Pemerintah Disabotase

Minggu,24 Mei 2015

Gubernur Diminta Lacak Beras Sintetis


JAKARTA- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai peredaran beras sintetis adalah masalah serius. Dia menengarai ada upaya sabotase terhadap Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Untuk itu, dia menginstruksikan kepada gubernur, bupati, dan wali kota seluruh Indonesia untuk turun langsung ke lapangan guna melacak beras sintetis tersebut. ”Menurut saya ini masalah serius. Apalagi beras itu dikonsumsi mayoritas masyarakat kita,” tegas Mendagri di Jakarta, Sabtu (23/5).

Dia menilai peredaran beras sintetis itu tidak semata bertujuan mencari keuntungan dari hasil penjualan, tapi sudah bermotif politik. ”Ada usaha makar terhadap negara dan sabotase kepada pemerintah.

Maka harus diusut tuntas dan pasti ketemu siapa otak pelaku ini semua,” ujar Tjahjo. Pihaknya percaya Badan Intelijen Negara (BIN) dan kepolisian pasti bisa mengusut tuntas. Apalagi, kata Tjahjo, Mendag dan Bulog sudah membuat pernyataan sejak Januari 2015, tidak ada impor beras.

”Berarti ada penyelundupan, masuknya beras ke Indonesia secara ilegal. Sudah saatnya tata kelola perberasan nasional dan tata kelola impor ditata ulang. Selain itu, ada pembersihan terkait oknum yang bermain masalah pangan yang berakibat pada sengsaranya petani dan masyarakat yang mengkonsumsi beras,” ujarnya.

Dia mengatakan, Mendag dan Kapolri sudah proaktif. ”Kami apresiasi Kemendagri sudah buat instruksi kepada gubernur, bupati, dan wali kota untuk waspada dan mencermati gelagat ini dengan serius. Juga melakukan koordinasi, cek lapangan langsung.

Keselamatan masyarakat harus diutamakan,” katanya. Terpisah, Kabareskrim Mabes Polri Komjen Budi Waseso mengatakan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sudah menyampaikan hasil pemeriksaan beras di Bekasi ke Bareskrim. Hasilnya, ternyata ada campuran bahan kimia dalam beras tersebut.

Pihaknya akan memadukan data pengecekan dari Puslabfor agar ada kekuatan hukum. ”Kami sedang koordinasikan, hasil dari Sucofindo, BPOM, dan Labfor untuk kami tindaklanjuti,” jelasnya. Kapolri Badrodin Haiti mengancam akan menyeret ke bui pihak-pihak yang mencampur beras dengan plastik. ”Jika ada pidana, kami kenakan UU Pangan,” terangnya.

Janggal

Sementara itu, Ketua Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Nellys Soekidi menengarai beredarnya kasus ”beras plastik” yang menghebohkan publik itu ada motif tertentu. ”Ada kejanggalan-kejanggalan di balik kasus ini. Selama ini, kasus ‘nyampur’itu pasti yang jelek dicampur yang bagus, biar cepat untung besar. Tapi, ini mencampur dengan bahan plastik yang lebih mahal dibandingkan harga beras.

Ya aneh kan. Jadi di balik kejanggalan ini ada motif lain di luar mencari untung dengan cepat,” kata Nellys dalam diskusi Polemik di Double Tree, Menteng, kemarin. Selain itu, dia mengindikasikan adanya kejanggalan dari temuan beras plastik yang ada di Kota Bekasi. Menurut Nellys, beras yang dibeli Dewi Septiani, pelapor pertama beras plastik di Bekasi itu hanya sekitar enam liter. Sementara dalam satu karung terdapat sekitar 64 liter. ”Otomatis ada sisa 58 liter.

Yang kami tanyakan, sisanya ini kan juga dibeli orang. Lalu, orang lain kan masak, berarti ada korban lainnya. Tapi sekarang kan nggak ada,” katanya. Untuk itu, kesimpulan sementara Nellys adalah ada tujuan lebih besar, dibandingkan pedagang hanya mencari untung besar, yaitu mengalihkan konsumen untuk meninggalkan pasar tradisional, karena ”beras plastik” ditemukan di pasar tradisional.

Adapun Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Ngadiran menyatakan kasus ”beras plastik” membawa hikmah bagi bangsa Indonesia. ”Agar kita lebih hati-hati. Jangan selalu tenang-tenang saja. Hikmahnya agar pembeli harus lebih teliti lagi.

Dan, penjual pun harus hati-hati saat membeli ke agen. Hikmah yang lain, pejabat jadi cepat, sigap turun ke lapangan,” katanya. Menurut dia, masalah makanan memang menjadi masalah besar di negeri ini, seperti kasus tahu formalin, bakso boraks, dan sebagainya. Tapi di sisi lain, ada dugaan selama ini terjadi upaya merusak kepercayaan publik pada pasar tradisional.

Jadi, kata dia, boleh saja kasus yang ditemukan di pasar tradisional itu merupakan alat untuk merusak kepercayaan publik. ”Akhirnya, pedagang kecil di pasar tradisional yang dirugikan karena mereka tidak dipercaya lagi,” katanya. Dia menambahkan, pedagang tradisional mengalami penurunan omzet dan kerepotan melayani pembeli yang hanya sedikit membeli beras. ”Omzet jelas turun.

Kalau pun ada orang beli, belinya sedikit, tapi bertanyanya banyak sekali. Tapi, saya bilang kepada rekan-rekan, ambil hikmahnya saja. Dengan bisa ngobrol dan menjelaskan langsung kepada konsumen maka konsumen merasa sangat diperhatikan. Bisa senang lagi belanja di pasar tradisional. Dan, itu merupakan kelebihan di pasar tradisional,” jelasnya.

Bukan Rekayasa

Dalam kesempatan yang sama, Dewi Septiani, penjual nasi uduk dan bubur, yang kali pertama melaporkan ”beras plastik” mengaku, membeli beras yang tercampur tersebut pada 13 Mei lalu di warung tetangganya, Sembiring. ”Saya beli enam liter, pas saya masak kok jadinya aneh. Saya lapor terus datang dari Pemkot, Dinas Perindag Kota Bekasi, polisi, dan wartawan. Saya tidak bohong soal beras ini, karena juga sudah dicoba sama yang lain,” katanya.

Menurut dia, para wartawan pun sampai mencoba memasak sendiri beras yang dibeli tersebut. Dan, hasilnya juga sama serta disiarkan langsung televisi, tanpa rekayasa. Dewi mengatakan, membeli beras curah yang ditempatkan di kotak kayu oleh Sembiring. Si penjual itu menyatakan beras tersebut asli dari Karawang.

Menurut Nellys, Sembiring itu posisinya bisa jadi juga korban, dia juga tidak tahu bila beras yang dijualnya tercampur ”beras plastik”. ”Sulit dinalar bagi seorang pedagang seperti dia, sengaja menghancurkan pekerjaannya, mata pencahariannya. Dengan cara yang mahal pula

. Kan bahan plastik itu lebih mahal dari beras asli. Kami tahu, warung beras dia sekarang ditutup, karyawannya tidak bekerja. Untuk itu, juga harus diteliti lagi dari mana dia membeli beras itu,” katanya. (di,F4,dtc-71)

http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/pemerintah-disabotase/