Rabu, 18 Juni 2014
Timika (Antara News) - Kantor Seksi Logistik (Bulog) Timika, Papua meminta jaminan keamanan dari aparat kepolisian setempat dalam hal penyaluran jatah beras untuk masyarakat miskin (raskin) ke wilayah-wilayah yang rawan konflik.
Kepala Kantor Seksi Logistik Timika, Ibrahim Waroy kepada Antara di Timika, Rabu mengatakan jaminan keamanan itu diperlukan agar penyaluran raskin bisa tepat sasaran sampai kepada mereka yang membutuhkan.
Pada Rabu siang, empat mobil pick-up yang mengangkut 11 ton jatah raskin Kampung Wangirja (SP9) dicegat oleh warga Kampung Limau Asri (SP5).
Warga SP5 memaksa supir untuk menurunkan raskin di kampung mereka. Meski sudah diberi penjelasan bahwa raskin tersebut merupakan jatah warga Kampung SP9 yang sudah ditebus ke Bulog Timika, namun warga SP5 tetap ngotot untuk menurunkan beras program pemerintah itu.
"Ada beras raskin SP9 yang diambil warga SP5 sebanyak 1 ton 440 kilogram. Mereka menurunkan secara paksa dari dalam mobil. Melihat kondisi itu, dua mobil lainnya berbalik arah kembali ke Timika," jelas Ibrahim.
Menurut dia, semenjak terjadi konflik antarkelompok warga di Djayanti sejak Januari 2014, mekanisme penyaluran raskin ke kampung-kampung di sekitar itu diubah.
Sebelumnya, setiap kampung (desa) datang mengambil sendiri jatah raskin mereka di Kantor Bulog Timika. Namun selama terjadi konflik di Djayanti, penyaluran raskin ke kampung-kampung sekitar itu langsung dilakukan oleh staf Bulog Timika.
Kampung-kampung sekitar area konflik Djayanti terletak di Distrik Kuala Kencana, Distrik Iwaka dan Distrik Kwamki Narama meliputi Limau Asri (SP9), Naena Muktipura (SP6), Mulia Kencana (SP7), Wangirja (SP9), Utikini Baru (SP12), Bhintuka (SP13) dan Kwamki Lama.
"Mereka tidak berani datang mengambil raskin di Kantor Bulog karena faktor keamanan. Kita mengantisipasinya dengan mengantar langsung ke lokasi. Setelah raskin tiba di lokasi, barulah mereka tebus biayanya," ujar Irahim.
Terkait kasus yang terjadi di SP5 pada Rabu siang itu, pihak Bulog Timika akan berkoordinasi dengan Polres Mimika untuk dapat memberikan jaminan keamanan saat distribusi raskin ke kampung-kampung sekitar area konflik Djayanti.
"Tentu ini persoalan cukup berat. Kami akan berkoordinasi dengan Polres Mimika sehingga ke depan ada pengamanan dari kepolisian saat pendistribusian raskin ke kampung-kampung tersebut. Dengan adanya peristiwa di SP5 itu, staf maupun supir tidak berani lagi mengantar jatah raskin karena takut dicegat di tengah jalan," tutur Ibrahim sembari mengatakan peristiwa seperti itu baru pertama kali terjadi di Timika sejak adanya program penyaluran raskin.
Selain berkoordinasi dengan Polres Mimika, pihak Bulog Timika juga akan berkoordinasi dengan aparat Pemerintah Distrik Iwaka dan Pemerintah Kampung Limau Asri (SP5) agar jatah raskin Kampung SP5 yang belum ditebus dialihkan sebagian ke Kampung Wangirja (SP9).
"Kita akan cari solusi seperti apa melalui koordinasi dengan Kepala Distrik Iwaka dan Kepala Kampung SP5 mengingat warga SP5 sudah mengambil sebagian jatah raskin Kampung SP9," tutur Ibrahim.
Sebagaimana diketahui, konflik di kawasan Djayanti-Mayon Distrik Kuala Kencana melibatkan warga Suku Dani-Damal dengan warga Suku Moni-Amungme.
Konflik tersebut meletus sejak 29 Januari 2014 dipicu oleh sengketa perebutan tanah hak ulayat di sekitar Kali Pindah-pindah Jalan Trans Timika-Paniai.
Selama konflik berlangsung, tercatat lebih dari 20 warga dari kedua kelompok tewas, tidak terhitung jumlah korban luka dan kerugian material lainnya seperti rumah dibakar dan lainnya.
Meski Pemprov Papua, Pemkab Mimika dan jajaran Muspida setempat telah memediasi kedua kelompok untuk berdamai melalui prosesi adat 'patah panah' pada 11 Juni 2014, namun warga yang bertikai sampai saat ini masih terus berjaga-jaga.
Apalagi pascaperdamaian, sejumlah warga dari kedua kelompok ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa dengan kondisi yang mengenaskan.
http://www.antarasultra.com/berita/272305/bulog-timika-minta-jaminan-keamanan-salurkan-raskin
Tidak ada komentar:
Posting Komentar