DPR RI Setuju Cadangan Beras Pemerintah di Bulog Ditambah

Rabu, 18 Juni 2014

PilarSulut.com-Komisi IV DPR RI menyetujui soal penambahan cadangan beras pemerintah (CBP) untuk 14 bulan dalam satu tahun anggaran. Saat ini CBP pemerintah di gudang-gudang Perum Bulog hanya 400.000 ton, dan akan ditambah 240.009 ton atau totalnya akan mencapai 640.000 ton.

Keberadaan CBP mengantisipasi masalah kekurangan pangan, gejolak harga, keadaan darurat akibat bencana dan kerawanan pangan serta memenuhi kesepakatan Cadangan Beras Darurat ASEAN (ASEAN Emergency Rice Reserve, AERR).

"Stok CBP selain untuk bencana alam ini juga untuk operasi pasar," kata Ketua Rapat Komisi IV, Herman Khaerun di Gedung DPR RI, Jakarta, (17/6).

Dengan demikian, DPR menyetujui usulan untuk penyediaan CBP sebesar 240.009 ton. "Cadangan beras pemerintah (CBP) sebesar Rp 2 triliun atau setara 240.009 ton.

Komisi IV DPR juga menyampaikan apresiasinya kepada Perum Bulog yang telah menyalurkan beras miskin yang telah mencapai 42,5% hingga Mei 2014.

"Komisi IV DPR RI mengapresiasi Bulog atas realisasi penyaluran raskin sampai dengan bulan Mei 2014 sebesar 1.187.843.275 kg atau 42,5% dari pagu raskin tahun 2014 sebesar 2.795.561.460 kg," katanya.

Keputusan ini sejatinya merespons kondisi aktual di lapangan, dimana CBP yang disiapkan pemerintah untuk 12 bulan dalam satu tahun anggaran seringkali tidak mencukupi kebutuhan

Hal tersebut seperti dilaporkan Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso yang menyebutkan bahwa cadangan beras untuk bulan November dan Desember 2014 harus dialihkan ke bulan Februari (2014) karena adanya peningkatan kebutuhan akibat bencana alam. Akibatnya, terjadi kekosongan CBP yang sedianya untuk memenuhi kebutuhan di November dan Desember.

"Stok beras untuk bulan November dan Desember 2014, kita majukan ke bulan Februari. Kita majukan karena permintaan meningkat karena ada bencana alam di sana-sini waktu bulan Februari," ungkap Sutarto.

Sutarto menyambut baik gagasan tersebut karena kondisi faktual tersebut memang menuntut ketersediaan cadangan beras yang lebih banyak.

"Kami senang sekali kalau diusulkan 14 kali (14 bulan) karena kami sendiri sebenarnya sudah mengusulkan 15 kali tapi belum disetujui kementerian keuangan. Biasanya tahun lalu, dianggarkan 12 bulan baru kalau ada kekurangan dibahas lagi dalam APBN-P," katanya. (*/dk/Isk)

http://www.pilarsulut.com/view/17552/Kewirausahaan/DPR-RI-Setuju-Cadangan-Beras-Pemerintah-di-Bulog-Ditambah