Rabu, 30 April 2014
Meroketnya harga minyak dan semangat mondial untuk menjinakkan pemanasan global telah meningkatkan permintaan dunia terhadap minyak sawit mentah (CPO), jagung, gandum, tebu, dan bahan pangan lain untuk produksi biofuel.
Pada saat yang sama, seiring dengan pertambahan penduduk kebutuhan pangan dunia pun terus membengkak.Padahal stoknya dalam dasawarsa terakhir terus menurun. Bila pada 1999 persediaan pangan dapat memenuhi 120 hari kebutuhan dunia, pada 2010 hanya cukup untuk 50 hari. Untuk beras, situasinya malah lebih gawat.Kebutuhannya pada 2025 diperkirakan mencapai 800 juta ton,sedangkan kemampuan produksinya kurang dari 600 juta ton/tahun. Lebih besarnya kebutuhan ketimbang kemampuan suplai pangan dunia mengakibatkan harga-harga bahan pangan terus melambung.
Kenaikan harga pangan global bukan hanya mengakibatkan jumlah warga dunia yang kekurangan pangan dan penderita kelaparan meningkat, tetapi juga menyebabkan instabilitas ekonomi dan politik. Bayangkan, pada 2007 jumlah penduduk dunia yang kekurangan pangan sebanyak 923.000 jiwa, dan pada 2010 meningkat jadi 1,2 juta jiwa (FAO,2011).Dalam jangka panjang, kekurangan pangan, gizi buruk, dan kelaparan di suatu negara hanya akan meninggalkan generasi yang lemah, kurang cerdas, dan kurang produktif, alias generasi yang hilang (a lost generation).
Karena itu wajar bila Presiden SBY menekankan pentingnya bangsa ini membangun kedaulatan pangan di berbagai acara kenegaraan,mulai dari KTT ASEAN di Bali November lalu, dan terakhir pada penyerahan penghargaan pemerintah di bidang industri di Istana Negara, Kamis 5 Januari 2012. Bahkan Presiden RI pertama, Bung Karno saat berpidato pada acara peresmian Gedung Fakultas Pertanian IPB di Bogor pada 1952 membuat pernyataan profetis, ”pertanian dan pangan adalah masalah hidup-matinya sebuah bangsa.”
Pernyataan profetis tersebut diperkuat oleh hasil penelitian FAO (1998), bahwa suatu negara- bangsa dengan penduduk lebih besar dari 100 juta orang tidak mungkin bisa maju,makmur, dan berdaulat bila kebutuhan pangannya bergantung pada impor. Sebagai negara maritim dan agraris tropis terbesar di dunia dengan potensi produksi tinggi, seharusnya Indonesia bisa menikmati berkah ekonomi (windfall profit) dari melonjaknya permintaan dan harga sejumlah komoditas pangan fenomenal itu. Sayang, sejak swasembada beras pada 1984 kita memandang sebelah mata sektor pertanian.Alih-alih meraup untung, yang kini kita hadapi justru petaka dan dilema.
Kita menjadi bangsa pengimpor bahan pangan nomor wahid di dunia. Setiap tahun kita mengimpor sedikitnya 1 juta ton beras (terbesar di dunia); 2 juta ton gula (terbesar kedua); 1,5 juta ton kedelai; 1,3 juta ton jagung; 5 juta ton gandum; dan 600.000 ekor sapi.Sungguh suatu ironi memilukan dan amat memalukan. Kerugian yang ditimbulkan akibat ketergantungan kita pada bahan pangan impor pun bukan alang-kepalang. Penghamburan devisa, menyengsarakan petani, sampai memandulkan sektor pertanian serta kelautan dan perikanan yang seharusnya menjadi keunggulan kompetitif bangsa.
Lebih mencemaskan lagi, negara- negara yang selama ini jadi tumpuan impor bahan pangan Indonesia seperti Thailand, Vietnam, dan Australia mulai menutup keran ekspornya demi menjaga ketahanan pangan nasional mereka di tengah ancaman global warming.
Suplai-Distribusi-Konsumsi
Belum terwujudnya kedaulatan pangan di Nusantara yang subur bak zamrud di khatulistiwa ini ditengarai karena salah urus baik pada tataran kebijakan makro (politik-ekonomi) maupun pada tataran teknis pembangunan ekonomi sumber daya alam (SDA), khususnya yang mencakup sektor pertanian,kehutanan,serta kelautan dan perikanan.
Pasalnya, potensi produksi berbagai komoditas pangan yang bisa diproduksi di sini (seperti beras, jagung,kedelai,gula,CPO, sayuran,buah-buahan,daging, telur, ikan, dan garam) sejatinya lebih besar ketimbang total kebutuhan nasional, bukan hanya untuk kebutuhan jangka pendek, tetapi juga dalam jangka panjang secara berkelanjutan (Kementan, 2010; Kemenhut, 2008; dan DKP, 2003).
Karena itu,untuk mewujudkan kedaulatan pangan sekaligus menjadikan sektor pertanian, kehutanan, dan kelautan dan perikanan (ekonomi SDA hayati) sebagai keunggulan kompetitif dan mesin pertumbuhan ekonomi yang berkualitas secara berkelanjutan, pembangunan ekonomi SDA hayati mesti diarahkan untuk mencapai empat tujuan. Pertama, menghasilkan sejumlah komoditas pangan beserta segenap produk hilirnya yang berdaya saing untuk memenuhi kebutuhan nasional (to feed Indonesia) maupun ekspor (to feed the world).
Kedua, meningkatkan kontribusi sektor SDA hayati terhadap pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan.Ketiga,meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, produsen SDA hayati lain, dan pelaku usaha terkait. Keempat,memelihara daya dukung lingkungan dan kelestarian SDA hayati. Pada tataran teknis,kita harus meningkatkan produksi semua bahan pangan yang bisa dihasilkan di dalam negeri secara produktif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan. Ini dapat dilaksanakan melalui program intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi spesies/ varietas usaha budi daya.
Program ekstensifikasi harus diprioritaskan di lahan-lahan kritis yang kini luasnya mencapai 11 juta hektare atau di kawasan hutan yang dapat dikonversi. Program food estate di Merauke dan daerah-daerah lain yang sudah dicanangkan pemerintah seyogianya cepat direalisasikan.Dengan catatan harus lebih prorakyat setempat dan ramah lingkungan. Selain itu,peningkatan produksi pangan juga bisa dipenuhi melalui optimalisasi dan peningkatan efisiensi usaha penangkapan sumber daya ikan (SDI) di laut maupun perairan umum darat secara ramah lingkungan sesuai dengan potensi produksi lestari (maximum sustainable yield/MSY) di tiap wilayah perairan.
Total MSY SDI laut sebesar 6,5 juta ton/tahun,dan tahun lalu telah dipanen sekitar 5 juta ton, sedangkan di perairan umum darat MSY SDI-nya sebesar 0,9 juta ton/tahun dan baru diproduksi sekitar 0,5 juta ton pada 2011. Pada saat yang sama,lahanlahan pertanian, perkebunan, dan perikanan yang subur serta produktif (kelas I) tidak boleh lagi dikonversi menjadi kawasan industri, permukiman, infrastruktur, dan peruntukan lainnya. Sebaliknya harus dijadikan sebagai lumbung pangan (food basket) nasional.
Seperti halnya diberlakukan di Jepang, Korea Selatan, AS, Belanda dan negara industri lain. Dengan begitu, selain sebagai produsen utama berbagai produk industri manufaktur, ICT, dan jenis industri lain, negara-negara maju tersebut mampu berswasembada pangan, bahkan eksportir bahan pangan utama dunia.Perlu dicatat,bahwaAS sebagai kampiun negara industri ternyata sekitar 50% dari keseluruhan ekspornya berupa komoditas dan produk pertanian dan pangan (WTO,2010). Indonesia juga perlu memperhatikan pentingnya nilai tambah.Tidak seperti Malaysia, Thailand dan negara-negara maju lain, selama ini kita mengekspor komoditas pertanian sebagian besar dalam keadaan mentah.
Contohnya 70% ekspor sawit Indonesia berupa CPO,sedangkan Malaysia 70% ekspor sawitnya berupa produk antara dan hilir seperti minyak goreng, mentega, sabun, cokelat,farmasi,dan kosmetik. Demikian juga halnya dengan rumput laut, 85% ekspor rumput laut karaginan Indonesia berupa rumput laut kering. Karena itu, dari sekarang kita harus memperkuat dan mengembangkan industri hilir di seluruh sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan agar kita memperoleh nilai tambah, penyediaan lapangan kerja, dan multiplier effects ekonomi yang lebih besar dan luas.
Politik-Ekonomi
Sederet jurus teknis di atas akan berhasil jika dibarengi dengan kebijakan politik-ekonomi yang kondusif bagi tumbuh kembangnya sektor-sektor ekonomi SDA hayati. Sedikitnya ada sembilan kebijakan politik-ekonomi paling krusial untuk direalisasikan.
Pertama,menghentikan impor seluruh bahan pangan yang bisa diproduksi di tanah air, baik secara langsung maupun bertahap. Kedua, memperbesar porsi anggaran negara (APBN dan APBD) untuk perbaikan dan pembangunan infrastruktur pertanian dan daerah pedesaan, produksi benih unggul, pupuk organik dan anorganik, dan pakan berkualitas. Ketiga, produksi gas alam harus diprioritaskan untuk produksi pupuk ketimbang diekspor mentah seperti sekarang.
Keempat,penyediaan permodalan khusus untuk sektorsektor ekonomi SDA hayati, baik melalui lembaga perbankan maupun nonbank. Kelima, penguatan dan perluasan peran Bulog sebagai lembaga penyangga stok dan harga sejumlah bahan pangan pokok. Keenam, pemerintah harus memberikan insentif, kemudahan, keamanan,dan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang berminat investasi di sektor pertanian, terutama pada usaha industri hulu dan industri hilir.Keenam,pencemaran lingkungan harus dikendalikan secara ketat dan konservasi biodiversity harus dilaksanakan secara konsisten.
Ketujuh, mengembangkan dan mengimplementasikan strategi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim global (global climate change). Kedelapan, penciptaan iklim usaha yang atraktif dan kondusif. Kesembilan, adalah kebijakan moneter (suku bunga, nilai tukar rupiah,dan pengendalian inflasi) yang berpihak kepada sektor-sektor ekonomi SDA hayati.
Dengan mengimplementasikan segenap kebijakan dan program teknikal dan politikekonomi di atas, yakinlah Indonesia tidak hanya mampu membangun kedaulatan pangan dalam waktu dekat (5 tahun), tapi juga mampu menjadi pengekspor sejumlah bahan pangan terbesar di dunia dan menjadikan ekonomi SDA hayati sebagai keunggulan kompetitif yang mengantarkan Indonesia sebagai bangsa besar yang maju, sejahtera, dan mandiri pada 2025, Insya Allah.
Rokhmin Dahuri
Ketua Masyarakat Akuakultur Indonesia Mentri Kelautan dan Perikanan tahun 2001-2004 Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
http://ekonomi.kompasiana.com/manajemen/2014/04/30/membangun-kedaulatan-pangan-nasional-652672.html
Rabu, 30 April 2014
Selasa, 29 April 2014
Bulog Abdya siap menampung beras lokal
Selasa, 29 April 2014
ACEH BARAT DAYA – Dalam rangka menyambut panen raya tanaman padi untuk tahun 2014 di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) yang jatuh pada bulan Mei mendatang, Perum Bulog Kabupaten setempat siap menampung beras produk lokal mencapai 6.500 ton.
“Kita siap menampung beras lokal mencapai 6.500 ton, sesuai denganm Harga Pembelian Pemerintah (HPP), yaitu Rp 6.600/kg diterima di gedung bulog, bila melebihi prognosa 6.500 ton, kita juga siap menerimanya,” kata Kepala Sub Divre VI Perum Bulog Blangpidie, H.Basir kepada AJNN yang dijumpai diruang kerjanya, selasa (29/4).
“kita beli berasnya saja di pintu gudang bulog, sementara karongnya kita kasih secara gratis’’, lanjutnya.
Dikatakan Basir, beras lokal standar medium tersebut ditampung melalui pengusaha kilang padi selaku mitra kerja Perum Bolog setempat.
Selain itu kata Basir, Perum Bulog tidak menampung gabah hasil penen raya 2014, melainkan ditapung dalam bentuk beras melalui mitra kerja atau pengusaha penggilingan padi. Beras produksi lokal atau hasil penen petani setempat yang ditampung dengan harga Rp. 6.600/Kg, sesuai dengan HPP di pintu gudang bulog setempat.
Beras yang ditampung Perum Bulog tersebut adalah beras dengan kualitas medium, yaitu sesuai dengan Inpres RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang harga Rp. 6.600/Kg, paparnya.
Untuk membahas persiapan pemasokan beras lokal ke gudang bulog setempat, kami sudah menggelar rapat dengan sejumlah pengusaha penggilingan padi setempat, Senin (28/4) kemarin, tutupnya.
http://www.ajnn.net/2014/04/bulog-abdya-siap-menampung-beras-lokal/
ACEH BARAT DAYA – Dalam rangka menyambut panen raya tanaman padi untuk tahun 2014 di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) yang jatuh pada bulan Mei mendatang, Perum Bulog Kabupaten setempat siap menampung beras produk lokal mencapai 6.500 ton.
“Kita siap menampung beras lokal mencapai 6.500 ton, sesuai denganm Harga Pembelian Pemerintah (HPP), yaitu Rp 6.600/kg diterima di gedung bulog, bila melebihi prognosa 6.500 ton, kita juga siap menerimanya,” kata Kepala Sub Divre VI Perum Bulog Blangpidie, H.Basir kepada AJNN yang dijumpai diruang kerjanya, selasa (29/4).
“kita beli berasnya saja di pintu gudang bulog, sementara karongnya kita kasih secara gratis’’, lanjutnya.
Dikatakan Basir, beras lokal standar medium tersebut ditampung melalui pengusaha kilang padi selaku mitra kerja Perum Bolog setempat.
Selain itu kata Basir, Perum Bulog tidak menampung gabah hasil penen raya 2014, melainkan ditapung dalam bentuk beras melalui mitra kerja atau pengusaha penggilingan padi. Beras produksi lokal atau hasil penen petani setempat yang ditampung dengan harga Rp. 6.600/Kg, sesuai dengan HPP di pintu gudang bulog setempat.
Beras yang ditampung Perum Bulog tersebut adalah beras dengan kualitas medium, yaitu sesuai dengan Inpres RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang harga Rp. 6.600/Kg, paparnya.
Untuk membahas persiapan pemasokan beras lokal ke gudang bulog setempat, kami sudah menggelar rapat dengan sejumlah pengusaha penggilingan padi setempat, Senin (28/4) kemarin, tutupnya.
http://www.ajnn.net/2014/04/bulog-abdya-siap-menampung-beras-lokal/
Stok Beras di Bulog Turun, Hatta Tak Khawatir
Selasa, 29 April 2014
JAKARTA - Akibat musim yang pancaroba, maka terjadi gangguan pada bahan pangan lantaran adanya penundaan musim panen. Pasalnya, musim tanam yang bergeser mundur menyebabkan stok pangan sedikit terganggu.
Meski demikian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan stok beras di Bulog masih cukup aman. Menurutnya, Bulog tetap membeli beras masyarakat. Saat ini, stok beras memang turun ke 1,7 juta ton dari stok awal pemerintah sebesar 2 juta ton.
"Kita masih terus melakukan pembelian untuk musim panen berikut ini, perkiraan angka produksi kita masih 73 juta ton gabah, dan tadi kita sudah antisipasi apabila terjadi gangguan maka ada langkah-langkah yang akan kita lakukan," jelas dia usai Rakor Ketahanan Pangan di kantornya, Jakarta, Selasa (29/4/2014).
Menurutnya, untuk meningkatkan cadangan beras, pemerintah telah menganggarkan dana mencapai Rp2 triliun. Anggaran ini, dialokasikan untuk meningkatkan produksi beras dari 400 ribu ton menjadi 1 juta ton. "Dan pada tahun ini, akan kita keluarkan sekitar Rp1 triliun dan sisanya pada 2015 untuk meningkatkan cadangan beras pemerintah," tambah dia.
Di sisi lain, Hatta mengatakan kondisi pasokan pangan dunia juga tidak memberikan tantangan yang berarti. Meski begitu, dia mengatakan pemerintah masih mengantisipasi bibit unggas telur yang mengalami penurunan.
"Dan ini sudah diantisipasi dengan baik oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian. Kita tetap memberikan perlindungan terhadap peternak kita, yang kadang mereka secara seasonal mengalami penurunan harga, dan ini yang harus kita jaga," tutur dia.
Selain itu, dia mengungkapkan pemenuhan benih pupuk juga tidak memiliki gangguan yang berarti. "Stok pupuk kiat dilaporkan Kementerian BUMN cukup, diperlukan satu data-data akurat oleh para gubernur tentang kebutuhan dan stok pupuk kiat," tukas dia. (Maesaroh/Koran SI/mrt)
http://economy.okezone.com/read/2014/04/29/320/977542/stok-beras-di-bulog-turun-hatta-tak-khawatir
JAKARTA - Akibat musim yang pancaroba, maka terjadi gangguan pada bahan pangan lantaran adanya penundaan musim panen. Pasalnya, musim tanam yang bergeser mundur menyebabkan stok pangan sedikit terganggu.
Meski demikian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan stok beras di Bulog masih cukup aman. Menurutnya, Bulog tetap membeli beras masyarakat. Saat ini, stok beras memang turun ke 1,7 juta ton dari stok awal pemerintah sebesar 2 juta ton.
"Kita masih terus melakukan pembelian untuk musim panen berikut ini, perkiraan angka produksi kita masih 73 juta ton gabah, dan tadi kita sudah antisipasi apabila terjadi gangguan maka ada langkah-langkah yang akan kita lakukan," jelas dia usai Rakor Ketahanan Pangan di kantornya, Jakarta, Selasa (29/4/2014).
Menurutnya, untuk meningkatkan cadangan beras, pemerintah telah menganggarkan dana mencapai Rp2 triliun. Anggaran ini, dialokasikan untuk meningkatkan produksi beras dari 400 ribu ton menjadi 1 juta ton. "Dan pada tahun ini, akan kita keluarkan sekitar Rp1 triliun dan sisanya pada 2015 untuk meningkatkan cadangan beras pemerintah," tambah dia.
Di sisi lain, Hatta mengatakan kondisi pasokan pangan dunia juga tidak memberikan tantangan yang berarti. Meski begitu, dia mengatakan pemerintah masih mengantisipasi bibit unggas telur yang mengalami penurunan.
"Dan ini sudah diantisipasi dengan baik oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian. Kita tetap memberikan perlindungan terhadap peternak kita, yang kadang mereka secara seasonal mengalami penurunan harga, dan ini yang harus kita jaga," tutur dia.
Selain itu, dia mengungkapkan pemenuhan benih pupuk juga tidak memiliki gangguan yang berarti. "Stok pupuk kiat dilaporkan Kementerian BUMN cukup, diperlukan satu data-data akurat oleh para gubernur tentang kebutuhan dan stok pupuk kiat," tukas dia. (Maesaroh/Koran SI/mrt)
http://economy.okezone.com/read/2014/04/29/320/977542/stok-beras-di-bulog-turun-hatta-tak-khawatir
Petani Tuntut Bulog Batalkan Impor Gula
Senin, 28 April 2014
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menuntut pembatalan rencana impor gula kristal putih (GKP) yang dilakukan oleh Bulog.
Hal ini karena stok gula nasional saat ini mencapai lebih dari 800.000 ton. Dengan jumlah stok tersebut mencukupi untuk memenuhi kebutuhan nasional
Ismed Hasan Putro Ketua Bidang Perdagangan Dewan Pimpinan Nasional HKTI mengatakan, musim giling tebu untuk memproduksi gula kristal putih konsumsi rumah tangga sudah dimulai.
"Impor yang akan dilakukan Bulog jelas tidak sejalan dengan komitmen pemerintah untuk Swasembada Gula," ujar Ismed, Senin (28/4).
Ismed bilang, jika dipaksakan impor tentu akan sangat meresahkan dan mengancam petani tebu dan pabrik gula (PG) nasional.
Dengan masuknya gula impor akan mengakibatkan semakin turunnya harga Gula yang berdampak pada meruginya petani tebu.
Sementara pemerintah sampai saat ini tidak bertindak dan hampir tidak berdaya untuk mengendalikan serbuan gula rafinasi impor ke pasar konsumen.
"Janji untuk mengambil tindakan terhadap pelaku perembesan Gula rafinasi, sulit dibuktikan. Fakta di lapangan, Gula rafinasi impor leluasa dijual di pasar tanpa batasan," kata Ismed.
Langkah impor Gula melalui Bulog, hanya mempertegas bahwa komitmen agar dalam jangka panjang adanya peningkatan produktivitas Gula nasional hanya slogan kosong.
Sebaliknya, berpotensi gagal karena petani akan enggan menanam Tebu. Lebih dari itu, kebijakan impor di saat stok Gula mencukupi akan semakin membesarnya pasar Indonesia untuk Gula impor.
Sekedar catatan saja, sebagai upaya untuk stabilisasi harga gula dalam negeri beberapa waktu lalu Kementerian Perdagangan (Kemendag) memberikan Surat Persetujuan Impor (SPI) GKP kepada Bulog sebanyak 328.000 ton yang berlaku pada 1 April-15 Mei 2014.
http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/04/28/petani-tuntut-bulog-batalkan-impor-gula
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menuntut pembatalan rencana impor gula kristal putih (GKP) yang dilakukan oleh Bulog.
Hal ini karena stok gula nasional saat ini mencapai lebih dari 800.000 ton. Dengan jumlah stok tersebut mencukupi untuk memenuhi kebutuhan nasional
Ismed Hasan Putro Ketua Bidang Perdagangan Dewan Pimpinan Nasional HKTI mengatakan, musim giling tebu untuk memproduksi gula kristal putih konsumsi rumah tangga sudah dimulai.
"Impor yang akan dilakukan Bulog jelas tidak sejalan dengan komitmen pemerintah untuk Swasembada Gula," ujar Ismed, Senin (28/4).
Ismed bilang, jika dipaksakan impor tentu akan sangat meresahkan dan mengancam petani tebu dan pabrik gula (PG) nasional.
Dengan masuknya gula impor akan mengakibatkan semakin turunnya harga Gula yang berdampak pada meruginya petani tebu.
Sementara pemerintah sampai saat ini tidak bertindak dan hampir tidak berdaya untuk mengendalikan serbuan gula rafinasi impor ke pasar konsumen.
"Janji untuk mengambil tindakan terhadap pelaku perembesan Gula rafinasi, sulit dibuktikan. Fakta di lapangan, Gula rafinasi impor leluasa dijual di pasar tanpa batasan," kata Ismed.
Langkah impor Gula melalui Bulog, hanya mempertegas bahwa komitmen agar dalam jangka panjang adanya peningkatan produktivitas Gula nasional hanya slogan kosong.
Sebaliknya, berpotensi gagal karena petani akan enggan menanam Tebu. Lebih dari itu, kebijakan impor di saat stok Gula mencukupi akan semakin membesarnya pasar Indonesia untuk Gula impor.
Sekedar catatan saja, sebagai upaya untuk stabilisasi harga gula dalam negeri beberapa waktu lalu Kementerian Perdagangan (Kemendag) memberikan Surat Persetujuan Impor (SPI) GKP kepada Bulog sebanyak 328.000 ton yang berlaku pada 1 April-15 Mei 2014.
http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/04/28/petani-tuntut-bulog-batalkan-impor-gula
Senin, 28 April 2014
Pakar Pangan Minta Raskin Tak Dihapus
Senin, 28 April 2014
JAKARTA, suaramerdeka.com - Pengamat pangan Prof Dr Mohammad Husein Sawit mengungkapkan ketidak setujuannya jika pemerintah menghapuskan program subsidi beras bagi masyarakat berpenghasilan rendah, atau populer disebut Raskin. Ungkapan itu disampaikan setelah KPK menemukan indikasi ketidakberesan dalam pelaksanaan program Raskin.
"Saya tidak sependapat jika Raskin dihapus, maka akan menghapus juga program-program pemerintah yang lain," kata Husein saat dihubungi wartawan, Senin (28/4).
Menurut Husein, menghentikan program Raskin bukan solusi. Yang seharusnya dilakukan, kata dia, adalah memperbaiki program tersebut.
"Tujuan Raskin tahap awal tidak dirancang untuk menstabilkan harga beras, tapi mekanisme stabilitasasi harga beras itu dengan cadangan beras pemerintah. Namun sekarang cadangan beras pemerintah sedikit sekali dan kualitasnya sama dengan Raskin. Karena itu, Raskin digunakan sebagai alat untuk menstabilkan harga," paparnya.
Menurutnya, raskin harus dirasionalkan jumlahnya. Jumlah yang rasional sekitar 2 juta ton. Sementara saat ini jumlah Raskin sudah mencapai 3 juta ton sehingga dianggap terlalu besar.
Semakin besar volumen Raskin, semakin besar pula dalam menyerap beras produksi dalam negeri.
"Pengadaan itu banyak bergantung pada produksi. Kalau musimnya jelek, tentunya tak bisa mendapat gabah yang banyak, karena tidak mencukupi. Dan biasanya kalau tidak mencukupi, beras harus diimpor. Agar tidak terlalu banyak impor beras, maka manajemen Raskin perlu diperbaiki, harus dirasionalkan jumlahnya, bukan diberangus," tandas Husein.
Melalui rasionalisasi jumlah, katanya, maka akan lebih mudah mengontrol dan mengelola program Raskin. Yang harus juga dibenahi, kata Husein, adalah penerima manfaat yang sekarang dibagi rata-rata.
Pendapat senada disampaikan Tuhana dari Universitas Sebelas Maret (UNS) yang juga menghimbau agar pemerintah tidak menghapuskan program Raskin.
Menurutnya, ke depan harus ada komitmen bersama dan harus mengoptimalkan kontrol. "Kalau Raskin dihapuskan, maka akan berdampak pada pemenuhan pangan rakyat miskin yang merupakan hal yang penting," tegasnya.
Tuhana menilai, sistem pengadaan dan distribusi Raskin sebenarnya sudah bagus, tapi implementasi di lapangan perlu optimalisasi kontrol. Selain itu, kesadaran masyarakat juga harus ditingkatkan.
( Nurokhman / CN33 / SMNetwork )
http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/04/28/200096
JAKARTA, suaramerdeka.com - Pengamat pangan Prof Dr Mohammad Husein Sawit mengungkapkan ketidak setujuannya jika pemerintah menghapuskan program subsidi beras bagi masyarakat berpenghasilan rendah, atau populer disebut Raskin. Ungkapan itu disampaikan setelah KPK menemukan indikasi ketidakberesan dalam pelaksanaan program Raskin.
"Saya tidak sependapat jika Raskin dihapus, maka akan menghapus juga program-program pemerintah yang lain," kata Husein saat dihubungi wartawan, Senin (28/4).
Menurut Husein, menghentikan program Raskin bukan solusi. Yang seharusnya dilakukan, kata dia, adalah memperbaiki program tersebut.
"Tujuan Raskin tahap awal tidak dirancang untuk menstabilkan harga beras, tapi mekanisme stabilitasasi harga beras itu dengan cadangan beras pemerintah. Namun sekarang cadangan beras pemerintah sedikit sekali dan kualitasnya sama dengan Raskin. Karena itu, Raskin digunakan sebagai alat untuk menstabilkan harga," paparnya.
Menurutnya, raskin harus dirasionalkan jumlahnya. Jumlah yang rasional sekitar 2 juta ton. Sementara saat ini jumlah Raskin sudah mencapai 3 juta ton sehingga dianggap terlalu besar.
Semakin besar volumen Raskin, semakin besar pula dalam menyerap beras produksi dalam negeri.
"Pengadaan itu banyak bergantung pada produksi. Kalau musimnya jelek, tentunya tak bisa mendapat gabah yang banyak, karena tidak mencukupi. Dan biasanya kalau tidak mencukupi, beras harus diimpor. Agar tidak terlalu banyak impor beras, maka manajemen Raskin perlu diperbaiki, harus dirasionalkan jumlahnya, bukan diberangus," tandas Husein.
Melalui rasionalisasi jumlah, katanya, maka akan lebih mudah mengontrol dan mengelola program Raskin. Yang harus juga dibenahi, kata Husein, adalah penerima manfaat yang sekarang dibagi rata-rata.
Pendapat senada disampaikan Tuhana dari Universitas Sebelas Maret (UNS) yang juga menghimbau agar pemerintah tidak menghapuskan program Raskin.
Menurutnya, ke depan harus ada komitmen bersama dan harus mengoptimalkan kontrol. "Kalau Raskin dihapuskan, maka akan berdampak pada pemenuhan pangan rakyat miskin yang merupakan hal yang penting," tegasnya.
Tuhana menilai, sistem pengadaan dan distribusi Raskin sebenarnya sudah bagus, tapi implementasi di lapangan perlu optimalisasi kontrol. Selain itu, kesadaran masyarakat juga harus ditingkatkan.
( Nurokhman / CN33 / SMNetwork )
http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/04/28/200096
Produsen Ingin Bulog Beli Gula Lokal 350.000 Ton daripada Impor
Senin, 28 April 2014
Jakarta -Asosiasi Gula Indonesia (AGI) mengklaim produksi gula nasional cukup memenuhi permintaan Perum Bulog untuk menyiapkan tambahan stok gula sebanyak 350.000 ton. AGI meminta Bulog mengutamakan pasokan dari dalam negeri daripada impor gula 350.000 ton.
Berdasarkan data Kementerian Perdagangan (Kemendag), Perum Bulog baru menyerap 22.000 ton gula lokal, sebanyak 12.000 ton adalah kontrak kerjasama dengan PT RNI (Persero) dan 10.000 ton diantaranya dari PTPN XI. Sementara itu, Bulog sudah mendapatkan Surat Persetujuan Impor (SPI) untuk mengimpor gula sebesar 328.000 ton.
"Ada beberapa hal yang ingin disampaikan tentang gula nasional ini. Keinginan pemerintah untuk memiliki stok gula nasional, AGI sepakat stok nasional itu perlu. Tetapi kita harus mengacu pada kebijakan stok nasional yang utamanya berasal dari produksi domestik terutama dari gula yang dihasilkan petani," ungkap Direktur Eksekutif AGI Tito Pranoloh saat berdiskusi dengan media di Gedung Gula Negara, Kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (28/04/2014).
Menurut catatan AGI, di awal 2014, stok gula nasional mencapai 1,2 juta ton. Dibandingkan tahun 2013, jumlah ini jauh lebih besar dimana produksi tahun 2013 hanya 920.000 ton. Sedangkan per bulan Maret 2014, stok gula nasional masih ada 900.000 ton.
"Artinya memasuki 2014 stok awal kita tinggi sekali dan tertinggi dalam 15 tahun terakhir," imbuhnya.
Menurut Tito, ada beberapa faktor yang menyebabkan Bulog lebih memilih untuk mengimpor sisa serapan gula dibandingkan membeli gula lokal petani. Salah satunya adalah rendahnya harga gula impor sementara harga lelang gula lokal dinilai lebih tinggi.
"AGI sepakat stok nasional itu perlu. Selama pemerintah tidak memiliki stok nasional, sangat sulit untuk menstabilkan harga gula nasional. Artinya hambatan pemerintah untuk serap gula nasional adalah patokan harga lelang gula nasional dan Bulog keberatan dengan itu," cetusnya.
Jakarta -Asosiasi Gula Indonesia (AGI) mengklaim produksi gula nasional cukup memenuhi permintaan Perum Bulog untuk menyiapkan tambahan stok gula sebanyak 350.000 ton. AGI meminta Bulog mengutamakan pasokan dari dalam negeri daripada impor gula 350.000 ton.
Berdasarkan data Kementerian Perdagangan (Kemendag), Perum Bulog baru menyerap 22.000 ton gula lokal, sebanyak 12.000 ton adalah kontrak kerjasama dengan PT RNI (Persero) dan 10.000 ton diantaranya dari PTPN XI. Sementara itu, Bulog sudah mendapatkan Surat Persetujuan Impor (SPI) untuk mengimpor gula sebesar 328.000 ton.
"Ada beberapa hal yang ingin disampaikan tentang gula nasional ini. Keinginan pemerintah untuk memiliki stok gula nasional, AGI sepakat stok nasional itu perlu. Tetapi kita harus mengacu pada kebijakan stok nasional yang utamanya berasal dari produksi domestik terutama dari gula yang dihasilkan petani," ungkap Direktur Eksekutif AGI Tito Pranoloh saat berdiskusi dengan media di Gedung Gula Negara, Kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (28/04/2014).
Menurut catatan AGI, di awal 2014, stok gula nasional mencapai 1,2 juta ton. Dibandingkan tahun 2013, jumlah ini jauh lebih besar dimana produksi tahun 2013 hanya 920.000 ton. Sedangkan per bulan Maret 2014, stok gula nasional masih ada 900.000 ton.
"Artinya memasuki 2014 stok awal kita tinggi sekali dan tertinggi dalam 15 tahun terakhir," imbuhnya.
Menurut Tito, ada beberapa faktor yang menyebabkan Bulog lebih memilih untuk mengimpor sisa serapan gula dibandingkan membeli gula lokal petani. Salah satunya adalah rendahnya harga gula impor sementara harga lelang gula lokal dinilai lebih tinggi.
"AGI sepakat stok nasional itu perlu. Selama pemerintah tidak memiliki stok nasional, sangat sulit untuk menstabilkan harga gula nasional. Artinya hambatan pemerintah untuk serap gula nasional adalah patokan harga lelang gula nasional dan Bulog keberatan dengan itu," cetusnya.
Jabat Ketua BPK, Rizal Djalil Janji Audit Raskin dan Bansos
Senin, 28 April 2014
Jakarta -Rizal Djalil telah resmi menjabat sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ia akan menjalankan masa jabatannya sampai dengan Oktober 2014 mendatang.
Mantan anggota Komisi XI DPR ini mengaku sudah menyiapkan beberapa fokus audit untuk beberapa bulan mendatang. Pertama adalah audit soal beras untuk masyarakat miskin (raskin). BPK akan melacak mulai dari anggaran hingga pelaksanaan.
"Kita akan memperhatikan secara khusus soal raskin. Hampir Rp 21 triliun (anggarannya)," kata Rizal usai pengambilan sumpah jabatan di di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, Cempaka Putih Timur, Jakarta, Senin (28/4/2014).
Sebelumnya, raskin sudah menjadi temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). BPK pun menurut Rizal akan bekerjasama dengan KPK untuk mendalami hal tersebut.
"Kita akan bantu sepenuhnya KPK dalam rangka memberikan kepastian, apakah (raskin) ini tepat atau tidak. Kalau tidak, kita akan membuat rekomendasi kepada pemerintah baiknya ke depan seperti apa," jelasnya.
Kemudian adalah program bantuan sosial (bansos) yang tahun ini dianggarkan sebesar Rp 91 triliun. BPK akan meluruskan persoalan bansos dari yang tidak tepat dalam pelaksanaan.
"Kita akan meluruskan bansos yang tidak tepat. Bansos yang hampir Rp 90 triliun lebih itu harus sampai kepada yang berhak," tegasnya
Ia menilai sejauh ini indikasi penyimpangan bansos banyak terjadi di daerah. Namun, BPK akan tetap mengaudit sampai ke Kementerian Lembaga (K/L).
"Terkait bansos itu jangan lupa ya. Pemda, K/L, dan lembaga khusus. Yang banyak masalah itu ada kan di Banten. Kan kita coba rekomendasi sebaiknya ke depa bagaimana," tuturnya.
Kemudian, yang menjadi tugas rutin BPK adalah penyelesaian audit Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
"Saya kira meneruskan saja program yang sudah ada, terutama LKPP dan LKPD seluruh Indonesia. Fokus saya adalah semua yang berkaitan dengan rakyat. Terutama raskin, dan meluruskan bansos yang tidak tepat," terangnya.
Jakarta -Rizal Djalil telah resmi menjabat sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ia akan menjalankan masa jabatannya sampai dengan Oktober 2014 mendatang.
Mantan anggota Komisi XI DPR ini mengaku sudah menyiapkan beberapa fokus audit untuk beberapa bulan mendatang. Pertama adalah audit soal beras untuk masyarakat miskin (raskin). BPK akan melacak mulai dari anggaran hingga pelaksanaan.
"Kita akan memperhatikan secara khusus soal raskin. Hampir Rp 21 triliun (anggarannya)," kata Rizal usai pengambilan sumpah jabatan di di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, Cempaka Putih Timur, Jakarta, Senin (28/4/2014).
Sebelumnya, raskin sudah menjadi temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). BPK pun menurut Rizal akan bekerjasama dengan KPK untuk mendalami hal tersebut.
"Kita akan bantu sepenuhnya KPK dalam rangka memberikan kepastian, apakah (raskin) ini tepat atau tidak. Kalau tidak, kita akan membuat rekomendasi kepada pemerintah baiknya ke depan seperti apa," jelasnya.
Kemudian adalah program bantuan sosial (bansos) yang tahun ini dianggarkan sebesar Rp 91 triliun. BPK akan meluruskan persoalan bansos dari yang tidak tepat dalam pelaksanaan.
"Kita akan meluruskan bansos yang tidak tepat. Bansos yang hampir Rp 90 triliun lebih itu harus sampai kepada yang berhak," tegasnya
Ia menilai sejauh ini indikasi penyimpangan bansos banyak terjadi di daerah. Namun, BPK akan tetap mengaudit sampai ke Kementerian Lembaga (K/L).
"Terkait bansos itu jangan lupa ya. Pemda, K/L, dan lembaga khusus. Yang banyak masalah itu ada kan di Banten. Kan kita coba rekomendasi sebaiknya ke depa bagaimana," tuturnya.
Kemudian, yang menjadi tugas rutin BPK adalah penyelesaian audit Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
"Saya kira meneruskan saja program yang sudah ada, terutama LKPP dan LKPD seluruh Indonesia. Fokus saya adalah semua yang berkaitan dengan rakyat. Terutama raskin, dan meluruskan bansos yang tidak tepat," terangnya.
Jokowi: RI Mesti Mandiri Pangan
Senin, 28 April 2014
BOGOR – Ketahanan pangan sangat penting agar bangsa Indonesia tidak bergantung pada impor yang setiap tahun selalu mengalami peningkatan. Untuk itu, kebijakan pemerintah dalam pertanian mesti berpihak pada petani.
“Kita harus mandiri dalam ketahanan pangan, dan ini yang akan menjadi concern kita supaya bisa memenuhi kebutuhan penduduk Indonesia yang jumlahnya selalu bertambah,” kata calon presiden dari PDIP, Joko Widodo (Jokowi), saat menghadiri kegiatan panen padi bersama petani bertajuk “Kemandirian Pangan Bersama Rakyat” di Bogor, Jawa Barat, Minggu (27/4).
Menurutnya, para petani merupakan ujung tombak produksi pangan nasional sehingga perlu mendapatkan pendampingan. Selain itu, petani harus mendapatkan pengetahuan yang memadai untuk menyiasati lahan sempit agar tetap memiliki produktivitas yang tinggi. “Petani harus ada pendampingan, dan lahan-lahan sempit bisa jadi produktif,” ungkap Jokowi.
Gubernur DKI Jakarta itu kemudian menjabarkan konsep pendampingan petani, yakni memberikan pengetahuan kepada petani agar lahan pertanian produktif jangan sampai dikonversi untuk kegunaan lain, seperti untuk permukiman, industri, atau lahan tambang.
“Ini harus disetop. Lahan pertanian tidak hanya sawah, tapi termasuk hutan sagu, kebun ubi-ubian, lahan sayuran,” kata Jokowi.
Dia juga menyebutkan agar para petani jangan diarahkan menggunakan bibit impor dan pupuk kimia. “Sebisa mungkin menggunakan pupuk organik dan benih sendiri,” jelasnya.
Selain itu, infrastruktur pertanian dari bendungan sampai saluran tersier harus dibenahi. “Sebab, kini kondisi infrastruktur pertanian sudah banyak yang rusak sehingga pada musim kemarau air nggak sampai. Bendungan baru harus dibangun,” beber Jokowi.
Menyinggung tentang kualitas air bersih, Jokowi menilai limbah industri telah mencemari sungai dan bendungan sehingga mengurangi kesuburan tanah jika digunakan untuk pengairan.
Mengenai pemasaran produk pertanian, Jokowi mengungkapkan pasar belum memberikan keuntungan kepada petani karena rantai bisnisnya masih terlalu panjang.
“Teknlogi pascapanen belum menyentuh petani. Demikian pula soal permodalan, banyak petani tak punya modal. Makanya, butuh akses permodalan, seperti bank khusus pertanian,” kata Jokowi.
Bertemu Akbar Tandjung
Menjelaskan tentang perkembangan partai politik (parpol) yang berkerja sama dengan PDIP, Jokowi menyatakan hingga hari ini, kerja sama koalisi PDIP baru terjalin dengan satu partai, yakni Partai Nasionalis Demokrat (Nasdem), sedangkan penjajakan yang sedang intensif dilakukan dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masih alot dan belum menemukan titik temu kesepakatan. “Kami sudah ketemu, tapi kesepakatannya belum ketemu,” jelasnya.
Menurut Jokowi, penjajakan kerja sama dengan PKB masih terganjal sejumlah poin terkait permintaan jatah kursi menteri. Padahal, seperti diberitakan sebelumnya, PDIP maupun Jokowi secara tegas menyatakan bahwa tidak ingin menjalin kerja sama dengan partai berdasarkan kepentingan bagi-bagi kursi.
Sementara itu, saat mendadak menyambangi kediaman Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung di Jalan Purnawarman 18, Jakarta Selatan, Jokowi enggan membeberkan hasil pertemuannya. " Hanya makan mie, makan mie, sudahlah," kata Jokowi, sambil berlalu dengan mobilnya.
Jokowi datang ke kediaman Akbar ditemani Andi Widjajanto dan Wasekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto. Hasto mengatakan, pertemuan Jokowi dengan Akbar hanya silahturahmi biasa. Kebetulan istri Akbar, Krisnina Maharani, berasal dari Solo dan kenal dengan Jokowi sejak masih menjabat sebagai Wali Kota Solo.
"Pak Jokowi kan kebetulan teman sekolah. Jadi ada hubungan pribadi. Kebetulan ada undangan makan mie. Tadi juga disediakan kopi dari Solo," kata Hasto.
Namun Hasto tak menampik bila dalam pertemuan dengan Akbar disinggung juga masalah politik. "Ini dialog antardua pimpinan. Bang Akbar tadi sampaikan bagaimana kiat-kiat mengatasi krisis," kata dia.
Akbar sendiri, mengatakan pertemuan dengan Jokowi, hanya silahturahmi biasa. Tiga bulan lalu, dia sempat menyambangi kediaman Jokowi. Dan, pertemuan kali ini adalah kunjungan balasan Jokowi. "
Dia bilang, Bang nanti sewaktu-waktu saya mau datang. Ini semangatnya membangun silahturahmi," kata dia.
Akbar menambahkan, kemungkinan berkoalisi dengan PDI-P, sangat mungkin. "Ya, kalau pertemuan ini diartikan penjajakan koalisi bisa saja," katanya. cit/ags/frn/AR-2
http://www.koran-jakarta.com/?10938-jokowi:%20ri%20mesti%20mandiri%20pangan
BOGOR – Ketahanan pangan sangat penting agar bangsa Indonesia tidak bergantung pada impor yang setiap tahun selalu mengalami peningkatan. Untuk itu, kebijakan pemerintah dalam pertanian mesti berpihak pada petani.
“Kita harus mandiri dalam ketahanan pangan, dan ini yang akan menjadi concern kita supaya bisa memenuhi kebutuhan penduduk Indonesia yang jumlahnya selalu bertambah,” kata calon presiden dari PDIP, Joko Widodo (Jokowi), saat menghadiri kegiatan panen padi bersama petani bertajuk “Kemandirian Pangan Bersama Rakyat” di Bogor, Jawa Barat, Minggu (27/4).
Menurutnya, para petani merupakan ujung tombak produksi pangan nasional sehingga perlu mendapatkan pendampingan. Selain itu, petani harus mendapatkan pengetahuan yang memadai untuk menyiasati lahan sempit agar tetap memiliki produktivitas yang tinggi. “Petani harus ada pendampingan, dan lahan-lahan sempit bisa jadi produktif,” ungkap Jokowi.
Gubernur DKI Jakarta itu kemudian menjabarkan konsep pendampingan petani, yakni memberikan pengetahuan kepada petani agar lahan pertanian produktif jangan sampai dikonversi untuk kegunaan lain, seperti untuk permukiman, industri, atau lahan tambang.
“Ini harus disetop. Lahan pertanian tidak hanya sawah, tapi termasuk hutan sagu, kebun ubi-ubian, lahan sayuran,” kata Jokowi.
Dia juga menyebutkan agar para petani jangan diarahkan menggunakan bibit impor dan pupuk kimia. “Sebisa mungkin menggunakan pupuk organik dan benih sendiri,” jelasnya.
Selain itu, infrastruktur pertanian dari bendungan sampai saluran tersier harus dibenahi. “Sebab, kini kondisi infrastruktur pertanian sudah banyak yang rusak sehingga pada musim kemarau air nggak sampai. Bendungan baru harus dibangun,” beber Jokowi.
Menyinggung tentang kualitas air bersih, Jokowi menilai limbah industri telah mencemari sungai dan bendungan sehingga mengurangi kesuburan tanah jika digunakan untuk pengairan.
Mengenai pemasaran produk pertanian, Jokowi mengungkapkan pasar belum memberikan keuntungan kepada petani karena rantai bisnisnya masih terlalu panjang.
“Teknlogi pascapanen belum menyentuh petani. Demikian pula soal permodalan, banyak petani tak punya modal. Makanya, butuh akses permodalan, seperti bank khusus pertanian,” kata Jokowi.
Bertemu Akbar Tandjung
Menjelaskan tentang perkembangan partai politik (parpol) yang berkerja sama dengan PDIP, Jokowi menyatakan hingga hari ini, kerja sama koalisi PDIP baru terjalin dengan satu partai, yakni Partai Nasionalis Demokrat (Nasdem), sedangkan penjajakan yang sedang intensif dilakukan dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masih alot dan belum menemukan titik temu kesepakatan. “Kami sudah ketemu, tapi kesepakatannya belum ketemu,” jelasnya.
Menurut Jokowi, penjajakan kerja sama dengan PKB masih terganjal sejumlah poin terkait permintaan jatah kursi menteri. Padahal, seperti diberitakan sebelumnya, PDIP maupun Jokowi secara tegas menyatakan bahwa tidak ingin menjalin kerja sama dengan partai berdasarkan kepentingan bagi-bagi kursi.
Sementara itu, saat mendadak menyambangi kediaman Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung di Jalan Purnawarman 18, Jakarta Selatan, Jokowi enggan membeberkan hasil pertemuannya. " Hanya makan mie, makan mie, sudahlah," kata Jokowi, sambil berlalu dengan mobilnya.
Jokowi datang ke kediaman Akbar ditemani Andi Widjajanto dan Wasekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto. Hasto mengatakan, pertemuan Jokowi dengan Akbar hanya silahturahmi biasa. Kebetulan istri Akbar, Krisnina Maharani, berasal dari Solo dan kenal dengan Jokowi sejak masih menjabat sebagai Wali Kota Solo.
"Pak Jokowi kan kebetulan teman sekolah. Jadi ada hubungan pribadi. Kebetulan ada undangan makan mie. Tadi juga disediakan kopi dari Solo," kata Hasto.
Namun Hasto tak menampik bila dalam pertemuan dengan Akbar disinggung juga masalah politik. "Ini dialog antardua pimpinan. Bang Akbar tadi sampaikan bagaimana kiat-kiat mengatasi krisis," kata dia.
Akbar sendiri, mengatakan pertemuan dengan Jokowi, hanya silahturahmi biasa. Tiga bulan lalu, dia sempat menyambangi kediaman Jokowi. Dan, pertemuan kali ini adalah kunjungan balasan Jokowi. "
Dia bilang, Bang nanti sewaktu-waktu saya mau datang. Ini semangatnya membangun silahturahmi," kata dia.
Akbar menambahkan, kemungkinan berkoalisi dengan PDI-P, sangat mungkin. "Ya, kalau pertemuan ini diartikan penjajakan koalisi bisa saja," katanya. cit/ags/frn/AR-2
http://www.koran-jakarta.com/?10938-jokowi:%20ri%20mesti%20mandiri%20pangan
Minggu, 27 April 2014
Anies Baswedan Singgung Bulog di Acara Konvensi Demokrat
Minggu, 27 April 2014
Jakarta, Aktual.co — Calon presiden dari Partai Demokrat, Anies Baswedan mendukung jika peran Badan Urusan Logistik (Bulog) ditingkatkan. Menurut dia kedepannya bulog dapat berperan untuk menjaga rantai pasokan makanan.
"Peran BULOG harus ditingkatkan. Kalau pasar tidak bekerja dengan baik, pemerintah harus turun tangan," katanya dalam acara debat peserta Konvensi Partai Demokrat di Jakarta, Minggu (27/4).
Selama ini dia menganggap permasalahan ketahanan ada pada distribusi dan ketersediaan pangan. Dari sisi produksi sektor pertanian, sambung dia, meningkat dari tahun ke tahun tapi konsumsi juga meningkat.
"Konsumsi meningkat karena jumlah penduduk kelas menengah meningkat," ucapnya.
Untuk mengatasi hal itu, dia berharap ada perbaikan dari infrastruktur pertanian.
http://m.aktual.co/politik/121243anies-baswedan-singgung-bulog-di-acara-konvensi-demokrat
Jakarta, Aktual.co — Calon presiden dari Partai Demokrat, Anies Baswedan mendukung jika peran Badan Urusan Logistik (Bulog) ditingkatkan. Menurut dia kedepannya bulog dapat berperan untuk menjaga rantai pasokan makanan.
"Peran BULOG harus ditingkatkan. Kalau pasar tidak bekerja dengan baik, pemerintah harus turun tangan," katanya dalam acara debat peserta Konvensi Partai Demokrat di Jakarta, Minggu (27/4).
Selama ini dia menganggap permasalahan ketahanan ada pada distribusi dan ketersediaan pangan. Dari sisi produksi sektor pertanian, sambung dia, meningkat dari tahun ke tahun tapi konsumsi juga meningkat.
"Konsumsi meningkat karena jumlah penduduk kelas menengah meningkat," ucapnya.
Untuk mengatasi hal itu, dia berharap ada perbaikan dari infrastruktur pertanian.
http://m.aktual.co/politik/121243anies-baswedan-singgung-bulog-di-acara-konvensi-demokrat
Blusukan ke Sawah di Bogor, Ini 6 Kebijakan Jokowi soal Pertanian
Minggu, 27 April 2014
Bogor, - Capres PDIP Joko Widodo mengunjungi kawasan pertanian di Kabupaten Bogor. Berkemeja putih, Jokowi sempat berdialog dengan para petani.
Pantauan detikcom, Jokowi datang ke lokasi dan disambut petani dan warga yang memeegang bendera bertuliskan 'Jokowi Presidenku'. Setelah itu, Jokowi sempat menyusuri pematang sawah dan berbincang dengan petani.
"Saya tadi tanya pada petani (hasil panen) 1 hektar 6 ton. Varietasnya baik. Tapi rata-rata di Indonesia hasil panen 4 sampai 5 ton," kata Jokowi di persawahan di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Minggu (27/4/2014).
Jokowi juga mengatakan, ketahanan pangan sangat penting. Dia menyinggung masalah impor bahan pangan yang merugikan petani. Oleh karena itu, kesiapan para petani harus didampingi dengan kebijakan dari pemerintah yang mendukung mereka.
"Kebijakan 1, tanah pertanian produktif lahan jangan sampai dikonversi pada kegunaan yang lain. Harus diamankan. Ada yang jadi pemukiman, industri, lahan tambang. Ini harus stop. Lahan pertanian tidak hanya sawah tapi ladang padi hutan sagu kebun ubi-ubian, lahan sayuran," kata Jokowi.
Yang kedua, Jokowi menyoroti pendampingan pada petani. Jokowi menyebutkan, para petani jangan diarahkan menggunakan bibit impor atau pupuk kimia. Sebisa mungkin menggunakan pupuk organik dan benih sendiri.
"Yang ketiga, infrastruktur pertanian dari bendungan sampai saluran tersier harus dibenahi. Kondisi sudah banyak rusak sehingga pada musim kemarau air nggak sampai. Bendungan baru harus dibangun," ucapnya.
Jokowi juga menyoroti masalah air. Menurutnya, limbah industri yang mencemari sungai dan bendungan akan mengurangi kesuburan tanah jika digunakan untuk pengairan.
"Kelima, pasar. Pasar belum berikan keuntungan pada petani karena rantai masih terlalu panjang. Teknlogi pasca panen blm sentuh petani. Keenam, modal. Petani posisinya kekurangan modal. Butuh akses permodalan. Bank pertanian harus didirikan khusus berikan pertanian pada petan," kata Jokowi.
http://news.detik.com/pemilu2014/read/2014/04/27/114332/2566624/1562/blusukan-ke-sawah-di-bogor-ini-6-kebijakan-jokowi-soal-pertanian?992204topnews
Bogor, - Capres PDIP Joko Widodo mengunjungi kawasan pertanian di Kabupaten Bogor. Berkemeja putih, Jokowi sempat berdialog dengan para petani.
Pantauan detikcom, Jokowi datang ke lokasi dan disambut petani dan warga yang memeegang bendera bertuliskan 'Jokowi Presidenku'. Setelah itu, Jokowi sempat menyusuri pematang sawah dan berbincang dengan petani.
"Saya tadi tanya pada petani (hasil panen) 1 hektar 6 ton. Varietasnya baik. Tapi rata-rata di Indonesia hasil panen 4 sampai 5 ton," kata Jokowi di persawahan di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Minggu (27/4/2014).
Jokowi juga mengatakan, ketahanan pangan sangat penting. Dia menyinggung masalah impor bahan pangan yang merugikan petani. Oleh karena itu, kesiapan para petani harus didampingi dengan kebijakan dari pemerintah yang mendukung mereka.
"Kebijakan 1, tanah pertanian produktif lahan jangan sampai dikonversi pada kegunaan yang lain. Harus diamankan. Ada yang jadi pemukiman, industri, lahan tambang. Ini harus stop. Lahan pertanian tidak hanya sawah tapi ladang padi hutan sagu kebun ubi-ubian, lahan sayuran," kata Jokowi.
Yang kedua, Jokowi menyoroti pendampingan pada petani. Jokowi menyebutkan, para petani jangan diarahkan menggunakan bibit impor atau pupuk kimia. Sebisa mungkin menggunakan pupuk organik dan benih sendiri.
"Yang ketiga, infrastruktur pertanian dari bendungan sampai saluran tersier harus dibenahi. Kondisi sudah banyak rusak sehingga pada musim kemarau air nggak sampai. Bendungan baru harus dibangun," ucapnya.
Jokowi juga menyoroti masalah air. Menurutnya, limbah industri yang mencemari sungai dan bendungan akan mengurangi kesuburan tanah jika digunakan untuk pengairan.
"Kelima, pasar. Pasar belum berikan keuntungan pada petani karena rantai masih terlalu panjang. Teknlogi pasca panen blm sentuh petani. Keenam, modal. Petani posisinya kekurangan modal. Butuh akses permodalan. Bank pertanian harus didirikan khusus berikan pertanian pada petan," kata Jokowi.
http://news.detik.com/pemilu2014/read/2014/04/27/114332/2566624/1562/blusukan-ke-sawah-di-bogor-ini-6-kebijakan-jokowi-soal-pertanian?992204topnews
Bulog Blangpidie Siap Tampung Beras Lokal
Sabtu, 26 April 2014
BLANGPIDIE - Menyambut panen raya tanaman padi Musim Tanam (MT) 2014 di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) yang jatuh Mei mendatang, Perum Bulog Sub Divre VI Blangpidie menyatakan siap menampung beras produk lokal setempat atau pengadaan beras dalam negeri, sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP), yaitu Rp 6.600/kg diterima di gedung bulog. Beras lokal standar medium tersebut ditampung melalui pengusaha kilang padi selaku mitra kerja Perum Bolog setempat.
Kepala Sub Divre VI Perum Bulog Blangpidie, H.Basir SSos, dihubungi Serambi, Jumat (25/4) kemarin, menjelaskan target pengadaan beras dalam negeri di Perum Bulog Sub Divre VI Blangpidie tahun 2014, mencapai 6.500 ton. “Kita juga siap menampung beras lokal, bila melebihi prognosa 6.500 ton,” ungkapnya.
Diakui oleh Basir, bahwa Perum Bulog, tidak menampung gabah hasil penen raya MT 2014, melainkan ditapung dalam bentuk beras melalui mitra kerja atau pengusaha penggilingan padi. Beras produksi lokal (hasil penen petani setempat) ditampung dengan harga Rp6.600/kg, yaitu sesuai HPP di pintu gudang bulog setempat.
Kepada pemasok beras ke gudang bulog (mitra kerja) diberikan karung secara gratis. Beras yang ditampung Perum Bulog tersebut adalah beras dengan kualitas medium, yaitu sesuai dengan Inpres RI Nomor 3 Tahun 2012, disebutkan antara lain, kadar air 14 persen dan derajat sosoh 95 persen
Untuk membahas persiapan pemasokan beras lokal ke gudang bulog setempat, menurut Basir, Perum Bulog Sub Divre VI Blangpidie, menggelar rapat dengan mitra kerja (sejumlah pengusaha penggilingan padi) setempat, direncanakan, Senin (28/4) mendatang.(nun)
http://aceh.tribunnews.com/2014/04/26/bulog-blangpidie-siap-tampung-beras-lokal
BLANGPIDIE - Menyambut panen raya tanaman padi Musim Tanam (MT) 2014 di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) yang jatuh Mei mendatang, Perum Bulog Sub Divre VI Blangpidie menyatakan siap menampung beras produk lokal setempat atau pengadaan beras dalam negeri, sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP), yaitu Rp 6.600/kg diterima di gedung bulog. Beras lokal standar medium tersebut ditampung melalui pengusaha kilang padi selaku mitra kerja Perum Bolog setempat.
Kepala Sub Divre VI Perum Bulog Blangpidie, H.Basir SSos, dihubungi Serambi, Jumat (25/4) kemarin, menjelaskan target pengadaan beras dalam negeri di Perum Bulog Sub Divre VI Blangpidie tahun 2014, mencapai 6.500 ton. “Kita juga siap menampung beras lokal, bila melebihi prognosa 6.500 ton,” ungkapnya.
Diakui oleh Basir, bahwa Perum Bulog, tidak menampung gabah hasil penen raya MT 2014, melainkan ditapung dalam bentuk beras melalui mitra kerja atau pengusaha penggilingan padi. Beras produksi lokal (hasil penen petani setempat) ditampung dengan harga Rp6.600/kg, yaitu sesuai HPP di pintu gudang bulog setempat.
Kepada pemasok beras ke gudang bulog (mitra kerja) diberikan karung secara gratis. Beras yang ditampung Perum Bulog tersebut adalah beras dengan kualitas medium, yaitu sesuai dengan Inpres RI Nomor 3 Tahun 2012, disebutkan antara lain, kadar air 14 persen dan derajat sosoh 95 persen
Untuk membahas persiapan pemasokan beras lokal ke gudang bulog setempat, menurut Basir, Perum Bulog Sub Divre VI Blangpidie, menggelar rapat dengan mitra kerja (sejumlah pengusaha penggilingan padi) setempat, direncanakan, Senin (28/4) mendatang.(nun)
http://aceh.tribunnews.com/2014/04/26/bulog-blangpidie-siap-tampung-beras-lokal
Oknum Kepala Desa Diduga Gelapkan 17,9 Ton Raksin
Sabtu, 26 April 2014
RUTENG– Oknum Kepala Desa di Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur (Matim) diduga menyelewengkan jatah beras rakyat miskin (raskin) sebanyak 17.960 Kg(17,960 ton) atau setara Rp 110.741.960.
Jatah raskin reguler dan bulan ke-13,14 dan 15 tahun 2013 yang tak disalurkan seluruhnya merupakan hak 197 rumah tangga sasaran miskin (RTSM).
Dari 197 RTSM, hanya 142 RTSM yang menerima jatah 40 kg membayar biaya tebus Rp 100.000. Sisanya 55 RTSM sama sekali tak menerima raskin.
“Calon tersangkanya oknum kepala desa. Kita belum tahu modus penyalahgunaan raskin,mungkin saja dijual. Penyidik masih periksa saksi-saksi,” kata Kepala Satuan Reserse dan Kriminalitas (Reskrim) Polres Manggarai, Iptu Edy, S.H, M.H, Jumat siang (25/4/2014) di Ruteng.
Pada Kamis siang (25/4/2014), penyidik memeriksa saksi Fransiskus Keros, Vinsen Koka, Sirililus Ngalang, dan Damianus Wawo. Mereka mengakui bahwa selama 2013 raskin yang harus dibagikan 23.600 kg kepada 197 RTSM.
Namun, yang terima hanya 142 RTSM sebanyak 40 Kg/RTSM. ” Sebanyak 55 RTSM tidak terima sama sekali, sedangkan 142 RTSM hanya terima 40 Kg menyetor biaya tebus Rp 100.000/RTSM,” beber Frans.
Menurut penjelasan ketua RT 01 sampai RT 18 di Desa Paan Waru, kata Edy, total raskin yang tidak didistribusikan selama 2013 sebanyak 17.960 kg meliputi jatah 142 RTSM sebanyak 11.360 kg dan jatah 55 RTSM yang tak samasekali dapat raskin 6.600 kg.
Demikian juga Satker Raskin Bulog Subdivre Ruteng, Marselinus D. Wahur, mengakui telah mengirim jatah raskin bulan Agustus-Desember 2013 sebanyak 14.775 Kg dan raskin tambahan (Juni bulan ke-13, Juli raskin ke-14 dan raskin ke-15 bulan September 8.865 kg.
Harga raskin sesuai Keputusan Perum Bulog RI Nomor: B-125/DK201/03/2013 tanggal 13 Maret 2013 yakni Rp 7.751-Rp 1.600/Kg atau Rp 6.151/Kg (harga subsidi pemerintah). pk
http://timoroman.com/oknum-kepala-desa-diduga-gelapkan-179-ton-raksin/
RUTENG– Oknum Kepala Desa di Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur (Matim) diduga menyelewengkan jatah beras rakyat miskin (raskin) sebanyak 17.960 Kg(17,960 ton) atau setara Rp 110.741.960.
Jatah raskin reguler dan bulan ke-13,14 dan 15 tahun 2013 yang tak disalurkan seluruhnya merupakan hak 197 rumah tangga sasaran miskin (RTSM).
Dari 197 RTSM, hanya 142 RTSM yang menerima jatah 40 kg membayar biaya tebus Rp 100.000. Sisanya 55 RTSM sama sekali tak menerima raskin.
“Calon tersangkanya oknum kepala desa. Kita belum tahu modus penyalahgunaan raskin,mungkin saja dijual. Penyidik masih periksa saksi-saksi,” kata Kepala Satuan Reserse dan Kriminalitas (Reskrim) Polres Manggarai, Iptu Edy, S.H, M.H, Jumat siang (25/4/2014) di Ruteng.
Pada Kamis siang (25/4/2014), penyidik memeriksa saksi Fransiskus Keros, Vinsen Koka, Sirililus Ngalang, dan Damianus Wawo. Mereka mengakui bahwa selama 2013 raskin yang harus dibagikan 23.600 kg kepada 197 RTSM.
Namun, yang terima hanya 142 RTSM sebanyak 40 Kg/RTSM. ” Sebanyak 55 RTSM tidak terima sama sekali, sedangkan 142 RTSM hanya terima 40 Kg menyetor biaya tebus Rp 100.000/RTSM,” beber Frans.
Menurut penjelasan ketua RT 01 sampai RT 18 di Desa Paan Waru, kata Edy, total raskin yang tidak didistribusikan selama 2013 sebanyak 17.960 kg meliputi jatah 142 RTSM sebanyak 11.360 kg dan jatah 55 RTSM yang tak samasekali dapat raskin 6.600 kg.
Demikian juga Satker Raskin Bulog Subdivre Ruteng, Marselinus D. Wahur, mengakui telah mengirim jatah raskin bulan Agustus-Desember 2013 sebanyak 14.775 Kg dan raskin tambahan (Juni bulan ke-13, Juli raskin ke-14 dan raskin ke-15 bulan September 8.865 kg.
Harga raskin sesuai Keputusan Perum Bulog RI Nomor: B-125/DK201/03/2013 tanggal 13 Maret 2013 yakni Rp 7.751-Rp 1.600/Kg atau Rp 6.151/Kg (harga subsidi pemerintah). pk
http://timoroman.com/oknum-kepala-desa-diduga-gelapkan-179-ton-raksin/
Wamendag: Harusnya Bulog sudah realisasikan impor gula
Sabtu, 26 April 2014
JAKARTA, GATRAnews - Bayu Krisnamurthi, Wakil Menteri Perdagangan, berpendapat bahwa seharusnya Perum Bulog sudah mulai merealisasikan impor gula kristal putih (GKP) meski izin impor baru diberikan pada 11 April lalu. Pasalnya penugasan untuk Bulog sudah diberikan sejak akhir tahun lalu, sehingga Bulog memiliki waktu panjang untuk persiapan. Apalagi, izin impor GKP tersebut hanya berlaku hingga 15 Mei 2014 sehingga Bulog harus buru-buru merealisasikannya.
"Pokoknya Menteri Perdagangan sudah keluarin izinnya. Kalau Bulog sudah siap, walaupun izinnya keluar April kan langsung jadi," kata Bayu kepada wartawan di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Jumat (25/4/2014).
Diakui Bayu, pemberian izin impor gula untuk Bulog agak terlambat karena terganggu oleh berbagai hal, misalnya pergantian Menteri Perdagangan pada Februari lalu. "Ada pergantian Menteri dan segala macam," ungkapnya.
Dia menambahkan, Bulog tak perlu khawatir merugi karena kebutuhan gula di dalam negeri sangat tinggi, banyak sekali yang belum terpenuhi, sehingga stok GKP Bulog tidak akan mangkrak di dalam gudang. Kemendag juga memberi kebebasan bagi Bulog dalam pendistribusian maupun pemasaran stok GKP. "Kan banyak kebutuhannya, kita bisa pakai di perbatasan, untuk kebutuhan pulau-pulau terpencil juga bisa, kita lihat nanti," ucap Bayu.
Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa Bulog harus merealisasikan impor GKP hingga 324 ribu ton sesuai dengan izin yang diberikan untuk menghimpun cadangan gula di dalam negeri. "Dia sudah diberi tugas impor 324 ribu ton. Ya dia yang harus tanggung jawab," tandas Bayu.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyatakan bahwa stok sebanyak 350 ribu ton yang dihimpun Bulog dibutuhkan untuk menutup defisit kebutuhan gula pada bulan Mei-Juli alias tak sampai sebulan lagi.
Pemberian izin impor GKP yang siap dikonsumsi ini dipertanyakan oleh berbagai pihak. Kementerian Perdagangan (Kemendag) dinilai tidak berpihak pada petani tebu dan industri gula nasional.
Menjawab kritik tersebut, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyatakan bahwa keputusan tersebut didasari oleh pertimbangan bahwa GKP lebih praktis ketimbang gula rafinasi. Bila yang diimpor adalah gula rafinasi, Bulog perlu mencari pabrik gula yang mau mengolahnya lebih dulu menjadi gula siap konsumsi. "Soal gula Bulog, itu pure masalah timing dan kebijakan," kata Lutfi, beberapa waktu lalu.
Lutfi mebambahkan, dalam Rapat Koordinasi Kementerian Perekonomian pada Desember 2013 lalu, juga diputuskan bahwa Bulog diberi penugasan untuk menghimpun stok cadangan gula dari impor. "Perintahnya memang GKP. Saya menerapkan keputusan Desember," tandasnya.
Menurutnya, pemerintah harus memiliki cadangan stok gula agar dapat menjaga stabilitas harga gula di dalam negeri yang kerap dipermainkan spekulan. Bila spekulan menahan stok gula sehingga harga menjadi tinggi, pemerintah dapat melepas cadangan Bulog untuk menstabilkan kembali harga gula. "Kita musti punya buffer stock yang baik," ujarnya.
Dia menepis kekhawatiran bahwa impor GKP ini akan membuat harga gula produksi petani lokal jatuh, justru impor GKP ini untuk menjaga stabilitas harga gula, termasuk di tingkat petani. "Jadi saya mau ingatkan, ini bukan untuk hancurkan harga petani tapi agar kita tidak dipermainkan oleh spekulan," dia menjelaskan. (Mik)
http://www.gatra.com/ekonomi-1/51607-wamendag-harusnya-bulog-sudah-realisasikan-impor-gula.html
JAKARTA, GATRAnews - Bayu Krisnamurthi, Wakil Menteri Perdagangan, berpendapat bahwa seharusnya Perum Bulog sudah mulai merealisasikan impor gula kristal putih (GKP) meski izin impor baru diberikan pada 11 April lalu. Pasalnya penugasan untuk Bulog sudah diberikan sejak akhir tahun lalu, sehingga Bulog memiliki waktu panjang untuk persiapan. Apalagi, izin impor GKP tersebut hanya berlaku hingga 15 Mei 2014 sehingga Bulog harus buru-buru merealisasikannya.
"Pokoknya Menteri Perdagangan sudah keluarin izinnya. Kalau Bulog sudah siap, walaupun izinnya keluar April kan langsung jadi," kata Bayu kepada wartawan di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Jumat (25/4/2014).
Diakui Bayu, pemberian izin impor gula untuk Bulog agak terlambat karena terganggu oleh berbagai hal, misalnya pergantian Menteri Perdagangan pada Februari lalu. "Ada pergantian Menteri dan segala macam," ungkapnya.
Dia menambahkan, Bulog tak perlu khawatir merugi karena kebutuhan gula di dalam negeri sangat tinggi, banyak sekali yang belum terpenuhi, sehingga stok GKP Bulog tidak akan mangkrak di dalam gudang. Kemendag juga memberi kebebasan bagi Bulog dalam pendistribusian maupun pemasaran stok GKP. "Kan banyak kebutuhannya, kita bisa pakai di perbatasan, untuk kebutuhan pulau-pulau terpencil juga bisa, kita lihat nanti," ucap Bayu.
Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa Bulog harus merealisasikan impor GKP hingga 324 ribu ton sesuai dengan izin yang diberikan untuk menghimpun cadangan gula di dalam negeri. "Dia sudah diberi tugas impor 324 ribu ton. Ya dia yang harus tanggung jawab," tandas Bayu.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyatakan bahwa stok sebanyak 350 ribu ton yang dihimpun Bulog dibutuhkan untuk menutup defisit kebutuhan gula pada bulan Mei-Juli alias tak sampai sebulan lagi.
Pemberian izin impor GKP yang siap dikonsumsi ini dipertanyakan oleh berbagai pihak. Kementerian Perdagangan (Kemendag) dinilai tidak berpihak pada petani tebu dan industri gula nasional.
Menjawab kritik tersebut, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyatakan bahwa keputusan tersebut didasari oleh pertimbangan bahwa GKP lebih praktis ketimbang gula rafinasi. Bila yang diimpor adalah gula rafinasi, Bulog perlu mencari pabrik gula yang mau mengolahnya lebih dulu menjadi gula siap konsumsi. "Soal gula Bulog, itu pure masalah timing dan kebijakan," kata Lutfi, beberapa waktu lalu.
Lutfi mebambahkan, dalam Rapat Koordinasi Kementerian Perekonomian pada Desember 2013 lalu, juga diputuskan bahwa Bulog diberi penugasan untuk menghimpun stok cadangan gula dari impor. "Perintahnya memang GKP. Saya menerapkan keputusan Desember," tandasnya.
Menurutnya, pemerintah harus memiliki cadangan stok gula agar dapat menjaga stabilitas harga gula di dalam negeri yang kerap dipermainkan spekulan. Bila spekulan menahan stok gula sehingga harga menjadi tinggi, pemerintah dapat melepas cadangan Bulog untuk menstabilkan kembali harga gula. "Kita musti punya buffer stock yang baik," ujarnya.
Dia menepis kekhawatiran bahwa impor GKP ini akan membuat harga gula produksi petani lokal jatuh, justru impor GKP ini untuk menjaga stabilitas harga gula, termasuk di tingkat petani. "Jadi saya mau ingatkan, ini bukan untuk hancurkan harga petani tapi agar kita tidak dipermainkan oleh spekulan," dia menjelaskan. (Mik)
http://www.gatra.com/ekonomi-1/51607-wamendag-harusnya-bulog-sudah-realisasikan-impor-gula.html
ENAK JAMANKU, TO?
Minggu, 27 April 2014
Bagaikan petir di siang bolong, semua orang terkejut mendengar Hadi Poernomo ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam sebuah kasus yang terjadi 10 tahun lalu, ketika beliau masih menjabat Dirjen Pajak di Departemen Keuangan.
Hadi Poernomo adalah Ketua BPK, yang pada hari itu pensiun dan sedang berulang tahun ke-67 (masa pensiun PNS memang selalu dipaskan dengan tanggal lahirnya). Banyak yang tidak menyangka, dan saking tidak menyangkanya beberapa pengamat atau pakar lalu membuat teori sendiri, yaitu bahwa tuduhan KPK sangat bercorak politis. Garagaranya, Hadi Poernomo sebagai ketua BPK adalah orang yang bertanggung jawab dalam pengungkapan kasus Bank Century.
Maka berkembanglah perdebatan-perdebatan seru dan panas di televisi yang disutradarai olah para produser stasiunstasiun televisi yang bersangkutan, yang pokoknya seru dan ramai, tetapi belum tentu dimengerti oleh orang awam seperti saya. Kebiasaan menggelembungkan berita-berita aksi antikorupsi yang dilakukan oleh KPK sudah menjadi kebiasaan sejak KPK berdiri. Hasilnya masyarakat jadi tahu secara pasti hasil kerja KPK yang konkret dan tidak pandang bulu (walaupun kata sebagian politisi masih ada juga bulu-bulu yang tidak terlihat oleh KPK).
Suatu upaya yang sudah dijalankan sejak zaman Presiden Soekarno sampai zaman Presiden Soeharto, tetapi baru sekarang mulai terasa hasilnya. Tetapi bagaimana sebenarnya kehendak masyarakat? Istri saya yang tidak terlalu buta politik (yang sebelum pemilu sering berdebat dengan saya tentang pilihan partai politiknya, yang tidak sesuai dengan aspirasi saya, suaminya) suka juga mendengarkan berita-berita KPK, tetapi malas kalau berita-berita itu sudah dibahas berlarut-larut di televisi. Dia lebih baik memindahkan channel untuk menonton kontes nyanyi Indonesian Idol. Lebih menarik untuk ditonton, katanya.
*** Pemberantasan korupsi memang sangat penting untuk menegakkangood governancedi negara ini. Sedangkan good governance adalah salah satu syarat utama dari penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Walaupun demikian, pemberantasan korupsi bukan satu-satunya sarana untuk mencapai good governance.
Sudah sejak tahun 2003 lalu, pemerintah-pemerintah dari berbagai negara menyumbangkan dana secara rutin kepada sebuah organisasinirlaba di Indonesia yang bernama Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan atau yang lebih dikenal dengan ”Kemitraan” (Partnership). Kebetulan saya, selaku dekan di Fakultas Psikologi UI, pada 2005-2007 pernah mendapat kepercayaan dari lembaga itu untuk membenahi sistem rekrutmen dan seleksi calon siswa Sekolah Polisi Negara (SPN) yang pada waktu itu ditengarai sebagai sumber KKN yang pada gilirannya menyebabkan sulitnya dicapai kualitas personel maupun organisasi Kepolisian RI yang baik.
Sistem rekrutmen dan seleksi yang dikembangkan oleh Fakultas Psikologi UI tersebut kemudian digunakan untuk oleh Biro Psikologi Mabes Polri dalam merekrut dan menyeleksi calon-calon siswaSPN(pendidikancalonbintara polisi), bahkan kemudian digunakan juga di Akpol (pendidikan calon perwira Polri). Tentu saja masih banyak proyek Kemitraan yang lainyangmelibatkanberbagaiuniversitasdan lembaga penelitian maupun institusi yang lain, yang tujuannya adalah untuk memperbaiki sistem administrasi dan birokrasi pemerintahan, di luar upaya pemberantasan korupsi.
Walau begitu, hasilnya belum bisa langsung dirasakan oleh masyarakat, walaupun sedikit demi sedikit proses perbaikan di berbagai sektor sudah mulai terasa. Pemimpin-pemimpin tingkat lokal (wali kota, bupati, gubernur) mulai bermunculan. Tetapi memang proses reformasi ini membutuhkan waktu lama. Harus diusahakan selangkah demi selangkah.
*** Tetapi ketika penantian akan hasil dari proses yang panjang itu selalu diwarnai debatdebat yang tidak jelas, yang membikin orang tambah pusing dan stres, lama-kelamaan kesabaran masyarakat akan habis, padahal reformasi masih dalam proses. Itulah sebabnya kaos bergambar Pak Harto dengan kata-kata ”Piye Kabare? Rak enak jamanku to?” jadi laku dan banyak yang memakainya. Yang didambakan masyarakat bukanlah hanya pemberantasan korupsi, melainkan bukti nyata di lapangan.
Sudah lama masyarakat menunggu jalanjalan diperbaiki, jalan-jalan tol dibangun untuk melancarkan arus barang, pelabuhan-pelabuhan laut dan bandara dimodernkan; gedung-gedung sekolah dibangun berikut guru-gurunya (yang profesional dan digaji dengan baik), rumah-rumah sakit dan puskesmas juga dikembangkan berikut tenaga medis dan para medisnya sampai ke pelosok-pelosok Indonesia; harga-harga sembako distabilkan dan dibuat terjangkau, serta daya beli masyarakat ditingkatkan, dsb.
Itulahsemuayangmenyebabkan ”kerinduan” masyarakat kepada zaman Orde Baru. Beberapa partai dan tokoh politik ikut berlomba dalam Pemilu 2014 dengan menawarkan nuansa Orde Baru dan hasil hitung cepat pemilu legislatif menunjukkan bahwa tawaran itu cukup diminati, terbukti dengan perolehan suara yang cukup signifikan dari partai-partai tertentu. Tetapi tentu saja kebanyakan orang tidak menginginkan untuk kembali ke zaman Orde Baru. Kita semua pernah mengalami betapa sulitnya mengemukakan pendapat secara bebas di era itu.
Kita juga tahu betapa banyak kebijakan pemerintah yang tidak prorakyat, tanpa ada daya pada masyarakat untuk mengkritik, apalagi menghentikannya. Sekarang korupsi dan salah urus memang masih terjadi, tetapi sekarang kita bisa mengkritiknya dan mendesak sedemikian rupa, sehingga sedikit demi sedikit pemerintah didorong ke arah good governance, baik melalui upaya KPK maupun Kemitraan, ataupun institusi lainnya.
Tetapi suasana psikologi massa dari masyarakat Indonesia harus dijaga agar selalu positif, asertif, dan penuh pengharapan, sehingga mental bangsa ini terus bersemangat dan optimis, generasi mudanya juga tetap optimis sehingga tidak menyalurkan frustrasinya ke tawuran. Itulah yang dinamakan psikologi positif. Sangat berbeda dari psikologi negatif yang malah mendepresikan masyarakat dengan diskusi-diskusi yang membuat negara ini tampak makin terpuruk.
http://koran-sindo.com/node/384916
Bagaikan petir di siang bolong, semua orang terkejut mendengar Hadi Poernomo ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam sebuah kasus yang terjadi 10 tahun lalu, ketika beliau masih menjabat Dirjen Pajak di Departemen Keuangan.
Hadi Poernomo adalah Ketua BPK, yang pada hari itu pensiun dan sedang berulang tahun ke-67 (masa pensiun PNS memang selalu dipaskan dengan tanggal lahirnya). Banyak yang tidak menyangka, dan saking tidak menyangkanya beberapa pengamat atau pakar lalu membuat teori sendiri, yaitu bahwa tuduhan KPK sangat bercorak politis. Garagaranya, Hadi Poernomo sebagai ketua BPK adalah orang yang bertanggung jawab dalam pengungkapan kasus Bank Century.
Maka berkembanglah perdebatan-perdebatan seru dan panas di televisi yang disutradarai olah para produser stasiunstasiun televisi yang bersangkutan, yang pokoknya seru dan ramai, tetapi belum tentu dimengerti oleh orang awam seperti saya. Kebiasaan menggelembungkan berita-berita aksi antikorupsi yang dilakukan oleh KPK sudah menjadi kebiasaan sejak KPK berdiri. Hasilnya masyarakat jadi tahu secara pasti hasil kerja KPK yang konkret dan tidak pandang bulu (walaupun kata sebagian politisi masih ada juga bulu-bulu yang tidak terlihat oleh KPK).
Suatu upaya yang sudah dijalankan sejak zaman Presiden Soekarno sampai zaman Presiden Soeharto, tetapi baru sekarang mulai terasa hasilnya. Tetapi bagaimana sebenarnya kehendak masyarakat? Istri saya yang tidak terlalu buta politik (yang sebelum pemilu sering berdebat dengan saya tentang pilihan partai politiknya, yang tidak sesuai dengan aspirasi saya, suaminya) suka juga mendengarkan berita-berita KPK, tetapi malas kalau berita-berita itu sudah dibahas berlarut-larut di televisi. Dia lebih baik memindahkan channel untuk menonton kontes nyanyi Indonesian Idol. Lebih menarik untuk ditonton, katanya.
*** Pemberantasan korupsi memang sangat penting untuk menegakkangood governancedi negara ini. Sedangkan good governance adalah salah satu syarat utama dari penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Walaupun demikian, pemberantasan korupsi bukan satu-satunya sarana untuk mencapai good governance.
Sudah sejak tahun 2003 lalu, pemerintah-pemerintah dari berbagai negara menyumbangkan dana secara rutin kepada sebuah organisasinirlaba di Indonesia yang bernama Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan atau yang lebih dikenal dengan ”Kemitraan” (Partnership). Kebetulan saya, selaku dekan di Fakultas Psikologi UI, pada 2005-2007 pernah mendapat kepercayaan dari lembaga itu untuk membenahi sistem rekrutmen dan seleksi calon siswa Sekolah Polisi Negara (SPN) yang pada waktu itu ditengarai sebagai sumber KKN yang pada gilirannya menyebabkan sulitnya dicapai kualitas personel maupun organisasi Kepolisian RI yang baik.
Sistem rekrutmen dan seleksi yang dikembangkan oleh Fakultas Psikologi UI tersebut kemudian digunakan untuk oleh Biro Psikologi Mabes Polri dalam merekrut dan menyeleksi calon-calon siswaSPN(pendidikancalonbintara polisi), bahkan kemudian digunakan juga di Akpol (pendidikan calon perwira Polri). Tentu saja masih banyak proyek Kemitraan yang lainyangmelibatkanberbagaiuniversitasdan lembaga penelitian maupun institusi yang lain, yang tujuannya adalah untuk memperbaiki sistem administrasi dan birokrasi pemerintahan, di luar upaya pemberantasan korupsi.
Walau begitu, hasilnya belum bisa langsung dirasakan oleh masyarakat, walaupun sedikit demi sedikit proses perbaikan di berbagai sektor sudah mulai terasa. Pemimpin-pemimpin tingkat lokal (wali kota, bupati, gubernur) mulai bermunculan. Tetapi memang proses reformasi ini membutuhkan waktu lama. Harus diusahakan selangkah demi selangkah.
*** Tetapi ketika penantian akan hasil dari proses yang panjang itu selalu diwarnai debatdebat yang tidak jelas, yang membikin orang tambah pusing dan stres, lama-kelamaan kesabaran masyarakat akan habis, padahal reformasi masih dalam proses. Itulah sebabnya kaos bergambar Pak Harto dengan kata-kata ”Piye Kabare? Rak enak jamanku to?” jadi laku dan banyak yang memakainya. Yang didambakan masyarakat bukanlah hanya pemberantasan korupsi, melainkan bukti nyata di lapangan.
Sudah lama masyarakat menunggu jalanjalan diperbaiki, jalan-jalan tol dibangun untuk melancarkan arus barang, pelabuhan-pelabuhan laut dan bandara dimodernkan; gedung-gedung sekolah dibangun berikut guru-gurunya (yang profesional dan digaji dengan baik), rumah-rumah sakit dan puskesmas juga dikembangkan berikut tenaga medis dan para medisnya sampai ke pelosok-pelosok Indonesia; harga-harga sembako distabilkan dan dibuat terjangkau, serta daya beli masyarakat ditingkatkan, dsb.
Itulahsemuayangmenyebabkan ”kerinduan” masyarakat kepada zaman Orde Baru. Beberapa partai dan tokoh politik ikut berlomba dalam Pemilu 2014 dengan menawarkan nuansa Orde Baru dan hasil hitung cepat pemilu legislatif menunjukkan bahwa tawaran itu cukup diminati, terbukti dengan perolehan suara yang cukup signifikan dari partai-partai tertentu. Tetapi tentu saja kebanyakan orang tidak menginginkan untuk kembali ke zaman Orde Baru. Kita semua pernah mengalami betapa sulitnya mengemukakan pendapat secara bebas di era itu.
Kita juga tahu betapa banyak kebijakan pemerintah yang tidak prorakyat, tanpa ada daya pada masyarakat untuk mengkritik, apalagi menghentikannya. Sekarang korupsi dan salah urus memang masih terjadi, tetapi sekarang kita bisa mengkritiknya dan mendesak sedemikian rupa, sehingga sedikit demi sedikit pemerintah didorong ke arah good governance, baik melalui upaya KPK maupun Kemitraan, ataupun institusi lainnya.
Tetapi suasana psikologi massa dari masyarakat Indonesia harus dijaga agar selalu positif, asertif, dan penuh pengharapan, sehingga mental bangsa ini terus bersemangat dan optimis, generasi mudanya juga tetap optimis sehingga tidak menyalurkan frustrasinya ke tawuran. Itulah yang dinamakan psikologi positif. Sangat berbeda dari psikologi negatif yang malah mendepresikan masyarakat dengan diskusi-diskusi yang membuat negara ini tampak makin terpuruk.
http://koran-sindo.com/node/384916
Sabtu, 26 April 2014
Bulog Beli Beras Petani 45.240 Ton
Jumat, 25 April 2014
Denpasar (Antara Bali) - Bulog Divisi Regional Bali hanya berhasil membeli sebanyak 45.240 ton beras produksi petani setempat pada musim panen awal 2014, sebagai tambahan persediaan beras untuk stok nasional.
"Kami memang sedikit mampu membeli beras petani, karena harga di pasaran jauh lebih tinggi dari ketentuan pemerintah, sehingga petani lebih senang menjual ke pasaran," kata Kepala Bulog Divisi Regional Bali Gede Rempiana di Denpasar Jumat.
Masyarakat petani bebas memperdagangkan hasil produksinya ke pasaran, tentu dengan harga yang lebih baik. Bali menjadi daerah kunjungan wisata tentu banyak memerlukan beras dengan harga yang cukup menggairahkan bahkan melebihi harga patokan pemerintah.
Ia menjelaskan, harga gabah hasil produksi petani Bali rata-rata Rp4.200 per kg gabah kering panen, jauh di atas harga yang ditetapkan pemerintah Rp3.300 per kg, sehingga Bulog tidak wajib membeli beras salah satu kebutuhan pokok masyarakat tersebut.
Jika harga gabah atau beras di pasaran di bawah harga patokan yang tetapkan pemerintah, Bulog wajib membelinya untuk mengangkat harga yang diterima petani, kata dia sambil menyebutkan, pihaknya memerlukan sekitar 2.600 ton beras setiap bulan.
Beras sebanyak itu dimanfaatkan untuk memperlancar program pemerintah yakni merealisasikan beras untuk masyarakat miskin atau Raskin untuk daerah Bali diperlukan 2.300 ton per bulan dan 300 ton lagi memenuhi permintaan dari TNI.
Sedikit pengadaan beras di daerah ini tidak masalah, karena Bali memiliki persediaan beras sebagai stok nasional sebanyak 7.437 ton hingga 6 April 2014, yang tersimpan di sejumlah gudang milik Bulog cukup untuk pemenuhan kebutuhan tiga bulan mendatang. (ADT)
http://www.antarabali.com/berita/51781/bulog-beli-beras-petani-45240-ton
Denpasar (Antara Bali) - Bulog Divisi Regional Bali hanya berhasil membeli sebanyak 45.240 ton beras produksi petani setempat pada musim panen awal 2014, sebagai tambahan persediaan beras untuk stok nasional.
"Kami memang sedikit mampu membeli beras petani, karena harga di pasaran jauh lebih tinggi dari ketentuan pemerintah, sehingga petani lebih senang menjual ke pasaran," kata Kepala Bulog Divisi Regional Bali Gede Rempiana di Denpasar Jumat.
Masyarakat petani bebas memperdagangkan hasil produksinya ke pasaran, tentu dengan harga yang lebih baik. Bali menjadi daerah kunjungan wisata tentu banyak memerlukan beras dengan harga yang cukup menggairahkan bahkan melebihi harga patokan pemerintah.
Ia menjelaskan, harga gabah hasil produksi petani Bali rata-rata Rp4.200 per kg gabah kering panen, jauh di atas harga yang ditetapkan pemerintah Rp3.300 per kg, sehingga Bulog tidak wajib membeli beras salah satu kebutuhan pokok masyarakat tersebut.
Jika harga gabah atau beras di pasaran di bawah harga patokan yang tetapkan pemerintah, Bulog wajib membelinya untuk mengangkat harga yang diterima petani, kata dia sambil menyebutkan, pihaknya memerlukan sekitar 2.600 ton beras setiap bulan.
Beras sebanyak itu dimanfaatkan untuk memperlancar program pemerintah yakni merealisasikan beras untuk masyarakat miskin atau Raskin untuk daerah Bali diperlukan 2.300 ton per bulan dan 300 ton lagi memenuhi permintaan dari TNI.
Sedikit pengadaan beras di daerah ini tidak masalah, karena Bali memiliki persediaan beras sebagai stok nasional sebanyak 7.437 ton hingga 6 April 2014, yang tersimpan di sejumlah gudang milik Bulog cukup untuk pemenuhan kebutuhan tiga bulan mendatang. (ADT)
http://www.antarabali.com/berita/51781/bulog-beli-beras-petani-45240-ton
Jumat, 25 April 2014
Bulog Kalbar siap ganti puluhan raskin berulat
Jumat, 25 April 2014
Merdeka.com - Perum Bulog Kalimantan Barat (Kalbar) siap mengganti jika ada beras untuk warga miskin yang kualitasnya rendah atau tidak baik. "Jika ada raskin yang tidak baik mutunya segera dikembalikan, akan kami ganti dengan beras yang lebih baik," kata Kepala Bidang Operasional Perum Bulog Kalbar Nasir Tamimi di Pontianak, seperti dikutip dari Antara, Jumat (25/4).
Dia menjelaskan, kalau ada masyarakat yang menerima raskin yang kurang baik, bisa dilaporkan ke Bulog dan akan diganti dengan kualitas yang lebih baik.
Beras yang standar medium memang tidak sama dengan kualitas premium, beras medium dibeli langsung dari petani usai digiling dengan harga Rp6.600/kilogram atau sesuai harga yang telah ditentukan oleh pemerintah.
"Yang menjadi masalah saat ini lokasi penyimpanan raskin itu sendiri ketika dikirim ke desa-desa, lalu sebelum didistribusikan ke masyarakat penyimpanannya juga terlalu lama sehingga kualitasnya bisa turun," ungkapnya.
Menurut dia, pengecekan mutu beras tetap pihaknya dilakukan dengan cara menusuk karung beras serta melihat hasilnya. "Kalau dibilang kualitas raskin rendah, itu tidak benar, karena dibanding dengan beras lainnya yang beredar di pasaran, raskin lebih baik mutunya karena tanpa formalin," katanya.
"Walau raskin nampak berdebu, namun jika dibersihkan beras itu lebih bagus dibanding beras yang dijual di pasaran," kata Nasir.
Dalam kesempatan itu, Nasir menyatakan pihaknya siap dikoreksi dalam hal penyaluran raskin, agar ke depan lebih baik lagi.
Sebelumnya diberitakan, beberapa masyarakat dan Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Provinsi Kalbar menyerahkan sebanyak 30 karung raskin yang sudah dalam kondisi berulat ke Kejaksaan Tinggi Kalbar agar Bulog setempat diproses secara hukum. "Kedatangan kami ke Kejati untuk melaporkan Bulog karena telah menyalurkan raskin yang tidak layak konsumsi," kata Ketua RT 01/RW 06, Desa Kuala Mandor A, Kecamatan Kuala Mandor B, Kabupaten Kubu Raya, Abdullah di Pontianak.
Dia menyesalkan, kenapa Bulog masih menyalurkan raskin tersebut, meskipun kondisinya sudah tidak layak konsumsi dan berisi ulat. "Kami sebagai masyarakat tidak mampu sangat dirugikan dalam hal ini. Karena raskin tersebut juga dibeli, tetapi kualitasnya malah jauh dari harapan," ungkapnya.
Abdullah menjelaskan, total beras yang tidak layak konsumsi sebenarnya sekitar 20 ton lebih, tetapi yang diserahkan ke Kejati Kalbar sebagai barang bukti hanya 30 karung saja.
Menurut dia, kondisi raskin tersebut warnanya kuning, berbau, hancur serta berulat, yang diambil langsung dari gudang Bulog Kalbar di Wajok Rabu (23/4) yang diserahkan pada 25 RT di Kecamatan Kuala Mandor B.
http://www.merdeka.com/peristiwa/bulog-kalbar-siap-ganti-puluhan-raskin-berulat.html
Merdeka.com - Perum Bulog Kalimantan Barat (Kalbar) siap mengganti jika ada beras untuk warga miskin yang kualitasnya rendah atau tidak baik. "Jika ada raskin yang tidak baik mutunya segera dikembalikan, akan kami ganti dengan beras yang lebih baik," kata Kepala Bidang Operasional Perum Bulog Kalbar Nasir Tamimi di Pontianak, seperti dikutip dari Antara, Jumat (25/4).
Dia menjelaskan, kalau ada masyarakat yang menerima raskin yang kurang baik, bisa dilaporkan ke Bulog dan akan diganti dengan kualitas yang lebih baik.
Beras yang standar medium memang tidak sama dengan kualitas premium, beras medium dibeli langsung dari petani usai digiling dengan harga Rp6.600/kilogram atau sesuai harga yang telah ditentukan oleh pemerintah.
"Yang menjadi masalah saat ini lokasi penyimpanan raskin itu sendiri ketika dikirim ke desa-desa, lalu sebelum didistribusikan ke masyarakat penyimpanannya juga terlalu lama sehingga kualitasnya bisa turun," ungkapnya.
Menurut dia, pengecekan mutu beras tetap pihaknya dilakukan dengan cara menusuk karung beras serta melihat hasilnya. "Kalau dibilang kualitas raskin rendah, itu tidak benar, karena dibanding dengan beras lainnya yang beredar di pasaran, raskin lebih baik mutunya karena tanpa formalin," katanya.
"Walau raskin nampak berdebu, namun jika dibersihkan beras itu lebih bagus dibanding beras yang dijual di pasaran," kata Nasir.
Dalam kesempatan itu, Nasir menyatakan pihaknya siap dikoreksi dalam hal penyaluran raskin, agar ke depan lebih baik lagi.
Sebelumnya diberitakan, beberapa masyarakat dan Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Provinsi Kalbar menyerahkan sebanyak 30 karung raskin yang sudah dalam kondisi berulat ke Kejaksaan Tinggi Kalbar agar Bulog setempat diproses secara hukum. "Kedatangan kami ke Kejati untuk melaporkan Bulog karena telah menyalurkan raskin yang tidak layak konsumsi," kata Ketua RT 01/RW 06, Desa Kuala Mandor A, Kecamatan Kuala Mandor B, Kabupaten Kubu Raya, Abdullah di Pontianak.
Dia menyesalkan, kenapa Bulog masih menyalurkan raskin tersebut, meskipun kondisinya sudah tidak layak konsumsi dan berisi ulat. "Kami sebagai masyarakat tidak mampu sangat dirugikan dalam hal ini. Karena raskin tersebut juga dibeli, tetapi kualitasnya malah jauh dari harapan," ungkapnya.
Abdullah menjelaskan, total beras yang tidak layak konsumsi sebenarnya sekitar 20 ton lebih, tetapi yang diserahkan ke Kejati Kalbar sebagai barang bukti hanya 30 karung saja.
Menurut dia, kondisi raskin tersebut warnanya kuning, berbau, hancur serta berulat, yang diambil langsung dari gudang Bulog Kalbar di Wajok Rabu (23/4) yang diserahkan pada 25 RT di Kecamatan Kuala Mandor B.
http://www.merdeka.com/peristiwa/bulog-kalbar-siap-ganti-puluhan-raskin-berulat.html
Wali Kota Perintahkan Warga Tolak Raskin Jelek
Jumat, 25 April 2014
Kota Mojokerto, Bhirawa
Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus memerintahkan masyarakat berani menolak dan mengembalikan jatah beras warga miskin (Raskin) jelek. Raskin yang masuk kategori jelek diantaranya kualitas berasnya tak layak untuk dikonsumsi maupun ketepatan berat beras yang dibagikan juga tak sesuai dengan berat yang tertera di bungkusnya.
”Ketika akan menerima raskin harus dicek, kualitas berasnya maupun berat timbangannya. Kalau tidak sesuai kembalikan. Biar nanti diurus kelurahan,” ujar Mas’ud Yunus, ketika Sidak pembagian Raskin beras di kantor Kel Surodinawan, Kec Prajuritkulon, Kamis (24/4) kemarin.
Dalam Sidaknya, wali kota mengecek kualitas beras yang dikemas dalam karung seberat 15 kilogram dan menimbang berat beras itu, didampingi Kepala Dinas Sosial Sri Mudjiwati, dan Lurah Surodinawan Supartoyo.
Di hadapan warga miskin penerima Raskin, wali kota berharap pembagian beras untuk rumah tangga miskin ini bisa diterima dan bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. ”Pengawasan kita terjunkan kader pemantu hingga aparat kelurahan. Agar setiap penyimpangan dapat di deteksi sejak awal,” tambah wali kota. Raskin yang mulai dibagikan kemarin, merupakan jatah raskin yang bersumber dari APBD kota Mojokerto.
Sementara itu, Sri Mujiwati kepala Dinas Sosial Kota Mojokerto menjelaskan, rumah tangga miskin penerima Raskin di Kota Mojokerto yang bersumber dari APBN sebanyak 5,205 sasaran. Sedangkan yang bersumber dari APBD sebanyak 1.440 sasaran.
Meski sumbernya berbeda, Mujiwati memastikan tak akan ada penerima Raskin yang dobel. Pasalnya seluruh penerima. Sudah tertulis dalam data yang didasarkan atas byname by adress. Raskin yang didistribusikan kemarin merupakan jatah warga selama tiga bulan, Januari, Februari dan Maret. Setiap bulan setiap warga miskin mendapatkan. Jatah Raskin 15 kilogram. ”Masyarakat hanya dibebani membayar Rp1.600. Per kilgram Raskin. Standard berasnya medium,” tands Sri Mujiwati lagi.
Dalam Sidak kemarin, wali kota melihat langsung kondisi beras yang sudah ditampung di kantor kelurahan. Untuk memastikan kualitas Raskin, wali kota membuka dan mengeluarkan beras dari kantongnya. ”Kualitas berasnya cukup bagus. Dan timbangan beratnya juga pas,” lontar wali kota. [kar]
http://harianbhirawa.co.id/2014/04/wali-kota-perintahkan-warga-tolak-raskin-jelek/
Kota Mojokerto, Bhirawa
Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus memerintahkan masyarakat berani menolak dan mengembalikan jatah beras warga miskin (Raskin) jelek. Raskin yang masuk kategori jelek diantaranya kualitas berasnya tak layak untuk dikonsumsi maupun ketepatan berat beras yang dibagikan juga tak sesuai dengan berat yang tertera di bungkusnya.
”Ketika akan menerima raskin harus dicek, kualitas berasnya maupun berat timbangannya. Kalau tidak sesuai kembalikan. Biar nanti diurus kelurahan,” ujar Mas’ud Yunus, ketika Sidak pembagian Raskin beras di kantor Kel Surodinawan, Kec Prajuritkulon, Kamis (24/4) kemarin.
Dalam Sidaknya, wali kota mengecek kualitas beras yang dikemas dalam karung seberat 15 kilogram dan menimbang berat beras itu, didampingi Kepala Dinas Sosial Sri Mudjiwati, dan Lurah Surodinawan Supartoyo.
Di hadapan warga miskin penerima Raskin, wali kota berharap pembagian beras untuk rumah tangga miskin ini bisa diterima dan bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. ”Pengawasan kita terjunkan kader pemantu hingga aparat kelurahan. Agar setiap penyimpangan dapat di deteksi sejak awal,” tambah wali kota. Raskin yang mulai dibagikan kemarin, merupakan jatah raskin yang bersumber dari APBD kota Mojokerto.
Sementara itu, Sri Mujiwati kepala Dinas Sosial Kota Mojokerto menjelaskan, rumah tangga miskin penerima Raskin di Kota Mojokerto yang bersumber dari APBN sebanyak 5,205 sasaran. Sedangkan yang bersumber dari APBD sebanyak 1.440 sasaran.
Meski sumbernya berbeda, Mujiwati memastikan tak akan ada penerima Raskin yang dobel. Pasalnya seluruh penerima. Sudah tertulis dalam data yang didasarkan atas byname by adress. Raskin yang didistribusikan kemarin merupakan jatah warga selama tiga bulan, Januari, Februari dan Maret. Setiap bulan setiap warga miskin mendapatkan. Jatah Raskin 15 kilogram. ”Masyarakat hanya dibebani membayar Rp1.600. Per kilgram Raskin. Standard berasnya medium,” tands Sri Mujiwati lagi.
Dalam Sidak kemarin, wali kota melihat langsung kondisi beras yang sudah ditampung di kantor kelurahan. Untuk memastikan kualitas Raskin, wali kota membuka dan mengeluarkan beras dari kantongnya. ”Kualitas berasnya cukup bagus. Dan timbangan beratnya juga pas,” lontar wali kota. [kar]
http://harianbhirawa.co.id/2014/04/wali-kota-perintahkan-warga-tolak-raskin-jelek/
Kegaduhan Ruang Publik
Jumat, 25 April 2014
Ruang publik semakin tidak nyaman dihuni, dilihat, dan didengarkan. Ada dua macam ruang publik yang ingin saya bahas di sini. Pertama yang bersifat fisik, yang kedua realitas simbol berupa wacana publik. Yang pertama kondisinya semakin parah, misalnya saja fasilitas jalan umum yang rusak dan macet.
Belum lagi bicara saluran air dan kondisi taman kota serta waduk penampungan hujan yang semakin tidak terurus dengan baik. Sungai kian dangkal dengan air yang kotor bercampur sampah. Ruang publik yang kian rusak ini sudah pasti berdampak negatif terhadap siapa pun dan sangat merugikan pertumbuhan generasi baru yang tengah lahir dan berkembang. Lantas, mari kita amati dan simak wacana dan pertunjukan yang terjadi di ruang publik baik yang disajikan televisi, surat kabar, majalah maupun media sosial seperti Twitter. Hampir mayoritas berita yang dominan bersifat negatif, tidak berkualitas. Bahkan cenderung merusak.
Di Twitter hujat-menghujat dan saling serang antarpendukung parpol dan tokoh politik tak pernah surut. Sampai-sampai muncul dugaan, semua itu dilakukan oleh sebuah tim yang terorganisasi dengan modal uang dan jaringan informasi. Siapa orangnya, kita tidak tahu karena tampil dengan nama samaran. Di era keterbukaan tentu saja semua itu hal yang biasa-biasa saja. Yang jelas disayangkan adalah jika berbagai informasi yang dilemparke ruang publik itu berupa fitnah. Fitnah akan mudah termakan ketika disertai bumbu-bumbu sentimen keagamaan.
Seputar pileg dan menghadapi pilpres, berbagai berita, opini dan rekayasa serta fitnah kesemuanya berbaur sulit dibedakan mana yang benar dan mana yang salah. Sekian banyak peristiwa hukum dan pidana juga dikait-kaitkan dengan opini politik. Politik dan pertarungan perebutan kekuasaan memenuhi ruang pemberitaan media massa. Bahwa bernegara, berbangsa, dan berdemokrasi itu artinya berebut kekuasaan. Bukan pemilu untuk memajukan pembangunan, tetapi kemenangan pemilu yang jadi agenda pokok setiap lima tahunan. Di antara pemilu ke pemilu adalah selingan dan konsolidasi.
Ketika seorang pejabat tinggi negara bekerja dengan baik, lalu hal itu ditafsirkan sebagai investasi agar pada pileg atau pemilu yang akan datang terpilih kembali. Atau bisa jadi memang obsesinya begitu. Di samping gosip politik seputar koalisi dalam pemilu nanti, sempat muncul juga kekhawatiran jangan-jangan pilpres yang jauh-jauh sudah direncanakan akan gagal terlaksana karena berbagai alasan. Mimpi buruk itu bisa datang karena KPU dianggap gagal melaksanakan pemilu sesuai dengan undang-undang atau karena koalisi untuk mendapatkan tiket ke panggung pertarungan tidak memenuhi ketentuan.
Kegaduhan seputar politik diramaikan lagi dengan terjeratnya pejabat tinggi negara oleh KPK. Setelah tokoh-tokoh Partai Demokrat dan beberapa politikus parpol lain masuk tahanan KPK, menyusul Akil Mochtar dan Hadi Poernomo yang keduanya merupakan ikon dari sebuah lembaga tinggi negara, yaitu MK dan BPK. Pasokan wacana dan tontonan ruang publik yang sudah rutin adalah sinetron, berita korupsi, politik, dan gosip selebritas serta mimbar agama. Tapi jika diamati, sangat sedikit informasi dan wacana yang memberikan kebanggaan dan inspirasi bagi anakanak bangsa untuk terpanggil dan bangkit ikut serta membuat bangsa ini maju.
Ini bisa dibandingkan misalnya dengan Eropa yang dibuat gegap gempita oleh tontonan dan berita olahraga. Atau Korea Selatan dengan iklan inovasi teknologi serta musiknya. Atau beberapa negara lain yang selalu menyampaikan berita peresmian berbagai gedung dan fasilitas umum yang baru. Yang mengemuka di sini adalah kekecewaan pada kinerja wakil rakyat, kecewa pada kinerja birokrasi yang korup dan tidak produktif, ujian nasional yang menelan biaya mahal tetapi kualitas yang dihasilkan tidak naiknaik. Subsidi harga BBM yang mendekati Rp300 triliun sehingga menambah macet karena jalan raya tidak bertambah.
Desentralisasi kekuasaan politik dan keuangan yang telah menyuburkan raja-raja kecil yang korup di daerah. Tenaga kerja Indonesia yang diperas baik di luar negeri maupun di Tanah Air dan sekian berita yang menenggelamkan informasi tentang berbagai capaian dan kemajuan bangsa ini. Sesungguhnya kegaduhan yang dimunculkan dari ranah politik itu wajar dan logis. Itu terjadi di negara mana pun. Namun kalau itu yang dominan dan membuat rakyat letih karena miskin inspirasi, motivasi, dan keteladanan, situasi ini amat merugikan dan membahayakan bagi masa depan bangsa karena kita akan kehilangan generasi tangguh dan cerdas.
Setiap anak yang lahir dan mau tumbuh berkembang langsung terhadang oleh suasana batin yang menghalangi loncatan perkembangan mereka. Yang menutupi dan membuat surut mimpimimpi besar dan langkah ke depan mereka. Lambat-laun dan ini sudah terjadi, yang akan menguasai jaringan dan pusat-pusat transaksi keuangan serta kekayaan alam adalah (beralih ke) orang asing. Anakanak bangsa cukup belajar, lalu dengan ijazah di tangan me-lamar kerja kepada mereka untuk bertahan hidup. Syukursyukur bisa membeli gaya hidup untuk memenuhi mimpi dan dahaga hedonismenya.
Gaya hidup dengan ditopang aksesori yang mahal menjadi sangat penting untuk menitipkan atau menggantungkan dirinya agar kelihatan sebagai orang sukses, hebat, bahagia, dan berharga. Ketika dirinya merasa tidak berharga atau dilanda krisis harga diri, jalan yang mudah adalah membeli gantungan yang bisa menaikkan citra dirinya. Gantungan itu bisa saja mobil mewah, rumah megah, dan ornamen lain.
PROF DR KOMARUDDIN HIDAYAT
Rektor Universitas Islam Negeri (UIN)
Syarif Hidayatullah @komar_hidayat
http://koran-sindo.com/node/384651
Ruang publik semakin tidak nyaman dihuni, dilihat, dan didengarkan. Ada dua macam ruang publik yang ingin saya bahas di sini. Pertama yang bersifat fisik, yang kedua realitas simbol berupa wacana publik. Yang pertama kondisinya semakin parah, misalnya saja fasilitas jalan umum yang rusak dan macet.
Belum lagi bicara saluran air dan kondisi taman kota serta waduk penampungan hujan yang semakin tidak terurus dengan baik. Sungai kian dangkal dengan air yang kotor bercampur sampah. Ruang publik yang kian rusak ini sudah pasti berdampak negatif terhadap siapa pun dan sangat merugikan pertumbuhan generasi baru yang tengah lahir dan berkembang. Lantas, mari kita amati dan simak wacana dan pertunjukan yang terjadi di ruang publik baik yang disajikan televisi, surat kabar, majalah maupun media sosial seperti Twitter. Hampir mayoritas berita yang dominan bersifat negatif, tidak berkualitas. Bahkan cenderung merusak.
Di Twitter hujat-menghujat dan saling serang antarpendukung parpol dan tokoh politik tak pernah surut. Sampai-sampai muncul dugaan, semua itu dilakukan oleh sebuah tim yang terorganisasi dengan modal uang dan jaringan informasi. Siapa orangnya, kita tidak tahu karena tampil dengan nama samaran. Di era keterbukaan tentu saja semua itu hal yang biasa-biasa saja. Yang jelas disayangkan adalah jika berbagai informasi yang dilemparke ruang publik itu berupa fitnah. Fitnah akan mudah termakan ketika disertai bumbu-bumbu sentimen keagamaan.
Seputar pileg dan menghadapi pilpres, berbagai berita, opini dan rekayasa serta fitnah kesemuanya berbaur sulit dibedakan mana yang benar dan mana yang salah. Sekian banyak peristiwa hukum dan pidana juga dikait-kaitkan dengan opini politik. Politik dan pertarungan perebutan kekuasaan memenuhi ruang pemberitaan media massa. Bahwa bernegara, berbangsa, dan berdemokrasi itu artinya berebut kekuasaan. Bukan pemilu untuk memajukan pembangunan, tetapi kemenangan pemilu yang jadi agenda pokok setiap lima tahunan. Di antara pemilu ke pemilu adalah selingan dan konsolidasi.
Ketika seorang pejabat tinggi negara bekerja dengan baik, lalu hal itu ditafsirkan sebagai investasi agar pada pileg atau pemilu yang akan datang terpilih kembali. Atau bisa jadi memang obsesinya begitu. Di samping gosip politik seputar koalisi dalam pemilu nanti, sempat muncul juga kekhawatiran jangan-jangan pilpres yang jauh-jauh sudah direncanakan akan gagal terlaksana karena berbagai alasan. Mimpi buruk itu bisa datang karena KPU dianggap gagal melaksanakan pemilu sesuai dengan undang-undang atau karena koalisi untuk mendapatkan tiket ke panggung pertarungan tidak memenuhi ketentuan.
Kegaduhan seputar politik diramaikan lagi dengan terjeratnya pejabat tinggi negara oleh KPK. Setelah tokoh-tokoh Partai Demokrat dan beberapa politikus parpol lain masuk tahanan KPK, menyusul Akil Mochtar dan Hadi Poernomo yang keduanya merupakan ikon dari sebuah lembaga tinggi negara, yaitu MK dan BPK. Pasokan wacana dan tontonan ruang publik yang sudah rutin adalah sinetron, berita korupsi, politik, dan gosip selebritas serta mimbar agama. Tapi jika diamati, sangat sedikit informasi dan wacana yang memberikan kebanggaan dan inspirasi bagi anakanak bangsa untuk terpanggil dan bangkit ikut serta membuat bangsa ini maju.
Ini bisa dibandingkan misalnya dengan Eropa yang dibuat gegap gempita oleh tontonan dan berita olahraga. Atau Korea Selatan dengan iklan inovasi teknologi serta musiknya. Atau beberapa negara lain yang selalu menyampaikan berita peresmian berbagai gedung dan fasilitas umum yang baru. Yang mengemuka di sini adalah kekecewaan pada kinerja wakil rakyat, kecewa pada kinerja birokrasi yang korup dan tidak produktif, ujian nasional yang menelan biaya mahal tetapi kualitas yang dihasilkan tidak naiknaik. Subsidi harga BBM yang mendekati Rp300 triliun sehingga menambah macet karena jalan raya tidak bertambah.
Desentralisasi kekuasaan politik dan keuangan yang telah menyuburkan raja-raja kecil yang korup di daerah. Tenaga kerja Indonesia yang diperas baik di luar negeri maupun di Tanah Air dan sekian berita yang menenggelamkan informasi tentang berbagai capaian dan kemajuan bangsa ini. Sesungguhnya kegaduhan yang dimunculkan dari ranah politik itu wajar dan logis. Itu terjadi di negara mana pun. Namun kalau itu yang dominan dan membuat rakyat letih karena miskin inspirasi, motivasi, dan keteladanan, situasi ini amat merugikan dan membahayakan bagi masa depan bangsa karena kita akan kehilangan generasi tangguh dan cerdas.
Setiap anak yang lahir dan mau tumbuh berkembang langsung terhadang oleh suasana batin yang menghalangi loncatan perkembangan mereka. Yang menutupi dan membuat surut mimpimimpi besar dan langkah ke depan mereka. Lambat-laun dan ini sudah terjadi, yang akan menguasai jaringan dan pusat-pusat transaksi keuangan serta kekayaan alam adalah (beralih ke) orang asing. Anakanak bangsa cukup belajar, lalu dengan ijazah di tangan me-lamar kerja kepada mereka untuk bertahan hidup. Syukursyukur bisa membeli gaya hidup untuk memenuhi mimpi dan dahaga hedonismenya.
Gaya hidup dengan ditopang aksesori yang mahal menjadi sangat penting untuk menitipkan atau menggantungkan dirinya agar kelihatan sebagai orang sukses, hebat, bahagia, dan berharga. Ketika dirinya merasa tidak berharga atau dilanda krisis harga diri, jalan yang mudah adalah membeli gantungan yang bisa menaikkan citra dirinya. Gantungan itu bisa saja mobil mewah, rumah megah, dan ornamen lain.
PROF DR KOMARUDDIN HIDAYAT
Rektor Universitas Islam Negeri (UIN)
Syarif Hidayatullah @komar_hidayat
http://koran-sindo.com/node/384651
Kamis, 24 April 2014
Harga Gabah Anjlok, Petani Merugi
Kamis, 24 April 2014
REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON – Memasuki puncak panen raya musim rendeng (penghujan), harga gabah di tingkat petani semakin anjlok. Para petani pun merugi.
Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Citra Mandiri Desa Jagapura Kulon, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, Uug Kujaeni, menyebutkan, harga gabah kering panen (GKP) saat ini hanya sekitar Rp 3.600-Rp 3.700 per kg. Padahal, saat belum memasuki masa panen, harga gabah simpan bisa mencapai Rp 5.000 per kg. ‘’Dengan harga ini, petani saat ini merugi,’’ kata Uug, Kamis (24/4).
Uug menjelaskan, dengan produksi gabah petani yang sedikitnya mencapai 4.000 kg per bau, maka dengan harga Rp 3.700 per kg, petani bisa memperoleh Rp 14,8 juta. Hasil panen itu, selanjutnya dikurangi biaya produksi berupa sewa tanah Rp12 juta per bau per tahun (dua musim tanam) dan biaya pemupukan serta garapan lahan Rp 5 juta. ‘’Jadi kalau dihitung secara matematika, petani mengalami kerugian Rp 2 juta,’’ tutur Uug.
Namun, Uug mengakui, petani masih memiliki kesempatan meraup untuk pada musim tanam gadu (kemarau) mendatang. Dia berharap, kerugian dari hasil panen rendeng bisa tertutupi dari hasil panen gadu. Lebih lanjut Uug berharap agar Bulog Sub Diver Cirebon bisa menstabilkan harga gabah yang anjlok. Dia juga meminta agar pemerintah menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) GKP.
http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-barat-nasional/14/04/24/n4is20-harga-gabah-anjlok-petani-merugi
REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON – Memasuki puncak panen raya musim rendeng (penghujan), harga gabah di tingkat petani semakin anjlok. Para petani pun merugi.
Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Citra Mandiri Desa Jagapura Kulon, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, Uug Kujaeni, menyebutkan, harga gabah kering panen (GKP) saat ini hanya sekitar Rp 3.600-Rp 3.700 per kg. Padahal, saat belum memasuki masa panen, harga gabah simpan bisa mencapai Rp 5.000 per kg. ‘’Dengan harga ini, petani saat ini merugi,’’ kata Uug, Kamis (24/4).
Uug menjelaskan, dengan produksi gabah petani yang sedikitnya mencapai 4.000 kg per bau, maka dengan harga Rp 3.700 per kg, petani bisa memperoleh Rp 14,8 juta. Hasil panen itu, selanjutnya dikurangi biaya produksi berupa sewa tanah Rp12 juta per bau per tahun (dua musim tanam) dan biaya pemupukan serta garapan lahan Rp 5 juta. ‘’Jadi kalau dihitung secara matematika, petani mengalami kerugian Rp 2 juta,’’ tutur Uug.
Namun, Uug mengakui, petani masih memiliki kesempatan meraup untuk pada musim tanam gadu (kemarau) mendatang. Dia berharap, kerugian dari hasil panen rendeng bisa tertutupi dari hasil panen gadu. Lebih lanjut Uug berharap agar Bulog Sub Diver Cirebon bisa menstabilkan harga gabah yang anjlok. Dia juga meminta agar pemerintah menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) GKP.
http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-barat-nasional/14/04/24/n4is20-harga-gabah-anjlok-petani-merugi
Bulog Kesulitan Realisasikan Impor Gula Sesuai Tenggat Waktu
Rabu, 23 April 2014
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perusahaan Umum (Perum) Bulog menyatakan kesulitannya untuk dapat merealisasikan impor gula kristal putih (GKP) dengan batas waktu terakhir 15 Mei.
Meski demikian Kementerian Perdagangan (Kemendag) tetap memerintahkan Bulog untuk menguasai stok yang telah ditetapkan sebelumnya yakni 350.000 ton.
Muhammad Lutfi Menteri Perdagangan (Mendag) mengatakan, pihaknya tetap memerintahkan Bulog untuk dapat memenuhi stok gula nasional agar terdapat struktur yang baik untuk menjaga stabilitas harga gula dalam negeri.
"Pokoknya mereka (Bulog) saya perintahkan memenuhi stok nasional," kata Lutfi, Rabu (23/4).
Dengan sulitnya memenuhi kuota izin yang diberikan, nampaknya pemerintah mulai sedikit mengendurkan waktu importasi yang diberikan kepada Bulog untuk dapat merealisasikan seluruh izin impor gula sebanyak 328.000 ton dengan memberikan waktu tambahan.
Walau demikian, Lutfi masih belum memberikan penegasan terkait persoalan tersebut.
"Jadi Bulog dipakai untuk stok dalam negeri. Jadi tenggang waktu Bulog menunggu dari pemerintah ingin mendistribusikan supaya terjadi stabilitas harga," kata Lutfi.
Sekedar catatan saja, Kemendag memberikan surat persetujuan impor (SPI) GKP kepada Bulog sebanyak 328.000 ton untuk menjaga stabilitas harga gula dalam negeri.
SPI yang diberikan Kemendag tersebut berlaku hanya untuk jangka waktu 1 April-15 Mei 2014 mendatang.
http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/04/23/bulog-kesulitan-realisasikan-impor-gula-sesuai-tenggat-waktu
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perusahaan Umum (Perum) Bulog menyatakan kesulitannya untuk dapat merealisasikan impor gula kristal putih (GKP) dengan batas waktu terakhir 15 Mei.
Meski demikian Kementerian Perdagangan (Kemendag) tetap memerintahkan Bulog untuk menguasai stok yang telah ditetapkan sebelumnya yakni 350.000 ton.
Muhammad Lutfi Menteri Perdagangan (Mendag) mengatakan, pihaknya tetap memerintahkan Bulog untuk dapat memenuhi stok gula nasional agar terdapat struktur yang baik untuk menjaga stabilitas harga gula dalam negeri.
"Pokoknya mereka (Bulog) saya perintahkan memenuhi stok nasional," kata Lutfi, Rabu (23/4).
Dengan sulitnya memenuhi kuota izin yang diberikan, nampaknya pemerintah mulai sedikit mengendurkan waktu importasi yang diberikan kepada Bulog untuk dapat merealisasikan seluruh izin impor gula sebanyak 328.000 ton dengan memberikan waktu tambahan.
Walau demikian, Lutfi masih belum memberikan penegasan terkait persoalan tersebut.
"Jadi Bulog dipakai untuk stok dalam negeri. Jadi tenggang waktu Bulog menunggu dari pemerintah ingin mendistribusikan supaya terjadi stabilitas harga," kata Lutfi.
Sekedar catatan saja, Kemendag memberikan surat persetujuan impor (SPI) GKP kepada Bulog sebanyak 328.000 ton untuk menjaga stabilitas harga gula dalam negeri.
SPI yang diberikan Kemendag tersebut berlaku hanya untuk jangka waktu 1 April-15 Mei 2014 mendatang.
http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/04/23/bulog-kesulitan-realisasikan-impor-gula-sesuai-tenggat-waktu
Pajak, Hilir hingga Hulu
Kamis, 24 April 2014
Meski semua masih harus menunggu proses hukum selanjutnya, tak pelak lagi, penetapan mantan Direktur Jenderal Pajak, Hadi Purnomo, jelas menyentakkan seluruh bangsa.
Apalagi tersangka adalah Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, sebuah lembaga yang seharusnya di tangan orang-orang yang bersih. Penetapan ini tentu juga menyentakkan yang bersangkutan karena persis pada hari terakhir bekerja memimpin BPK.
Mereka yang terpilih menjabat, apalagi memimpin lembaga audit keuangan, tentu saja integral, jujur, dan bersih. Tidak sembarangan orang yang memimpin lembaga tersebut.
Maka, ketika Ketua BPK ditetapkan sebagai tersangka, masyarakat seperti disamber geledek di siang bolong. Seluruh rakyat mengelus dada mendengar dan melihat pengumuman Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menetapkan Hadi Purnomo sebagai tersangka.
Kekagetan rakyat tentu masuk akal karena, selama ini, BPK dan KPK sepertinya bahu-membahu, saling menyuplai informasi terutama lembaga pimpinan Hadi Purnomo itu banyak memasok kebocoran keuangan negara.
Dari informasi BPK pula, KPK menelusuri arus kebocoran tersebut. Ketua KPK, Abraham Samad, dan Ketua BPK, Hadi Purnomo, dalam sejumlah foto bergandengan tangan seakan menggambarkan satu hati, satu ketetapan untuk memberantas korupsi.
Namun, ternyata jauh sebelum menjabat Ketua BPK, Hadi ditelusuri "mitra"-nya, KPK. Penelusuran itu dikerjakan sejak tahun lalu dan akhirnya dengan berbagai sumber kuat akhirnya mantan pucuk pemimpin Direktorat Pajak ini ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan Hadi sebagai tersangka seakan melengkapi secara sempurna kasus kejahatan di direktorat jenderal tersebut. Inilah kasus kejahatan dari hilir ke hulu atau sebaliknya yang melingkungi Ditjen Pajak.
Tentu belum hilang dari ingatan ketika Gayus Tambunan atau Dhana Widyatmika yang notabene hanya pegawai bawahan begitu luas peran yang dimainkan sehingga negara dirugikan dalam jumlah besar. Pada waktu kasus kedua pegawai ini diputus pengadilan, hampir semua orang tidak percaya mereka bermain sendiri tanpa melibatkan atasan.
Sebagai bawahan tentunya Gayus dan Dhana memiliki supervisi atasan dan atasannya pun ada pengawasnya. Jadi, nalar sehat masyarakat menduga, keduanya hanyalah pion.
Namun, ketika itu, pejabat Ditjen Pajak membantah ada keterlibatan petinggi-petinggi. Kini, penetapan mantan Dirjen Pajak, Hadi Purnomo, sebagai tersangka seolah menjawab keraguan-keraguan tersebut. Jadi, ibarat sungai kini lengkap sudah "pemain" di pajak, lengkap dari hilir hingga hulu. Ini sungguh menyedihkan dan memprihatinkan, level teratas yang seharusnya memberi teladan, malah memberi contoh buruk. Ya sekali lagi ini harus menunggu proses hukum.
Akan tetapi, kebiasaan KPK bila sudah menetapkan seseorang sebagai tersangka tak pernah salah. Mereka yang ditetapkan KPK sebagai tersangka berakhir di bui.
Karier cemerlang Hadi jelas bukan hanya tercoreng, tetapi terjerembap ke lembah terdalam. Dengan usianya yang telah mencapai 67, bisa saja, andai benar kasus ini ke persidangan, dia akan menghuni penjara sampai akhir hayat. Apalagi diduga ancaman hukumannya bisa mencapai seumur hidup.
Indonesia kembali harus menerima kenyataan pahit. Putra-putrinya yang disangka berkualitas dan bagus, ternyata tidak demikian adanya. Semakin banyak saja "anak-anak"-nya yang terlibat korupsi. Mereka menambah panjang deretan koruptor. Tambah banyak nilai kerugian negara. Rasanya akan semakin sulit memberantas korupsi. Apalagi bila melihat politik uang yang begitu marak dalam pemilihan legislatif, 9 April lalu.
Semua yakin hal itu akan tetap terulang pada Pemilihan Presiden, 9 Juli nanti. Uang menjadi sumber segala kehancuran moral dan etika bangsa. Ke depan, akan semakin sulit memperbaiki kondisi budi pekerti bangsa.
Semua diukur dengan uang dan seluruhnya menggunakan fulus. Awal dan akhir adalah uang. Fulus menjadi tujuan dari segala tujuan. Akhirnya, uang adalah segala-galanya. Dari situlah sumber keruntuhan moral bangsa.
http://www.koran-jakarta.com/?10663-pajak,%20hilir%20hingga%20hulu
Meski semua masih harus menunggu proses hukum selanjutnya, tak pelak lagi, penetapan mantan Direktur Jenderal Pajak, Hadi Purnomo, jelas menyentakkan seluruh bangsa.
Apalagi tersangka adalah Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, sebuah lembaga yang seharusnya di tangan orang-orang yang bersih. Penetapan ini tentu juga menyentakkan yang bersangkutan karena persis pada hari terakhir bekerja memimpin BPK.
Mereka yang terpilih menjabat, apalagi memimpin lembaga audit keuangan, tentu saja integral, jujur, dan bersih. Tidak sembarangan orang yang memimpin lembaga tersebut.
Maka, ketika Ketua BPK ditetapkan sebagai tersangka, masyarakat seperti disamber geledek di siang bolong. Seluruh rakyat mengelus dada mendengar dan melihat pengumuman Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menetapkan Hadi Purnomo sebagai tersangka.
Kekagetan rakyat tentu masuk akal karena, selama ini, BPK dan KPK sepertinya bahu-membahu, saling menyuplai informasi terutama lembaga pimpinan Hadi Purnomo itu banyak memasok kebocoran keuangan negara.
Dari informasi BPK pula, KPK menelusuri arus kebocoran tersebut. Ketua KPK, Abraham Samad, dan Ketua BPK, Hadi Purnomo, dalam sejumlah foto bergandengan tangan seakan menggambarkan satu hati, satu ketetapan untuk memberantas korupsi.
Namun, ternyata jauh sebelum menjabat Ketua BPK, Hadi ditelusuri "mitra"-nya, KPK. Penelusuran itu dikerjakan sejak tahun lalu dan akhirnya dengan berbagai sumber kuat akhirnya mantan pucuk pemimpin Direktorat Pajak ini ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan Hadi sebagai tersangka seakan melengkapi secara sempurna kasus kejahatan di direktorat jenderal tersebut. Inilah kasus kejahatan dari hilir ke hulu atau sebaliknya yang melingkungi Ditjen Pajak.
Tentu belum hilang dari ingatan ketika Gayus Tambunan atau Dhana Widyatmika yang notabene hanya pegawai bawahan begitu luas peran yang dimainkan sehingga negara dirugikan dalam jumlah besar. Pada waktu kasus kedua pegawai ini diputus pengadilan, hampir semua orang tidak percaya mereka bermain sendiri tanpa melibatkan atasan.
Sebagai bawahan tentunya Gayus dan Dhana memiliki supervisi atasan dan atasannya pun ada pengawasnya. Jadi, nalar sehat masyarakat menduga, keduanya hanyalah pion.
Namun, ketika itu, pejabat Ditjen Pajak membantah ada keterlibatan petinggi-petinggi. Kini, penetapan mantan Dirjen Pajak, Hadi Purnomo, sebagai tersangka seolah menjawab keraguan-keraguan tersebut. Jadi, ibarat sungai kini lengkap sudah "pemain" di pajak, lengkap dari hilir hingga hulu. Ini sungguh menyedihkan dan memprihatinkan, level teratas yang seharusnya memberi teladan, malah memberi contoh buruk. Ya sekali lagi ini harus menunggu proses hukum.
Akan tetapi, kebiasaan KPK bila sudah menetapkan seseorang sebagai tersangka tak pernah salah. Mereka yang ditetapkan KPK sebagai tersangka berakhir di bui.
Karier cemerlang Hadi jelas bukan hanya tercoreng, tetapi terjerembap ke lembah terdalam. Dengan usianya yang telah mencapai 67, bisa saja, andai benar kasus ini ke persidangan, dia akan menghuni penjara sampai akhir hayat. Apalagi diduga ancaman hukumannya bisa mencapai seumur hidup.
Indonesia kembali harus menerima kenyataan pahit. Putra-putrinya yang disangka berkualitas dan bagus, ternyata tidak demikian adanya. Semakin banyak saja "anak-anak"-nya yang terlibat korupsi. Mereka menambah panjang deretan koruptor. Tambah banyak nilai kerugian negara. Rasanya akan semakin sulit memberantas korupsi. Apalagi bila melihat politik uang yang begitu marak dalam pemilihan legislatif, 9 April lalu.
Semua yakin hal itu akan tetap terulang pada Pemilihan Presiden, 9 Juli nanti. Uang menjadi sumber segala kehancuran moral dan etika bangsa. Ke depan, akan semakin sulit memperbaiki kondisi budi pekerti bangsa.
Semua diukur dengan uang dan seluruhnya menggunakan fulus. Awal dan akhir adalah uang. Fulus menjadi tujuan dari segala tujuan. Akhirnya, uang adalah segala-galanya. Dari situlah sumber keruntuhan moral bangsa.
http://www.koran-jakarta.com/?10663-pajak,%20hilir%20hingga%20hulu
Rabu, 23 April 2014
Pemkab Sumenep Duga Susutnya Raskin Akibat Ulah Kuli
Rabu, 23 April 2014
KBRN, Sumenep : Keberadaan beras untuk Masyarakat miskin (raskin) di Sumenep tiap bulan selalu dikeluhkan warga, karena selain kualitasnya jelek, timbanganya pun selalu menyusut.
Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Kabupaten (Setkab) Sumenep, Moh. Hanfi, mencurigai jika susutnya beras khusus masyarakt miskin yang diterima oleh kepala desa itu akibat dari ulah kuli ketika melakukan pendistribusian ke titik pendistribusian di setiap desa.
”Berdasarkan sidak (Inspeksi Mendadak, Red) yang kami lakukan, tidak ditemukan satu pun yang sampai susut 3 kg, sehingga dipastikan jika di dalam gudang berat raskin tetap utuh 15 kg,” tuturnya, Rabu (23/04/2014).
Menurut dia, yang menjadi biang menyusutnya berat timbangan raskin adalah kuli gudang. Kuli gudang ditengarai menusuk karung raskin tersebut saat dalam perjalanan pendistribusian, hingga ketika raskin tiba di titik pendistribusian mengalami penyusutan.
Dugaan itu semakin kuat setelah sebelumnya ada salah satu kuli Bulog yang ditangkap oleh pihak kepolisian.
”Biasanya, bocornya itu karena ditusuk oleh kuli sehingga beratnya berkurang,” terangnya.
Kendati demikian, mantan Camat Lenteng ini mengaku, pihaknya tidak akan tinggal diam dan terus berkoordinasi dengan sub Divre Bulog Pamekasan agar membatasi wilayah kerja kuli gudang tersebut.
“Saya harapkan, ke depan kuli gudang tidak ikut melakukan pendistribusian, melainkan hanya jadi pengangkut raskin sampai ke atas kendaraan. Sedangkan untuk menurunkan raskin ketika tiba di titik pendistribusian, biar dilakukan oleh kuli yang disediakan perangkat desa,” harapnya.
Selain itu juga, pihaknya meastikan dalam pendistribusian juga akan dikawal oleh pihak kepolisian. Namun, pihaknya tidak bisa menjelaskan berapa personil yang akan melakukan pengawalan setiap kali pendistribusian.
”Itu Bulog yang menyediakan,” jelas Hanafi.
Ia mengaku memang sering mendesak pihak bulog untuk melibatkan aparat kepolisian dalam pendistribusian raskin tersebut. Hal itu guna menekan hal-hal yang tak diinginkan terjadi saat dalam perjalanan. (Rasikin/HF)
http://rri.co.id/post/berita/75719.html
KBRN, Sumenep : Keberadaan beras untuk Masyarakat miskin (raskin) di Sumenep tiap bulan selalu dikeluhkan warga, karena selain kualitasnya jelek, timbanganya pun selalu menyusut.
Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Kabupaten (Setkab) Sumenep, Moh. Hanfi, mencurigai jika susutnya beras khusus masyarakt miskin yang diterima oleh kepala desa itu akibat dari ulah kuli ketika melakukan pendistribusian ke titik pendistribusian di setiap desa.
”Berdasarkan sidak (Inspeksi Mendadak, Red) yang kami lakukan, tidak ditemukan satu pun yang sampai susut 3 kg, sehingga dipastikan jika di dalam gudang berat raskin tetap utuh 15 kg,” tuturnya, Rabu (23/04/2014).
Menurut dia, yang menjadi biang menyusutnya berat timbangan raskin adalah kuli gudang. Kuli gudang ditengarai menusuk karung raskin tersebut saat dalam perjalanan pendistribusian, hingga ketika raskin tiba di titik pendistribusian mengalami penyusutan.
Dugaan itu semakin kuat setelah sebelumnya ada salah satu kuli Bulog yang ditangkap oleh pihak kepolisian.
”Biasanya, bocornya itu karena ditusuk oleh kuli sehingga beratnya berkurang,” terangnya.
Kendati demikian, mantan Camat Lenteng ini mengaku, pihaknya tidak akan tinggal diam dan terus berkoordinasi dengan sub Divre Bulog Pamekasan agar membatasi wilayah kerja kuli gudang tersebut.
“Saya harapkan, ke depan kuli gudang tidak ikut melakukan pendistribusian, melainkan hanya jadi pengangkut raskin sampai ke atas kendaraan. Sedangkan untuk menurunkan raskin ketika tiba di titik pendistribusian, biar dilakukan oleh kuli yang disediakan perangkat desa,” harapnya.
Selain itu juga, pihaknya meastikan dalam pendistribusian juga akan dikawal oleh pihak kepolisian. Namun, pihaknya tidak bisa menjelaskan berapa personil yang akan melakukan pengawalan setiap kali pendistribusian.
”Itu Bulog yang menyediakan,” jelas Hanafi.
Ia mengaku memang sering mendesak pihak bulog untuk melibatkan aparat kepolisian dalam pendistribusian raskin tersebut. Hal itu guna menekan hal-hal yang tak diinginkan terjadi saat dalam perjalanan. (Rasikin/HF)
http://rri.co.id/post/berita/75719.html
Bulog salurkan raskin dengan kualitas nasional
Rabu, 23 April 2014
Manado, (AntaraSulut) - Perum Bulog Divre Sulawesi Utara (Sulut) menyalurkan beras masyarakat miskin (raskin) dengan kualitas nasional.
Kepala Bulog Divre Sulut Yayan Suparyan mengatakan selama ini Bulog menyalurkan beras berkualitas medium untuk rumah tangga kurang mampu, operasi pasar dan juga untuk pemenuhan cadangan beras pemerintah.
"Indikator kualitas beras katanya dapat dilihat dari kandungan kadar air, kadar beras pecah dan harga jual dari Bulog dan yang dijual pedagang di pasaran," kata Yayan, di Manado.
Ia menyebut kadar air beras yang disalurkan sebesar 14 persen dengan kadar beras pecah sekitar 15 persen.
"Namun karena beras yang disalurkan Bulog adalah beras subsidi dari pemerintah, sehingga harga tersebut disesuaikan (diturunkan) saat dijual dipasaran dalam bentuk operasi pasar," kata Yayan.
Selain kadar air dan kadar pecah, kata Yayan, kualitas beras yang juga dipasok dari daerah lain memiliki jenis yang diyakini berkualitas baik untuk dikonsumsi masyarakat.
Katanya, sesuai dengan Inpres no 3 tahun 2012, kadar air 14 persen, Menir 2 persen, broken 20 persen dan butir kepala, ini merupakan beras kelas medium yang sangat layak dikonsumsi masyarakat.
Yayan mengatakan jika masyarakat menerima beras bulog dengan kualitas kurang baik, akan langsung diganti.
"Penyaluran raskin di Sulut terus dilakukan dan saat ini sementara disalurkan lima alokasi di seluruh wilayah Bulog Sulut," katanya.
Diharapkan penyaluran raskin ini, mampu menstabilkan harga beras di pasaran, sehingga tidak terjadi lonjakan harga.
http://manado.antaranews.com/print/20879/bulog-salurkan-raskin-dengan-kualitas-nasional
Manado, (AntaraSulut) - Perum Bulog Divre Sulawesi Utara (Sulut) menyalurkan beras masyarakat miskin (raskin) dengan kualitas nasional.
Kepala Bulog Divre Sulut Yayan Suparyan mengatakan selama ini Bulog menyalurkan beras berkualitas medium untuk rumah tangga kurang mampu, operasi pasar dan juga untuk pemenuhan cadangan beras pemerintah.
"Indikator kualitas beras katanya dapat dilihat dari kandungan kadar air, kadar beras pecah dan harga jual dari Bulog dan yang dijual pedagang di pasaran," kata Yayan, di Manado.
Ia menyebut kadar air beras yang disalurkan sebesar 14 persen dengan kadar beras pecah sekitar 15 persen.
"Namun karena beras yang disalurkan Bulog adalah beras subsidi dari pemerintah, sehingga harga tersebut disesuaikan (diturunkan) saat dijual dipasaran dalam bentuk operasi pasar," kata Yayan.
Selain kadar air dan kadar pecah, kata Yayan, kualitas beras yang juga dipasok dari daerah lain memiliki jenis yang diyakini berkualitas baik untuk dikonsumsi masyarakat.
Katanya, sesuai dengan Inpres no 3 tahun 2012, kadar air 14 persen, Menir 2 persen, broken 20 persen dan butir kepala, ini merupakan beras kelas medium yang sangat layak dikonsumsi masyarakat.
Yayan mengatakan jika masyarakat menerima beras bulog dengan kualitas kurang baik, akan langsung diganti.
"Penyaluran raskin di Sulut terus dilakukan dan saat ini sementara disalurkan lima alokasi di seluruh wilayah Bulog Sulut," katanya.
Diharapkan penyaluran raskin ini, mampu menstabilkan harga beras di pasaran, sehingga tidak terjadi lonjakan harga.
http://manado.antaranews.com/print/20879/bulog-salurkan-raskin-dengan-kualitas-nasional
Pedagang Luar Beli Beras Sulteng, Mitra Bulog Kalah Bersaing
Rabu, 23 April 2014
REPUBLIKA.CO.ID, PALU -- Kepala Perum Bulog Sulawesi Tengah, Mar'uf mengatakan saat ini banyak pedagang dari luar yang datang khusus membeli beras produksi petani di daerah ini.
"Paling banyak pedagang membeli beras di Sulteng dari Sulawesi Utara (Sulut)," katanya di Palu, Rabu.
Ia mengatakan di beberapa sentra produksi terutama di Kabupaten Banggai dan juga Parigi Moutong banyak pedagang dari Sulut yang datang membeli beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Sulteng.
Para pedagang dari Sulut, kata Mar'uf membeli beras petani lebih tinggi dari pembelian Bulog. Akibatnya mitra Bulog yang ada di Sulteng kalah bersaing dengan pedagang dari luar.
Pedagang dari luar membeli beras petani dengan harga Rp7.200,00 per kilogram. Sementara Bulog Sulteng membeli beras petani lewat mitra (kelompok tani dan pengusaha gilingan padi) sesuai dengan standar harga yang ditetapkan pemerintah.
Standar harga pembelian pemerintah (HPP) beras ditetapkan sebesar Rp6.600,00 per kilogram. Selisih harga pembelian antara Bulog dengan pedagang luar dari Manado cukup tinggi.
"Bagaimana bisa bersaing dengan mereka selagi patokan harga pembelian dari pedagang luar jauh lebih tinggi," katanya.
Menurut dia, sangat mustahil jika mitra Bulog bisa membeli dengan harga seperti itu. "Kan tidak mungkin mitra Bulog mau memaksakan diri membeli di atas HPP," kata Mar'uf.
Di satu sisi tidak ada aturan yang melarang pedagang dari luar daerah datang membeli beras di tempat lain.
Banyaknya pedagang dari daerah tetangga itu membeli beras di Sulteng,kata Mar'uf karena adanya bencana alam banjir dan tanah longsor di Provinsi itu pada 2013.
Bencana alam yang memporakporandakan Kota Palu dan beberapa daerah di Provinsi "nyiur melambai" tersebut menyebabkan kebutuhan beras masyarakat setempat meningkat.
Di satu sisi selama ini, beras produksi petani Sulteng banyak diantarpulaukan ke provinsi itu.
REPUBLIKA.CO.ID, PALU -- Kepala Perum Bulog Sulawesi Tengah, Mar'uf mengatakan saat ini banyak pedagang dari luar yang datang khusus membeli beras produksi petani di daerah ini.
"Paling banyak pedagang membeli beras di Sulteng dari Sulawesi Utara (Sulut)," katanya di Palu, Rabu.
Ia mengatakan di beberapa sentra produksi terutama di Kabupaten Banggai dan juga Parigi Moutong banyak pedagang dari Sulut yang datang membeli beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Sulteng.
Para pedagang dari Sulut, kata Mar'uf membeli beras petani lebih tinggi dari pembelian Bulog. Akibatnya mitra Bulog yang ada di Sulteng kalah bersaing dengan pedagang dari luar.
Pedagang dari luar membeli beras petani dengan harga Rp7.200,00 per kilogram. Sementara Bulog Sulteng membeli beras petani lewat mitra (kelompok tani dan pengusaha gilingan padi) sesuai dengan standar harga yang ditetapkan pemerintah.
Standar harga pembelian pemerintah (HPP) beras ditetapkan sebesar Rp6.600,00 per kilogram. Selisih harga pembelian antara Bulog dengan pedagang luar dari Manado cukup tinggi.
"Bagaimana bisa bersaing dengan mereka selagi patokan harga pembelian dari pedagang luar jauh lebih tinggi," katanya.
Menurut dia, sangat mustahil jika mitra Bulog bisa membeli dengan harga seperti itu. "Kan tidak mungkin mitra Bulog mau memaksakan diri membeli di atas HPP," kata Mar'uf.
Di satu sisi tidak ada aturan yang melarang pedagang dari luar daerah datang membeli beras di tempat lain.
Banyaknya pedagang dari daerah tetangga itu membeli beras di Sulteng,kata Mar'uf karena adanya bencana alam banjir dan tanah longsor di Provinsi itu pada 2013.
Bencana alam yang memporakporandakan Kota Palu dan beberapa daerah di Provinsi "nyiur melambai" tersebut menyebabkan kebutuhan beras masyarakat setempat meningkat.
Di satu sisi selama ini, beras produksi petani Sulteng banyak diantarpulaukan ke provinsi itu.
Mentan: Raskin Kuning karena Sistem Penyimpanan Bulog
Rabu, 23 April 2014
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian (Mentan) Suswono tak menampik, banyak beras untuk rakyat miskin (raskin) yang dibagikan pemerintah tidak layak. Laporan yang masuk ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) banyak dijumpai rumah tangga sasaran (RTS) menerima raskin kuning dan berkutu.
Menurut Suswono, salah satu penyebabnya adalah sistem penyimpanan Perum Bulog, yang masih didominasi bentuk beras, meski di sejumlah titik gudang Bulog ada pula yang disimpan dalam bentuk gabah.
"Memang idealnya Bulog menyimpan dalam bentuk gabah. Karena dengan gabah kan dia bisa berhitung, kapan akan distribusi. Mestinya dua bulan sebelum didistribusikan baru digiling. Kalau itu bisa dilakukan dalam bentuk gabah, kualitas terjaga," ujarnya, ditemui di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (23/4/2014).
Suswono menilai, saat ini dari segi infrastruktur, Bulog sudah mencukupi untuk menyimpan cadangan beras. Dengan total kapasitas hampir 4 juta ton, gudang-gudang Bulog mampu menyimpan sementara raskin yang belum didistribusikan. Hanya saja kata dia, kualitas raskin akan lebih bagus jika disimpan dalam bentuk gabah.
"Kedua, memfungsikan UPGB-UPGB. Kan Bulog sudah bisa operasikan UPGB gabah dan beras. Kalau itu difungsikan akan bagus. Sehingga yang dibagikan adalah beras yang relatif lebih fresh daripada yang di gudang sampai 6 bulan," terangnya.
Direktur Litbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Romi Dwi Susanto, kemarin Senin (21/4/2014), di Kantor Kemenkokesra, mengatakan, dalam pelaksanannya masih banyak ditemukan beras raskin yang kualitasnya tak layak konsumsi.
Berikut temuan lengkap kajian KPK terhadap program raskin.
1. Data sasaran target tidak valid
2. Distribusi raskin fiktif
3. Penggelapan raskin
4. Harga tebus raskin yang lebih mahal dari seharusnya
5. Jatah raskin yang dikurangi
6. Kualitas raskin yang tidak layak konsumsi
7. Indikasi suap kepada petugas lapangan dan rekanan
8. Raskin jatu pada masyarakat yang tidak berhak
9. Penggelapan uang tebus
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/04/23/1516475/Mentan.Raskin.Kuning.karena.Sistem.Penyimpanan.Bulog
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian (Mentan) Suswono tak menampik, banyak beras untuk rakyat miskin (raskin) yang dibagikan pemerintah tidak layak. Laporan yang masuk ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) banyak dijumpai rumah tangga sasaran (RTS) menerima raskin kuning dan berkutu.
Menurut Suswono, salah satu penyebabnya adalah sistem penyimpanan Perum Bulog, yang masih didominasi bentuk beras, meski di sejumlah titik gudang Bulog ada pula yang disimpan dalam bentuk gabah.
"Memang idealnya Bulog menyimpan dalam bentuk gabah. Karena dengan gabah kan dia bisa berhitung, kapan akan distribusi. Mestinya dua bulan sebelum didistribusikan baru digiling. Kalau itu bisa dilakukan dalam bentuk gabah, kualitas terjaga," ujarnya, ditemui di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (23/4/2014).
Suswono menilai, saat ini dari segi infrastruktur, Bulog sudah mencukupi untuk menyimpan cadangan beras. Dengan total kapasitas hampir 4 juta ton, gudang-gudang Bulog mampu menyimpan sementara raskin yang belum didistribusikan. Hanya saja kata dia, kualitas raskin akan lebih bagus jika disimpan dalam bentuk gabah.
"Kedua, memfungsikan UPGB-UPGB. Kan Bulog sudah bisa operasikan UPGB gabah dan beras. Kalau itu difungsikan akan bagus. Sehingga yang dibagikan adalah beras yang relatif lebih fresh daripada yang di gudang sampai 6 bulan," terangnya.
Direktur Litbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Romi Dwi Susanto, kemarin Senin (21/4/2014), di Kantor Kemenkokesra, mengatakan, dalam pelaksanannya masih banyak ditemukan beras raskin yang kualitasnya tak layak konsumsi.
Berikut temuan lengkap kajian KPK terhadap program raskin.
1. Data sasaran target tidak valid
2. Distribusi raskin fiktif
3. Penggelapan raskin
4. Harga tebus raskin yang lebih mahal dari seharusnya
5. Jatah raskin yang dikurangi
6. Kualitas raskin yang tidak layak konsumsi
7. Indikasi suap kepada petugas lapangan dan rekanan
8. Raskin jatu pada masyarakat yang tidak berhak
9. Penggelapan uang tebus
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/04/23/1516475/Mentan.Raskin.Kuning.karena.Sistem.Penyimpanan.Bulog
Kualitas Rendeng tak Bagus, Harga Gabah Turun
Selasa, 22 April 2014
MAJALENGKA, (PRLM).- Harga gabah kering giling (GKG) di sejumlah daerah di Majalengka terus merosot. Sebelum panan harga gabah mencapai Rp 500.000/kuintal kini hanya mencapai Rp 420.000 hingga Rp 440.000/kuintal. Kondisi tersebut diduga akibat buruknya kualitas gabah hasil panen rendeng.
Bandar gabah ataupun pemilik penggilingan kini lebih hati-hati saat membeli gabah petani ataupun menentukan harga gabah dari petani, karena kualitas gabah yang beragam.
Murahnya harga gabah menurut keterangan sejumlah petani saat ini bukan disebabkan oleh selesainya puncak musim panen, namun lebih disebabkan kualitas gabah yang kurang baik akibat serangan hama, sehingga banyak gabah yang hampa serta bulir padi yang kecil ada juga yang ukurannya lebih tipis.
Tak heran ketika gabah digiling yang biasanya tiap satu kuintal gabah diperoleh beras hingga 65 kg, kini hanya diperoleh sekitar 58 kg saja dari setiap kuintal.
Edi, petani di Kelurahan Simpeureum menyatakan, beberapa hari lalu dirinya berupaya mencoba menggiling gabah miliknya sebanyak 50 kg, Hasil penggilingan padi dari sebanyak 50 kg tersebut ternyata hanya diperoleh beras 28 kg.
“Saya mengiling gabah begitu banyak itu, guna meyakinkan apa yang diungkapkan bandar gabah yang menyebutkan banyak gabah yang hampa sehingga hasil penggilingan dari setiap kuintalnya hanya diperoleh beras sedikit, itu ternyata benar. Jadi kami baru menyadari kenapa bandar gabah mematok harga gabah ke petani sangat murah karena kualitas yang kurang baik,” ungkap Edi.
Salah seorang bandar gabah yang juga pemilik penggilingan padi Mimin, membenarkan buruknya kualitas gabah tersebut. Mimin kini mengaku tak berani berspekulasi menyetok gabah dalam jumlah yang terlalu banyak karena harga yang tidak stabil, serta mempertimbangkan kualitas gabah itu sendiri.
Dia dan suaminya mengaku sebelum membeli gabah terlebih dulu meneliti kualitas gabah setelah itu baru menetapkan harga. Gabah hasil panen dari petani di wilayah Selatan Majalengka harganya lebih tinggi dibanding gabah hasil panen petani di wilayah utara Majalengka karena perbedaan kualitas barang.
“Gabah dari wilayah Selatan kualitasnya lebih baik dibanding hasil panen di wilayah Utara. Serangan hamanya juga relatif terkendali, selain itu gabah di wilayah Selatan lebih bersih dari bulir hampa,” ungkap Mimin. (C-31/A_88)***
http://www.pikiran-rakyat.com/node/278769
MAJALENGKA, (PRLM).- Harga gabah kering giling (GKG) di sejumlah daerah di Majalengka terus merosot. Sebelum panan harga gabah mencapai Rp 500.000/kuintal kini hanya mencapai Rp 420.000 hingga Rp 440.000/kuintal. Kondisi tersebut diduga akibat buruknya kualitas gabah hasil panen rendeng.
Bandar gabah ataupun pemilik penggilingan kini lebih hati-hati saat membeli gabah petani ataupun menentukan harga gabah dari petani, karena kualitas gabah yang beragam.
Murahnya harga gabah menurut keterangan sejumlah petani saat ini bukan disebabkan oleh selesainya puncak musim panen, namun lebih disebabkan kualitas gabah yang kurang baik akibat serangan hama, sehingga banyak gabah yang hampa serta bulir padi yang kecil ada juga yang ukurannya lebih tipis.
Tak heran ketika gabah digiling yang biasanya tiap satu kuintal gabah diperoleh beras hingga 65 kg, kini hanya diperoleh sekitar 58 kg saja dari setiap kuintal.
Edi, petani di Kelurahan Simpeureum menyatakan, beberapa hari lalu dirinya berupaya mencoba menggiling gabah miliknya sebanyak 50 kg, Hasil penggilingan padi dari sebanyak 50 kg tersebut ternyata hanya diperoleh beras 28 kg.
“Saya mengiling gabah begitu banyak itu, guna meyakinkan apa yang diungkapkan bandar gabah yang menyebutkan banyak gabah yang hampa sehingga hasil penggilingan dari setiap kuintalnya hanya diperoleh beras sedikit, itu ternyata benar. Jadi kami baru menyadari kenapa bandar gabah mematok harga gabah ke petani sangat murah karena kualitas yang kurang baik,” ungkap Edi.
Salah seorang bandar gabah yang juga pemilik penggilingan padi Mimin, membenarkan buruknya kualitas gabah tersebut. Mimin kini mengaku tak berani berspekulasi menyetok gabah dalam jumlah yang terlalu banyak karena harga yang tidak stabil, serta mempertimbangkan kualitas gabah itu sendiri.
Dia dan suaminya mengaku sebelum membeli gabah terlebih dulu meneliti kualitas gabah setelah itu baru menetapkan harga. Gabah hasil panen dari petani di wilayah Selatan Majalengka harganya lebih tinggi dibanding gabah hasil panen petani di wilayah utara Majalengka karena perbedaan kualitas barang.
“Gabah dari wilayah Selatan kualitasnya lebih baik dibanding hasil panen di wilayah Utara. Serangan hamanya juga relatif terkendali, selain itu gabah di wilayah Selatan lebih bersih dari bulir hampa,” ungkap Mimin. (C-31/A_88)***
http://www.pikiran-rakyat.com/node/278769
Selasa, 22 April 2014
Petani Wonogiri Mulai Minati Pola Tanam Organik
Selasa, 22 April 2014
Wonogiri – Komunitas petani di wilayah Kabupaten Wonogiri bagian selatan kini mulai meminati pola tanam organik. Selain irit biaya, pola pertanian organik ini juga membuat hasil produksi meningkat.
Wardi, petani Dusun Pendem, Desa Sendangagung, Kecamatan Girowoyo mengaku mulai menanam jenis padi hitam (Black Rice) dengan pola tanam organik, beberapa kali masa tanam ini. Hasilnya, perbatang padi mampu menghasilkan 380 bulir sampai 400 bulir. Dibandingkan sebelum menerapkan pola organik, hasil bulir padi hanya sekitar dua pertiganya.
“Saya menggunakan pupuk organik dan penggunaan mikroba mulai sekitar tiga kali masa tanam yang lalu. Tanpa sedikitpun menggunakan pupuk kimiawi,“ kata Wardi.
Hal senada,diutarakan Widodo, petani dari Dusun Sanan, Desa Waru, Kecamatan Slogohimo yang menuturkan, semenjak menggunakan pola tanam organik, biaya operasional mengalami penyusutan. Dari semula Rp 2,5 juta dalam satu hektar, kini menjadi menjadi Rp 1,5 juta. Dirinya menanam padi jenis Merauke.
Selain pemupukan dengan pola organik, Widodo pun melakukan pengobatan dengan sistem alami, dimana dirinya memanfaatkan tumbuhan di sekitar desa. Saat ini hampir 50% warga masyarakat Desa Waru sudah beralih ke pola tanam organik.
“ Panenan jauh lebih meningkat. Dibandingkan sebelum menggunakan pola organik, dalam satu pathok mendapatkan, paling mendapatkan 15 sampai 20 karung atau sekitar 800 kilogram. Setelah menggunakan pola organik menjadi, 70-an karung atau 2,8 ton,setelah itu tanahnya pun juga lebih mudah dicangkul, Mas, “ tutur Widodo.
Menurut Kepala Gudang Bulog 307 Wonogiri, Nugroho, pola tanam organik serta pemanfaatan mikroba terbukti mampu meningkatkan hasil produksi, sekaligus menurunkan biaya produksi. Dengan demikian, kesejahteraan juga diharapkan bertambah. Terlebih jika padi yang ditanam adalah kualitas bagus, seperti beras hitam dan varietas Merauke.
“Dengan pola seperti itu, akan beralih para petani menjadi berpikir modern. Jadi mengelola tanaman untuk mandapatkan penghasilan yang lebih baik, bukan hanya menyediakan ketersediaan pangan,yang jelas mereka juga dapat menjadi petani bisnis, “ terangnya.
http://www.timlo.net/baca/68719542856/petani-wonogiri-mulai-minati-pola-tanam-organik/
Wonogiri – Komunitas petani di wilayah Kabupaten Wonogiri bagian selatan kini mulai meminati pola tanam organik. Selain irit biaya, pola pertanian organik ini juga membuat hasil produksi meningkat.
Wardi, petani Dusun Pendem, Desa Sendangagung, Kecamatan Girowoyo mengaku mulai menanam jenis padi hitam (Black Rice) dengan pola tanam organik, beberapa kali masa tanam ini. Hasilnya, perbatang padi mampu menghasilkan 380 bulir sampai 400 bulir. Dibandingkan sebelum menerapkan pola organik, hasil bulir padi hanya sekitar dua pertiganya.
“Saya menggunakan pupuk organik dan penggunaan mikroba mulai sekitar tiga kali masa tanam yang lalu. Tanpa sedikitpun menggunakan pupuk kimiawi,“ kata Wardi.
Hal senada,diutarakan Widodo, petani dari Dusun Sanan, Desa Waru, Kecamatan Slogohimo yang menuturkan, semenjak menggunakan pola tanam organik, biaya operasional mengalami penyusutan. Dari semula Rp 2,5 juta dalam satu hektar, kini menjadi menjadi Rp 1,5 juta. Dirinya menanam padi jenis Merauke.
Selain pemupukan dengan pola organik, Widodo pun melakukan pengobatan dengan sistem alami, dimana dirinya memanfaatkan tumbuhan di sekitar desa. Saat ini hampir 50% warga masyarakat Desa Waru sudah beralih ke pola tanam organik.
“ Panenan jauh lebih meningkat. Dibandingkan sebelum menggunakan pola organik, dalam satu pathok mendapatkan, paling mendapatkan 15 sampai 20 karung atau sekitar 800 kilogram. Setelah menggunakan pola organik menjadi, 70-an karung atau 2,8 ton,setelah itu tanahnya pun juga lebih mudah dicangkul, Mas, “ tutur Widodo.
Menurut Kepala Gudang Bulog 307 Wonogiri, Nugroho, pola tanam organik serta pemanfaatan mikroba terbukti mampu meningkatkan hasil produksi, sekaligus menurunkan biaya produksi. Dengan demikian, kesejahteraan juga diharapkan bertambah. Terlebih jika padi yang ditanam adalah kualitas bagus, seperti beras hitam dan varietas Merauke.
“Dengan pola seperti itu, akan beralih para petani menjadi berpikir modern. Jadi mengelola tanaman untuk mandapatkan penghasilan yang lebih baik, bukan hanya menyediakan ketersediaan pangan,yang jelas mereka juga dapat menjadi petani bisnis, “ terangnya.
http://www.timlo.net/baca/68719542856/petani-wonogiri-mulai-minati-pola-tanam-organik/
Bulog Jual Gula PT RNI
Senin, 21 April 2014
SEMARANG, suaramerdeka.com - Kesepakatan jual beli gula antara PT Rajawali Nusantara Indonesia dengan Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) telah berjalan.
Saat ini Perum Bulog Divisi Regional Jawa Tengah telah menyerap gula pasir dari pabrik Pabrik Gula (PG) Rejo Agung Madiun sebesar 105 ton.
"Sesuai rencana, pada tahap pertama kami mengambil gula sebesar 1.000 ton dari PG Rejo Agung. Tahap pertama harus terpenuhi hingga dua bulan mendatang yakni pada Juni," kata Kepala Perum Bulog Divre Jateng, Damin Hartono, kemarin.
Pengambilan gula dari PG Rejo Agung sudah berjalan selama satu pekan ini. Untuk pengambilan gula tahap dua, menurut dia, pihaknya belum mendapat instruksi dari pusat. "Nanti kalau harga gula naik, Bulog akan beli lagi dari PT RNI untuk stok," imbuhnya.
Dikatakan, gula sudah dijual ke pasar dengan harga Rp 9.300 per kilogram untuk pembelian di bawah 200 ton, dan Rp 9.250 untuk pembelian 200-500 ton. Pembelian di atas 500 ton, harga jualnya Rp 9.200 per kilogram.
"Gula tersebut disebar ke 51 Pojok Bulog Mart di gudang milik Bulog se Jateng. Masyarakat yg memerlukan bisa langsung datang ke Pojok Bulog Mart di gudang Bulog, kantor Subdivre, dan Divre Jateng," ujarnya.
Menurut Damin, pembelian gula oleh Bulog bertujuan menjalankan fungsi sebagai stabilisator harga. Apalagi mendekati Ramadhan dan Lebaran, dimana konsumsi gula diprediksi akan tinggi.
"Alokasi 1.000 ton gula sangat sedikit dibandingkan konsumsi gula di Jateng. Stok tersebut diproyeksi akan habis dalam satu minggu," tuturnya.
Selain membeli dari PT RNI, Bulog juga telah mendapat izin dari pemerintah untuk mengimpor gula kristal putih sebanyak 350.000 ton. Rencananya, provinsi ini mendapat kuota sebesar 8.000 ton.
"Kami belum tahu kapan gula impor akan datang. Meski sudah dapat izin, impor belum dilakukan," tuturnya.
http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/04/21/199273
SEMARANG, suaramerdeka.com - Kesepakatan jual beli gula antara PT Rajawali Nusantara Indonesia dengan Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) telah berjalan.
Saat ini Perum Bulog Divisi Regional Jawa Tengah telah menyerap gula pasir dari pabrik Pabrik Gula (PG) Rejo Agung Madiun sebesar 105 ton.
"Sesuai rencana, pada tahap pertama kami mengambil gula sebesar 1.000 ton dari PG Rejo Agung. Tahap pertama harus terpenuhi hingga dua bulan mendatang yakni pada Juni," kata Kepala Perum Bulog Divre Jateng, Damin Hartono, kemarin.
Pengambilan gula dari PG Rejo Agung sudah berjalan selama satu pekan ini. Untuk pengambilan gula tahap dua, menurut dia, pihaknya belum mendapat instruksi dari pusat. "Nanti kalau harga gula naik, Bulog akan beli lagi dari PT RNI untuk stok," imbuhnya.
Dikatakan, gula sudah dijual ke pasar dengan harga Rp 9.300 per kilogram untuk pembelian di bawah 200 ton, dan Rp 9.250 untuk pembelian 200-500 ton. Pembelian di atas 500 ton, harga jualnya Rp 9.200 per kilogram.
"Gula tersebut disebar ke 51 Pojok Bulog Mart di gudang milik Bulog se Jateng. Masyarakat yg memerlukan bisa langsung datang ke Pojok Bulog Mart di gudang Bulog, kantor Subdivre, dan Divre Jateng," ujarnya.
Menurut Damin, pembelian gula oleh Bulog bertujuan menjalankan fungsi sebagai stabilisator harga. Apalagi mendekati Ramadhan dan Lebaran, dimana konsumsi gula diprediksi akan tinggi.
"Alokasi 1.000 ton gula sangat sedikit dibandingkan konsumsi gula di Jateng. Stok tersebut diproyeksi akan habis dalam satu minggu," tuturnya.
Selain membeli dari PT RNI, Bulog juga telah mendapat izin dari pemerintah untuk mengimpor gula kristal putih sebanyak 350.000 ton. Rencananya, provinsi ini mendapat kuota sebesar 8.000 ton.
"Kami belum tahu kapan gula impor akan datang. Meski sudah dapat izin, impor belum dilakukan," tuturnya.
http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/04/21/199273
Senin, 21 April 2014
Benahi Dulu, Program Raskin Diusulkan Dimoratorium
Senin, 21 April 2014
RMOL. Program beras untuk rakyat miskin (raskin) diusulkan dihentikan sementara (moratorium) karena tidak tepat sasaran.
Direktur Eksekutif Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Sad Dian Utomo mengusulkan kepada pemerintah untuk menghentikan sementara program raskin.
“Program ini bisa dilanjutkan jika pemerintah sudah melakukan perbaikan terhadap masalah itu,” katanya.
Dian mengatakan, sebenarnya permasalahan yang muncul pada pelaksanaan pogram raskin sudah terjadi sejak lama. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Pattiro, pada 2012 terhadap program raskin dengan menggunakan analisis rantai nilai untuk mengukur integritas dan akuntabilitas.
Menurut dia, program raskin sebenarnya sudah dirancang secara baik, namun pelaksanaannya ditemukan persoalan terutama terkait pengelolaan. Persoalan pengelolaan yang mengemuka adalah pemeriksaan terhadap kualitas beras yang lemah, distribusi yang acap kali tidak mengutamakan orang miskin dan pengelolaan uang hasil penjualan raskin yang tidak terkontrol.
Bahkan, ada kesan digunakan untuk program yang tidak tepat seperti kasus di sejumlah daerah. “Kelemahan tersebut saling terkait dan berpotensi terjadinya praktik korupsi,” ujar Dian.
Sebagai solusi, lanjut Dian, selain harus ada perbaikan kebijakan yang lebih ketat, pemerintah harus melakukan sosialisasi rutin untuk membangun komitmen bersama, bahwa program raskin adalah program yang dirancang untuk kesejahteraan masyarakat miskin.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kajian terhadap penyaluran raskin yang tidak tepat sasaran. Karena itu, sistem pembagian raskin perlu dibenahi.
Wakil Ketua KPK Zulkarnain mengatakan, raskin tidak tepat dalam enam hal. Antara lain, tidak tepat sasaran, tidak tepat waktu, dan tidak tepat kualitas.
“Bukan hanya masyarakat miskin, warga mampu juga mendapat jatah raskin,” ujarnya.
Ia mengatakan, dari anggaran raskin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013 sebesar Rp 21,4 triliun, yang benar-benar terserap untuk raskin hanya Rp 9 triliun.
“Sasaran yang tercapai Rp 9 triliun itu pun ada yang tidak tepat sasaran. Ada kepala dinas di tingkat dua yang terima raskin,” tegas Zulkarnain.
KPK menyarankan, ada semacam rencana aksi dari lembaga terkait untuk memperbaiki persoalan ini. Sistem penyaluran raskin dinilai tidak kondusif, sehingga perlu diredesain secara mendasar.
Menteri Keuangan (Menkeu) chatib Basri menanggapi positif saran KPK untuk menyederhanakan atau mendesain kembali penyaluran raskin. Kemenkeu rencananya akan bertemu dengan KPK untuk membahas kajian raskin.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani sebelumnya menjelaskan, pengalokasian raskin memang terbilang sulit. Bulog melaksanakan tugasnya hanya sampai ke titik distribusi dan bukan langsung ke sasaran. “Yang menyalurkan ke sasaran adalah pemerintah setempat,” ujarnya.
Ketika dibagi oleh pemda, kata Askolani, target 15,5 juta rumah tangga sasaran dalam anggaran sulit tercapai. Pemda kesulitan membagi raskin. Apalagi, pemda membutuhkan biaya tambahan untuk mendistribusikan raskin. ***
http://m.rmol.co/news.php?id=152047
RMOL. Program beras untuk rakyat miskin (raskin) diusulkan dihentikan sementara (moratorium) karena tidak tepat sasaran.
Direktur Eksekutif Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Sad Dian Utomo mengusulkan kepada pemerintah untuk menghentikan sementara program raskin.
“Program ini bisa dilanjutkan jika pemerintah sudah melakukan perbaikan terhadap masalah itu,” katanya.
Dian mengatakan, sebenarnya permasalahan yang muncul pada pelaksanaan pogram raskin sudah terjadi sejak lama. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Pattiro, pada 2012 terhadap program raskin dengan menggunakan analisis rantai nilai untuk mengukur integritas dan akuntabilitas.
Menurut dia, program raskin sebenarnya sudah dirancang secara baik, namun pelaksanaannya ditemukan persoalan terutama terkait pengelolaan. Persoalan pengelolaan yang mengemuka adalah pemeriksaan terhadap kualitas beras yang lemah, distribusi yang acap kali tidak mengutamakan orang miskin dan pengelolaan uang hasil penjualan raskin yang tidak terkontrol.
Bahkan, ada kesan digunakan untuk program yang tidak tepat seperti kasus di sejumlah daerah. “Kelemahan tersebut saling terkait dan berpotensi terjadinya praktik korupsi,” ujar Dian.
Sebagai solusi, lanjut Dian, selain harus ada perbaikan kebijakan yang lebih ketat, pemerintah harus melakukan sosialisasi rutin untuk membangun komitmen bersama, bahwa program raskin adalah program yang dirancang untuk kesejahteraan masyarakat miskin.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kajian terhadap penyaluran raskin yang tidak tepat sasaran. Karena itu, sistem pembagian raskin perlu dibenahi.
Wakil Ketua KPK Zulkarnain mengatakan, raskin tidak tepat dalam enam hal. Antara lain, tidak tepat sasaran, tidak tepat waktu, dan tidak tepat kualitas.
“Bukan hanya masyarakat miskin, warga mampu juga mendapat jatah raskin,” ujarnya.
Ia mengatakan, dari anggaran raskin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013 sebesar Rp 21,4 triliun, yang benar-benar terserap untuk raskin hanya Rp 9 triliun.
“Sasaran yang tercapai Rp 9 triliun itu pun ada yang tidak tepat sasaran. Ada kepala dinas di tingkat dua yang terima raskin,” tegas Zulkarnain.
KPK menyarankan, ada semacam rencana aksi dari lembaga terkait untuk memperbaiki persoalan ini. Sistem penyaluran raskin dinilai tidak kondusif, sehingga perlu diredesain secara mendasar.
Menteri Keuangan (Menkeu) chatib Basri menanggapi positif saran KPK untuk menyederhanakan atau mendesain kembali penyaluran raskin. Kemenkeu rencananya akan bertemu dengan KPK untuk membahas kajian raskin.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani sebelumnya menjelaskan, pengalokasian raskin memang terbilang sulit. Bulog melaksanakan tugasnya hanya sampai ke titik distribusi dan bukan langsung ke sasaran. “Yang menyalurkan ke sasaran adalah pemerintah setempat,” ujarnya.
Ketika dibagi oleh pemda, kata Askolani, target 15,5 juta rumah tangga sasaran dalam anggaran sulit tercapai. Pemda kesulitan membagi raskin. Apalagi, pemda membutuhkan biaya tambahan untuk mendistribusikan raskin. ***
http://m.rmol.co/news.php?id=152047
KPK Temukan Sembilan Modus Penyimpangan Program Raskin
Senin, 21 April 2014
JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengemukakan, selama 16 tahun program raskin berjalan, kendala yang sama masih ditemukan.
Direktur Litbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Romi Dwi Susanto menuturkan, masalah yang sama ditemukan juga 10 tahun yang lalu. "Kalau terulang, ini yang harus kita cermati; adakah pihak yang diuntungkan?" ujarnya di Kantor Kemenkokesra, Jakarta, Senin (21/4/2014).
Romi memaparkan, dari pengaduan yang masuk ke KPK sejak 2005 hingga 2013, ditemukan 9 modus penyelewengan program subsidi raskin. Modus pertama, data rumah tangga sasaran (RTS) tidak valid.
Kedua, distribusi raskin fiktif. Ketiga, terjadi penggelapan raskin. Modus keempat, lanjut Romi, adalah harga tebus raskin yang lebih mahal dari seharusnya.
Untuk diketahui, harga tebus raskin saat ini masih sama dengan tahun lalu, yakni Rp 1.600 per kilogram (kg). Romi menambahkan, modus lainnya adalah jatah raskin yang dikurangi. Biasanya, kasus yang banyak terjadi adalah sistem bagito alias bagi roto (bagi rata).
Akibatnya, rumah tangga yang tidak berhak menerima raskin ikut menerima, sedangkan RTS tidak mendapatkan genap 15 kg per bulan. "Modus lain adalah kualitas raskin yang tidak layak konsumsi," lanjut Romi.
Hal tersebut juga tidak lepas dari tidak adanya sosialisasi mengenai harga beras. Oleh karenanya, RTS merasa tidak "berhak" berharap mendapat beras yang lebih layak karena harganya hanya Rp 1.600 per kg. Modus selanjutnya adalah, raskin jatuh pada masyarakat yang tidak berhak.
Romi menjelaskan, beberapa masyarakat sangat miskin bahkan tidak mampu untuk menebus beras dengan harga Rp 1.600 per kg. Akibatnya, orang lain, yang mampu menebus, membeli beras dari RTS. Adapun modus terakhir berupa penggelapan uang tebus. "Masalah ini sudah lama, tetapi belum ada upaya terbaik," sesal Romi.
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/04/21/1150403/KPK.Temukan.Sembilan.Modus.Penyimpangan.Program.Raskin?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwp
JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengemukakan, selama 16 tahun program raskin berjalan, kendala yang sama masih ditemukan.
Direktur Litbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Romi Dwi Susanto menuturkan, masalah yang sama ditemukan juga 10 tahun yang lalu. "Kalau terulang, ini yang harus kita cermati; adakah pihak yang diuntungkan?" ujarnya di Kantor Kemenkokesra, Jakarta, Senin (21/4/2014).
Romi memaparkan, dari pengaduan yang masuk ke KPK sejak 2005 hingga 2013, ditemukan 9 modus penyelewengan program subsidi raskin. Modus pertama, data rumah tangga sasaran (RTS) tidak valid.
Kedua, distribusi raskin fiktif. Ketiga, terjadi penggelapan raskin. Modus keempat, lanjut Romi, adalah harga tebus raskin yang lebih mahal dari seharusnya.
Untuk diketahui, harga tebus raskin saat ini masih sama dengan tahun lalu, yakni Rp 1.600 per kilogram (kg). Romi menambahkan, modus lainnya adalah jatah raskin yang dikurangi. Biasanya, kasus yang banyak terjadi adalah sistem bagito alias bagi roto (bagi rata).
Akibatnya, rumah tangga yang tidak berhak menerima raskin ikut menerima, sedangkan RTS tidak mendapatkan genap 15 kg per bulan. "Modus lain adalah kualitas raskin yang tidak layak konsumsi," lanjut Romi.
Hal tersebut juga tidak lepas dari tidak adanya sosialisasi mengenai harga beras. Oleh karenanya, RTS merasa tidak "berhak" berharap mendapat beras yang lebih layak karena harganya hanya Rp 1.600 per kg. Modus selanjutnya adalah, raskin jatuh pada masyarakat yang tidak berhak.
Romi menjelaskan, beberapa masyarakat sangat miskin bahkan tidak mampu untuk menebus beras dengan harga Rp 1.600 per kg. Akibatnya, orang lain, yang mampu menebus, membeli beras dari RTS. Adapun modus terakhir berupa penggelapan uang tebus. "Masalah ini sudah lama, tetapi belum ada upaya terbaik," sesal Romi.
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/04/21/1150403/KPK.Temukan.Sembilan.Modus.Penyimpangan.Program.Raskin?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwp
KPK Paparkan Temuan 'Kartel' Raskin ke Menko Kesra Agung Laksono
Senin, 21 April 2014
Jakarta - KPK memaparkan hasil kajian tentang program raskin (beras miskin) di depan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono dan sejumlah pejabat negara. Dalam paparannya, disebutkan temuan di masyarakat tentang program ini.
"Ada yang dibagi ke masyarakat. Namun, yang kami temukan beras yang dibagi dan dijual pada Bulog. Kami ada buktinya ini. Kami baru temukan di kajian kami," kata Direktur Litbang KPK, Roni Dwi Susanto dalam evalusiasi Triwulan I Program Raskin di kantor Kemenko Kesra di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakpus, Senin (21/4/2014).
Acara ini dibuka dan dihadiri oleh Menko Kesra, Agung Laksono. Acara ini dihadiri oleh pihak Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Bulog dan perwakilan kepala daerah di Indonesia. Roni mengatakan KPK sudah lama mengkaji program yang sudah dilaksanakan selama 16 tahun ini.
Ia menemukan program ini tak tepat sasaran. Banyak warga miskin yang tidak menerima bantuan. Selain itu, mereka juga menemukan banyaknya warga miskin yang tidak bisa menebus harga beras.
"Ketidakmampuan membayar raskin yang harganya Rp 1.600 yang direkap selama 3 bulan. Faktanya mereka nebus. Harus ada kriteria yang dibuat. Kalau memang miskin tidak harus nebus karena memang tidak mampu. Dengan masalah seperti ini ada potensi orang lain yang nebus. Dan itu yang terjadi di lapangan," sambungnya.
Tak hanya itu, KPK juga mendapatkan kualitas beras yang sudah rusak dan ketidaktahuan masyarakat tentang kualitas beras yang harusnya mereka terima yakni elembagaan dari program Raskin.
"Mereka seharusnya mendapatkan yang beras kelas medium tapi kualitasnya buruk karena sistem pergudangan. Sehingga yang ada ini membuka potensi menjual kembali raskin untuk membeli beras yang lebih baik," ujarnya.
Sebelum ini, pihak KPK sudah memaparkan adanya masalah dalam program Raskin. Dalam temuan kajian KPK didapatkan 9 poin, harga tebus raskin yang lebih mahal dari seharusnya, kualitas raskin tidak layak konsumsi, indikasi suap kepada petugas lapangan dan penggelapan uang tebus. Wakil ketua KPK Busyro Muqoddas menyebut ada kartel dalam program ini.
http://news.detik.com/read/2014/04/21/120228/2560583/10/kpk-paparkan-temuan-kartel-raskin-ke-menko-kesra-agung-laksono
Jakarta - KPK memaparkan hasil kajian tentang program raskin (beras miskin) di depan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono dan sejumlah pejabat negara. Dalam paparannya, disebutkan temuan di masyarakat tentang program ini.
"Ada yang dibagi ke masyarakat. Namun, yang kami temukan beras yang dibagi dan dijual pada Bulog. Kami ada buktinya ini. Kami baru temukan di kajian kami," kata Direktur Litbang KPK, Roni Dwi Susanto dalam evalusiasi Triwulan I Program Raskin di kantor Kemenko Kesra di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakpus, Senin (21/4/2014).
Acara ini dibuka dan dihadiri oleh Menko Kesra, Agung Laksono. Acara ini dihadiri oleh pihak Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Bulog dan perwakilan kepala daerah di Indonesia. Roni mengatakan KPK sudah lama mengkaji program yang sudah dilaksanakan selama 16 tahun ini.
Ia menemukan program ini tak tepat sasaran. Banyak warga miskin yang tidak menerima bantuan. Selain itu, mereka juga menemukan banyaknya warga miskin yang tidak bisa menebus harga beras.
"Ketidakmampuan membayar raskin yang harganya Rp 1.600 yang direkap selama 3 bulan. Faktanya mereka nebus. Harus ada kriteria yang dibuat. Kalau memang miskin tidak harus nebus karena memang tidak mampu. Dengan masalah seperti ini ada potensi orang lain yang nebus. Dan itu yang terjadi di lapangan," sambungnya.
Tak hanya itu, KPK juga mendapatkan kualitas beras yang sudah rusak dan ketidaktahuan masyarakat tentang kualitas beras yang harusnya mereka terima yakni elembagaan dari program Raskin.
"Mereka seharusnya mendapatkan yang beras kelas medium tapi kualitasnya buruk karena sistem pergudangan. Sehingga yang ada ini membuka potensi menjual kembali raskin untuk membeli beras yang lebih baik," ujarnya.
Sebelum ini, pihak KPK sudah memaparkan adanya masalah dalam program Raskin. Dalam temuan kajian KPK didapatkan 9 poin, harga tebus raskin yang lebih mahal dari seharusnya, kualitas raskin tidak layak konsumsi, indikasi suap kepada petugas lapangan dan penggelapan uang tebus. Wakil ketua KPK Busyro Muqoddas menyebut ada kartel dalam program ini.
http://news.detik.com/read/2014/04/21/120228/2560583/10/kpk-paparkan-temuan-kartel-raskin-ke-menko-kesra-agung-laksono
Hadapi MEA, Daya Saing Industri Gula Harus Ditingkatkan
Senin, 21 April 2014
KETUA Umum Ikatan Ahli Gula Indonesia (Ikagi) Subiyono mengatakan, saat ini tantangan industri gula nasional sangat berat, apalagi implementasi ASEAN Economic Community (Masyarakat Ekonomi ASEAN/MEA) 2015 sudah di depan mata. Dia pun meminta agar daya saing industri gula nasional harus ditingkatkan agar bisa menghadapi persaingan global.
Dengan jumlah penduduk 240 juta jiwa, konsumsi gula terus meningkat, namun di sisi lain pertumbuhan produksi lambat. ”Semua pemain industri gula nasional harus bergegas, apalagi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sudah di depan mata,” ujarnya.
Menurutnya, dengan kondisi saat ini, industri gula nasional sulit untuk bersaing dalam MEA. Khususnya dengan Thailand yang kini menjadi salah satu eksportir utama gula dunia. Sebagai perbandingan, produksi gula di Thailand berkisar 10,6 juta ton per tahun, sedangkan Indonesia pada 2013 mencatat produksi gula 2,55 juta ton. Rendemen (kadar gula dalam tebu) Thailand mencapai 11,82 persen, sedangkan Indonesia hanya di level 7 persen.
”Kapasitas total pabrik gula di Thailand sekitar 940.000 ton tebu per hari (tons of cane per day/TCD), masih jauh di atas Indonesia yang berkisar 205.000 TCD,” jelas Subiyono.
Ekspor gula Thailand mencapai 8 juta ton, di mana 30 persen di antaranya mengalir ke Indonesia. Adapun Indonesia adalah importir gula, terutama untuk memenuhi kebutuhan gula industri yang meningkat seiring pertumbuhan ekonomi nasional yang cukup tinggi dalam beberapa tahun terakhir.
Subiyono mengatakan, untuk mendorong daya saing industri gula nasional, kuncinya ada pada tiga hal, yaitu efisiensi, diversifikasi, dan optimalisasi alias EDO. Tiga hal itu harus dilakukan bersamaan karena memang saling memengaruhi.
Selama ini, industri gula nasional belum efisien, terbukti dari biaya produksi gula yang masih mahal dibanding gula impor. Indonesia juga belum serius menggarap diversifikasi produk turunan tebu non-gula, seperti bioetanol dan listrik dari ampas tebu melalui program co-generation. Padahal, di Brasil, India, atau Thailand, diversifikasi produk sudah menjadi andalan pendapatan industri berbasis tebu.
Bahkan, di sebagian perusahaan berbasis tebu di luar negeri, pendapatan dari produk non-gula seperti bioetanol dan listrik dari ampas tebu sudah lebih besar dibanding pendapatan dari produk gula. ”Di Brazil, sekitar 18 persen kebutuhan energinya disumbang oleh bahan bakar berbasis tanaman tebu. Uang dari diversifikasi produk inilah yang ikut menyangga ekspansi pabrik gula di luar negeri untuk modernisasi mesin dan riset-riset budidaya tebu biar semakin produktif,” kata Subiyono.
Di Indonesia, diversifikasi produk belum digarap serius. Padahal, setiap 1 ton tebu setelah diproses bisa menghasilkan surplus listrik 100 kWh, bioetanol sebanyak 12 liter, dan biokompos sebesar 40 kilogram.
Terkait optimalisasi, Subiyono menambahkan, industri gula nasional belum optimal. Kapasitas giling dari 62 pabrik gula yang ada di Indonesia mencapai 205.000 ton tebu per hari (TCD). Dengan asumsi 170 hari giling dan rendemen 9 persen, maka produksi gula seharusnya 3,1 juta ton.
Faktanya, kini produksi gula konsumsi hanya di kisaran 2,5 juta ton. ”Artinya, belum optimal,” kata dia. Masalah optimalisasi ini juga terkait erat dengan tingkat teknologi. Sebagian pabrik gula masih menggunakan teknologi lama yang tak efisien. Menurut Subiyono, industri gula nasional harus total dalam memacu optimalisasi.
Optimalisasi kapasitas sangat relevan mengingat barrier to entry (hambatan untuk masuk) ke industri gula sangat tinggi. Industri gula merupakan industri padat modal dengan investasi USD 24 juta untuk pembangunan pabrik per kapasitas 1.000 ton.
Selain itu, produsen harus menyiapkan lahan budidaya tebu yang mencapai puluhan ribu hektar serta membangun infrastruktur berupa jalan untuk angkat-angkut tebu dan saluran irigasi. ”Barrier to entry yang tinggi ini membuat pemain lama bisa lebih eksis dan punya peluang lebih besar untuk memacu kinerja asalkan mempunyai strategi yang tepat,” pungkasnya. (eri/mas)
http://www.jpnn.com/read/2014/04/21/229760/Hadapi-MEA,-Daya-Saing-Industri-Gula-Harus-Ditingkatkan-
KETUA Umum Ikatan Ahli Gula Indonesia (Ikagi) Subiyono mengatakan, saat ini tantangan industri gula nasional sangat berat, apalagi implementasi ASEAN Economic Community (Masyarakat Ekonomi ASEAN/MEA) 2015 sudah di depan mata. Dia pun meminta agar daya saing industri gula nasional harus ditingkatkan agar bisa menghadapi persaingan global.
Dengan jumlah penduduk 240 juta jiwa, konsumsi gula terus meningkat, namun di sisi lain pertumbuhan produksi lambat. ”Semua pemain industri gula nasional harus bergegas, apalagi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sudah di depan mata,” ujarnya.
Menurutnya, dengan kondisi saat ini, industri gula nasional sulit untuk bersaing dalam MEA. Khususnya dengan Thailand yang kini menjadi salah satu eksportir utama gula dunia. Sebagai perbandingan, produksi gula di Thailand berkisar 10,6 juta ton per tahun, sedangkan Indonesia pada 2013 mencatat produksi gula 2,55 juta ton. Rendemen (kadar gula dalam tebu) Thailand mencapai 11,82 persen, sedangkan Indonesia hanya di level 7 persen.
”Kapasitas total pabrik gula di Thailand sekitar 940.000 ton tebu per hari (tons of cane per day/TCD), masih jauh di atas Indonesia yang berkisar 205.000 TCD,” jelas Subiyono.
Ekspor gula Thailand mencapai 8 juta ton, di mana 30 persen di antaranya mengalir ke Indonesia. Adapun Indonesia adalah importir gula, terutama untuk memenuhi kebutuhan gula industri yang meningkat seiring pertumbuhan ekonomi nasional yang cukup tinggi dalam beberapa tahun terakhir.
Subiyono mengatakan, untuk mendorong daya saing industri gula nasional, kuncinya ada pada tiga hal, yaitu efisiensi, diversifikasi, dan optimalisasi alias EDO. Tiga hal itu harus dilakukan bersamaan karena memang saling memengaruhi.
Selama ini, industri gula nasional belum efisien, terbukti dari biaya produksi gula yang masih mahal dibanding gula impor. Indonesia juga belum serius menggarap diversifikasi produk turunan tebu non-gula, seperti bioetanol dan listrik dari ampas tebu melalui program co-generation. Padahal, di Brasil, India, atau Thailand, diversifikasi produk sudah menjadi andalan pendapatan industri berbasis tebu.
Bahkan, di sebagian perusahaan berbasis tebu di luar negeri, pendapatan dari produk non-gula seperti bioetanol dan listrik dari ampas tebu sudah lebih besar dibanding pendapatan dari produk gula. ”Di Brazil, sekitar 18 persen kebutuhan energinya disumbang oleh bahan bakar berbasis tanaman tebu. Uang dari diversifikasi produk inilah yang ikut menyangga ekspansi pabrik gula di luar negeri untuk modernisasi mesin dan riset-riset budidaya tebu biar semakin produktif,” kata Subiyono.
Di Indonesia, diversifikasi produk belum digarap serius. Padahal, setiap 1 ton tebu setelah diproses bisa menghasilkan surplus listrik 100 kWh, bioetanol sebanyak 12 liter, dan biokompos sebesar 40 kilogram.
Terkait optimalisasi, Subiyono menambahkan, industri gula nasional belum optimal. Kapasitas giling dari 62 pabrik gula yang ada di Indonesia mencapai 205.000 ton tebu per hari (TCD). Dengan asumsi 170 hari giling dan rendemen 9 persen, maka produksi gula seharusnya 3,1 juta ton.
Faktanya, kini produksi gula konsumsi hanya di kisaran 2,5 juta ton. ”Artinya, belum optimal,” kata dia. Masalah optimalisasi ini juga terkait erat dengan tingkat teknologi. Sebagian pabrik gula masih menggunakan teknologi lama yang tak efisien. Menurut Subiyono, industri gula nasional harus total dalam memacu optimalisasi.
Optimalisasi kapasitas sangat relevan mengingat barrier to entry (hambatan untuk masuk) ke industri gula sangat tinggi. Industri gula merupakan industri padat modal dengan investasi USD 24 juta untuk pembangunan pabrik per kapasitas 1.000 ton.
Selain itu, produsen harus menyiapkan lahan budidaya tebu yang mencapai puluhan ribu hektar serta membangun infrastruktur berupa jalan untuk angkat-angkut tebu dan saluran irigasi. ”Barrier to entry yang tinggi ini membuat pemain lama bisa lebih eksis dan punya peluang lebih besar untuk memacu kinerja asalkan mempunyai strategi yang tepat,” pungkasnya. (eri/mas)
http://www.jpnn.com/read/2014/04/21/229760/Hadapi-MEA,-Daya-Saing-Industri-Gula-Harus-Ditingkatkan-
Produksi Padi Turun, Bulog: Stok Cukup
Minggu, 20 April 2014
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) memperkirakan produksi padi tahun ini menurun akibat buruknya cuaca. Namun Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso tidak mengkhawatirkan kondisi itu.
Stok yang ada saat ini masih dalam kondisi aman.
"Stok bulog masih bisa untuk lebih dari enam bulan ke depan," kata Sutarto, Ahad (20/4).
Terkait target produksi tahun ini, Sutarto mengatakan masih perlu dilakukan evaluasi musim tanam kedua.
"Nanti dilihat hasilnya seperti apa," kata dia.
Pada awal tahun lalu, Bulog menyatakan target pengadaan beras sepanjang 2014 sebesar 3,8 juta ton dengan minimum cadangan 2 juta ton.
http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/14/04/20/n4boxm-produksi-padi-turun-bulog-stok-cukup
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) memperkirakan produksi padi tahun ini menurun akibat buruknya cuaca. Namun Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso tidak mengkhawatirkan kondisi itu.
Stok yang ada saat ini masih dalam kondisi aman.
"Stok bulog masih bisa untuk lebih dari enam bulan ke depan," kata Sutarto, Ahad (20/4).
Terkait target produksi tahun ini, Sutarto mengatakan masih perlu dilakukan evaluasi musim tanam kedua.
"Nanti dilihat hasilnya seperti apa," kata dia.
Pada awal tahun lalu, Bulog menyatakan target pengadaan beras sepanjang 2014 sebesar 3,8 juta ton dengan minimum cadangan 2 juta ton.
http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/14/04/20/n4boxm-produksi-padi-turun-bulog-stok-cukup
Kapasitas Produksi Industri Gula RI Hanya 20% dari Thailand
Senin, 21 April 2014
Jakarta -Perbandingan kapasitas produksi gula Indonesia hanya 20% dari total kapasitas produksi gula yang dimiliki Thailand, padahal jumlah penduduk Indonesia lebih besar. Sehingga daya saing industri gula nasional harus ditingkatkan agar bisa menghadapi persaingan global seperti ASEAN Economic Community (Masyarakat Ekonomi ASEAN/MEA) akhir 2015.
"Kapasitas total pabrik gula di Thailand sekitar 940.000 ton tebu per hari (tons of cane per day/TCD), masih jauh di atas Indonesia yang berkisar 205.000 TCD," kata Ketua Umum Ikatan Ahli Gula Indonesia (Ikagi) Subiyono dalam keterangan tertulisnya, Minggu (20/4/2014)
Ia mengatakan, Thailand kini menjadi salah satu eksportir utama gula dunia. Sebagai perbandingan, produksi gula di Thailand berkisar 10,6 juta ton per tahun, sedangkan Indonesia pada 2013 mencatat produksi gula 2,55 juta ton per tahun. Padahal jumlah pabrik gula di Thailand hanya 50 pabrik, Indonesia hingga 62 pabrik (kondisi tua).
Rendemen (kadar gula dalam tebu) Thailand mencapai 11,82%, sedangkan Indonesia hanya di level 7% alias sangat rendah karena tak efisien.
Ekspor gula Thailand mencapai 8 juta ton/tahun, diantaranya sebanyak 30% diekspor ke Indonesia. Indonesia merupakan importir gula, terutama untuk memenuhi kebutuhan gula industri yang meningkat seiring pertumbuhan ekonomi.
Kapasitas giling dari 62 pabrik gula yang ada di Indonesia mencapai 205.000 ton tebu per hari (TCD). Dengan asumsi 170 hari giling dan rendemen 9 persen, maka produksi gula seharusnya 3,1 juta ton. Faktanya, kini produksi gula konsumsi hanya di kisaran 2,5 juta ton.
"Artinya, belum optimal,” katanya.
Industri gula merupakan industri padat modal dengan investasi US$ 24 juta untuk pembangunan pabrik per kapasitas 1.000 ton. Selain itu, produsen harus menyiapkan lahan budidaya tebu yang mencapai puluhan ribu hektar serta membangun infrastruktur berupa jalan untuk angkat-angkut tebu dan saluran irigasi.
Ia mengatakan, tantangan industri gula nasional sangat berat. Dengan jumlah penduduk 240 juta jiwa, konsumsi gula terus meningkat, namun di sisi lain pertumbuhan produksi lambat.
Subiyono menambahkan, untuk mendorong daya saing industri gula nasional, kuncinya ada pada tiga hal, yaitu efisiensi, diversifikasi, dan optimalisasi alias EDO. Tiga hal itu harus dilakukan bersamaan karena memang saling memengaruhi.
(hen/rrd)
Jakarta -Perbandingan kapasitas produksi gula Indonesia hanya 20% dari total kapasitas produksi gula yang dimiliki Thailand, padahal jumlah penduduk Indonesia lebih besar. Sehingga daya saing industri gula nasional harus ditingkatkan agar bisa menghadapi persaingan global seperti ASEAN Economic Community (Masyarakat Ekonomi ASEAN/MEA) akhir 2015.
"Kapasitas total pabrik gula di Thailand sekitar 940.000 ton tebu per hari (tons of cane per day/TCD), masih jauh di atas Indonesia yang berkisar 205.000 TCD," kata Ketua Umum Ikatan Ahli Gula Indonesia (Ikagi) Subiyono dalam keterangan tertulisnya, Minggu (20/4/2014)
Ia mengatakan, Thailand kini menjadi salah satu eksportir utama gula dunia. Sebagai perbandingan, produksi gula di Thailand berkisar 10,6 juta ton per tahun, sedangkan Indonesia pada 2013 mencatat produksi gula 2,55 juta ton per tahun. Padahal jumlah pabrik gula di Thailand hanya 50 pabrik, Indonesia hingga 62 pabrik (kondisi tua).
Rendemen (kadar gula dalam tebu) Thailand mencapai 11,82%, sedangkan Indonesia hanya di level 7% alias sangat rendah karena tak efisien.
Ekspor gula Thailand mencapai 8 juta ton/tahun, diantaranya sebanyak 30% diekspor ke Indonesia. Indonesia merupakan importir gula, terutama untuk memenuhi kebutuhan gula industri yang meningkat seiring pertumbuhan ekonomi.
Kapasitas giling dari 62 pabrik gula yang ada di Indonesia mencapai 205.000 ton tebu per hari (TCD). Dengan asumsi 170 hari giling dan rendemen 9 persen, maka produksi gula seharusnya 3,1 juta ton. Faktanya, kini produksi gula konsumsi hanya di kisaran 2,5 juta ton.
"Artinya, belum optimal,” katanya.
Industri gula merupakan industri padat modal dengan investasi US$ 24 juta untuk pembangunan pabrik per kapasitas 1.000 ton. Selain itu, produsen harus menyiapkan lahan budidaya tebu yang mencapai puluhan ribu hektar serta membangun infrastruktur berupa jalan untuk angkat-angkut tebu dan saluran irigasi.
Ia mengatakan, tantangan industri gula nasional sangat berat. Dengan jumlah penduduk 240 juta jiwa, konsumsi gula terus meningkat, namun di sisi lain pertumbuhan produksi lambat.
Subiyono menambahkan, untuk mendorong daya saing industri gula nasional, kuncinya ada pada tiga hal, yaitu efisiensi, diversifikasi, dan optimalisasi alias EDO. Tiga hal itu harus dilakukan bersamaan karena memang saling memengaruhi.
(hen/rrd)
Tiga Tantangan Ekonomi Nasional
Senin, 21 April 2014
Dalam tiga bulan ke depan (Mei– Juli 2014), perekonomian nasional dihadapkan pada tiga tantangan sekaligus. Pertama, tantangan terkait upaya menjamin kelancaran pasokan kebutuhan pokok, menjaga inflasi dan kelancaran transportasi jelang puasa dan Hari Raya Idul Fitri 1435 Hijriah yang diperkirakan jatuh pada 28-29 Juli 2014.
Kedua, tantangan terkait menjaga stabilitas politik, keamanan, dan ketertiban jelang masa kampanye, pemungutan, dan perhitungan suara capres-cawapres pada 9 Juli 2014. Apabila tidak ada pasangan yang mendapatkan lebih dari 50%, pemilihan putaran kedua dijadwalkan dilakukan 9 September 2014. Ketiga, tantangan untuk terus memperkuat fundamental perekonomian sebagai antisipasi ketidakpastian arah pemulihan perekonomian dunia. Kalau kita melihat karakter ketiga tantangan di atas, tantangan pertama bersifat siklus tahunan, tantangan kedua siklus lima tahunan, dan tantangan ketiga bersifat permanen-substansial.
Tigatantangantersebutperlukitakelola dengan baik di tengah konsentrasi dan energi nasional yang terfokus pada persiapan menunggu perhitungan hasil pemilihan legislatif (Pileg) oleh KPU dan persiapan menjelang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014-2019. Selama tiga bulan ke depan adalah masamasa krusial bagi perekonomian nasional. KitapastikanIndonesiamampumelewati tiga tantangan tersebut sehingga ini menjadi fondasi kuat bagi pemerintahan lima tahun ke depan, 2014-2019.
Seperti tahun-tahun sebelumnya, sejumlah langkah kebijakan akan terus dioptimalkan untuk menjamin kelancaran pasokan kebutuhan pokok, mobilitas barang, uang, dan manusia yang terus meningkat saat bulan puasa dan Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Monitoring persediaan nasional dan pemantauan harga di sejumlah pasar tradisional bagi kebutuhan pokok seperti beras, gulapasir, minyakgoreng, tepung terigu, cabai, bawang putih, dan daging ayam akan terus dilakukan untuk menghindari lonjakan harga yang tidak normal. Kementerian Pekerjaan Umumjuga akan mulai mendata ruas-ruas jalan, baik di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, maupun daerah lain untuk menjamin kelancaran arus mudik nasional.
Sementara Kementerian Perhubungan juga akan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pengelola jasa transportasi, baik udara, darat, maupun laut untuk menjaga kenaikan tarif transportasi dalam batas yang wajar. Khusus di Pulau Jawa, kita bersyukur jalur ganda kereta api (double-track) Jakarta-Surabaya jalur pantura sepanjang 333 kilometer sudah dapat dioperasikan tahun ini. Ini akan mengurangi 30% muatan barang yang biasanya diangkut melalui truk melewati pantura akan teralihkan melalui jalur kereta api. Pengoperasian jalur ganda pantura akan meningkatkan frekuensi lalu lintas kereta api dari 84 menjadi 200 per hari.
Pengoperasian sejumlah bandar udara yang telah selesai seperti Kualanamu, Ngurah Rai, Sepinggan, dan Halim Perdanakusuma untuk komersial akan meningkatkan kelancaran arus mudik melalui jalur udara. Komitmen untuk meningkatkan mobilitas manusia dan barang pada masa mendatang terus ditingkatkan melalui pembangunan trek ganda jalur selatan Jawa yang direncanakan beroperasi pada 2017. Sementara pembangunan dan perluasan enam proyek bandara telah diresmikan seperti Bandar Udara Muara Bungo Jambi, Bandar Udara Pekon Serai Lampung Barat, Bandar Udara Pagar Alam Sumatera Selatan,
pengembangan terminal baru Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabillilah Tanjung Pinang, dan terminal baru Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru. Sementara rencana pembangunan tol Trans Sumatera, Jembatan Selat Sunda, dan pembangunan kereta api Trans Sulawesi juga sedang dipersiapkan. Melalui serangkaian pembangunan infrastruktur ini, kita optimistis dalam lima tahun ke depan konektivitas nasional akan semakin efisien dan efektif. Terkait menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan pilpres yang akan digelar 9 Juli 2014, kita juga berharap semua pihak dapat terus meningkatkan stabilitas politik nasional.
Ini penting mengingat stabilitas politik dan keamanan merupakan prasyarat utama bagi pembangunan ekonomi nasional. Kedewasaan serta kematangan politisi, partai politik, masyarakat, dan media serta kesiapan penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu, didukung Polri dan TNI, akan menentukan tidak hanya stabilitas perpolitikan domestik, tetapi juga keberlanjutan pembangunan ekonomi nasional. Berkaca pada proses dan kondusifnya iklim politik selama satu tahun terakhir, saya optimistis pilpres putaran pertama akan dapat kita lalui secara baik. Saat Indonesia sedang fokus pada persiapan menghadapi dua tantangan domestik sekaligus, kondisi perekonomian dunia masih penuh dengan ketidakpastian.
Rilis terakhir dari Pemerintah China menyebutkan, pertumbuhan China pada kuartal I/2014 hanya sebesar 7,4%. Tren pelemahan pertumbuhan ekonomi juga akan dialami negara emerging lain seperti Rusia, India, Brasil, dan Meksiko. Sementara sejumlah negara di Eropa dan Amerika Serikat menunjukkan tren sebaliknya dan diproyeksikan dapat tumbuh lebih baik tahun ini. Dari sisi pasar keuangan dunia, kebijakan The Fed terkait beberapa isu seperti pengurangan stimulus moneter dan penaikan suku bunga perlu terus kita monitor agar risiko capital-outflowdapat kita mitigasi secara baik.
Sebagai negara yang semakin terintegrasi dengan perekonomian dunia, Indonesia ditantang untuk terus mampu menguatkan fundamental perekonomiannya. Daya tahan (resiliency) ekonomi nasional hanya dapat kita tingkatkan ketika kita dapat terus meningkatkan cadangan devisa, mengelola proporsi utang luar negeri, menjaga inflasi, menjaga defisit anggaran dalam proporsi yang aman, menjaga keseimbangan neraca perdagangan dan pembayaran, memperbesar investasi dan penciptaan lapangan kerja, menjaga daya beli masyarakat, terus membangun infrastruktur, serta memperluas industrialisasi dan hilirisasi.
Selama ini Indonesia dianggap mampu melewati sejumlah krisis ekonomi dunia dari lonjakan harga minyak mentah dunia 2005 dan 2008, krisis subprimemortgage, krisis utang Eropa, dan krisis keuangan dunia akibat isu tapering-off quantitativeeasing III di Amerika Serikat sepanjang semester II 2013. Untuk terus menjaga perekonomian nasional tetap tumbuh positif, merata, dan berdaya tahan menghadapi tiga tantangan di atas, kewaspadaan serta kecepatan dalam melakukan policyresponsessemakin kita perlukan.
Di tengah tahun politik, pengambil kebijakan nasional di bidang perekonomian akan tetap fokus dan terus tingkatkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga lainnya seperti BI, OJK, dan LPS. Dukungan dari pemerintah daerah sangatlah dibutuhkan agar efektivitas implementasi serta harmonisasi kebijakan dapat terus ditingkatkan. Transisi kepemimpinan perlu kita jaga dengan baik. Dan yang lebih penting lagi adalah tetap meningkatkankinerjaperekonomian nasional melalui penuntasan agenda-agenda pembangunan di Indonesia.
PROF FIRMANZAH PhD
Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan
Pembangunan
http://koran-sindo.com/node/383635
Dalam tiga bulan ke depan (Mei– Juli 2014), perekonomian nasional dihadapkan pada tiga tantangan sekaligus. Pertama, tantangan terkait upaya menjamin kelancaran pasokan kebutuhan pokok, menjaga inflasi dan kelancaran transportasi jelang puasa dan Hari Raya Idul Fitri 1435 Hijriah yang diperkirakan jatuh pada 28-29 Juli 2014.
Kedua, tantangan terkait menjaga stabilitas politik, keamanan, dan ketertiban jelang masa kampanye, pemungutan, dan perhitungan suara capres-cawapres pada 9 Juli 2014. Apabila tidak ada pasangan yang mendapatkan lebih dari 50%, pemilihan putaran kedua dijadwalkan dilakukan 9 September 2014. Ketiga, tantangan untuk terus memperkuat fundamental perekonomian sebagai antisipasi ketidakpastian arah pemulihan perekonomian dunia. Kalau kita melihat karakter ketiga tantangan di atas, tantangan pertama bersifat siklus tahunan, tantangan kedua siklus lima tahunan, dan tantangan ketiga bersifat permanen-substansial.
Tigatantangantersebutperlukitakelola dengan baik di tengah konsentrasi dan energi nasional yang terfokus pada persiapan menunggu perhitungan hasil pemilihan legislatif (Pileg) oleh KPU dan persiapan menjelang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014-2019. Selama tiga bulan ke depan adalah masamasa krusial bagi perekonomian nasional. KitapastikanIndonesiamampumelewati tiga tantangan tersebut sehingga ini menjadi fondasi kuat bagi pemerintahan lima tahun ke depan, 2014-2019.
Seperti tahun-tahun sebelumnya, sejumlah langkah kebijakan akan terus dioptimalkan untuk menjamin kelancaran pasokan kebutuhan pokok, mobilitas barang, uang, dan manusia yang terus meningkat saat bulan puasa dan Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Monitoring persediaan nasional dan pemantauan harga di sejumlah pasar tradisional bagi kebutuhan pokok seperti beras, gulapasir, minyakgoreng, tepung terigu, cabai, bawang putih, dan daging ayam akan terus dilakukan untuk menghindari lonjakan harga yang tidak normal. Kementerian Pekerjaan Umumjuga akan mulai mendata ruas-ruas jalan, baik di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, maupun daerah lain untuk menjamin kelancaran arus mudik nasional.
Sementara Kementerian Perhubungan juga akan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pengelola jasa transportasi, baik udara, darat, maupun laut untuk menjaga kenaikan tarif transportasi dalam batas yang wajar. Khusus di Pulau Jawa, kita bersyukur jalur ganda kereta api (double-track) Jakarta-Surabaya jalur pantura sepanjang 333 kilometer sudah dapat dioperasikan tahun ini. Ini akan mengurangi 30% muatan barang yang biasanya diangkut melalui truk melewati pantura akan teralihkan melalui jalur kereta api. Pengoperasian jalur ganda pantura akan meningkatkan frekuensi lalu lintas kereta api dari 84 menjadi 200 per hari.
Pengoperasian sejumlah bandar udara yang telah selesai seperti Kualanamu, Ngurah Rai, Sepinggan, dan Halim Perdanakusuma untuk komersial akan meningkatkan kelancaran arus mudik melalui jalur udara. Komitmen untuk meningkatkan mobilitas manusia dan barang pada masa mendatang terus ditingkatkan melalui pembangunan trek ganda jalur selatan Jawa yang direncanakan beroperasi pada 2017. Sementara pembangunan dan perluasan enam proyek bandara telah diresmikan seperti Bandar Udara Muara Bungo Jambi, Bandar Udara Pekon Serai Lampung Barat, Bandar Udara Pagar Alam Sumatera Selatan,
pengembangan terminal baru Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabillilah Tanjung Pinang, dan terminal baru Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru. Sementara rencana pembangunan tol Trans Sumatera, Jembatan Selat Sunda, dan pembangunan kereta api Trans Sulawesi juga sedang dipersiapkan. Melalui serangkaian pembangunan infrastruktur ini, kita optimistis dalam lima tahun ke depan konektivitas nasional akan semakin efisien dan efektif. Terkait menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan pilpres yang akan digelar 9 Juli 2014, kita juga berharap semua pihak dapat terus meningkatkan stabilitas politik nasional.
Ini penting mengingat stabilitas politik dan keamanan merupakan prasyarat utama bagi pembangunan ekonomi nasional. Kedewasaan serta kematangan politisi, partai politik, masyarakat, dan media serta kesiapan penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu, didukung Polri dan TNI, akan menentukan tidak hanya stabilitas perpolitikan domestik, tetapi juga keberlanjutan pembangunan ekonomi nasional. Berkaca pada proses dan kondusifnya iklim politik selama satu tahun terakhir, saya optimistis pilpres putaran pertama akan dapat kita lalui secara baik. Saat Indonesia sedang fokus pada persiapan menghadapi dua tantangan domestik sekaligus, kondisi perekonomian dunia masih penuh dengan ketidakpastian.
Rilis terakhir dari Pemerintah China menyebutkan, pertumbuhan China pada kuartal I/2014 hanya sebesar 7,4%. Tren pelemahan pertumbuhan ekonomi juga akan dialami negara emerging lain seperti Rusia, India, Brasil, dan Meksiko. Sementara sejumlah negara di Eropa dan Amerika Serikat menunjukkan tren sebaliknya dan diproyeksikan dapat tumbuh lebih baik tahun ini. Dari sisi pasar keuangan dunia, kebijakan The Fed terkait beberapa isu seperti pengurangan stimulus moneter dan penaikan suku bunga perlu terus kita monitor agar risiko capital-outflowdapat kita mitigasi secara baik.
Sebagai negara yang semakin terintegrasi dengan perekonomian dunia, Indonesia ditantang untuk terus mampu menguatkan fundamental perekonomiannya. Daya tahan (resiliency) ekonomi nasional hanya dapat kita tingkatkan ketika kita dapat terus meningkatkan cadangan devisa, mengelola proporsi utang luar negeri, menjaga inflasi, menjaga defisit anggaran dalam proporsi yang aman, menjaga keseimbangan neraca perdagangan dan pembayaran, memperbesar investasi dan penciptaan lapangan kerja, menjaga daya beli masyarakat, terus membangun infrastruktur, serta memperluas industrialisasi dan hilirisasi.
Selama ini Indonesia dianggap mampu melewati sejumlah krisis ekonomi dunia dari lonjakan harga minyak mentah dunia 2005 dan 2008, krisis subprimemortgage, krisis utang Eropa, dan krisis keuangan dunia akibat isu tapering-off quantitativeeasing III di Amerika Serikat sepanjang semester II 2013. Untuk terus menjaga perekonomian nasional tetap tumbuh positif, merata, dan berdaya tahan menghadapi tiga tantangan di atas, kewaspadaan serta kecepatan dalam melakukan policyresponsessemakin kita perlukan.
Di tengah tahun politik, pengambil kebijakan nasional di bidang perekonomian akan tetap fokus dan terus tingkatkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga lainnya seperti BI, OJK, dan LPS. Dukungan dari pemerintah daerah sangatlah dibutuhkan agar efektivitas implementasi serta harmonisasi kebijakan dapat terus ditingkatkan. Transisi kepemimpinan perlu kita jaga dengan baik. Dan yang lebih penting lagi adalah tetap meningkatkankinerjaperekonomian nasional melalui penuntasan agenda-agenda pembangunan di Indonesia.
PROF FIRMANZAH PhD
Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan
Pembangunan
http://koran-sindo.com/node/383635
Langganan:
Postingan (Atom)