Bisnis.com, JAKARTA – Rencana Presiden Joko Widodo untuk mengubah Perum Bulog kembali menjadi buffer stock bahan pokok seperti pada di masa lalu akan sulit dilakukan jika lembaga tersebut masih berbentuk perseroan terbatas (PT).
Pengamat pertanian IPB Hermanto Siregar mengatakan, peran Bulog sebagai buffer stock akan bisa dilakukan jika Bulog ditransformasi dari PT menjadi lembaga pemerintah non kementerian (LPMK).
“Bulog itu dulu lembaga non departemen kementerian, oleh IMF waktu krismon disuruh ubah menjadi PT. Sekarang sudah terbukti, PT itu nggak bisa, karena di satu sisi harus memaksimalkan keuntungan atau meminimumkan biaya, di sisi lain melakukan public service obligation (PSO)," kata Hermanto.
Dengan dua tujuan yang bertentangan tersebut maka Bulog tidak bisa melaksakan tugas secara maksimal.
Adapun peran Bulog sebagai stabilisator harga beras dinilai sangat vital, terutama menjelang puasa dan lebaran di mana permintaan untuk bahan kebutuhan pokok, khususnya beras meningkat tajam.
“Bulog itu harus all out dalam pengadaan. Sekarang kan panen, mereka harus serap sebanyak mungkin untuk menjamin ketersediaan stok. Ketika menjelang bulan puasa dia harus melakukan operasi pasar saat harga mulai naik,” kata Hermanto.
Pada pelaksanaannya, Bulog kesulitan melakukan pengadaan karena harga pembelian pemerintah untuk gabah maupun beras kalah bersaing dengan harga pedagang. Kendati demikian, menurutnya hal tersebut sangat wajar terjadi karena HPP gabah/beras hanya menjadi harga rujukan dan memang Bulog tidak diperbolehkan membeli beras di atas HPP.
“Nanti tidak masalah mereka (para pedagang) membeli di atas harga HPP, tetapi asalkan berasnya itu tidak ditimbun, Peran pengawasan pemerintah sangat penting, tetapi juga perlu disertai penindakan tegas jika ada penimbunan.”
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah akan melakukan pembenahan kelembagaan Perum Bulog sebagai langkah jangka menengah dalam pengendalian harga pangan. Dalam jangka pendek, kapasitas Bulog akan dinaikkan, sedangkan dalam jangka menengah peran lembaga itu akan dikembalikan sebagai buffer stock bahan pokok seperti di masa lalu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar