Jakarta -Rizal Djalil telah resmi menjabat sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ia akan menjalankan masa jabatannya sampai dengan Oktober 2014 mendatang.
Mantan anggota Komisi XI DPR ini mengaku sudah menyiapkan beberapa fokus audit untuk beberapa bulan mendatang. Pertama adalah audit soal beras untuk masyarakat miskin (raskin). BPK akan melacak mulai dari anggaran hingga pelaksanaan.
"Kita akan memperhatikan secara khusus soal raskin. Hampir Rp 21 triliun (anggarannya)," kata Rizal usai pengambilan sumpah jabatan di di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, Cempaka Putih Timur, Jakarta, Senin (28/4/2014).
Sebelumnya, raskin sudah menjadi temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). BPK pun menurut Rizal akan bekerjasama dengan KPK untuk mendalami hal tersebut.
"Kita akan bantu sepenuhnya KPK dalam rangka memberikan kepastian, apakah (raskin) ini tepat atau tidak. Kalau tidak, kita akan membuat rekomendasi kepada pemerintah baiknya ke depan seperti apa," jelasnya.
Kemudian adalah program bantuan sosial (bansos) yang tahun ini dianggarkan sebesar Rp 91 triliun. BPK akan meluruskan persoalan bansos dari yang tidak tepat dalam pelaksanaan.
"Kita akan meluruskan bansos yang tidak tepat. Bansos yang hampir Rp 90 triliun lebih itu harus sampai kepada yang berhak," tegasnya
Ia menilai sejauh ini indikasi penyimpangan bansos banyak terjadi di daerah. Namun, BPK akan tetap mengaudit sampai ke Kementerian Lembaga (K/L).
"Terkait bansos itu jangan lupa ya. Pemda, K/L, dan lembaga khusus. Yang banyak masalah itu ada kan di Banten. Kan kita coba rekomendasi sebaiknya ke depa bagaimana," tuturnya.
Kemudian, yang menjadi tugas rutin BPK adalah penyelesaian audit Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
"Saya kira meneruskan saja program yang sudah ada, terutama LKPP dan LKPD seluruh Indonesia. Fokus saya adalah semua yang berkaitan dengan rakyat. Terutama raskin, dan meluruskan bansos yang tidak tepat," terangnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar