Senin,18 Mei 2015
SONORA.CO.ID - Itikad baik atau goodwill dari pemerintah untuk menyudahi permasalahan beras sangat dibutuhkan. Sebab, menurut Direktur Eksekutif INDEF Enny Sri Hartati, masa tanam-panen sudah bisa diperhitungkan. Demikian pula dengan puncak permintaan, turunnya anggaran, serta kemampuan Perum Bulog untuk merealisasikan penyerapan.
Kendati harga pembelian pemerintah (HPP) masih memerlukan sedikit fleksibilitas, namun jika ada "goodwill" dari pemerintah, Enny yakin impor beras tidak perlu dilakukan.
"Saya tidak yakin ini tidak by design. Pasti ada yang mendesain agar kondisinya dilematis seperti sekarang ini, karena semuanya terhitung. Kapan musim panen, apa dampaknya ketika Bulog tidak menguasai stok, ini sangat mudah (dipahami)," kata Enny ditemui usai diskusi akhir pekan lalu, di Jakarta.
Enny mengatakan kejadian seperti ini telah terjadi berulang kali. Dia khawatir, jika modus seperti ini terus berkembang, pada akhirnya pemerintah tidak akan menemukan solusi untuk menyelesaikan persoalan beras.
"Menurut saya karena memang ada kesalahan, ya pengambil kebijakan harus bertanggung jawab, kalau benar pemerintah adagoodwill mengoptimalkan dan mengembalikan Bulog sebagai lembaga yang melakukan bufferstock," ucap Enny.
Instrumen Bulog
Enny mengatakan, pemerintah perlu mempunyai stok beras sebagai pemandu harga di level konsumen. Manakala pedagang menjual beras melebihi harga eceran tertinggi, pemerintah melalui instrumen Bulog bisa melakukan operasi pasar.
"Sehingga harga turun lagi. Inilah esensinya bufferstock," kata Enny.
Masalahnya, sambung Enny, sudah terjadi proses mafia dalam tataniaga gabah menjadi beras. Indikasinya, tingginya disparitas antara harga gabah dengan harga beras. Menurut Enny, jika Bulog bisa membeli langsung gabah dari petani, tentu saja gap harga gabah dan beras tak akan lebar.
"Tapi pas panen kemarin, Bulog belum pencairan anggaran. Kalau misal penugasan harus selalu mengikuti siklus APBN, ini pasti tidak akan match dengan masa panen. Pasti selalu gagal," imbuh dia.
Resi gudang
Menurut Enny, jika pengadaan oleh Bulog tidak dari gabah, hal tersebut juga tidak akan bisa melindungi petani. Untuk dapat melakukan pengadaan dari gabah, Bulog perlu dilengkapi dengan instrumen seperti penggilingan dan pengeringan.
Sayangnya, Bulog tidak memiliki instrumen pengadaan gabah. Jika pengadaan oleh Bulog terus-menerus berupa pengadaan beras, Enny memastikan pemerintah tidak akan pernah bisa melindungi petani.
"Sebagian besar petani kita nett consumer. Begitu panen langsung dilepas, karena tidak punya sarana prasarana untuk menampung hasil panen. Jadi, harus diingatkan kembali pentingnya resi gudang. Resi gudang ini apakah nantinya dikoordinasikan langsung dengan Bulog, itu terserah pemerintah," ujar Enny.
Sumber : KOMPAS.COM
http://sonora.co.id/news/detail/2621
Tidak ada komentar:
Posting Komentar