REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA –- Koordinasi antara Perum Bulog dengan Kementerian Pertanian masih lemah. Hal tersebut disampaikan Komisi IV DPR RI saat mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog).
" Di sini Menteri Pertanian selalu bicara bahwa belum pernah ada rekomendasi impor beras, tapi ternyata, penjelasan Perum Bulog tadi menjelaskan bahwa itu (impor beras) sudah di putuskan dalam rapat tim ekonomi, bahwa impor diadakan," ujar Anggota DPR Sulaeman L Hamzah saat berbincang seusai rapat di Gedung DPR/MPR, Rabu (20/01).
Sulaeman mengatakan adanya keterputusan informasi di jajaran pengambil kebijakan, sehingga mekanisme koordinasi di antara mereka harus dibenahi. Dia berharap kelemahan yang terjadi pada periode tahun lalu, hendaknya dijadikan sebagai input evaluasi. Sehingga kejadian serupa tak terjadi kembali.
Dia juga menegaskan pemerintah menetapkan prioritas stok beras pada produksi dalam negeri, dan hanya akan melakukan impor sebagai cadangan. Jika seperti itu, maka perlu ada kajian dan data komprehensif mengenai stok di dalam negeri.
Dengan data yang memadai itu, pemerintah juga akan dapat memperkirakan kuota produk pada tahun 2016. Keputusan untuk melakukan impor atau pun tidak, benar-benar diambil sesuai kebutuhan. Kajian dan pendataan juga akan membantu dilakukan penyediaan stok dari dalam negeri. Sehingga kebutuhan pangan benar-benar tersedia oleh hasil produk petani domestik.
"Yang pasti, kita berharap semua kementerian juga sigap untuk berjaga-jaga mengatasi potensi kekurangan stok pangan," kata dia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar