IMPOR BERAS YANG MEMBINGUNGKAN

Rabu, 21 Oktober 2015

Pemerintah telah memperlihatkan kebijakan impor beras yang membingungkan. Hal ini terlihat dari sikap pemerintah yang maju-mundur dalam melakukan impor beras.

Isu akan adanya impor beras muncul setelah Wakil Presiden Jusuf Kalla mengumpulkan‎ beberapa menteri terkait. Dalam pertemuan itu, salah satu keputusannya adalah soal rencana impor beras untuk menjaga stok beras Bulog yang hanya 1,5 juta ton dari angka ideal seharusnya 2,5-3 juta ton.

Namun keputusan untuk mengimpor beras itu sepertinya tidak seutuhnya mendapat dukungan. Presiden Jokowi pun seakan berbeda pendapat dengan Wapres Jusuf Kalla. Jokowi beberapa kali melakukan peninjauan ke sentra-sentra produsen padi di daerah Jawa. Dari hasil peninjauannya itu Jokowi menyebutkan kalau persedian beras Bulog cukup untuk memasok kebutuhan masyarakat hingga bulan Desember 2015.

Pernyataan Presiden Jokowi itu dimaknai banyak pihak kalau rencana impor beras tidak akan dilakukan pemerintah pada tahun 2015 ini.

Namun, pemberitaan media di Vietnam dan Thailand menyebutkan kalau Indonesia tengah berusaha mencari pasokan beras dari kedua negara yang memang sudah lama dikenal sebagai pengekspor beras utama. Disebutkan kalau Indonesia membutuhkan sekitar 1 juta ton beras guna mengamankan stok di dalam negeri.

Teka-teki mengenai jadi tidaknya Indonesia mengimpor beras akhirnya mulai terbuka setelah Menteri Kordinator Bidang PerekonomianDarmin Nasution menjelaskan kesepakatan impor beras dari Vietnam dan Thailand, dalam rapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta, Selasa pekn lalu. Darmin menjelaskan, keputusan untuk mengimpor beras diambil lantaran dampak El Nino akan mengganggu produksi beras.

Di sisi lain, stok Perum Bulog makin tiris. Ketersediaan beras di gudang Bulog, tidak sampai 1,7 juta ton. Sebanyak 900.000 ton diantaranya merupakan stok beras komersial dengan jenis premium.

Memang keputusan mengimpor beras adalah keputusan pahit mengingat pemerintah telah menargetkan tercapainya swasembada beras di tahun ini. Bahkan untuk mencpai target itu, telah diluncurkn sejumlah program dana yang cukup besar.

Namun, pemerintah memang perlu realistis. Stok Bulog yang menipis serta kemarau yang panjang bisa menimbulkan destabilisasi harga dan pasokan beras di dalam negeri.

Sebagai bahan pangan utama masyarakat, pemerintah tentunya tidak boleh memiliki cadangan beras yang minim karena hal itu akan berisiko tinggi bagi pemenuhan kebutuhan beras ke depan. Pemenuhan kebutuhan beras tidak hanya dihitung untuk jangka waktu dua atau tiga bulan ke depan. Terlebih pada awal tahun 2016 sejumlah sentra prpdusen padi belum tentu bisa panen karena dampak El Nino.

Karena itu, keputusan pemerintah untuk mengimpor beras bukanlah keputusan yang salah jika dikaitkan dengan minimnya stok Bulog serta dampak El Nino.

Namun, pemerintah juga perlu terus memberikan perhatian penuh kepada petani padi di dalam negeri. Mereka harus terus didukung agar pendapatan mereka dari usaha tani padi terus mengalami peningkatan.

http://agroindonesia.co.id/index.php/2015/10/20/impor-beras-yang-membingungkan/