Politikus Golkar Ingatkan Jokowi Ada Perusahaan Penimbun Beras Milik Seorang Menteri

Senin, 11 Mei 2015

JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR yang membidangi pertanian, Firman Subagyo meminta Presiden Joko Widodo berhati-hati dalam membaca data tentang beras nasional. Sebab, bukan tidak mungkin ada yang sengaja memberi data salah tentang kondisi perberasan nasioal ke presiden demi keuntungan para mafia pangan.

Firman merasa perlu menyampaikan hal itu untuk mengingatkan Jokowi -sapaan Joko Widodo- yang baru-baru ini  menegaskan tidak akan membuka keran impor beras. Pasalnya, pernyataan Jokowi justru membuat mafia pangan memborong beras dari petani dan menimbunnya untuk menciptakan kelangkaan sehingga memaksa pemerintah membuka keran impor.

“Itu bagian dari skenario importir beras. Akhirnya ketika beras masuk gudang semua, begitu di lapangan dan pasaran habis, mau tak mau kan impor. Yang ditunggu cuma impor itu,” kata Firman saat dihubungi, Senin (11/5).

Ironisnya, kata Firman, di antara perusahaan pemborong beras itu ada yang terafiliasi dengan salah satu menteri. Karenanya Firman saat dihubungi mengaku sedang berada di Mojokerto, Jawa Timur untuk mengecek informasi tentang adanya perusahaan milik salah satu menteri yang diduga ikut bermain beras.

“Perusahaan ini memborong beras dengan harga tinggi sehinga Bulog tak mampu bersaing. Karena mereka tahu, beras lokal akan jadi salah satu cadangan dan andalan. Dengan tak ada impor, beras lokal melonjak. Makanya perusahaaan itu menimbun. HPP (harga pembelian pemerintah, red) di Bulog terlalu rendah sehingga tak kan bisa membeli,” ulasnya.

Firman pun mendorong pemerintah konsisten menegakkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang memungkinkan penegak hukum menjerat para tengkulak ke proses pidana. “UU ini sudah diundangkan sejak 2012, tapi nyaris tak ada pergerakan apa-apa oleh pemerintah. Padahal undang-undangnya sudah revoluisoner,” cetusnya.

Firman menegaskan, jika Jokowi memang serius ingin mewujudkan swasembada beras maka kuncinya adalah transparansi data. Sebab, jangan sampai Jokowi mendapat data yang salah.
“Kita minta kejujuran semua pihak. Seharusnya Pak Jokowi sudah diberikan data soal produksi beras nasional yang sesungguhnya. Saya kira ada missing link di data,” katanya.

Politikus Golkar yang pernah memimpin Komisi IV DPR itu menambahkan, Jokowi harus memahami bahwa bisa saja data Kementerian Pertanian tentang produksi beras nasional keliru. Menurutnya, Kementan telah mematok rata-rata produksi beras nasional maksimal di angka 7 juta ton.

Padahal, kata Firman, Bulog dalam sejarahnya belum pernah menyerap beras dari petani hingga 4 juta ton. “Tertinggi 3,6 juta ton, sehingga surplus yang ada itu semu. Maka Kementan harus serius membenahi data soal produksi beras nasional kita. Karena data yang ada hanya data ABS (asal bapak senang, red) bisa jadi menterinya dibohongi anak buahnya,” ujar Firman.(ara/jpnn)

http://www.jpnn.com/read/2015/05/11/303396/Politikus-Golkar-Ingatkan-Jokowi-Ada-Perusahaan-Penimbun-Beras-Milik-Seorang-Menteri/page2