BUMN Seharusnya Cari Mitra Bukan Minta PMN

Jakarta-Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seharusnya mencari mitra sendiri, bukan "menetek" dengan meminta tambahan modal melalui penyertaan modal negara (PMN). Sudah banyak citra buruk penerima PMN yang tidak bangkit-bangkit, bahkan kemudian "menyelam" seperti Merpati.

"Ada kontradiksi, Jokowi malah mengundang investor asing menanam modal untuk berbagai proyek, sementara pemerintah memberi PMN dalam jumlah besar. Logikanya enggak nyambung," kata Sihol Manullang, Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP), di Jakarta, Kamis (29/1).

Kalau sudah ada investor asing yang mau membangun infrastruktur, bisa mengutamakan BUMN sebagai mitra lokal. "Apakah tak ada investor asing sehingga menggenjot BUMN kita untuk mengerjakan infrastruktur nasional?" ujarnya.

Sihol mengatakan, seperti yang sudah banyak dipersoalkan anggota dewan, banyak BUMN yang membuat rencana bisnis asal jadi, hanya supaya memperoleh PMN. Kalau sudah begini, sulit meyakini PMN akan benar-benar berguna.

Pengalaman negara lain seperti Tiongkok dan Malaysia mengembangkan BUMN (state company) yang andal, pantas ditiru. "Kalaupun pemerintah menambah modal, rencana bisnis harus jelas, jangan menjadi peluang aneh-aneh. Saya tidak tahu kok pendapatan Petronas tahun lalu US$ 20 miliar, sedangkan pendapatan ke-141 BUMN kita hanya US$ 13,5 miliar. Pak Tanry Abeng heran sendiri, kenapa bisa begitu," ujarnya.

Seperti diketahui, sejumlah BUMN akan menerima tambahan modal dari pemerintah tahun ini, dengan total dana sebesar Rp 74,9 triliun. Dari penjelasan Menteri BUMN Rini Soemarno kepada DPR, perusahaan pelat merah penerima PMN adalah yang melayani hajat hidup orang banyak, mulai dari pangan, infrastruktur, maritim, kedirgantaraan, hingga pertahanan.

BUMN yang bertugas meningkatkan kedaulatan pangan di antaranya adalah Perum Bulog, PT Pertani, PT Sang Hyang Seri, PT Perikanan Nusantara, Perum Perikanan Indonesia, PT Garam, PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III, PTPN VII, PTPN IX, PTPN X, PTPN XI, PTPN XII, dan PT PNM.

BUMN pembangunan infrastruktur dan maritim adalah PT Angkasa Pura (AP) II, PT ASDP, PT Pelni, PT Djakarta Lloyd, PT Hutama Karya, Perum Perumnas, PT Waskita Karya Tbk (WSKT), PT Adhi Karya Tbk (ADHI), PT Dok dan Perkapalan Surabaya, PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari, PT Industri Kapal Indonesia, PT Pelindo IV, PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), dan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia.

BUMN pendukung industri kedirgantaraan, PT Dirgantara Indonesia (PTDI). BUMN pendukung industri pertahanan nasional, PT Pindad. Kemudian PT Krakatau Steel Tbk, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI), PT Aneka Tambang Tbk (Antam), serta PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA).

BUMN penerima PMN terbesar adalah SMI, sebesar Rp 20,356 triliun, jauh meningkat dibanding APBN 2014 sebesar Rp 2 triliun. Perum Bulog Rp 3,15 triliun, Perum Perikanan Rp 3 triliun, AP II Rp 3 triliun, PT Hutama Karya (Persero) Rp 3,6 triliun, Bank Mandiri Rp 5,6 triliun, Waskita Karya Rp 3,5 triliun, dan Antam sebesar Rp 7 triliun.

Penulis: Markus Junianto Sihaloho/PCN

http://www.beritasatu.com/ekonomi/244828-bumn-seharusnya-cari-mitra-bukan-minta-pmn.html