Rabu, 29 Januari 2014
Jakarta,POL - Impor beras hanya diberikan kepada Bulog, itu pun apabila diperlukan. Tahun 2013, Bulog tidak mengimpor karena produksi cukup. Jadi apabila ada impor dari Vietnam, selain yang dilakukan Bulog, Kemendag harus menjelaskan
MENKO Perekonomian Hatta Rajasa ingin penjelasan dari Kemendag, terkait pengadaan 16,9 ton beras melalui impor yang menjadi polemik di Pasar Induk Cipinang.
"Saya akan klarifikasi dan minta penjelasan soal tersebut, karena izin impor hanya diberikan kepada Bulog," ujar Hatta di Jakarta, Selasa (28/1/2014).
Hatta mengatakan seharusnya impor beras tidak terjadi, karena Perum Bulog telah melaporkan bahwa produksi beras nasional mencukupi selama tahun 2013, sehingga impor tersebut tidak dibutuhkan pemerintah.
"Impor beras hanya diberikan kepada Bulog, itu pun apabila diperlukan. Tahun 2013, Bulog tidak mengimpor karena produksi cukup. Jadi apabila ada impor dari Vietnam, selain yang dilakukan Bulog, Kemendag harus menjelaskan," tuturnya.
Sementara itu, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Bachrul Chairi mengatakan, tahun 2013, pihaknya telah mengeluarkan izin impor beras jenis khusus sebanyak 16.000 ton. Beberapa jenis beras yang diizinkan importasinya itu adalah basmati dan japonica dari Vietnam.
Ia menjelaskan, jumlah importir beras jenis basmati tahun lalu sebanyak 50 perusahaan. Untuk importir beras jenis japonica jumlahnya 114 perusahaan.
"Memang izin impornya dikeluarkan Kementerian Perdagangan," kata Bachrul, di Jakarta Selasa (28/1/2014). Menurutnya, izin impor yang diberikan tersebut sudah berjalan dengan benar karena telah sesuai dengan dasar hukumnya.
Dia menambahkan, untuk dapat mengimpor beras jenis khusus tersebut, Kemendag harus didasarkan pada rekomendasi yang diberikan Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (Dirjen P2HP) Kementerian Pertanian (Kementan).
Selain itu, importasi beras juga melalui pre shipment inspection yang dilakukan di negara asal beras. Pemeriksaan itu melingkupi jumlah dan kualitas.
"Jadi, setiap barang sebelum berangkat dilakukan pengetesan secara acak oleh surveyor Indonesia," ujarnya.
Pihaknya saat ini sedang melakukan pendalaman terkait beredarnya beras jenis medium di pasaran. "Dari sistemnya sendiri, menurut kami sudah berjalan dengan benar. Karena apa yang dilakukan Kemendag dasar hukumnya sudah ada," tutur Bachrul.
Sebelumnya, Menteri BUMN Dahlan Iskan berkomitmen mendukung penuh segala upaya pemerintah dalam menciptakan swasembada beras nasional, dan menghentikan seluruh impor bahan pokok makanan itu dari luar negeri, khususnya Thailand.
"Meski hal ini wilayah Kementerian Pertanian, kami dari Kementerian BUMN berkomitmen untuk membantu usaha baik pemerintah tersebut, melalui BUMN maupun perusahaan umum milik negara yang berkompeten dengan isu itu," kata Dahlan seperti diberitakan Antara.POL|H.PELITA
http://www.pelitaonline.com/mobile/detail.php?id=136966
Tidak ada komentar:
Posting Komentar