MATARAM --- Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali dibuat geram oleh kebijakan Badan Urusan Logistik (Bulog) NTB yang hendak menahan penyaluran beras raskin sampai beberapa bulan ke depan dengan alasan kekurangan stok dan menunggu izin memasukkan beras dari Provinsi Jawa Timur sebesar tujuh ribu ton.
 |
Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zainul Majdi
"Kalau saja Bulog itu merupakan perangkat daerah NTB, sudah saya bersihkan dari dulu, selalu saja membuat masalah ketika mengurus masalah beras," kata Gubernur NTB, Zainul Majdi di Mataram, Senin (15/2/2016)
Menurut Majdi, keberadaan Bulog di daerah selama ini kurang maksimal dalam ikut berkontribusi mensejahterakan petani, termasuk dalam hal penyerapan dan pengelolaan gabah milik petani. Sebagai alat negara yang ditugaskan pemerintah untuk membantu harus dapat meningkatkan kesejahteraan petani, peran tersebut seharusnya bisa diperankan dengan baik.
Ia menambahkan, dengan kondisi Bulog sekarang, banyak hal yang harus dibenahi, mulai masalah aturan, SDM maupun manajemen pengelolaan organisasi maupun keuangan, sehingga kinerjanya bisa maksimal dan hal pengelolaan beras.
"Sudah saatnya Bulog dibenahi, modus dan praktik yang selama ini dimainkan harus segera dihentikan, alasan kekurangan stok dan aturan segala, padahal kalau serapan gabah dilakukan dengan baik, tidak ada namanya kekurangan stok, karena produksi gabah masyarakat NTB sudah melebihi target," ungkapnya.
Sebelumnya, Bulog Wilayah NTB mengaku tidak akan menyalurkan beras raskin dalam beberapa bulan terahir, karena alasan stok kurang dan baru akan dilakukan, kalau Pemda NTB sudah mengeluarkan izin memasukkan beras dari Jawa Timur sebesar tujuh ribu ton.
http://www.cendananews.com/2016/02/gubernur-ntb-kalau-bulog-perangkat.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar