Pemimpin Indonesia harus mampu lakukan reforma Agraria

Minggu, 8 Juni 2014

LENSAINDONESIA.COM: Impor pangan yang terus meningkat setiap tahunnya, membuktikan bahwa Indonesia semakin jauh dari kedaulatan pangan. Kehidupan petani yang jauh dari sejahtera, juga menjadi bukti bahwa Indonesia bukan lagi negara agraris.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Jendral Dewan Tani Indonesia (DTI) Anggawira menilai, kedaulatan dan ketahanan pangan menjadi isu pokok yang dituntut oleh petani terhadap pemimpin Indonesia mendatang.

Baca juga: Hari Tani Nasional, ratusan petani gruduk Istana Negara dan Gabungan Petani Salatiga Unjuk Rasa di Gedung DPRD

“Dasar tuntutan itu jelas adalah kesejahteraan, kesejahteraan itu bisa dicapai dengan perlu perluasan areal yang dikuasai petani minimal 3 Ha per KK,” ujar Anggawira di Jakarta, Minggu (08/6/2014).

Liberalisasi pangan saat ini berlangsung, kata Angga, adalah saat keran impor ter­hadap komoditas pertanian terus meningkat tiap tahun. Pasalnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013, Indonesia mengimpor sebanyak 472 ribu ton beras dari Vietnam, Thailand, India, Pakistan dan Myanmar.

“Ini memprihatinkan mengingat Indonesia pernah memperoleh predikat swasembada beras,” terangnya.

Selain itu, volume impor beras yang semakin tinggi, mengindikasikan produktivitas yang menurun. Penurunan itu, menurutnya dipicu oleh penyempitan luas lahan pertanian.

“Pemerintah terpilih harus berani untuk menegakkan reformasi agraria melalui pendistribusian dan perluasan lahan bertani,” jelas Anggawira.

Tuntutan ini, lanjutnya, penting untuk menjaga tingkat produktivitas dan identitas Indonesia sebagai negara agraris. Dia berharap, pemerintahan yang baru berani mengubah paradigma pertanian dari semula pertanian model kolonial yang mengandalkan eksporimpor menjadi model ekologis yang mementingkan keberlanjutan pertanian.

“Model ekologis ini penting karena membuat petani memikirkan kondisi lahannya. Misalnya dengan penggunaan pupuk organik sehingga kesuburan lahannya relatif lebih lama dan produktivitasnya juga lebih meningkat,” tandasnya.

Pihaknya mendesak, calon presiden dan calon wakil presiden terpilih mendatang agar lebih berani mengimplementasikan dalam membangun sektor pertanian.@yuanto

http://www.lensaindonesia.com/2014/06/08/pemimpin-indonesia-harus-mampu-lakukan-reforma-agraria.html