Jika beras impor masuk ke pasar umum, harga beras petani jatuh.
JAKARTA – Wacana impor beras yang dilontarkan pemerintah membuat petani gelisah. Petani khawatir impor beras masuk ke pasar sehingga membuat harga beras anjlok. Petani meminta, jika impor beras benar-benar direalisasikan, hanya untuk memenuhi stok Bulog.
Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Winarno Tohir mengatakan, menjelang akhir panen raya Maret-April, Bulog belum dapat menyerap beras sesuai yang diharapkan. Penyerapan Bulog rendah.
"Beras raskin itu dibutuhkan sekitar 3 juta ton, namun serapan dari Bulog ditambah sisa yang lalu hanya 1 juta ton," kata Winarno, Kamis (7/5).
Ia menegaskan, beras impor jangan sampai merusak kondisi harga beras di dalam negeri. Karena itu, beras tersebut harus dalam kendali Bulog, hanya bisa keluar untuk kebutuhan raskin dan jika terjadi situasi darurat seperti bencana.
"Beras impor jangan dilempar ke pasar, kalau untuk di pasar cukup dipenuhi beras dalam negeri," ia menegaskan.
Menurutnya, jika beras impor masuk ke pasar umum, harga beras petani jatuh. Petani tidak bisa menikmati harga beras yang memadai. Padahal, harga pembelian pemerintah (HPP) beras saja masih rendah, Rp 7.300 per kilogram.
Ia juga mendesak agar keran impor beras hanya dibuka untuk Bulog atau pemerintah, bukan pihak swasta. Jika izin impor jatuh ke swasta dikhawatirkan tidak terkontrol sehingga ada kemungkinan akan bocor ke pasar.
Ancam Inflasi
Sebelumnya, pemerintah mengkhawatirkan adanya potensi lonjakan harga pangan utama seperti beras karena kekurangan pasokan. Pemerintah cemas pasokan beras tak bisa dipenuhi dari dalam negeri, bisa mendongkrak harga beras dan memicu inflasi.
Dengan alasan tersebut, pemerintah berencana membuka keran impor beras. “Kebijakan ini paling cepat dilakukan bulan Juli untuk menjaga daya beli masyarakat dan inflasi,” kata Menteri Koordinator Perekonomian, Sofyan Djalil.
Ia menjelaskan, langkah impor akan dilakukan jika stok di Perum Bulog tidak mencukupi. Faktanya, kata dia, penyerapan beras Bulog memang tidak sesuai harapan.
Berdasarkan hasil analisis Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan (BP2KP) Kementerian Perdagangan (Kemendag), pemerintah memang sulit memenuhi kebutuhan beras dalam negeri jika hanya mengandalkan pasokan dari dalam negeri.
Peneliti BP2KP Miftah Farid mengatakan, berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, Bulog tidak melakukan pengadaan beras dari impor jika produksi beras nasional naik 5,03 persen setiap tahun dan persentase pengadaan beras dari dalam negeri oleh Bulog mencapai lebih 8 persen dari produksi beras nasional.
Menurutnya, persentase pengadaan beras dari dalam negeri oleh Bulog terhadap produksi beras nasional, akan mencapai lebih 8 persen jika produksi beras nasional naik sebesar 5 persen.
"Padahal, target produksi beras nasional tahun 2015 saja hanya naik 3,84 persen," kata Miftah.
Untuk diketahui, tahun 2014 produksi beras nasional mencapai 70,8 juta ton gabah kering giling (GKG). Sementara itu, target produksi beras pada tahun ini sebesar 73,7 juta ton (GKG).
Padahal, sebelumnya, Presiden Jokowi berkali-kali menegaskan tidak akan mengeluarkan kebijakan impor beras. Presiden bahkan menyatakan keputusan tidak mengimpor beras, bukan kebijakan yang populer.
Menurutnya saat ini mengubah pola kebijakan itu, karena kalau kita masih impor 3,5 juta ton per tahun, petani-petani kita tidak akan mau berproduksi.
“Untuk apa, impor aja lebih murah. Tetapi orang berproduksi menjadi marah. Ngapain kita berproduksi. Inilah sering saya sulit menjelaskan. Tetapi ini memang harus dijelaskan secara gamblang,” kata Jokowi, seperti dikutip dari laman Sekretariat Kabinet.
Diakui kepala negara, menahan-nahan seperti itu ada risikonya. Kalau kita tidak impor berarti harganya akan naik, tetapi kalau kita impor dari dulu sampai sekarang kita akan seperti itu terus. Impor terus dan petani menjadi tidak rajin untuk berproduksi.
Sumber : Sinar Harapan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar