Guru Besar UGM: Bulog Harus Lakukan Pemutakhiran Data

Jumat, 01 Mei 2015

Jakarta, GATRAnews - Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Profesor Jangkung Handoyo Mulyo, menilai, penggunaan data 2011 sebagai rujukan menyalurkan beras untuk rakyat miskin (raskin) merupakan tanggung jawab Badan Pusat Statistik (BPS).

Pasalnya, kata Handoyo kepada wartawan, akhir pekan ini, Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) hanya sebagai pengguna (user) data dari BPS. Agar penyaluran raskin bisa efektif, maka harus melakukan pemutakhiran data. "Yang jelas, Bulog tidak bisa disalahkan jika BPS tidak melakukan update data," katanya.

Atas alasan tersebut, Handoyo menilai positif pembaruan data di sejumlah daerah. Menurutnya, hal tersebut merupakan itikad baik. Namun demikian, perbaikannya harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada demi menghindari adanya konflik kepentingan.

Mekanisme pengumpulan data di beberapa daerah itu menjadi tantangan bagi BPS. Pasalnya, selain pemutakhiran data harus dilakukan dalam periode yang singkat, namun juga harus melibatkan perangkat terendah, seperti Rukun Tetangga (RT), sehingga data yang digunakan Bulog akan lebih mutakhir.

Salah satu daerah yang kerap melakukan pemutakhiran data setiap tahunnya, adalah wilayah Samarinda, Kalimantan Timur. Menurut Ribut Riyadi, pelaksana pendistribusian raskin di Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, pemutakhiran data dilakukan langsung oleh RT yang bersangkutan, yang memang mengetahui kondisi masing-masing warganya.

Di RT 37 misalnya, kata Ribut Riyadi, jika sebelumnya terdapat 5 rumah tangga miskin yang berhak menerima raskin, maka pada 2014 lalu, jumlahnya berkurang menjadi empat orang  karena seorang penerima raskin telah meninggal dunia.

Ribut Riyadi menjelaskan, data dari tingkat RT itu kemudian di verifikasi di tingkat kelurahan. Dan setelah itu, data tersebut diteruskan ke kecamatan dan kemudian dilanjutkan ke Bappeda. Dari sanalah kemudian data yang sudah diperbarui tersebut diberikan kepada Bulog, sehingga Bulog pun bisa menyesuaikan pendistribusian raskin.

Dengan demikian, meski  pendataan terakhir yang dilakukan melalui PPLS adalah pada 2011, namun di lapangan, data yang dipakai Bulog justru selalu up to date. "Jadi alhamdulillah, untuk masalah distribusi tidak ada masalah. Kecil kemungkinan, jika raskin diberikan kepada warga yang salah. Juga kecil kemungkinan, ada warga miskin yang tidak menerima," kata Ribut.

Selain itu, Ribut juga memuji kualitas raskin yang disalurkan Bulog yang menurutnya cukup baik dan layak dikonsumsi. Bahkan, tidak ada raskin berwarna hitam, seperti yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Secara umum masih baik. Tidak benar kalau ada yang berwarna hitam. Kalaupun sedikit berdebu saya kira wajar, karena beras tersebut memang disimpan di dalam gudang," katanya.

Jika memang raskin yang disalurkan kualitasnya tidak baik, masyarakat bisa mengajukan komplain. Namun hingga saat ini, Ribut mengklaim tidak mendapat keluhan tersebut. Sebaliknya, antusiasme warga miskin di Kelurahan Jawa sangat tinggi. Mereka selalu menunggu raskin, karena memang sangat membantu bagi keluarga miskin.

Selain itu, ungkap Ribut, dari sisi penyaluran pun selalu sesuai jadwal. "Saya atas nama penerima raskin sangat berterima kasih kepada Bulog. Dengan adanya raskin, bisa mengurangi beban masyarakat miskin," katanya.

Sementara itu, Kepala Divisi Penyaluran Perum Bulog, Basirun, mengatakan, meski masyarakat menilai kualitas beras sudah layak, nanun pihaknya terus meningkatkan kualitas raskin. Sdalah satunya melalui tim survei independen dan tim survei Divre.

"Perbaikan kualitas yang dilakukan, antara lain melakukan penyortiran sebelum penyaluran. Selain itu, juga dilakukan pengecekan kualitas oleh tim koordinasi raskin di daerah. Pengecekan dilakukan secara rutin, misalnya mingguan," katanya.

http://www.gatra.com/ekonomi-1/makro/145197-guru-besar-ugm-bulog-harus-lakukan-pemutakhiran-data.html