Kedudukan Bulog diharapkan langsung di bawah Presiden

Senin, 4 Mei 2015


KBRN, Jakarta : Kedudukan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) diharapkan langsung di bawah Presiden agar lebih maksimal menjalankan peran sebagai stabilisator pangan nasional.

"Kami berharap Bulog dijadikan pemerintah lembaga strategis kedaulatan pangan dalam arti sesungguhnya, dengan memperkuat kedudukan lembaga ini langsung di bawah presiden," kata  Andi Akmal Pasluddin, Anggota Komisi IV DPR, Senin (4/5/2015) melalui keterangan tertulis.

Andi menyatakan, belum tuntasnya kritikan terhadap Bulog sebagai lembaga strategis pada mata rantai kedaulatan pangan menunjukkan lembaga ini belum kokoh pada kedudukannya sebagai alat kedaulatan pangan.

Berbagai sorotan yang mengemuka misalnya mengenai revitalisasi, desakan pecat Direktur Utama (Dirut), hingga pembubaran Bulog hampir setiap saat menghiasi media dari bulan ke bulan sejak lengsernya Suharto sebagai presiden hingga sekarang.

"Sementara itu, korupsi menyelimuti unsur pimpinan Bulog pun sangat kerap terjadi," kata Andi.

Andi bercerita, sejak kepemimpinan Presiden Jokowi, Dirut Bulog warisan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yakni Sutarto Ali Muso masuk pensiun pada 20 November 2014, sehingga lembaga ini dipimpin pelaksana harian.

Kemudian, pada 2 Januari 2015, mantan salah satu Direktur BRI, Lenny Sugihatdi lantik oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Meneg BUMN) sebagai Dirut Bulog yang baru.

Nah, sejak kepemimpinan Lenny, lanjut Andi, harga beras tidak terkendali tingginya sehingga memicu berbagai kalangan seperti mantan Dirut Bulog era Gus Dur, Rizal Ramli, angkat bicara bahwa dugaan pemerintah mengangkat orang perbankan memimpin Bulog agar lebih baik, ternyata meleset.

"Turunkan Dirut Bulog. Revitalisasi atau bubarkan Bulog, menjadi hiasan di bulan maret 2015," tandas Andi.

Adapun berdasarkan penelusurannya, persoalan prototype Bulog ini berawal pada logistik produk perkebunan.

Ketika diterapkan pada tanaman pangan, ujarnya, seperti ada kesulitan besar pada penerapan sehingga manajemen logistik pangan nasional selalu tidak ada penyelesaian.

Disisi lain, ide Badan Usaha Milik Petani (BUMP) berinduk pada Bulog yang dimunculkan salah satu deputi BUMN bidang agroindustri era SBY dinilai baik dan sebenarnya patut diberi apresiasi.

Hanya saja disayangkan, konsep ini terpental jauh karena tidak ada dukungan pada kekuasaan yang lebih besar hingga pada akhirnya sedikit demi sedikit ide itu sirna.

"Padahal selain dapat membangun instrumen Bulog yang lebih kokoh, secara bersamaan dapat mengangkat harkat martabat petani Indonesia secara ekonomi sehingga petani dapat meningkat kualitas kehidupannya," katanya. (RZ/WDA)

http://www.rri.co.id/post/berita/162629/ekonomi/kedudukan_bulog_diharapkan_langsung_di_bawah_presiden.html