Basis Perencanaan Tidak Akurat

Senin, 19 Oktober 2015

Pemerintah masih belum satu suara mengenai produksi padi.


JAKARTA - Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Muhammad Nawir Messi mengatakan, pemerintah hingga kini tidak pernah membuat basis perencanaan yang tepat dan akurat dalam industri dan tata niaga beras. Hal itu menjadi alasan gejolak di pasar selalu muncul.

"Seluruh perencanaan dan pengambilan kebijakan publik tidak didasari data yang jelas dan akurat," ujar Nawir ketika dihubungi SH di Jakarta, Minggu (18/10).

Menurut Nawir, Indonesia seharusnya tidak perlu mengimpor beras jika data Kementerian Pertanian (Kementan) dan Badan Pusat Statistik (BPS) terkait produksi padi dan konsumsi beras akurat. BPS meramalkan, produksi beras tahun 2015 mencapai 75,5 juta ton atau bertambah 5 juta ton dari tahun sebelumnya.

"Apabila data itu benar, dalam 10 tahun bahkan 20 tahun terakhir, kita tidak perlu impor," katanya. Namun masalahnya, data itu belum tentu akurat. Hal tersebut karena pasar domestik hingga kini terus bergejolak terkait produksi beras.

Ketidakakuratan data berimbas ke perencanaan tidak jelas. Akibatnya, ini menimbulkan perdebatan di masyarakat. "Ini tidak hanya terjadi di beras, tetapi juga pada daging, gula, dan lainnya. Semua prosesnya begitu," ucapnya.

Sejauh ini, pemerintah masih belum satu suara mengenai produksi padi. Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, Indonesia perlu mengimpor beras karena produksi bakal terganggu akibat musim El Nino. Namun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kementan meyakini, cadangan beras masih cukup.

"Kalau stok cukup, kenapa pasarnya bergejolak?" tanya Nawir.

Secara terpisah, Direktur Utama Perum Bulog, Djarot Kusumayakti mengatakan, pihaknya hanya mengikuti kebijakan pemerintah terkait jadi atau tidaknya impor beras. Bulog ditunjuk pemerintah sebagai pihak yang melakukan impor.
"Kalau diperintah beliau (Wakil Presiden Jusuf Kalla), pasti kami siap mengimpor beras,” ujar Djarot. Hanya saja, stok beras di Bulog hingga akhir 2015 masih cukup memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Direktur Jenderal (Dirjen) Tanaman Pangan Kementan, Hasil Sembiring, menolak berkomentar terkait rencana pemerintah mengimpor beras. "Jangan tanya saya," seru Hasil, akhir pekan lalu.  Pada Agustus saja, lahan yang sudah panen mencapai 76 persen dari keseluruhan produksi nasional.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Development on Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati? mengatakan, pemerintah harus membereskan persoalan pangan, terutama beras. Menurutnya, ketidakjelasan akan menguntungkan para spekulan dalam memainkan harga.

"Begitu melihat pemerintah seperti ini, para spekulan akan memainkan harga seenaknya," ucap Enny. Ia pun meminta pemerintah membenahi persoalan produksi, industri, dan tata niaga pangan di Tanah Air. (Ruhut Ambarita)


Sumber : Sinar Harapan

http://www.sinarharapan.co/news/read/151019009/basis-perencanaan-tidak-akurat