Harapan DPR Terhadap Misi Bulog

Rabu, 18 Juni 2014

Diharapkan dapat mengantisipasi terhadap kecukupan ketahanan pangan.

VIVAnews – Dalam rangka mengemban misinya, Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) diharapkan dapat mengantisipasi dengan mengusulkan atau menganggarkan terhadap kecukupan ketahanan pangan untuk rakyat miskin agar memenuhi ketersediaan raskin dan sebagai stabilator harga.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV dengan Perum Bulog, Selasa 17 Juni 2014, di Gedung Parlemen jakarta.

Selain itu, DPR RI dalam hal ini Komisi IV mengaspresiasi atas penyaluran realisasi penyaluran raskin sampai dengan 16 Juni 2014 sebesar 1.621.989.000 kg atau 58,02 persen dari pagu raskin tahun 2014 sebesar 2.795.561.460 kg. “Sampai saat ini bulog telah 50 persen lebih menyerap anggaran, saya melihat kesungguhan bulog dalam menyalurkan raskin ini dari berbagai aspek, selain serapannya juga dari sisi kualitas, dan menjaga tingkat harga supaya tidak terjadi kejolak harga pangan pokok,”kata Herman.

Herman menjelaskan, penyerapan luar biasa dari 12 kali penyaluran di bulan Februari dan Maret karena saat itu terjadi fluktuasi harga, dan bulog selain memberikan dan melaksanakan tugas untuk memenuhi ketahanan pangan, juga sebagai stabilator harga. Penyaluran dilakukan double di bulan Februari-Maret sehingga diusulkan harus direncanakan sejak awal bahwa untuk raskin harus diberikan lebih 12 kali.

“Ini karena tugas Bulog bukan hanya memenuhi terhadap kebutuhan pangan pokok masyarakat miskin yang diprediksi dalam 12 bulan jika tidak terjadi fluktuasi harga, kalau terjadi fluktuasi harga salah satu fungsinya adalah sebagai stabilator harga harus mempersiapkan untuk bisa menstabilkan harga terutama harga pangan pokok,” jelasnya.

Ini prestasi yang harus dijaga, dia berharap pemerintahan yang akan datang dapat melanjutkan program positif ini. Untuk ke depan tentunya harus diantisipasi dengan menganggarkan kecukupan dalam rangka mengemban dua misi tersebut yaitu, ketahanan pangan untuk rakyat miskin memenuhi ketersediaan raskin dan kedua sebagai stabilator harga, ujar Herman.

“Kami di Komisi IV mengusulkan bukan hanya 12 kali penyaluran tapi 14 kali penyaluran, yang ini merupakan 2 bulan antisipatif jika terjadi gejolak harga bahan pokok,” katanya.

Jika hal tersebut ada, maka menurut politisi Partai Demokrat ini, diperkirakan visi misi yang diemban bulog sebagai institusi negara dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Namun hal ini tidak terlepas dari berbagai kelemahan.

Herman juga mengatakan, sistem distribusi dari titik distribusi kepada titik bagi ini adalah titik rawan. Titik rawan yang selama ini harus betul-betul dipantau serta dikawal. Bulog bukan saja menyalurkan sampai kepada tingkat distribusi kecamatan, tetapi sampai kepada titik bagi yaitu langsung kepada masyarakat.
Ketetapan yang sudah ditentukan bersama dalam rapat komisi bidang pangan ini, masyarakat menerima sebesar 15 kg dengan 12 kali penyaluran dan seharga Rp1.600, dan harus dipastikan bisa sampai kepada masyarakat sesuai ketentuan tersebut.

Selain itu, terkait Badan Otoritas Pangan yang telah diamanatkan dan harus dibentuk pada tahun 2015 dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, ia mengharapkan hla ini dapat menjadi platform pembangunan pertanian kedepan oleh para Calon Presiden (Capres), sehingga menjadi komitmen mereka dalam mewujudkan badan otoritas pangan yang sudah diamanatkan dalam UU pangan tersebut.

“Bulog sangat siap untuk ditugaskan atau didelegasikan oleh pemerintah menjadi Badan Pangan, karena Bulog sebelumnya adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian,” imbuhnya.


http://politik.news.viva.co.id/news/read/513728-harapan-dpr-terhadap-misi-bulog