KBR, Jakarta – Petani beras Indonesia mengeluh karena Badan Urusan Logistik (Bulog) hanya berencana menyerap sekitar 10% dari total hasil panen beras nasional.
Pendiri Asosiasi Petani Beras Indonesia Nuril Arifin mengatakan, dalam setahun petani bisa menghasilkan 25 juta ton beras. Jika Bulog hanya menyerap 2,5 juta ton saja, petani terpaksa menjual berasnya ke tengkulak. Padahal, kata Nuril, tengkulak pasti membeli gabah petani di bawah harga yang ditentukan pemerintah.
“Itu akan dimakan oleh para tengkulak. Kalau tengkulak belinya pasti tidak sesuai harga dasar gabah. Alasannya butir kuningnya begini, alasannya kadar airnya begini, alasannya bentuknya begini. Walah macam-macam,” kata Nuril kepada KBR, Jumat (20/3).
“Akhirnya petani jadi kalahan terus selamanya. Harusnya berapa pun jumlah petani yang panen, dibeli dulu oleh pemerintah. Itu namanya tanggung jawab. Karena ini kebutuhan hidup,” tambahnya.
Kata Nuril, seharusnya pemerintah bisa menyerap semua produksi beras petani Indonesia sehingga tak ada lagi alasan impor beras. Menurut Nuril, di negara lain seperti Thailand, Vietnam, India dan Pakistan beras yang diproduksi rakyat semuanya dibeli pemerintah.
“Karena kebutuhan untuk negara saja tidak cukup. Harusnya dibeli dulu kemudian dijual kepada rakyat dengan harga yang wajar. Kalau toh bisa mengambil keuntungan, keuntungannya wajar dan bisa dikembalikan ke rakyat.”
Sebelumnya Bulog menurunkan target penyerapan beras petani tahun ini dari 3,2 juta ton menjadi 2,5-2,7 juta ton. Alasannya, karena pemerintah sudah menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk beras dan gabah.
Asosiasi Petani Beras Indonesia pun tak menyambut keputusan Presiden Joko Widodo yang baru saja menaikkan HPP gabah dan beras. Kata Nuril, meski harga gabah bisa mencapai Rp 3.750 namun harga jual beras di pasaran bisa mencapai Rp 10 ribu.
“Yang untung siapa? Tengkulaknya,” tuding Nuril. Ia pun mensinyalir Bulog sebagai badan plat merah yang gencar mencari selisih keuntungan dari beras petani.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar