbuhan lumbung pangan masyarakat.
Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron kepada Kompas di Jakarta, Selasa (3/3), mengatakan, lumbung pangan masyarakat penting untuk menopang sistem ketahanan pangan nasional. Di sektor beras, misalnya, lumbung pangan masyarakat berfungsi sebagai cadangan beras di luar cadangan beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog.
Saat ini kebutuhan beras nasional 34,4 juta ton per tahun. Bulog memiliki stok 10 persen dari total kebutuhan beras per tahun. Sisanya ada di pedagang, konsumen, dan petani. ”Stok yang tidak dikelola Bulog itu perlu diatur dan ditata, baik untuk diperdagangkan maupun yang akan disimpan,” kata Herman.
Menurut Herman, pemerintah melalui Badan Ketahanan Pangan telah memulai program lumbung pangan masyarakat. Hal itu sesuai amanat UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/OT.140/ 1/2014 tentang Pedoman Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat. Namun, saat ini persebaran lumbung pangan belum merata dan kuat menopang sistem ketahanan pangan nasional. Karena itu, perlu terus didorong dan dikembangkan.
”Di sisi lain, pemerintah tengah menyiapkan peraturan menteri tentang batasan penyimpanan pangan, terutama beras, di tingkat pedagang dan lumbung-lumbung pangan masyarakat. Jika beras yang disimpan itu melebihi batasan, harus dilaporkan kepada pemerintah,” kata Herman. Selama regulasi batasan itu belum ada, pemerintah tidak bisa memberikan sanksi kepada pedagang yang menimbun beras secara berlebihan.
Direktur Pelayanan Publik Perum Bulog Lely Pelitasari Soebekty mendukung pengembangan lumbung pangan daerah dan masyarakat. Dengan demikian, Bulog semakin terbantu menjaga stabilitas harga beras.
Pada pertemuan Presiden Joko Widodo dengan pelaku usaha di bidang perberasan di Istana Negara terungkap, kenaikan harga beras akhir-akhir ini karena pemerintah kurang mengantisipasi pasokan beras yang berkurang. Jika ingin tak terulang, pemerintah perlu cepat mengambil keputusan menggelontorkan beras Bulog ketika pasokan berkurang.
Pada Desember-Februari, akan ada kenaikan harga jika pasokan tidak ditambah. Saat itu terjadi paceklik dan produksi tahun sebelumnya minus. Operasi pasar perlu dilakukan.
Tingkatkan produksi
Mantan Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Siswono Yudo Husodo mengatakan, sudah menjadi keharusan pemerintah meningkatkan produksi pangan seperti beras secara signifikan. Dengan demikian, saat terjadi paceklik, stok beras masih banyak.
Sementar itu, di Palembang, Sumatera Selatan, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa meminta para bupati dan wali kota segera mengajukan surat perintah alokasi beras untuk rakyat miskin. Menurut Khofifah, stok raskin di gudang Bulog setempat baru terdistribusi 9,12 persen atau 1.132 ton dari seharusnya terdistribusi 6.500 ton per bulan.
(HEN/WHY/MAS/WER/IRE)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/150304kompas/#/17/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar