Raskin Dihapus, Kedaulatan Pangan Indonesia Melemah

Rabu, 7 Januari 2015

Pemerintah berencana menghapus program beras miskin (raskin) menjadi program bantuan uang elektronik secara langsung atau e-money. Ini dikhawatirkan akan memicu lonjakan inflasi dan terjadi chaos di masyakakat.

Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Bayu Krisnamurthi menilai, rencana penghapusan Raskin sebagai tindakan gegabah. Berresiko tinggi terhadap peningkatan jumlah masyarakat miskin dan mengancam ketahanan pangan masyarakat berpendapatan rendah. Raskin bukan hanya untuk membantu masyarakat miskin, tapi lebih dari itu. Fungsi dari raskin itu adalah mengendalikan harga beras.

Bayu menambahkan, raskin sudah ada mulai tahun 1970 dengan nama berbeda, namun sama prinsipnya. Mulanya bukan untuk masyarakat miskin, namun untuk perlindungan harga beras petani. Adanya fluktuasi harga akibat naik turunnya jumlah pasokan. Ini berresiko bagi produsen dan konsumen. “Resiko pasar bebas paling serius dihadapi petani kecil dan konsumen berpendapatan rendah,” ujar Bayu.

Bayu menegaskan, penghapusan raskin tidak hanya berimbas pada inflasi, tetapi juga chaos di tengah masyarakat. Penghapusan raskin memberi peluang bagi para spekulan untuk bermain. Selama ini raskin menjadi instrumen negara untuk menjaga harga gabah petani agar tetap tinggi di pasaran. Sekaligus menjaga harga beras tetap terjangkau di masyarakat.

“Saat ini kita hanya punya beras yang dikelola oleh negara, dan menutup peluang spekulan untuk bermain. Kalau raskin dihapus, fluktuasi harga bisa tinggi," tukasnya pada diskusi bertema “Stop Liberalisasi Beras “ di Hotel Bidakara Jakarta.

Bayu mengatakan, ada tiga pilar raskin. Satu sama lain tidak bisa dipisahkan. Secara system dalam rangka usaha menghindari pangan pokok rakyat dari resiko pasar bebas. Pertama, dalam pengadaan beras harga dijamin oleh pemerintah dengan tujuan untuk melindungi petani. “Jadi pengamanan harga pada saat panen. Bulog membeli 3,5 – 4 juta ton gabah/beras dari petani,” kata Bayu.

Bayu menegaskan, pemerintah hanya mempunyai stok pangan nasional yaitu beras. Digunakan untuk operasi pasar dan stabilitasi harga karena inflasi musuhnya penanggulangan kemiskinan. Begitu terjadi kenaikan beras, maka orang msikin akan bertambah. Disamping untuk bantuan darurat seperti bencana alam.

“Benefit raskin dapat menstabilkan harga gabah petani. Tanpa ini, pada saat panen harga jatuh dan ketika paceklik harga naik. Adanya raskin  berarti ada bantuan injeksi dana pemerintah Rp 18 triliun per tahun ke pedesaan,” tambahnya.

Kedua, raskin menjadi stok pangan pemrintah sekitar 1- 2  juta ton. Peran stok pemerintah mampu meredam peran spekulan. Spekulan akan takut bermain jika pemerintah punya stok yang kuat. Ketiga, raskin untuk keluarga berpendapatan rendah. Penyaluran raskin kepada 15,5 juta KK atau sekitar 60 juta jiwa di Indonesia. Ini diberikan 250–300 ribu ton beras per bulan.

“Adanya raskin keluarga berpendapatan rendah ini tidak harus beli di pasar, akibatnya beras medium harganya stabil di pasar,” ujar Mantan Wakil Menteri Perdagangan ini. beledug bantolo

http://www.agrofarm.co.id/read/pertanian/1389/raskin-dihapus-kedaulatan-pangan-indonesia-melemah/#.VK0cidKsUXs