Kinerja Lembaga Pangan Dinilai Buruk

Rabu, 3 Februari 2016

JAKARTA – Kinerja kementerian dan lembaga yang membidangi pangan, khususnya dalam pengamanan harga dasar gabah atau beras dinilai buruk. ‘’Kementerian Perdagangan, Pertanian, dan Perum Bulog lamban dalam mengambil keputusan,’’ tutur Viva Yoga Mauladi, pimpinan Komisi IV DPR, kemarin.

Ia menanggapi kementerian dan lembaga yang belum menetapkan harga dasar gabah dan beras untuk musim tanam 2016. ‘’Mereka lamban dalam menetapkan harga dasar, seharusnya sudah ditetapkan Desember 2015,” imbuh dia. Akibatnya, lanjut politikus PAN itu, petani padi akan terusmenerus menjadi korban dan hidupnya tetap miskin.

Untuk mengatasi persoalan stok nasional 2016, kata dia, pemerintah harus berkomitmen membantu petani dengan menjamin harga dasar gabah dan beras Kinerja yang buruk sudah terjadi tahun lalu.

Harga dasar yang rendah membuat Bulog gagal menyerap gabah dan beras petani, sehingga terpaksa impor 2,5 juta ton dari Veitnam, Thailand, dan Pakistan.

Rahman Sabon, Ketua Umum Asosiasi Pedagang dan Tani Tanaman Pangan dan Hortikultura Indonesia (APT2PHI) menyatakan saat kunjungan kerja ke Ngawi dan Sragen, tanaman padi di sana menggembirakan. Panen Maret-Mei 2016, kata dia, sangat bagus apabila ditopang oleh komitmen pemerintah melindungi petani dengan harga dasar gabah.

Gagal Lagi

Dia menyayangkan, hingga sekarang harga dasar itu belum ditetapkan oleh pemerintah. Kalau ditetapkan pada musim tanam ini, akan berakibat buruk pada penyerapan Bulog. Ada kemungkinan dana pengadaan gabah dan beras Bulog baru akan disetujui Februari ini, sehingga pencairan baru dilakukan pada akhir Maret.

‘’Efektif penggunaan anggaran diperkirakan baru bisa digunakan pertengahan April 2016. Padahal panen raya berakhir Maret,’’ujar dia. Jika demikian, menurut dia, Bulog gagal lagi menyerap beras dan gabah petani untuk cadangan stok nasional. Akhirnya, pemerintah harus menguras devisa untuk impor beras.

“Kasihan Presiden Joko Widodo yang punya komitnen tulus merealisasikan Nawacita untuk kesejahteraan rakyat dan petani. Swasembada untuk ketahanan dan kemandirian pangan jadi terhambat,” kata Bonang, Koordinator Nasional LSM Protanikita.

Dia menyarankan kepada pemerintah, agar kenaikan harga dasar gabah dan beras dapat dinikmati petani pada musim panen raya Maret-Mei 2016, ditetapkan dengan patokan 14% di atas FOB harga beras luar negeri. Selain itu, memperhatikan biaya produksi dan inflasi.

Pemerintah harus membuat petani padi menikmati panen tahun ini, apalagi pasar bebas ASEAN telah berlaku. “Kebijakan mesti bertujuan menolong petani padi, penggilingan padi, dan pedagang pangan UKM. Jangan sampai hanya dinikmati oleh para pedagang, importir, dan pencari rente,’’tandas dia.(di-29)

http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/kinerja-lembaga-pangan-dinilai-buruk/