Keterlambatan HPP Beras Diduga akibat Ulah Mafia

Rabu, 10 Februari 2016

JAKARTA – Harga pembelian pemerintah (HPP) gabah/beras seharusnya ditetapkan dan dikeluarkan pemerintah pada Desember 2015. Namun terlambat karena hingga kini masih berada di Kementerian Koordinasi (Kemenko) Perekonomian. Wakil Ketua Komisi IV DPR, Firman Subagyo menuding keterlambatan Impres HPP dan harga dasar gabah/beras yang selalu molor itu disengaja oleh mafia dan kartel agar memuluskan impor beras. “Memang disengaja supaya impor beras. Ini permainan mafia pangan dan para kartel,” ujar Firman di Jakarta, Selasa (9/2). Dia menilai kementerian terkait pangan dan Bulog lambam karena belum menetapkan HPP dan harga dasar gabah/- beras untuk musim tanam 2016. Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog), Djarot Kusumayakti menyatakan, tidak lama lagi pemerintah segera mengeluarkan HPP 2016 dan harga dasar gabah/beras “Saya sudah sampaikan ke Pak Menko Perekonomian dan akan segera dikeluarkan HPP gabah 2016,” tegasnya. Lebih Fleksibel Perum Bulog sendiri mengusulkan kepada pemerintah agar pengaturan HPP2016 lebih fleksibel menyesuaikan harga gabah dan beras di tingkat petani. Usulan tersebut didorong oleh kendala HPP yang selalu di bawah harga pasar pascaditetapkan setiap tahun, sehingga memengaruhi upaya pengadaan gabah/beras oleh BUMN tersebut. HPP itu, menurut Djarot, ditetapkan oleh kementerian teknis menyesuaikan dengan kondisi harga di pasar setelah melewati serangkaian penghitungan dan pengkajian, salah satunya mempertimbangkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Selain penetapan HPP, lanjut dia, perlu juga diterapkan harga dasar gabah/beras sebagai harga terendah yang berlaku di tingkat petani. Namun Djarot tidak mau menanggapi tudingan Firman Subagyo bahwa diduga ada mafia beras di balik lambatnya penetapan HPP. “Maaf saya tidak punya kompetensi untuk membahas atau menilai yang seperti ini,” tuturnya. Sementara itu, Kordinator Nasional LSM Protanikita, Bonang mengatakan, petani sudah sulit percaya terhadap janji-janji pemerintah. ‘’Mestinya kalau pemerintah memang memperhatikan petani, harga pembelian beras pemerintah itu sudah terbit pada akhir 2015, agar petani tenang karena ada jaminan harga dari pemerintah,’’katanya. Bonang mengingatkan, tahun lalu pemerintah mengeluarkan HPP sudah akhir bulan Maret, di saat petani sudah hampir selesai panen (MT 1). “Fakta itu jelas bahwa pemerintah kurang berpihak kepada petani lokal. Sekarang impor pangan malah merajalela. Ironis, ketahanan pangan berbasis impor,” tegas dia. (di-69)

http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/keterlambatan-hpp-beras-diduga-akibat-ulah-mafia/