Rantai Distribusi Sulit Dipangkas

Rabu 10 Februari 2016

Pemerintah mengaku butuh waktu lama memangkas rantai distribusi perdagangan pangan karena sudah mengakar.

JAKARTA – Pemerintah mengakui kesulitan melakukan efisiensi terhadap rantai distribusi dalam tata niaga komoditas pangan. Sampai sekarang, rantai distribusi pangan masih terlalu panjang sehingga menyebabkan harga mahal.

Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution mengakui pemerintah masih berupaya mencari solusi yang tepat untuk memangkas rantai distribusi pangan. Menurut Darmin, kesulitan memangkas rantai distribusi perdagangan pangan karena sudah mengakar sehingga perlu waktu cukup lama untuk mengkaji, salah satunya dengan melibatkan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Kalau harus mengubah jalur distribusinya, kita sudah mulai bicarakan dengan menteri BUMN apa yang bisa dilakukan, tetapi belum tuntas,” kata Darmin usai menggelar rapat koordinasi dengan beberapa jajaran menteri ekonomi di Jakarta, Selasa (9/2).

Dikatakan Darmin, keterlibatan BUMN, selain Bulog, sudah mengemuka sejak lama. Namun, hal tersebut perlu dikaji lagi, terutama pihak yang akan mendistribusikan komoditas tertentu di daerah-daerah yang dianggap perlu intervensi pemerintah.

“Kalau bawang kita tidak Bulog, silakan Menteri BUMN yang tunjuk, tapi belum dituntaskan. Mereka kan punya banyak BUMN perdagangan, dan mereka akan ikut,” kata Darmin.

Turut hadir dalam rapat tersebut antara lain, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Marwan Jafar.

Operasi Pasar

Menteri Pertanian, Amran Sulaiman mengatakan pihaknya saat ini baru mengefektifkan operasi pasar ketika harga bergejolak seperti memperbanyak cadangan beras, sehingga operasi bisa berjalan cepat.

“Kalau terjadi gejolak harga, Bulog langsung operasi pasar,” kata Amran.

Mengenai upaya memangkas rantai distribusi pangan, dia mengatakan belum memiliki formula yang tepat karena sedang dikaji di internal kementerian serta instansi terkait lainnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) sendiri baru-baru ini meluncurkan pola distribusi perdagangan beras. Mereka mencatat rantai distribusi beras terpanjang di DKI Jakarta, dan terpendek ada di Sulawesi Utara.

Kepala Departemen Kebijakan Moneter Bank Indonesia (BI), Juda Agung, dalam kesempatan terpisah, mengatakan institusinya dan pemerintah akan menyelenggarakan rapat koordinasi untuk membahas masalah logistik dan kedaulatan pangan nasional yang akan dilaksanakan di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Jumat (12/2). Rakor tersebut diharapkan memberi gambaran riil permasalahan logistik produksi pangan di daerah- daerah seluruh Indonesia.

“Selain membahas ekonomi dan keuangan daerah dari sisi PDB-nya, juga akan membahas inflasi, stabilitas sistem keuangan serta sektor riil khususnya ketahanan pangan, energi, maritim, konektivitas, dan industri serta pariwisata,” kata Juda.

Pertimbangan memilih Kupang karena BI dan pemerintah fokus di Indonesia Timur yang inflasi cukup tinggi khususnya di beberapa daerah pinggiran dan terluar.

“Indonesia Timur itu tinggi, volatilitasnya tinggi, gejolak harganya juga tinggi dan juga disparitas perbedaan harga antar wilayah itu sangat tinggi, semakin jauh dan semakin logistiknya kurang memadai,” kata Juda.

http://www.koran-jakarta.com/rantai-distribusi-sulit-dipangkas/