Selasa, 31 Maret 2015
MAGELANG, KOMPAS — Stok beras di gudang Perum Bulog Subdivisi Regional Wilayah V Kedu, Jawa Tengah, mulai menipis. Cadangan beras itu hanya sekitar 14.000 ton. Stok ini cukup untuk kebutuhan penyaluran beras bagi keluarga miskin sekitar tiga bulan mendatang.
Di gudang Bulog di Kabupaten Kebumen dan Wonosobo, Jateng, stok beras untuk rakyat miskin (raskin) yang tersedia bahkan hanya cukup untuk kebutuhan penyaluran selama sebulan. Padahal, pada minggu ini raskin akan disalurkan di sejumlah daerah.
Di Kabupaten Brebes, Jateng, dan Kabupaten Madiun, Jawa Timur, raskin disalurkan masih dengan pola lama. Setiap keluarga miskin menerima beras 15 kilogram dengan tebusan Rp 1.600 per kilogram. Hingga Maret ini, raskin untuk tahun 2015 sudah disalurkan tiga kali.
Sebaliknya, Perum Bulog Divisi Regional Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat masih terus mendistribusikan raskin, sekaligus untuk menekan harga beras di pasaran. Bulog juga menyerap hasil panen raya gabah yang berasal dari Kabupaten Polewali Mandar, Sulbar, serta Kabupaten Wajo, Pinrang, Parepare, Sidrap, Bone, dan Sinjai di Sulsel.
"Kami terus mendistribusikan raskin ke daerah, sekaligus untuk menekan harga. Jika warga miskin bisa membeli raskin, tak banyak lagi yang membeli beras dengan harga tinggi," kata Kepala Bulog Divre Sulselbar Abdullah Djawas, di Makassar.
Tak bisa membeli
Sebaliknya, Wakil Kepala Bulog Subdivre Kedu Purwaji, di Magelang, Senin (30/3), menjelaskan, setiap bulan, untuk enam kota/kabupaten di wilayah Kedu, Bulog menyalurkan sekitar 5.600 ton raskin. Di Kebumen saat ini stok raskin yang tersedia hanya 1.500 ton dan di Wonosobo sekitar 1.000 ton.
Menurut Purwaji, Bulog tak bisa menambah pasokan karena harga beras kelas medium, yang sekelas dengan raskin, saat ini di pasaran masih tinggi. "Beras dengan kualitas standar raskin masih dijual Rp 7.400-Rp 7.500 per kg, sedangkan harga pembelian dari pemerintah untuk raskin Rp 7.300 per kg," ujarnya.
Dengan kondisi itu, lanjut Purwaji, Bulog Subdivre Kedu tidak memiliki pilihan lain, kecuali menunggu hingga harga beras turun. Harga beras diperkirakan baru turun pada saat panen raya, April mendatang.
Selama empat bulan terakhir, Perum Bulog Subdivre Wilayah V Kedu belum melakukan aktivitas pengadaan beras. Saat ini sudah dilakukan kontrak dengan mitra untuk pengadaan 15 ton beras dan 30 ton gabah, tetapi belum dipasok ke gudang Bulog.
Purwaji mengatakan, aktivitas pengadaan beras saat ini terbilang terlambat. Tahun sebelumnya, aktivitas pengadaan beras sudah dimulai sejak awal Maret.
Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo Eko Anang Sofyan W mengatakan, dari total luas tanaman padi 29.600 hektar, luasan panen baru sekitar 30 persen. Panen raya di Purworejo minggu pertama atau kedua April.
Asisten II Pemerintah Kabupaten Brebes Muhammad Iqbal, Senin, menuturkan, hingga Maret ini raskin di kabupaten itu sudah tiga kali disalurkan.
Perbaiki distribusi
Di Madiun, warga penerima raskin juga berharap pemerintah meningkatkan kualitas beras dan membenahi sistem distribusi raskin sehingga penyimpangan bisa diminimalkan. Sugianto (45), pegawai Kecamatan Kare, Madiun, mengatakan, pembagian raskin membantu warga miskin mendapatkan bahan pangan pokok yang lebih baik. Bagi warga di lereng Gunung Wilis, makanan mereka didiversifikasi dengan jagung dan ketela yang dihasilkan dari kebun atau ladang.
"Tebusan raskin, Rp 1.600 per kg, jauh lebih murah dibandingkan dengan beras yang di tingkat pedagang sekitar Rp 8.000 per kg. Bantuan beras tetap diperlukan oleh warga," kata Sugianto.
Ketua Kontak Tani dan Nelayan Andalan Kabupaten Madiun Suharno mengatakan, bantuan beras tidak semata program amal atau bagi-bagi untuk warga miskin. Dalam program ini ada pula pemberdayaan petani sebagai penghasil beras dan peran Bulog sebagai pengelola raskin. "Raskin tidak didapat gratis oleh warga miskin," ujarnya.
Ia menambahkan dalam distribusi raskin, penyelewengan tidak selamanya merugikan. Contoh kasus, ada warga miskin yang tak mampu menebus jatahnya 15 kg per bulan, senilai Rp 24.000. Agar haknya tak hilang, penerima diperbolehkan menebus sesuai dengan kemampuan dan sisanya boleh ditebus oleh warga lain.
Suharno mengatakan, yang harus dilakukan pemerintah adalah memperbaiki kualitas beras untuk raskin agar layak dikonsumsi oleh warga. Distribusi raskin harus diperbaiki dengan melakukan validasi ulang data penerima.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo juga meminta metode penyaluran dan pengadaan raskin sebaiknya diubah dengan banyak melibatkan potensi daerah.
(EGI/WIE/KOR/ESA/ACI/WHO/
RWN/NIK/SIR/MAS/NDY/REN)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/150331kompas/#/1/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar